Home >Documents >BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih. kemasyarakatan desa. 17. Bagan Organisasi adalah gambar

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih. kemasyarakatan desa. 17. Bagan Organisasi adalah gambar

Date post:07-May-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

1

BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1

Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2016 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun

2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Gresik.

2. Bupati adalah Bupati Gresik.

3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.

4. Desa adalah seluruh desa di Kabupaten Gresik.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu

Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan

koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Sekretariat desa adalah perangkat desa sebagai unsur

penunjang yang bertugas untuk membantu Kepala Desa

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang

dipimpin oleh Sekretaris Desa.

11. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang

bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan

Kepala Desa dalam tugas operasional.

12. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Desa yang

dipimpin oleh Kepala Dusun yang berfungsi untuk

membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala

Desa dalam lingkup 1 (satu) wilayah yang disebut

Dusun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa

bersama Kepala Desa.

5

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki

desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa.

16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas,

fungsi, dan hubungan kerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan

kemasyarakatan desa.

17. Bagan Organisasi adalah gambar struktur organisasi

yang disusun menurut kedudukannya, yang masing-

masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain

dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang.

BAB II

PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh

Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana Teknis; dan

c. Pelaksana kewilayahan.

(3) Unsur Sekretariat Desa sebagaimana ayat (2) huruf a

terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha dan Umum;

b. Urusan Keuangan; dan

c. Urusan Perencanaan.

(4) Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan;

b. Seksi Kesejahteraan; dan

c. Seksi Pelayanan.

(5) Unsur Kewilayahan adalah Dusun.

6

Pasal 3

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa menetapkan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja dalam Peraturan Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati oleh

Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa

kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari

sejak disepakati untuk dievaluasi.

(3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh

Bupati.

(4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan

sendirinya.

(5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib

memperbaikinya.

(6) Ke

Embed Size (px)
Recommended