Home >Documents >BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih. bupati gresik provinsi jawa timur peraturan daerah...

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih. bupati gresik provinsi jawa timur peraturan daerah...

Date post:19-Jun-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

1

BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak dilindungi dari resiko

mengkonsumsi air minum yang tidak higenis sehingga

menyebabkan penyakit, melalui penyelenggaraan usaha

depot air minum yang diawasi dan dibina secara tepat

sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah kesehatan;

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk

menyusun kebijakan dan tindakan guna menjamin hak

setiap warganya terhadap akses air minum yang sehat

bagi pencapaian derajat kesehatan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higyene Sanitasi Depot

Air Minum, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan

higenisitas air minum dari setiap depot air minum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4424);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas

Air Minum;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana

Pengawasan Kualitas Air Minum;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1111);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1814);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23

Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

USAHA DEPOT AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik.

6. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM

adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air

baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan

menjual langsung kepada konsumen.

7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis

yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang

menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar

baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan

persyaratan Higiene Sanitasi.

5

8. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan

atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat

kesehatan dan dapat langsung diminum.

9. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah

diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan

mutu sesuai Peraturan Kesehatan untuk diolah menjadi

produk air minum.

10. Penyelenggara DAM adalah koperasi, badan usaha

swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat

dan/atau individu yang melakukan penyelenggaraan

penyediaan air minum.

11. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang

digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium

yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.

12. Penjamah adalah orang yang secara langsung

menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM

untuk melayani konsumen.

13. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan

untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan,

dan pembagian air minum.

14. Higiene Sanitasi adalah upaya mengendalikan faktor

resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat,

peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar

aman dikonsumsi.

15. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang

dilakukan terhadap air minum dari depot air minum,

untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh

Dinas Kesehatan.

16. Pengawasan Internal adalah pengawasan terhadap air

minum dari depot air minum, untuk tujuan komersial

oleh penyelenggara air minum.

17. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air

minum yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.

18. Laik Sehat adalah kondisi tempat umum dan tempat

pengolahan makanan dan minuman serta hasil

produksi yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.

6

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya

disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas

Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan DAM berdasar pada asas:

a. tanggung jawab;

b. keterpaduan;

c. keadilan;

d. kehati-hatian;

e. partisipatif; dan

f. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan tentang penyelenggaraan DAM bertujuan untuk

memberikan pemenuhan akses terhadap air minum yang

sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan DAM dalam

Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pengaturan persyaratan higiene sanitasi air minum;

b. penyelenggaraan usaha;

c. pengawasan dan pembinaan;

d. tanggungjawab pe

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended