BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih.gresikkab.go.idjdih.gresikkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERDA_7_2018-Depot-Air-Minum.pdf1 bupati gresik provinsi jawa timur peraturan

1

BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak dilindungi dari resiko

mengkonsumsi air minum yang tidak higenis sehingga

menyebabkan penyakit, melalui penyelenggaraan usaha

depot air minum yang diawasi dan dibina secara tepat

sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah kesehatan;

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk

menyusun kebijakan dan tindakan guna menjamin hak

setiap warganya terhadap akses air minum yang sehat

bagi pencapaian derajat kesehatan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higyene Sanitasi Depot

Air Minum, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan

higenisitas air minum dari setiap depot air minum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);


Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 3821);


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001




Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4424);


Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005




Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas

Air Minum;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :

736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana

Pengawasan Kualitas Air Minum;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014

tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1111);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1814);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23

Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

USAHA DEPOT AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Gresik.

6. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM

adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air

baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan

menjual langsung kepada konsumen.

7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis

yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang

menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar

baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan

persyaratan Higiene Sanitasi.

5

8. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan

atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat

kesehatan dan dapat langsung diminum.

9. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah

diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan

mutu sesuai Peraturan Kesehatan untuk diolah menjadi

produk air minum.

10. Penyelenggara DAM adalah koperasi, badan usaha

swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat

dan/atau individu yang melakukan penyelenggaraan

penyediaan air minum.

11. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang

digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium

yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku.

12. Penjamah adalah orang yang secara langsung

menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM

untuk melayani konsumen.

13. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan

untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan,

dan pembagian air minum.

14. Higiene Sanitasi adalah upaya mengendalikan faktor

resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat,

peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar

aman dikonsumsi.

15. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang

dilakukan terhadap air minum dari depot air minum,

untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh

Dinas Kesehatan.

16. Pengawasan Internal adalah pengawasan terhadap air

minum dari depot air minum, untuk tujuan komersial

oleh penyelenggara air minum.

17. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air

minum yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.

18. Laik Sehat adalah kondisi tempat umum dan tempat

pengolahan makanan dan minuman serta hasil

produksi yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.

6

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya

disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas

Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan DAM berdasar pada asas:

a. tanggung jawab;

b. keterpaduan;

c. keadilan;

d. kehati-hatian;

e. partisipatif; dan

f. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan tentang penyelenggaraan DAM bertujuan untuk

memberikan pemenuhan akses terhadap air minum yang

sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan DAM dalam

Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pengaturan persyaratan higiene sanitasi air minum;

b. penyelenggaraan usaha;

c. pengawasan dan pembinaan;

d. tanggungjawab pemerintah daerah;

e. peran serta masyarakat;

f. pencatatan dan pelaporan; dan

g. sanksi.

7

BAB IV

PERSYARATAN HIGIENE SANITASI AIR MINUM

Pasal 5

(1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air

Minum paling sedikit meliputi aspek:

a. tempat;

b. peralatan; dan

c. Penjamah.

(2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit meliputi:

a. lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran

lingkungan dan penularan penyakit;

b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan

mudah pemeliharaannya;

c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin,

tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah

dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk

memudahkan pembersihan dan tidak terjadi

genangan air;

d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak

licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah

dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;

e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah

dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata,

dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian

yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang

cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;

f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan

lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan

berfungsi dengan baik;

g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak

menyilaukan dan tersebar secara merata;

h. ventilasi harus dapat memberikan ruang

pertukaran/peredaran udara dengan baik;

8

i. kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan

dalam melakukan pekerjaan/aktivitas;

j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti

jamban, saluran pembuangan air limbah yang

alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang

tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi

air mengalir dan sabun; dan

k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit

seperti lalat, tikus dan kecoa.

(3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit meliputi:

a. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara

lain pipa pengisian air baku, tandon air baku,

pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter,

wadah/galon air baku atau Air Minum, kran

pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan

wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan

desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan

(food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak

menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan

pencucian dan tahan disinfeksi ulang;

b. mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;

c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung;

d. wadah/galon untuk air baku atau Air Minum

sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan

dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air

produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik

dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan

e. wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus

langsung diberikan kepada konsumen dan tidak

boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.

(4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c paling sedikit meliputi:

a. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak

menjadi pembawa kuman patogen, dibuktikan

dengan surat keterangan dari dokter, dilampiri hasil

pemeriksaan laboratorium.

9

b. berperilaku higienis dan saniter setiap melayani

konsumen, antara lain selalu mencuci tangan

dengan sabun dan air yang mengalir setiap

melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja

yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap

melayani konsumen.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA DAM

Bagian kesatu

Perizinan

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang

menyelenggarakan usaha DAM wajib memiliki izin usaha

penyelenggaraan DAM yang dikeluarkan oleh Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Penyelenggara DAM mengajukan permohonan izin

usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan DAM meliputi persyaratan adminstrasi dan

persyaratan teknis.

(3) Untuk menerbitkan izin usaha penyelenggaraan DAM

Pemerintah Daerah mempersyaratkan adanya Sertifikat

Laik Higiene Sanitasi.

Pasal 8

Tata cara pengajuan dan persyaratan administrasi dan

teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan

untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan

masih beroperasi dan memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan.

Bagian kedua

Pengolahan

Pasal 10

(1) Air baku yang digunakan DAM harus memenuhi

standar mutu kualitas sesuai dengan standar Peraturan

Perundangan yang berlaku.

10

(2) DAM diwajibkan mengambil air baku yang berasal dari

selain air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi

untuk rumah tangga.

(3) Petunjuk teknis pengambilan air baku yang berasal dari

selain air PDAM mengikuti dokumen standar kesehatan

yang diterbitkan dinas kesehatan.

Pasal 11

Proses pengolahan air minum di DAM meliputi

penampungan air baku, penyaringan, desinfeksi dan

pengisian.

Pasal 12

DAM wajib memenuhi ketentuan teknis pada pedoman cara

produksi yang baik berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Penyelenggara DAM hanya diperbolehkan menjual

produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi

usaha dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh

konsumen atau yang disediakan oleh penyelenggara.

(2) Penyelenggara DAM tidak boleh menyimpan air minum

yang telah diisikan ke dalam wadah/galon lebih dari 1 x

24 jam.

(3) Penyelenggara DAM hanya diperbolehkan menyediakan

wadah tidak bermerek atau wadah polos.

(4) Penyelenggara DAM wajib memeriksa wadah yang dibawa

oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak

layak pakai.

(5) Penyelenggara DAM harus melakukan pembilasan

dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah dan

dilakukan dengan cara yang benar.

(6) Tutup wadah yang disediakan oleh penyelenggara DAM

harus polos/tidak bermerek.

(7) Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan memasang

segel/"shrink wrap" pada wadah.

11

BAB VI

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM

Pasal 14

(1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah

Penyelenggara DAM memenuhi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Higiene Sanitasi dan

kualitas air minum DAM dibentuk Tim Pemeriksa Uji

Kelaikan DAM.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas sanitarian/petugas kesehatan lingkungan

dan/atau tenaga kesehatan lainya yang telah

mendapatkan pelatihan dibidang higiene sanitasi DAM

dan instansi terkait.

(4) Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh

sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Sertifikat laik higiene sanitasi DAM masa berlakunya

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Sertifikat Laik Higiene sanitasi DAM berlaku untuk 1

(satu) tempat usaha DAM.

(3) Surat keterangan laik higiene sanitasi DAM dibatalkan

apabila terjadi:

a. pergantian pemilik;

b. perpindahan lokasi/alamat;

c. pelaku usaha tidak menjalankan lagi usahanya;

dan/atau

d. hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif

E.Coli atau bakteri lain atau menyebabkan

terjadinya keracunan serta DAM tidak lagi laik

higiene sanitasi.

12

Pasal 16

Penyelenggara DAM wajib menempatkan Sertifikat Laik

Higene sanitasi ditempat yang bisa dibaca secara jelas oleh

konsumen.

Pasal 17

(1) Penyelenggara DAM wajib memberikan tanda khusus

tentang waktu, masa berlaku dan keterangan hasil

pengujian atas air.

(2) Bentuk, model dan ukuran tanda khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi

masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum

secara eksternal dan secara internal.

(2) Setiap Penyelenggara DAM wajib melakukan

pengawasan internal terhadap pemenuhan persyaratan

hiegine sanitasi dan kualitas air minum secara terus

menerus.

(3) Dinas melakukan pengawasan eksternal terhadap

hiegine sanitasi dan kualitas air minum secara berkala.

(4) Kegiatan pengawasan hiegine sanitasi dan kualitas air

minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) meliputi:

a. inspeksi sanitasi;

b. pengambilan sampel air;

c. pengujian kualitas air;

d. analisis hasil pemeriksaan laboratorium;

e. rekomendasi; dan

f. tindak lanjut.

13

(5) Pengawasan atas indikasi pencemaran dilakukan pada

seluruh penyelenggara DAM.

(6) Ketentuan mengenai tatalaksana pengawasan hiegine

sanitasi dan kualitas air minum diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan pengujian sampel air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, dilakukan di

Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau laboratorium

yang terakreditasi.

Pasal 20

Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada

Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan

oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya

berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan

keakuratan hasil pengujiannya.

Pasal 21

Analisis hasil pengujian laboratorium sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d, dilakukan

melalui:

a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan

parameter kualitas air minum sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan

c. identitikasi langkah perbaikan.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai

dengan hasil analisis pengujian laboratorium.

(2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan

kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak

lanjut perbaikan.

14

Pasal 23

(1) Penyelenggara DAM harus segera melakukan tindak

lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam

pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi

persyaratan kualitas air minum.

(2) Penyelenggara DAM harus melaksanakan tindak lanjut

dari rekomendasi atas pengawasan eksternal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air

minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan

oleh tenaga terlatih.

Pasal 25

(1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala

Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air

minum.

(2) Ketentuan mengenai tata Cara pengawasan pada

kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan berpedoman pada Perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 26

(1) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh

Pemerintah Daerah;

(2) Pengawasan Internal dilakukan oleh penyelenggara

DAM, berupa :

a. pemeriksaan kualitas air minum setiap kali

pengisian air baku;

b. pemeriksaan kualitas bakteriologis air baku setiap 1

(satu) bulan sekali dan/atau setiap pergantian

sumber air baku;

c. pemeriksaan kualitas kimiawi air baku minimal 1

(satu) sampel setiap 3 (tiga) bulan sekali;

15

d. pemeriksaan kesehatan penjamah paling sedikit 1

(satu) kali dalam setahun; dan

e. jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan

air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu.

(3) Pengawasan eksternal terhadap hiegine sanitasi dan

kualitas air minum secara berkala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan setiap 6

bulan sekali.

(4) Uji Petik dilakukan oleh Dinas berupa pengujian mutu

DAM dan air baku serta minilai kondisi fisik, fasilitas

dan lingkungan DAM, dan/atau dalam hal kejadian

luar biasa/wabah dan keadaan yang membahayakan

lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

(1) Anggaran pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap

DAM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(2) Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal

dari penyelenggara DAM.

BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat

dan dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulan.

(2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan eksternal

kualitas air minum kepada Bupati setiap 6 (enam)

bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal.

(3) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala

Dinas wajib melaporkan hasil pengawasan eksternal

kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal.

16

(4) Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan

dilaksanakan dengan berpedoman pada Perundang-

undangan yang berlaku.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Masyarakat dan/atau konsumen pemakai air dapat

menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan DAM

dan/atau meminta konfirmasi tentang DAM yang laik higiene

kepada Kepala Dinas atau Asosiasi Pengusaha DAM.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif

kepada penyelenggara DAM yang melanggar Pasal 5,

Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 12, Pasal 13,

Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 23.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. pembatalan izin;

e. pencabutan izin;

f. penutupan lokasi; dan/atau

g. denda administrasi paling sedikit

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

disetorkan ke Kas Umum Daerah.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan

Peraturan Bupati.

17

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang penyelenggaraan DAM agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap

dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

di bidang penyelenggaraan DAM;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di

penyelenggaraan DAM;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain

berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan

DAM;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen

lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang penyelenggaraan DAM;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

18

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

pidana di bidang penyelenggaraan DAM;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

penyelenggaraan DAM yang menurut hukum dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap

Penyelenggara DAM yang melanggar ketentuan Pasal 10

ayat (1), ayat (2) dapat dikenakan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua

penyelenggaraan usaha DAM harus mengikuti pedoman

yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

19

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan

Daerah ini berlaku, penyelenggara DAM wajib

mengajukan permohonan izin.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan

Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 29 Nopember 2018

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 29 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. NADLIF, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 335-7/2018

20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan tentang penyelenggaraan depot air minum bertujuan

untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman

dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa

Pemerintah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi

kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang

sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib

menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan depot air minum dalam

Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan persyaratan air laik hygiene,

penyelenggaraan usaha, pengawasan dan pembinaan, tanggungjawab

pemerintah, peran serta masyarakat, dan sangsi yang diberikan terhadap

pelanggaran peraturan.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu

menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang

ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan

secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji

laboratorium dari Penyelenggara.

Pengelolaan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk

mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses

yang sesuai dengan standar kesehatan. Air minum aman bagi kesehatan

apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif

yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter parameter kualitas

merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati

oleh seluruh penyelenggara air minum sebagaimana telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha

depot air minum wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan Depot Air

Minum yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam rangka memenuhi persyaratan

21

kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air

minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan

agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang

ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum

yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta,

didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling

tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam

memenuhi kebutuhan pokoknya. Konsumennya besar, kebutuhan sehari-

hari, mudah di jangkau dan kompetetif untuk memenuhi kebutuhan

seluruh keluarga. Disamping itu geliat ekonomi ini mendongkrak juga

kegiatan ekonomi ikutan lainnya. Dengan demikian, maka dapat

menyumbang dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Untuk

menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan

dan pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha

maupun perlindungan terhadap konsumennya. Survival dan suksesnya

usaha ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu : (1) sumber air

bakunya, harus tersedia baik kuantitasnya maupun kualitasnya, dan tidak

mengganggu keberlanjutan sumberdaya air dan tidak merusak

ekosistenmya, (2) proses pengolahan, peralatan harus memenuhi spesifikasi

minimal untuk dapat mengolah air baku yang menghasilkan air yang siap

diminum yaitu memenuhi syarat-syarat air minum yaitu syarat fisik,

kimiawi dan bakteriologis. (3) dilandasi dan ditaatinya Peraturan

Perundang-undangan yang jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

22

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

yang dimaksud Air baku adalah air yang belum diproses atau

sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi

persyaratan mutu sesuai Peraturan Kesehatan untuk diolah

menjadi produk air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

23

Pasal 24

Tenaga terlatih adalah sanitarian atau tenaga lain yang memiliki

keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau

pengambilan sampel air minum.

Pasal 25

Ayat (1)

Kondisi khusus adalah merupakan kondisi pada suatu

kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang

besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan

nasional.

Kondisi darurat adalah merupakan kondisi di luar keadaan

normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan

luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

NOMOR 7

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR - jdih.gresikkab.go.idjdih.gresikkab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERDA_7_2018-Depot-Air-Minum.pdf1 bupati gresik provinsi jawa timur peraturan

Documents