Top Banner
BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
146

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

Oct 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

BUPATI JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

Page 2: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

2

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor

5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Page 3: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

3

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Page 4: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

4

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jombang.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jombang.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode

5 (lima) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tahun

2023.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,

dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya

daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode 1

(satu) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk periode

5 (lima) tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk mencapai tujuan dan sasaran.

16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan

sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output),

dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

RPJMD Merupakan: a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati

kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jombang

Tahun 2005-2025; dan

Page 5: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

5

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku

pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan Perencanaan

Penganggaran.

(2) RPJMD bertujuan untuk menwujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara

perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP.

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

Page 6: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

6

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Jombang.

Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 22 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 1/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG, PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 57-1/2019

D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2019\PERDA 1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023.doc

Page 7: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 MARET 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang

diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati

Jombang Periode Tahun 2018-2023 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24

September 2018, maka Pemerintah Kabupaten Jombang periode 2018-2023 dipimpin

oleh Hj. Mundjidah Wahab sebagai Bupati dan Sumrambah sebagai Wakil Bupati.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat

(12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Paerah, disusun suatu perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai

dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh

karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan

sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak

menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Selanjutnya pada pasal 261 ayat (4) diamanatkan bahwa visi dan misi kepala

daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka

menengah yang dimaksud adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan

berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain janji-janji politik yang harus

Page 8: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -2

diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga mendasar atas hasil evaluasi kinerja

periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan daerah. Keseluruhan

hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang

Tahun 2018-2023 melalui 5 (lima) pendekatan. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan

ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian

terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat

pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah

penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat

kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara

fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini

dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Keempat dan kelima adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-

up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, secara bertahap,

dilakukan dari bawah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)

yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang

diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Kebijakan Nasional, Provinsi dan

Daerah diimplementasikan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara

terarah dan disesuaikan. Hasil proses kedua pendekatan tersebut kemudian diselaraskan

melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 juga memperhatikan aspek pembangunan

berkelanjutan yang menjadi fokus pembangunan daerah. Permasalahan utama yang ada

dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa bidang diantaranya

Page 9: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -3

1. kemiskinan; 2. ketahanan pangan; 3. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

4. pendidikan inklusif; 5. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

6. ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; 7. energi; 8. pertumbuhan ekonomi

dan kesempatan kerja; 9. pembangunan infrastruktur, peningkatan industri;

10. permukiman; 11. perubahan iklim; 12. degradasi lahan; dan 13. kedamaian

masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang

efektif, akuntabel, dan inklusif.

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan

jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.

Penyusunan RPJMD secara bertahap sesuai dengan rangkaian tahapan yang diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen RPJMD Tahun

2018-2023 merupakan bentuk pelaporan dalam tahapan penyusunan RPJMD yang

memuat penelaahan lebih lanjut dari rancangan teknokratik serta pengejewantahan visi

dan misi ke dalam tujuan sasaran hingga program prioritas daerah disertai dengan

indikator dan langkah-langkah pencapaiannya. Penyempurnaan RPJMD 2018-2023

berdasarkan hasil forum konsultasi publik pada 24 Oktober 2018 dan pembahasan

bersama dengan DPRD serta pelaksanaan musrenbang RPJMD pada 13 Nopember 2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

Page 10: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -4

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor7);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 11: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -5

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Page 12: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -6

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3/D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–

2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016

Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018

Nomor 11/D);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka

dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah

sebagai berikut:

1. Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang

terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk

Page 13: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -7

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan

sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah;

2. RPJMD Kabupaten Jombang memperhatikan dan selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan

daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan misi

pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan

daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;

3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 menjadi acuan

dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Secara lebih

lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan penyusunan

RKPD setiap tahunnya;

4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RTRW Kabupaten

Jombang Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,

sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan

dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang;

5. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan

RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs); (2) Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4)

Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan

Minimal (SPM); (6) RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (7) Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten

sekitar;

6. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/kegiatan yang akan didanai dari

APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN

akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses

Page 14: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -8

musrenbang nasional, mengingat bahwa RKP akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN);

7. Penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang juga memperhatikan RPJMD Kabupaten

sekitar Kabupaten Jombang sebagai instrumen pembanding dengan yang

digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang supaya mampu

bersaing dengan Kabupaten di sekitar Jombang. Adapun identifikasi telaah RPJMD

Kabupaten daerah lain sebagai berikut:

Tabel 1.1

Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

1 Kabupaten Lamongan

2016-2021 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan yang memadai melalui pembangunan Ruang Kelas Baru, pemeliharaan gedung, ruang penunjang Pendidikan, dan peralatan pendidikan.

Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan Lembaga Sekolah.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan.

Pengembangan profesionalitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kualifikasi.

Pembangunan Sarana dan Prasa‐rana Kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes, Polindes, Pustu dan mobil sehat.

Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit.

Peningkatan kuantitas dan kwalitas SDM baik medis maupun non medis di Rumah sakit.

Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan system irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu.

Page 15: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -9

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan percontohan di wilayah kecamatan serta pengembangan Kawasan.

Peningkatan penggunaan tehnologi pertanian ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya dan antisipasi perubahan iklim.

Peningkatan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan disertai pembinaan manajemen usaha, penguatan kelompok tani dan fasilitasi kemitraan usaha.

Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan‐pelatihan disertai fasilitasi pemasaran.

Pengembangan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan local sebagai penyedia bibit dan pakan ternak.

Pembinaan terhadap peternak/kelompok secara terpadu disertai dengan percontohan dan pengem‐ bangan Kawasan peternakanserta introducing tehnology peternakan.

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan.

Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan pemanfaatan tehnologi perikanan yang ramah lingkungan yang efektif dan efesien.

Pengembangan pengolahan hasil berbasis perikanan untuk meningkatkan niali jual dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Mendorong berkembanganya Kawasan industry dan Pengembangan sentra IKM untuk mendorong kerjasama, kemitraan dan daya saing.

Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding.

Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan konsumen.

Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusifpada era perdagangan bebas/Globalisasi.

Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online.

Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline maupun online.

Page 16: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -10

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

Promosi investasi untuk publikasi potensi investasi disertai kemitraan investasi.

Pengembangan destinasi wisata yang ada dengan mengkolaborasikan dengan sektor‐sektor lainnya.

Menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik wisata budaya, alam dan religi sert buatan menjadi destinasi wisata.

Melakukan promosi pariwisata ditingkat nasional dan internasional disertai penciptaaan branding wisata khas Lamongan untuk meningkatkan kunjungan wisata.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah.

Penguatan BaseLine Data Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan.

Penguatan BaseLine Data Pembangunan pengairan serta Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kewenangan Penanganan.

Pembangunan Pasangan dan Normalisasi Jaringan Irigasi.

Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat.

Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman kumuh (sector air bersih, drainase, persampahan, airlimbah dan akses jalan).

Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih.

Pembangunan IPA dan Penambahan Jaringan Perpipaan/SR.

Penegakan Perda terhadap Pengembang Perumahan untuk Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang septic/IPAL Komunal.

Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat.

Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis.

Peningkatan peran lintas sector dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah.

Page 17: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -11

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

Pengendalian Terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan Dan penguatan Pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.

Pengelolaan Dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara Terpadu didukung kebijakan Yang ramah lingkungan.

Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam menghadapi Becana Alam.

Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan.

Peningkatanpengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.

Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel.

Meningkatkan kedisiplinan aparatur.

Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah.

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan secara berkesinambungan.

Peningkatan kualitasSDM aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peningkatan pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Page 18: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -12

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencataan sipil.

Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan.

Penyederhanaan proses perijinan.

Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan.

Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melaluipengembangan program‐program unggulan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan ekonomi.

Mengembangkan cadangan pangan dan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan. Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan.

Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.

Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi.

Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan didesa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual.

Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (JMF).

Page 19: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -13

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat.

Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan toleransi umat beragama.

Meningkatkan kerjasama penanganan konflik sosial.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

2 Kabupaten Mojokerto

2016-2021 Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama.

Peningkatan kesadaran dan kecintaan antar umat beragama terhadap budaya daerah.

Pengembangan daya tarik wisata religi untuk mendukung perekonomian daerah.

Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Pembangunan sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

Pengoptimalisasian pengelolaan aset dan kekayaan daerah.

Pengoptimalisasian perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peningkatan pembangunan ekonomi.

Peningkatan pembangunan infrastruktur.

Pengentasan kemiskinan.

Penanganan pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.

Peningkatan hasil produksi pertanian.

Peningkatan produksi hasil peternakan.

Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk penguatan basis agrobisnis.

Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Peningkatan kualitas kehidupan politik.

Peningkatan kualitas penegakan hokum.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

Page 20: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -14

No Daerah Lain Periode RPJMD

Kebijakan Terkait

Peningkatan dan pengembangan profesionalisme dan ketrampilan tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup penduduk usia kerja.

Pengurangan angka pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan public.

Peningkatan dan pemeliharaan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta prasarana dan sarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat di jangkau oleh masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat menuju kehidupan sejahtera.

Peningkatan pengolahan limbah medis.

Pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

Pemantapkan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.

Peningkatan kualitas kehidupan politik.

Peningkatan kualitas penegakan hokum.

Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Pengentasan kemiskinan.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja.

Peningkatan pengelolaan kawasan cagar alam.

Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Page 21: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -15

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah

perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik, dan terintegratif dengan

menjabarkan visi dan misi bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran dan program

pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten

Jombang juga menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Jombang sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat

Daerah;

2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD dan Renja PD setiap tahun selama periode

tahun 2019-2023;

3. Menjadi indikator pengukuran keberhasilan pencapaian target kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2018-2023;

4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan

penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai

dengan arah kebijakan dan program perangkat daerah; dan

Page 22: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -16

5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan

daerah, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat

dan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan

penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen

perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam

bab ini adalah:

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;

1.3 Hubungan Antar Dokumen;

1.4 Maksud dan Tujuan;

1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini,

dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek

kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai

kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2019-2023. Bab ini

diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

2.1 Aspek Geografi dan Demografi;

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

2.3 Aspek Pelayanan Umum;

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan

pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam

Page 23: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -17

kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub

bab dalam bab ini adalah:

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;

3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;

3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa,

sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan

proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur

sub bab dalam bab ini adalah:

4.1 Permasalahan Pembangunan;

4.2 Isu Strategis.

Bab V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

5.1 Visi;

5.2 Misi;

5.3 Tujuan;

5.4 Sasaran Daerah;

Bab VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan

setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi

RPJMD.

Bab VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi

dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program

prioritas pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 yang berisi

program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun

untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif

Page 24: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 I -18

sesuai periodesasi RPJMD.

Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama

menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja

pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.

Bab IX. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman

penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024 dibawah kepemimpinan kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah

pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan

pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan

RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku

kepentingan.

Page 25: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Aspek Geografi

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis,

karena berada pada perlintasan jalan Arteri Primer Surabaya-Jombang-Solo dan jalan

kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi

jalan tol Mojokerto-Kertosono. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari

Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara

7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara 112°03’46,57”-112°27’21,26”

Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau menempati

sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif,

Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258

dusun/lingkungan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji dalam

gambar berikut:

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

Page 26: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -2

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro

b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-masing

kecamatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

No. Kecamatan Luas (Km2)

Jumlah Desa/Kelurahan

Jumlah Dusun

1 Bandarkedungmulyo 32,50 11 42

2 Perak 29,05 13 36

3 Gudo 34,39 18 75

4 Diwek 47,70 20 100

5 Ngoro 49,86 13 82

6 Mojowarno 78,62 19 68

7 Bareng 94,27 13 50

8 Wonosalam 121,63 9 48

9 Mojoagung 60,18 18 60

10 Sumobito 47,64 21 76

11 Jogoroto 28,28 11 46

12 Peterongan 29,47 14 56

13 Jombang 36,40 20 72

14 Megaluh 28,41 13 41

15 Tembelang 32,94 15 65

16 Kesamben 51,72 14 61

17 Kudu 77,75 11 47

18 Ngusikan 34,98 11 39

19 Ploso 25,96 13 50

20 Kabuh 97,35 16 87

21 Plandaan 120,40 13 57

Jumlah 1.159,50 306 1.258 Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan

yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan memiliki 9 desa dan 48

dusun. Sedangkan Kecamatan Ploso merupakan kecamatan dengan wilayah yang

terkecil dengan luas 25,96 Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.

b. Kondisi Kawasan Kabupaten Jombang

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi

3 kawasan utama yaitu:

Page 27: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -3

a) Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas, merupakan bagian dari

pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi mendatar dan merupakan

perbukitan struktural lipatan, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu,

dan Ngusikan.

b) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar

merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena

memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan

Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto,

Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.

c) Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang, merupakan

tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan

Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.

c. Topografi

Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi

tiga satuan morfologi, yaitu:

a) Bagian Utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi sebagian

Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan

Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh adanya pola kontur yang kasar,

dengan kemiringan lereng 16-40%. Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh

proses erosi dan banyaknya puncak-puncak bukit rendah, seperti G. Selolanang

(261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G. Resek (164 m), dan G. Pucangan

(168 m).

b) Bagian Tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini menempati

sebagaian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang dicirikan oleh topografi datar

dengan elevasi 21-100 meter dpal dan kemiringan lereng 0-2%, dimana terdapat

aliran sungai besar yang permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-

anak sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai pemukiman dan

perkotaan yang pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur, serta terdapat

lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini elevasi berkisar antara 21 hingga

100 meter dpal;

Page 28: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -4

c) Bagian Selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkanik, yang meliputi sebagian

Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan Bareng, serta Kecamatan

Wonosalam, dengan puncaknya antara lain G. Gede-1 (1.629 m), G.

Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2 (1.868 m), G. Watujuwadah (1.629 m), dan G.

Tambakmerang (1.360 m);

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran rendah, yakni

95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 4,38%

memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian >700

meter.Penyebaran kemiringan lahan di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar

berikut:

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang,Tahun 2018

Gambar 2.2 Peta Penyebaran Ketinggian di Kabupaten Jombang

Sedangkan secara morfometri, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 4

(empat) kelas kemiringan lereng, yaitu:

a) Kelas kemiringan 0–2%, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang,

kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan;

Page 29: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -5

b) Kelas kemiringan 2–5%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno,

Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;

c) Kelas kemiringan 15–40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng,

Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;

d) Kelas kemiringan >40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng,

Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Plandaan.

d. Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas batuan dan

endapan berumur kuarter. Struktur geologi yang kompleks terdapat di kawasan utara

Sungai Brantas, sedangkan kawasan selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil

aktivitas vulkanisme.

Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan bagian dari

stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari endapan turbidit klastik,

karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan endapan laut dalam, kemudian endapan

laut menjadi semakin dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut. Penyebaran

geologi di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Gambar 2.3

Peta Penyebaran Geologi di Kabupaten Jombang

Urutan stratigrafi Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai termuda adalah

(1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng Atas; (3) Formasi Pucangan;

Page 30: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -6

(4)Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro; (6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan

Vulkanik Muda; serta (8) Aluvium. Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar

wilayah Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Jombang, Megaluh,

Kesamben, Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan

Bandarkedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan endapan sungai

berupa material lepas dominan berukuran lempung sampai kerikil.

b) Potensi

Jenis struktur geologi yang paling luas adalah 56.042,8 Ha, yaitu alluvium.

Tanah tersebut bercirikan warnanya kelabu dan bersifat subur. Tanah aluvium cocok

bagi tanaman padi, palawija, tembakau, tebu, kelapa dan buah-buahan. Dengan

demikian, sebagian besar wilayah kabupaten jombang sangat berpotensi untuk lahan

pertanian dan perkebunan.

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh asosiasi

mediteran coklat dan grumosol kelabu, kompleks andosol coklat, andosol coklat

kekuningan dan litosol, grumosol kelabu tua, alluvial kelabu, dan asosiasi litosol dan

mediteran merah. Adapun sebaran jenis tanah yang mendominasi di wilayah

Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu tersebar di wilayah Kecamatan

Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojowarno, Bareng, Mojoagung,

Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang dan Ngoro;

2. Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan, dan litosol tersebar di

wilayah kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Sumobito,

Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso,

Kabuh dan Plandaan;

3. Tanah grumosol kelabu tua di wilayah Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu

dan Ngusikan;

4. Alluvial kelabu terletak di Mojowarno, Bareng dan Mojoagung;

5. Asosiasi latosol dan mediteran merah tersebar di Kecamatan Bandar

Kedungmulyo, Perak, Jombang, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan Plandaan.

Page 31: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -7

e. Hidrologi

Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh sebaran

litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah hidrogeologi secara umum

tercermin dari kondisi satuan-satuan morfologinya. Kondisi topografi yang khas,

dimana daerah Jombang secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain

basin) yang dapat digunakan sebagai dasar perkiraan, bahwa aliran air bawah tanah

akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari perbukitan struktural ke

arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologinya, Kabupaten Jombang

termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air

Bawah Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah Brantas

yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan luas sekitar 6.186 Km².

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas

(99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-

sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas,

Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Luasan wilayah DAS dan

Sub DAS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang

DAS Sub DAS Luas

Ha %

Brantas Beng 7.923 6,8

Konto 14.402 12,4

Marmoyo 23.166 20,0

Ngotok-Ringkanal 43.352 37,4

Gunting 26.204 22,6

Bengawan Solo Solo Hilir 21 0,0

Lamongan 882 0,8

Jumlah 115.950 100,0

Sumber: BPDAS Brantas, Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

14/M/PRT/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa wilayah

Kabupaten Jombang dilayani daerah irigasi seluas 48.029 Ha, yang terdiri dari:

a) Daerah irigasi kewenangan pusat sebanyak 3 DI seluas 31.961 Ha

Page 32: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -8

b) Daerah irigasi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI seluas 3.419 Ha

c) Daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 196 DI seluas 12.648 Ha.

f. Klimatologi

Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20-34°C.

Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk tipe B (basah).

Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan

tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di

bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan

sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang,

kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (620,21 Ha),

Kawasan Sekitar Embung (27,93 Ha), Kawasan Tanaman Pangan (36.507,08 Ha),

Perairan (23,17), Sempadan Sungai (400,30), Sungai (643,50), Taman Hutan Rakyat

(2.746,87 Ha) .

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi Jalan (187,77 Ha), Kawasan

Hutan Rakyat (747,89 Ha), Kawasan Hutan Produksi (21.905,17 Ha), Kawasan

Pariwisata (6,84 Ha), Kawasan Perkebunan (14.039,53 Ha), Kawasan Permukiman

(29.335,05 Ha), Kawasan Pertambangan Mineral (134 Ha), Kawasan Peruntukan

Industri (3.728,77 Ha), Kawasan Peternakan (90,87 Ha).

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan/Kawasan di Kabupaten Jombang

No Kawasan Luas (Ha) Prosentase (%)

Kawasan Lindung

1 Kawasan Hutan Lindung 620,21 0,53%

3 Kawasan Sekitar Embung 27,93 0,02%

4 Kawasan Tanaman Pangan 36.507,08 31,49%

5 Perairan 23,17 0,02%

7 Sempadan Sungai 400,30 0,35%

8 Sungai 643,50 0,55%

9 Taman Hutan Raya 2.746,87 2,37%

Total Kawasan Lindung 40.969,06 35,33%

Page 33: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -9

No Kawasan Luas (Ha) Prosentase (%)

Kawasan Budidaya 1 Jalan 187,77 0,16%

2 Kawasan Hutan Rakyat 747,89 0,65%

3 Kawasan Hutan Produksi 21.905,17 18,89%

4 Kawasan Hutan Produksi / Perairan 8,55 0,01%

5 Kawasan Pariwisata 6,84 0,01% 6 Kawasan Perkebunan 14.039,53 12,11%

7 Kawasan Permukiman 29.335,05 25,30%

8 Kawasan Pertambangan Mineral 134,00 0,12%

9 Kawasan Peruntukan Industri 3.728,77 3,22%

10 Kawasan Peternakan 90,87 0,08%

11 Ruang Terbuka 35,50 0,03%

12 TPA 37,32 0,03%

Total Kawasan Budidaya 70.032,17 60,40%

Total 111.226,32 95,93%

Jumlah Total 115.950,00 100%

Sumber : Perhitungan Revisi RTRW Tahun 2017

h. Wilayah Rawan Bencana

1) Banjir

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal,

sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta

sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu

menampung akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya

tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat

sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena alam dan ulah manusia,

tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan

air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena

debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga

melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan

curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah

air lainnya.

Berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan

dalam tiga kategori:

Page 34: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -10

1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran

sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase

buatan manusia;

2. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti

bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir;

3. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat

runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat

menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung

mengalir deras sebagai banjir bandang.

Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten Jombang terdapat

di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai,

yaitu K. Gunting, K. Catakgayam dan K. Jiken. Data dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah menyebutkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi banjir di wilayah

Kecamatan Jombang, Perak, Tembelang, Bardarkedungmulyo, Peterongan, Kesamben,

Sumobito, Mojowarno, Mojoagung dan Kudu.

i. Tanah Longsor

Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan

penyusun lereng. Penyebab longsoran dapat dibedakan menjadi penyebab yang

berupa faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng serta proses pemicu longsoran.

Secara topografis, wilayah kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan

Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, dan Plandaan. Beberapa

bagian wilayah di kecamatan tersebut mempunyai kelerengan diatas 40% dengan

luas sekitar 7.753,6 Ha. Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling

tinggi (lereng tengah-atas) dan paling rawan longsor.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa pada

tahun 2016 telah terjadi tanah longsor di wilayah Kecamatan Plandaan,

Bandarkedungmulyo, Mojoagung, Wonosalam dan Bareng.

j. Puting Beliung

Wilayah di Kabupaten Jombang yang secara historis merupakan wilayah yang

pernah terkena bahaya angin puting beliung adalah:

Page 35: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -11

1. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Mojokambang (Dusun

Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo)

2. Kecamatan Perak, meliputi Desa Plosogenuk (Dusun Sukorejo), Desa

Kalangsemanding dan Desa Glagahan.

3. Kecamatan Ngoro, meliputi Desa Genukwatu (Dusun Genukwatu dan Godong),

Desa Sugihwaras (Dusun Cermenan), Desa Gajah (Dusun Gandan), Desa Ngoro

(Dusun Pandean dan Ngoro Kidul), Desa Kauman (Dusun Kauman dan Genggeng),

Desa Rejoagung (Dusun Genggeng).

4. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Gabusbanaran, Desa Sentul dan Desa

Pesantren.

k. Kekeringan

Kekeringan sulit untuk dapat didefinisikan secara tepat, secara umum

kekeringan merupakan suatu kondisi dimana terjadi kekurangan air untuk memenuhi

kebutuhan (Bayong, 2002). Adapun definisi lain kekeringan merupakan suatu

fenomena yang normal, biasanya terjadi secara berulang sesuai dengan iklimnya.

Kekeringan hampir terjadi dimanapun, walaupun kejadiannya bervariasi dari wilayah

yang satu dengan wilayah lainnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendefinisikan kekeringan sebagai

hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan

hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud

kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang

ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan

(Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2012).

Sebagaimana di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang

juga sebagai wilayah yang rawan bencana kekeringan. Informasi kejadian bencana

kekeringan di wilayah Kabupaten Jombang menurut Badan Penanggulangan Bencana

Daerah adalah Kecamatan Kabuh, Bareng, Wonosalam, Ngusikan, Ploso, Plandaan dan

Kudu.

l. Gempa Bumi

Beberapa lokasi di Kabupaten Jombang memiliki potensi mengalami bahaya

dari aspek geologi, yakni gempa tektonik. Berdasarkan kondisi aspek geologi dan

Page 36: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -12

pergerakan tanah di Kabupaten Jombang, kawasan yang berpotensi mengalami

gempa bumi berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ngusikan, serta sebagian

Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Wilayah Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang rawan

terhadap gempa bumi tektonik yang dipengaruhi oleh sesar atau patahan kerak bumi

di Kecamatan Ploso. Belum ada data yang direlease oleh BPBD Kabupaten Jombang

mengenai kejadian gempa bumi di wilayah Kabupaten Jombang. Catatan gempa bumi

disekitar sesar Ploso terakhir terjadi pada tahun 1836. Dari catatan sejarah, pada

tahun tersebut intensitas gempa yang terjadi mencapai ukuran 8 MMI. Tidak ada

catatan sejarah terkait dengan lokasi pusat gempa dan efek gempa tersebut.

B. Demografi

Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017 berdasarkan publikasi Badan

Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia hasil pergerakan proyeksi sensus penduduk

tahun 2010 (SP 2010) berjumlah 1.253.078 jiwa, terdiri atas 623.414 jiwa (49,75%)

penduduk laki-laki dan 629.664 jiwa (50,25%) penduduk perempuan. Secara

administratif hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jombang tahun 2017 berjumlah 1.393.813 jiwa, terdiri atas 703.181 jiwa (50,45%)

penduduk laki-laki dan 690.632 jiwa (49,55%) penduduk perempuan.

Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2017 lebih banyak jika

dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan nilai perbandingan

jenis kelamin (Sex Rasio) sebesar 101,82 yang berarti bahwa setiap ada 10.000

penduduk berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Jombang terdapat 10.182

penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk Kabupaten Jombang secara

administrasi kependudukan bertambah sebanyak 13.469 jiwa jika dibandingkan dengan

penduduk pada tahun 2016 yang berjumlah 1.380.344 jiwa.

Page 37: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -13

Sumber: Dinas Kependukdukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang

Tahun 2016-2017 (Jiwa)

Perkembangan penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan kelompok umur

sepanjang tahun 2014-2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Kelompok Umur

Tahun 2014 - 2017 (Jiwa)

Kelompok Umur

2014 2015 2016 2017

0 - 4 57,117 85,452 81,449 80,474

5 - 9 98,386 107,656 107,988 108,460

10 - 14 100,921 109,280 109,324 108,909

15 - 19 99,586 106,738 108,331 109,206

20 - 24 107,236 103,892 105,520 104,906

25 - 29 109,818 103,806 102,155 102,026

30 - 34 125,435 119,587 117,701 111,633

35 - 39 111,103 11,492 113,675 117,424

40 - 44 106,179 105,279 105,566 104,683

45 - 49 102,634 98,388 102,602 105,373

50 - 54 84,957 88,229 90,200 91,406

55 - 59 68,896 72,841 74,818 77,567

60 - 64 49,605 50,415 53,638 57,477

65 - 69 35,153 34,820 36,429 39,045

70 - ke atas 67,158 68,126 70,890 75,224

Jumlah / Total

1,324,184 1,266,001 1,380,286 1,393,813

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018

1,350,0001,355,0001,360,0001,365,0001,370,0001,375,0001,380,0001,385,0001,390,0001,395,000

2016 2017

1,380,344 1,393,813

Page 38: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -14

Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017 didominasi oleh penduduk usia

produktif (umur 15-64 tahun) mencapai 70,43%. Sedangkan penduduk usia muda (usia

dibawah 15 tahun) sebesar 21,37% dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar

8,20%. Tingginya penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan dalam

mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2017

Kabupaten Jombang terkenal sebagai Kota Santri dengan mayoritas penduduk

beragama islam mencapai 98,42%, namun demikian pluralisme keagamaan tetap terjaga.

Pada tahun 2017 telah dibangun Taman ASEAN sebagai salah satu wujud pengakuan

dunia atas predikat Kabupaten Jombang sebagai The Most Harmonious City in ASEAN atau

kota paling toleran di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2017 sebagian besar penduduk Kabupaten Jombang bekerja sebagai

karyawan swasta sebesar 37,76%, diikuti petani sebesar 24,82%, bekerja lainnya sebesar

21,45%, perdagangan sebesar 8,40%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 3,01%, bangunan

sebesar 2,21%, dan pendidik sebesar 1,74%. Sedangkan untuk pekerjan nelayan,

peternakan, kesehatan dan peneliti masing-masing dibawah 1%.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang diarahkan pada penguatan 5

(lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan

-41,707-56,095-55,927-56,351-54,168-52,607

-57,223-60,728

-53,253-52,635

-44,307-38,208

-29,095-19,033

-12,379-19,465

38,76752,36552,98252,855

50,73849,419

54,41056,696

51,43052,738

47,09939,359

28,38220,012

16,16127,219

70,000 50,000 30,000 10,000 10,000 30,000 50,000 70,000

0 – 4 5 – 9

10 – 1415 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74

75 +

Laki-Laki Perempuan

Page 39: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -15

peternakan, serta pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi:

Mojowarno, Mojoagung, Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso.

1) Pertanian

Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di Kabupaten Jombang

secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan.

Berdasarkan data pengolahan data yang bersumber dari dokumen RTRW Kabupaten

Jombang Tahun 2009-2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan

budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten

Jombang. Berdasarkan BPS Kabupaten Jombang Tahun 2017, penggunaan lahan

terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian sawah dengan kisaran mencapai

43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah

yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 80,45% berpengairan teknis, 3,51%

sawah ½ teknis, 3,12% sawah irigasi sederhana, 0,05% sawah irigasi desa dan 12,87%

sawah tadah hujan.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta melaksanakan

amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi,

Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten

Jombang Tahun 2009-2029 membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam

Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain sebagai sentra

produksi pertanian juga diarahkan untuk mengamankan produksi pertanian,

khususnya tanaman pangan. Tahapan identifikasi Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) sudah dilaksanakan dan dipertimbangkan pada alokasi lahan

baku sawah eksisting seluas 42.948,65 Ha, dan peruntukan perkebunan eksisting

seluas 13.813,34 Ha.

2) Perkebunan

Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan

berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek

ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk

meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan

mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut

Page 40: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -16

Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam dua

kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet,

dan perkebunan tanaman semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau.

Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih di dominasi

oleh komoditas tebu yang pada tahun 2017 ini produktivitasnya sebesar 84.944,35

kg/ha/th. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang

berada di Kabupaten Jombang, salah satunya tembakau yang produktivitasnya di

tahun 2017 ini sebesar 11.175,25 kg/ha/th.

3) Peternakan dan Perikanan

Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada di Kabupaten

Jombang, yaitu:

1. Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng

dan Plandaan.Sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek

dan Mojoagung;

2. Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara Kabupaten Jombang,

yang meliputi Kecamatan Kesamben, Tembelang, Kudu, Plandaan, dan Ngusikan.

Sedangkan di wilayah Selatan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam;

3. Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan

dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh.

Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah Kabupaten

Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan kawasan perikanan budidaya di

Kabupaten Jombang dialokasikan pada kawasan sekitar sungai-sungai besar.

Sementara ini perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, sebagian besar

berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Dalam upaya pengembangan

perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan diarahkan di wilayah

Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo.

4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai

pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun

ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus pengembangan wilayah dalam RTRW

Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Berdasarkan RTRW Tahun 2009-2009,

Page 41: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -17

beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat

tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso, Kecamatan Bandar

Kedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-daerah tersebut dalam rencana

pengembangannya secara fungsi pemanfaatan maupun penggunaan lahannya

diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada disekitarnya

dengan segala aspek potensi yang telah dimiiki. Rencana pengembangan kawasan

strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu:

1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno

Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten.

Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan

agrowisata, dengan didukung pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan,

pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA khususnya disektor agrobisnis,

dan pasar agribisnis Kabupaten Jombang.

2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung

Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa pasar

induk yang terpadu dengan keberadaan terminal penumpang, terminal cargo dan

rest area.

3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak

Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol Surabaya-

Bandar Kedungmulyo, dimana interchange (simpang susun) pintu tol terletak di

Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Tembelang. Pengembangan kawasan ini

diarahkan untuk pengembangan industri manufaktur yang non polutif.

Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung

dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di

Perkotaan Perak dan Bandar Kedungmulyo.

4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang

Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan

memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Tembelang

dan tarikan pada beberapa wilayah kecamatan disekitarnya. Kawasan strategis

cepat tumbuh Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi

sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang merupakan pusat koleksi dan

Page 42: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -18

distribusi barang. Dengan pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan

strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai

salah satu pusat pengembangan wilayah perkotaan Jombang yang fungsi

utamanya adalah pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan.

5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso

Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan

baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena itu Kecamatan Ploso

direncanakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso

merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten

Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.

Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan

berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan dan Tuban. Arahan

pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Ploso adalah kawasan industri

yang dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang

publik, pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan industri

dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer

direncanakan akan dibangun jembatan baru Ploso yang dapat membantu

aksesibilitas distribusi barang dan jasa.

B. Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1) Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Berdasarkan tutupan lahan, hutan tanaman dan kebun campuran (agroforestry)

memiliki fungsi yang besar dalam pengaturan iklim baik lokal maupun global.

Sedangkan jika dilihat dari ekoregion-nya, kawasan-kawasan dengan kepadatan

vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan memiliki

peran yang sangat penting dalam mengatur siklus iklim, kelembaban dan hujan,

pengendalian gas rumah kaca dan karbon.

Page 43: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -19

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Jombang (2018)

Gambar 2.6 Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kabupaten Jombang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009

tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dalam

penataan ruang wilayah Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan

cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung

kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan

karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas

lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan

pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu

kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative

capacity). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada

kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan

lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu

ruang/wilayah. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung

lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang

Page 44: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -20

dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan

hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan.

2) Daya Dukung Air Permukaan

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung

dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi

penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa

jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud

adalah mata air atau sumber air lainnya.

Gambar 2.7 Penentuan Daya Dukung Air

Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa

jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (overflow). Kelebihan air tanah dimaksud

adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan

mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui sejauh

mana tingkat kemakmuran masyarakat yang selanjutnya sebagai tolok ukur

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional)

tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun).

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB

menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor

produksi lainnya. PDRB Kabupaten Jombang adalah PDRB menurut lapangan usaha

Page 45: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -21

atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan

oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jombang dalam

periode waktu tertentu.

Sehubungan dengan adanya perubahan pada tatanan global dan lokal yang

sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, salah satu bentuk adaptasi

pencatatan statistik nasional adalah dilakukannya perubahan tahun dasar PDRB dari

tahun 2000 ke tahun 2010. Perhitungan PDRB tahun dasar 2000 didasarkan pada

sembilan sektor usaha yang dominan di masyarakat sedangkan PDRB tahun dasar

2010 diukur berdasarkan perhitungan tujuh belas kategori yang dominan di

masyarakat. Konsekuensi adanya perubahan tahun dasar ini adalah penyesuaian

perhitungan PDRB tahun 2014 yang sudah diekspos sebelumnya menggunakan tahun

dasar 2010.

Tujuh belas kategori dalam perhitungan PDRB tahun dasar 2010 yaitu (1)

kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) kategori pertambangan dan

penggalian, (3) kategori industri pengolahan, (4) kategori pengadaan listrik dan gas,

(5) kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (6) kategori

konstruksi, (7) kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor, (8) kategori transportasi dan pergudangan, (9) kategori penyediaan akomodasi

dan makan minum, (10) kategori informasi dan komunikasi, (11) kategori jasa

keuangan dan asuransi, (12) kategori real estate, (13) kategori jasa perusahaan, (14)

kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15)

kategori jasa pendidikan, (16) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (17)

kategori jasa lainnya.

PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB

ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB ADHK). PDRB ADHB

Kabupaten Jombang mulai tahun 2013 sampai pada tahun 2017 terus mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2013 mencapai Rp. 23.829,80 Milyar, meningkat

mencapai Rp. 34.940,027 Milyar pada tahun 2017 atau meningkat 46,62% dengan laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36% dan memberikan kontribusi sebesar 1,73%

terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur. Sedangkan PDRB ADHK seri 2010

Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mencapai Rp. 20.672,3 Milyar naik sebesar Rp.

Page 46: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -22

4.824,7 Milyar menjadi Rp. 25.497,0 milyar tahun 2017. PDRB Kabupaten Jombang

secara berurutan disajikan pada gambar sebagai berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018

* angka sementara

Gambar 2.8 Perkembangan PDRB Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

Peningkatan capaian PDRB Kabupaten Jombang pada tahun 2017 tidak lepas dari

berbagai kebijakan pemberdayaan perekonomian rakyat yang telah diupayakan oleh

Pemerintah Kabupaten Jombang guna mendorong kapasitas masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidupnya, melaui peningkatan produksi dan produktivitas berbasis

teknologi keunggulan sumberdaya lokal berkelanjutan, membangun dan memperkuat

sentra-sentra industri melalui pola kemitraan dan akses pasar produk IKM, meningkatkan

potensi ekonomi yang ada, meningkatkan pemberdayaan dan penguatan lembaga

ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

2) Perkembangan PDRB per Kapita

PDRB per Kapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari

PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk

mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan

kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

2013 2014 2015 2016 2017*

20,672.3 21,793.2 22,960.2 24,199.1 25,497.0 23,829.8

26,339.1 29,148.0

31,983.1 34,940.0

ADHK

ADHB

Page 47: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -23

faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku

dipasar. Dengan demikian, pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam

pembentukan pendapatan regional suatu daerah.

Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Jombang pada tahun 2013 dan

2017 tersaji dalam gambar berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018

*) 2017 adalah angka sementara

Gambar 2.9 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Dari gambar di atas, nampak bahwa selama lima tahun terakhir PDRB per

Kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada

tahun 2013 PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.16.772.413

meningkat menjadi Rp.21.335.084 pada tahun 2014 dan tahun 2015 meningkat

sebesar 9,16% menjadi sebesar Rp.23.487.364, pada tahun 2016 meningkat lagi

menjadi sebesar Rp.25.647.721 serta tahun 2017 mencapai Rp.27.883.360

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2017

apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perlambatan, yaitu dari

sebesar 5,4% pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,36% pada tahun 2017 atau

melambat 0,04%. Penyumbang pertumbuhan tertinggi ada pada kategori penyediaan

akomodasi dan makan minum dengan nilai pertumbuhan sebesar 8,69% dan kategori

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

16,772,413

21,335,084 23,487,364

25,647,721

27,883,360

PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita

Page 48: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -24

penyumbang pertumbuhan terendah ada pada kategori pertanian, kehutanan dan

perikanan dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,66%.

Tujuh belas kategori tersebut semuanya mengalami pertumbuhan positif,

dengan 3 (tiga) kategori penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu kategori

penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,69%

dan mengalami perlambatan sebesar 1,15% dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,79%;

diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan sebesar

7,69% dan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,36%; dan

kategori kontruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 7,45% dan mengalami

percepatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,12%. Perkembangan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana

disajikan pada tabel berikut ini:

Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018

*) angka sementara,

Gambar 2.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang

Tahun 2014-2017 (%)

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan

usaha pada periode tahun 2013-2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

2014 2015 2016 2017*

Jatim 5.86 5.44 5.57 5.45

Jombang 5.42 5.36 5.4 5.36

55.15.25.35.45.55.65.75.85.9

6

%

Page 49: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -25

Tabel 2.5 Perkembangan Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha

Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,42 2,05 2,02 1,72 0,66

B. Pertambangan dan Penggalian 1,98 2,89 2,36 2,26 4,14

C. Industri Pengolahan 5,56 5,47 5,27 5,27 6,03

D. Pengadaan Listrik dan Gas 3,04 0,86 1,18 1,53 1,76

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4,40 2,27 2,72 2,63 3,17

F. Konstruksi 6,48 5,59 5,47 6.12 7,45

G. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor

8,41 7,14 6,93 6.99 7,28

H. Transportasi dan Pergudangan 4,52 4,40 5,18 5.45 5,65

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,34 8,65 8,48 8.79 8.69

J. Informasi dan Komunikasi 13,46 7,87 7,49 7.69 7.42

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 14,69 7,38 6,90 6.77 3,74

L. Real Estate 9,64 8,46 8,24 8.26 6,12

M,N Jasa Perusahaan 6,31 6,90 6,60 6.36 6,56

O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

2,05 1,37 2,83 2.39 2.28

P. Jasa Pendidikan 6,82 6,49 6,41 6.22 4,53

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 9,24 8,96 8.36 7,69

R,S,T,U Jasa Lainnya 6,27 6,02 5,47 5.28 5.06 Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018 *) Angka sementara

3) Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang

tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh

masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga

memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di

masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal

ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan

tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat

menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Kondisi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dalam lima tahun

terakhir sebagai berikut: inflasi harga produksi tahun 2014 sebesar 5,11% dan inflasi

harga konsumen dihitung mulai tahun 2015 sebesar 1,99% dan sebesar 1,6% pada

tahun 2016. Sedangkan besaran inflasi pada tahun 2017 adalah sebesar 3,17% dan

Page 50: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -26

tahun 2018 mencapai 2,22%, Perkembangan inflasi di Kabupaten Jombang selama

lima tahun terakhir masih dibawah perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Timur

sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jatim, Tahun 2018

Gambar 2.11 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (%)

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan

tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk. IPM tersusun dari 3 (tiga) komponen

indeks, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. IPM

Kabupaten Jombang dengan metode penghitungan baru pada tahun 2017 mencapai

70,88%. Capaian ini meningkat sebesar 0,85 poin jika dibandingkan dengan IPM pada

tahun 2016 yang sebesar 70,03%. Berdasarkan kriteria UNDP capaian IPM Kabupaten

Jombang tahun 2017 termasuk dalam kategori tinggi. Kondisi ini mengindikasikan

bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Jombang mengalami

peningkatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami

peningkatan. Secara grafis dapat dijelaskan dalam tabel sebagaimana berikut:

7.59

3.08 2.74

4.04

2.86

5.11

1.991.6

3.17

2.22

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017 2018

Jawa Timur

Jombang

Page 51: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -27

Tabel 2.6 Perkembangan IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014–2017

Indikator 2014 2015 2016 2017

IPM 69,07 65,59 70,03 70,88

- Indeks Kesehatan 79,04 79,50 79,65 79,80

- Indeks Pendidikan 60,23 60,53 60,85 62,14

- Indeks Daya Beli 69,23 70,02 70,85 71,80

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Peningkatan capaian IPM Kabupaten Jombang tahun 2017 disumbang oleh

kenaikan indeks pendidikan sebesar 1,29 poin dari 60,85% pada tahun 2016 menjadi

62,14% pada tahun 2017, kenaikan indeks daya beli sebesar 0,95 poin dari 70,85%

pada tahun 2016 menjadi 71,80 pada tahun 2017 dan peningkatan indeks harapan

hidup sebesar 0,15 poin dari 79,65% pada 2016 menjadi 79,80% pada 2017.

Indeks kesehatan diukur dengan melihat angka harapan hidup saat lahir (AHH)

guna mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya melalui

pendekatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana Angka Harapan Hidup pada waktu

lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada

perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten

Jombang tahun 2017 mencapai 71,87 tahun mengalami peningkatan relatif kecil

sebesar 0,1 poin dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 71,77 tahun. Peningkatan

capaian AHH ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jombang untuk

berperilaku hidup sehat serta dukungan akses dan mutu layanan kesehatan dan

layanan dasar lainnya yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang semakin

baik.

Indeks pendidikan diukur dengan kombinasi antara lama sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS) guna mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui pendekatan

harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), dimana Rata-rata lama

sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lamanya bersekolah

seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Page 52: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -28

Harapan lama sekolah (EYS) Kabupaten Jombang pada tahun 2017 mencapai

12,70 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2016 yang

mencapai sebesar 12,69 tahun. Capaian EYS sebesar 12,70 tahun menunjukkan bahwa

harapan lama sekolah di Kabupaten Jombang setara dengan tingkat perguruan tinggi

atau sederajat. Sedangkan rata-rata lama sekolah (MYS) penduduk Kabupaten

Jombang pada tahun 2017 mencapai 8,06 tahun mengalami peningkatan 0,38 tahun

dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 7,68 tahun. Capaian MYS sebesar 8,06 tahun

menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang setara dengan

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Peningkatan capaian MYS ini

menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pendidikan serta didukung semakin meningkatnya akses dan mutu layanan

pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Indeks daya beli diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan

atau paritas daya beli guna mengukur kemampuan masyarakat dalam membelanjakan

pendapatannya melalui kemampuan daya beli. Pada tahun 2017 kemampuan daya

beli masyarakat Kabupaten Jombang mencapai Rp. 10.560.000,00 mengalami

peningkatan sebesar Rp. 323.000,00 dari Rp. 10.237.000,00 pada tahun 2016.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita masyarakat pada

tahun 2017 semakin meningkat dibandingkan pada tahun 2016, hal ini

mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat semakin membaik seiring dengan

percepatan pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) merupakan

salah satu bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni pada komponen

Dimensi pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah salah

satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah

Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Angka

harapan lama sekolah adalah angka lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan ini

Page 53: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -29

mengasumsikan kemungkinan anak akan tetap sekolah pada usia berikutnya sama

dengan rasio penduduk yang bersekolah per sekoah per jumlah penduduk untuk umur

yang sama saat ini. Tujuan penghitungan ini adalah untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka rata-rata

lama sekolah

Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolahatau

Mean Years Of Schooling. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang

menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan

Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 angka rata-rata lama

sekolah adalah sebesar 7,49 tahun sedangkan pada tahun 2014 mengalami sedikit

kenaikan sebesar 7,67, tahun 2015 meningkat sebesar 7,85, selanjutnya pada tahun

2016 meningkat menjadi sebesar 8,35 terus naik menjadi 10,39 Tahun 2017.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah tersebut, menunjukkan semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian

peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas baik sarana

prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Jombang.

Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar diantaranya

disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak

tamat SD maupun yang tidak sekolah.

Angka partisipasi murni

Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian

indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan

penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat

pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

APM Kabupaten untuk jenjang tingkat SD/MI Jombang pada tahun 2013

sebesar 95,75, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 95,95, dan di tahun 2015

meningkat kembali sebesar 95,99 sedangkan di tahun 2016 mengalami kenaikan 96

serta pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 98,05.

Page 54: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -30

Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs (usia 13-15 tahun) pada tahun 2013

sebesar 93,31, dan pada tahun 2014 turun menjadi 85,31, dan di tahun 2015 sebear

85,46 sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 85,70, dan kembali

meningkat menjadi 89,34 pada tahun 2017.

Peningkatan APM pada tingkat SD ini mencerminkan semakin tingginya tingkat

kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif

pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun

kuantitasnya.

Perkembangan APM tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana

tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2017

Kabupaten Jombang

No. Jenjang Pendidikan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 APM SD/MI 95.75 95.95 95.99 96.00 98.05

2 APM SMP/MTs 93.31 85.31 85.46 85.70 89.34

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah

Jika ditinjau per kecamatan, maka capaian APM per kecamatan di Kabupaten

Jombang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017 Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Jombang No Kecamatan APM

SD/MI SMP/MTs

1. Bandar Kedungmulyo 67.37 44.90

2. Perak 92.35 100.31

3. Gudo 101.72 42.09

4. Diwek 113.17 134.78

5. Ngoro 101.12 126.59

6. Mojowarno 94.57 86.36

7. Bareng 92.48 49.21

8. Wonosalam 79.60 71.51

9. Mojoagung 100.89 141.41

10. Sumobito 90.71 60.56

11. Jogoroto 125.90 157.64

12. Peterongan 92.78 126.71

13. Jombang 112.32 122.31

14. Megaluh 109.99 81.68

15. Tembelang 95.43 39.77

Page 55: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -31

16. Kesamben 100.02 58.92

17. Kudu 96.38 76.46

18. Ploso 101.68 91.95

19. Kabuh 74.98 89.90

20. Plandaan 84.02 57.83

21. Ngusikan 93.31 176.71

Kabupaten Jombang 98.05 89.34

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah

Angka partisipasi kasar (APK)

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat menundukung tingkat

pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah

perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya,

yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat

pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya

serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten

Jombang dalam kurun waktu tahun 2013-2017 tidak banyak mengalami perubahan

dan cenderung stabil dan untuk tingkat PAUD, SD dan SMP. Perkembangan APK

tahun 2013-2017 seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017

1 APK PAUD 95,50 95,90 95,98 96,70 96,95

2 APK SD/MI 105,89 106,18 106.28 105,92 106,69

3 APK SMP/MTs 103,29 103,25 103.31 103,35 105,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD dan SMP, namun dengan

adanya peningkatan APK pada tingkat PAUD yang berlangsung secara kontinyu ini

mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti

pendidikan. Jika ditinjau per kecamatan, APK di Kabupaten Jombang seperti tersaji

dalam tabel berikut:

Page 56: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -32

Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Jombang

No Kecamatan APK

SD/MI SMP/MTs

1. Bandar Kedungmulyo 74.98 59.76

2. Perak 100.95 113.96

3. Gudo 111.84 58.28

4. Diwek 118.26 143.60

5. Ngoro 107.65 145.19

6. Mojowarno 99.68 100.97

7. Bareng 101.71 66.61

8. Wonosalam 93.32 100.55

9. Mojoagung 106.87 160.04

10. Sumobito 96.37 71.49

11. Jogoroto 134.97 180.01

12. Peterongan 100.22 140.97

13. Jombang 115.80 129.50

14. Megaluh 127.00 107.86

15. Tembelang 105.10 46.87

16. Kesamben 108.95 73.96

17. Kudu 117.62 120.22

18. Ploso 116.85 123.77

19. Kabuh 87.48 127.85

20. Plandaan 99.25 81.58

21. Ngusikan 122.43 235.83

Kabupaten Jombang 106.69 105.33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

2) Kesehatan

Angka kematian bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara waktu bayi lahir sampai

bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan

banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada

tahun tertentu.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun

2013 sampai dengan 2017 menunjukan tren yang naik turun, dimana sempat naik

cukup tinggi di tahun 2013 lalu kembali turun pada tahun 2014. Namun, mulai tahun

2014 sampai dengan tahun 2016 AKB cenderung mengalami peningkatan dan tahun

2017 turun secara signifikan.

Page 57: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -33

Capaian AKB Kabupaten Jombang selama 5 tahun berturut-turut masih dalam

toleransi AKB yang ditetapkan secara nasional sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup.

Perkembangan AKB Kabupaten Jombang sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH

Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Angka harapan hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata

penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.Angka

Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat

kesehatan pada khususnya.

Untuk Kabupaten Jombang AHH selama 4 tahun mengalami naik turun, yakni

tahun 2014 sebesar 79,03 meningkat menjadi 79,73 pada tahun 2015, lalu meningkat

kembali menjadi sebesar 80,22 pada tahun 2016, yang kemudian mengalami

penurunan menjadi 80,04 pada tahun 2017. Penurunan AHH pada tahun 2017

tersebut disebabkan karena naiknya angka kematian bayi pada waktu lahir dan ibu

melahirkan yang tidak lepas dari pola masyarakat dalam berperilaku hidup sehat

meskipun dukungan akses dan mutu layanan kesehatan dan layanan dasar lainnya

yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang semakin baik

Perkembangan angka harapan hidup tahun 2012-2015 seperti digambarkan

pada grafik sebagai berikut:

14.01

9.81 10.35 10.53

8.98

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016 2017

Page 58: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -34

Sumber: IPM Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.13 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017

Jika dilihat masing-masing kecamatan, maka AHH tertinggi mulai dari tahun

2014 sampai tahun 2017 adalah di Kecamatan Jombang. Sedangkan AHH terendah

terdapat di Kecamatan Wonosalam di ikuti Ngusikan dan Megaluh.

Tabel 2.11 Angka Harapan Hidup per Kecamatan Tahun 2014-2017

No. Kecamatan AHH

2014 2015 2016 2017

1 Bandar Kedung Mulyo 73.70 72.85 72.71 74.40

2 Bareng 74.87 73.80 71.49 73.60

3 Diwek 72.74 72.33 72.69 73.99

4 Gudo 72.09 71.30 72.27 73.92

5 Jogoroto 70.84 70.53 69.21 73.82

6 Jombang 76.14 75.38 74.13 74.26

7 Kabuh 73.50 72.58 75.00 74.43

8 Kesamben 73.47 72.35 72.64 74.67

9 Kudu 75.98 75.28 72.30 74.68

10 Megaluh 68.39 68.83 67.86 74.20

11 Mojoagung 74.98 73.13 73.56 73.94

12 Mojowarno 72.90 71.75 70.33 73.99

13 Ngoro 70.33 70.05 71.40 74.10

14 Ngusikan 68.75 68.03 68.29 74.57

15 Perak 73.55 72.58 75.00 73.97

16 Peterongan 73.44 72.83 72.66 73.67

17 Plandaan 74.96 74.20 75.00 72.78

18 Ploso 75.16 74.53 75.00 73.42

19 Sumobito 74.44 73.58 73.21 74.51

79.03

79.73

80.22

80.04

78.7

78.9

79.1

79.3

79.5

79.7

79.9

80.1

80.3

2014 2015 2016 2017

Page 59: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -35

No. Kecamatan AHH

2014 2015 2016 2017

20 Tembelang 70.63 70.00 71.57 73.81

21 Wonosalam 66.96 66.78 68.64 74.05

Kabupaten Jombang 73.77 71.83 72.14 72.04 Sumber: IPM Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Prevalensi gizi buruk

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi yang menggambarkan

tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan prosentase Prevalensi gizi buruk di

Kabupaten Jombang selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang naik turun.

Yakni pada tahun tahun 2014 sebesar 0,53%, kemudian turun menjadi 0,49% pada

tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 0,6% pada tahun 2016, dan menurun

kembali pada tahun 2017 sebesar 0,29%. Naik turunnya prosentase prevalensi gizi

buruk tersebut, disebabkan pola asuh yang salah, asupan makanan yang kurang serta

penyakit penyerta yang kronis pada balita. Perkembangan prosentase Prevalensi gizi

buruk sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.14 Prevalensi Gizi Buruk Tahun 2014-2017

3) Indek Pembangunan Gender (IPG)

Sejak tahun 1995 hingga 2009, indek pembangunan gender (IPG) dihitung

dengan menggunakan metode lama, yang tidak mengukur ketimpangan antar gender

0.530.49

0.6

0.29

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

2014 2015 2016 2017

Prevalensi gizi buruk

Page 60: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -36

yang terjadi, hanya disparitas dari masing masing komponen IPM untuk setiap gender.

Angka IPG metode ini tidak bisa dinterpretasikan terpisah dari IPM. Pada tahun 2014,

UNDP melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru yang

merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. IPG metode baru

merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam

pencapaian IPM, dengan menggunakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki (UNDP,

2004).

Untuk variabel/dimensi yang digunakan dalam penghitungan masih tetap

sama yaitu:

1) Umur panjang dan hidup sehat (e0 = angka harapan hidup menurut jenis kelamin);

2) Pengetahuan/pendidikan (HLS dan RLS menurut jenis kelamin);

3) Standar hidup layak (angka pengeluaran per kapita menurut jenis kelamin yang

didapat dari data sekunder berupa upah yang diterima, jumlah angkatan kerja,

serta jumlah penduduk laki laki dan perempuan).

Perubahan metodologi yang terjadi menyebabkan perubahan interpretasi dari

angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan

angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dan IPM, maka semakin kecil ketimpangan

yang terjadi antara laki laki dan perempuan. Dengan metode baru, interpretasi angka

IPG berubah dengan menggunakan angka 100 yang dijadikan patokan, karena angka

tersebut merupakan rasio paling sempurna, yaitu semakin kecil jarak IPG dengan nilai

100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki dan perempuan. Jika semakin

besar jarak angka IPG ke nilai 100, maka makin terjadi ketimpangan pembangunan

antara laki laki dan perempuan. Perkembangan IPG Kabupaten Jombang pada tahun

2013-2017 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Perkembangan IPG Kabupaten Jombang Tahun 2013–2017

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

IPG 88,47 89,35 89,42 89,67 89,91

Sumber: BPS Jawa Timur, Tahun 2018

Memperhatikan capaian IPG Kabupaten Jombang sebagaimana tabel di atas,

dapat diinformasikan bahwa terjadi kenaikan capaian semakin mendekati angka 100.

Hal ini mengandung arti bahwa jarak angka IPG semakin kecil ke nilai 100, yaitu

Page 61: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -37

kesetaraan pembangunan antara laki laki dan perempuan sudah tercipta meskipun

terus harus diupayakan untuk mendekati kesempurnaan.

4) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan konsep Biro Pusat Statistik (BPS) adalah kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang

dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari

jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan

pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan tingkat kemiskinan dalam periode 2013-2017 tersaji sebagaimana

gambar berikut:

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

11.12063196

10.8 10.79

10.7

10.48

12.73

12.28 12.28

11.85

11.211.47

10.96 11.13

10.710.12

9.5

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

2013 2014 2015 2016 2017

Tingkat Kemiskinan

Jombang Jawa Timur Nasional

Page 62: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -38

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1) Seni Budaya

Jumlah grup kesenian

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya, maka perlu upaya dan

kerjasama segenap elemen masyarakat dalam menjaga eksistensi kelompok seni dan

budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni yang ada pada tahun 2014 sebanyak

629 kelompok. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kelompok seni atau

budaya cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 jumlahnya

menurun dibandingkan pada tahun 2014 menjadi 524 kelompok, di tahun 2016

menurun kembali menjadi 372 kelompok dan pada tahun 2017 sedikit mengalami

kenaikan menjadi 398 kelompok, hal itu dikarenakan tidak diperbaruinya ijin

pendaftaran kelompok seni budaya. Penurunan tersebut disebabkan sudah tidak aktif

melakukan kegiatan atau telah meninggal dunia.

Jumlah gedung

Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih belum tersedia,

sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan

kesenian daerah supaya seni dan budaya daerah bisa dikenal luas oleh seluruh

masyarakat di Kabupaten Jombang.

2) Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional

Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional dari

Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014-2017 sebanyak 189 orang, yaitu pada

tahun 2014 sebanyak 40 orang, 2015 sebanyak 59 orang, tahun 2016 sebanyak 27

orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 63 orang. Untuk lebih meningkatkan prestasi

pemuda di masa datang diperlukan upaya pembinaan yang lebih terfokus pada bidang

unggulan yang teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional.

Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat

nasional selama periode 2014 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam gambar

berikut:

Page 63: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -39

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.16 Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang

di Tingkat Nasional Tahun 2014-2017

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten

Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat

provinsi/nasional. Perkembangan prestasi cabang olahraga yang dibina oleh

Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.17 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional

Tahun 2014-2017 Lapangan Gedung Olahraga

Jumlah gedung olah raga di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2014 sebanyak 2

40

59

27

63

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017

1110

67

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017

Page 64: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -40

unit dan meningkat menjadi 4 unit pada tahun 2017 sebagaimana pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.13

Gedung Olahraga Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017

No Capaian

Pembangunan 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah gedung

olahraga 2 2 4 4

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia

sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama

usiamuda. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan

13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia

pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel

berikut:

Tabel 2.14

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No.

Jenjang Pendidikan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 APS SD/MI 95.75 95.95 95.99 96.00 98.05

2 APS SMP/MTs 93.31 85.31 85.46 85.70 89.34

3 APS MA/MA/SMK 77.53 75.37 75.50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi sekolah

pendidikan dasar untuk SD cenderung meningkat. Jika dilihat mulai tahun 2013 yang

sebesar 95,75, tahun 2014 sebesar 95,95, tahun 2015 sebesar 95,99, tahun 2016

sebesar 96 dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 98,05. Sedangkan untuk

Page 65: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -41

tingkat SMP juga mengalami naik turun, yakni dari sebesar 93,31 pada tahun 2013,

menurun menjadi sebesar 85,31 pada tahun 2014, tahun 2015 sebesar 85,46, tahun

2016 sebesar 85,70 dan mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi sebesar 89,34

pada tahun 2017.

Jika dilihat per kecamatan, APS cenderung tinggi untuk kecamatan-kecamatan

di wilayah perkotaan, dan sebaliknya untuk wilayah kecamatan yang pinggiran

cenderung rendah. Hal ini bisa dipahami dengan banyaknya fasilitas pendidikan di

wilayah perkotaan baik secara jumlah maupun mutu. Besaran angka partisipasi

sekolah untuk kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan

di Kabupaten Jombang Tahun 2017

No Kecamatan APS

SD/MI SMP/MTs

1 Bandar Kedungmulyo 68.19 45.18

2 Perak 93.63 100.57

3 Gudo 102.65 42.12

4 Diwek 116.53 135.20

5 Ngoro 103.55 127.33

6 Mojowarno 96.36 86.36

7 Bareng 93.31 49.47

8 Wonosalam 80.27 74.93

9 Mojoagung 102.05 142.83

10 Sumobito 91.77 60.70

11 Jogoroto 130.82 157.98

12 Peterongan 94.49 126.93

13 Jombang 113.30 123.15

14 Megaluh 110.86 81.68

15 Tembelang 96.89 39.79

16 Kesamben 101.08 59.01

17 Kudu 100.57 76.96

18 Ploso 102.07 92.32

19 Kabuh 75.41 90.48

20 Plandaan 85.45 57.97

21 Ngusikan 93.43 176.71

Kabupaten Jombang 99.63 89.77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Page 66: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -42

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar

per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan

untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Untuk mengetahui rasio

ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2013-2017

No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017

1 SD/MI

1.1 Jumlah gedung sekolah 821 822 818 817 819

1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

115,676 115,676 116,180 115,272 118,297

Rasio 141 141 142 141 144

2 SMP/MTs

2.1 Jumlah gedung sekolah 243 246 251 256 258

2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

63,410 63,410 67,736 68,123 69,121

Rasio 261 258 270 266 268

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat kecenderungan rasio ketersediaan sekolah

untuk SPM/MTs menunjukkan tren yang fluktuatif dimana pada tahun 2013 rasio

ketersediaan sekolah sebesar 261 dan mengalami penurunan pada tahun 2014

sebesar 258. Namun pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 270 dan

kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 266 dan sedikit mengalami kenaikan pada

tahun 2017 sebesar 268 dan hal yang sama juga ditunjukkan oleh rasio ketersediaan

untuk sekolah dasar/MI. Hal ini menunjukkan semakin terfasilitasinya kegiatan

pendidikan melalui peningkatan jumlah sarana gedung sekolah di Kabupaten

Jombang. Jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2017 rasio

ketersediaan sekolah untuk tingkat SD sebesar 1:142 masih dalam standar nasional

yang sebesar 1:170. Sedangkan untuk tingkat SMP rasio ketersediaan sekolah sebesar

1:268 masih dalam standar nasional yakni sebesar 1:306. Hal ini merupakan cerminan

bahwa tingkat partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs sudah sesuai dengan yang

diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang tersedia mampu menampung

seluruh jumlah siswa. Rasio ketersediaan sekolah menurut kecamatan tersaji dalam

tabel berikut:

Page 67: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -43

Tabel 2.17

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017 Menurut Kecamatan

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah gedung sekolah

Jumlah penduduk

usia 7-12 th Rasio

Jumlah gedung sekolah

Jumlah penduduk

usia 13-15 th Rasio

1 2 3 4 5=3:4 6 7 8=6:7

1 Bandar Kedungmulyo 32 6.178 1:193 5 3.539 708

2 Perak 34 5.461 161 11 3.855 350

3 Gudo 35 4.646 133 5 3.248 650

4 Diwek 69 9.221 134 35 5.966 170

5 Ngoro 54 7.203 133 20 2.828 141

6 Mojowarno 56 9.194 164 19 3.599 189

7 Bareng 39 5.096 131 8 3.022 378

8 Wonosalam 27 3.427 127 6 1.811 302

9 Mojoagung 47 7.856 167 18 2.823 157

10 Sumobito 51 8.302 163 14 4.812 344

11 Jogoroto 38 5.185 136 18 2.351 131

12 Peterongan 35 6.312 180 16 3.688 231

13 Jombang 75 13.477 180 34 7.312 215

14 Megaluh 29 2.763 95 5 2.009 401

15 Tembelang 34 4.863 143 11 7.408 673

16 Kesamben 42 5.261 125 11 3.498 318

17 Kudu 21 2.293 109 3 1.202 401

18 Ploso 25 3.098 124 4 1.653 413

19 Kabuh 30 3.761 125 5 1.389 278

20 Plandaan 28 3.086 110 6 2.215 369

21 Ngusikan 18 1.614 90 4 893 223

Kab. Jombang 819 118.297 144 258 69.121 267

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per

jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga

pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar

tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Page 68: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -44

Tabel 2.18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2013-2017

No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 8.814 9.512 8.636 9.409 8.882

1.2. Jumlah Murid 123.542 123.015 123.542 123.473 125.872

Rasio 14 13 14 13 14

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 5.621 6.014 5.842 5.852 4.624

2.2. Jumlah Murid 66.269 69.225 66.269 69.912 61.714

Rasio 12 12 11 12 13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid

menunjukkan trend yang stabil dalam 5 (lima) tahun terakhir baik untuk tingkat SD/MI

maupun SMP/MTs. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal

antara guru dan murid di Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap

terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah

kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di pinggiran lebih

rendah rasionya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional maka pada tahun 2017

rasio jumlah guru dan murid untuk jenjang SD/MI sebesar 1:14 masih dalam standar

nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP/MTs rasio jumlah guru dan

murid sebesar 1:13 masih dalam standar nasional yang sebesar 1:16. Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang pendidikan dasar baik SD maupun

SMP telah mencukupi perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional.

Rasio jumlah guru dan murid tingkat dasar menurut kecamatan sebagaimana

tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.19

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2017 Menurut Kecamatan

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6

1 Bandar Kedungmulyo 153 4.632 30 42 1.589 38

2 Perak 212 5.513 26 136 3.867 28

Page 69: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -45

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio Jumlah Guru

Jumlah Murid

Rasio

3 Gudo 242 5.196 21 67 1.367 20

4 Diwek 325 10.905 34 208 8.041 39

5 Ngoro 319 7.754 24 167 3.580 21

6 Mojowarno 301 9.165 30 142 3.108 22

7 Bareng 220 5.183 24 71 1.487 21

8 Wonosalam 166 3.198 19 49 1.295 26

9 Mojoagung 277 8.396 30 174 3.992 23

10 Sumobito 286 8.001 28 123 2.914 24

11 Jogoroto 146 6.998 48 78 3.706 48

12 Peterongan 208 6.326 30 209 4.673 22

13 Jombang 619 15.607 25 474 8.943 19

14 Megaluh 204 3.509 17 63 1.641 26

15 Tembelang 229 5.111 22 100 2.946 29

16 Kesamben 216 5.732 27 94 2.061 22

17 Kudu 125 2.697 22 46 919 20

18 Ploso 180 3.620 20 86 1.520 18

19 Kabuh 197 3.290 17 75 1.206 16

20 Plandaan 203 3.063 15 56 1.281 23

21 Ngusikan 106 1.976 19 36 1.578 44

Jumlah 4.934 125.872 26 2.496 61.714 25

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Fasilitas pendidikan

Perkembangan jumlah bangunan SD/MI dalam kondisi baik selama lima tahun

terakhir menunjukan trend yang membaik, dari sebesar 93,13 % pada tahun 2013

menjadi sebesar .... pada tahun 2017. Sedangkan untuk SMP/MTs menunjukan trend

yang menggembirakan yakni sebesar 96,66% pada tahun 2013 menjadi .... pada tahun

2017.

Angka putus sekolah

Angka putus sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) putus sekolah

per 1.000 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka putus sekolah

dalam tiga tahun terakhir menunjukan tren yang semakin menggembirakan dengan

semakin turunnya angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Untuk

jenjang pendidikan SD/MI perkembangannya cenderung menurun meskipun antara

tahun 2014 ke tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan yakni pada tahun 2014 sebesar

0,02% mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,039% pada tahun 2015. Namun pada

Page 70: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -46

tahun 2016 menunjukkan perbaikan dengan menurun cukup signifikan di angka

0,013% dan menurun kembali menjadi 0,01% di tahun 2017.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs menunjukkan bahwa

perkembangan prosentase angka putus sekolah cenderung mengalami trend yang

naik turun, pada tahun 2014 sebesar 0,18% menjadi 0,15% pada tahun 2015 dan

tahun 2016 sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,36%. Kedepan akan

dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan semua stakeholder

pendidikan untuk lebih menurunkan angka putus sekolah.

Angka Kelulusan Sekolah

Angka Kelulusan Sekolah dihitung berdasarkan angka (jumlah siswa) yang lulus

pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan sekolah pada tahun 2013 dan tahun

2014 untuk SD/MI sebesar 99,99% sedangkan SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar

100% dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 98,45% dan

mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 99,97% dan pada tahun 2017 sebesar

99,78%. Hal ini menunjukkan kecenderungan semakin meningkatnya kualitas

pendidikan pada semua tingkatan pendidikan.

2) Urusan Kesehatan

Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan

kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan

untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas

kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk

pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Perkembangan rasio jumlah

posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-

2017 mengalami sedikit peningkatan pada setiap tahunnya meskipun tidak terlalu

signifikan. Kenaikan jumlah balita melebihi kenaikan jumlah posyandu, sehingga

secara rasio sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.20 Rasio Posyandu per Balita di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah posyandu

buah 1.556 1.558 1.560 1.563 1.566

Page 71: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -47

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

2 Jumlah balita balita 100.257 102.578 99.560 98.460 97.394

Rasio posyandu

Per 1000 balita

15,52 15,3 15,7 15,9 16,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Jumlah balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebanyak 97.394 balita

yang dilayani oleh 1.566 posyandu, sehingga rasionya menjadi 16,1 per 1000 balita,

artinya bahwa setiap posyandu melayani 62 balita. Jika dibandingkan dengan tahun

2016, dimana setiap posyandu melayani 63 balita dan pada tahun 2013 dimana setiap

posyandu melayani 65 balita, maka rasio posyandu per balita selama lima tahun

berturut-turut masih dalam standar nasional rasio posyandu per satuan balita yang

ditetapkan sebesar 1:100. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah posyandu di

Kabupaten Jombang masih lebih dari cukup.

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu)

Selama kurun waktu tahun 2013-2017, jumlah puskesmas dan puskesmas

pembantu tidak mengalami penambahan. jika dibandingkan dengan jumlah penduduk

pada tahun yang sama maka setiap puskesmas dan pustu pada tahun 2013 melayani

11.454 penduduk, pada tahun 2014 melayani 11.534 penduduk, pada tahun 2015

melayani 11.601 penduduk, pada tahun 2016 melayani 11.655 penduduk, dan pada

tahun 2017 melayani 11.709 penduduk. Rasio ini telah memenuhi standar

Kementerian Kesehatan yang ditetapkan yaitu 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000

penduduk. Perkembangan rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di

Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

per 100.000 Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Puskesmas

Buah 34 34 34 34 34

2 Jumlah Pustu Buah 73 73 73 73 73

3 Rasio Puskesmas dan Pustu

Per 100.000 penduduk

8,73 8,67 8,62 8,58 8,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Page 72: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -48

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional

yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan

pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Perkembangan rasio jumlah rumah

sakit di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel

berikut:

Tabel 2.22 Rasio Jumlah Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah RS Umum Buah 10 11 11 11 11

2 Jumlah RS Khusus Buah 2 2 1 1 2

3 Jumlah seluruh RS Buah 12 13 12 12 13

4 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk 0,98 1,05 0,97 0,96 1,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Kabupaten Jombang

tahun 2017 sebanyak 13 unit, bertambah 1 unit dibandingkan tahun 2016 yang

sebanyak 12 unit. Rasionya cenderung mengalami penurunan dibanding tahun-tahun

sebelumnya yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk, yaitu 1 Rumah Sakit

melayani 94.962 penduduk pada tahun 2014 menjadi 1 Rumah Sakit melayani 96.153

penduduk pada tahun 2017.

Rasio dokter umum per satuan penduduk

Jumlah tenaga dokter umum di Kabupaten Jombang pada tahun 2017

sebanyak 223 orang atau meningkat cukup signifikan dibandingkan kurun waktu

empat tahun sebelumnya. Dengan jumlah ini, maka setiap dokter rata-rata melayani

8.333 penduduk pada tahun 2013, melayani 8.291 penduduk pada tahun 2014,

melayani 9.328 penduduk pada tahun 2015, melayani 6.410 penduduk pada tahun

2016, dan melayani 5.618 penduduk pada tahun 2017. Perkembangan rasio dokter

umum di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013-2017 tersaji dalam tabel

berikut:

Page 73: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -49

Tabel 2.23

Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Tenaga Dokter

orang 147 149 133 194 223

2 Rasio Tenaga Dokter Umum

per 100.000 penduduk

12,00 12,06 10,72 15.6 17.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Apabila dibandingkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu,

idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, maka secara rata-rata

Kabupaten Jombang masih perlu penambahan tenaga dokter untuk melayani

kebutuhan penduduk dalam bidang kesehatan serta perlu adanya distribusi yang

merata disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam penempatan tenaga dokter

umum di masing-masing kecamatan.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis

dan dokter gigi di semua rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Jombang. Rasio

tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Perkembangan rasio

tenaga medis di Kabupaten Jombang pada periode tahun 2011-2015 tersaji dalam

tabel berikut:

Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Tenaga Medis

orang 256 267 271 387 460

2 Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk

20,9 21.63 21.84 31,03 36.71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebanyak 460

orang meningkat sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 256 orang.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka setiap

tenaga medis melayani 4.784 penduduk pada tahun 2013, melayani 4.623 penduduk

Page 74: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -50

pada 2014, melayani 4.578 penduduk pada 2015, melayani 3.222 penduduk pada

tahun 2016 dan melayani 2.724 penduduk pada 2017.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah dilakukan pada

tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan yang direncanakan dalam

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,

penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran

mencapai 32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi lahan pertanian

berupa sawah, dengan jenis pengairannya berupa pengairan teknis mencapai 92,04%,

sawah ½ teknis mencapai 2,70%, sawah tadah hujan mencapai 4,08% dan sawah non

teknis mencapai 1,19%.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah

Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan

Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten

Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu

dengan mulai menginventarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras

dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan

pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569.36

Ha.

Luas wilayah produktif

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam

dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang.

kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864.70

Page 75: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -51

Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26.0 Ha), kawasan sekitar

mata air (34.60 Ha), serta hutan kota (1.271.97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian

lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284.90 Ha), kawasan

perkebunan (5.431.62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580.80 Ha), kawasan

permukiman (27.445.0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122.30 Ha).

Luas wilayah industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang berkembang cukup pesat

dimana pada beberapa lokasi telah dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di

Wilayah Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah

Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah

Pengembangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong,

Kecamatan Ploso, yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI). Sedangkan

potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2

(dua) perusahaan, yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya

mencapai 2.000 Ha.

Luas wilayah perkotaan

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis. karena berada pada

perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer

Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol

Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai

bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan

Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan

Germakertosusila Plus dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup

lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).

Dari 21 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, terdapat

beberapa kecamatan dengan wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Jombang (36,40

Km²), Kecamatan Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan

Page 76: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -52

Peterongan (29,47Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²), Kecamatan Tembelang

(32,94Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96Km²).

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, keberadaan infrastruktur yang memadai

sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam memberikan

pelayanan kepada berbagai kegiatan baik pemerintahan, perekonomian, industri dan

kegiatan sosial bagi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas

akan dapat menciptakan kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang,

khususnya dalam menghubungkan daerah yang satu kedaerah lainnya, dimana

dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan

biaya.

Infrastruktur jalan juga dapat menciptakan pertumbuhan wilayah serta

memacu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah, karena

dengan semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang

maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk dan

apabila jumlah penduduk meningkat akan menambah permintaan barang dan jasa

yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan kegiatan perekonomian, seperti

sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Dalam penanganan di bidang infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten

Jombang telah menetapkan status ruas jalan dalam sebuah Surat Keputusan Bupati

Jombang Nomor: 188.4.45/197/415.10.10/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan

sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Dengan rincian jalan kabupaten sebanyak

195 ruas atau sepanjang 665.654 Km dan jalan desa sebanyak 305 ruas atau

sepanjang 550.175 Km. Surat keputusan tersebut ditetapkan sebagai bentuk tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan publik agar dapat

ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan diagendakannya percepatan penanganan infrastruktur jalan dalam

kondisi baik didalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, maka sampai

dengan tahun 2017 untuk penanganan jalan kabupaten dalam kondisi baik telah

mencapai 85,4% atau sepanjang 568,335 Km, sedangkan untuk jalan desa dalam

kondisi baik telah mencapai 48,16% atau sepanjang 264.964 Km. Perkembangan

Page 77: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -53

kondisi jalan di Kabupaten Jombang pada beberapa tahun terakhir tersaji pada tabel

berikut:

Tabel 2.25 Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi

Tahun 2014-2018

TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

% Km % Km % Km % Km

2014 55.4 368.506 18,07 120.284 12,66 84.272 13,91 92.592

2015 61.7 410.376 16,05 106.837 9,85 65.567 12,45 82.874

2016 69.8 464.626 14,11 93.924 7,57 50.39 8,52 56.714

2017 76.1 506.496 13,73 91.394 5,49 36.544 4,69 31.219

2018 85.4 568.335 9,81 65.301 3,25 21.634 1,56 10.384

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Tabel 2.26 Panjang Jaringan Jalan Desa Berdasarkan Kondisi

Tahun 2014-2018

TAHUN BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

% Km % Km % Km % Km

2014 41.9 230.468 23,43 128.906 19,63 107.999 15,05 82.801

2015 48.2 264.964 20,91 115.042 17,13 94.245 13,8 75.924

2016 55.2 303.477 17,55 96.556 14,69 80.821 12,6 69.322

2017 62.5 343.584 13,5 74.274 12,31 67.727 11,74 64.591

2018 71.3 392.165 10,42 57.328 10,11 55.623 8,19 45.059

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Rasio jaringan irigasi

Irigasi merupakan salah satu sarana pemanfaatan sumber daya air yang

berfungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang lahan

pertanian, dalam penyelenggaraan irigasi dibutuhkan sistem pengelolaan irigasi yang

efisien dan efektif karena dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian yang

maksimal dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Untuk mewujudkan hal

tersebut dalam pengelolaan jaringan irigasi, terdapat tiga kegiatan utama yaitu

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana peningkatan efisiensi

penggunaan air akan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan lain terutama pada

kondisi musim kering. Mengingat begitu pentingnya irigasi bagi pertanian maka perlu

di dukung pula oleh kondisi jaringan irigasi yang baik pula, disamping itu jika masih

banyak terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan di sana sini akan

menurunkan kinerja jaringan irigasi dalam penyaluran air ke sistem jaringan tersier.

Page 78: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -54

Sehingga diperlukan suatu cara untuk mengatur cara pemberian air yang lebih efisien

agar kinerja saluran jaringan irigasi lebih efektif.

Efisiensi irigasi didasarkan pada asumsi bahwa sebagian dari jumlah air yang

diambil akan hilang baik di saluran maupun di petak sawah. Kehilangan air yang

diperhitungkan untuk operasi irigasi meliputi kehilangan air di tingkat tersier,

sekunder dan primer. Besarnya masing-masing kehilangan air tersebut dipengaruhi

oleh panjang saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan

air tanah. Pengelolaan irigasi yang tepat (efisiensi) adalah suatu daya upaya

pemakaian yang benar-benar sesuai bagi keperluan budidaya tanaman dengan jumlah

debit air yang tersedia atau dialirkan sampai ke lahan-lahan pertanaman, sehingga

pertumbuhan tanaman dapat terjamin dengan baik, dengan mencukupkan air

pengairan yang tersedia itu.

Selain itu untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan irigasi adalah

dengan menggunakan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 01 Tahun 2014, dimana ukuran dari standart pelayanan bidang sumber

daya air adalah tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang

sudah ada sebesar 70% pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019,

jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim

tanam adalah 70% dari kebutuhannya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tentunya

harus memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dari kondisi jaringan irigasi itu

sendiri, karena ketersediaan dan kecukupan layanan irigasi baik secara kuantitas

maupun kualitas sangat tergantung dari kondisi jaringan serta bangunan pelengkap

irigasi, karena jika kondisi jaringan maupun bangunan irigasi banyak yang rusak maka

resiko kehilangan air juga akan besar, sehingga rencana kebutuhan dan realisasi

pelayanan tidak akan bisa terpenuhi.

Gambaran tentang keberadaan Daerah Irigasi di Kabupaten Jombang sesuai

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015

tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, bahwa terdapat 3 (tiga) Daerah

Irigasi kewenangan pusat lintas kabupaten dengan luas layanan 31.961 Ha, yang

terdiri dari Daerah Irigasi Menturus dengan luas layanan 409 Ha, Daerah Irigasi Mrican

Kanan dengan luas layanan 13.660 Ha serta Daerah irigasi Siman dengan luas layanan

Page 79: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -55

17.893 Ha. Sedangkan untuk Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang ada di

Kabupaten Jombang terdiri dari 5 (lima) Daerah Irigasi lintas kabupaten dengan luas

layanan 425 Ha, yang terdiri dari Daerah irigasi Badas dengan luas layanan 17 Ha,

Daerah Irigasi Tawangsari dengan luas layanan 34 Ha, Daerah Irigasi Kejagan dengan

luas layanan 211 Ha, Daerah Irigasi Kawedan dengan luas layanan 46 Ha dan Daerah

Irigasi Mernung dengan luas layanan 117 Ha, serta 2 (dua) Daerah Irigasi kewenangan

Provinsi utuh dalam satu wilayah kabupaten dengan luas layanan 2.994 Ha yang

terdiri dari Daerah Irigasi Jatimlerek dengan luas layanan 1.812 Ha dan Daerah Irigasi

Slumbung dengan luas layanan 1.182 Ha. Sedangkan Daerah Irigasi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 196 Daerah Irigasi dengan

total luas layanan yaitu 12.648 Ha. Dari penetapan status Daerah Irigasi sebagaimana

tersebut diatas maka jumlah Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak

206 Daerah irigasi dengan total areal layanan 48.029 Ha.

Tabel 2.27 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No Jaringan

Irigasi Satuan

Panjang Jaringan Irigasi

2013 2014 2015 2016 2017

1 Primer Km 62,89 62,89 62,89 62,89 62,89

2 Sekunder Km 434,43 434,43 434,43 434,43 434,43

3 Tersier Km 886,97 886,97 886,97 886,97 886,97

4 Jumlah Km 1.384,29 1.384,29 1.384,29 1.384,29 1.384,29

5 Luas Lahan Budidaya

Ha 45.435 45.490 45.490 45.341 45.289

Rasio

(1+2+3)/(5) 3,05 3,04 3,04 3,05 3,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Tahun 2018

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Jaringan irigasi sebagai salah satu sarana untuk memanfaatkan sumber daya

air memiliki fungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang

lahan pertanian. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi tersebut dibutuhkan adanya

sistem pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif. Hal itu karena dapat memberikan

pengaruh pada kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian. Gambaran kondisi

pelayanan Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi oleh faktor usia

saluran dan kesinambungan operasi maupun pemeliharaan saluran. Memperhatikan

keterkaitan hubungan antara kondisi Jaringan Irigasi dengan tingkat produksi serta

Page 80: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -56

produktifitas lahan pertanian, maka dibutuhkan adanya kesinambungan penyusunan

rencana dan kegiatan yang tentu akan berdampak pada sisi kebutuhan pembiayaan.

Ditinjau dari kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Jombang. untuk saat ini resiko

tingkat kehilangan air dipandang masih sangat besar, baik ditingkat tersier, sekunder

dan primer. Besarnya tingkat kehilangan air tersebut dipengaruhi oleh panjang

saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan air tanah.

Dari data yang ada untuk panjang jaringan irigasi sekunder sepanjang 434.436

Km yang dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2017 sepanjang 238.977 atau

sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan jaringan

irigasi, baik melalui operasi dan pemeliharan maupun upaya rehabilitasi jaringan.

Keberadaan kondisi jaringan irigasi yang kurang optimal tersebut diakibatkan oleh

adanya daya rusak air, dimana banyak bangunan irigasi yang longsor akibat banjir

serta umur jaringan yang rata-rata diperlukan adanya pemeliharaan jaringan irigasi.

Dari kondisi yang ada tersebut tentunya akan mempengaruhi luas areal layanan,

dimana dari 45.289 Ha areal pertanian yang ada di Kabupaten Jombang. hanya dapat

melayani seluas 39.234 Ha atau sebesar 86,63%.

Tabel 2.28 Kondisi Jaringan Irigasi Primer di Kabupaten Jombang

No. Komponen Jaringan Irigasi Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Saluran Primer

Panjang Meter 62.898 62.898 62.898 62.898 62.898

Baik Meter 31.804 33.304 34.304 34.474 34.935

Sedang Meter 22.369 23.869 24.869 24.869 24.669

Jelek Meter 8.725 5.725 3.725 3.555 3.295

2 Bangunan

Jumlah Unit 84 84 84 84 84

Baik Unit 40 41 42 44 44

Sedang Unit 27 28 29 28 28

Jelek Unit 17 15 13 12 12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Tahun 2018

Page 81: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -57

Tabel 2.29 Kondisi Jaringan Irigasi Sekunder

No Komponen Jaringan

Irigasi Satuan

Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 1 Saluran Sekunder

Panjang Meter 434.436 434.436 434.436 434.436 434.436

Baik Meter 198.996 200.496 201.496 212.546 238.977

Sedang Meter 133.831 135.331 136.331 125.930 115.500

Jelek Meter 101.609 98.609 96.609 95.960 79.959 2 Bangunan

Jumlah Unit 63 63 63 63 63

Baik Unit 30 31 32 34 40

Sedang Unit 21 22 23 21 19

Jelek Unit 12 10 8 8 7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Tahun 2018

Tabel 2.30 Rasio Luas Areal Layanan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Ha 33.620 36.021 38.422 39.272 39.234

2 Luas irigasi kabupaten Ha 45.435 45.490 45.490 45.341 45.289

Rasio (1) / (2) % 74 79,18 84,46 86,61 86,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang,Tahun 2018

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan rumah tidak layak huni

Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan dan menyediakan

perumahan yang layak huni bagi masyarakat kurang mampu mulai dari tahun 2014-

2018 sejumlah 5.320 unit dari 8.670 unit rumah tidak layak huni yang ada di

Kabupaten Jombang. Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan

bersumber dari berbagai pendanaan mulai dari dana APBD baik berupa bantuan

keuangan kepada desa maupun program bantuan sosial serta melalui dari dana APBN

melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, sebagaimana tabel berikut

ini :

Page 82: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -58

Tabel 2.31 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi Tahun 2014-2018

No Uraian Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah rumah tidak layak layak huni yang dilakukan rehabilitasi

Unit 1035 839 597 1592 1257

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Rumah tangga pengguna air bersih

Sistem penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen prasarana kota.

dimana prasarana air bersih memegang peranan yang sangat penting bagi

pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, karena prasarana dapat memberikan

dampak terhadap peningkatan taraf hidup dan mutu kehidupan masyarakat serta pola

pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonomi masyarakat. Memperhatikan hal

tersebut untuk pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Jombang sampai

dengan tahun 2018 mencapai 13.597 KK dari 15.897 KK yang belum mendapatkan

sarana dan prasarana air bersih, sehingga masih terdapat 2.300 KK yang masih belum

mendapatkan sarpras air bersih, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.32 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2014-2018

No Uraian Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Jumlah rumah tangga pengguna air minum

Lokasi 5 17 23 33 14

KK 302 632 1237 4678 700

KK (Akumulatif) 6,350 6,982 8,219 12,897 13,597

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Dalam RPJMN 2015-2019,terdapat tiga output prioritas nasional di bidang

Cipta Karya untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan

berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum. penanganan kawasan kumuh, dan

pelayanan sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2015-

2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga

Page 83: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -59

yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan,

dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, data capaian atas kondisi sanitasi

layak di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2017 mencapai 82,4%. Capaian

kondisi sanitasi ini didasarkan pada kriteria layanan sanitasi yang layak, yaitu jamban

leher angsa, septik dan kedap. Perkembangan rasio sanitasi di kabupaten Jombang

sampai dengan akhir tahun 2018 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Perkembangan Pembangunan sanitasi Tahun 2014-2018

No Uraian Satuan Tahun

Total 2014 2015 2016 2017 2018

1 Pembangunan MCK Komunal

Unit 61 6 38 7 4 116

2 Pembangunan MCK Individual

Unit - - - 3.045 2.145 5.190

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman

milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah

pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah. Berdasarkan dari data

yang ada pada tahun 2017, bahwa rasio keberadaan tempat pemakaman baru

mencapai 26,9%. Untuk dapat memenuhi rasio tempat pemakaman agar sebanding

dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kedepannya Pemerintah Daerah perlu

menyelenggarakan penyediaan tempat pemakaman umum tersebut dengan

menambah luasan, khususnya yang milik pemerintah daerah, untuk per tahunnya

sekitar 1 (satu) ha sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Hal itu dilakukan dalam

rangka mempersiapkan kecukupan daya tampung makam dengan memperhatikan

pertambahan jumlah penduduk, khususnya diwilayah perkotaan. Berikut adalah tabel

data pemakamam yang ada di Kabupaten Jombang yang berada dibawah

pengawasan, pengurusan dan pengelolaan dari Dinas Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Jombang.

Page 84: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -60

Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

No Uraian Tahun 2017

Jumlah (lokasi)

Luas (M2)

DayaTampung (orang)

1 Tempat Pemakaman Milik Pemda 1 9.000 450

2 Tempat Pemakaman Milik Yayasan 8 - -

3 Tempat Pemakaman Milik Desa 918 367.200 183.600

Jumlah (1+2+3) 927 376.200 184.050

Jumlah penduduk 1.393.813

Rasio TPU per satuan penduduk 26,9%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Tahun 2018

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Sampai dengan tahun 2017. jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan

bangunan (IMB) selalu ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2013,

jumlah bangunan yang ber-IMB adalah 222.018 unit atau 60,74% dari seluruh jumlah

bangunan. Perkembangan rasio bangunan ber-IMB pada kurun waktu 2013 sampai

dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.35 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No.

Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah bangunan ber-IMB

Bh 222.018 222.948 255.948 256.444 257.401

2 Jumlah bangunan Bh 365.514 369.915 402.035 402.035 402.035

Rasio (1)/(2) % 60,74 60,27 63,66 63,78 64,02

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Jombang sampai dengan awal tahun

2017 sebanyak 119 orang, yang tersebar di kabupaten serta 21 kecamatan di seluruh

wilayah Kabupaten Jombang. Dengan jumlah penduduk akhir tahun 2017 yang

Page 85: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -61

mencapai 1.370.225 orang, maka rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000

penduduk adalah sebesar 1:11.

Jumlah tenaga linmas

Sampai dengan awal tahun 2017 telah tersedia tenaga perlindungan

masyarakat (Linmas) sebanyak 17.442 orang yang tersebar pada 21 kecamatan di

seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.964 orang di

antaranya telah mendapatkan pelatihan khusus menangani masalah-masalah

Kamtibmas.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Sarana untuk pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten

Jombang masih sangat minim. Untuk melayani 306 desa/kelurahan di 21 kecamatan

hanya tersedia 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil suplai air (truk tangki).

Dengan sarana yang ada di kabupaten tersebut serta jangkauan wilayahnya yang

cukup luas, maka pelayanan penanganan kebakaran di wilayah pinggiran akan

membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu direncanakan adanya

tambahan posko pemadam kebakaran yang dilengkapi mobil pemadam untuk

menjangkau seluruh wilayah kabupaten.

Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah

standar waktu yang diperlukan pemadam kebakaran untuk sampai pada lokasi

kebakaran setelah adanya laporan kejadian. Tingkat waktu tanggap yang ditetapkan

adalah 15 menit. Namun dengan kendala terbatasnya sarana yang ada, maka tingkat

waktu tanggap tersebut akan sulit dicapai bila kebakaran terjadi di wilayak pinggiran.

Oleh karena itu, perlu disusun studi kelayakan untuk penambahan posko serta mobil

pemadam dalam menjangkau semua wilayah sesuai dengan tingkat waktu tanggap

yang ditetapkan.

6) Urusan Sosial

Sarana sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

merupakan prasarana yang turut berperan dalam penanganan PMKS. Jumlah sarana

sosial tersebut sepanjang tahun 2014-2017 sebanyak 55 lembaga.

Page 86: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -62

Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Jombang sepanjang tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan sebanyak 18.440 jiwa,

dari sebanyak 149.600 jiwa pada tahun 2013 menjadi sebanyak 131.160 jiwa,atau

rata-rata turun sebanyak 4.610 jiwa per tahun Sebagaimana disajikan dalam tabel

berikut ini:

Sumber: BPS Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan

yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam

kegiatan sehari-hari. TPAK didefinisikan sebagai persentase jumlah angkatan kerja

terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja sendiri merupakan penduduk yang sudah

149,600

137,500

133,500 133,200 131,160

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin

Page 87: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -63

memasuki usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, belum

bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk dikatakan sudah memasuki usia kerja

apabila sudah berumur 15 tahun lebih. Suatu daerah apabila memiliki nilai TPAK yang

semakin tinggi maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia di daerah

tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa.

TPAK di Kabupaten Jombang terlihat mengalami peningkatan terus-menerus pada

kurun waktu 2013—2015 dan 2017. Dari data ini dapat diartikan bahwa Kabupaten

Jombang memiliki jumlah pasokan tenaga kerja yang makin banyak dari-tahun ke tahun.

Pada tahun 2014 pasokan tenaga kerja tumbuh hanya sebesar 0,9 persen. Kemudian pada

2015 TPAK meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai

angka 6,1 persen dan kembali melambat pada 2017. Berdasarkan data di atas, angka

TPAK tahun 2017 sebesar 69,739 persen, yang berarti bahwa pada tiap 100 orang

penduduk usia 15 tahun ke atas, kurang lebih 69 orang di antaranya adalah termasuk

dalam golongan angkatan kerja. Jumlah pasokan tenaga kerja yang besar membawa

konsekuensi harus tersedianya lapangan usaha yang cukup untuk menyerap tenaga kerja,

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2013-2016

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017

Penduduk Usia Kerja 925.391 932.028 941.171 950.799 965.032

Angkatan Kerja 593.902 604.172 647.442 658.381

674.

153

> Bekerja 560.677 577.679 607.856 619.005

630.

238

> Pengangguran 33.225 26.493 39.586 39.376

34.1

51

Tingkat Pengangguran Terbuka 5.59 4.39 6.11 5.98 5,14

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

64.18 64.82 68.79 69.25 64,2

2

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang, Tahun 2017, Data diolah

Page 88: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -64

Jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang pada

tahun 2013 sebanyak 10.590 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 4.240 orang,

sehingga terjadi penurunan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 5.648 orang.

Perbandingan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2013

sebanyak 2.583 orang dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2.684

orang atau mengalami peningkatan sebanyak 101 orang atau 3,77%. Kenaikan

tersebut disebabkan karena syarat-syarat pencari kerja yang mengikuti bursa

lowongan kerja banyak yang memenuhi persyaratan, oleh karena itu, meskipun

jumlah lowongan yang terdaftar pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup

signifikan dibandingkan tahun 2014 tetapi jumlah pemenuhan lowongan mengalami

peningkatan. Perkembangan jumlah lowongan terdaftar, pencari kerja dan

pemenuhan lowongan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami

perkembangan yang fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan. Namun, jika

dilihat dari indikator kinerja program berupa Persentase pencari kerja yang

ditempatkan antar negara dengan realisasi sebesar 174,4% dari target 80% dan

mengalami kenaikan sebesar 94,4%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016

sebesar 80% kenaikan tinggi ini dikarenakan telah terjalinnya kerjasama yang baik

antara Dinas Tenaga Kerja dengan Forum Bursa Kerja Khusus tingkat SMK dan

Perguruan Tinggi. Hal ini berdampak pada keberhasilan link and match antara

angkatan kerja yang tersedia dengan penyedia lapangan kerja.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah

Gambar 2.19 Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Terdaftar dan Pemenuhan Lowongan

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2013 2014 2015 2016 2017

10,590

4,240 3,473

5,015

14,671

6,369

2,756 2,096 1,861

2,978 2,583 2,648 1,638 1,451 1,170

Pencari Kerja Lowongan Terdaftar Pemenuhan Lowongan

Page 89: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -65

Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara banyaknya pencari

kerja dengan jumlah angkatan kerja. Beberapa faktor penentu Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) menurut BPS adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan Angkatan

Kerja Baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa penganguran tahun lalu serta Kelompok

Bukan Angkatan Kerja karena faktor ekonomi masuk ke dunia kerja.

TPT Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan

yang fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 5,05%, turun menjadi 4,73% pada tahun

2014. Kemudian meningkat signifikan menjadi sebesar 6,11% pada 2015 dan menurun

kembali sebesar 5,98% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena melemahnya

ekonomi global sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK, disamping itu

banyak perusahaan baru yang melakukan efisiensi tenaga kerja. sehingga terjadi

penurunan jumlah lowongan kerja.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Tahun 2017, Data diolah

Gambar 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2016

Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur

0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut

dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64

tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin

tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai

hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Perkembangan

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015 2016

6.69

5.054.73

6.11 5.98

Page 90: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -66

rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.37 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No.

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Penduduk Usia < 15 tahun (jiwa) 24,69 25,65 22,15 21,64 21,37

2 Penduduk usia > 64 tahun (jiwa) 7,13 7,31 7,52 7,78 8,20

3 Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) (jiwa)

31,82 32,96 29,67 29,42 29,57

4 Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa)

68,18 67,04 70,35 70,58 70,43

Rasio ketergantungan total (%) 46,67 49,17 42,19 41,68 41,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018, Data diolah

Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2014

sebesar 49,17%. Hal ini menunjukkan kenaikan beban yang harus ditanggung oleh

10.000 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami kenaikan dibanding dengan

tahun 2013 yang sebesar 46,67%, artinya beban yang ditanggung oleh penduduk usia

produktif lebih berat dibanding pada tahun 2013. Namun, trend perkembangan rasio

ketergantungan penduduk mulai dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami

penurunan, dimana mulai dari tahun 2015 – 2017 rasio ketergantungan penduduk

sebesar 42, 19% tahun 2015 dan menurun pada tahun 2017 sebesar 41,98%, yang

artinya beban beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif mengalami

penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 49,17%.

Rasio daya serap tenaga kerja

Salah satu peran industri dalam mensejahterakan masyarakat Jombang adalah

pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. yang selanjutnya akan

mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas

Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasibahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di

perusahaan PMA/PMDN/swasta pada tahun 2013 adalah 30.458 pekerja pada 818

perusahaan PMA/PMDN/swasta. Dari data tersebut, maka rasio daya serap tenaga

kerja tahun 2013 adalah sebesar 36,61. Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2013

Page 91: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -67

tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rasio daya serap tenaga

kerja tahun 2012 sebesar 37,57. Dengan melihat rasio tersebut, maka dapat diartikan

bahwa rata-rata perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang mampu menyerap 37

orang tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari penduduk lokal dan hanya 35

orang yang berkewarganegaraan asing atau 0,11% dari seluruh tenaga kerja.

Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jombang tahun 2012-2015

sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN

30.458 62.673 74.884

2. Jumlah PMA / PMDN 832 807 829

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (1)/(2)

36,61 77,66 90,33

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Tahun 2016

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk

mewujudkan hak-hak perempuan dan hak–hak anak sesuai dengan yang

diamanatkan oleh undang-undang. Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang

memprihatinkan, dari sebanyak 102 kasus pada tahun 2013 meningkat drastis

menjadi sebanyak 154 kasus pada tahun 2017.

Tabel 2.39 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

102 92 166 107 154

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2018

Page 92: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -68

3) Urusan Pangan

Ketersediaan pangan utama

Pangan utama masyarakat di Kabupaten Jombang masih banyak tergantung

pada beras. Perkembangan ketersediaan pangan selama tahun 2014-2018

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Jombang

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

1. Ketersediaan pangan utama (Kg)

248.606.830 275.765.000 263.821.479 252.588.528 313.794.174

2. Jumlah penduduk 1.371.497 1.240.985 1.247.303 1.253.078 1.258.618

Rasio (1) / (2) 181 222 211,5 201,6 249,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2018, Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, ketersediaan pangan tahun 2018 sebesar

313.794.174 kg atau mengalami peningkatan 65.187.344 kg atau meningkat rata-rata

sebesar 6,64% per tahun dari tahun 2014 sebesar 248.606.830. Hal ini disebabkan

adanya peningkatan produksi padi.

Perkembangan capaian ketersediaan energi dan protein selama tahun 2014-

2018 telah melampaui angka kecukupan energi dan protein yang ditetapkan standar

pelayanan minimal ketahanan pangan, yaitu angka kecukupan energi sebesar 2.400

kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya Nasional Pangan

dan Gizi Tahun 2004). Namun tingkat konsumsi protein sampai dengan tahun 2018

sebesar 55,2 gr/kapita/hr baru tercapai 96,84% dari SPM Angka Kecukupan Protein.

Perkembangan ketersediaan dan angka kecukupan protein (AKP) di Kabupaten

Jombang tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Page 93: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -69

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.21

Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein

Tahun 2014-2018

Sebagaimana data tersebut di atas bahwa pemenuhan kecukupan protein

lima tahun terakhir masih kurang dari standar pelayanan minimal ketahanan

pangan yang sebesar 57 gram/kapita/hari, walaupun jika dilihat dari ketersediaan

protein sudah jauh melampaui Standar Pelayanan Minimal Angka Kecukupan

Protein (SPM AKP). Hal ini antara lain disebabkan mahalnya harga bahan pangan

asal ternak, khususnya daging, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar

penduduk dan kecukupan protein lebih banyak dari protein nabati. Kekurangan

protein, khususnya protein hewani, lebih banyak terdapat pada masyarakat sosial

ekonomi rendah.

Perkembangan ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Energi (AKE)

selama lima tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:

110

102.58 100106.67

104

47 50 50.252.5 55.2

57

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

Ketersediaan Protein

AKP

SPM AKP

Page 94: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -70

Gambar 2.22 Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi Tahun

2014-2018

Ketersediaan energi di Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir

sudah jauh melampaui SPM AKE sebesar 2.200 kalori/kapita/hari namun untuk angka

kecukupan energi (AKE) masyarakat masih tercapai 85% dari SPM. Ke depan perlu

lebih digiatkan lagi aplikasi program diversifikasi pangan dan pola pangan yang

bergizi, beragam, seimbang dan aman;

Distribusi dan akses pangan

Untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah agar

perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu,

beragam, bergizi dan terjangkau maka perlu menjaga agar distribusi pangan berjalan

lancar. Realisasi Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

selama kurun waktu tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar 90 % sesuai Standar

Pelayanan Minimal.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Daerah

Guna mewujudkan penganekaragaman pangan yang beragam, bergisi,

seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan lokal, maka pada tahun 2010 telah

ditetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang berupa Peraturan Bupati

Jombang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman

4,100 4,117

4,036 4,073.8 4,105

1,772.7 1,815 1,819 1,848.8

1,870

2,200

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2014 2015 2016 2017 2018

Ketersediaan Energi

AKE

SPM AKE

Page 95: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -71

Konsumsi Pangan yang bertujuan untuk mengakselerasi ketahanan pangan daerah

melalui diversifikasi pangan.

Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten Jombang

yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2013-2017

menunjukan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun baru

tercapai 96,89% dari target SPM sebesar 90%. Skor PPH sempat mengalami

penurunan pada tahun 2014 dimana pada tahun 2013 sebesar 80% mengalami

penurunan sebesar 0,05% menjadi sebesar 79,5% pada tahun 2014. Dari trend skor

pola pangan harapan tersebut mengindikasikan bahwa mutu dan keragaman pangan

serta keseimbangan gizi sudah cukup baik. Namun ada beberapa kelompok pangan

yang belum mencapai target skor maksimal, yaitu kelompok pangan umbi-umbian,

pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur.

Selanjutnya upaya diversifikasi pangan non beras harus lebih diintensifkan dan

terintegrasi dengan program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan

Harapan (PPH) selama tahun 2013-2018 sebagaimana grafik berikut:

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.23 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2013-2018

Selain terpenuhinya kebutuhan pangan juga harus menjaga pangan tetap

aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,

dan budaya masyarakat. Terkait keamanan pangan yang masih banyak terjadi di

Kabupaten Jombang adalah masih adanya penggunaan bahan berbahaya bagi

kesehatan yang digunakan pada makanan, khususnya makanan jajanan, sedangkan

untuk Pangan segar yang ada di pasar wilayah kab. Jombang dapat dikatakan masih

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PPH 80 79.5 85.2 85.9 86.8 87.2

SPM PPH 90 90 90 90 90 90

74767880828486889092

%

SPM PPH =

Page 96: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -72

dalam kondisi aman untuk dikonsumsi walaupun ada cemaran pestisida tapi masih

dalam ambang batas aman dikonsumsi. Kasus keamanan pangan yang sudah berhasil

ditangani sampai dengan tahun 2018 sebesar 90%.

Penanganan Kerawanan Pangan

Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi ketidakcukupan

pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan

masyarakat. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang

ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan

memperburuk konsumsi energi dan protein. Sasaran penanganan kerawanan pangan

dengan indikator menurunnya luasan daerah rawan pangan. Sampai dengan akhir

tahun 2017, di Kabupaten Jombang tidak terdapat daerah rawan pangan.

4) Urusan Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat

Sertifikat merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah atau

lahan. Tak hanya memastikan status hukum atas hak kepemilikan atau penguasaan

atas tanah/lahan, sertifikat juga memiliki fungsi lain, yaitu menjadi syarat dalam

perizinan mendirikan bangunan di atas tanah yang dimiliki.

Ada beberapa macam sertifikat hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yakni sertifikat hak milik

(SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Dalam perkembangannya, atas

kebutuhan perumahan di perkotaan yang memerlukan bangunan perumahan dalam

bentuk vertikal, terdapat jenis sertifikat baru, yakni sertifikat hak atas satuan rumah

susun (SHSRS). Perkembangan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Jombang pada

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.41 Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Luas Tanah Bersetifikat

m² 442.893.785 341.238.260 3.456.948,5 3.603.719,5 3.507.677,5

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Page 97: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -73

Untuk tahun 2017, luas lahan bersertifikat telah mencapai 3.507.677,5 m2 dari

luas daratan yang ada di Kabupaten Jombang. Prosentase luas lahan bersertifikat di

Kabupaten Jombang menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi

kepemilikan lahan.

Penyelesaian izin lokasi

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang

bahwa izin lokasi yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir berkisar antara 50,90%

sampai dengan 98,60%. Beberapa ijin yang tidak keluar sebagian karena alasan

administrasi yang belum dilengkapi oleh pemohon dan sebagian karena

ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. Perkembangan penyelesaian izin lokasi di

Kabupaten Jombang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel

berikut:

Tabel 2.42 Jumlah Penyelesaian Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang

di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang Bh 56 90 168 211 149

2 Permohonan Izin Lokasi/Pemanfaatan Ruang

Bh 110 148 183 214 175

Rasio (1) / (2) % 50,90 60,81 91,80 98,60 85,14

Sumber: Dins Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang, Tahun 2018

5) Urusan Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sangat diperlukan guna mencegah

terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan

yang diawasi. Perkembangan pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL pada

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji pada tabel berikut:

Page 98: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -74

Tabel 2.43 Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi

Buah 5 5 5 5 5

2 Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

Buah 5 5 5 5 5

Rasio (1) / (2) % 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Pencemaran status mutu air

Salah satu indikator kualitas mutu lingkungan adalah status mutu air.

Ketersediaan air yang memenuhi kualitas mutu akan turut mendukung tercapainya

standar kualitas lingkungan permukiman. Untuk itu, pemantauan terhadap sumber-

sumber pencemar kualitas lingkungan harus secara periodik dan berkelanjutan

dilaksanakan. Perkembangan pemantauan status mutu air di Kabupaten Jombang

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.44

Jumlah Pemantauan Status Mutu Air di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya

Lokasi 58 58 58 58 58

2 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air

Lokasi 180 180 180 180 180

Rasio (1) / (2) % 32 32 32 32 32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Penegakan hukum lingkungan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelestarian lingkungan hidup, maka

upaya-upaya dalam menindaklanjuti pelanggaran lingkungan secara konsisten dan

berkesinambungan dilaksanakan. Langkah penindakan pelanggaran dilaksanakan

dengan memperhatikan tahapan dan ketentuan perundang-undangan. Jumlah kasus

lingkungan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

sebanyak 77 kasus, atau rata-rata terdapat 15,4 kasus setiap tahunnya. Dari

Page 99: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -75

keseluruhan kasus yang ada, seluruhnya dapat ditangani melalui OPD terkait.

Perkembangan kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan pada tahun 2013

sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.45

Jumlah Kasus Lingkungan di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

Kasus 3 19 - 18 37

2 Jumlah kasus lingkungan yang ada

Kasus 3 19 - 18 37

Rasio (1) / (2) % 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Jumlah sampah yang terangkut ke TPA

Kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Jombang dilakukan pada 5

(lima) area pelayanan, yaitu:

o Meliputi 15 Desa dan Kelurahan di wilayah perkotaan Jombang dengan areal

pelayanan seluas ± 2.567 Ha;

o Meliputi 4 Desa di wilayah perkotaan Ploso. dengan area seluas ± 66 Ha;

o Meliputi 3 Desa di wilayah perkotaan Ngoro. dengan area seluas ± 740,6 Ha;

o Meliputi 2 Desa di wilayah perkotaan Perak. dengan area seluas ± 394,8 Ha;

o Meliputi 8 Desa di wilayah perkotaan Mojoagung dengan area seluas ± 1.538,9 Ha.

Terhadap 5 wilayah pelayanan tersebut, jumlah sampah yang terangkut ke

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami peningkatan menjadi 11 ton/hari pada

tahun 2014, menjadi 13 ton/hari pada tahun 2015, tahun 2016 menjadi 14 ton/hari,

tahun 2017 sebesar 16 ton/hari dan menjadi 18 ton/hari pada tahun 2018.

Perkembangan jumlah sampah yang terangkut dalam tahun 2014-2018 pada lima area

pelayanan tersebut sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Page 100: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.24

Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA Tahun 2014-2018

Ruang terbuka hijau

Wilayah perkotaan di Kabupaten Jombang memiliki fungsi sebagai pusat

kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik dan pendidikan, serta penyedia

fasilitas pelayanan bagi masyarakat,sehingga mengalami perkembangan yang lebih

dinamis akibat adanya perkembangan jumlah penduduk, perubahan sosial ekonomi,

dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Dinamika dari pertambahan jumlah

penduduk mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang

cepat di wilayah perkotaan. Kebutuhan akan ruang semakin meningkat, khususnya

permintaan untuk permukiman dan lahan terbangun. Kondisi ini berdampak pada

semakin merosotnya kualitas lingkungan, karena lahan yang dulunya masih berupa

lahan terbuka hijau telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan

permukiman baru.

Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabuten Jombang berkomitmen

untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman maupun jalur hijau pada

kanan dan kiri jalan. Saat ini di kawasan perkotaan Jombang mulai dari tahun 2014-

2017 seluas 7,86 Ha. Area RTH ini meliputi taman kota, taman rekreasi, hutan kota,

lapangan olahraga, serta jalur hijau dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

pada tahun 2017 sebesar 73,57%.

11

1314

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014 2015 2016 2017 2018

Page 101: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -77

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasangan berakte nikah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan untuk penduduk muslim

(beragama islam) dicatat di Kementerian Agama sedangkan perkawinan untuk

penduduk non muslim (selain agama islam) dicatat di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Selama tahun 2013-2017 tercatat perkawinan di Kabupaten Jombang

berfluktuatif. Pada tahun tahun 2013 tercatat sebanyak 100 akte nikah sedangkan

pada tahun 2014 tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 85

akte nikah. Pada tahun 2015 meningkat sejumlah 94 akte kawin dan pada tahun 2016

mengalami penurunan menjadi sejumlah 91 dan meningkat cukup signifikan pada

tahun 2017 sejumlah 109 akte nikah.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.25

Perkembangan Jumlah Penerbitan Akte Nikah Tahun 2013-2017

Kepemilikan KTP

Kesadaran masyarakat kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib

administrasi kependudukan tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya

100

85

9491

109

80

85

90

95

100

105

110

115

2013 2014 2015 2016 2017

Page 102: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -78

jumlah warga yang memiliki KTP dibanding jumlah warga yang belum memiliki KTP.

Jumlah warga yang telah memiliki KTP sebesar 87,10% pada tahun 2013 dan trend

perkembangan persentase kepemilikian KTP setiap tahunnya cenderung mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2016 jumlah kepemilikan KTP masyarakat jombang

mencapai 94,37% yang artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan

KTP sudah sangat baik, meskipun pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan

sebesar 93,20%. Perkembangan prosentase kepemilikan KTP di Kabupaten Jombang

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji pada gambar berikut:

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.26

Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk

Kesadaran masyarakat Kabupaten Jombang terhadap pentingnya tertib

administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan akta kelahiran tergolong cukup

menggembirakan. Cakupan penduduk yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2015

sebesar 79% meningkat menjadi sebesar 98,61% pada tahun 2017.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PKK aktif

Perkembangan jumlah PKK aktif selama 5 tahun terakhir tidak mengalami

perubahan, yakni dari 327 PKK yang ada semuanya aktif melakukan aktivitas dalam

rangka melaksanakan program kerjanya. Terutama dalam melakukan pembinaan

terhadap kelompok-kelompok binaannya.

Posyandu aktif

Posyandu yang merupakan wadah peran serta masyarakat untuk

menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Jumlah Posyandu di

87.1

91.0991.9

94.37

93.2

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

2013 2014 2015 2016 2017

Page 103: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -79

Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.526 Posyandu yang

semuanya aktif melakukan aktivitas pelayanan kesahatan dasar kepada masyarakat,

seperti pelayanan Ibu, Balita dan juga termasuk posyandu lansia.

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Jombang selama 4 (empat)

tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun fluktuatif, angkanya masih selalu di

bawah angka nasional dan masih di bawah 1%. Capaian LPP Kabupaten Jombang

tahun 2014-2017 sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2.27 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang

Tahun 2014-2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka LPP mengalami fluktuasi selama 4

(empat) tahun terakhir. Tahun 2015 capaianya sebesar 0,48, mengalami penurunan

jika dibandingkan tahun 2014 yang tercapai sebesar 0,52 atau mengalami penurunan

sebesar 7,69%. Kemudian pada tahun 2016 capaian LPP mengalami kenaikan menjadi

sebesar 0,64 dibandingkan tahun 2015 atau terjadi kenaikan sebesar 33,33%.

Terakggggjjjjmhir pada tahun 2017 capaian LPP sebesar 0,489 atau mengalami

penurunan dibandingkan capaian 2016 sebesar 0,24%.

Capaian LPP selama 4 (empat) tahun terakhir secara umum masih dalam batas

yang normal dan tidak melebihi 1%. Capaian tersebut juga masih di bawah capaian

0.520.48

0.64

0.489

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017

Page 104: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -80

nasional yang pada tahun 2017 sebesar 1,43 dan Provinsi Jawa Timur dengan laju

pertumbuhan penduduk 0,76%.

Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per

1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB

(akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Selama kurun waktu

2013 sampai dengan tahun 2017, rasio peserta KB terhadap pasangan usia subur

(PUS) cenderung naik turun, yaitu sebesar 80 % pada 2013 menjadi 80,50% pada

2014. Pada tahun 2015 rasionya sedikit mengalami kenaikan menjadi 81,70 % pada

tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 menjadi 79.77%, serta mengalami

kenaikan yang cukup signifikan menjadi 82,13% pada tahun 2017.

Sumber: DPPKB Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.28 Rasio Akseptor KB Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

9) Urusan Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang tercatat oleh Dinas

Perhubungan pada tahun 2017 mencapai 302.201 orang. Jumlah penumpang ini

meliputi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

angkutan lokal (angkutan perdesaan) serta Mobil Penumpang Umum (MPU)

antarkota. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2013

sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

80

80.50

81.70

79.77

82.13

2013 2014 2015 2016 2017

Page 105: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -81

Tabel 2.46 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Terminal Kepuhsari-Jombang

Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

orang 5.024.887 4.235.105 3.874.208 864.742 302.201

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Dari tabel tersebut terlihat adanya penurunan jumlah penumpang yang

datang/berangkat dari Terminal Kepuhsari pada tahun 2013 sampai dengan tahun

2017. Hal tersebut antara lain didorong oleh:

o Banyaknya kendaraan/angkutan yang menaikkan penumpang di luar terminal;

o Menurunnya jumlah penumpang terutama angkutan perdesaan akibat semakin

banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi.

Ijin trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan mobil

penumpang umum pada jaringan trayek. Jenis jaringan trayek terdiri:

1. Jaringan trayek lintas batas negara;

2. Jaringan trayek antarkota antarprovinsi;

3. Jaringan trayek antarkota dalam provinsi;

4. Jaringan trayek perkotaan; dan

5. Jaringan trayek perdesaan.

Jaringan trayek yang ada di Kabupaten Jombang adalah jaringan trayek

perdesaan. Pada tahun 2017 terdapat 23 izin trayek, yaitu izin trayek angkutan

perdesaan. Jumlah ini bila dibandingkan dengan tahun sebelunya tidak mengalami

perubahan. Perkembangan penerbitan izin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten

Jombang ada tahun 2013-2017 tersaji pada tabel berikut.

Page 106: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -82

Tabel 2.47 Jumlah Izin Trayek Perdesaan di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan unit 184 25 25 23 23

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang

diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di

jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi

mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, serta kereta gandengan. Pada

tahun 2017 jumlah uji kir angkutan umum tercatat terealisasi 7.814 unit kendaraan.

Tabel 2.48 Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah kendaraan wajib uji Unit 8.403 8.691 8.542 9.894 7.814

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Jumlah terminal bis

Jumlah terminal bis selama 5 (lima) tahun terakhir belum ada penambahan,

yaitu sebesar 4 (empat) unit. Dari 4 terminal yang ada, 1 terminal memiliki kualifikasi

tipe B, yaitu Terminal Kepuhsari. Terminal lainnya yang ada di Kabupaten Jombang

adalah Terminal Mojoagung. Terminal Ploso dan Terminal Ngoro. Jumlah terminal di

Kabupaten Jombang dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya berkurang satu,

yaitu Terminal Tapen. Hal tersebut dikarenakan menurunnya pengguna angkutan

umum yang diikuti dengan berkurangnya jumlah angkutan umum

Perkembangan jumlah jumlah terminal bis pada tahun 2013 sampai dengan

tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Page 107: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -83

Tabel 2.49 Jumlah Terminal Bis di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah terminal bis buah 4 4 4 4 4

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Angkutan darat

Jumlah arus penumpang angkutan darat berupa mobil penumpang umum

(MPU) yang tercatat oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun terakhir terus

mengalami penurunan. Hal tersebut berkorelasi terhadap jumlah angkutan darat yang

selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Pada tahun

2017 jumlahnya menurun dari 285 menjadi 240 unit.

Tabel 2.50

Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah angkutan darat (MPU)

unit 405 405 398 285 240

2 Jumlah penumpang angkutan darat (AKAP & AKDP)

orang 5.024.887 5.651.656 5.024.887 4.235.105 3.874.208

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Kepemilikan KIR angkutan umum

Prosentase jumlah angkutan umum dengan angkutan umum yang tidak

memiliki KIR yang tercatat oleh Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2017 adalah

sebesar 0,20%. yakni dari 240 angkutan umum terdapat 50 angkutan yang tidak

memiliki KIR. Perkembangan jumlah kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten

Jombang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Page 108: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -84

Tabel 2.51 Jumlah Kendaran yang Mati Uji KIR di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah kendaraan yang mati uji

unit 28 17 22 31 50

2 Jumlah angkutan umum unit 381 292 318 285 240

Rasio (1)/(2) % 8,7 5,8 6,9 10,9 13,9

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Tahun 2018

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jangka waktu proses pengujian angkutan umum yang tercatat oleh Dinas

Perhubungan, yakni rata-rata proses pengujian angkutan umum pada tahun 2017

adalah selama 45 menit. Perkembangan durasi waktu pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR) pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.52

Jangka Waktu Proses KIR di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No.

Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jangka waktu proses pengujian angkutan umum

menit 45 45 45 45 45

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum di Kabupaten Jombang sejak tahun

2013 sampai dengan tahun 2017 belum pernah mengalami kenaikan, yaitu sebesar

Rp. 45.000 untuk angkutan umum berupa truk, bus, mikrobus, kereta gandengan dan

kereta tempel, serta sebesar Rp. 35.000 untuk angkutan umum berupa MPU, pick up

dan mikrolet. Daftar tarif pengujian kelayakan angkutan umum tersaji dalam tabel

berikut:

Page 109: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -85

Tabel 2.53 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No.

Uraian Tahun

2013 (Rp.)

2014 (Rp.)

2015 (Rp.)

2016 (Rp.)

2017 (Rp.)

1 Truck 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

2 Bus 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

3 Micro Bus 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

4 Kereta Gandeng 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

5 Kereta Tempel 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

6 Pick Up 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

7 Mikrolet/MPU 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Pemasangan rambu jalan

Rambu jalan yang merupakan salah satu bagian dari sarana jalan mempunyai

peran cukup penting dalam mendukung terwujudnya ketertiban berlalu lintas. Makna

pemasangan rambu-rambu adalah angka ideal dari rambu-rambu jalan yang harus

terpasang. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan maupun kualitas dan

panjang jalan. Maka kebutuhan pemasangan rambu-rambu juga semakin meningkat.

Perkembangan pemasangan rambu-rambu pada tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.54 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No. Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah pemasangan rambu-rambu unit 288 160 160 90 126

2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia

Unit 311 160 160 160 150

Rasio (1) (2) % 93 100 100 56 84

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio pemasangan rambu-rambu

pada jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten terus mengalami peningkatan.

Page 110: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -86

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat, khususnya

kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, maka membutuhkan adanya peningkatan

prasarana jalan yang cukup tinggi. Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan

dengan pertumbuhan panjang jalan akan mengakibatkan kendala dalam kelancaran

maupun kenyamanan berlalu lintas. Perkembangan panjang jalan dan jumlah

kendaraan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.55 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

No Uraian Satuan Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Panjang jalan m² 570.897 570.897 570.897 570.897 570.897

2 Jumlah kendaraan

unit 367.805 376.879 379.312 391.803 403.032

Rasio (1) / (2) % 1,55 1,51 1,50 1,45 1,41

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten

Jombang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan.

Hal ini terjadi karena terus bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi

dengan peningkatan panjang jalan.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi, baik

telepon gengam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya

jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah

operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa

operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di wilayah

pemerintah daerah.

Di Kabupaten Jombang, jumlah jaringan telepon genggam dan telepon

stasioner dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana

tabel berikut ini:

Page 111: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -87

Tabel 2.56 Jaringan Komunikasi Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah jaringan telepon genggam 248 257 260 263 265

2 Jumlah jaringan telepon stasioner 1 1 1 1 1

3 Total jaringan komunikasi 249 258 261 264 266

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Kabupaten Jombang tidak bisa

diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan banyaknya warnet yang dibangun dan

beroperasi tanpa ada ijin resmi dari instansi atau SKPD terkait, baik Dinas

Perhubungan dan Komunikasi maupun Badan Pelayanan Perizinan. Kondisi inilah

yang membuat tidak bisa terpantaunya berapa jumlah wartel/warnet di Kabupaten

Jombang.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan

bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan

berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi). dan bentuk karangan yang lain.

Tabel 2.57

Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

4 4 4 4 4

2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal

12 12 12 12 12

3 Total jenis surat kabar (1+2) 16 16 16 16 16

Sumber: Dinas Komunikasi & Informasi Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Selama kurun waktu 2013-2017 surat kabar nasional maupun lokal di

Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Semakin banyak jumlah jenis surat

kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar

ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak di Kabupaten

Page 112: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -88

Jombang sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan

daerah.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Dengan semakin bertambahnya jumlah penyiaran radio/TV di daerah, maka

menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa

berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah. Untuk TV lokal mulai dari tahun 2014- tahun 2017 ini baru

berdiri 1 stasiun TV, sedangkan untuk radio sampai dengan tahun 2017 jumlahnya ada

sekitar 15 radio lokal, yaitu : RKPD/Suara Jombang AM, Suara Jombang FM, Suara

Pendidikan FM, Gita FM, Citra FM, Fajar FM, Kartika FM, NK FM, Atasan FM, Kharisma

FM, Dewa FM, Paradis FM, Suara Tunggorono FM, Diponegoro FM, dan Master FM.

Website milik pemerintah daerah

Dengan penerapan teknologi informasi, khususnya internet, membuat proses

penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah, serta

tanpa batasan jarak dan waktu. Internet diterapkan kedalam berbagai bidang

kehidupan manusia, termasuk bidang pemerintahan. Wujud nyata dari pengaplikasian

e-Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat

untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efesien.

Salah satu cara dalam mengukur popularitas situs web pemerintah daerah, yaitu

dengan menggunakan perangkat yang dapat memperingkat popularitas situs web

pemerintah daerah dengan menggunakan parameter evaluasi efektifitas (popularitas

link dan peringkat traffic), kecepatan (waktu loading), isi situs web dan kesiapan

menuju e-government terhadap masing-masing pemerintah daerah. Saat ini di

Kabupaten Jombang terdapat 1 (satu) website utama pemerintah daerah, yaitu

www.jombangkab.go.id dengan 132 titik koneksi. Dalam website tersebut terdapat

berbagai macam informasi yang berkaitan dengan masyarakat jombang pada

umumnya dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada khususnya.

Sedangkan aplikasi online Pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan

dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- SIPPD → Bappeda

- SIMDA Keu → BPKAD

Page 113: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -89

- SIPEM → Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

- SIMPEG → BKD

- SIAK → Dispendukcapil

- LPSE → LKDP

- SISKEUDES → DPMD

- SIMDA BMD → BPKAD

- SIMYANIZ → Dinas Pen. Modal & PTSP

Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Untuk keberadaan masyarakat yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten

Jombang tidak bisa terpantau oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan

dan Komunikasi, dikarenakan HP/telp dijual oleh toko-toko HP tanpa adanya

peraturan yang mengikat untuk melapor ke instansi atau SPKD tersebut, sehingga

kondisi tersebut menyulitkan untuk pemantauan jumlah penduduk Kabupaten

Jombang yang menggunakan HP/telepon.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prosentase koperasi sehat dan aktif

Secara umum semangat masyarakat mulai pulih dalam melakukan aktivitas

perekonomian, khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi

sebagai lembaga penunjangnya. Pada tahun 2013 jumlah koperasi sebanyak 822 unit

dan meningkat sedikit pada tahun 2014 sebanyak 825 unit, Meski pertambahan

jumlah koperasi yang ada tidak signifikan, namun secara umum manajemen koperasi

menjadi semakin baik, dengan adanya pembinaan koperasi yang lebih difokuskan

untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada dan optimalisasi peran

Koperasi Wanita, KMDH dan KUD. Dari 823 unit Koperasi tersebut terdapat 319 unit

Koperasi Wanita yang tersebar di 306 Desa/Kelurahan, 27 unit KUD dan 43 unit

KMDH.

Pada tahun 2017 terdapat 9 unit koperasi sehat dari 823 unit yang ada atau

1,09%. Progres peningkatan jumlah koperasi sehat ini karena adanya pembinaan dan

pendampingan, baik dalam segi manajerial, pengelolaan keuangan hingga

penyusunan laporan pembukuan menuju Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat

Page 114: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -90

waktu. Tabel dibawah menunjukkan perkembangan koperasi sehat di kabupaten

Jombang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.58 Prosentase Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2013-2017

No.

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Koperasi (Unit) 822 825 824 849 823

2. Jumlah Koperasi Sehat (Unit) 5 5 5 6 9

3. Prosentase Koperasi Sehat (%) 0,61 0,61 0,61 0,71 1,09

Sumber:Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Tahun 2017

Di Kabupaten Jombang masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Pada tahun

2017 jumlah koperasi tidak aktif berjumlah 400 unit atau sebesar 48,6% dari jumlah

seluruh Koperasi sebesar 823 unit koperasi. Prosentasi koperasi aktif tahun 2014 dan

2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013, dan meningkat

kembali mulai tahun 2015 dengan peningkatan rata-rata 0,65% per-tahun hingga

tahun 2017 prosentasi koperasi aktif mencapai 51,4%. Gambaran kualitas

kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Jombang tahun 2013 sampai dengan

tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.59 Prosentase Jumlah Koperasi Aktif 2013-2017

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Koperasi (Unit) 822 826 810 823 823

2. Jumlah Koperasi Aktif (Unit) 435 416 404 417 423

3. Prosentase Jumlah Koperasi Aktif

53 50,42 49,88 50,67 51,4

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Secara umum kinerja koperasi masih perlu ditingkatkan, karena kelembagaan

koperasi di Kabupaten Jombang rata-rata masih mengandalkan unit simpan pinjam

sebagai pokok usahanya. Kondisi tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja

koperasi di masa mendatang. sehingga kegiatan usaha koperasi tidak hanya pada unit

Page 115: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -91

simpan pinjam tetapi menyentuh langsung pada sektor-sektor riil yang secara

langsung dapat bermanfaat bagi anggota koperasi.

Usaha mikro

Pembangunan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang diarahkan pada

peningkatan kesempatan dalam berwirausaha, dengan membuka kesempatan

berusaha bagi wirausaha baru melalui pelatihan rintisan wirausaha baru dan

terwujudnya one village one product (jenis) atau produk unggulan usaha mikro. Hal itu

bisa dilihat dari perkembangan jumlah produk unggulan usaha mikro sebagaimana

tabel berikut ini:

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.29 Perkembangan Jumlah Produk Unggulan Usaha Mikro

Di Kabupaten Jombang Tahun 2013 – 2017

12) Urusan Penanaman Modal

Pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang dapat dipercepat melalui

peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri

maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi.

akan mampu meningkatkan produktivitas. kapasitas dan kualitas produksi sehingga

akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi.

154

160

166

175

188

140

150

160

170

180

190

200

2013 2014 2015 2016 2017

Page 116: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -92

Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai

investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang

kondusif untuk berinvestasi. Guna meningkatkan investasi di Kabupaten Jombang,

Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan meningkatkan kondusivitas iklim

investasi di daerah, menyediakan infrastruktur pendukung, meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia dan mempermudah perijinan berusaha. Berikut ini beberapa

indikator yang bisa menjadi parameter perkembangan iklim investasi dan penanaman

modal di Kabupaten Jombang.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2014

sampai dengan tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2015, Kabupaten Jombang mampu menarik sebanyak 13 PMA dan

mengalami kenaikan 1 PMA dibandingkan tahun 2014, pada tahun 2016 terealisasi 15

PMA bertambah 2 dua PMA dan pada tahun 2017 teralisasi 3 PMA. Kabupaten

Jombang juga mampu menarik investor sebanyak 95 PMDN dari target 9 PMDN,

terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya 40 PMDN

atau terjadi kenaikan sebesar 237,50% dan pada tahun 2016 teralisasi 11 PMDN dan

bertambah kembali pada tahun 2017 sebanyak 20 PMDN. Kenaikan ini disebabkan

karena adanya perubahan regulasi terkait proses perijinan PMDN, yang semula

dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke daerah.

Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan

peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan

kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan

menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di

Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi

masyarakat Jombang.

Nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang

Capaian realisasi nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada tahun 2017

adalah sebesar Rp.15.839.763.556.296,00. Capaian ini sangat menggembirakan bila

dilihat trend nilai investasi daerahnya cenderung mengalami kenaikan pada setiap

tahunnya, hal itu bisa dilihat pada tahun 2013 capaian investasi yang ada sebesar

Page 117: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -93

Rp.943.638.473.526, mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.942.699.692.234 dan terus

mengalami kenaikan sampai pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.839.763.556.296,00.

Naiknya nilai investasi tersebut disebabkan iklim bisnis di Kabupaten Jombang yang

semakin kondusif dan gencarnya promosi produk-produk unggulan. Perkembangan

nilai investasi di Kabupaten jombang pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 tersaji pada gambar berikut:

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang. Tahun 2018

Gambar 2.30 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah gedung olah raga di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014 sampai

dengan tahun 2017 mengalami pertambahan sarana dan prasarana olah raga, dimana

pada tahun 2015 jumlah gedung olah raga sebanyak 2 unit dan mengalami

penambahan menjadi sebanyak 4 unit pada tahun 2017 yaitu satu lapangan tenis

indoor, GOR merdeka, Stadion Jombang dan Tenis Keplaksari sehingga total menjadi 4

gedung, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60 Gedung Olahraga Kabupaten Jombang Tahun 2014-2017

No Capaian

Pembangunan 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah gedung olahraga 2 2 4 4

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jombang, Tahun 2018

2013 (Jt)2014

(Milyar)2015

(Milyar)2016

(Milyar)2017

(Milyar)

Investasi 943,638,473 12,942,699,6 13,704,323,2 14,842,015, 15,839,763,

-

2,000,000,000,000

4,000,000,000,000

6,000,000,000,000

8,000,000,000,000

10,000,000,000,000

12,000,000,000,000

14,000,000,000,000

16,000,000,000,000

18,000,000,000,000

Page 118: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -94

14) Urusan Statistika

Data Informasi Sektoral

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam setiap tahunnya selalu menyusun buku

perkembangan data pembangunan daerah yang berjudul Data dan Informasi Sektoral

Kabupaten Jombang. Buku ini merupakan himpunan data potensi dari berbagai sektor

yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja

pemerintahan dan pembangunan. Data yang disajikan dalam buku Data dan Informasi

Sektoral Kabupaten Jombang adalah data satu tahun sebelumnya atau n-1.

Dalam penyusun buku ini, Pemerintah Kabupaten Jombang bekerjasama

dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang yang merupakan instansi

vertikal yang mempunyai otorisasi dalam keabsahan data, sehingga keakuratan dari

data-data yang ada di buku data informasi sektoral dapat dipertanggungjawabkan.

Buku Data Makro Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahunnya menyusun buku PDRB

Kabupaten yang berjudul Data Makro Ekonomi Daerah. Buku ini memuat tentang

struktur perekonomian, baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita maupun

sektor-sektor potensi yang ada di Kabupaten Jombang, yang menggambarkan

perkembangan indikator makro ekonomi daerah. Data yang disajikan dalam buku

PDRB Kabupaten Jombang adalah data satu tahun sebelumnya atau n-1.

Penyusunan buku Data Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang

dilaksanakan melalui kerjasama Pemeintah Kabupaten Jombang dengan Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, yang merupakan instansi vertikal yang

mempunyai otorisasi dalam keabsahan data, sehingga keakuratan dari data-data yang

ada di buku tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.

15) Urusan Persandian

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

sebuah bentuk evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Di satu sisi

otonomi daerah adalah hal positif bagi daerah, dimana kewenangan yang lebih besar

bagi daerah untuk mengatur sendiri pembangunan wilayahnya. Namun tidak sedikit

pula masalah dan kendala yang muncul, sehingga peningkatan kesejahteraan

masyarakat belum dirasakan dengan merata. Dengan berlakunya Undang-undang 23

Page 119: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -95

Tahun 2014 diharapkan terwujud harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah

yang saling bersinergi dan akan tercapai cita-cita otonomi daerah untuk lebih

mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan

Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa

persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan

dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung

lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi

sandi. Selain itu, penyelenggaraan urusan persandian juga merupakan amanat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah

urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di

tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan

bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada

pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan

pengawasan kepada kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini, Lembaga Sandi Negara

sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian sudah secara aktif

melakukan pembinaan persandian secara nasional, baik untuk pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

16) Urusan Kebudayaan

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Sehubungan dengan belum tersedianya gedung kesenian di Kabupaten

Jombang, maka penyelenggaraan seni dan budaya memanfaatkan prasarana yang

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, antara lain di Gedung Olah Raga (GOR),

Stadion, Alun-Alun, Tirta Wisata, Sendang Made, Wana Wisata Sumberboto, GOR

Desa Kabuh, Gedung Koperasi, Gedung Serbaguna Mojoagung, Aula Departemen

Agama dan Aula PSBR. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut

diharapkan penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Jombang dapat tetap

terlaksana dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pementasan seni dan budaya.

Page 120: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -96

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur

yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Hal ini dikarenakan

Kabupaten Jombang pada masa lalu memiliki peranan yang penting sebagai daerah

pemukiman, pusat keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari

masa ke masa. Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai Brantas

dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten Jombang sebagai tempat

hunian manusia purba masa prasejarah. Pada masa selanjutnya, peninggalan-

peninggalan penguasa seperti Mpu Sindok dan Airlangga ada di wilayah Kabupaten

Jombang. Pada masa Majapahit Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota

Majapahit, sebagai salah satu pintu masuk ibukota Majapahit.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jombang sebagai

langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah dengan melakukan inventarisasi

dan registrasi benda budaya yang ada bekerjasama dengan Balai Pelestarian

Peninggalan Purbakala Jawa Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi

benda budaya tercatat terdapat 19 buah benda budaya tidak bergerak dan 159 benda

budaya bergerak yang tersebar di 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Jombang,

Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro,

Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan

Tembelang, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan

Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben.

Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas (Jombang), 3 buah

Menara Air (Ringin contong, Peterongan dan Mojoagung), 3 buah Candi (Pundong,

Sumber Boto dan Tampingmojo), 1 buah Gereja (Kristen Jawi Wetan Ngoro), 1 buah

Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri, Grobogan, Watumiring, Watukucur, Mbah Hadi

Mulyo), 2 buah Pabrik Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen

(Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang).

Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan terakota), anak

timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan, cupu porselin, fosil kerang, Fr.

arca batu, Fr. Pipisan, Fr. pipisan batu, Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta

perunggu, guci porselin, kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota,

lampu perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk porselin,

Page 121: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -97

mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu, piring porselin, tangkai

cermin logam, tombak besi, topeng, topeng perunggu, tugu (batu dan menturo),

tutup cupu porselin, umpak batu, yoni batu dan tempat lampu (blencong).

17) Urusan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat

bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang

bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang

kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah

perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang

beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan

perpustakaan yang bertugas mengumpulkan. menyimpan. mengatur dan menyajikan

bahan pustakanya untuk masyarakat umum, sebagimana disajikan pada gambar

berikut ini :

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.31 Perkembangan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan jumlah perpustakaan di

Kabupaten Jombang begitu pesat. Pada tahun 2013 jumlah perpustakaan di

Kabupaten Jombang berjumlah 189 buah berkembang menjadi 222 buah pada tahun

2014. Pada tahun 2015 menjadi 355 perpustakaan, meningkat menjadi 367

perpustakaan pada tahun 2016 dan terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2017

menjadi 373 perpustakaan.

28 28 28 36 36

161194

327 331 337

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016 2017

Pemda Non Pemda

Page 122: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -98

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke

perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun.

Tabel 2.61 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013-2017

Tahun Registrasi Anggota Kunjungan Peminjaman

Buku

2013 12,387 87,355 100,735

2014 14,217 87,396 159,891

2015 14,965 98,109 190,917

2016 16,640 90,000 213,826

2017 18,137 92,217 232,214

Jumlah Terakhir

18,137 455,077 897,583

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Sumber: Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.32 Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Umum

Di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 (Perpustakaan Pemda)

Selama kurun waktu tahun 2013-2017, perkembangan jumlah pengunjung

perpustakaan milik pemerintah daerah sangat menggembirakan meskipun terjadi

penurunan pada tahun 2017.hal itu bisa dilihat, pada tahun 2013 jumlah pengunjung

mencapai 87.355 pengunjung, tahun 2014 mencapai 87.396 pengunjung. pada tahun

2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 98.109 dibandingkan tahun

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2013 2014 2015 2016 2017

Registrasi Anggota Kunjungan Peminjaman Buku

Page 123: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -99

2014 mencapai 87.396 pengunjung. Sedangkan di tahun 2016 jumlah pengunjung

mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 90.000 pengunjung dan

mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2017 sebesar 92.217 pengunjung atau naik

sebesar 2,4%.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan selama 5 tahun terakhir

menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah koleksi

buku di perpustakaan daerah adalah sebanyak 12.817 judul buku dengan jumlah

sebanyak 25.425 eksemplar, pada tahun 2014 naik menjadi 13.724 judul dengan

jumlah buku sebanyak 27.883 eksemplar. Selanjutnya pada tahun 2015 judul buku

sebanyak 12.817 buah dengan jumlah buku sebanyak 25.425 eksemplar.

Untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, pada tahun 2014 telah

diadakan penambahan koleksi menjadi 13.724 judul buku. Pada tahun 2015 terdapat

penambahan koleksi judul buku sebanyak 904, sehingga total keseluruhan sampai

dengan tahun 2015 sebanyak 14.628 judul buku dengan jumlah sebanyak 29.514

eksemplar sampai pada tahun 2017 koleksi judul buku menjadi sebanyak 15.648 judul

buku dengan jumlah sebanyak 31.401 eksemplar. Penambahan koleksi ini lebih

banyak diisi dengan buku-buku hasil karya putra Jombang dan buku-buku

kewirausahaan. Keberpihakaan terhadap buku-buku hasil karya putra Jombang

ditujukan untuk memberikan apresiasi dan minat kepada penulis di Kabupaten

Jombang untuk lebih produktif. Perkembangan koleksi buku di perpustakaan

pemerintah daerah tersaji sebagai berikut:

Page 124: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.33 Perkembangan Koleksi Buku di Perpustakaan Umum

Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

18) Urusan Kearsipan

Guna lebih meningkatkan akses informasi pembangunan yang berkualitas,

salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik dan handal.

Untuk menilai pengelolaan kearsipan di setiap satuan kerja digunakan suatu standar

pengelolaan kearsipan yang telah dibakukan berdasarkan peraturan perundangan.

Sampai dengan tahun 2017 jumlah instansi yang telah menerapkan

pengelolaan kearsipan secara baku sebanyak 113 instansi yang terdiri dari 66 OPD dan

44 Pemdes dari target 374 instasi yang ada yaitu 68 OPD dan 302 Pemdes.

1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan

Kabupaten Jombang tidak memiliki wilayah perairan laut, sehingga

sumberdaya perikanan hanya mengandalkan hasil perikanan air tawar. Produksi

perikanan disumbang dari hasil budidaya ikan air tawar, terutama yang dikelola di

kolam masyarakat. Perkembangan capaian kinerja produksi perikanan selama tahun

2013-2017 menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2013 2014 2015 2016 2017

12,817 13,724 14,628 15,546 15,648

25,425 27,883

29,514 31,191 31,401

Koleksi Buku (Judul) Eksemplar

Page 125: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -101

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.34

Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2013-2017

Perkembangan produksi perikanan tahun 2013-2017 meningkat rata-rata

0,34% per tahun dari sebesar 15.945,95 ton pada tahun 2013 menjadi sebesar

16.151,7 ton pada tahun 2017. Pencapaian produksi tersebut antara lain ditentukan

oleh keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, re-stocking ikan, yaitu

penebaran benih ikan di perairan umum seperti embung, serta peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan petani ikan dalam teknis budidaya ikan, sehingga

kematian ikan dapat ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat. Selain

pelaksanaan intensifikasi usaha, juga dilaksanakan pembinaan pengolahan pasca

panen dan pengolahan pakan alternatif untuk memberikan nilai tambah bagi petani

ikan. Sedangkan untuk pelestarian sumberdaya alam dilakukan penebaran ikan di

perairan umum atau embung.

Konsumsi ikan

Konsumsi masyarakat makan ikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 secara umum mengalami perkembangan yang meningkat dengan pertumbuhan

rata-rata 0,76% per tahun. Hal itu bisa dilihat dari capaian realisasi konsumsi ikan

pada tahun 2013 sebesar 16,50 kg/kap/th menurun pada tahun 2014 sebesar 15,20

kg/kap/th dan turun kembali pada tahun 2015 sebesar 14,46 kg/kap/th, dan baru

pada tahun 2016 realisasi konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sebesar

16,57 kg/kap/th dan meningkat menjadi sebesar 16,77 kg/kap/th pada tahun 2017.

Hal tersebut, didukung adanya kegiatan-kegiatan pembinaan pengolahan hasil

perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan agar tumbuh Poklahsar-Poklahsar

Perikanan, selain itu juga kegiatan kampanye GEMARIKAN yang dilaksanakan dengan

melibatkan FORIKAN Kab. Jombang dengan sasaran anak-anak usia dini maupun ibu-

15,945.95 15,752.00

15,585.00 16,150.45

16,151.70

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2013 2014 2015 2016 2017

Produksi Ikan (ton)

Page 126: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -102

ibu dan juga lomba cipta menu untuk penganekaragaman olahan. Berikut dapat

dilihat gambar perkembangan konsumsi ikan lima tahun terakhir di Kabupaten

Jombang.

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.35

Perkembangan Konsumsi Ikan Tahun 2013-2017

2) Urusan Pariwisata

Kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2014-2017

mengalami perkembangan yang naik turun, yaitu dari sebanyak 1.430.028 orang pada

tahun 2014 dan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata menjadi sebesar

1.439.870 orang pada tahun 2015, ditahun 2016 terjadi penurunan kunjangan wisata

sebanyak 1.162.268 orang, menurunnya kunjangan wisata pada pada tahun 2016

tersebut, dikarenakan adanya pembatasan jam kunjangan ke Makam Gus Dur, namun,

pada tahun 2017 jumlah kunjangan wisata di Kabupaten Jombang mengalami

peningkatan sebanyak 1.389.390 Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung ke

Jombang terutama disumbang oleh meningkatnya jumlah kunjungan ke Makam Gus

Dur (KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4).

3) Urusan Pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Peningkatan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting yang

digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam rangka menilai tingkat keberhasilan

upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

16.50

15.20

14.46

16.57 16.77

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

2013 2014 2015 2016 2017

Perkembangan konsumsi ikan (kg/kap/th)

Page 127: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -103

Secara umum produksi tanaman pangan di Kabupaten Jombang selama 5

tahun terakhir mengalami peningkatan khususnya untuk padi dan jagung tumbuh

7,63%. Produksi padi pada tahun 2013 sebesar 418.050 ton, menjadi 431.175 ton

pada tahun 2014, sebesar 450.655 ton pada tahun 2015, menjadi sebesar 475.079 ton

tahun 2016 dan sebesar 448.863 tahun 2017. Sedangkan untuk komiditas jagung

tahun 2013 sebesar 193.842 ton, menjadi 233.448 ton pada tahun 2014, sebesar

211.164 ton pada tahun 2015, menjadi sebesar 241.325 ton tahun 2016 dan 254.223

ton tahun 2017.

Sedangkan untuk komitas kedelai selama 5 tahun terakhir mengalami

penurunan rata-rata 5,34% per tahun dari tahun 2013 sebesar 9.017 ton, menjadi

sebesar 10.822 ton pada tahun 2014 dan turun menjadi 9.747 ton pada tahun 2015,

kembali turun menjadi 6.429 ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 6.595 ton

pada tahun 2017.

Perkembangan produksi tanaman pangan utama (padi. jagung dan kedelai)

dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.36 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama

di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Produktivitas lahan memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam

upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk

mengukur dan menilai peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

pada luasan panen per hektar. Secara umum, produktivitas tanaman pangan utama

(padi, jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai dengan

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Padi Jagung Kedelai

2013 418,050 193,842 9,017

2014 431,175 233,448 10,822

2015 450,810 211,631 9,747

2016 475,079 241,325 6,429

2017 448,863 254,223 6,595

Ton

Page 128: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -104

tahun 2017 menunjukan adanya trend yang cenderung menurun. Penurunan pada

produktivitas padi disebabkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) pada yang menyebabkan kualitas hasil menurun, sedangkan produktivitas

jagung disebabkan ketersediaan benih berkualitas di pasaran sangat kurang sehingga

petani menggunakan benih-benih baru

Perkembangan produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (enam) tahun

terakhir sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.37 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung dan

Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017 (Kw/Ha)

Kontribusi Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap struktur

Perekonomian

Kontribusi ketegori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap sector

perekonomian Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir ini cenderung

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor yang

sangat mempengaruhi adalah terjadinya pengurangan lahan sawah akibat alih fungsi

lahan, antara lain akibat pembangunan jalan tol Surabaya-Bandar Kedungmulyo,

dimana 250 ha lebih lahan pertanian telah terkonversi menjadi jalan tol. Dengan

adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta skenario pengembangan wilayah melalui

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Padi Jagung Kedelai

57.97

68.23

17.67

62.4

76.44

18.04

60.8

71.49

17.04

60.46

70.48

17.2

58.87

67.62

15.46

2013 2014 2015 2016 2017

Page 129: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -105

pengelolaan kawasan agropolitan yang berada di wilayah Kecamatan Mojowarno,

Bareng, Ngoro, Wonosalam dan Mojoagung, diharapkan luasan lahan produksi

pertanian dapat dipertahankan serta rencana pembangunan infrastruktur Irigasi

Rawaparas diharapkan dapat mencetak sawah baru.

Perkembangan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perkebunan

terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.38 Perkembangan Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan & Perikanan di

Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

4) Urusan Perdagangan

Kontribusi Kategori perdagangan terhadap Struktur Perekonomian

Kategori perdagangan merupakan kategori yang memberikan kontribusi

sedikit lebih besar dari pada kategori pertanian didalam struktur perekonomian

Kabupaten Jombang selama 5 tahun terakhir. Peran kategori perdagangan sangat

dominan didalam menopang perekonomian Kabupaten Jombang. Pada tahun 2013,

kategori perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 22,10 % dari

total struktur ekonomi Kabupaten Jombang. Secara trend perkembangan kontribusi

kategori perdagangan besar dan eceran dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 kontribusinya

sebesar 23,46% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 22,82%

22.27 22.45

22.02

21.28

20.10

18.50

19.00

19.50

20.00

20.50

21.00

21.50

22.00

22.50

23.00

2013 2014 2015 2016 2017

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Page 130: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -106

atau 0,28% dari tahun 2016. Berikut perkembangan kotribusi kategori perdagangan

terhadap total struktur perekonomian Kabupaten Jombang dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017.

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.39 Perkembangan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Struktur

Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

5) Urusan Perindustrian

Kontribusi Kategori industri pengolahan terhadap Struktur Perekonomian

Kontribusi kategori industri pengolahan Selama tahun 2013 hingga tahun 2016

cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 memberikan kontribusi

sebesar 20,08% terhadap struktur perekonomian Kabupaten Jombang menurun

sebesar 2,14% menjadi sebesar 19,65% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi

19,92% pada tahun 2017. Sub sektor yang paling banyak menyumbang adalah sub

sektor makanan, minuman dan tembakau, yang berarti industri olahan di Kabupaten

Jombang masih di dominasi oleh industri makanan, minuman dan tembakau, baik

dalam skala indutri kecil maupun menengah. Perkembangan kategori industri

pengolahan selama lima tahun terakhir sebagaimana gambar berikut:

22.10

21.85

22.07

22.82

23.46

21.00

21.50

22.00

22.50

23.00

23.50

24.00

2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi Perdagangan

Page 131: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -107

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.40 Perkembangan Kontribusi Kategori Industri Pengolahan Terhadap Struktur

Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017

Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan menengah

Indikator volume usaha industri kecil dan menengah digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada urusan perindustrian.

Semakin tinggi volume usaha industri kecil dan menengah, semakin baik pencapaian

sasaran terwujudnya jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh. Berikut adalah grafik

perkembangan volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, Tahun 2017

Gambar 2.41 Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah

Tahun 2013-2017

20.08

19.97

19.83

19.65

19.92

19.40

19.50

19.60

19.70

19.80

19.90

20.00

20.10

20.20

2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan

0

500,000,000,000

1,000,000,000,000

1,500,000,000,000

2,000,000,000,000

2,500,000,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

Page 132: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -108

Berdasarkan gambar tersebut di atas, diketahui bahwa perkembangan

pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah selama tahun 2013 sampai

dengan 2017 meningkat rata-rata 8,9% per tahun dari sebesar Rp. 1.757.592.586.000

pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.575.592.586.000 pada tahun 2014 dan berturut-turut

sebesar Rp. 1.993.526.009.000 tahun 2015, sebesar Rp. 1.808.687.469.000 pada

tahun 2016 dan menjadi Rp. 2.380.739.685.000 tahun 2017. Hal ini menunjukan

adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah, karena iklim usaha

yang kondusif dan industri yang berdaya saing, sehingga diharapkan dapat

mewujudkan jejaring agribisnis yang kuat dan kokoh.

6) Urusan Ketransmigrasian

Jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2013 sebanyak 10 KK,

sedangkan di tahun 2014 sebanyak 20 KK, Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun

2016 tidak ada transmigran yang diberangkatkan karena tidak mendapatkan kuota

calon transmigran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi pada tahun 2017 ada

pengiriman sebanyak 2 (Dua) KK .

1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapankegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagaisatu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan

kondisidan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika

perkembangan daerah dannasional.

Kinerja urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang selama kurun

waktu tahun 2014-2017 antara lain tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah sebagai tahapan dari RPJPD Kabupaten Jombang

Tahun 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagaimana

Page 133: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -109

diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016.

Sementara RPJPD Kabupaten Jombang sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009.

Untuk pedoman perencanaan tahunan, pada setiap tahun disusun Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), baik murni maupun perubahan. Dokumen

tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

maupun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD.

Kabupaten Jombang turut mendukung dan memiliki komitmen yang tinggi

dalam perencanaan kebijakan global maupun nasional, antara lain diwujudkan melalui

penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Millenium Development Goals

(RAD-MDGs) Tahun 2011-2015, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi,

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), serta dokumen

perencanaan yang besifat sektoral lain yang mendukung kinerja pembangunan

Kabupaten Jombang.

2) Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam

perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi

keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam

mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan

perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan

analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara legal formal dituangkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan

APBD mendasar atas kebijakan perencanaan program dan anggaran yang telah

ditetapkan. Perkembangan APBD Kabupaten Jombang pada periode tahun 2013

sampai dengan tahun 2017 tersaji dalam tabel berikut:

Page 134: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -110

Tabel 2.62 Perkembangan APBD Kabupaten Jombang

Tahun 2013-2017

Tahun Realiasi APBD (Rp.) Pertumbuhan (%)

2013 1,559,047,056,626.00 11.56

2014 1,780,114,993,045.00 14.18

2015 2,164,504,769,989.20 21.59

2016 2,570,651,376,368.00 18.76

2017 2,762,750,303,184.68 7.47

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Mendasar tabel di atas, menginformasikan bahwa APBD Kabupaten Jombang

secara series mengalami kenaikan besaran pendanaan setiap tahunnya. Namun secara

pertumbuhan, kenaikan besaran pendanaan tersebut mengalami fluktuatif. Tren

pertumbuhan yang melambat terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Sedangkan terjadi kenaikan pertumbuhan besaran pendanaan APBD yang cukup

signifikan terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jombang telah berlangsung

dengan tertib dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah maupun BPK melalui opini

hasil pemeriksaan yang masuk kategori wajar tanpa pengecualian (WTP).

3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya

aparatur,merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara

yang profesional. Dengan terbitnya Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya

ASN yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam

bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi ASN tentunya diperlukan pendidikan

danpelatihan, baik secara formal maupun informal, yang berkaitan dengan

penganggaran,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian. Sejauh

ini perencanaan terhadappeningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sudah

dilakukan, antara lain pengadaan CPNS, pengiriman tugas belajar, bintek, kursus, tes

kompetensi, pembinaan disiplin, dan sebagainya

Page 135: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -111

4) Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan

sejalan dengan pembangunan, termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan

pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka

pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakansebagai model terbaik, dari

hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus

hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah.

Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis

data yang cukup kuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan

sebuah kebijakan yang berkualitas. Sekelumit persoalan yang dialami selama ini,

dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis penelitian dan kajian, untuk mencari

model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaian arah pembangunan yang jelas

dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya untuk memberikan ruang

yang cukup bagieksistensi penelitian dan pengembangan. Melalui penyusunan

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) Kabupaten Jombang sebagaimana

telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 18A Tahun 2016 serta

penyelenggaraan Anugerah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, makin sentralnya

peran penelitian dan pengembangan bagi pengambilan kebijakan maupun

peningkatan produktivitas di berbagai aspek.

5) Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya good government, maka penting adanya

efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan

partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan

yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki

peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam

pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang

komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang

saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan

kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Page 136: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -112

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya

aspek manajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana

mestinya. Selain itu, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus

dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui pengawasan

dapat diperoleh informasi mengenai keselarasan, ketepatan sasaran dengan indikator

kinerja, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1.3.5 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Jombang, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 15 tujuan.

Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 7 Menjamin Akses Energi dan

tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim, tujuan

tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Jombang karena bukan merupakan

kewenangan Kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Jombang . Untuk

lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Jombang dalam setiap Tujuan TPB dapat

dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.63

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

URUSAN YANG MENGINTERVENSI

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dilaksanakan Mencapai Target (SS)

Dilaksanakan Belum Target

(SB)

Ada Data tidak Ada

Target (TT)

Tidak ada data (NA)

Jumlah Indikator

Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Tenaga Kerja, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1 Tanpa Kemiskinan

14 4 5 2 25

Pangan, Pertanian, Kesehatan

2 Tanpa Kelaparan 8 5 3 0 16

Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengendalian

3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

19 6 11 0 36

Page 137: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -113

URUSAN YANG MENGINTERVENSI

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dilaksanakan Mencapai Target (SS)

Dilaksanakan Belum Target

(SB)

Ada Data tidak Ada

Target (TT)

Tidak ada data (NA)

Jumlah Indikator

Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup

Pendidikan, Perpustakaan

4 Pendidikan Berkualitas

9 1 3 0 13

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5 Kesetaraan Gender

4 3 7 0 14

Lingkungan Hidup, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6 Air Bersih dan Layak Sanitasi

10 0 8 1 19

- 7 Menjamin Akses Energi

0 0 0 0 0

Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian

8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

6 4 14 0 24

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pemerintahan Umum

9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi

6 1 4 4 15

Tenaga Kerja, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Pemerintahan Umum

10 Mengurangi Kesenjangan

5 3 8

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata

11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

5 8 13

Page 138: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -114

URUSAN YANG MENGINTERVENSI

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dilaksanakan Mencapai Target (SS)

Dilaksanakan Belum Target

(SB)

Ada Data tidak Ada

Target (TT)

Tidak ada data (NA)

Jumlah Indikator

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan

12 Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

2 0 3 0 5

Lingkungan Hidup 13 Penanganan Perubahan Iklim

0 0 2 0 2

- 14

Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim

0 0 0 0 0

Lingkungan Hidup 15

Pelestarian dan Pemanffaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

1 0 3 0 4

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum

16

Perdamaian , Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh

2 0 8 0 10

Pemerintahan Umum, Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

1 1 0 2

JUMLAH 91 25 83 7 206

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan

sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan

rasio indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh

petani. Tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah Tahun 2008.

NTP Tahun 2014 sebesar 107,25 atau turun 0,9% dari Tahun 2013 yang sebesar 108,2.

Pada perhitunngan Tahun 2015, metode pengukuran telah menggunakan Tahun dasar

2012, sehingga capaian NTP pada Tahun 2015 menjadi 111,97 meningkat kembali

pada Tahun 2016 sebesar 113,1 dan pada Tahun 2017 sebesar 113,92, .

Secara umum capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat

kesejahteraan petani pada Tahun 2017 masih tinggi jika dibandingkan dengan tahun

2013 sebagai Tahun Dasar.

Page 139: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -115

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Gambar 2.42 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang 2013-2017

Kondisi kenaikan indeks NTP ini antara lain disebabkan oleh adanya harga

produk pertanian yang semakin baik, sehingga indeks yang diterima petani lebih tinggi

dari pada indeks yang dibayarkan petani. Pemerintah Kabupaten Jombang terus

bekerja keras untuk tetap meningkatkan NTP melalui kebijakan-kebijakan sektor

pertanian yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka

mendorong peningkatan NTP, antara lain melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi

sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di

perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, serta upaya

perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah dilakukan pada

Tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan yang direncanakan dalam

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,

penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran

mencapai 32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Kondisi lahan pertanian

berupa sawah, dengan jenis pengairannya berupa pengairan teknis mencapai 92,04%,

108.2

107.25

111.91

113.1

113.92

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

2013 2014 2015 2016 2017

Page 140: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -116

sawah ½ teknis mencapai 2,70%, sawah tadah hujan mencapai 4,08% dan sawah non

teknis mencapai 1,19%.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka Pemerintah

Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan

Kabupaten Jombang. Langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten

Jombang untuk mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu

dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk selanjutnya

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini selaras

dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

Kabupaten Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai lahan

pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan seluas 31.569.36

Ha.

2) Luas wilayah produktif

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam

dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang.

kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864.70

Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26.0 Ha), kawasan sekitar

mata air (34.60 Ha), serta hutan kota (1.271.97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian

lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284.90 Ha), kawasan

perkebunan (5.431.62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580.80 Ha), kawasan

permukiman (27.445.0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122.30 Ha).

3) Luas wilayah industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang berkembang cukup pesat

dimana pada beberapa lokasi telah dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di

Page 141: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -117

Wilayah Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah

Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87 Ha. Di Wilayah

Pengembangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan 60 Ha di Desa Jatigedong,

Kecamatan Ploso, yang dimiliki oleh PT. Plant Cheil Jedang Indonesia (CJI). Sedangkan

potensi pengembangan lahan untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2

(dua) perusahaan, yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan Jombang luasnya

mencapai 2.000 Ha.

4) Luas wilayah perkotaan

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis. karena berada pada

perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer

Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol

Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai

bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan

Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan

Germakertosusila Plus dan Perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup

lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).

Dari 21 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang, terdapat

beberapa kecamatan dengan wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Jombang (36,40

Km²), Kecamatan Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan

Peterongan (29,47Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²), Kecamatan Tembelang

(32,94Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96Km²).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kabupaten Jombang juga memberikan kontribusi investasi dari seluruh nilai

investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten

yang kondusif untuk berinvestasi. Indikator sasaran yang dicapai berupa peningkatan

jumlah PMA dan PMDN sebanyak 26 PMA/PMDN dari target pada tahun 2017 dan

terealisasi sebanyak 18 PMA dan 126 PMDN. Guna mewujudkan pencapaian indikator

sasaran tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan kebijakan

meningkatkan kondusivitas iklim investasi di daerah dengan beberapa program

Page 142: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -118

strategis. Berikut ini beberapa indikator yang bisa menjadi parameter perkembangan

iklim investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2014

sampai dengan Tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Pada Tahun 2015, Kabupaten Jombang mampu menarik sebanyak 13 PMA, dan

mengalami kenaikan 1 PMA (PT. Bayer Indonesia) dibandingkan Tahun 2014.

Kabupaten Jombang juga mampu menarik investor sebanyak 95 PMDN dari target 9

PMDN. Hal ini terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yang hanya

40 PMDN atau terjadi kenaikan sebesar 237,50%, kenaikan yang cukup significant ini

disebabkan karena adanya perubahan regulasi terkait proses Perijinan PMDN, yang

semula dilayani oleh Pemerintah Pusat sekarang diserahkan ke Daerah. Pada Tahun

2017 jumlah PMA dan PMDN terealisasi 23 investor terdiri dari 3 PMA dan 20 PMDN,

yang artinya jumlah PMA/PMDN sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 18 PMA dan

126 PMDN.

Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan

peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan

kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan

menginvestasikan dananya di Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di

Kabupaten Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi

masyarakat Jombang.

2) Nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang

Sedangkan nilai investasi daerah di Kabupaten Jombang pada Tahun 2017

adalah sebesar Rp. 15.839.763.556.296 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.

761.623.525.048 dibanding Tahun 2016 yang mencapai Rp. 14.260.185.021.678.

Kenaikan ini sangat menggembirakan bila dilihat pada Tahun 2013 capaian investasi

yang ada sebesar Rp. 943.638.473.526. Sedangkan kenaikan investasi dari tahun 2014

ke 2015 sebesar 5,89%. Naiknya nilai investasi tersebut disebabkan iklim bisnis di

Kabupaten Jombang yang semakin kondusif dan gencarnya promosi produk-produk

unggulan.

Page 143: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -119

3) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Pajak dan retribusi daerah sangat mempengaruhi pendapatan daerah yang

digunakan untuk mendukung pelaksanaan APBD agar program dan kegiatan OPD bisa

berjalan dengan baik. Namun perlu dipertimbangkan dengan bijak bahwa pajak

daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan untuk dapatnya tidak membebani proses

produksi ataupun minat berusaha dari para pelaku-pelaku usaha. Jumlah dan macam

pajak daerah maupun retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jombang adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.64 Jumlah dan Jenis Pajak serta Retribusi Daerah di Kabupaten Jombang

No JENIS URAIAN

1 Pajak Daerah a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Reklame; d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); e. Pajak Parkir; f. PBB; g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB); h. Pajak Air tanah.

2 Retribusi

• Jasa Umum

• Jasa usaha

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi ; a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah; b. Retribusi Penyedotan Kakus; c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga; f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3 Perizinan tertentu a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Gangguan (HO); c. Retribusi Izin Trayek.

Sumber: Badan Penanaman Modal & PTSP dan BPKAD Kabupaten Jombang, Tahun 2018

Page 144: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -120

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang

sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun

disinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktifitas perekonomian. Di Kabupaten

Jombang, Perda yang mendukung peningkatan iklim usaha untuk menunjang

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yakni Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2012 yang di dalamya memuat Pembentukan

Badan Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi

Daerah yang diharapkan dapat menangani urusan penanaman modal secara efektif

dan efisien.

Selain peraturan daerah tersebut, di Kabupaten Jombang pada Tahun 2012

telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Daerah tentang

Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi terkait Lalu lintas

Pengaturan Barang dan Jasa.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim

investasi yang kondusif, pada Tahun 2015 telah diterbitkan pula Peraturan Bupati

Jombang Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Tata Cara Pemberian

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Lama proses perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan

persoalan investasi yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lamanya proses perijinan juga di dasarkan pada mekanisme dan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat maupun investor. Oleh karena itu lamanya proses

perijinan sangat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke suatu daerah dan juga

bergantung pada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan,

sehingga akan berdampak pada peningkatan atau penurunan PDRB sektoral.

Di Kabupaten Jombang, lamanya proses perijinan bisa dilihat dari beberapa

jenis perijinan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Page 145: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -121

Tabel 2.65 Lama Proses Perijinan di Kabupaten Jombang

No Uraian Lama

Mengurus (Hari)

Jumlah Persyaratan (Dokumen)

Biaya Resmi (rata – rata maks Rph)

1. SIUP 3 4 Gratis

2 TDP 3 4 Gratis

3 IUI 5 6 Gratis

4 TDI 5 6 Gratis

5 IMB 30 7 Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Minimal Rp. 4.000/m2 tergantung indeks peruntuk-an bangunan dan lokasi bangunan.

6 HO 14 7 Tarip sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014. Minimal Rp.150/m2 dan maksimum Rp. 450/m2 sesuai dengan jenis gang-guan, kawasan tempat usaha dan luasan tempat usaha.

Sumber data: Badan Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang, Tahun 2018

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Penyebaran kelompok usia penduduk di Kabupaten Jombang menggambarkan

piramida yang membesar pada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok

muda dan produktif di Kabupaten Jombang lebih besar dibandingkan kelompok tua.

Bentuk piramida tersebut juga mengindikasikan akan adanya bonus demografi di

Kabupaten Jombang.

Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi

dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Akan menjadi bonus investasi sumber

daya manusia apabila Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mengelola dengan baik

kondisi yang ada, sehingga akan menjadi suatu momentum/asset yang

menguntungkan. Bonus demografi akan menjadi ancaman bagi daerah, manakala

Page 146: BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … · 2020. 3. 18. · BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 II -122

keberadaan usia produktif tidak memiliki kompetensi dan daya saing, sehingga

menjadi pengangguran dan beban daerah. Perlu adanya kebijakan pemerintah melalui

program dan dukungan untuk menciptakan generasi muda yang responsif terhadap

pasar tenaga kerja dengan tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan fokus sumber

daya manusia adalah indikator rasio ketergantungan penduduk. Indikator tersebut

merupakan indikator yang dipergunakan untuk melihat seberapa besar beban

tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk

usia tidak produktif. Angka beban tanggungan penduduk yang semakin tinggi

menunjukkan bhawa beban tanggungan penduduk semakin besar, karena ini berarti

bahwa tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif semakin

besar.

Rasio ketergantungan total penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017

sebesar 41,98%, disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda

sebesar 30,34% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 11,64%. Beban

yang harus ditanggung penduduk usia produktif masuk pada kategori rendah, dimana

setiap 10.000 penduduk produktif menanggung 4.198 penduduk usia belum produktif

(usia muda) dan penduduk yang dianggap tidak produktif lagi (usia tua).

Beban tanggungan penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih kecil

dibandingkan dengan beban tanggungan penduduk berjenis kelamin perempuan

dengan nilai 42,95% untuk laki-laki dan 41,04% untuk perempuan. Kondisi ini

disebabkan usia penduduk perempuan relatif lebih panjang jika dibandingkan usia

penduduk laki-laki.