BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
146
Embed
BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
2
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor
5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
3
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018-2023.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun
2023.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya
daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1
(satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk periode
5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran.
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output),
dalam bentuk barang dan jasa.
Pasal 2
RPJMD Merupakan: a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati
kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025; dan
5
b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Pasal 3
(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan Perencanaan
Penganggaran.
(2) RPJMD bertujuan untuk menwujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan.
BAB II
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP.
Pasal 5
Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.
6
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang.
Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 22 Maret 2019
BUPATI JOMBANG,
ttd
MUNDJIDAH WAHAB
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,
ttd
AKH. JAZULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA
Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang
diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati
Jombang Periode Tahun 2018-2023 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24
September 2018, maka Pemerintah Kabupaten Jombang periode 2018-2023 dipimpin
oleh Hj. Mundjidah Wahab sebagai Bupati dan Sumrambah sebagai Wakil Bupati.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat
(12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Paerah, disusun suatu perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai
dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh
karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan
sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak
menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.
Selanjutnya pada pasal 261 ayat (4) diamanatkan bahwa visi dan misi kepala
daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka
menengah yang dimaksud adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain janji-janji politik yang harus
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -2
diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga mendasar atas hasil evaluasi kinerja
periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan daerah. Keseluruhan
hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang
Tahun 2018-2023 melalui 5 (lima) pendekatan. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan
ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian
terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang
ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah
penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat
kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara
fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini
dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Keempat dan kelima adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-
up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, secara bertahap,
dilakukan dari bawah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)
yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang
diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Kebijakan Nasional, Provinsi dan
Daerah diimplementasikan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara
terarah dan disesuaikan. Hasil proses kedua pendekatan tersebut kemudian diselaraskan
melalui musyawarah rencana pembangunan.
Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 juga memperhatikan aspek pembangunan
berkelanjutan yang menjadi fokus pembangunan daerah. Permasalahan utama yang ada
dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa bidang diantaranya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -3
1. kemiskinan; 2. ketahanan pangan; 3. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. pendidikan inklusif; 5. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; 7. energi; 8. pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja; 9. pembangunan infrastruktur, peningkatan industri;
10. permukiman; 11. perubahan iklim; 12. degradasi lahan; dan 13. kedamaian
masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang
efektif, akuntabel, dan inklusif.
RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan
jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.
Penyusunan RPJMD secara bertahap sesuai dengan rangkaian tahapan yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen RPJMD Tahun
2018-2023 merupakan bentuk pelaporan dalam tahapan penyusunan RPJMD yang
memuat penelaahan lebih lanjut dari rancangan teknokratik serta pengejewantahan visi
dan misi ke dalam tujuan sasaran hingga program prioritas daerah disertai dengan
indikator dan langkah-langkah pencapaiannya. Penyempurnaan RPJMD 2018-2023
berdasarkan hasil forum konsultasi publik pada 24 Oktober 2018 dan pembahasan
bersama dengan DPRD serta pelaksanaan musrenbang RPJMD pada 13 Nopember 2018.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -4
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -5
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -6
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–
2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018
Nomor 11/D);
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka
dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -7
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan
sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. RPJMD Kabupaten Jombang memperhatikan dan selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan
daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi
pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan
daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;
3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 menjadi acuan
dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Secara lebih
lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan penyusunan
RKPD setiap tahunnya;
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RTRW Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang;
5. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan
RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs); (2) Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4)
Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan
Minimal (SPM); (6) RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (7) Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten
sekitar;
6. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/kegiatan yang akan didanai dari
APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN
akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -8
musrenbang nasional, mengingat bahwa RKP akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN);
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RPJMD Kabupaten
sekitar Kabupaten Jombang sebagai instrumen pembanding dengan yang
digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang supaya mampu
bersaing dengan Kabupaten di sekitar Jombang. Adapun identifikasi telaah RPJMD
Kabupaten daerah lain sebagai berikut:
Tabel 1.1
Identifikasi RPJMD Daerah Lain
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
1 Kabupaten Lamongan
2016-2021 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan yang memadai melalui pembangunan Ruang Kelas Baru, pemeliharaan gedung, ruang penunjang Pendidikan, dan peralatan pendidikan.
Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan Lembaga Sekolah.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan.
Pengembangan profesionalitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kualifikasi.
Pembangunan Sarana dan Prasa‐rana Kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes, Polindes, Pustu dan mobil sehat.
Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit.
Peningkatan kuantitas dan kwalitas SDM baik medis maupun non medis di Rumah sakit.
Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan system irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -9
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan percontohan di wilayah kecamatan serta pengembangan Kawasan.
Peningkatan penggunaan tehnologi pertanian ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim.
Peningkatan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan disertai pembinaan manajemen usaha, penguatan kelompok tani dan fasilitasi kemitraan usaha.
Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan‐pelatihan disertai fasilitasi pemasaran.
Pengembangan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan local sebagai penyedia bibit dan pakan ternak.
Pembinaan terhadap peternak/kelompok secara terpadu disertai dengan percontohan dan pengem‐ bangan Kawasan peternakanserta introducing tehnology peternakan.
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan.
Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan pemanfaatan tehnologi perikanan yang ramah lingkungan yang efektif dan efesien.
Pengembangan pengolahan hasil berbasis perikanan untuk meningkatkan niali jual dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
Mendorong berkembanganya Kawasan industry dan Pengembangan sentra IKM untuk mendorong kerjasama, kemitraan dan daya saing.
Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding.
Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan konsumen.
Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusifpada era perdagangan bebas/Globalisasi.
Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online.
Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline maupun online.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -10
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Promosi investasi untuk publikasi potensi investasi disertai kemitraan investasi.
Pengembangan destinasi wisata yang ada dengan mengkolaborasikan dengan sektor‐sektor lainnya.
Menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik wisata budaya, alam dan religi sert buatan menjadi destinasi wisata.
Melakukan promosi pariwisata ditingkat nasional dan internasional disertai penciptaaan branding wisata khas Lamongan untuk meningkatkan kunjungan wisata.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah.
Penguatan BaseLine Data Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan.
Penguatan BaseLine Data Pembangunan pengairan serta Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kewenangan Penanganan.
Pembangunan Pasangan dan Normalisasi Jaringan Irigasi.
Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat.
Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman kumuh (sector air bersih, drainase, persampahan, airlimbah dan akses jalan).
Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih.
Pembangunan IPA dan Penambahan Jaringan Perpipaan/SR.
Penegakan Perda terhadap Pengembang Perumahan untuk Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang septic/IPAL Komunal.
Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat.
Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis.
Peningkatan peran lintas sector dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.
Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -11
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Pengendalian Terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan Dan penguatan Pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.
Pengelolaan Dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara Terpadu didukung kebijakan Yang ramah lingkungan.
Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam menghadapi Becana Alam.
Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan.
Peningkatanpengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.
Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel.
Meningkatkan kedisiplinan aparatur.
Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah.
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD.
Peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan secara berkesinambungan.
Peningkatan kualitasSDM aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Peningkatan pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -12
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencataan sipil.
Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan.
Penyederhanaan proses perijinan.
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan.
Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melaluipengembangan program‐program unggulan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan ekonomi.
Mengembangkan cadangan pangan dan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan. Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.
Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi.
Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan didesa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual.
Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (JMF).
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -13
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat.
Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan toleransi umat beragama.
Meningkatkan kerjasama penanganan konflik sosial.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.
2 Kabupaten Mojokerto
2016-2021 Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama.
Peningkatan kesadaran dan kecintaan antar umat beragama terhadap budaya daerah.
Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Pembangunan sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.
Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
Pengoptimalisasian perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Peningkatan pembangunan ekonomi.
Peningkatan pembangunan infrastruktur.
Pengentasan kemiskinan.
Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
Peningkatan hasil produksi pertanian.
Peningkatan produksi hasil peternakan.
Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk penguatan basis agrobisnis.
Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
Peningkatan kualitas kehidupan politik.
Peningkatan kualitas penegakan hokum.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -14
No Daerah Lain Periode RPJMD
Kebijakan Terkait
Peningkatan dan pengembangan profesionalisme dan ketrampilan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja.
Peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup penduduk usia kerja.
Pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan public.
Peningkatan dan pemeliharaan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta prasarana dan sarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat di jangkau oleh masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat menuju kehidupan sejahtera.
Peningkatan pengolahan limbah medis.
Pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
Pemantapkan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.
Peningkatan kualitas kehidupan politik.
Peningkatan kualitas penegakan hokum.
Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Pengentasan kemiskinan.
Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.
Peningkatan pengelolaan kawasan cagar alam.
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -15
Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah
perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik, dan terintegratif dengan
menjabarkan visi dan misi bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran dan program
pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten
Jombang juga menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Jombang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat
Daerah;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD setiap tahun selama periode
tahun 2019-2023;
3. Menjadi indikator pengukuran keberhasilan pencapaian target kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2018-2023;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan
penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan arah kebijakan dan program perangkat daerah; dan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -16
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan
daerah, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat
dan daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan
penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam
bab ini adalah:
1.1 Latar Belakang;
1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
1.3 Hubungan Antar Dokumen;
1.4 Maksud dan Tujuan;
1.5 Sistematika Penulisan.
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini,
dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek
kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai
kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2019-2023. Bab ini
diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:
2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2.3 Aspek Pelayanan Umum;
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.
BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH
Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan
pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -17
kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub
bab dalam bab ini adalah:
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;
3.3 Kerangka Pendanaan.
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa,
sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan
proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur
sub bab dalam bab ini adalah:
4.1 Permasalahan Pembangunan;
4.2 Isu Strategis.
Bab V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:
5.1 Visi;
5.2 Misi;
5.3 Tujuan;
5.4 Sasaran Daerah;
Bab VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan
setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi
RPJMD.
Bab VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi
dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program
prioritas pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 yang berisi
program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun
untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -18
sesuai periodesasi RPJMD.
Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama
menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja
pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.
Bab IX. PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024 dibawah kepemimpinan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah
pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan
pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan
RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku
kepentingan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
A. Aspek Geografi
a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis,
karena berada pada perlintasan jalan Arteri Primer Surabaya-Jombang-Solo dan jalan
kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi
jalan tol Mojokerto-Kertosono. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari
Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara
7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara 112°03’46,57”-112°27’21,26”
Bujur Timur.
Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau menempati
sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif,
Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258
dusun/lingkungan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji dalam
gambar berikut:
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -2
Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk
Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-masing
kecamatan tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan
No. Kecamatan Luas (Km2)
Jumlah Desa/Kelurahan
Jumlah Dusun
1 Bandarkedungmulyo 32,50 11 42
2 Perak 29,05 13 36
3 Gudo 34,39 18 75
4 Diwek 47,70 20 100
5 Ngoro 49,86 13 82
6 Mojowarno 78,62 19 68
7 Bareng 94,27 13 50
8 Wonosalam 121,63 9 48
9 Mojoagung 60,18 18 60
10 Sumobito 47,64 21 76
11 Jogoroto 28,28 11 46
12 Peterongan 29,47 14 56
13 Jombang 36,40 20 72
14 Megaluh 28,41 13 41
15 Tembelang 32,94 15 65
16 Kesamben 51,72 14 61
17 Kudu 77,75 11 47
18 Ngusikan 34,98 11 39
19 Ploso 25,96 13 50
20 Kabuh 97,35 16 87
21 Plandaan 120,40 13 57
Jumlah 1.159,50 306 1.258 Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan
yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan memiliki 9 desa dan 48
dusun. Sedangkan Kecamatan Ploso merupakan kecamatan dengan wilayah yang
terkecil dengan luas 25,96 Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.
b. Kondisi Kawasan Kabupaten Jombang
Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi
3 kawasan utama yaitu:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -3
a) Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas, merupakan bagian dari
pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi mendatar dan merupakan
perbukitan struktural lipatan, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu,
dan Ngusikan.
b) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar
merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena
memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan
tutup cupu porselin, umpak batu, yoni batu dan tempat lampu (blencong).
17) Urusan Perpustakaan
Jumlah perpustakaan
Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat
bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang
bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang
kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah
perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang
beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan
perpustakaan yang bertugas mengumpulkan. menyimpan. mengatur dan menyajikan
bahan pustakanya untuk masyarakat umum, sebagimana disajikan pada gambar
berikut ini :
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.31 Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan jumlah perpustakaan di
Kabupaten Jombang begitu pesat. Pada tahun 2013 jumlah perpustakaan di
Kabupaten Jombang berjumlah 189 buah berkembang menjadi 222 buah pada tahun
2014. Pada tahun 2015 menjadi 355 perpustakaan, meningkat menjadi 367
perpustakaan pada tahun 2016 dan terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2017
menjadi 373 perpustakaan.
28 28 28 36 36
161194
327 331 337
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Pemda Non Pemda
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -98
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke
perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun.
Tabel 2.61 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013-2017
Tahun Registrasi Anggota Kunjungan Peminjaman
Buku
2013 12,387 87,355 100,735
2014 14,217 87,396 159,891
2015 14,965 98,109 190,917
2016 16,640 90,000 213,826
2017 18,137 92,217 232,214
Jumlah Terakhir
18,137 455,077 897,583
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Sumber: Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.32 Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Umum
Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 (Perpustakaan Pemda)
Selama kurun waktu tahun 2013-2017, perkembangan jumlah pengunjung
perpustakaan milik pemerintah daerah sangat menggembirakan meskipun terjadi
penurunan pada tahun 2017.hal itu bisa dilihat, pada tahun 2013 jumlah pengunjung
mencapai 87.355 pengunjung, tahun 2014 mencapai 87.396 pengunjung. pada tahun
2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 98.109 dibandingkan tahun
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2013 2014 2015 2016 2017
Registrasi Anggota Kunjungan Peminjaman Buku
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -99
2014 mencapai 87.396 pengunjung. Sedangkan di tahun 2016 jumlah pengunjung
mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 90.000 pengunjung dan
mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2017 sebesar 92.217 pengunjung atau naik
sebesar 2,4%.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan selama 5 tahun terakhir
menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah koleksi
buku di perpustakaan daerah adalah sebanyak 12.817 judul buku dengan jumlah
sebanyak 25.425 eksemplar, pada tahun 2014 naik menjadi 13.724 judul dengan
jumlah buku sebanyak 27.883 eksemplar. Selanjutnya pada tahun 2015 judul buku
sebanyak 12.817 buah dengan jumlah buku sebanyak 25.425 eksemplar.
Untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, pada tahun 2014 telah
diadakan penambahan koleksi menjadi 13.724 judul buku. Pada tahun 2015 terdapat
penambahan koleksi judul buku sebanyak 904, sehingga total keseluruhan sampai
dengan tahun 2015 sebanyak 14.628 judul buku dengan jumlah sebanyak 29.514
eksemplar sampai pada tahun 2017 koleksi judul buku menjadi sebanyak 15.648 judul
buku dengan jumlah sebanyak 31.401 eksemplar. Penambahan koleksi ini lebih
banyak diisi dengan buku-buku hasil karya putra Jombang dan buku-buku
kewirausahaan. Keberpihakaan terhadap buku-buku hasil karya putra Jombang
ditujukan untuk memberikan apresiasi dan minat kepada penulis di Kabupaten
Jombang untuk lebih produktif. Perkembangan koleksi buku di perpustakaan
pemerintah daerah tersaji sebagai berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -100
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.33 Perkembangan Koleksi Buku di Perpustakaan Umum
Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
18) Urusan Kearsipan
Guna lebih meningkatkan akses informasi pembangunan yang berkualitas,
salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik dan handal.
Untuk menilai pengelolaan kearsipan di setiap satuan kerja digunakan suatu standar
pengelolaan kearsipan yang telah dibakukan berdasarkan peraturan perundangan.
Sampai dengan tahun 2017 jumlah instansi yang telah menerapkan
pengelolaan kearsipan secara baku sebanyak 113 instansi yang terdiri dari 66 OPD dan
44 Pemdes dari target 374 instasi yang ada yaitu 68 OPD dan 302 Pemdes.
1.3.3 Fokus Urusan Pilihan
1) Urusan Kelautan dan Perikanan
Produksi perikanan
Kabupaten Jombang tidak memiliki wilayah perairan laut, sehingga
sumberdaya perikanan hanya mengandalkan hasil perikanan air tawar. Produksi
perikanan disumbang dari hasil budidaya ikan air tawar, terutama yang dikelola di
kolam masyarakat. Perkembangan capaian kinerja produksi perikanan selama tahun
2013-2017 menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2013 2014 2015 2016 2017
12,817 13,724 14,628 15,546 15,648
25,425 27,883
29,514 31,191 31,401
Koleksi Buku (Judul) Eksemplar
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -101
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.34
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2013-2017
Perkembangan produksi perikanan tahun 2013-2017 meningkat rata-rata
0,34% per tahun dari sebesar 15.945,95 ton pada tahun 2013 menjadi sebesar
16.151,7 ton pada tahun 2017. Pencapaian produksi tersebut antara lain ditentukan
oleh keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, re-stocking ikan, yaitu
penebaran benih ikan di perairan umum seperti embung, serta peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan petani ikan dalam teknis budidaya ikan, sehingga
kematian ikan dapat ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat. Selain
pelaksanaan intensifikasi usaha, juga dilaksanakan pembinaan pengolahan pasca
panen dan pengolahan pakan alternatif untuk memberikan nilai tambah bagi petani
ikan. Sedangkan untuk pelestarian sumberdaya alam dilakukan penebaran ikan di
perairan umum atau embung.
Konsumsi ikan
Konsumsi masyarakat makan ikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 secara umum mengalami perkembangan yang meningkat dengan pertumbuhan
rata-rata 0,76% per tahun. Hal itu bisa dilihat dari capaian realisasi konsumsi ikan
pada tahun 2013 sebesar 16,50 kg/kap/th menurun pada tahun 2014 sebesar 15,20
kg/kap/th dan turun kembali pada tahun 2015 sebesar 14,46 kg/kap/th, dan baru
pada tahun 2016 realisasi konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sebesar
16,57 kg/kap/th dan meningkat menjadi sebesar 16,77 kg/kap/th pada tahun 2017.
Hal tersebut, didukung adanya kegiatan-kegiatan pembinaan pengolahan hasil
perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan agar tumbuh Poklahsar-Poklahsar
Perikanan, selain itu juga kegiatan kampanye GEMARIKAN yang dilaksanakan dengan
melibatkan FORIKAN Kab. Jombang dengan sasaran anak-anak usia dini maupun ibu-
15,945.95 15,752.00
15,585.00 16,150.45
16,151.70
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi Ikan (ton)
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -102
ibu dan juga lomba cipta menu untuk penganekaragaman olahan. Berikut dapat
dilihat gambar perkembangan konsumsi ikan lima tahun terakhir di Kabupaten
Jombang.
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.35
Perkembangan Konsumsi Ikan Tahun 2013-2017
2) Urusan Pariwisata
Kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014-2017
mengalami perkembangan yang naik turun, yaitu dari sebanyak 1.430.028 orang pada
tahun 2014 dan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata menjadi sebesar
1.439.870 orang pada tahun 2015, ditahun 2016 terjadi penurunan kunjangan wisata
sebanyak 1.162.268 orang, menurunnya kunjangan wisata pada pada tahun 2016
tersebut, dikarenakan adanya pembatasan jam kunjangan ke Makam Gus Dur, namun,
pada tahun 2017 jumlah kunjangan wisata di Kabupaten Jombang mengalami
peningkatan sebanyak 1.389.390 Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Jombang terutama disumbang oleh meningkatnya jumlah kunjungan ke Makam Gus
Dur (KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4).
3) Urusan Pertanian
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Peningkatan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting yang
digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam rangka menilai tingkat keberhasilan
upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
16.50
15.20
14.46
16.57 16.77
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2013 2014 2015 2016 2017
Perkembangan konsumsi ikan (kg/kap/th)
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -103
Secara umum produksi tanaman pangan di Kabupaten Jombang selama 5
tahun terakhir mengalami peningkatan khususnya untuk padi dan jagung tumbuh
7,63%. Produksi padi pada tahun 2013 sebesar 418.050 ton, menjadi 431.175 ton
pada tahun 2014, sebesar 450.655 ton pada tahun 2015, menjadi sebesar 475.079 ton
tahun 2016 dan sebesar 448.863 tahun 2017. Sedangkan untuk komiditas jagung
tahun 2013 sebesar 193.842 ton, menjadi 233.448 ton pada tahun 2014, sebesar
211.164 ton pada tahun 2015, menjadi sebesar 241.325 ton tahun 2016 dan 254.223
ton tahun 2017.
Sedangkan untuk komitas kedelai selama 5 tahun terakhir mengalami
penurunan rata-rata 5,34% per tahun dari tahun 2013 sebesar 9.017 ton, menjadi
sebesar 10.822 ton pada tahun 2014 dan turun menjadi 9.747 ton pada tahun 2015,
kembali turun menjadi 6.429 ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 6.595 ton
pada tahun 2017.
Perkembangan produksi tanaman pangan utama (padi. jagung dan kedelai)
dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.36 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama
di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Produktivitas lahan memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam
upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk
mengukur dan menilai peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
pada luasan panen per hektar. Secara umum, produktivitas tanaman pangan utama
(padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai dengan
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
Padi Jagung Kedelai
2013 418,050 193,842 9,017
2014 431,175 233,448 10,822
2015 450,810 211,631 9,747
2016 475,079 241,325 6,429
2017 448,863 254,223 6,595
Ton
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -104
tahun 2017 menunjukan adanya trend yang cenderung menurun. Penurunan pada
produktivitas padi disebabkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan
(OPT) pada yang menyebabkan kualitas hasil menurun, sedangkan produktivitas
jagung disebabkan ketersediaan benih berkualitas di pasaran sangat kurang sehingga
petani menggunakan benih-benih baru
Perkembangan produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (enam) tahun
terakhir sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.37 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung dan
Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 (Kw/Ha)
Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap struktur
Perekonomian
Kontribusi ketegori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap sector
perekonomian Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir ini cenderung
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor yang
sangat mempengaruhi adalah terjadinya pengurangan lahan sawah akibat alih fungsi
lahan, antara lain akibat pembangunan jalan tol Surabaya-Bandar Kedungmulyo,
dimana 250 ha lebih lahan pertanian telah terkonversi menjadi jalan tol. Dengan
adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta skenario pengembangan wilayah melalui
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Padi Jagung Kedelai
57.97
68.23
17.67
62.4
76.44
18.04
60.8
71.49
17.04
60.46
70.48
17.2
58.87
67.62
15.46
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -105
pengelolaan kawasan agropolitan yang berada di wilayah Kecamatan Mojowarno,
Bareng, Ngoro, Wonosalam dan Mojoagung, diharapkan luasan lahan produksi
pertanian dapat dipertahankan serta rencana pembangunan infrastruktur Irigasi
Rawaparas diharapkan dapat mencetak sawah baru.
Perkembangan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perkebunan
terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.38 Perkembangan Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan di
Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
4) Urusan Perdagangan
Kontribusi Kategori perdagangan terhadap Struktur Perekonomian
Kategori perdagangan merupakan kategori yang memberikan kontribusi
sedikit lebih besar dari pada kategori pertanian didalam struktur perekonomian
Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir. Peran kategori perdagangan sangat
dominan didalam menopang perekonomian Kabupaten Jombang. Pada tahun 2013,
kategori perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 22,10 % dari
total struktur ekonomi Kabupaten Jombang. Secara trend perkembangan kontribusi
kategori perdagangan besar dan eceran dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 kontribusinya
sebesar 23,46% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 22,82%
22.27 22.45
22.02
21.28
20.10
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
2013 2014 2015 2016 2017
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -106
atau 0,28% dari tahun 2016. Berikut perkembangan kotribusi kategori perdagangan
terhadap total struktur perekonomian Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017.
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.39 Perkembangan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Struktur
Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
5) Urusan Perindustrian
Kontribusi Kategori industri pengolahan terhadap Struktur Perekonomian
Kontribusi kategori industri pengolahan Selama tahun 2013 hingga tahun 2016
cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 memberikan kontribusi
sebesar 20,08% terhadap struktur perekonomian Kabupaten Jombang menurun
sebesar 2,14% menjadi sebesar 19,65% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi
19,92% pada tahun 2017. Sub sektor yang paling banyak menyumbang adalah sub
sektor makanan, minuman dan tembakau, yang berarti industri olahan di Kabupaten
Jombang masih di dominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau, baik
dalam skala indutri kecil maupun menengah. Perkembangan kategori industri
pengolahan selama lima tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:
22.10
21.85
22.07
22.82
23.46
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
2013 2014 2015 2016 2017
Kontribusi Perdagangan
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -107
Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.40 Perkembangan Kontribusi Kategori Industri Pengolahan Terhadap Struktur
Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017
Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan menengah
Indikator volume usaha industri kecil dan menengah digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada urusan perindustrian.
Semakin tinggi volume usaha industri kecil dan menengah, semakin baik pencapaian
sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. Berikut adalah grafik
perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017
Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, Tahun 2017
Gambar 2.41 Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2013-2017
20.08
19.97
19.83
19.65
19.92
19.40
19.50
19.60
19.70
19.80
19.90
20.00
20.10
20.20
2013 2014 2015 2016 2017
Kontribusi Kategori Industri Pengolahan
0
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -108
Berdasarkan gambar tersebut di atas, diketahui bahwa perkembangan
pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2013 sampai
dengan 2017 meningkat rata-rata 8,9% per tahun dari sebesar Rp. 1.757.592.586.000
pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.575.592.586.000 pada tahun 2014 dan berturut-turut
sebesar Rp. 1.993.526.009.000 tahun 2015, sebesar Rp. 1.808.687.469.000 pada
tahun 2016 dan menjadi Rp. 2.380.739.685.000 tahun 2017. Hal ini menunjukan
adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah, karena iklim usaha
yang kondusif dan industri yang berdaya saing, sehingga diharapkan dapat
mewujudkan jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh.
6) Urusan Ketransmigrasian
Jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2013 sebanyak 10 KK,
sedangkan di tahun 2014 sebanyak 20 KK, Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun
2016 tidak ada transmigran yang diberangkatkan karena tidak mendapatkan kuota
calon transmigran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi pada tahun 2017 ada
pengiriman sebanyak 2 (Dua) KK .
1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan
1) Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagaisatu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan
kondisidan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika
perkembangan daerah dannasional.
Kinerja urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang selama kurun
waktu tahun 2014-2017 antara lain tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah sebagai tahapan dari RPJPD Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagaimana
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -109
diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016.
Sementara RPJPD Kabupaten Jombang sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009.
Untuk pedoman perencanaan tahunan, pada setiap tahun disusun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), baik murni maupun perubahan. Dokumen
tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
maupun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD.
Kabupaten Jombang turut mendukung dan memiliki komitmen yang tinggi
dalam perencanaan kebijakan global maupun nasional, antara lain diwujudkan melalui
penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Millenium Development Goals
(RAD-MDGs) Tahun 2011-2015, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi,
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), serta dokumen
perencanaan yang besifat sektoral lain yang mendukung kinerja pembangunan
Kabupaten Jombang.
2) Keuangan
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi
keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam
mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan
perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan
analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara legal formal dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). APBD merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan
APBD mendasar atas kebijakan perencanaan program dan anggaran yang telah
ditetapkan. Perkembangan APBD Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -110
Tabel 2.62 Perkembangan APBD Kabupaten Jombang
Tahun 2013-2017
Tahun Realiasi APBD (Rp.) Pertumbuhan (%)
2013 1,559,047,056,626.00 11.56
2014 1,780,114,993,045.00 14.18
2015 2,164,504,769,989.20 21.59
2016 2,570,651,376,368.00 18.76
2017 2,762,750,303,184.68 7.47
Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Mendasar tabel di atas, menginformasikan bahwa APBD Kabupaten Jombang
secara series mengalami kenaikan besaran pendanaan setiap tahunnya. Namun secara
pertumbuhan, kenaikan besaran pendanaan tersebut mengalami fluktuatif. Tren
pertumbuhan yang melambat terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
Sedangkan terjadi kenaikan pertumbuhan besaran pendanaan APBD yang cukup
signifikan terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang telah berlangsung
dengan tertib dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah maupun BPK melalui opini
hasil pemeriksaan yang masuk kategori wajar tanpa pengecualian (WTP).
3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya
aparatur,merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara
yang profesional. Dengan terbitnya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya
ASN yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam
bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja.
Untuk meningkatkan kompetensi ASN tentunya diperlukan pendidikan
danpelatihan, baik secara formal maupun informal, yang berkaitan dengan
penganggaran,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Sejauh
ini perencanaan terhadappeningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah
dilakukan, antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bintek, kursus, tes
kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -111
4) Penelitian dan Pengembangan
Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan
sejalan dengan pembangunan, termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan
pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka
pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakansebagai model terbaik, dari
hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus
hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah.
Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis
data yang cukup kuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan
sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini,
dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari
model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas
dan terukur.
Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya untuk memberikan ruang
yang cukup bagieksistensi penelitian dan pengembangan. Melalui penyusunan
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) Kabupaten Jombang sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 18A Tahun 2016 serta
penyelenggaraan Anugerah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, makin sentralnya
peran penelitian dan pengembangan bagi pengambilan kebijakan maupun
peningkatan produktivitas di berbagai aspek.
5) Pengawasan
Dalam upaya menuju terciptanya good government, maka penting adanya
efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan
partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan
yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki
peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam
pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang
komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang
saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan
kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -112
Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya
aspek manajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana
mestinya. Selain itu, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus
dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui pengawasan
dapat diperoleh informasi mengenai keselarasan, ketepatan sasaran dengan indikator
kinerja, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
1.3.5 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Jombang, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 15 tujuan.
Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 7 Menjamin Akses Energi dan
tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim, tujuan
tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Jombang karena bukan merupakan
kewenangan Kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Jombang . Untuk
lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Jombang dalam setiap Tujuan TPB dapat
dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.
Tabel 2.63
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
URUSAN YANG MENGINTERVENSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Dilaksanakan Belum Target
(SB)
Ada Data tidak Ada
Target (TT)
Tidak ada data (NA)
Jumlah Indikator
Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Tenaga Kerja, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1 Tanpa Kemiskinan
14 4 5 2 25
Pangan, Pertanian, Kesehatan
2 Tanpa Kelaparan 8 5 3 0 16
Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengendalian
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
19 6 11 0 36
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -113
URUSAN YANG MENGINTERVENSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Dilaksanakan Belum Target
(SB)
Ada Data tidak Ada
Target (TT)
Tidak ada data (NA)
Jumlah Indikator
Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup
Pendidikan, Perpustakaan
4 Pendidikan Berkualitas
9 1 3 0 13
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5 Kesetaraan Gender
4 3 7 0 14
Lingkungan Hidup, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6 Air Bersih dan Layak Sanitasi
10 0 8 1 19
- 7 Menjamin Akses Energi
0 0 0 0 0
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian
8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
6 4 14 0 24
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pemerintahan Umum
9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi
6 1 4 4 15
Tenaga Kerja, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Pemerintahan Umum
10 Mengurangi Kesenjangan
5 3 8
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata
11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
5 8 13
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -114
URUSAN YANG MENGINTERVENSI
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dilaksanakan Mencapai Target (SS)
Dilaksanakan Belum Target
(SB)
Ada Data tidak Ada
Target (TT)
Tidak ada data (NA)
Jumlah Indikator
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan
12 Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan
2 0 3 0 5
Lingkungan Hidup 13 Penanganan Perubahan Iklim
0 0 2 0 2
- 14
Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim
0 0 0 0 0
Lingkungan Hidup 15
Pelestarian dan Pemanffaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
1 0 3 0 4
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum
16
Perdamaian , Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh
2 0 8 0 10
Pemerintahan Umum, Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
1 1 0 2
JUMLAH 91 25 83 7 206
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan
sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan
rasio indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh
petani. Tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah Tahun 2008.
NTP Tahun 2014 sebesar 107,25 atau turun 0,9% dari Tahun 2013 yang sebesar 108,2.
Pada perhitunngan Tahun 2015, metode pengukuran telah menggunakan Tahun dasar
2012, sehingga capaian NTP pada Tahun 2015 menjadi 111,97 meningkat kembali
pada Tahun 2016 sebesar 113,1 dan pada Tahun 2017 sebesar 113,92, .
Secara umum capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat
kesejahteraan petani pada Tahun 2017 masih tinggi jika dibandingkan dengan tahun
2013 sebagai Tahun Dasar.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -115
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018
Gambar 2.42 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang 2013-2017
Kondisi kenaikan indeks NTP ini antara lain disebabkan oleh adanya harga
produk pertanian yang semakin baik, sehingga indeks yang diterima petani lebih tinggi
dari pada indeks yang dibayarkan petani. Pemerintah Kabupaten Jombang terus
bekerja keras untuk tetap meningkatkan NTP melalui kebijakan-kebijakan sektor
pertanian yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka
mendorong peningkatan NTP, antara lain melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi
sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di
perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, serta upaya
perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah dilakukan pada
Tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan yang direncanakan dalam
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,
penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran
mencapai 32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi lahan pertanian
berupa sawah, dengan jenis pengairannya berupa pengairan teknis mencapai 92,04%,
108.2
107.25
111.91
113.1
113.92
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
2013 2014 2015 2016 2017
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -116
sawah ½ teknis mencapai 2,70%, sawah tadah hujan mencapai 4,08% dan sawah non
teknis mencapai 1,19%.
Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah
Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan
Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten
Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu
dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras
dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan
pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569.36
Ha.
2) Luas wilayah produktif
Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang.
kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864.70
Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26.0 Ha), kawasan sekitar
mata air (34.60 Ha), serta hutan kota (1.271.97 Ha).
Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian
lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284.90 Ha), kawasan
perkebunan (5.431.62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580.80 Ha), kawasan
permukiman (27.445.0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122.30 Ha).
3) Luas wilayah industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang berkembang cukup pesat
dimana pada beberapa lokasi telah dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -117
Wilayah Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah
Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah
Pengembangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong,
Kecamatan Ploso, yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI). Sedangkan
potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2
(dua) perusahaan, yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya
mencapai 2.000 Ha.
4) Luas wilayah perkotaan
Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis. karena berada pada
perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer
Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol
Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai
bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan
Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan
Germakertosusila Plus dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup
lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).
Dari 21 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, terdapat
beberapa kecamatan dengan wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Jombang (36,40
Km²), Kecamatan Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan
Peterongan (29,47Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²), Kecamatan Tembelang
(32,94Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96Km²).
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai
investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten
yang kondusif untuk berinvestasi. Indikator sasaran yang dicapai berupa peningkatan
jumlah PMA dan PMDN sebanyak 26 PMA/PMDN dari target pada tahun 2017 dan
terealisasi sebanyak 18 PMA dan 126 PMDN. Guna mewujudkan pencapaian indikator
sasaran tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan
meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan beberapa program
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -118
strategis. Berikut ini beberapa indikator yang bisa menjadi parameter perkembangan
iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang.
1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2014
sampai dengan Tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Pada Tahun 2015, Kabupaten Jombang mampu menarik sebanyak 13 PMA, dan
mengalami kenaikan 1 PMA (PT. Bayer Indonesia) dibandingkan Tahun 2014.
Kabupaten Jombang juga mampu menarik investor sebanyak 95 PMDN dari target 9
PMDN. Hal ini terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya
40 PMDN atau terjadi kenaikan sebesar 237,50%, kenaikan yang cukup significant ini
disebabkan karena adanya perubahan regulasi terkait proses Perijinan PMDN, yang
semula dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke Daerah. Pada Tahun
2017 jumlah PMA dan PMDN terealisasi 23 investor terdiri dari 3 PMA dan 20 PMDN,
yang artinya jumlah PMA/PMDN sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 18 PMA dan
126 PMDN.
Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan
peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan
kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan
menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di
Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat Jombang.
2) Nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang
Sedangkan nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada Tahun 2017
adalah sebesar Rp. 15.839.763.556.296 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.
761.623.525.048 dibanding Tahun 2016 yang mencapai Rp. 14.260.185.021.678.
Kenaikan ini sangat menggembirakan bila dilihat pada Tahun 2013 capaian investasi
yang ada sebesar Rp. 943.638.473.526. Sedangkan kenaikan investasi dari tahun 2014
ke 2015 sebesar 5,89%. Naiknya nilai investasi tersebut disebabkan iklim bisnis di
Kabupaten Jombang yang semakin kondusif dan gencarnya promosi produk-produk
unggulan.
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -119
3) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan APBD agar program dan kegiatan OPD bisa
berjalan dengan baik. Namun perlu dipertimbangkan dengan bijak bahwa pajak
daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan untuk dapatnya tidak membebani proses
produksi ataupun minat berusaha dari para pelaku-pelaku usaha. Jumlah dan macam
pajak daerah maupun retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jombang adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.64 Jumlah dan Jenis Pajak serta Retribusi Daerah di Kabupaten Jombang
No JENIS URAIAN
1 Pajak Daerah a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Reklame; d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); e. Pajak Parkir; f. PBB; g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB); h. Pajak Air tanah.
2 Retribusi
• Jasa Umum
• Jasa usaha
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ; a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah; b. Retribusi Penyedotan Kakus; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga; f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3 Perizinan tertentu a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan (HO); c. Retribusi Izin Trayek.
Sumber: Badan Penanaman Modal & PTSP dan BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -120
Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang
sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun
disinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktifitas perekonomian. Di Kabupaten
Jombang, Perda yang mendukung peningkatan iklim usaha untuk menunjang
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yakni Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2012 yang di dalamya memuat Pembentukan
Badan Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi
Daerah yang diharapkan dapat menangani urusan penanaman modal secara efektif
dan efisien.
Selain peraturan daerah tersebut, di Kabupaten Jombang pada Tahun 2012
telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi terkait Lalu lintas
Pengaturan Barang dan Jasa.
Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim
investasi yang kondusif, pada Tahun 2015 telah diterbitkan pula Peraturan Bupati
Jombang Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Tata Cara Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
Lama proses perijinan
Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan
persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.
Lamanya proses perijinan juga di dasarkan pada mekanisme dan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat maupun investor. Oleh karena itu lamanya proses
perijinan sangat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke suatu daerah dan juga
bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan,
sehingga akan berdampak pada peningkatan atau penurunan PDRB sektoral.
Di Kabupaten Jombang, lamanya proses perijinan bisa dilihat dari beberapa
jenis perijinan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -121
Tabel 2.65 Lama Proses Perijinan di Kabupaten Jombang
No Uraian Lama
Mengurus (Hari)
Jumlah Persyaratan (Dokumen)
Biaya Resmi (rata – rata maks Rph)
1. SIUP 3 4 Gratis
2 TDP 3 4 Gratis
3 IUI 5 6 Gratis
4 TDI 5 6 Gratis
5 IMB 30 7 Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Minimal Rp. 4.000/m2 tergantung indeks peruntuk-an bangunan dan lokasi bangunan.
6 HO 14 7 Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014. Minimal Rp.150/m2 dan maksimum Rp. 450/m2 sesuai dengan jenis gang-guan, kawasan tempat usaha dan luasan tempat usaha.
Sumber data: Badan Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang, Tahun 2018
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Penyebaran kelompok usia penduduk di Kabupaten Jombang menggambarkan
piramida yang membesar pada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok
muda dan produktif di Kabupaten Jombang lebih besar dibandingkan kelompok tua.
Bentuk piramida tersebut juga mengindikasikan akan adanya bonus demografi di
Kabupaten Jombang.
Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi
dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Akan menjadi bonus investasi sumber
daya manusia apabila Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mengelola dengan baik
kondisi yang ada, sehingga akan menjadi suatu momentum/asset yang
menguntungkan. Bonus demografi akan menjadi ancaman bagi daerah, manakala
RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -122
keberadaan usia produktif tidak memiliki kompetensi dan daya saing, sehingga
menjadi pengangguran dan beban daerah. Perlu adanya kebijakan pemerintah melalui
program dan dukungan untuk menciptakan generasi muda yang responsif terhadap
pasar tenaga kerja dengan tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal.
Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan fokus sumber
daya manusia adalah indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut
merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban
tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk
usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk yang semakin tinggi
menunjukkan bhawa beban tanggungan penduduk semakin besar, karena ini berarti
bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin
besar.
Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017
sebesar 41,98%, disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda
sebesar 30,34% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 11,64%. Beban
yang harus ditanggung penduduk usia produktif masuk pada kategori rendah, dimana
setiap 10.000 penduduk produktif menanggung 4.198 penduduk usia belum produktif
(usia muda) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (usia tua).
Beban tanggungan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih kecil
dibandingkan dengan beban tanggungan penduduk berjenis kelamin perempuan
dengan nilai 42,95% untuk laki-laki dan 41,04% untuk perempuan. Kondisi ini
disebabkan usia penduduk perempuan relatif lebih panjang jika dibandingkan usia