Top Banner
BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JENIS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL TERPADU KABUPATEN EMPAT LAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati; b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Empat Lawang perlu adanya penetapan jenis perizinan dan penanaman modal serta pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; c. bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang, serta Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan kondisi saat ini maka perlu diganti;
14

BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

Feb 13, 2018

Download

Documents

phungkhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

BUPATI EMPAT LAWANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JENIS PERIZINAN DAN

PENANAMAN MODAL TERPADU KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21

dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan,

perlu membentuk Peraturan Bupati;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di

bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Empat

Lawang perlu adanya penetapan jenis perizinan dan

penanaman modal serta pelimpahan sebagian

kewenangan dibidang perizinan kepada Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;

c. bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun

2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang

Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang,

serta Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 123 Tahun

2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di

Bidang Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan

Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan

kondisi saat ini maka perlu diganti;

Page 2: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jenis

Perizinan Dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten

Empat Lawang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4677);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Page 3: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4966);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telahdiubah beberapakali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Page 4: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

20. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentangPembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Izin Apotek;

22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang IzinLokasi;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di LingkunganDepartemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Page 5: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

Perizinan Terpadu di Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:

PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran

Usaha Daya Tarik Wisata;

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Hidup;

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013

tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan

Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.116-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian

Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera

Selatan Tanggal 22 Oktober 2015;

32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Kabupaten Empat Lawang;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13

Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Empat Lawang Tahun;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 13

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Empat Lawang;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;

Page 6: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

Menetapkan

38. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10

Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11

Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL TERPADU KABUPATEN

EMPAT LAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ernpat Lawang;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Empat Lawang;

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang

selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Empat Lawang;

5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu,

yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT, adalah Kepala

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Empat Lawang;

6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam

bentuk izin maupun tanda daftar usaha;

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan

pelayanan,fasilitas fiskal dan informasi mengenai

penanaman modal,sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;

8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,

kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan

nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama

penerima wewenang.

Page 7: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

mengatur jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang

penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

2) Mekanisme penerbitan izin sebagaimana tersebut pada ayat

1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang

Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang.

3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak,

kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan

Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur jenis

Perizinan dan Nonperizinan.

BAB IV

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

Jenis Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Empat lawang

yang dilimpahkan penyelenggaraannya kepada Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu meliputi:

A. Izin Bidang Perizinan Tertentu, yaitu:

1) Izin Gangguan (Ho);

2) Izin Mendirikan Bangunan (1MB);

3) Izin Trayek;

B. Izin Bidang Kesehatan, yaitu:

1) Izin Praktik Dokter Umum;

2) Izin Praktik Dokter Spesialis;

3) Izin Praktik Bidan;

4) Izin Praktik Perawat;

5) Izin Praktik Tukang Gigi;

Page 8: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

6) Izin Praktik Bersama Dokter Umum/Utama;

7) Izin Praktik Bersama Dokter Spesialis;

8) Izin Operasioanal Rumah Sakit;

9) Izin Operasionanl Klinik Bersalin;

10) Izin Operasional Klinik Umum;

11) Izin Operasioanal Klinik Rotgen;

12) Izin Operasional Klinik Fisioterapi;

13) Izin Operasional Klinik Komputer tomografhi scanner;

14) Izin Operasional Optik;

15) Izin Operasioanal Laboratorium Klinik;

16) Izin Operasional Klinik Kecantikan;

17) Izin Operasional Balai Kesejateraan Ibu dan Anak;

18) Izin Apotik;

19) SIO Battra (Pengobatan Tradisional);

20) Izin Toko Obat;

21) Balai Pengobatan sarana pelayanan kesehatan dasar;

22) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi;

23) Izin Kerja Apoteker dan Praktek Apoteker;

24) Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;

25) Izin Balai Pengobatan ,Rumah Bersalin dan Klinik

Kesehatan;

26) Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani;

27) Izin Penyelenggaran Pengobatan Tradisional;

28) Izin Balai Asuhan Keperawatan;

29) Izin Balai Konsultasi Gizi;

30) Izin Laboraturium;

31) Izin Rontgen Pelayanan Radiologi;

32) Izin Penyelenggaraan Ct Scan;

33) Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan

Kertergantungan Napza;

34) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat (Rjpkm);

35) Rekomendasi Pendirian Dan Penyelenggaraan Rumah

Sakit (Rpprs);

36) Izin Praktik Refleksionis Optisien;

37) Izin Praktik Fisioterapi;

Page 9: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

C. Izin Bidang Konstruksi Bangunan yaitu:

1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

D. Izin Bidang Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

4) Tanda Daftar Gudang (TDG);

5) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

6) Izin Penggilingan Padi;

7) Surat Izin Usaha Tetap;

8) Surat Izin Perluasan Usaha;

E. Izin Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

yaitu :

1) Izin Usaha Kendaraan Bermotor;

2) Izin Mendirikan Bangunan Tower;

3) Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir;4) Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor;

5) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi;6) Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/Agent;

7) Izin Usaha Angkutan (Iua);

8) Izin Penggunaan Jalan selain Untuk Lalu Lintas dan IzinPenggunaan Ruang Publik yang bersifat Komersil;

9) Izin Trayek Angkutan (ITA) & Izin Operasi Angkutan

Tidak Dalam Trayek;

F. Izin Bidang Pendidikan yaitu :

1) Izin Sekolah Swasta/ Dasar;

2) Izin Pra Sekolah;

3) Izin Lembaga Kursus;

G. Izin Bidang Lingkungan Hidup yaitu :

1) Izin Kelayakan Lingkungan;

2) Izin Lingkungan;

3) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;

4) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam;

5) Izin Pengusahaan Tainan Buru (Hewan Hama);

6) Izin Penangkaran Satwa;

7) Izin Peredaran Komersial;

8) Izin Peredaran Non Komersial;

Page 10: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

9) Izin Ekspor Benih/Bibit Tanaman Hutan;

10) Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan;

11) Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);

12) Izin APAR (Alat Pemadaman Api Ringan) Pada Gedung;

H. Izin Bidang Sosial, Tenaga Kerja Tarnsmigrasi yaitu :

1) Izin Penyelenggaraan Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);

2) Izin Pendirian Kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga

Kerja (IPKKCJ-TKI);

3) Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Swasta (Ipktk-

Swasta);

4) Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja;

I. Izin Bidang Kehutanan, Perkebunan dan Energi yaitu:

1) Izin Pemasangan Instalasi Bawah Tanah;

2) Izin Pembungan Limbah Cair (IPLC);

3) Izin Pemakaian Tanah;

4) Izin Penggunaan dan Pengawasan Pembangkit Listrik;

5) Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat

/Angkut;

6) Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat pendingin;

7) Izin Petik Sarang Burung Walet;

8) Izin Angkut Sarang Burung Walet;

9) Izin Penggunaan Alat Berat;

10) Izin Pendirian Usaha BBM Skala Kecil;

J. Izin Bidang Pendapatan Daerah yaitu :

1) Izin Pemasangan /Penyelenggaraan Reklame dan

Prornosi;

2) Izin Pemasangan Konstruksi Reklame dan

Reklame Tiang Pancang Jembatan Penyeberangan;

3) Izin Pematangan Tanah /Lahan;

4) Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;

5) Izin Pembutan Jalan Masuk didalam Kompleks

Perumahan, Pertokoan & Sejenis;

6) Izin Pemasangan Reklame Menggunakan Aset Pemda;

K. Izin Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan yaitu:

1) Izin Potong Hewan;

2) Izin Usaha Produksi Peternakan;

3) Izin Tanda Daftar Peternakan Rakyat

Page 11: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

4) Izin Mendatangkan Ternak;

5) Izin Penampungan Ternak;

6) Izin Usaha Perikanan (SI UP)

7) Izin Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);

8) Izin Penangkapan Ikan;

9) Izin Penangkaran Sarang Burung Walet;

10) Izin Usaha Perdagangan Hasil Pertanian dan

Perkebunan;

1 l)Izin Peredaran Benih/bibit;

12)Izin Usah Perbenihan;

L. Izin Bidang Penanaman Modal yaitu :

1) Izin Prinsip Penanaman Modal;

2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

4) Izin Lokasi (luas lahan + 3 Ha);

5) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

6) Surat Persetujuan PMDN ke PMA;

7) Surat Persetujuan Merger Perusahaan;

8) Izin Pendirian Rumah Sakit (Type C);

9) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (SIUI/TDI);

10) Izin Usaha Pasar Modern (SIUP-M);

11) Izin Pendirian Industri Skala Besar;

12) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Alam (IUPHHK-HA);

13) Izin Perluasan Industri (IPI);

14) Izin Usaha Perubahan;

M. Izin Bidang Kepariwisataan yaitu :

1) Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan (IURTH);

2) Izin Usaha Kepariwisataan (SIU-K); meliputi klasifikasi

usaha sebagai berikut:

1. Hotel;

2. Motel/ Losmen;

3. Penginapan Remaja;

4. Pondok Wisata;

5. Cottage;

6. Hunian Wisata;

7. Perkemahan;

Page 12: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

8. Restoran;

9. Rumah Makan dan Waning Nasi;

10. Bar;

11. Restoran Waralaba;

12. Catering;

13. Taman Rekreasi;

14. Gelanggang Renang;

15. PadangGolf;

16. Arena Latihan Golf;

17. Kolam Pemancingan;

18. Gelanggang Olahraga;

19. Gelanggang Bola Ketangkasan;

20. Gelanggang Permainan Elektronik;

21. Gelanggang Bowling;

22. Arena Bola Billiard

23. KlabMalam

24. Dikotik;

25. Karaoke;

26. Pub;

27. Pub, Karaoke Dan Kafe;

28. PantiPijat;

29. Panti Mandi Uap.Sauna (SPA);

30. Bioskop;

31. Fitnes Dan Sport Club;

32. Seluncur/Sepatu Roda;

33. SanggarTari;

34. Izin Usaha Orkes/Orgen Tunggal;

35. Biro Perjalanan Wisata;

36. Cabang Biro/conter;

37. Agen Perjalanan Wisata;

38. Cabang Pembantu BPW;

39. Kepramuwisataan;

40. Konvensi dan Perjalanan Insentif;

41. Pertunjukan / Show Biz;

42. Pameran;

43. Imresariat;

44. Atraksi Wisata;

Page 13: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

45. Informasi publikasi dalam media cetak atau media

elektronik;

46. Jasa Konsultan Pariwisata;

47. Jasa Kongres, Konvensi, dan Eksebisi;

48. General Sales Agen;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Izin dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum

ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun 2012

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang

Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Empat

Lawang. (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun

2012 Nomor 20); dan

b. Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 123 Tahun 2014

tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dibidang

Penanaman Modal. (Berita Daerah Kabupaten Empat

Lawang Tahun 2014 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Page 14: BUPATI EMPAT LAWANG - palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/... · 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan di Bidang Penanaman Modal, ... Izin Balai

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di : Tebing Tinggipada tanggal : k> Af>rtL 2016SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN EMPAT LAWANG,

t

EDISON JAYA

Ditetapkan di : Tebing Tinggipada tanggal : 5~ frf>riL 2016

Pit. BUPATI EMPAT LAWANG^V

H. SYAHRIL HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR (P.