Top Banner
300

BUPATI MAGETAN...BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN …

Jan 26, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • BUPATI MAGETAN

    PROVINSI JAWA TIMUR

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

    NOMOR 14 TAHUN 2015

    TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MAGETAN,

    Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6)

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

    kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

    tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

    Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

    Magetan bersama Bupati Magetan telah menyempurnakan

    rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

    2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur

    Nomor 188/154.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil Evaluasi

    Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

    2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang

    Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Tahun Anggaran 2016;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

    2016;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

  • 2

    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

    Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi

    Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

    Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang –

    Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

    Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

    19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    2730 );

    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

    Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

    Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

    Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4286);

    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

    Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4400);

    7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4438);

  • 3

    9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5234);

    11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5495);

    12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

    2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

    Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

    Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4028);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

    Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

    DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

    terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

    2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

    Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan

    Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

  • 4

    Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4712);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5340);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

    Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4575);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

    Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

    tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

    Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

    110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5155);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

    Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4593);

  • 5

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

    Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

    25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4614);

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

    Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah

    Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

    Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);

    23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

    cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

    24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

    Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

    25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

    Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5219);

    26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

    Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5272);

    27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

    2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara

  • 6

    Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

    tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

    Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

    Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5717);

    28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

    Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

    2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

    29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

    2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

    Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2014 Nomor 199);

    30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

    tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

    Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

    2011 Nomor 310);

    31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

    tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

    Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

    Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

  • 7

    Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

    Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

    32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

    tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

    Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

    Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

    Politik;

    33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

    tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

    Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

    Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

    tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

    Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)

    34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

    tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

    Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

    35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

    Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

    Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 ) sebagaimana

    telah diubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015

    tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015

    tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

    36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004

    tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

    Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004

    Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

    dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6

    Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

    2007 Nomor 6);

  • 8

    37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

    tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

    (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

    8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

    Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang

    Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

    Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

    Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah

    Kabupaten Magetan Nomor 40);

    38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

    2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

    Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

    Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

    Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015

    tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

    Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal

    Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas

    Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran

    Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2,

    Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

    44);

    39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011

    tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

    Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

    40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

    tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

    Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

    41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

    tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

    Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12

    Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

    Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi

    Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

  • 9

    2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

    Magetan Nomor 46);

    42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012

    tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

    Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13

    Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

    Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi

    Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

    2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

    Magetan Nomor 47);

    43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun

    2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran

    Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,

    Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

    18);

    44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun

    2013 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan Daerah

    (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor

    1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

    35);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

    DAN

    BUPATI MAGETAN

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

    DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

    Pasal 1

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

    2016 sebagai berikut :

    1. Pendapatan Rp. 1.778.605.341.363,00

  • 10

    2. Belanja Rp. 1.857.999.643.237,40 (-)

    Defisit Rp. (79.394.301.874,40 )

    3. Pembiayaan Daerah :

    a. Penerimaan Rp. 100.894.301.874,40

    b. Pengeluaran Rp. 21.500.000.000,00 (-)

    Pembiayaan Netto Rp. 79.394.301.874,40 (-)

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

    Tahun Berkenaan Rp. 0,00

    Pasal 2

    (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

    terdiri dari :

    a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 145.800.000.000,00

    b. Dana Perimbangan Rp. 1.089.106.637.331,00

    c. Lain-lain Pendapatan

    Daerah yang Sah Rp. 543.698.704.032,00

    (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

    a. Pajak Daerah Rp. 33.085.000.000,00

    b. Retribusi Daerah Rp. 16.162.175.500,00

    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

    Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.033.151.125,00

    d. Lain-lain Pendapatan Asli

    Daerah yang Sah Rp. 94.519.673.375,00

    (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

    a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi

    Hasil Bukan Pajak Rp. 59.008.831.331,00

    b. Dana Alokasi Umum Rp. 916.052.436.000,00

    c. Dana Alokasi Khusus Rp. 114.045.370.000,00

    (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

    pendapatan :

    a. Hibah Rp. 2.000.000.000,00

    b. Dana Darurat Rp. 0,00

    c. Dana Bagi Hasil Pajak dari

  • 11

    Propinsi dan Pemerintah Daerah

    Lainnya Rp. 63.418.964.162,00

    d. Dana Penyesuaian dan

    Otonomi Khusus Rp. 472.770.250.870,00

    e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

    atau Pemda lainnya Rp. 1.472.240.000,00

    f. Pendapatan lainnya Rp. 37.249.000,00

    g. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah

    Pusat Rp. 4.000.000.000,00

    Pasal 3

    (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

    terdiri dari :

    a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.286.456.828.698,00

    b. Belanja Langsung Rp. 571.542.814.539,40

    (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

    a. Belanja Pegawai Rp. 1.013.645.660.503,00

    b. Belanja Bunga Rp. 0,00

    c. Belanja Subsidi Rp. 0,00

    d. Belanja Hibah Rp. 19.167.405.000,00

    e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.252.600.000,00

    f. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

    g. Belanja Bantuan Keuangan

    Keuangan kepada Propinsi/

    Kabupaten/Kota, Pemerintahan

    Desa dan Partai Politik Rp. 245.491.163.195,00

    h. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.900.000.000,00

    (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    huruf b terdiri dari jenis belanja :

    a. Belanja Pegawai Rp. 31.843.837.700,00

    b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 280.716.130.151,40

    c. Belanja Modal Rp. 258.982.846.688,00

  • 12

    Pasal 4

    (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

    terdiri dari :

    a. Penerimaan sejumlah Rp. 100.894.301.874,40

    b. Pengeluaran sejumlah Rp. 21.500.000.000,00

    (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

    terdiri dari jenis pembiayaan :

    a. Sisa Lebih Perhitungan

    Anggaran Tahun Sebelumnya

    (SILPA) sejumlah Rp. 86.183.301.874,40

    b. Pencairan dana cadangan

    sejumlah Rp. 0,00

    c. Hasil penjualan kekayaan

    daerah yang dipisahkan

    sejumlah Rp. 0,00

    d. Penerimaan pinjaman daerah

    sejumlah Rp. 0,00

    e. Penerimaan kembali pemberian

    pinjaman sejumlah Rp. 14.711.000.000,00

    f. Penerimaan piutang daerah

    sejumlah Rp. 0,00

    (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

    terdiri dari jenis pembiayaan :

    a. Pembentukan dana cadangan

    sejumlah Rp. 0,00

    b. Penyertaan modal (investasi)

    pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

    c. Pembayaran pokok utang

    sejumlah Rp. 0,00

    e. Pemberian pinjaman daerah

    Sejumlah Rp. 16.500.000.000,00

    Pasal 5

    Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

  • 13

    Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

    Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

    1. Lampiran I Ringkasan APBD;

    2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Organisasi

    SKPD;

    3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan

    Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

    Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

    4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

    Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

    Program dan Kegiatan;

    5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

    Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

    Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

    6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

    Per Jabatan;

    7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

    8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

    Daerah;

    9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

    Pengurangan Aset Tetap Daerah;

    10. Lampiran X Daftar Perkiraan Panambahan dan

    Pengurangan Aset Lain-lain;

    11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

    sebelumnya yang belum diselesaikan dan

    dianggarkan kembali dalam tahun

    anggaran ini;

    12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

    13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

    Daerah;

    Pasal 6

    (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat

    melakukan pengeluaran yang belum tersedia

  • 14

    anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

    rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

    anggaran.

    (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)

    sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

    pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

    sebelumnya;

    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

    daerah; dan

    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

    dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

    keadaan darurat.

    (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

    anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

    menggunakan belanja tidak terduga.

    (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

    dilakukan dengan cara:

    a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang

    capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

    dalam tahun anggaran 2016; dan/atau

    b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

    (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan

    kriteria sebagai berikut :

    a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

    yang anggarannya belum tersedia dalam tahun

    anggaran 2016; dan

    b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda

    akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

    pemerintah daerah dan masyarakat.

    (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

    keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

    ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan

    Bupati

  • 15

    Pasal 7

    Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

    pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Pasal 8

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

    diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

    pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

    dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

    Ditetapkan di Magetan

    pada tanggal 22 Desember 2015

    BUPATI MAGETAN,

    TTD

    S U M A N T R I

    Diundangkan di Magetan

    pada tanggal 22 Desember 2015

    Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

    TTD

    MEI SUGIARTINI

    LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 9

  • Lampiran I

  • Lampiran I

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Daerah

    :

    :

    14 Tahun 2015

    22 Desember 2015

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2016

    PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

    NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    1 PENDAPATAN 1.778.605.341.363,00

    1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 145.800.000.000,00

    1 . 1 . 1 33.085.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

    1 . 1 . 2 16.162.175.500,00 Hasil Retribusi Daerah

    1 . 1 . 3 2.033.151.125,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    1 . 1 . 4 94.519.673.375,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.089.106.637.331,00

    1 . 2 . 1 59.008.831.331,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

    1 . 2 . 2 916.052.436.000,00 Dana Alokasi Umum

    1 . 2 . 3 114.045.370.000,00 Dana Alokasi Khusus

    1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 543.698.704.032,00

    1 . 3 . 1 2.000.000.000,00 Pendapatan Hibah

    1 . 3 . 3 63.418.964.162,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

    1 . 3 . 4 472.770.250.870,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

    1 . 3 . 5 1.472.240.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

    1 . 3 . 6 37.249.000,00 Pendapatan Lainnya

    1 . 3 . 7 4.000.000.000,00 Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

    2 BELANJA 1.857.999.643.237,40

    2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.286.456.828.698,00

    2 . 1 . 1 1.013.645.660.503,00 Belanja Pegawai

    2 . 1 . 4 19.167.405.000,00 Belanja Hibah

    2 . 1 . 5 4.252.600.000,00 Belanja Bantuan Sosial

    2 . 1 . 7 245.491.163.195,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

    2 . 1 . 8 3.900.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

    2 . 2 BELANJA LANGSUNG 571.542.814.539,40

    2 . 2 . 1 31.843.837.700,00 Belanja Pegawai

    2 . 2 . 2 280.716.130.151,40 Belanja Barang dan Jasa

    2 . 2 . 3 258.982.846.688,00 Belanja Modal

    Halaman 1RINGKASAN APBD

  • NOMOR

    URUTURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    SURPLUS / (DEFISIT) (79.394.301.874,40)

    3 PEMBIAYAAN DAERAH

    3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 100.894.301.874,40

    3 . 1 . 1 86.183.301.874,40 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

    3 . 1 . 5 14.711.000.000,00 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

    3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.500.000.000,00

    3 . 2 . 2 5.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

    3 . 2 . 4 16.500.000.000,00 Pemberian Pinjaman Daerah

    PEMBIAYAAN NETTO 79.394.301.874,40

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

    SUMANTRI

    BUPATI MAGETAN

    ttd

    Halaman 2RINGKASAN APBD

  • Lampiran II

  • Nomor : 14 Tahun 2015

    Peraturan DaerahLampiran II

    Tanggal : 22 Desember 2015

    TAHUN ANGGARAN 2016

    RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

    PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

    KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

    PENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    Urusan Wajib 1.768.026.697.363,00 1.766.057.158.587,40 505.086.962.739,40 1.260.970.195.848,00 1

    Pendidikan 0,00 802.121.666.970,00 28.207.349.200,00 773.914.317.770,00 1.01

    801.736.666.970,00 27.822.349.200,00 773.914.317.770,00 0,00 Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01

    385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan1.01 . 1.26.01

    Kesehatan 78.599.967.000,00 225.854.149.824,40 156.596.929.924,40 69.257.219.900,00 1.02

    117.975.108.050,00 72.152.845.150,00 45.822.262.900,00 26.099.967.000,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01

    107.779.041.774,40 84.344.084.774,40 23.434.957.000,00 52.500.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah1.02 . 1.02.02

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.02 . 1.20.03

    Pekerjaan Umum 693.000.000,00 169.669.510.372,00 154.991.543.872,00 14.677.966.500,00 1.03

    140.430.294.372,00 130.735.747.872,00 9.694.546.500,00 683.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.03 . 1.03.01

    29.119.216.000,00 24.135.796.000,00 4.983.420.000,00 10.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan1.03 . 1.03.02

    120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.03 . 1.20.03

    Perumahan 0,00 2.422.986.000,00 2.422.986.000,00 0,00 1.04

    2.414.986.000,00 2.414.986.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.04 . 1.03.01

    8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa1.04 . 1.22.01

    Penataan Ruang 0,00 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00 1.05

    70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.05 . 1.03.01

    2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.05 . 1.06.01

    Perencanaan Pembangunan 0,00 8.288.490.000,00 5.522.000.000,00 2.766.490.000,00 1.06

    8.288.490.000,00 5.522.000.000,00 2.766.490.000,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01

    Perhubungan 1.768.151.500,00 21.412.380.575,00 17.054.950.000,00 4.357.430.575,00 1.07

    11.700.000.000,00 11.700.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.07 . 1.03.01

    9.712.380.575,00 5.354.950.000,00 4.357.430.575,00 1.768.151.500,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01

    Lingkungan Hidup 143.000.000,00 16.453.797.548,00 11.017.458.980,00 5.436.338.568,00 1.08

    16.408.797.548,00 10.972.458.980,00 5.436.338.568,00 143.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01

    45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.08 . 1.20.03

    Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 5.631.056.000,00 3.045.000.000,00 2.586.056.000,00 1.10

    5.631.056.000,00 3.045.000.000,00 2.586.056.000,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01

    Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

    PENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 0,00 1.11

    1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.11 . 1.12.01

    Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 380.000.000,00 10.384.477.600,00 2.813.080.000,00 7.571.397.600,00 1.12

    10.384.477.600,00 2.813.080.000,00 7.571.397.600,00 380.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01

    Sosial 0,00 6.081.136.400,00 2.970.500.000,00 3.110.636.400,00 1.13

    5.731.136.400,00 2.620.500.000,00 3.110.636.400,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01

    350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.13 . 1.20.03

    Tenaga Kerja 0,00 360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 1.14

    360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14 . 1.13.01

    Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 6.389.844.000,00 4.487.775.000,00 1.902.069.000,00 1.15

    6.329.844.000,00 4.427.775.000,00 1.902.069.000,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah1.15 . 1.15.01

    60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu1.15 . 1.20.12

    Penanaman Modal 0,00 1.038.000.000,00 1.038.000.000,00 0,00 1.16

    418.000.000,00 418.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.16 . 1.06.01

    420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.16 . 1.20.03

    200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu1.16 . 1.20.12

    Kebudayaan 0,00 1.662.450.000,00 1.662.450.000,00 0,00 1.17

    1.662.450.000,00 1.662.450.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga1.17 . 2.04.01

    Pemuda dan Olah Raga 0,00 8.661.675.000,00 8.661.675.000,00 0,00 1.18

    7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.18 . 1.03.01

    1.661.675.000,00 1.661.675.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga1.18 . 2.04.01

    Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 13.942.300.000,00 6.237.000.000,00 7.705.300.000,00 1.19

    4.174.090.000,00 1.958.000.000,00 2.216.090.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1.19 . 1.19.01

    6.746.117.000,00 2.124.000.000,00 4.622.117.000,00 0,00 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02

    2.122.093.000,00 1.255.000.000,00 867.093.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.03

    900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.19 . 1.20.03

    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.686.331.578.863,00 447.802.992.898,00 85.562.404.763,00 362.240.588.135,00 1.20

    60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan1.20 . 1.02.01

    7.020.000.000,00 7.020.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.20 . 1.03.01

    470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.20 . 1.06.01

    20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.20 . 1.07.01

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.20 . 1.13.01

    9.314.493.427,00 0,00 9.314.493.427,00 0,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.01

    591.506.000,00 0,00 591.506.000,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02

    Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

    PENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    36.089.245.200,00 24.725.250.000,00 11.363.995.200,00 27.000.000,00 Sekretariat Daerah1.20 . 1.20.03

    21.018.841.600,00 18.116.230.400,00 2.902.611.200,00 0,00 Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04

    298.734.069.808,00 4.618.500.000,00 294.115.569.808,00 1.632.805.341.363,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05

    7.438.383.000,00 4.918.175.000,00 2.520.208.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.06

    4.676.327.000,00 2.203.772.000,00 2.472.555.000,00 0,00 Inspektorat1.20 . 1.20.07

    433.250.000,00 413.450.000,00 19.800.000,00 0,00 Sekretariat KORPRI1.20 . 1.20.08

    9.521.473.000,00 4.105.200.000,00 5.416.273.000,00 53.349.237.500,00 Dinas Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.09

    2.356.414.500,00 725.000.000,00 1.631.414.500,00 150.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu1.20 . 1.20.12

    9.314.930.000,00 4.171.204.000,00 5.143.726.000,00 0,00 Kecamatan Magetan1.20 . 1.20.13

    2.569.549.000,00 759.413.000,00 1.810.136.000,00 0,00 Kecamatan Panekan1.20 . 1.20.14

    2.979.488.000,00 1.251.285.000,00 1.728.203.000,00 0,00 Kecamatan Plaosan1.20 . 1.20.15

    2.149.028.000,00 752.237.000,00 1.396.791.000,00 0,00 Kecamatan Poncol1.20 . 1.20.16

    2.325.267.000,00 754.001.000,00 1.571.266.000,00 0,00 Kecamatan Parang1.20 . 1.20.17

    2.049.262.000,00 762.382.000,00 1.286.880.000,00 0,00 Kecamatan Lembeyan1.20 . 1.20.18

    2.324.949.000,00 762.674.000,00 1.562.275.000,00 0,00 Kecamatan Takeran1.20 . 1.20.19

    3.897.608.800,00 1.614.215.000,00 2.283.393.800,00 0,00 Kecamatan Kawedanan1.20 . 1.20.20

    2.273.200.000,00 762.248.000,00 1.510.952.000,00 0,00 Kecamatan Bendo1.20 . 1.20.21

    3.996.618.000,00 1.626.641.000,00 2.369.977.000,00 0,00 Kecamatan Maospati1.20 . 1.20.22

    3.004.503.563,00 1.182.775.363,00 1.821.728.200,00 0,00 Kecamatan Barat1.20 . 1.20.23

    3.166.464.000,00 1.240.727.000,00 1.925.737.000,00 0,00 Kecamatan Karangrejo1.20 . 1.20.24

    2.467.933.000,00 757.025.000,00 1.710.908.000,00 0,00 Kecamatan Sukomoro1.20 . 1.20.25

    1.744.945.000,00 400.000.000,00 1.344.945.000,00 0,00 Kecamatan Kartoharjo1.20 . 1.20.26

    1.519.373.000,00 335.000.000,00 1.184.373.000,00 0,00 Kecamatan Karas1.20 . 1.20.27

    1.536.853.000,00 335.000.000,00 1.201.853.000,00 0,00 Kecamatan Ngariboyo1.20 . 1.20.28

    1.269.310.000,00 335.000.000,00 934.310.000,00 0,00 Kecamatan Nguntoronadi1.20 . 1.20.29

    1.439.708.000,00 335.000.000,00 1.104.708.000,00 0,00 Kecamatan Sidorejo1.20 . 1.20.30

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan1.20 . 1.26.01

    Ketahanan Pangan 111.000.000,00 4.296.455.000,00 2.552.500.000,00 1.743.955.000,00 1.21

    4.296.455.000,00 2.552.500.000,00 1.743.955.000,00 111.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01

    Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 6.198.316.400,00 3.773.960.000,00 2.424.356.400,00 1.22

    510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.22 . 1.20.03

    5.673.316.400,00 3.248.960.000,00 2.424.356.400,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa1.22 . 1.22.01

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga1.22 . 2.04.01

    Statistik 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.23

    200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.23 . 1.06.01

    Kearsipan 0,00 180.400.000,00 180.400.000,00 0,00 1.24

    180.400.000,00 180.400.000,00 0,00 0,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan1.24 . 1.26.01

    Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

    PENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    Komunikasi dan Informatika 0,00 2.033.500.000,00 2.033.500.000,00 0,00 1.25

    995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.25 . 1.06.01

    305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01

    733.500.000,00 733.500.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.25 . 1.20.03

    Perpustakaan 0,00 1.696.074.000,00 420.000.000,00 1.276.074.000,00 1.26

    1.696.074.000,00 420.000.000,00 1.276.074.000,00 0,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan1.26 . 1.26.01

    Urusan Pilihan 10.578.644.000,00 91.942.484.650,00 66.455.851.800,00 25.486.632.850,00 2

    Pertanian 1.160.335.000,00 47.756.826.200,00 34.777.379.800,00 12.979.446.400,00 2.01

    150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah2.01 . 1.20.03

    33.617.645.400,00 24.980.440.000,00 8.637.205.400,00 425.000.000,00 Dinas Pertanian2.01 . 2.01.01

    7.949.180.800,00 3.606.939.800,00 4.342.241.000,00 735.335.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan2.01 . 2.01.02

    6.040.000.000,00 6.040.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2.01 . 2.02.01

    Kehutanan 0,00 8.433.529.000,00 4.154.950.000,00 4.278.579.000,00 2.02

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah2.02 . 1.20.03

    8.418.529.000,00 4.139.950.000,00 4.278.579.000,00 0,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2.02 . 2.02.01

    Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 2.03

    210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah2.03 . 1.20.03

    Pariwisata 6.307.079.000,00 7.531.488.950,00 4.100.175.000,00 3.431.313.950,00 2.04

    7.531.488.950,00 4.100.175.000,00 3.431.313.950,00 6.307.079.000,00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga2.04 . 2.04.01

    Kelautan dan Perikanan 0,00 2.419.890.000,00 2.419.890.000,00 0,00 2.05

    25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah2.05 . 1.20.03

    2.394.890.000,00 2.394.890.000,00 0,00 0,00 Dinas Peternakan dan Perikanan2.05 . 2.01.02

    Perdagangan 0,00 7.251.870.000,00 7.251.870.000,00 0,00 2.06

    7.251.870.000,00 7.251.870.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.06 . 2.07.01

    Perindustrian 3.111.230.000,00 18.034.595.500,00 13.237.302.000,00 4.797.293.500,00 2.07

    5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rumah Sakit Umum Daerah2.07 . 1.02.02

    540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00 Badan Lingkungan Hidup2.07 . 1.08.01

    225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.07 . 1.13.01

    295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah2.07 . 1.15.01

    760.324.000,00 760.324.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah2.07 . 1.20.03

    60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Peternakan dan Perikanan2.07 . 2.01.02

    2.541.228.000,00 2.541.228.000,00 0,00 0,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan2.07 . 2.02.01

    8.613.043.500,00 3.815.750.000,00 4.797.293.500,00 3.111.230.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.07 . 2.07.01

    Transmigrasi 0,00 304.285.000,00 304.285.000,00 0,00 2.08

    Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

    PENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    304.285.000,00 304.285.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08 . 1.13.01

    1.778.605.341.363,00 1.286.456.828.698,00 571.542.814.539,40 1.857.999.643.237,40 JUMLAH

    SURPLUS / (DEFISIT) (79.394.301.874,40)

    KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

    PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

    SILPA TAB

    1 2 3 4 5 6

    Urusan Wajib 100.894.301.874,40 79.394.301.874,40 21.500.000.000,00 1

    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 100.894.301.874,40 79.394.301.874,40 21.500.000.000,00 1.20

    79.394.301.874,40 21.500.000.000,00 100.894.301.874,40 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

    BUPATI MAGETAN

    ttd.

    SUMANTRI

    Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • Lampiran III

  • S K P D

    1. 01. 01. 01. Dinas Pendidikan 1 -- 6

    1. 02. 01. 01. Dinas Kesehatan 7 -- 12

    1. 02. 02. 02. Rumah Sakit Umum Daerah 13 -- 13

    1. 03. 01. 01. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 14 -- 18

    1. 03. 02. 02. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 19 -- 22

    1. 06. 01. 01. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 23 -- 27

    1. 07. 01. 01. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 28 -- 32

    1. 08. 01. 01. Badan Lingkungan Hidup 33 -- 37

    1. 10. 01. 01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38 -- 39

    1. 12. 01. 01. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 40 -- 43

    1. 13. 01. 01. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 44 -- 47

    1. 15. 01. 01. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 48 -- 51

    1. 19. 01. 01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 52 -- 54

    1. 19. 02. 01. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 55 -- 56

    1. 19. 03. 01. Badan Penaggulangan Bencana Daerah 57 -- 58

    1. 20. 01. 01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 59 -- 59

    DAFTAR ISI

    Kode HALAMAN

  • 1. 20. 02. 01. Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 60 -- 60

    1. 20. 03. 01. Sekretariat Daerah 61 -- 61

    1. 20. 03. 02. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 62 -- 64

    1. 20. 03. 03. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 65 -- 65

    1. 20. 03. 04. Bagian Hukum 66 -- 67

    1. 20. 03. 05. Bagian Administrasi Pembangunan 68 -- 69

    1. 20. 03. 06. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 70 -- 72

    1. 20. 03. 07. Bagian Administrasi Perekonomian 73 -- 74

    1. 20. 03. 08. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 75 -- 76

    1. 20. 03. 09. Bagian Umum 77 -- 78

    1. 20. 03. 10. Bagian Humas dan Protokol 79 -- 80

    1. 20. 04. 01. Sekretariat DPRD 81 -- 83

    1. 20. 05. 01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 84 -- 87

    1. 20. 05. 02. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 88 -- 89

    1. 20. 06. 01. Badan Kepegawaian Daerah 90 -- 93

    1. 20. 07. 01. Inspektorat 94 -- 95

    1. 20. 08. 01. Sekretariat Dewan KORPRI 96 -- 97

    1 20 09. 1 Dinas Pendapatan Daerah 98 -- 100

    1. 20. 12. 01. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 101 -- 102

  • 1. 20. 13. 01. Kecamatan Magetan 103 -- 104

    1. 20. 13. 02. Kelurahan Magetan 105 -- 105

    1. 20. 13. 03. Kelurahan Selosari 106 -- 106

    1. 20. 13. 04. Kelurahan Tambran 107 -- 107

    1. 20. 13. 05. Kelurahan Kepolorejo 108 -- 108

    1. 20. 13. 06. Kelurahan Kebonagung 109 -- 109

    1. 20. 13. 07. Kelurahan Tawanganom 110 -- 110

    1. 20. 13. 08. Kelurahan Bulukerto 111 -- 111

    1. 20. 13. 09. Kelurahan Mangkujayan 112 -- 113

    1. 20. 13. 10. Kelurahan Sukowinangun 114 -- 115

    1. 20. 14. 01. Kecamatan Panekan 116 -- 117

    1. 20. 14. 02. Kelurahan Panekan 118 -- 118

    1. 20. 15. 01. Kecamatan Plaosan 119 -- 120

    1. 20. 15. 02. Kelurahan Plaosan 121 -- 121

    1. 20. 15. 03. Kelurahan Sarangan 122 -- 122

    1. 20. 16. 01. Kecamatan Poncol 123 -- 124

    1. 20. 16. 02. Kelurahan Alastuwo 125 -- 125

    1. 20. 17. 01. Kecamatan Parang 126 -- 127

    1. 20. 17. 02. Kelurahan Parang 128 -- 128

  • 1. 20. 18. 01. Kecamatan Lembeyan 129 -- 130

    1. 20. 18. 02. Kelurahan Lembeyan Kulon 131 -- 131

    1. 20. 19. 01. Kecamatan Takeran 132 -- 133

    1. 20. 19. 02. Kelurahan Takeran 134 -- 134

    1. 20. 20. 01. Kecamatan Kawedanan 135 -- 136

    1. 20. 20. 02. Kelurahan Kawedanan 137 -- 137

    1. 20. 20. 03. Kelurahan Sampung 138 -- 138

    1. 20. 20. 04. Kelurahan Rejosari 139 -- 139

    1. 20. 21. 01. Kecamatan Bendo 140 -- 141

    1. 20. 21. 02. Kelurahan Bendo 142 -- 142

    1. 20. 22. 01. Kecamatan Maospati 143 -- 143

    1. 20. 22. 02. Kelurahan Maospati 144 -- 144

    1. 20. 22. 03. Kelurahan Mranggen 145 -- 145

    1. 20. 22. 04. Kelurahan Kraton 146 -- 146

    1. 20. 23. 01. Kecamatan Barat 147 -- 147

    1. 20. 23. 02. Kelurahan Tebon 148 -- 148

    1. 20. 23. 03. Kelurahan Mangge 149 -- 149

    1. 20. 24. 01. Kecamatan Karangrejo 150 -- 151

    1. 20. 24. 02. Kelurahan Karangrejo 152 -- 152

  • 1. 20. 24. 03. Kelurahan Manisrejo 153 -- 154

    1. 20. 25. 01. Kecamatan Sukomoro 155 -- 156

    1. 20. 25. 02. Kelurahan Tinap 157 -- 157

    1. 20. 26. 01. Kecamatan Kartoharjo 158 -- 159

    1. 20. 27. 01. Kecamatan Karas 160 -- 161

    1. 20. 28. 01. Kecamatan Ngariboyo 162 -- 163

    1. 20. 29. 01. Kecamatan Nguntoronadi 164 -- 165

    1. 20. 30. 01. Kecamatan Sidorejo 166 -- 167

    1. 21. 01. 01. Badan Ketahanan Pangan 168 -- 169

    1. 22. 01. 01. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 170 -- 173

    1. 26. 01. 01. Kantor Arsip dan Perpustakaan 174 -- 175

    2. 01. 01. 01. Dinas Pertanian 176 -- 180

    2. 01. 02. 01. Dinas Peternakan dan Perikanan 181 -- 185

    2. 02. 01. 01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 186 -- 190

    2. 04. 01. 01. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 191 -- 194

    2. 07. 01. 01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 195 -- 198

  • Lampiran III

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Daerah

    :

    :

    14 Tahun 2015

    22 Desember 2015

    RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

    PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

    Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

    Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

    Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

    KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    BELANJA 801.736.666.970,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 773.914.317.770,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

    1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 773.914.317.770,00

    BELANJA LANGSUNG 27.822.349.200,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

    875.000.000,00 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

    1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866.600.000,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.505.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

    350.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

    1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00

    200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

    1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

    55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

    1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00

    100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

    1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

    800.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

    1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00

    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

    25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00

    Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    70.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional1.01 . 1.01.01 . 05 . 07

    1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

    50.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.188.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.812.000,00

    Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.360.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

    120.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

    240.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.125.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.537.500,00

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 233.337.500,00

    75.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.025.000,00

    150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

    725.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 718.100.000,00

    50.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.825.000,00

    Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.878.349.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16

    3.150.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.980.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.122.020.000,00

    200.000.000,00 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

    2.009.950.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

    Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.009.950.000,00

    2.243.248.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.243.248.000,00

    219.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 219.250.000,00

    275.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000.000,00

    692.000.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.350.000,00

    220.000.000,00 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 62

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00

    40.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

    pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00

    1.515.000.000,00 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 65

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.515.000.000,00

    325.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.200.000,00

    59.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.680.000,00

    200.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.150.000,00

    200.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.491.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.509.000,00

    150.000.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.450.000,00

    5.979.301.200,00 Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

    Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.300.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.829.700,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.371.171.500,00

    250.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Inklusif1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.600.000,00

    150.000.000,00 Pekan seni pelajar1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.900.000,00

    Program Pendidikan Menengah 1.300.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

    800.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000.000,00

    50.000.000,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00

    200.000.000,00 Pelaksanaan Uji Coba UNAS SMA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.150.000,00

    150.000.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.700.000,00

    100.000.000,00 Lomba Peningkatan Kompetensi Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.400.000,00

    Program Pendidikan Non Formal 485.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

    70.000.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.250.000,00

    70.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.600.000,00

    70.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.750.000,00

    140.000.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

    Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.300.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00

    25.000.000,00 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 965.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.035.000,00

    25.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 965.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.035.000,00

    35.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00

    50.000.000,00 Pemberantasan Buta Aksara1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00

    Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.931.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

    50.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

    75.000.000,00 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00

    2.581.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

    tenaga kependidikan

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.600.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.457.400.000,00

    50.000.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

    50.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.050.000,00

    125.000.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan

    tenaga kependidikan

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 11

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.900.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00

    Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.323.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

    Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    25.000.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.420.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.580.000,00

    50.000.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.075.000,00

    65.000.000,00 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.572.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.428.000,00

    150.000.000,00 Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.350.000,00

    1.033.000.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.350.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 992.650.000,00

    Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24

    20.000.000,00 Indeks Kepuasan Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 24 . 01

    1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

    1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00

    SURPLUS / (DEFISIT) (801.736.666.970,00)

    Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • Lampiran III

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Daerah

    :

    :

    14 Tahun 2015

    22 Desember 2015

    RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

    PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

    Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

    Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

    Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

    KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    PENDAPATAN 26.099.967.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.099.967.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

    1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.535.380.000,00 UU No.40/2014,UU No.24/2011,Perpres No.32/2014

    1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.564.587.000,00 Perpres No. 32 Tahun 2014

    BELANJA 118.035.108.050,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.822.262.900,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

    1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 45.822.262.900,00

    BELANJA LANGSUNG 72.212.845.150,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.963.598.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

    1.963.598.000,00 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

    1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.415.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.867.183.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 551.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

    160.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.925.000,00

    125.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.100.000,00

    218.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000,00

    47.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

    Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.850.000,00

    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

    130.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

    1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.025.000,00

    Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.043.979.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

    4.559.665.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.750.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.525.915.000,00

    1.930.000.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.599.400,00

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.902.400.600,00

    4.554.314.000,00 Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.550.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.944.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.525.820.000,00

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.151.170.269,00 1.02 . 1.02.01 . 16

    190.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.685.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.815.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000,00

    107.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.704.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.296.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00

    1.150.577.119,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.977.119,00

    1.468.839.500,00 Penyediaan jasa sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.125.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 967.214.500,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 487.500.000,00

    1.472.240.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

    Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.368.000.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.240.000,00

    30.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Matra1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00

    90.000.000,00 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.400.000,00

    461.513.650,00 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.675.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.838.650,00

    25.000.000,00 Pelayanan Sunatan Massal1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 440.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.560.000,00

    1.017.000.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 493.726.700,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.498.300,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.775.000,00

    2.698.000.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.097.700.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.300.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

    1.260.000.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 664.500.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575.500.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

    1.181.000.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 472.700.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 682.800.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00

    Program Pengawasan Obat dan Makanan 215.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

    90.000.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00

    125.000.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

    Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.500.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00

    Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 525.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

    250.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.900.000,00

    275.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

    1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.400.000,00

    Program Perbaikan Gizi Masyarakat 470.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

    470.000.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

    1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.875.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.335.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.790.000,00

    Program Pengembangan Lingkungan Sehat 550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

    250.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.900.000,00

    300.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

    1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.290.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.710.000,00

    Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 800.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

    400.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.175.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.825.000,00

    20.000.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

    194.000.000,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.860.000,00

    75.000.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00

    111.000.000,00 Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

    Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.528.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.472.000,00

    Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 60.000.000,00 1.20 . 1.02.01 . 24

    60.000.000,00 Survey Indek Kepuasan Masyarakat1.20 . 1.02.01 . 24 . 03

    1.20 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

    1.20 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.850.000,00

    Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

    puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

    16.639.640.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

    2.448.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

    1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.448.000.000,00

    3.500.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

    1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000.000,00

    2.837.640.000,00 Rehabilitasi Gudang Farmasi dan Jaringannya (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

    1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.837.640.000,00

    7.854.000.000,00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

    1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.854.000.000,00

    Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 27.461.343.381,00 1.02 . 1.02.01 . 28

    11.700.000.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.400.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.629.600.000,00

    13.606.343.381,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Kapitasi BPJS)1.02 . 1.02.01 . 28 . 10

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.348.343.381,00

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.000.000,00

    2.155.000.000,00 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.567.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.106.933.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00

    Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 601.864.500,00 1.02 . 1.02.01 . 36

    83.152.000,00 Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.592.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000,00

    25.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.744.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.256.000,00

    Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    233.712.500,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 03

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.012.500,00

    260.000.000,00 Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.925.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.075.000,00

    Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 37

    35.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

    1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.844.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.156.000,00

    15.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di

    Puskesmas dan Jaringannya

    1.02 . 1.02.01 . 37 . 02

    1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.920.000,00

    1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.080.000,00

    SURPLUS / (DEFISIT) (91.935.141.050,00)

    Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • Lampiran III

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Daerah

    :

    :

    14 Tahun 2015

    22 Desember 2015

    RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

    PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

    Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

    Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah

    Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah

    KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    PENDAPATAN 52.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

    1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 52.500.000.000,00 Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan Kept. Bupati No.

    BELANJA 112.779.041.774,40 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.434.957.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

    1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.434.957.000,00

    BELANJA LANGSUNG 89.344.084.774,40 1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat 65.965.394.774,40 1.02 . 1.02.02 . 16

    65.965.394.774,40 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 16 . 12

    1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.260.505.000,00

    1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.662.591.086,40

    1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.042.298.688,00

    Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 2.07 . 1.02.02 . 23

    5.000.000.000,00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan

    kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok

    2.07 . 1.02.02 . 23 . 04

    2.07 . 1.02.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00

    Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

    sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

    18.378.690.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

    8.900.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

    1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.900.000.000,00

    9.478.690.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

    1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.478.690.000,00

    SURPLUS / (DEFISIT) (60.279.041.774,40)

    Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • Lampiran III

    Nomor

    Tanggal

    Peraturan Daerah

    :

    :

    14 Tahun 2015

    22 Desember 2015

    RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

    PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

    Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

    Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

    Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

    KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    PENDAPATAN 683.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 683.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

    1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 602.000.000,00 Perda No. 2 Tahun 2012

    Perda No. 9 Tahun 2011

    1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 81.000.000,00 Perbup No. 81 tahun 2011

    BELANJA 168.635.280.372,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.694.546.500,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

    1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.694.546.500,00

    BELANJA LANGSUNG 158.940.733.872,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.233.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

    1.233.300.000,00 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

    1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 694.712.500,00

    1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 538.587.500,00

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.338.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

    200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

    78.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.900.000,00

    100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

    300.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

    Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

  • KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    DASAR HUKUM

    4

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.400.000,00

    2.660.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

    1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.660.000.000,00

    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

    100.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

    1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

    25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

    1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.902.500,00

    1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.097.500,00

    Program Peningkatan Jalan & Jembatan 39.293.485.872,00 1.03 . 1.03.01 . 07

    1.200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

    1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00

    28.500.000.000,00 Peningkatan Jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

    1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.500.000.000,00

    9.593.485.872,00 Pengadaan Bahan Bangunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

    1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.425.000,00

    1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.508.060.872,00

    Program pembangunan jalan dan jembatan 34.600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

    4.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

    1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000.000,00

    30.600.000.000,