BUPATI MANDAILING NATAL - dpmd.madina.go.iddpmd.madina.go.id/wp-content/uploads/2019/03/07-Perbup-No.-15-Tahun...bupati mandailing natal provinsi sumatera utara peraturan bupati mandailing

BUPATI MANDAILING NATAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2016 tentang Desa, pada pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran dan Pasal 96 ayat

(4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang

Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun

Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

SALINAN

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Derah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Derah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten

Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018

Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten

Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 48);

11. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 (Berita

Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILNG NATAL TAHUN

ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

3

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(4) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

(5) Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang terdiri

dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala

Kampung dan Kepala Dusun.

(6) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD,

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(7) Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat dengan Siltap

adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan yang

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Desa (APBDesa).

(8) Tunjangan anggota BPD adalah penerimaan sah yang

diterima setiap bulan oleh anggota BPD yang ditetapkan

setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDesa).

(9) Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Desa pada Bank yang ditetapkan.

(10) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa

tersebut.

4

(11) Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan Desa.

(12) Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima

daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(13) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut

RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan

Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman dalam menetapkan pembagian, penetapan dan

penggunaan rincian Alokasi Dana Desa setiap desa dalam

rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pembinaan Kemasyarakatan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Memberikan kepastian hukum dalam menetapkan

pembagian, penetapan dan penggunaan rincian Alokasi

Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal;

b. Meningkatkan pelayanan publik kepada warga

masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan

kesejahteraan umum;

c. Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukenali

serta menggali potensi desa dalam rangka merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi, serta melestarikan hasil

hasil pembangunan;

5

d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan mayarakat

sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan

kemasyarakatan;

e. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan

kemasyarakatan;

f. Meningkatkan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1) Sumber ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima

Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Mandailing Natal setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana

perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV

BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

ADD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 ditetapkan sebesar

Rp 85.892.694.900,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus

sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu

sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan kepada 377 (tiga ratus

tujuh puluh tujuh) Desa.

Pasal 5

Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat

dialokasikan untuk :

6

a. Kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa;

b. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

e. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan

Mendesak Desa.

Pasal 6

(1) Penentuan besaran ADD mempertimbangkan :

a. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa;

b. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa;

c. Tunjangan BPD.

(2) Besaran ADD Terhadap Belanja Lainnya untuk setiap Desa

Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sesuai dengan formula

berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada seluruh

Desa setelah di kurangi Siltap, BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Tunjangan BPD.

Pasal 7

Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sebagai

berikut :

(1) ADD untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat

Desa ditetapkan sebesar Rp 34.084.800.000,00 (tiga puluh

empat miliar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu

rupiah).

(2) ADD untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan terhadap Kepala Desa sebesar

Rp.632.232.770.00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus

tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(3) ADD untuk pembayaran Tunjangan BPD sebesar

Rp.11.210.400.000,00 (sebelas miliar dua ratu sepuluh juta

empat ratus ribu rupiah).

(4) ADD untuk belanja lainnya ditetapkan sebesar

Rp.39.965.262.130.00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan

ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu

seratus tiga puluh rupiah).

7

Pasal 8

Rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGATURAN ALAKOSI DANA DESA

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten.

(2) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD harus menjadi

bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa.

(3) Penetapan penggunaan ADD dibahas dan disepakati dalam

musyawarah Desa serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan

pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

(2) penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan

penggunaan ADD wajib mempedomani Peraturan Bupati

Mandailing Natal Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar

Biaya Umum Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Mandailing

Natal Nomor : 500/0999/K/2018 tentang Standar Satuan

Harga Barang Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun

2019.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

(1) Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

8

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

di Desa.

(2) Pengguaan ADD diutamakan terlebih dahulu untuk

membiayai kegiatan :

a. Pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

bagi Kepala Desa;

c. Pembayaran Tunjangan BPD;

d. Biaya Operasional penyelengaraan Pemerintahan Desa;

e. Pembangunan Kantor Pemerintahan Desa, bagi yang

belum memiliki kantor desa.

Bagian Kesatu

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 12

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan di Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain :

1. Pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. Pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

3. Biaya operasional penyelengaraan pemerintahan desa;

4. Penyusunan profil desa dan evaluasi tingkat perkembangan

desa;

5. Penetapan dan penegasan batas desa;

6. Penyusunan tata ruang desa;

7. Penyelenggaraan musyawarah dan perencanaan

pembangunan desa;

8. Pelaksanaan Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala

Desa, Pemilihan BPD, dan Penjaringan Perangkat Desa;

9. Pembangunan Kantor Desa bagi yang belum memiliki kantor

desa; dan

10. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Bidang

Pemerintahan.

9

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang

pembangunan desa antara lain :

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor desa;

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk

fakir miskin;

b. penerangan lingkungan pemukiman;

c. drainase

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana transportasi, antara lain:

a. tambatan perahu;

b. jalan pemukiman;

c. jalan poros Desa;

d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

f. jembatan Desa;

g. gorong-gorong;

h. tembok penahan tanah (TPT)

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a. jaringan internet untuk warga Desa;

b. website Desa;

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a. air bersih berskala Desa;

b. sanitasi lingkungan;

c. mandi, cuci, kakus (MCK);

d. posyandu, poskesdes/polindes;

6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini;

10

c. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;

d. taman belajar keagamaan;

e. bangunan perpustakaan Desa;

7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi usaha pertanian

a. bendungan berskala kecil;

b. pembangunan atau perbaikan embung;

c. irigasi Desa;

8) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pemasaran antara lain:

a. pasar Desa;

b. tempat pelelangan ikan;

9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) antara lain:

a. penggilingan padi;

b. pencacah pakan ternak;

c. sangrai kopi;

d. traktor mini

10) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam

dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a. pembangunan jalan evakuasi bencana gunung berapi;

b. pembangunan gedung pengungsian;

c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena

bencana alam;

d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang

terkena bencana alam;

11) Pengggunaan Kegiatan Bidang Pembangunan dapat

dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Masyarakat

Pasal 14

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang

Pembinaan Masyarakat antara lain :

11

1. Pembinaan kerukunan umat beragama;

2. Pembinaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan

lainnya;

3. Pembinaan ketentaraman dan ketertiban masyarakat;

4. Pembinaan kesenian dan sosial kemasyarakatan lainnya;

5. Pembinaan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa dan

diputuskan dalam musyawarah desa; dan

6. Pengggunaan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat dapat

dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang

Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara

lain:

a. pengelolaan sarana prasarana air bersih;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

d. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang

disabilitas;

e. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan

f. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

antara lain:

a. bantuan insentif guru PAUD;

b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

c. penyelenggaraan pelatihan kerja;

d. penyelengaraan kursus seni budaya;

e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:

b. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

c. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

d. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

e. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

12

f. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a. sistem informasi Desa;

b. website Desa.

5) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan

a. pembibitan tanaman pangan;

b. pembibitan tanaman keras;

c. pengadaan pupuk;

d. pembenihan ikan air tawar;

e. pengelolaan usaha hutan Desa;

f. pengelolaan usaha hutan sosial;

g. pengadaan bibit/induk ternak;

h. inseminasi buatan; dan

i. pengadaan pakan ternak.

6) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan

pangan antara lain:

a. tepung tapioka;

b. kerupuk;

c. keripik

d. ikan asin;

e. abon sapi;

f. susu sapi;

g. kopi; coklat, karet

h. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

7) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain:

a. meubelair kayu dan rotan,

b. alat-alat rumah tangga,

c. pakaian jadi/konveksi

d. kerajinan tangan;

13

e. bengkel kendaraan bermotor;

f. pedagang di pasar;

g. pedagang pengepul; dan

h. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

8) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama, antara lain:

a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama; dan

c. penguatan dan pengembangan permodalan BUMDesa

dan/atau BUMDesa Bersama.

9) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan, antara lain:

b. pengelolaan hutan Desa;

c. pengelolaan hutan Adat;

d. industri air minum;

e. industri pariwisata Desa; dan

f. industri pengolahan ikan.

10) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa

Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan

jasa, antara lain:

a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; dan

c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta.

11) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. hutan kemasyarakatan;

b. hutan tanaman rakyat;

c. kemitraan kehutanan;

d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan

14

e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran

untuk usaha ekonomi masyarakat.

12) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

untuk kemajuan ekonomi antara lain:

a. sosialisasi TTG;

b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau

antar Desa; dan

c. percontohan TTG untuk produksi pertanian,

pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan

sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan

jasa dan industri kecil.

13) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a. penyediaan informasi harga/pasar;

b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi

masyarakat dan/atau koperasi;

c. kerjasama perdagangan antar Desa; dan

d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

14) Pengggunaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

dapat dianggarkan disesuaikan dengan kemampuan

keuangan desa.

Bagian Kelima

Publikasi

Pasal 16

(1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib

dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa

di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa baik

melalui Papan Informasi, Baliho atau media massa.

(2) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan ADD di

ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah Kabupaten melalui Camat memberikan sanksi

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

15

BAB VII

PENGHASILAN TETAP, BPJS KESEHATAN, BPJS

KETENAGAKERJAAN, TUNJANGAN BPD DAN

BELANJA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Siltap setiap

bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Siltap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima

secara bertahap.

(3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut :

a. Kepala Desa : Rp. 2.200.000,-

b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp. 1.500.000,-

c. Kepala Seksi : Rp. 1.000.000,-

d. Kepala Urusan : Rp. 750.000,-

(4) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

(5) Rincian Siltap untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 18

(1) Setiap Kepala Desa Wajib ikut sebagai Peserta BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama menjabat

sebagai Kepala Desa.

(2) Kepala Desa sebagai peserta sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

16

Paragraf 1

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Pasal 19

(1) Kepala Desa berkewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan

setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Jumlah iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten

(UMK) atau sebesar Rp.124.035,- (seratus dua puluh empat

ribu tiga puluh lima rupiah).

(3) Pembebanan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada :

a. APBDesa sebesar 3% (tiga persen) atau sebesar Rp.

74.421,- (tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh

satu rupiah) perbulan.

b. Kepala Desa sebesar 2 % (dua Persen) atau sebesar Rp.

49.614,- (empat puluh sembilan ribu enam ratus empat

belas rupiah) perbulan

Paragraf 2

Besaran Premi BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 20

(1) Kepala Desa berkewajiban membayar iuran BPJS

Ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Jumlah iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebesar 6,24% dari besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa

atau sebesar Rp. 137.280,- (seratus tiga puluh tujuh ribu dua

ratus delapan puluh rupiah).

(3) Pembebanan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada :

a. APBDesa sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat

persen) atau sebesar Rp. 93.280,- (sembilan puluh tiga

ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

b. Kepala Desa sebesar 2% (dua Persen) atau sebesar

Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

17

Bagian Ketiga

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 21

(1) Pimpinan dan anggota BPD memperoleh tunjangan

pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.

(3) BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan selama

1 (satu) tahun anggaran.

(4) Tunjangan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

diterima secara bertahap.

(5) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua BPD : Rp. 700.000,-

b. Wakil Ketua BPD : Rp. 550.000,-

c. Sekretaris BPD : Rp. 450.000,-

d. Ketua Bidang dan Anggota BPD : Rp. 350.000,-

(6) Tunjangan BPD untuk masing-masing desa ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

(7) Besaran tunjangan BPD untuk setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Belanja Operasional Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Belanja Operasional Kantor Desa

Pasal 22

(1) Belanja operasional perkantoran dipergunakan untuk

penunjang kegiatan operasional pemerintahan desa selama 1

(satu) tahun anggaran.

18

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1)

dipergunakan untuk :

a. biaya penyediaan administrasi pemerintahan desa;

b. biaya rapat/musyawarah dalam penyelenggaraan

pemerintahanan desa.

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri

dari:

a. Belanja Barang Jasa, yaitu belanja barang habis pakai

yang masa manfaatnya kurang dari 1 (satu) tahun yang

terdiri dari :

1. biaya alat tulis kantor;

2. biaya benda pos;

3. biaya bahan/material;

4. biaya pemeliharaan;

5. biaya cetak/penggandaan;

6. biaya sewa kantor desa;

7. biaya sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

8. biaya makan dan minum;

9. pakaian dinas dan atributnya;

10. perjalanan dinas;

11. biaya pelaporan dan administrasi lainnya;

12. biaya pengisian profil desa;

13. barang yang diserahkan kepada mayarakat/pihak

ketiga;

14. dll

b. Belanja Modal, yaitu belanja barang yang masa

manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.

(4) Biaya rapat/musyawarah sebagaimana pada ayat (2) huruf b

terdiri dari:

a. biaya rapat desa dengan BPD;

b. biaya rapat musyawarah perencanaan pembangunan

desa;

c. biaya rapat penyusunan RKPDesa, APBDesa, LKPPD;

d. dan biaya rapat lainnya.

(5) Belanja operasional dianggarkan dengan prinsip efektif,

efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

19

Paragraf 2

Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 23

Belanja operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya

disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang direcanakan.

Pasal 24

(1) Biaya Operasional BPD ditetapkan :

a. sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) bagi desa

dengan jumlah BPD sebanyak 5 (lima) Orang.

b. sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu

Rupiah) bagi desa dengan jumlah BPD sebanyak 7 (tujuh)

Orang.

c. sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) bagi

desa dengan jumlah BPD sebanyak 9 (sembilan) Orang.

(2) Biaya Oprerasional Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa

sesuai dengan Keputusan Kepala Desa sebagai berikut:

a. PKK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

b. LPMD sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Rupiah);

c. Karang Taruna/Naposo Nauli Bulung sebesar

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,

PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD

Pasal 25

(1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat

Desa dituangkan dalam APBDes.

(2) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat

Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan setiap bulan.

20

(3) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat

Desa dan BPD dilantik antara tanggal 16 sampai dengan

tanggal 31 bulan berjalan, maka penghasilan dibulan tersebut

masih hak perangkat desa/BPD yang lama.

(4) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat

Desa dan tunjangan BPD merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari ADD yang disalurkan melalui mekanisme

transfer langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa melalui

Bank yang ditunjuk berdasarkan jumlah yang diusulkan dari

desa.

BAB IX

PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP

DAN TUNJANGAN BPD

Pasal 26

(1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa

dan tunjangan BPD dihentikan apabila :

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan Diri; dan

c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan

BPD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Siltap

sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara dari

pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan

tunjangan BPD yang tidak dibayarkan sebagai akibat adanya

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2)

dialokasikan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)

APBDesa Tahun berikutnya.

21

BAB X

MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN

DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan

Pasal 28

ADD dicairkan 3 (tiga) tahap dalam satu tahun anggaran pada

setiap tahap pengajuan melalui rekening masing-masing desa,

dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen).

paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga

bulan Juni dengan syarat Kepala Desa menyampaikan

Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan

kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).

paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat

bulan Juni dengan syarat Kepala Desa telah menyampaikan

laporan realisasi Alokasi Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).

paling cepat bulan Juli, dengan syarat Kepala Desa

Menyampaikan laporan realisasi penyaluran Alokasi Dana

Desa sampai dengan tahap II kepada Bupati cq. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 29

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD

kepada Bupati melaui Camat dengan melampirkan :

a. APBDesa tahun berjalan;

b. Laporan Realisasi ADD tahun lalu;

c. Photocopy SK Kepala Desa rangkap 2 (dua);

d. Photocopy SK. BPD terakhir rangkap 2 (dua);

e. Photocopy NPWP Bendahara Desa;

22

f. Surat pengantar Permintaan Pembayaran ADD sesuai

bidang dan kegiatan yang diusulkan dan ditandatangani

Pelaksana Kegiatan rangkap 5 (lima);

g. Daftar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang

ditandatangani pelaksana kegiatan, sekretaris desa dan

Kepala desa rangkap 5 (lima);

h. Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahun berjalan rangkap

5 (lima); dan

i. Daftar Usulan Pencairan rangkap 5 (lima).

(2) Surat Permohonan Pencairan ADD yang di tandatangani

Kepala Desa dan bendahara Desa rangkap 5 (lima);

(3) Surat Pengantar Pencairan ADD dari Camat setempat

rangkap 5 (lima);

(4) Tanda terima pembayaran bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu

rupiah) ragkap 5 (lima);

(5) Photocopy buku rekening Bank Desa rangkap 5 (lima);

(6) pernyataan pakta integritas pelaksana kegiatan bermaterai Rp

6.000,- (enam ribu rupiah), ragkap 5 (lima);

(7) Surat pernyataan SPJ Tahap sebelumnya sudah selesai dan

disampaikan ke kantor Camat yang disahkan oleh kepala

desa dan di ketahui oleh Camat, bermaterai Rp 6.000,- (enam

ribu rupiah) ragkap 5 (lima);

(8) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim

Kecamatan dan menerbitkan rekomendasi Camat tentang

Hasil Verifikasi untuk mengusulkan pencairan ADD;

(9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat

mengajukan usulan pencairan ADD dengan melampirkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati c.q

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(10) Apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa

berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan

kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan

pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa.

(11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menginventarisasi serta merekap permohonan pencairan

ADD dan mengajukan Surat pengantar usulan pencairan

ADD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

23

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 30

Penanggungjawab keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD

secara materil dan formil adalah Kepala Desa dan secara

administratif dilaksanakan oleh Bendahara dan Pengelola

kegiatan.

Pasal 31

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan

pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban

APBDesa.

(2) Tatacara dan mekanisme pertanggungjawaban dan Pelaporan

secara fisik dan administrasi penggunaan ADD sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD,

adalah sebagai berikut :

a. laporan rutin, yakni laporan yang dibuat secara rutin

sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas

untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;

b. laporan semester yakni laporan yang dibuat setiap

semester sesuai ketentuan perundang-undangan;

c. laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang

mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan

dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi

penyelesaian permasalahan ADD.

(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan

realisasi APBDes.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada

Camat dengan tembusan kepada BPD dan dari Camat

kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

24

(6) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dalam bentuk rekapitulasi dari laporan Kepala Desa

diwilayah kerjanya dan disampaikan kepada Bupati c.q.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

( 1 ) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan

mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD.

( 2 ) Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten meliputi :

a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan ADD;

b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

penggunaan ADD;

c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi

pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD;

d . Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;

e . menyampaikan laporan pelaksanaan ADD kepada

Bupati.

( 3 ) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan ADD;

b. melaksanakan pembinaan bidang administrasi dan fisik

pelaksanaan ADD;

c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait

penggunaan dan pengelolaan ADD;

d. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD

yang mencakup perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

e. melaksanakan pembinaan fisik dan administrasi ADD

d an memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila

kegiatannya melanggar ketentuan perundang

undangan;

25

f. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan

anggaran;

g . menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang

pelaksanaan ADD; dan

h . melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan

ADD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;

b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam bentuk kritik dan saran yang

bersifat membangun dalam rangka meningkatkan kinerja

Pemerintah Desa dan transparansi ADD; dan

c. pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 34

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD

yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di atas 30% (tiga puluh

persen), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi

kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD

sebesar Silpa.

(2) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada tahun

anggaran berikutnya.

26

Pasal 35

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,

ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa

terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan

sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa

pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,

ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Bupati melalui Aparat

Pengawas Internal Pemerintah melakukan pemeriksaan

khusus kepada desa.

(3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan

menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat

memberikan sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian,

Penetapan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa

Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2018, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

27

28

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

1 Banjar Aur Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 110.690.627 227.567.637

2 Batahan I Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.472.384 237.349.394

3 Batahan II Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.050.876 214.927.886

4 Batahan III Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.658.473 214.535.483

5 Batahan IV Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.238.162 214.115.172

6 Batu Sondat Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 101.948.439 227.225.449

7 Bintungan Bejangkar Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.326.471 217.203.481

8 Kampung Kapas Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.345.767 214.222.777

9 Kampung Kapas I Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.648.076 212.525.086

10 Kuala Batahan Swakarya 3 3 7 107.400.000 37.200.000 1.677.010 146.277.010 99.583.092 245.860.102

11 Kubangan Pandan Sari Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 107.205.395 245.082.405

12 Kubangan Tompek Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 97.231.227 235.108.237

13 Muara Pertemuan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 138.345.864 255.222.874

14 Pasar Batahan Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.907.252 234.784.262

15 Pulau Tamang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.161.342 216.038.352

16 Sari Kenanga Batahan Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 98.085.845 235.962.855

17 Sinunukan VI Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.889.760 218.766.770

B

a

t

a

h

a

n

NO

KE

CA

MA

TA

N

NAMA

D E S A

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2019.

JUMLAH

PAGU ANGGARAN

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

TOTAL PAGU

ADD PER DESA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (orang)

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)

29

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

18 Aek Baru Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.406.862 211.283.872

19 Aek Baru Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.484.064 211.361.074

20 Aek Guo Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 112.002.404 249.879.414

21 Aek Holbung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.475.707 213.352.717

22 Aek Manggis Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 106.699.066 223.576.076

23 Aek Nabara Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 153.576.463 270.453.473

24 Aek Nangali Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 150.712.220 288.589.230 ` 25 Ampung Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 123.395.366 240.272.376

26 Ampung Padang Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 120.869.823 246.146.833

27 Ampung Siala Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.798.379 218.675.389

28 Bangkelang Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.560.235 233.437.245

29 Banjar Malayu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 250.508.109 367.385.119

30 Batu Madinding Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.113.503 213.990.513

31 Bulu Soma Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.690.417 217.567.427

32 Guo Batu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 102.898.610 219.775.620

33 Hadangkahan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 124.800.484 241.677.494

34 Hatupangan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 127.616.018 244.493.028

35 Huta Lobu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.074.173 217.951.183

36 Jambur Baru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 108.649.418 225.526.428

37 Lubuk Bondar Panjang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 153.951.671 270.828.681

38 Lubuk Samboa Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 104.209.568 221.086.578

39 Muara Parlampungan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.717.998 211.595.008

40 Rantobi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 120.576.654 237.453.664

41 Rao Rao Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 90.679.767 207.556.777

42 Simanguntong Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.571.064 214.448.074

43 Sipogu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 136.267.885 253.144.895

44 Sopo Tinjak Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 104.212.182 221.089.192

45 Tarlola Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.287.444 210.164.454

46 Tombang Taluang Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 119.842.376 257.719.386

47 Tor Naincat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 152.165.919 269.042.929

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)

B

a

t

a

n

g

N

a

t

a

l

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA JUMLAH

30

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

48 Bange Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.259.151 212.136.161

49 Bange Nauli Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.942.644 216.819.654

50 Huta Bangun Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.932.436 212.809.446

51 Huta Bangun Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.786.615 210.663.625

52 Janji Matogu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.434.089 216.311.099

53 Lambou Darul Ihsan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.252.758 210.129.768

54 Malintang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 123.953.545 240.830.555

55 Malintang Jae Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 106.821.729 232.098.739

56 Malintang Julu Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 121.231.192 246.508.202

57 Pasar Baru Malintang Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.637.665 233.514.675

58 Sidojadi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.401.494 210.278.504

59 Bangun Sejati Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.527.159 209.404.169

60 Binanga Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 111.522.833 228.399.843

61 Huta Bargot Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.836.315 209.713.325

62 Huta Bargot Lombang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.820.402 210.697.412

63 Huta Bargot Nauli Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.186.276 211.063.286

64 Huta Bargot Setia Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 114.485.892 231.362.902

65 Hutanaingkan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.799.201 210.676.211

66 Hutarimbaru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.743.685 209.620.695

67 Kumpulan Setia Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 120.848.119 237.725.129

68 Mondan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.785.961 215.662.971

69 Pasar Huta Bargot Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.221.340 210.098.350

70 Saba Padang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.515.987 210.392.997

71 Sayur Maincat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.478.512 215.355.522

72 Simalagi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.741.539 214.618.549

H

u

t

a

B

a

r

g

o

t

NO

KE

CA

MA

TA

N

D E S AJUMLAH (orang)

B

u

k

i

t

M

a

l

i

n

t

a

n

g

PAGU ANGGARAN

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

31

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

73 Batahan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.519.711 212.396.721

74 Botung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.170.991 215.048.001

75 Gading Bain Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.956.151 213.833.161

76 Gunung Tua MS Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.132.194 209.009.204

77 Gunung Tua SM Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.318.104 215.195.114

78 Huta Baringin TB Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 91.323.997 208.201.007

79 Huta Dangka Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.585.231 210.462.241

80 Huta Padang MS Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.517.366 211.394.376

81 Huta Pungkut Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 114.395.317 231.272.327

82 Huta Pungkut Julu Swadaya 2 2 9 86.400.000 45.600.000 1.677.010 133.677.010 102.534.627 236.211.637

83 Huta Pungkut Tonga Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 121.282.926 238.159.936

84 Hutapuli Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.710.684 210.587.694

85 Hutarimbaru SM Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 129.718.705 246.595.715

86 Manambin Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 108.083.640 233.360.650

87 Muara Botung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.137.384 211.014.394

88 Muara Potan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 105.629.080 222.506.090

89 Muara Pungkut Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.277.822 211.154.832

90 Muara Siambak Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 117.694.397 234.571.407

91 Padang Bulan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.930.694 209.807.704

92 Pagar Gunung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 110.056.395 226.933.405

93 Patialo Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.846.954 213.723.964

94 Saba Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.062.938 209.939.948

95 Sayur Maincat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.914.029 212.791.039

96 Sibio Bio Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.759.744 216.636.754

97 Simandolam Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.998.605 209.875.615

98 Simpang Tolang Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.833.963 213.710.973

99 Simpang Tolang Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 91.156.445 208.033.455

100 Singengu Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.409.292 216.286.302

101 Singengu Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.118.437 208.995.447

102 Sopo Sorik Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.457.360 213.334.370

103 Tobang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 109.117.121 225.994.131

104 Tombang Bustak Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.872.052 210.749.062

105 Ujung Marisi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.934.956 211.811.966

106 Usor Tolang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 106.751.343 223.628.353

NO

KE

CA

MA

TA

N

D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

K

o

t

a

n

o

p

a

n

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

32

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

107 Aek Marian MG Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.266.360 211.143.370

108 Bangun Purba Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 104.999.532 230.276.542

109 Maga Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.770.689 209.647.699

110 Maga Lombang Swakarya 3 3 7 107.400.000 37.200.000 1.677.010 146.277.010 101.279.218 247.556.228

111 Pangkat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 91.570.474 208.447.484

112 Purba Baru Swakarya 3 3 7 107.400.000 37.200.000 1.677.010 146.277.010 98.473.992 244.751.002

113 Purba Lamo Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.668.509 209.545.519

114 Siantona Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.618.689 216.495.699

115 Aek Garingging Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 124.951.127 262.828.137

116 Aek Manyuruk Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 102.113.867 218.990.877

117 Bandar Limabung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.440.346 213.317.356

118 Bonca Bayuon Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 118.303.464 235.180.474

119 Dalan Lidang Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 104.545.574 242.422.584

120 Kampung Baru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 102.402.370 219.279.380

121 Lancat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.199.925 212.076.935

122 Lobung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 115.141.687 232.018.697

123 Pangkalan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.193.167 218.070.177

124 Perbatasan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.118.175 215.995.185

125 Perk. Simpang Gambir Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.267.315 220.144.325

126 Sikumbu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 113.570.652 230.447.662

127 Simpang Bajole Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.634.914 214.511.924

128 Simpang Duku Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 120.871.018 237.748.028

129 Simpang Durian Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 124.226.740 249.503.750

130 Simpang Koje Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 116.622.541 233.499.551

131 Tangsi Atas Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 111.168.136 228.045.146

NO

KE

CA

MA

TA

N

D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

L

e

m

b

a

h

S

o

r

i

k

M

a

r

a

p

i

L

i

n

g

g

a

B

a

y

u

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

33

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

132 Batu Mundom Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.187.947 220.064.957

133 Hutaimbaru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.334.375 220.211.385

134 Lubuk Kapundung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 106.949.943 223.826.953

135 Lubuk Kapundung II Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 110.099.297 226.976.307

136 Manuncang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 111.305.650 228.182.660

137 Panunggulan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 138.555.626 255.432.636

138 Pasar Singkuang I Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.946.360 237.823.370

139 Pasar Singkuang II Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 107.293.780 224.170.790

140 Rantau Panjang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 107.443.639 224.320.649

141 Sali Baru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 117.066.422 233.943.432

142 Sikapas Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 112.821.517 229.698.527

143 Suka Makmur Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 146.915.141 263.792.151

144 Tabuyung Swakarya 3 3 9 107.400.000 45.600.000 1.677.010 154.677.010 123.677.847 278.354.857

145 Tagilang Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 140.100.256 256.977.266

146 Aek Botung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.826.554 217.703.564

147 Bandar Panjang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.189.750 217.066.760

148 Bandar Panjang Tuo Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.889.429 217.766.439

149 Kampung Pinang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.572.523 211.449.533

150 Koto Baringin Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 121.872.636 238.749.646

151 Koto Boru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.960.628 212.837.638

152 Limau Manis Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 114.045.065 230.922.075

153 Muara Kumpulan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.183.393 220.060.403

154 Ranjo Batu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 109.593.090 226.470.100

155 Sibinail Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.959.886 220.836.896

156 Simpang Mandepo Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.340.138 215.217.148

157 Tamiang Mudo Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.690.620 217.567.630

158 Tanjung Alai Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.812.354 213.689.364

159 Tanjung Larangan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.560.450 210.437.460

160 Tanjung Medan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 143.047.736 259.924.746

NOTOTAL PAGU

ADD PER DESA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

JUMLAH

M

u

a

r

a

B

a

t

a

n

g

G

a

d

i

s

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

M

u

a

r

a

S

i

p

o

n

g

i

KE

CA

MA

TA

N

D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

NAMA

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)

34

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

161 Banua Rakyat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.918.541 210.795.551

162 Banua Sima Nosor Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.292.885 215.169.895

163 Humbang I Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.892.576 215.769.586

164 Sayur Matua Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.961.702 216.838.712

165 Tambiski Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.249.984 211.126.994

166 Tambiski Nauli Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.350.744 213.227.754

167 Tarutung Panjang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.174.848 216.051.858

168 Balimbing Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.090.590 233.967.600

169 Bintuas Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.993.577 233.870.587

170 Bonda Kase Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.394.836 215.271.846

171 Buburan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.916.056 211.793.066

172 Kampung Sawah Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.491.480 214.368.490

173 Kun-Kun Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 134.828.325 251.705.335

174 Panggautan Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.528.053 237.405.063

175 Pardamean Baru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.414.104 214.291.114

176 Pasar III Natal Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 101.488.680 239.365.690

177 Pasar V Natal Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 134.430.264 251.307.274

178 Pasar VI Natal Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.618.200 211.495.210

179 Patiluban Hilir Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.327.914 211.204.924

180 Patiluban Mudik Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.862.902 209.739.912

181 Perkebunan Patiluban Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.712.028 213.589.038

182 Rukun Jaya Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.874.686 234.751.696

183 Sasaran Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 104.768.986 242.645.996

184 Setia Karya Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.173.280 218.050.290

185 Sikara Kara Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.262.324 217.139.334

186 Sikara Kara I Swasembada 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.755.525 233.632.535

187 Sikara Kara II Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 114.348.656 231.225.666

188 Sikara Kara III Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.661.192 234.538.202

189 Sikara Kara IV Swakarya 3 3 7 107.400.000 37.200.000 1.677.010 146.277.010 102.837.427 249.114.437

190 Sinunukan V Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.907.121 211.784.131

191 Suka Maju Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.517.514 211.394.524

192 Sundutan Tigo Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 258.520.618 375.397.628

193 Taluk Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 92.356.596 230.233.606

194 Tegal Sari Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.410.568 234.287.578

195 Tunas Karya Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.262.183 216.139.193

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

N

a

g

a

J

u

a

n

g

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

N

a

t

a

l

35

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

196 Huta Gambir Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 92.685.289 230.562.299

197 Huta Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.312.953 214.189.963

198 Huta Lancat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.966.328 217.843.338

199 Huta Padang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.128.362 209.005.372

200 Huta Toras Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 107.612.484 245.489.494

201 Pakantan Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.626.445 212.503.455

202 Pakantan Lombang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.827.807 217.704.817

203 Silogun Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 110.074.706 226.951.716

204 Adian Jior Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.679.646 216.556.656

205 Aek Banir Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 110.956.008 248.833.018

206 Aek Mata Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 107.606.389 224.483.399

207 Darussalam Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 122.101.810 238.978.820

208 Gunung Barani Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.042.752 210.919.762

209 Gunung Manaon Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.280.918 237.157.928

210 Gunung Tua Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 294.545.218 411.422.228

211 Gunung Tua Julu Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 100.487.318 238.364.328

212 Gunung Tua Tonga Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 212.089.966 349.966.976

213 Huta Lombang Lubis Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.856.230 212.733.240

214 Ipar Bondar Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 94.907.945 232.784.955

215 Kampung Padang Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 103.660.709 241.537.719

216 Lumban Pasir Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 131.278.137 269.155.147

217 Manyabar Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 94.748.820 232.625.830

218 Manyabar Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.376.664 213.253.674

219 Pagaran Tonga Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 93.121.216 230.998.226

220 Panggorengan Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 90.708.520 228.585.530

221 Panyabungan Jae Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 95.683.140 220.960.150

222 Panyabungan Julu Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 95.889.464 221.166.474

223 Panyabungan Tonga Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 111.798.787 237.075.797

224 Perbangunan Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 99.664.881 224.941.891

225 Pidoli Lombang Swakarya 3 3 9 107.400.000 45.600.000 1.677.010 154.677.010 136.534.592 291.211.602

226 Saba Jambu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.202.658 209.079.668

227 Salam Bue Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.959.992 210.837.002

228 Sarak Matua Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.870.416 233.747.426

229 Sigalapang Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.953.560 213.830.570

230 Siobon Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.568.494 212.445.504

231 Siobon Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 109.626.843 226.503.853

232 Sipapaga Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 137.832.834 254.709.844

233 Sopobatu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 117.856.270 234.733.280

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

P

a

k

a

n

t

a

n

P

a

n

y

a

b

u

n

g

a

n

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

36

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

234 Barbaran Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 110.139.073 248.016.083

235 Barbaran Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.012.468 209.889.478

236 Batang Gadis Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.416.190 220.293.200

237 Batang Gadis Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.467.534 211.344.544

238 Huta Baringin Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.310.714 237.187.724

239 Huta Tonga BB Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 106.828.085 244.705.095

240 Runding Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 107.392.013 224.269.023

241 Saba Jior Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 101.313.967 239.190.977

242 Sirambas Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 104.236.520 242.113.530

243 Aek Ngali Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.955.562 237.832.572

244 Hayuraja Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 97.440.246 235.317.256

245 Huta Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 110.630.594 227.507.604

246 Huta Raja Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 103.026.484 240.903.494

247 Hutarimbaru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 118.360.026 235.237.036

248 Kayu Laut Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.607.341 213.484.351

249 Lumban Dolok Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 102.176.795 240.053.805

250 Pagaran Gala-Gala Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.918.720 211.795.730

251 Roburan Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 105.856.211 222.733.221

252 Roburan Lombang Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 104.526.406 229.803.416

253 Aek Nabara Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 118.641.088 235.518.098

254 Banjar Lancat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.938.547 218.815.557

255 Huta Bangun Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 139.848.909 256.725.919

256 Huta Tinggi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 116.495.129 233.372.139

257 Hutaimbaru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 154.494.891 271.371.901

258 Padang Laru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 112.656.216 229.533.226

259 Pagur Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 155.553.542 272.430.552

260 Pardomuan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 130.518.311 247.395.321

261 Parmompang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 145.913.506 262.790.516

262 Ranto Natas Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 141.646.429 258.523.439

263 Sirangkap Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 119.756.063 236.633.073

264 Tanjung Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.347.672 218.224.682

265 Tanjung Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 119.631.927 236.508.937

266 Tebing Tinggi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 118.108.193 234.985.203

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

P

a

n

y

a

b

u

n

g

a

n

B

a

r

a

t

P

a

n

y

a

b

u

n

g

a

n

S

e

l

a

t

a

n

P

a

n

y

a

b

u

n

g

a

n

T

i

m

u

r

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

37

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

267 Beringin Jaya Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.222.388 211.099.398

268 Huta damai Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 91.927.511 208.804.521

269 Jambur Padang Matinggi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 135.167.973 252.044.983

270 Kampung Baru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.679.930 212.556.940

271 Mompang Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 129.129.873 246.006.883

272 Rumbio Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.826.830 216.703.840

273 Simanondong Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.370.150 215.247.160

274 Sopo Sorik Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.623.437 216.500.447

275 Suka Ramai Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.001.576 233.878.586

276 Tanjung Mompang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 107.993.157 224.870.167

277 Torbanua Raja Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 91.745.481 208.622.491

278 Handel Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 92.987.129 230.864.139

279 Huta Baringin Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.098.660 212.975.670

280 Huta Baru Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 114.215.293 252.092.303

281 Huta Lombang Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 93.800.008 231.677.018

282 Hutabaringin Julu Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 97.162.902 235.039.912

283 Hutanamale Swasembada 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.695.820 233.572.830

284 Hutatinggi Swakarya 3 3 7 107.400.000 37.200.000 1.677.010 146.277.010 96.356.119 242.633.129

285 Purba Julu Swasembada 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 95.172.153 233.049.163

286 Sibanggor Jae Swakarya 3 3 7 107.400.000 37.200.000 1.677.010 146.277.010 101.492.840 247.769.850

287 Sibanggor Julu Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 111.121.406 248.998.416

288 Sibanggor Tonga Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 98.981.353 236.858.363

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

P

a

n

y

a

b

u

n

g

a

n

U

t

a

r

a

P

u

n

c

a

k

S

o

r

i

k

M

a

r

a

p

i

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

38

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

289 Bangun Saroha Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 111.081.051 227.958.061

290 Banjar Maga Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 101.868.987 218.745.997

291 Dua Sepakat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.170.529 212.047.539

292 Gonting Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 99.107.411 224.384.421

293 Gunung Godang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.163.086 213.040.096

294 Huta Baringin Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 106.905.799 223.782.809

295 Huta Nauli Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.842.949 211.719.959

296 Huta Raja Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 110.137.845 227.014.855

297 Lubuk Kancah Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 108.219.017 225.096.027

298 Manisak Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 117.014.753 254.891.763

299 Muara Bangko Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.053.936 214.930.946

300 Padang Silojongan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.663.794 213.540.804

301 Ranto Nalinjang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.097.511 215.974.521

302 Ranto Panjang Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 106.578.448 231.855.458

303 Sampuran Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 111.686.027 228.563.037

304 Simaninggir Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 109.414.037 226.291.047

305 Simpang Talap Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.745.012 214.622.022

306 Tandikek Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 103.070.905 240.947.915

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

R

a

n

t

o

B

a

e

k

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

39

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

307 Aek Mual Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 127.446.816 244.323.826

308 Bonan Dolok Swadaya 2 2 9 86.400.000 45.600.000 1.677.010 133.677.010 108.713.358 242.390.368

309 Huraba I Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 104.842.600 230.119.610

310 Huraba II Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 104.676.863 229.953.873

311 Huta Baringin Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.834.396 210.711.406

312 Huta Godang Muda Swadaya 2 2 9 86.400.000 45.600.000 1.677.010 133.677.010 121.610.143 255.287.153

313 Huta Puli Swadaya 2 2 9 86.400.000 45.600.000 1.677.010 133.677.010 127.701.412 261.378.422

314 Huta Raja Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 128.727.982 254.004.992

315 Lumban Dolok Swadaya 2 2 9 86.400.000 45.600.000 1.677.010 133.677.010 134.053.205 267.730.215

316 Lumban Pinasa Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.131.422 209.008.432

317 Muara Btg. Angkola Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 106.211.435 223.088.445

318 Pintu Padang Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.222.164 212.099.174

319 Pintu Padang Julu Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 97.076.125 222.353.135

320 Sibaruang Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 105.025.803 230.302.813

321 Sihepeng Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.031.729 216.908.739

322 Sihepeng Dua Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.832.943 212.709.953

323 Sihepeng Lima Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.811.378 210.688.388

324 Sihepeng Opat Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 97.051.046 222.328.056

325 Sihepeng Sada Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.309.664 220.186.674

326 Sihepeng Tolu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.947.630 217.824.640

327 Simaninggir Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.755.112 212.632.122

328 Sinonoan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.485.234 213.362.244

329 Tangga Bosi I Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.565.514 215.442.524

330 Tangga Bosi II Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.858.158 212.735.168

331 Tangga Bosi III Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.001.038 212.878.048

332 Tanjung Sialang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.687.194 210.564.204

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

S

i

a

b

u

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

40

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

333 Airapa Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 133.600.377 250.477.387

334 Banjar Aur Utara Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 103.015.088 228.292.098

335 Bintungan Bejangkar Baru Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 145.948.856 262.825.866

336 Kampung Kapas II Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 102.602.771 219.479.781

337 Pasir Putih Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.117.096 212.994.106

338 Sido Makmur Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 94.225.539 232.102.549

339 Sinunukan I Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 99.322.834 237.199.844

340 Sinunukan I Central Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.289.350 220.166.360

341 Sinunukan II Swadaya 2 2 7 86.400.000 37.200.000 1.677.010 125.277.010 111.893.300 237.170.310

342 Sinunukan III Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.945.953 234.822.963

343 Sinunukan IV Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.557.321 234.434.331

344 Suka Damai Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.005.216 213.882.226

345 Wido Daren Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 96.748.953 234.625.963

346 Wono Sari Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.163.089 214.040.099

347 Angin Barat Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.583.520 216.460.530

348 Huta Tonga AB Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 105.792.868 222.669.878

349 Laru Baringin Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 92.486.545 230.363.555

350 Laru Bolak Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 90.817.292 228.694.302

351 Laru Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.335.363 209.212.373

352 Lumban Pasir Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 129.032.091 245.909.101

353 Muara Mais Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.445.239 209.322.249

354 Muara Mais Jambur Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 91.486.948 208.363.958

355 Padang Sanggar Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.321.489 210.198.499

356 Panjaringan Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 113.254.184 230.131.194

357 Pasar Laru Swakarya 3 3 5 107.400.000 28.800.000 1.677.010 137.877.010 92.576.930 230.453.940

358 Pastap Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.687.218 211.564.228

359 Pastap Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.662.707 214.539.717

360 Rao Rao Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.307.237 214.184.247

361 Rao Rao Lombang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.975.159 211.852.169

362 Simangambat TB Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 96.294.788 213.171.798

363 Tambangan Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.471.654 212.348.664

364 Tambangan Pasoman Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.921.853 211.798.863

365 Tambangan Tonga Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 100.973.407 217.850.417

NO

KE

CA

MA

TA

N D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

S

i

n

u

n

u

k

a

n

T

a

m

b

a

n

g

a

n

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

41

KAUR KASI BPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(8+9+10) 12 13=(11+12)

366 Alahan Kae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 92.885.401 209.762.411

367 Habincaran Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 98.169.058 215.046.068

368 Huta Padang UP Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 95.722.695 212.599.705

369 Hutaimbaru UP Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 103.865.575 220.742.585

370 Muara Saladi Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 144.187.526 261.064.536

371 Patahajang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 97.804.750 214.681.760

372 Simpang Banyak Jae Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 99.258.794 216.135.804

373 Simpang Banyak Julu Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.346.184 210.223.194

374 Simpang Duhu Dolok Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.278.724 210.155.734

375 Simpang Duhu Lombang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.080.128 210.957.138

376 Simpang Pining Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 94.718.858 211.595.868

377 Tolang Swadaya 2 2 5 86.400.000 28.800.000 1.677.010 116.877.010 93.355.101 210.232.111

34.084.800.000 11.210.400.000 632.232.770 45.927.432.770 39.965.262.020 85.892.694.790

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd.

DAHLAN HASAN NASUTION

U

l

u

P

u

n

g

k

u

t

Total

TOTAL PAGU

ADD PER DESANAMA

TINGKAT

PERKEM-

BANGAN

SILTAP

APARATUR

PEMDES

BPDBPJS KADES

(10 Bulan)JUMLAH

NOK

EC

AM

AT

AN

D E S AJUMLAH (orang)

PAGU ANGGARAN

PENG-

ALOKASIAN

MERATA &

FORMULA

42