Home >Documents >BUPATI KUTAI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN

BUPATI KUTAI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN

Date post:19-Mar-2019
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 55 TAHUN 2012

T E N T A N G

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan Kapasitas Organisasi untuk mencapai pelayanan yang maksimal maka perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II d i Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor

n); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor 10 Tahun 2011, tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin

Badan Lingkungan Hidup Daerah. 7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan

lingkungan Hidup Daerah. 8. Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin

Bidang pada Badan lingkungan Hidup Daerah. 9. Kepala Sub Bagian adalah pejabat yang memimpin

Sub Bagian pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

10. Kepala Sub Bidang adalah Pejabat yang memimpin Sub Bidang pada Bidang yang selanjutnya disebut Kasub. Bid.

11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

12. Rencana Strategis selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

13. Penetapan Kinerja selanjutnya disebut TAPKIN adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kredibilitas dan keluaran terukur.

14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disebut LAKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

15. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA. 16. Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara yang

selanjutnya disebut LHKPN. 17. Laporan Pajak-pajak Pribadi yang selanjutnya

disebut LP2P. 18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang

selanjutnya disebut LKPJ. 19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang selanjutnya disebut LPPD. 20. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disebut LKPD. 21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang

disebut AMDAL. 22. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang disebut

ANDAL. 23. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

sekanjudnya disingkat RKL adalah upaya pemantauan kepada Lingkungan Hidup yang terkenadampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

24. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup disebut RPL.

25. Limbah Bahan berbahaya dan beracun yang disebut B3.

26. Status Lingkungan Hidup Daerah disebut SLHD adalah laporan tahunan yang disusun guna memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup pada wilayah kabupaten kutai kartangara

27. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.

28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

30. Instrumen Ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

31 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disebut Kelompok Jafung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan tugas pokok di bidang penanganan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunya fungsi yang meliputi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;

b. perencanaan program penaatan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;

c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;

d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusa

Embed Size (px)
Recommended