Home >Documents >bupati gayo lues provinsi aceh

bupati gayo lues provinsi aceh

Date post:31-Dec-2016
Category:
View:283 times
Download:13 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1

    BUPATI GAYO LUES

    PROVINSI ACEH

    PERATURAN BUPATI GAYO LUES

    NOMOR : 15 TAHUN 2015

    TENTANG

    RENCANA KERJA PEMERINTAH

    KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016

    BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

    DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

    BUPATI GAYO LUES,

    Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektifitas dan transparansi

    pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati beserta seluruh

    jajaran perangkat daerah secara lebih terarah, terukur,

    terprogram dan proporsional sekaligus sebagai tolak ukur

    penilaian pertanggungjawaban selama masa jabatan Bupati;

    b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 26 ayat (2)

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

    perencanaan pembangunan nasional, menyebutkan untuk

    mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

    penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

    pengawasan pembangunan perlu ditetapkan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah (RKPD);

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

    Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan

    Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh

    Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang

    dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);

    3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik .........../2

  • 2

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

    4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

    Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

    Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Negara Nomor 4633);

    5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik

    Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

    Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,

    terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

    tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

    Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

    Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

    Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4745;

    10. Peraturan.../3

  • 3

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

    Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Negara Nomor 4593);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

    Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

    Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

    Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

    Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

    Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

    Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

    Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5209);

    12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master

    Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

    Indonesia;

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

    tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

    2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

    dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang

    Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

    Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2),

    sebagaimana telah di ubah dalam Qanun Kabupaten Gayo

    Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun

    Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-

    Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

    Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);

    15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2013 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues

    2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 65);

    16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

    Tahun 2013 Nomor 66);

    3. Undang/2

    17.Qanun../4

  • 4

    17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

    Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

    Tahun 2013 Nomor 67);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016.

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

    3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

    4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang

    selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah dokumen

    perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat

    visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu

    20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun

    2025;

    5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo

    Lues yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen

    perencanaan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang memuat

    penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka

    waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP

    Daerah;

    6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut

    RKPK, adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk jangka

    waktu 1 (satu) tahun;

    7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

    yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen

    perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

    pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta

    rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK;

    8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

    yang selanjutnya disingkat KUAPBK adalah dokumen yang

    memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

    MEMUTUSKAN/4

    Pembiayaan.......5

  • 5

    pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

    (satu) tahun;

    9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

    disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

    patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

    SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam

    penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK;

    BAB II

    MAKSUD DAN TUJUAN

    Pasal 2

    1. Maksud RKPK adalah Menyediakan acuan resmi bagi

    Pemerintah Daerah dan DPRK dalam rangka menyusun RAPBK

    yang didahului dengan penyusunan KUA, serta penentuan PPAS

    Tahun 2016 dan Sebagai pedoman Penyusunan Renja SKPK

    Tahun 2016.

    2. Tujuan RKPK adalah Mewujudkan visi dan misi pembangunan

    daerah, yang berisikan sasaran , prioritas dan kebijakan daerah

    dan tingkat pencapaian kemajuan yang diharapkan pada setiap

    aspek yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,

    Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan,

    penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,

    Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,

    berkeadilan dan berkelanjutan, Wadah bagi segenap aspirasi

    masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan

    dalam forum MUSRENBANG dan selanjutnya disampaikan

    kepada DPRK.

    BAB III

    SISTEMATIKA RKPK

    Pasal 3

    (1) RKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

    BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum

    penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

    dokumen RKPK serta maksud dan t