Home >Documents >BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang...

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang...

Date post:23-Oct-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • BUPATI GRESIK

    PROVINSI JAWA TIMUR

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

    NOMOR 6 TAHUN 2015

    TENTANG

    PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI GRESIK,

    Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan

    salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia

    sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga

    lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar

    tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;

    b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala

    bidang di Kabupaten Gresik telah memberikan kontribusi

    terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga

    perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan

    lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan

    konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan,

    pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan

    hukum;

    c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

    pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang

    pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik, perlu

    diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan

    pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan

    Daerah;

  • d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 63

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

    Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

    Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perlindungan dan

    Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah;

    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

    membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan

    Pengelolaan Lingkungan Hidup;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

    Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi

    Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

    Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

    Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 2730);

    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

    Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

    Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5059);

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

    Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang

    Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar

    Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3952);

  • 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

    Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

    Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

    Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4157);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

    Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

    9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun

    2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

    undangan;

    10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

    Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi

    Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang

    Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

    tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

    12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

    tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik

    (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011

    Nomor 8);

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun

    2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran

    Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012

    tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012

    Nomor 2);

    15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013

    tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan

    Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun

    2013 Nomor 6);

  • Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

    GRESIK

    Dan

    BUPATI GRESIK

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

    PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

    2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

    3. Bupati adalah Bupati Gresik.

    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

    disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

    Kabupaten Gresik.

    5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

    disingkat SKPD adalah satuan kerja yang bertanggung

    jawab di bidang Lingkungan Hidup.

    6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

    benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

    manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu

    sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan

    manusia serta mahluk hidup lain.

    7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

    selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan

    terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

    lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

    dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

    perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

    pengawasan dan penegakan hukum.

    8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

    Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah

    perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah

    lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan

    pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

  • 9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang

    merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

    mempengaruhi dalam membentuk kesimbangan,

    stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

    10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya

    disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,

    menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa

    prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

    dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

    dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

    11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

    terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,

    sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

    untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

    keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

    hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

    12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian

    upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan

    daya tampung lingkungan hidup.

    13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan

    lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

    manusia, mahluk hidup lain, dan keseimbangan antar

    keduanya.

    14. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah

    rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan

    lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan

    dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan,

    agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia

    dan makhluk hidup lain.

    15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan

    lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau

    komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.

    16. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah

    rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan

    lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan

    komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

    17. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri

    atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik

    hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.

  • 18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang

    terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang

    secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

    19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau

    kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada

    unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam

Embed Size (px)
Recommended