BUPATI NGANJUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · Kabupaten Nganjuk. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dalam wilayah kerja Pemerintah

1

BUPATI NGANJUK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor

9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);


Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);


Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5043);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan


13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4587);


Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4588);

3


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA

KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

NGANJUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Nganjuk.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat

SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Nganjuk yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan

barang daerah.

7. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Nganjuk.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat

daerah Kabupaten Nganjuk dalam wilayah kerja Pemerintah

Kabupaten Nganjuk

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat

daerah Kabupaten Nganjuk dalam wilayah kerja Kecamatan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

11. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam

rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan jangka Menegah Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana

Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang

selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan

untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang

selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan

untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya

disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku

pembangunan dan DPRD untuk membahas prioritas

pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD /

gabungan SKPD dalam rangka penyempurnaan rancangan

Renja SKPD yang selanjutnya digunakan sebagai bahan

rancangan awal RKPD.

5

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam

rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka

Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka

menyusun RPJPD.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka

Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka

menyusun RPJMD.

20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah

adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.

21. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan

SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan

APBD.

23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

26. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

28. Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antara

pelaku pembangunan dan DPRD untuk membahas prioritas

kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan

dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi

rencana kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya

difasilitasi oleh SKPD terkait.

29. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum

musyawarah tahunan para pelaku pembangunan dan DPRD

ditingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan

prioritas dari desa/kelurahan di kecamatan yang

bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja

kecamatan dan rencana kerja SKPD kabupaten pada tahun

berikutnya.

6

30. Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD adalah aspirasi

masyarakat yang dihasilkan dari kunjungan kerja secara

berkala anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya

secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil

pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis

kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas

demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan

pembangunan provinsi dan kesatuan nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan

tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD,

Renja-SKPD, dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah bertujuan:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan

DPRD di daerah;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi

SKPD;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan

pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya menghasilkan dokumen-dokumen

Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

a. RPJPD;

b. RPJMD;

c. Renstra SKPD;

d. RKPD; dan

e. Renja SKPD.

7

Pasal 5

(1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah

yang mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi.

(2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah

dan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi, memuat

arah kebijakan keuangan daerah strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

(3) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

(4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu

pada RKP Pusat dan Provinsi, memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

(5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-

SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Rencana Pembangunan Daerah meliputi:

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RKPD.

(2) Klasifikasi Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. persiapan penyusunan RPJPD;

2. penyusunan rancangan awal RPJPD;

3. pelaksanaan musrenbang RPJPD;

4. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan

5. penetapan RPJPD.

b. RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. persiapan penyusunan RPJMD;

2. penyusunan rancangan awal RPJMD;

8

3. penyusunan rancangan RPJMD;

4. pelaksanaan musrenbang RPJMD;

5. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan

6. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

c. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. persiapan penyusunan RKPD;

2. penyusunan rancangan awal RKPD;

3). penyusunan rancangan RKPD;

4. pelaksanaan musrenbang RKPD;

5. perumusan rancangan akhir RKPD; dan

6. penetapan RKPD.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 7

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah

dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi

berpedoman pada RTRW Kabupaten/Kota, dan

memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

(3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari

SKPD, pelaku pembangunan dan DPRD serta hasil

penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

Pasal 8

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan

mengikutsertakan pelaku pembangunan dan DPRD.

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan

penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan

awal RPJPD.

(4) Petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang

Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil

Musrenbang.

(2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu)

tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

(3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam

bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling

lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang

sedang berjalan.

9

Pasal 10

(1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD.

(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah

berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 11

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling

lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada

Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD

kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 13

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.

(2) RPJMD memuat visi, misi dan program bupati.

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan

memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan

strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 14

(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai

dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD

kepada Bapppeda.

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi

rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan

Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pasal 15

(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan

mengikutsertakan pelaku pembangunan dan DPRD.

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan

penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan

RPJMD.

(4) Petunjuk teknis Pelaksanaan Musrenbang Jangka

Menengah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda

berdasarkan hasil Musrenbang dan hasil penjaringan

10

aspirasi masyarakat oleh DPRD.

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin

oleh bupati.

Pasal 17

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah

berkonsultasi dengan Gubernur.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6

(enam) bulan setelah bupati dilantik.

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten disampaikan

kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 18

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Kabupaten kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 19

1. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

2. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

3. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan

RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala

SKPD.

4. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

5. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan

hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan.

6. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Pasal 20

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi

masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun

dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya

dengan pelaku pembangunan dan DPRD.

(3) Sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD, dilaksanakan

Forum SKPD.

(4) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan untuk

keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-

Rencana Pembangunan Kecamatan.

11

Pasal 21

Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten difasilitasi oleh

pemerintah provinsi.

Pasal 22

(1) Musrenbang RKPD kabupaten dimulai dari Musrenbang

desa /kelurahan dan kecamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan

Bupati

Pasal 23

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan

rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.

(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan

hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang

menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 24

(1) RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD

Kabupaten kepada gubernur dengan tembusan kepada

Menteri Dalam Negeri.

(3) Berdasarkan RKPD, SKPD menyusun Renja SKPD

(4) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD

Kabupaten kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Renstra dan Renja SKPD

Pasal 26

(1) SKPD menyusun Renstra-SKPD.

(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan

bersifat indikatif.

Pasal 27

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 28

(1) SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

12

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan

yang berasal dari masyarakat.

(3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,

kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok

sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta

menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang

diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk

menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 29

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Bagian Keenam

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 30

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :

a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi daerah;

c. analisis isu-isu strategis;

d. visi dan misi daerah;

e. arah kebijakan; dan

f. kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi daerah;

c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka

pendanaan;

d. analisis isu-isu strategis;

e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

f. strategi dan arah kebijakan;

g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan;

i. penetapan indikator kinerja daerah; dan

j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :

a. pendahuluan;

b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan;

d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan

e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

13

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit

mencakup:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan SKPD;

c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif; dan

f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD.

(5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;

b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju

berdasarkan pagu indikatif;

f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan

program dan kegiatan; dan

g. penutup.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 31

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan

pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 32

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi

pengendalian terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 33

(1) Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan

oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan

daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi

dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan

agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan

pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi

pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang

14

dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk

laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi

rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan

rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 34

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan

pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 35

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi

evaluasi terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

(1) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan

daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode

sebelumnya.

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan

dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi

Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana

pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 37

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil

evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 38

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

15

proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum

sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau

c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Pasal 39

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 40

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang

dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai

dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat

sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala

Bappeda dan Kepala SKPD.

(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari

masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 42

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Sebelum RPJPD ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti

ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJPD

sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan

perundang-undangan.

16

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak

Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 NOMOR 02 SERI E

Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 03 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH Kepala Bappeda

ttd

Drs.H. BUDIONO, M.Ed Pembina Utama Muda

Nip. 19570419 198102 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19561022 198303 1 004

17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

I. UMUM

1. Dasar pemikiran

Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan

pembangunan yaitu:

a. penguatan kedudukan Lembaga Legislatif dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

b. ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai

pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan

c. diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam

Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 antara lain yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara

langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman

Presiden untuk menyusun Rencana Pembangunan, maka dibutuhkan

pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan Pembangunan

Nasional dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan Otonomi Daerah, bahwa

pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

Pemberian kewenangan yang luas pada Daerah memerlukan koordinasi

dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan

pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah

maupun Pembangunan Antar Daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas,

maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Nganjuk.

2. Ruang lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang tata cara

penyusunan perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa tata cara penyusunan

perencanaan pembangunan daerah merupakan Petunjuk Teknis

penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari: RPJPD,

18

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam

Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menghasilkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) tahapan

yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan dilaksanakan untuk menghasilkan

rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang

terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan

rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik,

menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah

disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat

(Stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang

dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musrenbang.

Kemudian langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir

rencana pembangunan.

b. Penetapan Rencana yaitu penetapan rencana menjadi produk hukum,

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut

Peraturan Daerah ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah atau RKPD ditetapkan sebagai

Peraturan Bupati.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang

dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian

selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,

tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam

dokumen dasar rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja

mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam

rangka Perencanaan Pembangunan, setiap Pemerintah Daerah

berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang

merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan

Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA, diharapkan

mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk

19

menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk

masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan

Pembangunan Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata

Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Retra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan

Pelaksanaan Musrenbang, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Data dan Informasi, Kelembagaan

Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan dan DPRD" adalah

pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha,

masyarakat dan DPRD. Koordinasi pelaku pembangunan dan DPRD

di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana

pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang

secara adminsitratif mempunyai batasan tertentu;

Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi

bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan

wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik

tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini

menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan

prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu

periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan,

kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan

hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil

pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima

manfaat maupun penanggung resiko.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan

masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam

proses penyusunan rencana pembangunan.

20

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)

dalarn ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif ' adalah bahwa informasi,

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan

dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

21

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana

yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai

sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka anggaran.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah”

adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan

potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “difasilitasi” adalah koordinasi yang

dilakukan oleh provinsi untuk mensinkronisasikan program dan

kegiatan antar-SKPD kabupaten/kota dan SKPD antarwilayah, serta

pemerintah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

22

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan“ adalah bagian dari

kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk

membiayai belanja pemerintah.

Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara

Bappeda dengan Badan/Biro/Bagian Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti

peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan

berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala

daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai

gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

23

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana indikatif“ adalah rincian dana yang

dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Yang dimaksud dengan “pagu indikatif” adalah jumlah dana yang

tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pencapaian target” adalah kemajuan

pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

24

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu

pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau

perubahan kebijakan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu

fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, Maupun gambar visual

(images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari

yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan

lainnya.

Sedangkan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan

untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

-------------

BUPATI NGANJUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · Kabupaten Nganjuk. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dalam wilayah kerja Pemerintah

Documents