Top Banner
BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Kabupaten Bantul 55711 Website : www.bantulkab.go.id
197

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

Apr 28, 2019

Download

Documents

lamliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Kabupaten Bantul 55711

Website : www.bantulkab.go.id

Page 2: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

Me nimbang : a.

b .

c .

Mengingat: L

5 .

6 .

1 Tahun 2OO4 tentang

BiJPA'II I f AN'IUL

PERA.TURAN t]UI]ATI BANTUL

NOMOR 3 3 . " IAHUN 2012'l DNTAli( i

RDNCANA KDR.]A PDI",1BA1'II iUNAN DAERAIJ (RKP]]JKAIJIJI 'A'II . ]N L9qN II]L'IAI]UN 20 I3

DENGAAI I lAl IMA'I ' ' f U IIAN YANG MAIIA ]ISA

BT]PATI BANTUI-,

bahwa dalanl relngka r:nengoptimalkan pen]'e1en€{garijranpemerintahan dan pelaklranaan pembanglrnan yang efel(1.i idan efisien sesuil i dcngan prio. i tas, sasaran serta sincr'gitasprogr€rm-program Pernerintah dan Pcmerintah Daerah, nrakrlperlu meninl l l{at l{an ciaya guna dan hasil glrna peren(:arlaal lpernbangurrit ' r dl l i?r bupal(: n Bant]- l l ;

bahwa beldasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan DaerahKabupaten I lantul Nomor Ol Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015, harus di jabarkan 1rt:dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati Bantul Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Bantul Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun l95O tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganDaerah lstimewa Jogiakarta;

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas DariKon-lpsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

3. Undang"Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang KenanganNegara;

4. Undang-Undang NomorPerbendaharaan Negara; .

Undaig-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapaka-li terakhir dengar Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OO8;

Undaig-Unda;rg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah;

7 .

Page 3: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

Menetapkan :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangPcnetapan Mulai Berlakuirya Undang-Llndang Tahun 1950Nomor 12, 13, 14 dan 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OO8 tentangTahapan, Tatacara Penjrusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencarla Pembangunan Daerah:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalanrNegeri Nomor 2l Tahun 20 I l;

11. Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 54 Tahr.rn 2O1Otentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2OO8 tentang Tahapan, Tatacaia Penlrusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksalaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2OO5tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang KabupatenBantul Tahun 2006 - 2025 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12Tahun 20 10;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2OO7tent€ng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Bantul;

14. Peratura-n Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2OO7tentang Pembentukai Organisasi L€mbaga Teknis Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten BaItul sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BantulNornor 16 Tahun 2OO9;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2OO8tentang Tata Cara Pen]rusunart Perencanaan PembangunanDaerah darr Pelaksa-naan Musvawarah PerencanaanPembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011tentang Renca-na Pembangunan Jarrgka Menengah DaerahKabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTULTAHUN 2OI3

Pasal I

Rehcana Kerja Pembangunarr Daerai Kabupaten Baltul Tahun 2013 yangselanjutrtya disebut RKPD Tahun 2013, menipakan dokumen per_encanaailpembangunan daerah untuk Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari2013 dan beralhir pada tanggal 3l Desember 2013.

Page 4: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2013 berisi rencana prograrn/kegiaran pembangtlnah daeiah padaTahun 2013 ye-ng pada halekatnya merupakan penjabaran tahun ketiga RenianaPembangunan Jangka Menedgah Daerah (RPJMD) Tahun 2O11 - 20lS.

Pasal 3

RKPD Tahun 2Ol3 merupakarl dokumen rencara kerja pembangunan KabupatenBantul sebagai landasan penlrusunan KUA dan ppAS dalam rangka penlrujunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul TahunAnggaran 20 13.

Pasal 4

(l) Program/kegiat€11 yang tidak tertuang dalarn dokumen RKpD Tahun 20l3 tidakdapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

{2) Prograrn/ kegiat€.n Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesakdapat dibiayai Inelalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangandaerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2013 sebagaimana te.sebut dalam LamDiranyang merupakan bagian t idak terpisahkan dari peraiuran

Bentuk dan Susunanturan Bupati initi ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggel ditetapkan.

setiapdenga-n

orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan peraturan Bupatipenempatannys dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di,Ba.tulpada tanggal 3 0 MAY 2012

WIDATI

undangkan di Bantul

T.'Et-tUPATEN BANTUL,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTULTAHUN 2012 NOMoR3 ?

ii3F

Page 5: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

����

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana

daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis

jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka

perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD

sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Kabupaten Bantul

Tahun 2013 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Tahap persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 meliputi:

a. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul tentang pembentukan

tim penyusun RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013;

b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan

memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan

pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Tahun 2011 – 2015 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2009 – 2013 dan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014. Berpedoman pada

RPJMD kabupaten dilakukan melalui penyelarasan:

a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan

daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten;

b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana

program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten.

Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi serta RPJMN dilakukan melalui penyelarasan

program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi serta

dengan prioritas pembangunan nasional.

Page 6: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

����

Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 terdiri atas

perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 mencakup:

1) Pengolahan data dan informasi;

2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;

3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;

4) Evaluasi kinerja tahun lalu;

5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten;

7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;

8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;

9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;

10) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan

11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 disusun dengan sistematika paling

sedikit sebagai berikut:

1) Pendahuluan;

2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

4) Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD

menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja SKPD. Verifikasi

sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan

dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten sesuai dengan rencana program

prioritas rancangan awal RKPD kabupaten.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul dilaksanakan untuk penajaman, penyelasaran, klarifikasi

dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013. Penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:

Page 7: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

����

a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas

dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah

daerah kabupaten pada musrenbang RKPD di kecamatan;

c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;

d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;

e. Sinergi dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2013.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 dilakukan berdasarkan

berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Bantul, musrenbang RKPD

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan musrenbang RKP.

6. Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul

setelah RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan. RKPD Kabupaten Bantul

Tahun 2013 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2013. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan

sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD

Kabupaten Bantul Tahun 2013 untuk memastikan APBD Kabupaten Bantul 2013 telah disusun

berlandaskan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Page 8: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

����

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Page 9: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

����

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2013;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013;

27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2007 Seri D Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam

Page 10: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

�������������

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala

Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas

dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD.

telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD

(Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan da

sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana Lainnya

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang mencakup

latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjal

������������������ ���������������������������������������

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala

Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas

dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang

telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

okumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD

(Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan da

sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Gambar 1.1

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana Lainnya

Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang mencakup

latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

����� ����������������������������������������

����

menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala

Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas

KUA dan PPAS yang

okumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD

(Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang mencakup

latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

DAN CAPAIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi

an dan realisasi RPJMD.

Page 11: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

����

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2011) dan

perkiraan tahun berjalan (Tahun 2012), yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah

daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan

masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan, serta usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD

tahun sebelumnya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya merupakan dokumen

perencanaan daerah selama satu tahun disusun untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan

sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.

1.5.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Page 12: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang

meliputi empat kabupaten dan satu kota. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten

Bantul merupakan salah satu wilayah paling selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak

antara 07°44'04" - 08°00'27" LS dan 110°12'34" - 110°31'08" BT dengan luas 506,85 km2 dan

batas-batas wilayah sebagai berikut (Gambar 2.1):

� Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

� Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

� Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman

� Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang

terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta

kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke

selatan.

Secara administratif, Kabupaten Bantul dibagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan.

Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural

area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah

perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam wilayah perdesaan sebanyak

34 desa (Tabel 2.1). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Dlingo

mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km2, sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang

terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan.

Page 13: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-2

Gambar 2.1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2011

Page 14: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-3

Tabel 2.1. Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2009

No Kecamatan Desa Luas (km2) % Luas Perkotaan Perdesaan

1 Srandakan Poncosari (24 dusun ) Trimurti (19 dusun) 18,32 3,61

2 Sanden Sri Gading(20 dusun) Gadingsari (18 dusun)

23,16 4,57 Gadingharjo (6 dusun) Murtigading (18dusun)

3 Kretek

Tirtohargo (6 dusun) Donotirto (13dusun)

26,77 5,28 Parangtritis (11 dusun) Tirtosari(7 dusun) Tirtomulyo (15 dusun)

4 Pundong Seloharjo (16 dusun) Srihardono (17 dusun) 23,68 4,67 Panjang Rejo(16 dusun)

5 Bambanglipuro Sumber Mulyo(16 dusun) Sidomulyo (15 dusun) 22,70 4,48 Mulyodadi (14dusun)

6 Pandak Caturharjo (14dusun) Wijirejo (10dusun)

24,30 4,79 Triharjo (10dusun) Gilangharjo (15dusun)

7 Pajangan Guwosari (15 dusun) Triwidadi (22 dusun) 33,25 6,56 Sendangsari (18 dusun)

8 Bantul

Sabdodadi (5 dusun) Palbapang (10 dusun)

21,95 4,33 Ringinharjo (6 dusun) Bantul (12 dusun) Trirenggo (17 dusun)

9 Jetis Patalan (20 dusun) Trimulyo (12 dusun) 24,47 4,83 Canden (15 dusun ) Sumber Agung (17 dusun)

10 Imogiri

Selopamioro(18 dusun ) Kebonagung (5)

54,49 10,75 Sriharjo (13 dusun) Karangtalun (5 dusun ) Karangtengah (6 dusun ) Imogiri (4 dusun) Wukirsari (16 dusun ) Girirejo (5 dusun )

11 Dlingo

Mangunan (6 dusun) Dlingo (10 dusun )

55,87 11,02 Muntuk (11 dusun) Temuwuh (12 dusun) Jatimulyo (10 dusun ) Terong (9 dusun)

12 Banguntapan

Tamanan (9 dusun) Baturetno (8 dusun)

28,48 5,62

Jagalan (2 dusun) Banguntapan 11 dusun) Singosaren (5 dusun) Wirokerten (8 dusun) Jambidan (7 dusun) Potorono (9 dusun)

13 Pleret Bawuran (7 dusun) Wonokromo (12 dusun)

22,97 4,53 Wonolelo (8 dusun) Pleret (11) Segoroyoso (9 dusun)

14 Piyungan Sitimulyo (21 dusun) Srimulyo (22 dusun) 32,54 6,42 Srimartani (17 dusun)

15 Sewon Pendowoharjo(16 dusun) Bangunharjo(17 dusun) 27,16 5,36 Timbulharjo (16 dusun) Panggungharjo(14 dusun)

16 Kasihan Tamantirto (10 dusun) Tirtonirmolo (12 dusun)

32,38 6,39 Ngestiharjo (12 dusun) Bangunjiwo (19 dusun)

17 Sedayu Argodadi (14 dusun) Argosari (13 dusun) 34,36 6,78 Argomulyo (14 dusun) Argorejo (13 dusun) Jumlah 41 34 506,85 100,00

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Desember 2010

Page 15: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-4

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang rawan bencana

khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng

Indonesia-Australia. Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar

Opak yang masih aktif. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan

bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga

sungai utama dan tiga sungai lainnya yaitu :

1. Sungai Oya (Kecamatan Dlingo, Imogiri) dengan panjang sungai 35,75 km;

2. Sungai Progo (Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak dan Srandakan) dengan panjang sungai

24 km;

3. Sungai Opak (Kecamatan Piyungan, Banguntapan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek)

dengan panjang sungai 19 km;

4. Sungai Winongo (Kecamatan Sewon, Bantul, Jetis, Pundong, Kretek) dengan panjang sunai

18,75 km;

5. Sungai Bedog (Kecamatan Kasihan, Pajangan, Bantul, Pandak) dengan panjang sungai 9,50

km;

6. Sungai Code (Kecamatan Banguntapan, Pleret, Sewon, Jetis) dengan panjang sungai 7 km.

2.1.1.2 Topografi

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta

daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada

dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai.

Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng

dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini

terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari,

b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan

kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir

kerakal,

c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi

oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi,

d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam

dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi

Sentolo.

Page 16: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-5

Apabila dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki

lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang

didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan.

Tabel 2.2. Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 No Kelas Ketinggian (dpl) m Luas (ha) (%) 1 0 – 7 3.228 6,37 2 7 – 25 8.948 17,65 3 25 – 100 27.709 54,67 4 100 - 500 10.800 21,31 5 > 500 - -

Jumlah 50.685 100 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas. Hubungan kelas ketinggian

dengan luas sebarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. Dari kedua tabel tersebut dapat

diketahui bahwa kelas ketinggian Kabupaten Bantul yang memiliki penyebaran paling luas terletak

pada elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian

tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi

kurang dari 7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan

Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo,

Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kecamatan Srandakan dan Sanden merupakan daerah terendah

di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar dari 0 sampai 25 meter dari

permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 ha atau 8,2% dari seluruh luas Kabupaten Bantul.

Page 17: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-6

Tabel 2.3. Luas Wilayah Kabupaten Bantul Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul Tahun 2011

No, Kecamatan Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) Jumlah 0 – 7m 7 – 25m 25–100m 100-500m >500m

1. Srandakan 1.058 776 - - - 1.834

2. Sanden 1.246 1.081 - - - 2.327

3. Kretek 924 1.335 190 101 - 2.550

4. Pundong - 1.938 239 199 - 2.376

5. Bambanglipuro - 1.494 788 - - 2.282

6. Pandak - 1.312 1.117 - - 2.429

7. Pajangan - 221 2.646 452 - 3.319

8. Bantul - - 2.199 - - 2.199

9. Jetis - - 2.549 11 - 2.560

10. Dlingo - - 815 4.819 - 5.634

11. Banguntapan - - 2.154 475 - 2.629

12. Pleret - - 1.783 345 - 2.128

13. Piyungan - - 1.965 1.347 - 3.312

14. Sewon - - 2.676 - - 2.676

15. Kasihan - - 2.608 630 - 3.238

16. Sedayu - - 3.262 149 - 3.411

17. Imogiri - 791 2.718 2.272 - 5.781

T o t a l 3.228 8.948 27.709 10.800 - 50.685 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar berupa daerah dataran yang tersebar di

wilayah selatan, tengah, dan utara Kabupaten Bantul dengan kemiringan kurang dari 2% dan luas

sebesar 31.421 ha (61,99%). Wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah dengan kemiringan

2,1 - 40,0% dan luas sebesar 15.255 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas

4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Wilayah yang memiliki lahan miring

paling luas terletak di Kecamatan Dlingo dan Banguntapan, sedangkan wilayah kecamatan yang

didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Kasihan dan Pleret (Tabel 2.4).

Page 18: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-7

Tabel 2.4. Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2011

No, Kecamatan Luas kemiringan tanah/lereng (ha)

Jumlah 0 – 2% 2 - 8% 8-15% 15–25% 25–40% >40%

1, Srandakan 1.680 154 - - - - 1,834 2, Sanden 2.100 227 - - - - 2,327 3, Kretek 1.756 288 - 27 11 468 2,550 4, Pundong 1.395 171 - 90 108 612 2,376 5, Bambanglipuro 2.210 72 - - - - 2,282 6, Pandak 2.123 306 - - - - 2,429 7, Pajangan 815 661 990 162 394 247 3,269 8, Bantul 2.184 - - 15 - - 2,199 9, Jetis 2.305 81 - 144 - 30 2,560 10, Dlingo 1.768 585 279 900 954 1.295 5,781 11, Banguntapan 72 1.993 268 572 1.433 1.296 5,634 12, Pleret 2.629 - - - - - 2,629 13, Piyungan 704 431 365 55 547 26 2,128 14, Sewon 2.187 702 - - 423 - 3,312 15, Kasihan 2.668 - - 8 - - 2,676 16, Sedayu 2.312 - 598 182 161 35 3,288 17, Imogiri 2.513 227 300 138 233 - 3,411

T o t a l 31.421 5.898 2.800 2.293 4.264 4.009 50.685 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011 2.1.1.3 Geologi

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata,

baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang

terletak di permukaan bumi atau dibawah permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok

bantuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu

batuan beku, batuan sedimen dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci

menjadi beberapa formasi (Tabel 2.5)

Page 19: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-8

Tabel 2.5. Hubungan Formasi Geologi dengan luas penyebarannya di Kabupaten Bantul

No Formasi Geologi Jenis Batuan Luas (Ha) % 1. F. Yogyakarta Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel 23.316 46 2. F. Semilir-Nglanggran Breksi, batupasir, tuff 12.164 24 3. F. Sentolo Batu gamping berlapis, napal, tuff 9.123 18 4. F. Wonosari Batugamping karang lagoon 4.055 8 5. F. Sambipitu Konglomerat, batupasir 1.520 3 6. F. Gumuk Pasir Pasir tersortasi 507 1

J u m l a h 50.685 100 Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol,

Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol (Tabel 2.6). Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah

yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material

gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal

dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan Kasihan, Sewon,

Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu

gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan

Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir,

tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi,

tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumusol

berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu,

Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

Tabel 2.6. Hubungan jenis tanah dengan luas penyebaran di Kabupaten Bantul Tahun 2011

No Jenis Tanah Luas

Ha % 1 Renzina 787,80 1,55 2 Aluvial 1.188,50 2,34 3 Grumusol 7.607,70 15,01 4 Latosol 6.537,90 12,89 5 Mediteran 1.564,40 3,08 6 Regosol 25.930,00 51,16 7 Lithosol 7.067,80 13,97

Jumlah 50,685,00 100,00 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

Page 20: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-9

2.1.1.4 Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Bantul terdapat tiga DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Progo, DAS Opak,

dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak

mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung

Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. DAS Progo mempunyai satu

sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati

lahan seluas 4.819,83 ha. DAS yang menempati areal paling luas adalah DAS Opak dengan luas

3.308,43 ha. DAS Progo menempati luas 1454,40 ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai

yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau

debit airnya relatif sedikit.

Salah satu fungsi dari masing-masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Di samping itu air

sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada Tabel 2.7 disajikan data

Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.7. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2010

No Nama Sub-DAS Nama Sub-DAS Luas (Ha) Luas Lahan yang diairi (Ha)

1 Oya Oya 57,00 15,00 2 Opak Kali Gawe 178,00 178,00

Kali Buntung 108,18 119,70 Kali Tepus 68,14 74,10 Kali Kuning 141,11 132,10 Kali Mruwe 642,51 653,90 Kali Kedung Semerengan 278,25 382,60 Kali Code 277,96 865,40 Kali Gajah Wong 287,00 246,80 Kali Winongo 910,58 2.110,50 Kali Bulus 185,30 96,30 Kali Belik 133,82 117,40 Kali Plilan 97,58 97,34 3 Progo Kali Bedog 1.454,40 1.528,44 JUMLAH 14 Sub Das 4.819,83 6.617,58 Sumber: Dinas SDA, Desember 2010

2.1.1.5 Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis

basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen.

Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut

Cina Selatan dan bagian Barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur

Page 21: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-10

relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara. Data curah hujan disajikan sebagai

perbandingan adalah data pada Tahun 2007-2009 (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 : Pola curah Hujan Tahun 2007 – 2009

Sumber : Dipertahut 2010 2.1.1.6 Penggunaan Lahan Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul

Tahun 2010 - 2030 rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kabupaten

Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi :

a. Kawasan hutan lindung

Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk,

Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo

Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan

Piyungan.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan

resapan air.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan

pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

e. Kawasan rawan bencana

Page 22: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-11

Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor,

kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan

kekeringan.

2. Kawasan budidaya Kabupaten

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545

Hektar atau 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan

pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah di

Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 13.324 Hektar atau 26,29%. Kawasan

pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 Hektar atau

10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten

direncanakan sebagai berikut:

1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;

2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan,

Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;

3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;

4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;

5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;

6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan

7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden

c. Kawasan peruntukan perikanan

d. Kawasan peruntukan pertambangan

e. Kawasan peruntukan industri

f. Kawasan peruntukan pariwisata

g. Kawasan peruntukan permukiman

h. Kawasan peruntukan lainnya

Page 23: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-12

2.1.1.7 Potensi pengembangan wilayah

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini

berdasarkan:

• Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat ring road namun

perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut,

• Topografi kawasan yang relatif datar,

• Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air,

• Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor

hotel dan restoran.

Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun

2010-2030 , potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan

kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio -

kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis ekonomi

kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);

2. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);

3. Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut

Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;

4. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan

5. Kawasan Strategis Industri Piyungan.

Sedangkan kawasan strategis sosio – kultural kabupaten meliputi Kawasan Strategis Desa Wisata

dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) dan Kasongan – Jipangan – Gendeng –

Lemahdadi (Kajigelem). Dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden,

Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan

2. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan penelitian.

2.1.1.8 Wilayah rawan bencana

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan

bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan.

Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air

Page 24: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-13

pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di

kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan.

Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo,

Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul

Tahun 2010-2030 meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan

banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

Tabel 2.9. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030

No Jenis Bencana Lokasi yang berpotensi 1. Kawasan rawan gempa bumi Di seluruh kecamatan 2. Kawasan rawan longsor Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong.

3. Kawasan rawan banjir Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret.

4. Kawasan rawan gelombang pasang Kretek, Srandakan,Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro.

5. Kawasan rawan kekeringan

Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

Sumber : Bappeda, 2011 Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang

lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai,

pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk

permukiman dan fasilitas umum,

2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur

bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko,

3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa

siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

Page 25: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-14

2.1.1.9 Demografi

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bantul tercatat sejumlah

911.503 jiwa. Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2010 dan laju pertumbuhan SP2000-

SP2010(1,07%) maka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini mencapai

921.263 jiwa (Tabel 2.10).

Tabel 2.10. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Bantul, 2011

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio jumlah laki-

laki dan perempuan

1 Srandakan 14.214 14.454 28.668 98,34 2 Sanden 14.616 15.128 29.744 96,62 3 Kretek 14.131 15.192 29.323 93,02 4 Pundong 15.543 16.236 31.779 95,73 5 Bambanglipuro 18.524 18.956 37.480 97,72 6 Pandak 23.926 23.982 47.908 99,77 7 Bantul 29.681 30.073 59.754 98,70 8 Jetis 25.887 26.426 52.313 97,96 9 Imogiri 28.008 28.528 56.536 98,18

10 Dlingo 17.609 18.058 35.667 97,51 11 Pleret 21.926 21.805 43.731 100,55 12 Piyungan 24.604 24.823 49.427 99,12 13 Banguntapan 62.127 60.383 122.510 102,89 14 Sewon 53.486 52.215 105.701 102,43 15 Kasihan 56.487 56.221 112.708 100,47 16 Pajangan 16.493 16.723 33.216 98,62 17 Sedayu 22.197 22.601 44.798 98,21

Jumlah 459.459 461.804 921.263 99,49 Persentase 49,87 50,13 100

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan

mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk

yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang

didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer

persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan

penduduk di suatu wilayah.

Page 26: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-15

Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011 No Kecamatan Luas (km2) Jumlah Penduduk Kepadatan/Km2 1 Srandakan 18,32 28.668 1.565 2 Sanden 23,16 29.744 1.284 3 Kretek 26,77 29.323 1.095 4 Pundong 23,68 31.779 1.342 5 Bambanglipuro 22,70 37.480 1.651 6 Pandak 24,30 47.908 1.972 7 Bantul 21,95 59.754 2.722 8 Jetis 24,47 52.313 2.138 9 Imogiri 54,49 56.536 1.038

10 Dlingo 55,87 35.667 638 11 Pleret 22,97 43.731 1.904 12 Piyungan 32,54 49.427 1.519 13 Banguntapan 28,48 122.510 4.302 14 Sewon 27,16 105.701 3.892 15 Kasihan 32,38 112.708 3.481 16 Pajangan 33,25 33.216 999 17 Sedayu 34,36 44.798 1.304

Jumlah 506,85 921.263 1.818 Sumber: BPS, 2012

Pada tabel 2.11 terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul tidak merata, daerah

yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang

berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Banguntapan (4.302 jiwa/km2),

Sewon (3.892 jiwa/km2), dan Kasihan (3.481 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis

terendah terletak di Kecamatan Dlingo (638 jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk geografis

Kabupaten Bantul Tahun 2011 mencapai 1.818 jiwa per km2.

Selain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk dapat pula ditinjau dari kepadatan

penduduk agraris. Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar

menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah

perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat

dilihat pada Tabel 2.12. Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan

perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia.

Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi

penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian.

Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka

perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga

serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya.

Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan,

dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta.

Page 27: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-16

Tabel 2.12. Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011

Kecamatan Luas Areal Pertanian (Ha) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan/Ha

1 Srandakan 419 28.668 50 2 Sanden 986 29.744 26 3 Kretek 892 29.323 12 4 Pundong 864 31.779 24 5 Bambanglipuro 1.164 37.480 24 6 Pandak 927 47.908 28 7 Bantul 1.132 59.754 58 8 Jetis 1.177 52.313 39 9 Imogiri 1.109 56.536 18 10 Dlingo 512 35.667 9 11 Pleret 860 43.731 26 12 Piyungan 1.385 49.427 23 13 Banguntapan 1.409 122.510 100 14 Sewon 1.305 105.701 83 15 Kasihan 673 112.708 150 16 Pajangan 262 33.216 23 17 Sedayu 960 44.798 16 Jumlah (Rata-rata) 16.036 921.263 31 Sumber: BPS, 2012 (angka sementara)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yg dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PRDB Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar

Rp. 10.025.775 juta atas dasar harga berlaku dan mencapai Rp. 4.176.868 juta atas dasar harga

konstan Tahun 2000. Sedangkan struktur ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2011 mengalami

pergeseran dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier (Gambar 2.2). Adapun nilai dan

kontribusi sektor-sektor dalam PDRB secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Page 28: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-17

Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011

Page 29: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-18

Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul

No Sektor 2007 2008 2009 2010* 2011**

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % 1 Pertanian 838.545 24,31 880.148 24,33 919.417 24,32 933.260 23,52 950.491 22.76 2 Pertambangan & Penggalian 35.023 1,02 35.829 0,99 35.783 0,95 36.525 0,92 36.576 0.88 3 Industri Pengolahan 582.328 16,88 596.187 16,48 610.781 16,16 647.939 16,33 680.271 16.29 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 29.294 0,85 31.675 0,88 34.448 0,91 36.289 0,91 37.969 0.91 5 Konstruksi 413.694 11,99 437.151 12,08 434.409 11,49 454.480 11,45 482.930 11.56 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 659.401 19,12 702.353 19,41 746.833 19,76 789.789 19,90 844.427 20.22 7 Pengangkutan & Komunikasi 234.814 6,81 248.779 6,88 268.145 7,09 287.236 7,24 308.199 7.38 8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 202.511 5,87 212.888 5,88 230.768 6,11 252.015 6,35 271.556 6.50 9 Jasa-jasa 453.340 13,14 473.049 13,07 499.364 13,21 530.397 13,37 564.448 13.51

PDRB 3.448.949 100 3.618.060 100 3.779.948 100 3.967.928 100 4.176.868 100 Sumber : BPS 2012

* Angka Sementara **Angka Sangat sementara

Page 30: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-19

Tabel 2.14. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul

No Sektor 2007 2008 2009 2010* 2011**

(Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % (Juta Rp) % 1 Pertanian 1.348.018 21,03 1.587.482 21,40 1.705.935 20,94 1.834.746 20,21 2.019.432 20,14 2 Pertambangan & Penggalian 64.077 1,00 71.679 0,97 75.592 0,93 85.446 0,94 87.174 0,87 3 Industri Pengolahan 1.228.352 19,16 1.391.054 18,75 1.527.505 18,75 1.750.151 19,28 1.904.919 19,00 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 67.967 1,06 83.561 1,13 98.549 1,21 108.148 1,19 114.736 1,14 5 Konstruksi 814.190 12,70 951.861 12,83 988.181 12,13 1.104.073 12,16 1.206.859 12,04 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.100.094 17,16 1.289.407 17,38 1.454.135 17,85 1.602.662 17,66 1.799.008 17,94 7 Pengangkutan & Komunikasi 440.421 6,87 509.703 6,87 560.368 6,88 623.940 6,87 697.451 6,96 8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 398.161 6,21 459.309 6,19 527.028 6,47 615.172 6,78 699.893 6,98 9 Jasa-jasa 948.369 14,80 1.073.924 14,48 1.210.568 14,86 1.352.064 14,90 1.496.304 14,92

PDRB 6.409.648 100 7.417.980 100 8.147.860 100 9.076.401 100 10.025.775 100 Sumber : BPS 2012

*Angka sementara **Angka sangat sementara

Page 31: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-20

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mengalami

peningkatan dari 4,97% pada Tahun 2010 menjadi 5,27% pada Tahun 2011 (Tabel 2.15).

Tabel 2.15. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di

Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2011 (Juta Rp)

No Tahun Harga Berlaku Harga Konstan tahun 2000

Nilai (Juta Rp) Pertumbuhan (%) Nilai

(Juta Rp) Pertumbuhan (%)

1 2009 8.147.860 9,84 3.779.948 4,47 2 2010 9.076.401* 11,4 3.967.928* 4,97 2 2011 10.025.775** 10,46 4.176.868** 5.27

Sumber : BPS, 2012 *Angka sementara **Angka sangat sementara Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 berdasarkan harga konstan sebesar

5,27% sedangkan Tahun 2010 sebesar 4,97%. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB

Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten

Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 32: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-21

Tabel 2.16. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul

No Sektor 2007 2008 2009 2010* 2011**

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % % %

1 Pertanian 21,03 24,31 21,40 24,33 20,94 24,32 20,21 23,52 20,14 22,76 2 Pertambangan & Penggalian 1,00 1,02 0,97 0,99 0,93 0,95 0,94 0,92 0,87 0,88 3 Industri Pengolahan 19,16 16,88 18,75 16,48 18,75 16,16 19,28 16,33 19,00 16,29 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 1,06 0,85 1,13 0,88 1,21 0,91 1,19 0,91 1,14 0,91 5 Konstruksi 12,70 11,99 12,83 12,08 12,13 11,49 12,16 11,45 12,04 11,56 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 17,16 19,12 17,38 19,41 17,85 19,76 17,66 19,90 17,94 20,22 7 Pengangkutan & Komunikasi 6,87 6,81 6,87 6,88 6,88 7,09 6,87 7,24 6,96 7,38 8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 6,21 5,87 6,19 5,88 6,47 6,11 6,78 6,35 6,98 6,50 9 Jasa-jasa 14,80 13,14 14,48 13,07 14,86 13,21 14,90 13,37 14,92 13,51

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: BPS, 2012

*Angka sementara **Angka sangat sementara

Page 33: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-22

2.1.2.1.2. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk

dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang

bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun

atas dasar konstan. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan

peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (Tabel 2.17).

Tabel 2.17. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011

No Tahun Pendudukpertengahan tahun

Harga Berlaku Harga Konstan Tahun 2000

Nilai (Rp) Pertumbuhan Nilai (Rp) Pertumbuhan 1 2007 872.866 7.343.221 10,32 3.951.293 2,95 2 2008 886.061 8,371.861 14 4.083.309 3,34 3 2009 899.312 9.060.104 8,22 4.203.156 2,93 4 2010* 911.503 9.957.620 9,9 4.353.170 3,56 5 2011** 921.263 10.882.642 9,28 4.533.849 4,15

Sumber: BPS, 2011 * = angka sementara ** = angka sangat sementara

2.1.2.1.3. Laju inflasi

Laju inflasi tahun kalender di Kabupaten Bantul pada bulan Desember berada pada angka 3,73

persen, lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang mencapai 3,88 persen dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,79 persen. Dari tujuh kelompok

pengeluaran yang dipantau harganya, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

memiliki laju inflasi tahun kalender lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta maupun nasional, sedangkan kelompok sandang dan kelompok transportasi,

komunikasi, dan jasa keuangan memiliki laju inflasi tahun kalender lebih tinggi dibandingkan dengan

kota Yogyakarta dan nasional. Secara grafis, perbandingan laju inflasii triwulan IV Tahun 2011 antar

Kabupaten Bantul dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional dapat dilihat pada

Gambar 2.3 sebagai berikut :

Page 34: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-23

Gambar 2.3 Laju Inflasi Tahun Kalender Triwulan IV Tahun 2011 Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional

lnflasi Tahun 2011 sebesar 3,73 persen termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10%

per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian

lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan investasi. Perkembangan Inflasi Kabupaten

Bantul dari Tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011

No Tahun Inflasi Kab. Bantul Provinsi DIY Inflasi Nasional 1 2007 7,1 7,99 6,59 2 2008 10,26 10,80 11,06 3 2009 2,99 2,93 2,78 4 2010 6,56 7,38 6,96 5 2011 3,73 3,88 3,79

Sumber: BPS, 2012

2.1.2.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan

pendapatan penduduk. Koefisien Gini pada Tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada Tahun 2011

diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS

Pusat pada Tahun 2011. Koefisien Gini Tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada

penurunan persentase angka kemiskinan pada Tahun 2011, peningkatan laju pertumbuhan PDRB

Tahun 2011, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.

Page 35: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-24

Pemerintah menyadari bahwa hasil pembangunan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pembangunan tidak semata-mata mengejar

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang

sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan.

Alternatif pilihan kebijakan penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan antara lain program

Jamkesmas, jamkesda, PNPM mandiri. Pelaku bisnis dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif,

agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan dengan memberikan lapangan kerja.

Tabel 2. 19. Gini Rasio di Kabupaten Bantul Tahun 2007 - 2011 Uraian 2007 2008 2009 2010 2011*

Gini Ratio 0,2474 0,2536 0,2473 0,2469 0,2445 Kriteria Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah * Prediksi Bappeda

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan

menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah

penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15

tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul

tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.20. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2011 Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah Melek Huruf (orang) 670.368 690.526 720.624 750.540 760.000 Persentase Melek Huruf (%) 82,073 84,09 87,44 89.82 90.91 Sumber: Dinas Pendidikan dan Non Formal, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011

mengalami penurunan menjadi 91,03%. Namun angka tersebut melebihi dari target RPJMD 2011-

2015 yaitu sebesar 89,94%. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar masyarakat cukup tinggi.

2.1.2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk

usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka

partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa

yang berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada usia

sekolah.

Page 36: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-25

Tabel 2.21: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1. APM SD/MI 90.71 91.27 92.12 89.03 81,76 2. APM SMP/MTs 73.03 74.55 73.94 74.63 62,09 3. APM SMA/MA/SMK 57.11 58.3 59.98 43.80 50,27

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2011

Realisasi APM SD/MI pada Tahun 2011 adalah 81,76%, adapun APM SMP/MTs Tahun 2011 adalah

62,09%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-

15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang

bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan

untuk SMA/MA/SMK mencapai 50,27%. Angka ini lebih tinggi daripada Tahun 2010 yang mencapai

43,80%.

2.1.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan

jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten

Bantul pada Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1. APK SD/MI 104,44 104,64 104,99 91,48 92,39 2. APK SMP/MTs 95,25 96,22 96,41 91,66 87,97 3. APK SMA/MA/SMK 76,3 78,13 80,53 65 69,88

Sumber : Dikdas dan Dikmenof

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA dari Tahun 2007– 2009

mengalami kenaikan namun pada Tahun 2010 nilai APK tersebut mengalami penurunan. Hal ini

disebabkan karena jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTS,

maupun SMA/MA/SMK pada Tahun 2010 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah

(banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun-tahun

sebelumnya masih banyaknya siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah. Pada Tahun 2011 ini

nilai APK kembali naik untuk SD/MI dan SMA/MA/SMK. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan

jumlah penduduk antara proyeksi dan hasil sensus.

Page 37: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-26

2.1.2.2.4. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu

Peningkatan kesehatan bayi mengalami tren meningkat yang ditandai dengan Angka Kematian Bayi

(AKB) sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 secara umum cenderung mengalami

penurunan yang disebabkan karena kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup baik.

Dengan angka kematian bayi yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan

hidup bayi semakin tinggi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dengan lebih

meningkatkan peran serta masyarakat melalui Program Desa bebas 4 masalah Kesehatan (DB4MK)

sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa menurunkan angka kematian bayi.

Dalam mempercepat penurunan kematian bayi, memerlukan keterpaduan lintas program antara lain

yaitu Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu

peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian

makanan pendamping ASI bagi keluarga miskin (Gakin), serta kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu)

yang memotivasi ibu hamil untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga

mendorong peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

Tabel 2.23 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul

Uraian 2009 2010 2011 Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 th 142 120 114 Jumlah kelahiran hidup 11984 12185 13446 AKB 11,8 9,8 8,5 AKHB 988,2 990,2 991,5 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (*AKHB = 1000 – AKB)

Program peningkatan dan Keselamatan Ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu pada Tahun

2011 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2010.

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi karena kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan selama kehamilan, bersalin dan nifas

serta perawatan kesehatan dan cara pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam

penanganan kegawatdaruratan. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui

pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan

kualitas sarana prasarana kesehatan serta sumber daya manusia sangat diperlukan. Peningkatan

partisipasi stakeholders terkait dan masyarakat dalam rangka menurunkan AKI melalui kegiatan-

kegiatan, yaitu Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah di integrasikan dengan Kelas Ibu,

membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dan peningkatan Puskesmas

mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) sehingga nantinya diharapkan

Page 38: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-27

semakin mendukung peningkatan status kesehatan ibu sehingga memberikan kontribusi dalam

penurunan AKI.

Upaya mempercepat penurunan AKI memerlukan keterpaduan lintas program antara lain Program

Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu

hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah.

Tabel 2.24. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Bantul 47,14 140,13 158,29 82,07 111,2 DIY 105 104 104 99,8

Nasional 228 214 201 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

2.1.2.2.5. Angka usia harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Pada Tahun 2010 usia harapan hidup Kabupaten Bantul mencapai 71,31 tahun. Angka tersebut

lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas

kesehatan penduduk Kabupaten Bantul sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu

ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,

kondisi di Kabupaten Bantul dari tahun 2009-2010 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada

tahun 2009 sebesar 73,75 dan pada Tahun 2010 sebesar 74,53. Angka IPM Tahun 2011 belum

diterbitkan oleh BPS (Tabel 2.25).

Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, dan Nasional

Uraian 2007 2008 2009 2010 Kabupaten Bantul 72,78 73,38 73,75 74,53 Propinsi DIY 78,14 78,95 79,29 79,52 Nasional 70,59 71,17 71,76 72,27 Sumber: BPS Kabupaten Bantul

2.1.2.2.6. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah

balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara

Page 39: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-28

sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun

menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Dari Tabel 2.29 dapat

dilihat bahwa prosentase balita gizi buruk Kabupaten Bantul mengalami kanaikan pada Tahun 2010.

Hal ini dikarenakan penggantian definisi operasional dengan pembagi yaitu balita yang ditimbang

saja, sedang definisi operasional lama dengan pembagi seluruh balita.

Tabel 2.26. Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2009 2010 2011

Jumlah balita gizi buruk (jiwa) 203 196 178 Jumlah balita (jiwa) 57785 63321 74275 Persentase balita gizi buruk 0,35 0,31 0,29 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

2.1.2.2.7. Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dan prosentase kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka

kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap

jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah

nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-

kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dari

Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 adalah

15,02% sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 84,98%. Angka ini lebih

baik daripada Tahun 2010 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar

15,37%. Namun prosentase kemiskinan pada Tahun 2011 ini masih belum memenuhi target dalam

RKPD Tahun 2011 yaitu sebesar 14,5%. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan mekanisme

baku tentang sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan, lembaga TKPKD

(Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) secara operasional baru berada di tingkat

kabupaten sedangkan ditingkat kecamatan belum terbentuk, kebijakan penggunaan data basis

keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan

kemiskinan.

Tabel 2.27 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul Tahun Jumlah KK

Total Jumlah KK

Miskin % Jumlah Jiwa Total Jumlah Jiwa Miskin %

2010 256.463 41.480 16,17 842.928 129.614 15,37 2011 258.294 40.321 15,61 848.608 127.479 15,02

Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012

Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah

melalui program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan

Page 40: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-29

kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk

mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian

masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin

berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin.

Tabel 2.28. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011

No, Kecamatan � KKM 2007 2008 2009 2010 2011 Jiwa Miskin 2011

1 Kretek 1.940 1.842 1.600 1.482 1.479 4.065 2 Sanden 1.474 1.454 1.337 1.238 1.296 3.991 3 Srandakan 2.326 2.025 1.790 1.305 1.312 4.262 4 Pandak 4.810 3.376 3.224 2.791 2.646 8.320 5 Bambanglipuro 3.269 2.685 2.158 1.611 1.551 4.835 6 Pundong 3.778 2.834 1.725 2.199 1.972 6.062 7 Imogiri 6.521 4.734 3.408 3.302 3.117 9.543 8 Dlingo 3.418 3.411 2.595 2.560 2.477 7.367 9 Jetis 4.599 3.654 2.982 2.929 2.951 8.811

10 Bantul 3.920 3.747 3.132 2.019 1.949 5.630 11 Pajangan 2.312 2.183 1.886 1.672 1.537 4.713 12 Sedayu 3.780 2.984 2.604 2.596 2.545 9.573 13 Kasihan 5.333 4.845 4.427 3.948 3.842 12.738 14 Sewon 6.531 6.061 4.548 3.980 3.771 12.291 15 Piyungan 3.634 3.593 2.366 2.217 2.257 6.921 16 Pleret 4.449 2.838 2.270 1.817 1.817 5.392 17 Banguntapan 5.495 5.273 4.963 3.814 3.802 12.965

Jumlah 67.589 57.539 47.015 41.480 40.321 127.479 Sumber: BKK PP dan KB Bantul 2012

2.1.2.2.8. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan

tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja

terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Bantul pada Tahun 2011

mencapai 0,94 (Tabel 2.30).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 94% dari angkatan kerja

yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh kesempatan kerja sedangkan 6% nya bekerja dan

setengah menganggur.

Page 41: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-30

Tabel 2.29. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011

No Kecamatan Angkatan Kerja 2010 Angkatan Kerja 2011

Bekerja Menganggur Setengah Menganggur Bekerja Menganggur Setengah

Menganggur 1 Kasihan 37.018 2.726 4.612 41.067 2.801 6.642 2 Sewon 38.506 4.088 6.915 37.599 2.645 6.229 3 Banguntapan 45.412 2.022 3.423 48.617 1.432 3.375 4 Bantul 22.338 4.239 7.170 22.301 4.286 10.095 5 Pajangan 17.417 962 1.626 19.159 701 1.650 6 Sedayu 24.461 1.315 2.225 24.614 1.121 2.643 7 Pandak 26.641 1.324 2.241 24.792 1.984 4.679 8 Srandakan 16.550 333 563 17.037 267 629 9 Sanden 9.509 2.747 4.647 10.312 2.497 5.880

10 Bambanglipuro 19.774 2.921 4.942 19.121 2.361 5.564 11 Pundong 14.406 481 815 14.838 386 910 12 Kretek 16.763 766 1.298 17.231 615 1.449 13 Jetis 23.314 1.579 2.669 20.338 2.007 4.726 14 Imogiri 32.904 1.658 2.802 32.745 1.466 3.453 15 Dlingo 18.713 1.181 2.000 20.177 1.176 2.771 16 Pleret 17.516 792 1.344 18.614 2.886 6.796 17 Piyungan 19.047 1.005 1.700 19.129 588 1.385 JUMLAH 400.289 30.139 50.992 407.691 29.219 68.876 Sumber : Disnakertrans

Tabel 2.30. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah penduduk yang bekerja 427.431 430.771 440.259 451.281 476.467 Jumlah angkatan kerja 461.593 466.136 471.112 481.420 505.786 Rasio Penduduk yang bekerja 0,93 0,92 0,93 0,94 0,94 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Secara kewilayahan pengangguran banyak dijumpai di wilayah sub-urban dan wilayah tengah

Kabupaten Bantul. Dilihat dari komposisi penguasaan keterampilan penganggur terlihat bahwa

sebagian terbesar penganggur belum memiliki ketrampilan spesifik yang siap untuk membuka usaha

atau mencari kerja.

Page 42: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-31

2.1.2.2.9. Kriminalitas (angka kriminalitas yang tertangani)

Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa

aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi

kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum

(polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang

ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas Kabupaten Bantul Tahun

2011 menurun menjadi 4,71 (data per Mei 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemanan dan

ketertiban semakin tercipta sehingga akan menjadi salah satu pendukung dalam perencanaan

pengembangan investasi di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.31 Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2009 2010 2011*

Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 th (kasus) 1.011 1.560 434 Jumlah penduduk 899312 911503 921263 Angka kriminalitas 11,24 17,11 4,71 Sumber: Polres Bantul (*Data per Mei 2011)

2.1.2.3. Fokus Seni budaya dan olah raga

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah

grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2010 disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 2.32. Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2010 NO Capaian Pembangunan 2010

1 Jumlah grup kesenian 1.193 2 Jumlah gedung kesenian 3 3 Jumlah klub olahraga 372 4 Jumlah gedung olahraga 52

Sumber : Kantor PORA dan Disbudpar, 2011

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan

karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi

bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya

Page 43: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-32

yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian. Lembaga budaya yang ada di Kabupaten

Bantul pada Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No. Nama Alamat Bentuk

Organisasi Bidang

1 Bintang Mataram Jl. Ringin putih 500 B Perum Depag Kotagede telp. 378620

Org. informal Teater kontemporer

2 Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI)

Purek III ISI Yogayakrta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210

Org. informal Musik tradisional, musik kontemporer, teater, tari, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra

3 Dagelan Mataram Baru (DMB)

Desa Kerajinan Keramik Kasongan

Org. informal Teater tradisional

4 Forum Kesenian Indonesia

Jotawang, Bangunharjo Telp. 385137

Yayasan Teater kontemporer, pendamping dan pelatihan sastra

5 Institut Seni Indonesia

ISI Yogayakrta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOx 1210

Org. informal Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antrpologi

6 Kelompok Jendela

Kersan No. 211 RT 08 / 05 Tirtonirmolo Telp.08122965526

Org. informal Seni lukis kontemporer, seni patung kontemporer, instalasi, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antrpologi, lingkungan, hukum, politik dan social

7 Keroncong Sinten Remen

Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105

Org. informal musik tradisional dan kontemporer

8 Komunitas Angkringan

Jl. Nitiprayan 50 Ngestiharjo RT 01/RW 01 Kode pos 55182

Org. informal Musik kontemporer, teater kontemporer, tari kontemporer, sastra, tradisi lisan, entomusikologi, etnologi tari,sejarah seni, antropologi

9 Gentong Potters Soboiman Gg. Kemuning no. 232 RT 06 / 29 Ngestiharjo 55182 Telp. 418261 Fax. 381217

Org. informal Keramik

11 Komunitas Kethoprak Lesung Yogyakarta

Perum Sewon Indah C-17 Kode Pos 55188

Org. informal Teater tradisional

12 KUA Etnika Komunitas Seni

Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105

Org. informal Muasik tradisional dan kontemporer

13 Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Jl. Parangtritis km 6.5 Telp. 379935 Fax. 371233

Lembaga musik tradisional dan kontemporer, teater tardisional dan kontemporer, pedalangan, seni grafis dan seni kriya

14 Lembaga Rumah Dongeng Indonesia

Saman RT 4 RW 15, Bangunharjo Telp. 387292

Yayasan Musik kontemporer, teater kontemporer, teater boneka kontemporer, teater anak (wayang kardus kontemporer), seni lukis kontemporer, fotografi, sastra, tradisi lisan, permainan dan maianan anak

Page 44: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-33

No. Nama Alamat Bentuk

Organisasi Bidang

15 Lembaga Studi Kajian Desain

Jl. Sonopakis Lor No. 15 Telp. 378276

Lembaga Desain

16 Lembaga Studi Pengembangan Musik

Perumahan Sewon Indah A-15 Kode Pos 55188 Telp. 389522

Yayasan musik klasik barat, musikologi

17 Ngudya Wirama Paguyuban

Gedongkuning RT 04 / 03 Kode Pos 55198

Org. informal musik tradisional

18 Orkes Mahasiswa ISI Yogyakarta

ISI Yogayakrta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210

Org. informal musik kontemporer dan klasik

19 Paguyuban Seni Kasanggit

Perum Perndowo Harjo Indah Jl. Nakula 14 Sewon

Org. informal musik tradisional, teater boneka tradisional, teater kontemporer, tari tradisionasal

20 PAKRIYO (Paguyuban Kriyawan Indonesia)

Tirto Bangunjiwo Telp. 370542

Org. informal seni kriya

21 Pardiman Acapella

Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105

Org. informal musik tradisional dan kontemporer

22 Petak Umpet Rancang Grafis

Sorowajan 316 RT 12 / 29 Panggungharjo

Org. informal Desain, ilustrasi, animasi

23 Pracabaan Ki Pudjo

Gendeng RT 04 / 02 Bangunjiwo Kode Pos 55181

Org. informal musik tradisional, teater boneka tardisional, wayang kulit purwa

24 Sanggar Kereta Jeblog Rt o1 / 06 Ds. III Tirtonirmolo Kode Pos 55181

Lembaga Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, sastra, tradisi lisan

25 Sanggar/Balai Tari Wasana Nugraha

Dagaran, Jurug Bangunharjo RT 06 / 45 Sewon

Org. informal musik tardisional, tari tradisional dan kontemporer, tradisi lisan etnomusikologi, etno tari

26 Sekolah Mengengah Musik Negeri 2 (SMKN 2 Kasihan)

Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374627, 380720

Instansi Pemerintah

musik universal

27 SENI : Jurnal Pengetahuan dan Pencipataan Seni

Jl. Parangtritis km 6 PO BOX 1210

Instansi Pemerintah

sastra, tardisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, estetika kritik seni

28 SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogakarta

Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374947

Lembaga Seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisonal dan kontemporer, fotografi kriya kayu dan keramik

29 SMKN I Kasihan (SMKIN YK)

Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374467

Instasi Pemerintah

Musik tradisional, teater tradisional, teater kontemporer, teaater boneka tradisional, sastra, etnologi tari dan sejarah seni

30 Studio ISI Jurusan Teater FSP ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis km 6.5 Perum Puspa Indah Sito. 18 - 20 Kasongan Kode Pos 375380

Yayasan teater tradisional dan kontemporer

31 Study Sastar dan Teater Sila

Jotawang, Bangunharjo Sewon Kode Pos 55187

Lembaga teater tradisional, kontemporer dan sastra

Page 45: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-34

No. Nama Alamat Bentuk

Organisasi Bidang

Telp. 387534 32 Teater Alam Jl. Sawo No. 6 Perum

Wirokerten Indah Telp. 377861

Org. informal teater kontemporer

33 Teater Gandrik Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105

Org. informal teater kointemporer

34 Teater Garasi Yogayakarta

Jl. Bugisan Selatan Tegal Kenongo RT 01/08 No. 36A Telp. 415844

Lembaga teater kontemporer, fotografi, film, video, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropogi, gagasan teater

35 Teater Gema STIE Kerjasama Jl. Parangtritis km 3.5

Lemabaga musik kontemporer, teater kontemporer, musik klasik, puisi, seni lukis kontemporer

36 Teater Pelopor Panggung, Argomulyo Kode Pos 55752

Org. Informal Teter kontemporer, sastra, sejarah seni, teater dan biografi

38 Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo

Kemabaran RT 04/21 No. 146 Tamantirto 55183 Telp. 376394

Yayasan Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, sejarah seni

39 Yayasan Peduli Tekstil Tradisional Indonesia (PETTRII)

Karangnongko RT 10/42 Panggungharjo Telp/fax 415177

Yayasan seni kerajinan tekstil, seni kriya tekstil, sastra, tradisi lisan, etnologi tari, sejarah seni, antropologi, sejarah tekstil tradisional

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2011

Keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari

banyaknya prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat propinsi maupun

nasional. Hal ini didukung dengan adanya klub olahraga dan pembangunan gedung olah raga di

Kabupaten Bantul.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Bantul sebagai

bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan

wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu

yaitu Standar pelayanan Minimal. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah ada 13 bidang, meliputi:

1. bidang perumahan rakyat,

2. bidang pemerintahan dalam negeri,

3. bidang sosial,

4. bidang kesehatan,

Page 46: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-35

5. SPM terpadu bagi sanksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang dan

penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja, bidang layanan terpadu bagi

perempuan dan anak korban kekerasan,

6. bidang lingkungan hidup,

7. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

8. bidang pendidikan dasar,

9. bidang ketenagakerjaan,

10. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

11. bidang ketahanan pangan,

12. bidang kesenian, dan

13. bidang kominfo.

Adapun capain Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2011 disajikan pada tabel

berikut:

Page 47: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

A PELAYANAN KESEHATAN DASAR1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 11.178 13.377 84% 13.783 14.508 95% 2015 95% 88 100

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2.454 2.675 92% 2.321 2.900 80% 2015 80% 115 100

3Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

12.212 12.226 100% 13.846 13.846 100% 2015 90% 111 111

4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 10.117 12.262 83% 12.475 13.846 90% 2015 90% 92 100

5Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.

1.269 1.828 69% 1.582 1.978 80% 2010 80% 87 100

6 Cakupan kunjungan bayi. 11.131 12.341 90% 11.868 13.186 90% 2010 90% 100 100

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

75 75 100% 75 75 100% 2010 100% 100 100

8 Cakupan pelayanan anak balita. 43.845 63.321 69% 59.337 65.930 90% 2010 90% 77 100

9Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

3.714 3.714 100% 3.956 3.956 100% 2010 100% 100 100

10Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.

48 48 100% 53 53 100% 2010 100% 100 100

11Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

12.313 12.748 97% 12.748 2.748 464% 2010 70% 138 663

12 Cakupan peserta KB Aktif. 116.507 147.940 79% 112.350 160.500 70% 2010 70% 113 100

13Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit.a. AFP rate per 100.000 pnddk < 15 th 9 4 225% 4 4 100% 2010 100% 225 100b. Penemn penderita pneumonia balita 434 1.307 33% 131 1.307 10% 2010 100% 33 10c. Penemuan pasien baru TB BTA + 285 563 51% 364 606 60% 2010 100% 51 60d. Penderita DB yg ditangani 1.557 1.557 100% 550 550 100% 2010 100% 100 100e. Penemuan penderita diare 1.325 72.454 2% 725 72.454 1% 2010 100% 2 1

14Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

209.713 222.987 94% 222.987 222.987 100% 2015 100% 94 100

B Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tabel 2. 34 Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

BIDANG KESEHATAN

II-36

Page 48: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

34.943 222.987 16% 33.450 222.987 15% 2015 100% 16 15

16Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

12 12 100% 12 12 100% 2015 100% 100 100

C Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB

17Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.

75 75 100% 75 75 100% 2015 100% 100 100

D. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat18 Cakupan Desa Siaga Aktif. 75 75 100% 60 75 80% 2015 80% 125 100

A Pencegahan pencemaran air

1

Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

4 7 57% 5 8 63% 2013 100% 57 63

B

2

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

3 8 38% 5 8 63% 2013 100% 38 63

C

3Presentase (%) luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

340,6 1.328,1 26% 9.464 15.994 59% 2013 100% 26 59

D

4

Prosentase (%) jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti

22 22 100% 12 17 71% 2013 100% 100 71

BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan pencemaran udara dari sumber

Pelayanan penyediaan informasi status

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

II-37

Page 49: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

A Pelayanan Dokumen Kependudukan

1Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

769.958 769.958 100% 869.958 869.958 100% 2011 100% 100 100

2 Cakupan penerbitan akta kelahiran 10.727 11.249 95% 8.000 8.000 100% 2011 100% 95 100B

3Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab/Kota

5.467 1.681 325% 5.467 1.681 325% 2015 50% 650 650

4Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kot/kab

486 710 68% 575 800 72% 2015 80% 86 90

C Penanggulangan Bencana Kebakaran

5cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota

176,26 508,85 35% 176,26 508,85 35% 2015 25% 139 139

6Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayan managemen kebakaran (WMK)

12 12 100% 12 12 100% 2015 75% 133 133

I Pelaksanaan program/ kegiatan Bidang Sosialbidang sosial

a

1Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dasar

9.512 75.553 13% 7.390 75.553 10% 2015 80% 16 12

b

2

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 satu) skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya

1.400 20.646 7% 1.300 20.646 6% 2015 80% 8 8

II Penyediaan sarana dan parasana sosialc

3Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelay kesejahteraan sosial

15 26 58% 17 26 65% 2015 80% 72 82

BIDANG SOSIAL

pemberian bantuan sosial bagi penyandang

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial

penyediaan sarana prasarana panti sosial skala

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

II-38

Page 50: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

d

4

Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasi Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

7 8 88% 7 8 88% 2015 60% 146 146

III Penanggulangan korban bencanac bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota

5Persentase (%) Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

19.287 20.820 93% 25 291 9% 2015 80% 116 11

19.137 20.670 93%d evakuasi korban bencana skala kab/kota

6Persentase (%) Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat

2.176 2.176 100% 467 467 100% 2015 80% 125 125

IVe

7Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

398 7.139 6% 398 7.913 5% 2015 40% 14 13

A Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1 Ketersediaan Energi Per Kapita (90%-2015) 1.750 2.200 80% 1.800 2.200 82% 2015 80% 99 102

Ketersediaan Protein Per Kapita (90%-2015) 50 57 88% 52 57 91% 2015 80% 110 114

2 Penguatan Cadangan Pangan (60%-2015) 5 100 5% 20 100 20% 2015 60% 8 33cadangan pangan pemerintah

B. Distribusi dan Akses Pangan

3Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (90%-2015)

29 52 56% 40 52 77% 2015 60% 93 128

4Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (90%-2015)

9 29 31% 16 40 40% 2015 60% 52 67

C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

penyediaan sarana prasarana pelayanan luar

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan penyelengaraan jaminan sosial skala kab/kota

BIDANG KETAHANAN PANGAN

II-39

Page 51: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

5Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (90%-2015)

89,5 95 94% 83,5 95 88% 2015 95% 99 93

6Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (80%-2015)

16 20 80% 38 45 84% 2015 80% 100 106

D. Penanganan kerawanan pangan

7Penanganan daerah rawan Pangan (60%-2015)

2 8 25% 3.521 3.214 110% 2015 80% 31 137

BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAKKORBAN KEKERASAN

A

1

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

47 64 73% 60 75 80% 2014 100% 73 80

B.

2

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

24 47 51% 45 75 60% 2014 100% 51 60

C

3

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

21 47 45% 24 60 40% 2014 75% 45 53

4

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

22 47 47% 24 60 40% 2014 75% 47 53

D Penegakan dan bantuan Hukum Bagi

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan

Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak

Penanganan Pengaduan/Laporan Korban

II-40

Page 52: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

5

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

25 47 53% 30 60 50% 2014 80% 53 63

6Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

9 47 19% 12 60 20% 2014 50% 19 40

E

7Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

11 47 23% 12 60 20% 2014 50% 23 40

8Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

11 47 23% 60 60 100% 2014 100% 23 100

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAA Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)

921 150.988 1% 800 151.680 1% 2014 3,5% 574 664

2Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)

120.583 151.654 80% 122.666 154.618 79% 2014 65% 122 122

3Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (5%)

13.174 151.654 9% 12.376 154.618 8% 2014 5% 174 58

4Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)

9.590 10.887 88% 9.666 10.948 88% 2014 70% 126 126

5Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)

19.607 22.324 88% 19.657 22.324 88% 2014 87% 101 101

6

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua)Desa/Kelurahan

70 37 189% 62 37 168% 2014 90% 210 186

7Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan

981 75 13 988 75 13 2014 100% 1308 1317

B Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi

II-41

Page 53: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

8Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap Tahun.

33.650 43.238 78% 33.583 43.164 78% 2014 100% 78 78

C Penyediaan Informasi Data Mikro

9Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa 100% setiap tahun.

75 75 100% 75 75 100% 2014 100% 100 100

BIDANG PENDIDIKANA

1

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak ygterjangkau denganberjalan kaki yaitu maksimam 3 km untukSD/MId an 6 km untukSMP/MTs dari kelompok permukimanpermanen di daerahterpencil.IP-1.1 3 3 100% 3 3 100% 2015 80% 125 125 IP-1.2 1 1 100% 1 1 100% 2015 80% 125 125

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombonganbelajar untukSD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untukSMP/MTs tidakmelebihi 36 orang. Untuk setiap rombonganbelajar tersedia 1(satu) ruang kelas yang di lengkapi denganmeja dan kursi yangcukup untuk peserta didik dan guru, sertapapan tulis.IP-2.1 361 376 96% 376 376 100% 2015 80% 120 125 IP-2.2 374 376 99% 376 376 100% 2015 80% 124 125 IP-2.3 101 107 94% 107 107 100% 2015 80% 118 125 IP-2.4 105 107 98% 107 107 100% 2015 80% 123 125

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kab/Kota

II-42

Page 54: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang di lengkapi denganmeja kursi yg cukup untuk 36 peserta didikdan minimal satu set peralatan praktek IPAuntuk demonstrasi dan eksperimen serta didik.

IP-3.1 79 107 74% 95 107 89% 2015 80% 92 111 IP-3.2 60 107 56% 90 107 84% 2015 80% 70 105

4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia saturuang guru yang dilengkapi dengan meja dankursi untuk setiap orang guru, kepala sekolahdan staff pendidikan lainnya; di setiapSMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yangterpisah dari ruang guru.

IP-4.1 367 374 98% 374 374 100% 2015 80% 123 125 IP-4.2 106 107 99% 107 107 100% 2015 80% 124 125

5

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guruuntuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)orang guru untuk setiap satuanpendidikan dan untuk daerah khusus 4(empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

IP-5.1 354 376 94% 376 376 100% 2015 80% 118 125 IP-5.2 20 376 5% 24 376 6% 2015 80% 7 8

6

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orangguru untuk setiap mata pelajaran dan untukdaerah khusus tersedia satu orang guru untuksetiap rumpun mata pelajaran

92 107 86% 107 107 100% 2015 80% 107 125

7

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guruyang memenuhi klasifikasi S-1 atau D-iV dan2 (dua) orang guru yang telah memilikisertifikat pendidikan.IP-7.1 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125 IP-7.2 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125

II-43

Page 55: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

8

Disetiap SD/MI tersedia guru dengankualifikasi akademik S-1 atau D - lV sebanyak70% dan separuhnya diantaranya (35% darikeseluruhan guru) telah memiliki sertifikatpendidik, untuk daerah khusus masing-masingsebanyak 40% dan 20%.

IP-8.1 100 107 93% 107 107 100% 2015 80% 117 125 IP-8.2 92 107 86% 107 107 100% 2015 80% 107 125

9

Di setiap SMP/MT tersedia guru dengankualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik masing-masingsatu orang untuk mata pelajaran Matematika,IPA, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

97 107 91% 107 107 100% 2015 80% 113 125

10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepalasekolah SD/MI berkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik.

264 376 70% 317 376 84% 2015 80% 88 105

11

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepalasekolah SMP/MT berkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik.

102 107 95% 105 107 98% 2015 80% 119 123

12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawassekolah dan madrasah memiliki kualfikasiakademik S-1 atau D-IV dan telah memilikisertifikat pendidik.

73 73 100% 73 73 100% 2015 80% 125 125

13

Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana danmelaksanakan keg untuk membantu satuanpendidikan dalam mengembangkan kurikulumdan proses pembelajaran yang efektif

55 107 51% 66 107 62% 2015 80% 64 77

II-44

Page 56: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikandilakukan satu kali setiap bulan dan setiapkunjungan dilakukan selama 3 jam untukmelakukan supervisi dan pembinaan

IP-14.1 355 367 97% 360 367 98% 2015 80% 121 123 IP-14.2 105 107 98% 107 107 100% 2015 80% 123 125

B.

15

Setiap SD/MI menyediakan buku teks ygsudah ditetapkan kelayakannya olehpemerintah mencakup mata pelajaran BahasaIndinesia, Matematika, IPA. IPS denganperbandingan sati set untuk setiap pesertadidik.IP-15.1 45.676 74.010 62% 46.500 74.010 63% 2015 80% 77 79 IP-15.2 219 376 58% 245 376 65% 2015 80% 73 81

16

Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks ygsdh ditetapkan kelayakannya oleh pemerintahmencakup semua mata pelajaran denganperbandingan satu set untuk setiap pesertadidik.IP-16.1 29.510 34.661 85% 31.250 34.661 90% 2015 80% 106 113 IP-16.2 88 107 82% 92 107 86% 2015 80% 103 107

17

Setiap SD/MI menyediakan satu set peragaIPA dan bahan yg terdiri dari model kerangkamanusia, model tubuh manusia, bola dunia(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untukeksperimen dasar, dan poster/carta IPA

30 376 8% 45 376 12% 2015 80% 10 15

18

Setiap SD/MI memiliki 100 judul bukupengayaan dan 10 buku referensi, dan setiapSMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaandan 20 buku referensiIP-18.1 82 376 22% 115 376 31% 2015 80% 27 38

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan

II-45

Page 57: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

IP-18.2 105 107 98% 107 107 100% 2015 80% 123 125 IP-18.3 44 376 12% 54 376 14% 2015 80% 15 18 IP-18.4 101 107 94% 104 107 97% 2015 80% 118 121

19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggudi satuan pendidikan, termasukmerencanakan pembelajaran, melaksanakanpembelajaran, menilai hasil pembelajaran,membimbing atau melatih peserta didik, danmelaksanakan tugas tambahan.

IP-19.1 3.621 10.863 33% 7.242 10.863 67% 2015 80% 42 83 IP-19.2 175 376 47% 350 376 93% 2015 80% 58 116 IP-19.3 85 107 79% 102 107 95% 2015 80% 99 119

20

Satuan pendidikan menyelenggarakan prosespembelajaran selama 34 minggu per tahundengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:(a) Kelas I-II 18 jam/mggu (b) Kelas III 24jam/mggu (c)Kelas IV-VI 27 jam/mggu (d)Kelas VII-IX 27 jam/mggu)

IP-20.1 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125 IP-20.2 107 107 100% 107 107 100% 2015 80% 125 125

21Satuan pendidikan menerapkan kurikulumtingkat satuan pendidikan (KTPS) sesuaiketentuan yang berlaku.IP-21.1 338 376 90% 355 376 94% 2015 80% 112 118 IP-21.2 99 107 93% 104 107 97% 2015 80% 116 121

22

Setiap guru menerapkan rencanapelaksanaan pembelajaran (RPP) yangdisusun berdasarkan silabus untk setiap matapelajaran yang diampunya.IP-22.1 5.088 5.197 98% 5.110 5.197 98% 2015 80% 122 123 IP-22.2 355 376 94% 365 376 97% 2015 80% 118 121 IP-22.3 103 107 96% 104 107 97% 2015 80% 120 121

II-46

Page 58: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

23

Setiap guru mengembangkan danmenerapkan program penilaian untukmembantu meningkatkan kemampuan belajarpeserta didik.IP-23.1 4.435 5.197 85% 4.935 5.197 95% 2015 80% 107 119 IP-23.2 289 376 77% 325 376 86% 2015 80% 96 108 IP-23.3 89 107 83% 102 107 95% 2015 80% 104 119

24Kepala sekolah melakukan supervisi kelasdan memberikan umpan balik kepada gurudua kali dalam setiap semester

IP-24.1 335 376 89% 365 376 97% 2015 80% 111 121 IP-24.2 103 107 96% 105 107 98% 2015 80% 120 123

25

Setiap guru menyampaikan laporan hasilevaluasi mata pelajaran serta hasil penilaiansetiap peserta didik kepada kepala sekolahpada akhir semester dalam bentuk laporanhasil prestasi belajar peserta didik.

IP-25.1 5.197 5.197 100% 5.197 5.197 100% 2015 80% 125 125 IP-25.2 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125 IP-25.3 107 107 100% 107 107 100% 2015 80% 125 125

26

Kepala sekolah atau madrasahmenyampaikan laporan hasil ulangan akhirsemester (UAS) dan ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepadaorang tua peserta ddidik dan menyampaikamrekapitulasinya kepada Dinas PendidikanKab/Kota atau kantor Kementrian Agama dikab/kota pada setiap akhir semester.

IP-26.1 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125 IP-26.2 434 434 100% 434 434 100% 2015 80% 125 125 IP-26.3 49 49 100% 49 49 100% 2015 80% 125 125

II-47

Page 59: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

27Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

IP-27.1 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125 IP-27.2 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125 IP-27.3 376 376 100% 376 376 100% 2015 80% 125 125

BIDANG KETENAGAKERJAANA Pelayanan Pelatihan Kerja

1Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

144 270 53% 192 360 53% 2016 100% 53 53

2Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

332 500 66% 272 400 68% 2016 100% 66 68

3Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

15 60 25% 15 60 25% 2016 100% 25 25

B. Pelayanan Pelatihan Kerja

4Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

1.829 13.229 14% 1.050 7.000 15% 2016 70% 20 21

C. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

5Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

26 26 100% 26 26 100% 2016 60% 167 167

D. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

6Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

18.956 32.415 58% 19.156 32.179 60% 2016 50% 117 119

E Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 181 570 32% 181 570 32% 2016 45% 71 71

8 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 36 358 10% 38 358 11% 2016 50% 20 21

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGI Sumber Daya Air

1Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

3.521 3.214 110% 3.521 3.214 110% 2014 100% 110 110

2Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

44.629,84 57.109,50 78% 44.829 57.109 78% 2014 70% 111 112

II Jalan

II-48

Page 60: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

3(Aksesibilitas) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

895.725 895.725 100% 895.725 895.725 100% 2014 100% 100 100

4(Mobilitas) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

9,837 3 3,28 9,837 3 328% 2014 100% 328 328

5(keselamatan) Tersedianya jalan yangmenjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

618.075 895.725 69% 626.075 895.725 70% 2014 60% 115 116

6

(kondisi jalan) Tersedianya jalan yangmenjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamat dannyaman.

618.075 895.725 69% 626.075 895.725 70% 2014 60% 115 116

7

(Kecepatan) Tersedianya jalan yangmenjamin perjalanan dapatdilakukan sesuai dengankecepatan rencana.

618.075 895.725 69% 626.075 895.725 70% 2015 60% 115 116

III Air Minum

8

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

65.499.759 865.206 76 67.465.244 876.172 77 2014 65,34% 11.586 11.785

IV Air Limbah Permukiman

9Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (60%-2014)

470.913 856.206 55% 9.520 15.868 60% 2014 60% 92 100

10Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (5%-2014)

8.000 856.206 1% 12.300 876.172 1% 2014 5% 19 28

IV Persampahan

11Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (20%-2014)

9.125 272.965 3% 9.125 276.965 3% 2014 20% 17 16

12Tersedianya sistempenanganan sampah diperkotaan. (70%-2014)

148.920 2.345.490 6% 164.250 2.492.960 7% 2014 70% 9 9

II-49

Page 61: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

IV Drainase

13

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kalisetahun.

332.642 665.284 50% 332.642 665.284 50% 2014 50% 100 100

V. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

14Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

3 88 3,4% 4 88 4,5% 2014 10% 34 45

VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan15 (IMB) Terlayaninya masyarakat dalam 1.702 1.922 89% 1.562 2.410 65% 2014 50% 177 130

16(Harga Satuan Bangunan) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara dikabupaten/kota.

1,00 1,00 100% 1,00 1,00 100% 2014 100% 100 100

VII. Jasa Konstruksi

17Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratanlengkap.

46 48 96% 86 149 58% 2014 100% 96 58

18Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

3,00 6,00 50% 3,00 6,00 50% 2015 100% 50 50

VIII Penataan Ruang

19

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.(kab/kec ; kelurahan

96,00 123,00 78% 115,20 123,00 94% 2014 90% 87 104

20

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusifdalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yangdilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

1,00 2,00 50% 1,00 1,00 100% 2014 80% 63 63

II-50

Page 62: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

21

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.

986 3.452 29% 1.183,20 3.452 34% 2014 100% 29 34

22

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

21 21 100% 15,00 15 100% 2015 100% 100 100

23

Tersedianya luasan RTHpublik sebesar 20% dari luaswilayah kota/kawasanperkotaan.

5.243 19.500 26,9% 5.234 19.500 26,8% 2015 25% 26.9% 26.9%

A Rumah Layak Huni dan Terjangkau1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 178 357 50% 214 357 60% 2015 80% 62,32493 74,789916

2Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

209 357 59% 251 357 70% 2015 80% 73,179272 87,8151261

B.

3Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

27 39 69% 32 39 83% 2015 80% 86,538462 103,846154

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAA Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasiunal

1 Pelaksanaan,Diseminasi dan Pendistribusian informasi nasional melalui:

amedia massa seperti majalah, radio, dan televisi (12x/th)

106 106 100% - - #DIV/0! 2014 12,kali/Th 883 #DIV/0!

bmedia baru seperti website (media online) setiap tahun

306,kali/Th 288,kali/Th 106% 70,kali/Th 250,kali/Th 28% 2015 setiap hari 100 #VALUE!

cmedia tradisional seperti pertunjukan rakyat. (12x/th)

17 17 100% 17 17 100% 2015 12,kali/Th 8 8

note: 1) Anggaran 2010 dan 2011 terkait IMB (IK 15) dan penerbitan IUJK (IK 16) menjadi satu kesatuan anggaran pada Sekretariat Dinas dan bidang-bidang di Dinas Perijinan

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang

II-51

Page 63: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Pembilang Penyebut Pembilang Penyebut

Capaian SPM Tahun

2011Angka Absolut Pencapai

an (%)Angka Absolut Pencapa

ian (%)Tahun Nilai

Capaian SPM Tahun

2010Indikator

2010 2011 TARGETNo

dMedia interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya. (12x/th) per kecamatan

17 17 100% 17 17 100% 2015 12,kali/Th 8 8

eMedia luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho. (12x/th)

32 32 100% 25 25 100% 2010 12,kali/Th 267 8

2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

aCakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

1 1 100% 1 1 100% 2015 100% 100 100

BIDANG KESENIANA

1 Cakupan Kajian Seni 15 15 100% 8 15 53% 2014 50% 200 1072 Cakupan Fasilitas Seni 7 7 100% 2 7 29% 2014 30% 333 953 Cakupan Gelar Seni 4 4 100% 3 4 75% 2014 75% 133 1004 Misi Kesenian 1 1 100% 3 4 75% 2014 80% 125 94

B. Sarana dan Prasarana1 Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 4 8 50% 2 8 25% 2014 25% 200 1002 Cakupan Tempat 6 8 75% 1 2 50% 2014 100% 75 503 Cakupan Organisasi 2 3 67% 1 3 33% 2014 34% 196 98

Perlindungan, Pengembangan, dan

II-52

Page 64: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-53

Aspek pelayanan umum juga ditinjau dari fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan

yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, lingkungan hidup, perhubungan,

penanaman modal, koperasi dan UKM, kependudukan, ketenagakerjaan, dan keluarga berencana.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

A. Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah

penduduk usia sekolah dasar. Peningkatan jumlah sarana sekolah dari Tahun 2007 – 2011

menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup

memadai. Pada jenjang sekolah menengah telah dilakukan inovasi berupa dua SMA mencapai RSBI

sekaligus ISO yaitu SMA Negeri 1 Kasihan dan SMA 1 Bantul sedangkan SMK RSBI yaitu SMK

Negeri 1 Bantul dan SMK 2 Kasihan. Dari seluruh jumlah SMK ada lima SMK yang telah memiliki

standar ISO yaitu SMKN 1 Bantul, SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, SMKN 1 Sedayu, dan SMKN

1 Sewon.

Tabel 2.35 Ketersediaan Sekolah Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah gedung sekolah SD/MI 372 372 372 376 380 2. Jumlah gedung sekolah SMP/MTs 106 106 107 107 107 3. Jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK 76 79 79 79 86

Sumber: Dikdas & Dikmenof Kabupaten Bantul

Page 65: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-54

Tabel 2.36 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 7-12 th Rasio jumlah gedung

sekolah jumlah penduduk

usia 13-15 th Rasio jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 16-18 th Rasio

1 Kec. Sewon 28 8,429 301 9 4,317 480 8 5,349 669 2 Kec. Pandak 24 4,595 191 7 2,353 336 2 2,186 1093 3 Kec. Pundong 20 2,883 144 4 1,476 369 2 1,409 704.5 4 Kec. Bantul 25 4,998 200 12 2,560 213 16 2,709 169 5 Kec. Sanden 16 2,773 173 6 1,420 237 3 1,283 428 6 Kec. Kretek 14 2,585 185 3 1,324 441 3 1,270 423 7 Kec. Sedayu 23 3,815 166 3 1,954 651 7 2,036 291 8 Kec. Dlingo 27 3,716 138 9 1,903 211 3 1,549 516 9 Kec. Jetis 22 4,943 225 5 2,532 506 1 2,343 2343 10 Kec. Pajangan 16 3,289 206 3 1,684 561 2 1,473 736 11 Kec. Bambanglipuro 17 3,380 199 7 1,731 247 5 1,599 320 12 Kec. Piyungan 20 4,769 238 7 2,442 349 8 2,415 302 13 Kec. Srandakan 16 2,608 163 3 1,336 445 3 1,321 440 14 Kec. Banguntapan 30 9,795 327 9 5,017 557 7 6,106 872 15 Kec. Imogiri 25 5,293 212 7 2,711 387 5 2,465 493 16 Kec. Kasihan 35 9,472 271 9 4,851 539 7 5,755 822 17 Kec. Pleret 20 4,365 218 6 2,235 373 4 2,145 536 Jumlah 378 81,708 109 41,849 86 43,413 505 Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Non Formal Kabupaten Bantul

Page 66: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-55

B. Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar /menengah per 1.000

jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.37. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul

NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 5.553 5.439 5.221 5.426 6.226 1.2. Jumlah Murid 70.326 70.264 70.808 74.010 74.324 1.3. Rasio 78,96 77,41 73,73 73,31 83.76

2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Guru 3.223 3.224 3.169 3.072 3.727 2.2. Jumlah Murid 29.132 29.155 29.050 34.661 33.041 2.3. Rasio 110,63 110,58 109,09 88,63 11,28

3 SMA/MA/SMK 3.1. Jumlah Guru 2.940 3.062 3.215 3.189 3334 3.2 Jumlah Murid 23.031 24.081 24.769 27.778 29.478 3.3 Rasio 127,65 127,15 129,80 114,80 113,1.

Sumber : Dikdas,Dikmenof NF 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari pada Tahun 2011 dalam 1000 murid terdapat 83,76 orang guru

di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 11,28 orang guru

dalam 1000 murid. Tahun 2007 hingga Tahun 2011 jumlah guru dan murid semakin bertambah,

namun rasio guru murid pendidikan dasar semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa secara

kuantitas ketersediaan guru di tingkat pendidikan dasar semakin kecil (adanya pensiun). Namun

secara kualitas dengan tingginya guru yang lulus sertifikasi (SD sebesar 37,55%, SMP sebesar

40,81%, 50,47% SMA/MA dan 42,86% SMK) menunjukkan peningkatan mutu guru yang semakin

baik. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah besarnya rasio guru murid juga semakin kecil,

namun jumlah ketersediaan guru masih mencukupi. Peningkatan mutu guru lebih diarahkan melalui

peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi.

2.1.3.1.2. Kesehatan

A. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh

pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan

perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Page 67: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-56

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100

balita (Permendagri 54 Tahun 2010).

Tabel 2.38. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah posyandu 1101 1113 1113 1123 1123 2. Jumlah balita 61.029 59.097 57.785 63321 74275 3. Rasio (per 1000 balita) 18,04 18,83 19,26 17,73 15,12

Sumber : Dinkes 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 rasio posyandu per 1000 balita sebesar

15,12 berarti dalam 1000 balita terdapat 17,72 posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa 1

posyandu melayani 66,14 bailta. Rasio tersebut menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah

posyandu di Kabupaten Bantul sudah mencukupi. Sesuai dengan tingkat penyebarannya jumlah

posyandu hampir merata di 17 kecamatan. Ada 2 kecamatan dimana pelayanan posyandunya

melebihi 100 balita yaitu kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pleret (Tabel 2.39)

Tabel 2.39 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul

No Kecamatan Jumlah posyandu Jumlah balita Rasio (/jumlah

posyandu/ jumlah balita)

1 posyandu melayani x balita

1 Kec. Sewon 117 8482 13.79 72.49 2 Kec. Pandak 52 3569 14.57 68.63 3 Kec. Pundong 55 2386 23.05 43.38 4 Kec. Bantul 89 4692 18.97 52.72 5 Kec. Sanden 63 2236 28.17 35.49 6 Kec. Kretek 53 3013 17.59 56.85 7 Kec. Sedayu 67 3573 18.75 53.33 8 Kec. Dlingo 74 2726 27.15 36.84 9 Kec. Jetis 72 4238 16.99 58.86 10 Kec. Pajangan 36 2727 13.20 75.75 11 Kec. Bambanglipuro 45 2904 15.49 64.53 12 Kec. Piyungan 38 4159 9.14 109.45 13 Kec. Srandakan 44 2137 20.59 48.57 14 Kec. Banguntapan 120 10629 11.29 88.57 15 Kec. Imogiri 69 4593 15.02 66.56 16 Kec. Kasihan 95 9173 10.36 96.56 17 Kec. Pleret 34 4059 8.38 119.38

Jumlah 1123 74275 15.12 66.14 Sumber: Dinas Kesehatan 2012 Kabupaten Bantul

Page 68: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-57

B. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Hasil Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin

meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit

Umum, Rumah Sakit Khusus (KIA, Bedah), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas

Keliling, Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah Bersalin. Selain fasilitas pelayanan

kesehatan milik pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga mengalami

perkembangan yang cukup pesat pada Tahun 2011.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sudah pasti diikuti dengan semakin

banyak pula tenaga kerja di sektor kesehatan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan regulasi agar

tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan

dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan

aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan,

apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki Surat Ijin

sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya (lihat Tabel 2.40 dan Tabel 2.41)

Tabel 2.40 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011

No Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum 2009 (unit)

2010 (unit)

2011 (unit)

1 Rumah Sakit Umum 5 9 9 2 Rumah Sakit Bersalin 3 0 0 3 Rumah Sakit Khusus (Bedah) KIA) 2 3 23 4 Balai Pengobatan 66 78 70 5 Rumah Bersalin 27 32 33 6 Apotek 72 100 108 7 Toko Obat - 4 3 8 Industri Peracik Batra 9 13 13 9 Laboratorium - 4 4

10 Optik - 8 11 11 Posyandu 1123 1123 1123 12 Puskesmas Rawat Inap 16 16 16 13 Puskesmas Non Rawat Inap 11 11 11 14 Puskesmas Pembantu 67 67 67 15 Puskesmas Keliling 27 27 27

Sumber:Dinas Kesehatan, 2012

Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 meliputi Puskesmas sebanyak

27 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 67 unit, Poliklinik sebanyak 70 unit dan 1 Rumah Sakit

Umum Daerah , yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul .

Page 69: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-58

Tabel 2.41 Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2011 No Jenis 2009 2010 2011 2 Dokter Umum 94 282 286 3 Dokter Gigi 61 82 74 4 Apoteker 9 146 191 5 Bidan 256 339 392 6 Perawat 319 679 1001 7 Farmasi 36 54 98 8 Gizi 39 61 76 9 Teknis Medis 75 46 233

10 Sanitasi 54 51 96 11 Kesmas 33 44 78

Sumber: Dinas Kesehatan, 2012 *) data berdasarkan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit)

Adapun persebaran puskesmas, poliklinik dan pustu di masing-masing kecamatan yang ada di

Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul

No Kecamatan Puskesmas Poliklinik Pustu 1 Kec. Sewon 2 6 4 2 Kec. Pandak 2 2 3 3 Kec. Pundong 1 1 3 4 Kec. Bantul 2 8 5 5 Kec. Sanden 1 4 3 6 Kec. Kretek 1 4 4 7 Kec. Sedayu 2 3 5 8 Kec. Dlingo 2 3 5 9 Kec. Jetis 2 6 3

10 Kec. Pajangan 1 5 4 11 Kec. Bambanglipuro 1 4 3 12 Kec. Piyungan 1 4 3 13 Kec. Srandakan 1 4 2 14 Kec. Banguntapan 3 3 7 15 Kec. Imogiri 2 4 7 16 Kec. Kasihan 2 7 2 17 Kec. Pleret 1 2 4

Jumlah 27 70 67 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

2.1.3.1.3. Lingkungan Hidup

A. Persentase penanganan sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan,

dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara

setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada

Page 70: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-59

tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan

tingkat pelayanannya.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo kecamatan

Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu

akhir.

Jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar 2.142,04 m3/hari

dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 113,33 m3/hari (UPTD KP3 DPU, 2011). Jadi

persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah hanya sedikit (5,29/6%), diantaranya

karena kurangnya armada pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah di

Kabupaten Bantul masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak menyebabkan penumpukan

volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian sampah yang tidak terlayani dilakukan

pengelolaan oleh masyarakat, antara lain dimanfaatkan untuk pupuk tanaman.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat

dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah

domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah

(IPAL) Komunal. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah

domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon,

IPAL Pleret dan IPAL Bambanglipuro.

Tabel 2. 43 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2011 1 Jumlah sampah yang ditangani (m3/hari) 113,33 2 Jumlah volume produksi sampah (m3/hari) 2142,04 3 Persentase 5,29/6

Sumber: DPU

Pada Tahun 2011 ini jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R adalah 30% (dari 75

desa). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih

rendah, namun diharapkan dengan semakin meningkatnya jumlah jejaring sampah dan bank

sampah menjadi icon nasional dan program-program penanganan persampahan diharapkan pada

tahun mendatang volume persampahan akan semakin tertangani dengan baik.

B. Penduduk berakses air minum

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur

gali maupun sumur dalam. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari

80% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam

(lebih kurang 17%). Sumur gali merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan air

Page 71: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-60

karena muka air tanah relatif dangkal, sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit

pengolah dengan energi listrik cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relatif

mahal.

Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten

Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan

PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem

Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap

bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air

minum (SPAM) di IKK Pajangan.

Dari kegiatan pengadaan air bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun

jumlah penduduk yang mendapatkan air bersih pada Tahun 2010 sebesar 688.449 jiwa dengan

persentase penduduk berakses air bersih sebesar 75,31% yang bersumber dari air sumur dan

19,94% yang bersumber dari jaringan PDAM. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44. Persentase penduduk berakses air bersih Tahun 2009 – 2010 di Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 1. Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum 667.209 686.449 2. Jumlah penduduk 899.312 911.503 3. Persentase penduduk berakses air bersih (%) 74,19 75,31

Sumber : DPU 2011

Tabel 2.45 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul

No Uraian 2009 2010 1 Jumlah penduduk yg mendapatkan akses air minum 143.678 181.754 2 Jumlah penduduk 899.312 911.503 3 Persentase penduduk berakses air bersih (%) 15,97 19,94

Sumber: PDAM Bantul 2011

2.1.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Pada Tahun 2011 panjang jaringan jalan beraspal dengan kondisi mantap sepanjang 636,875 km

atau 95,71%. Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan infrastruktur jalan yang semakin baik.

Namun demikian pada Tahun 2011 masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi

sedang rusak, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun.

Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel berikut:

Page 72: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-61

Tabel 2.46: Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul

NO Kondisi Jalan Panjang Jalan (km) 2007 2008 2009 2010 2011

1. Kondisi Baik 322,61 328,61 365,56 386,25 407,25 2. Kondisi Sedang Rusak 311,27 316,87 295,07 285,58 285,58 3. Kondisi Rusak 217,95 209,65 195,20 180,90 159,9 4. Kondisi Rusak Berat 48,00 44,70 44,00 43,00 43,00 5. Jalan Kabupaten 899,83 899,83 899,83 895,73 895,725 Jalan Propinsi 154,05 146,00 146,00 136,05 136,05 Jalan Nasional 42,24 42,24 42,24 30,58 30,58 Jumlah Jalan secara keseluruhan 1.096,12 1.088,07 1.088,07 1.062,36 1.062,36

Sumber : DPU 2011

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi,

budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi

barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi,

status, dan kelas.

Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi,

jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 lebih

kurang 1.062,36 km. Di Kabupaten Bantul terdapat 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan

provinsi, dengan panjang lebih kurang 136,05 km (Tahun 2011). Kondisi jalan provinsi di Kabupaten

Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan

perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah

Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya.

B. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Bantul terdiri dari jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan

tersier. Pada Tahun 2011, kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik,

meningkat dari 339.345,53 meter (82,50%) pada Tahun 2010 menjadi 341.402,17 meter (83,00%)

atau terdapat peningkatan 2.056,64 meter (0,61%) (lihat Tabel 2.47)

Page 73: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-62

Tabel 2.47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2007-2011

Tahun Target dan Capaian Target*) (m) % Capaian (m) %

2007 308.495,93 75 302.326,01 73.5 2008 304.382,65 74 304.382,65 74 2009 308.495,93 75 312.609,21 76 2010 329.062,33 80 339.345,53 82.5 2011 335.232,25 81,5 341.402,17 83 Sumber: Dinas SDA, 2012

*) Target adalah target lima tahunan Panjang total saluran primer-sekunder kewenangan pemerintah adalah 371.634 m.

Berdasarkan data Bulan Desember 2011 terdapat 159 Daerah Irigasi (DI) dengan luas oncoran

sebesar 16.133,05 hektar, terdiri dari irigasi teknis pada sembilan DI dengan luas oncoran 4.979,32

hektar, irigasi semi teknis pada 98 DI dengan luas oncoran 9.159,75 hektar, dan irigasi sederhana

pada 52 DI dengan luas oncoran 1.993,98 hektar.

Pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi (lihat Tabel 2.48) meningkat dari 12.727,50 ha

(78%) pada Tahun 2010 menjadi 13.380,19 ha (82%) pada Tahun 2011 atau lebih luas 489,52 ha

(3,8%) dari target 12.890,67 ha (79%).

Tabel 2.48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2007-2011

Tahun Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik Rencana (m) % Realisasi (m) %

2007 11.911,64 73 12.074,81 74 2008 12.074,81 74 12.074,81 74 2009 12.237,98 75 12.401,16 76 2010 12.645,92 77,5 12.727,50 78 2011 12.890,67 79 13.380,19 82 Sumber: Dinas SDA, 2012

C. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Sarana tempat ibadah di Kabupaten Bantul meliputi: Masjid, Gereja, dan Pura. Rasio tempat ibadah

per satuan penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2010 dan 2011 disajikan dalam tabel berikut:

Page 74: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-63

Tabel 2.49. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Bantul

NO Bangunan

tempat Ibadah

2010 2011 Jumlah (unit) Jumlah pemeluk Rasio Jumlah

(unit) Jumlah pemeluk Rasio

1. Masjid 1715 846.850 1 : 493 1,719 846,850 1:493 2. Gereja 44 37.462 1 : 851 46 37,999 1:826 3. Pura 2 667 1 : 333 2 677 1:339 4. Vihara - - - - 370 - 5. Kelenteng - - - - - - 6. Lain-Lain - - - - - -

Sumber: Kementerian Agama Kab. Bantul, 2011

Mayoritas penduduk Bantul beragama Islam, karena itu persebaran tempat ibadah Masjid di masing-

masing kecamatan hampir merata (tabel 2.48) Tempat ibadah gereja juga tersebar di masing-

masing kecamatan, hanya di kecamatan Sanden dengan pemeluk sebanyak 393 dan kecamatan

Piyungan dengan pemeluk sebanyak 1618 yang belum mempunyai gereja. Disamping itu sudah

terdapat pura 2 unit namun untuk fasilitas vihara masih belum ada.

Tabel 2.50 Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Tahun 2011 Kabupaten Bantul

No Kecamatan Masjid Gereja Pura Vihara

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

1 Kec. Sewon 105 80,655 1 2,910 1 75 - 32

2 Kec. Pandak 74 49,884 3 1,493 - 11 - 2

3 Kec. Pundong 78 32,337 2 866 - - - -

4 Kec. Bantul 94 59,253 3 3,407 - 22 - -

5 Kec. Sanden 109 36,246 - 393 - 5 - 3

6 Kec. Kretek 62 30,734 2 1,790 - 33 - -

7 Kec. Sedayu 87 43,611 4 4,669 - 2 - 2

8 Kec. Dlingo 97 42,490 1 53 - - - -

9 Kec. Jetis 103 51,075 3 1,728 - 3 - 3

10 Kec. Pajangan 41 32,712 2 932 - - - -

11 Kec. Bambanglipuro 56 42,064 4 2,608 - 5 - -

12 Kec. Piyungan 144 41,320 - 1,618 - - - -

13 Kec. Srandakan 57 34,232 2 321 - - - -

14 Kec. Banguntapan 220 86,420 9 4,794 1 234 - 81

15 Kec. Imogiri 111 61,547 3 927 - - - -

16 Kec. Kasihan 245 79,722 7 9,418 - 267 - 247

17 Kec. Pleret 36 42,548 - 72 - 20 - -

Jumlah 1,719 846,850 46 37,999 2 677 0 370

Sumber: Kementerian Agama Bantul,2012

Page 75: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-64

D. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Tabel 2.51 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2011 1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 168.949 2 Jumlah rumah tinggal 213.532 3 Persentase 79,1

Sumber:DPU 2011

E. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tabel 2.52 Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul

No Kecamatan

Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Tempat Pemakaman Bukan Umum

(TPBU)

Tempat Pemakaman

Khusus (TPK) Lain-lain Jumlah Total

Jmh Luas(m²) Jmh Luas(m²) Jmh Luas(m²) Jmh Luas(m²) Tempat

Pemakaman

Luas(m²)

1 Kec. Sewon 189 255.270 - - 1 210 - - 190 255.480

2 Kec. Pandak 144 170.815 - - - - - - 144 170.815

3 Kec. Pundong 112 64.665 7 700 1 100 - - 120 65.465

4 Kec. Bantul 180 184.180 14 7.325 - - 2 250 196 191.755

5 Kec. Sanden 81 28.931 - - - - - - 81 28.931

6 Kec. Kretek 120 288.000 - - 6 1.500 - - 126 289.500

7 Kec. Sedayu 119 340.650 7 4.500 - - - - 126 345.150

8 Kec. Dlingo 27 143.530 - - - - - - 27 143.530

9 Kec. Jetis 169 129.812 1 1.000 2 450 1 40 173 131.302

10 Kec. Pajangan 83 899.460 - - - - 5 7.650 88 907.110

11 Kec. Bambanglipuro 140 178.500 - - 1 1.500 - - 141 180.000

12 Kec. Piyungan 60 980.550 2 15.000 - - - - 62 995.550

13 Kec. Srandakan 81 75.200 - - 1 950 - - 82 76.150

14 Kec. Banguntapan 163 148.037 6 1.620 1 2.500 - - 170 152.157

15 Kec. Imogiri 121 179.450 6 54.800 3 4.700 - - 130 238.950

16 Kec. Kasihan 115 362.460 13 17.135 3 1.200 - - 131 380.795

17 Kec. Pleret 53 141.371 9 1.917 3 835 - - 65 144.123

Jumlah 1.957 4.570.881 65 103.997 22 13.945 8 7.940 2.052 4.696.763

Sumber : Kecamatan 2011

F. Tempat pembuangan sampah (TPS)

Jumlah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebanyak 115 unit dengan

daya tampung 380 ton dengan jumlah penduduk sebesar 921.263 jiwa .

Page 76: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-65

2.1.3.1.5. Penataan Ruang

A. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul meliputi daerah sekitar sungai, taman

kota, lapangan olahraga dan makam, jalan, serta hinterland. Program ini dilaksanakan melalui

kegiatan pembuatan taman hijau seluas 120 m2 di Komplek Perkantoran Baru Pemerintah

Kabupaten Bantul. Pembuatan taman hijau bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan

banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan

keindahan lingkungan.

B. Jumlah Bangunan Ber-IMB

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten

Bantul kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik

untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,

maupun kegiatan khusus. Di Kabupaten Bantul, jumlah bangunan ber-IMB dari Tahun 2009 sampai

Tahun 2011 berturut-turut adalah 50.000, 26.015, dan 16.000 (DPU, 2011). Jumlah IMB dari tahun

2009 sampai Tahun 2011 cenderung mengalami penurunan, hal ini terkait dengan telah selesainya

proses rekonstruksi gempa.

2.1.3.1.6. Perhubungan

A. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis. Angkutan umum yang lain

seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul. Adapaun

jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari Tahun 2007 – 2010 cenderung

mengalami penurunan (Tabel 2.53).

Page 77: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-66

Tabel 2.53: Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 2010 1. Jumlah penumpang Bis 4.229.232 3.150.908 3.054.892 2.963.296 2. Jumlah penumpang Kereta api - - - - 3. Jumlah penumpang Kapal laut - - - -

4. Jumlah penumpang Pesawat udara - - - -

5. Total Jumlah Penumpang 4.229.232 3.150.908 3.054.892 2.963.296 Sumber : Dinas Perhubungan, 2011

Tabel 2.54 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2010 Kabupaten Bantul

No Angkutan Umum 2010

Jmlh Jmlh KIR % 1 Mobil penumpang umum 27 2 Mobil bus 736 3 Mobil barang Pick up 6,769 Truck 3,589 4 Kereta gandengan 14 5 Mobil 8 Ton 152 6 Taksi 146 7 Khusus 9

Jumlah 11,442 Sumber: Dinas Perhubungan, 2011

Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya

kemudahaan memperoleh kendaraan pribadi (terutama sepeda motor), keterbatasan jalur angkutan

umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum. Hal ini terbukti dengan kenaikan

jumlah kendaraan pribadi terutama roda dua.

B. Jumlah Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang

umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap

dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang

menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Jumlah izin trayek di Kabupaten Bantul

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.55. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 2010 1. Izin Trayek perkotaan 13 13 13 13 2. Izin Trayek perdesaan 8 8 8 8 3. Jumlah Izin Trayek 21 21 21 21

Sumber : Dinas Perhubungan, 2011

Page 78: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-67

C. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima

kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul

pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari

Kecamatan Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. Pelabuhan

udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan

barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana

transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra

dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan

umum. Adapun jumlah terminal bis sampai Tahun 2011 sebanyak 4 terminal (Tabel 2.54).

Tabel 2.56: Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah pelabuhan laut - - - - - 2. Jumlah pelabuhan udara - - - - - 3. Jumlah terminal bis 3 3 4 4 4 Jumlah 3 3 4 4 4

Sumber : Dinas Perhubungan, 2011

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun

2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal

maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

a. terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang

Kecamatan Bantul;

b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;

c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; dan

d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Bantul difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi

investasi. Pada Tahun 2011 investasi di Kabupaten Bantul lebih didominasi oleh investor asing yang

mencapai jumlah 53 investor (aktif 30) dibandingkan dengan investor dalam negeri yang hanya

berjumlah 15 (aktif 6). Dihitung berdasarkan nilai investasinya, Penanaman Modal Asing (PMA)

mencapai Rp 10.863.379.840,- dan US$ 17.719.988 sedangkan nilai investasi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 200.172.644.150,71,-. Selain itu, penanaman modal asing juga

Page 79: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-68

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.969 orang yang terdiri dari 56 tenaga kerja asing dan

6.913 orang WNI. Adapun investor dalam negeri hanya mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 3.260

orang. Perlu diketahui bahwa data investasi mengalami perubahan yang signifikan karena sebelum

Tahun 2011, pencatatan hanya berdasarkan legal formal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM), berupa surat persetujuan, izin prinsip, dan izin usaha. Sedangkan mulai Tahun 2011,

pengumpulan data juga berdasarkan verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk

mengetahui realisasi penanaman modal dan perkembangan usaha sehingga dapat diketahui aktif-

tidaknya kegiatan penanaman modal tersebut. Pada Tahun 2011 tercatat lima PMA yang

mengajukan izin penanaman modal di Kabupaten Bantul dan dua di antaranya telah memperoleh

izin serta melaporkan kegiatan usahanya (Tabel 2.57).

Tabel 2.57 Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2011

No Tahun Jenis Jumlah Investor Tenaga Kerja Nilai Investasi

Ket. Aktif Pasif WNA WNI US$ Rp

1 2010 PMA 51 117 9.513 29.730.328 266.278.885.773 Data termasuk rencana

PMDN 13 13 3.510 - 173.438.101.000

2 2011 PMA 30 23 56 6.913 17.719.988 10.863.379.840 Seluruhnya data realisasi

PMDN 6 9 - 3.260 - 200.172.644.150,71

Sumber: Disperindagkop, 2012

Adapun capaian nilai investasi Tahun 2011 baik investasi pemerintah, masyarakat maupun investasi

dalam negeri melebihi dari target RKPD Tahun 2011. Namun untuk investasi PMA masih jauh

dibawah target RKPD Tahun 2011, hal ini merupakan dampak adanya krisi global.

Tabel 2.58 Nilai Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2011 Investasi Tahun 2011 Pemerintah 334.808.689.124,00 Masyarakat 211.036.023.990,71 PMDN 200.172.644.150,71 PMA 170.343.271.840,00 Total Investasi 916.360.629.105,42 Sumber : Disperindakop, AP, DPKAD Tahun 2012

2.1.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

A. Prosentase koperasi aktif

Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi

dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus

Page 80: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-69

pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan

kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Di Kabupaten Bantul sampai saat ini terdapat 458

koperasi yang didominasi koperasi primer sejumlah 438. Dilihat dari kondisi koperasi, terdapat 380

koperasi aktif (83%) dan 78 koperasi tidak aktif (17%) (lihat Tabel 2.59)

Tabel 2.59 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Koperasi aktif 246 278 322 358 380 2 Koperasi kurang aktif 74 100 85 85 78 3 Jumlah koperasi 320 378 407 443 458 4 Persentase koperasi aktif 76% 73% 79% 81% 83%

Sumber : Disperindakop,2012

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bidang koperasi diantaranya

karena belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi, terbatasnya permodalan

koperasi dan belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi. Adapun upaya yang

telah dilakukan antara lain melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dengan

lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui perbankan maupun non perbankan serta

keterpaduan program melalui bantuan permodalan baik dari APBD Kabupaten ,Propinsi maupun dari

pemerintah pusat serta memfasilitasi pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi. Adapun

jumlah koperasi menurut jenisnya di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4 Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011

Sumber : Disperindakop, 2012

Page 81: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-70

B. Jumlah UKM dan BPR/LKM

Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan

koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing,

sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul antara lain

meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),

meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan

Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM,

meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya

masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan

sumber daya yang ada. Perkembangan jumlah UKM dan BPR di Kabupaten Bantul dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.60 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011*) 1 Jumlah seluruh UKM 44,778 44,778 44,778 2 Jumlah BPR/LKM 15 15 15 3 Jumlah UKM non BPR/LKM 44,763 44,763 44,763

Sumber: Dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Ket :LKM yang menjadi binaan

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM; pelatihan manajemen ekspor, impor,

pelatihan TI; kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara

langsung ke eksportir maupun importer.

2.1.3.2.3. Kependudukan

A. Pertumbuhan penduduk

Data jumlah penduduk Kabupaten Bantul dari Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Angka laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini menunjukkan

keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.61 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%) 1 2007 872.866 1,52 2 2008 886.061 1,51 3 2009 899.312 1,50 4 2010 911.503 1,36 5 2011 921.263 1,07

Sumber: BPS (Estimasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)

Page 82: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-71

B. Pengelompokan penduduk

Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan

dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran

penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih

tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada

suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan proporsi

umur berdasarkan kelompok umur terbesar pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada

kelompok umur 25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada kelompok umur 10-14

tahun (7,46%).

Berdasarkan data pada tabel berikut dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang

kesehatan pada kelompok umur 40 tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih.

Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan merupakan kelompok umur produktif

maka kebijakan ekonomi menjadi lebih dominan.

Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011

Kecamatan Kelompok Umur

Jumlah 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+

1 Srandakan 4.160 2.066 2.177 1.834 6.237 12.194 28.668 2 Sanden 4.184 2.248 2.288 1.638 6.170 13.216 29.744 3 Kretek 3.928 2.133 2.188 1.699 6.084 13.291 29.323 4 Pundong 4.546 2.355 2.418 2.039 6.880 13.541 31.779 5 Bambanglipuro 5.598 2.675 2.699 2.268 8.212 16.028 37.480 6 Pandak 7.016 3.562 3.628 3.190 10.824 19.688 47.908 7 Bantul 9.034 4.299 4.532 4.372 13.872 23.645 59.754 8 Jetis 8.155 3.749 3.917 3.619 12.506 20.367 52.313 9 Imogiri 8.613 4.034 4.163 3.908 13.395 22.423 56.536

10 Dlingo 5.257 2.920 2.782 2.294 7.898 14.516 35.667 11 Pleret 7.621 3.452 3.626 3.308 11.279 14.445 43.731 12 Piyungan 8.153 4.324 4.155 3.459 11.960 17.376 49.427 13 Banguntapan 20.062 8.844 9.626 12.724 32.430 38.824 122.510 14 Sewon 16.341 7.768 8.510 10.009 27.150 35.923 105.701 15 Kasihan 17.573 8.318 9.108 11.476 28.809 37.424 112.708 16 Pajangan 5.268 2.511 2.511 2.447 8.105 12.244 33.216 17 Sedayu 7.151 3.400 3.400 3.078 10.554 17.254 44.798

Jumlah 142.660 68.749 71.728 73.362 222.365 342.399 921.263 Persentase 15,48 7,46 7,78 7,96 24,13 37,16 100,00

Sumber: BPS, 2012 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Page 83: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-72

2.1.3.2.4. Ketenagakerjaan

A. Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,

selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja

pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja

dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

Untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja ini diantaranya melalui program untuk persediaan

tenaga kerja (menambah jenis pelatihan sesuai kondisi pasar, meningkatkan bantuan pendidikan

bagi tenaga kerja, meningkatkan program keluarga berencana untuk menurunkan laju pertumbuhan

penduduk dan tenaga kerja), program untuk kebutuhan tenaga kerja (meningkatkan kapasitas dan

peralatan serta kemampuan pengajar di sekolah sekolah kejuruan, melaksanakan pelatihan

wirausaha bantuan permodalan dan fasilitas, memberikan insentif dan kemudahan dalam bidang

investasi) dan program untuk pengangguran (pembangunan informasi pasar kerja yang mudah

diakses, peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui pemasaran, pelatihan, bantuan

permodalan). Pada Tahun 2010 angkatan kerja di Bantul sebanyak 481.420 orang menjadi 505.786

orang pada Tahun 2011 atau naik sekitar 4,8%. Jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di

Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini hampir sama, yaitu laki-laki sebesar 262.020 jiwa dan

perempuan sejumlah 243.766 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja menurut kelompok umur dan

tingkat pendidikan Tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.5 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

Page 84: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-73

Gambar 2.6 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Kabupaten Bantul

Sumber: DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

B. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan

pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat

memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan. Jumlah

penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha

yang ada. Jika dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk yang bekerja dengan jenis

kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan yang masing-masing sebesar 215.894 jiwa (53%)

dan 191.797 jiwa (47%).

Komposisi penduduk yang bekerja Tahun 2011 secara umum didominasi oleh kelompok umur 25-34

tahun dan > 35 tahun. Dari struktur data tersebut terlihat bahwa penduduk yang bekerja pada

kelompok umur > 35 tahun jumlahnya sangat tinggi. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan sebagai

akibat adanya kecenderungan bahwa mereka yang sudah habis masa kerjanya, setelah beberapa

tahun kemudian tetap menjalankan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi baik dalam hubungan kerja

(kegiatan ekonomi formal) maupun di luar hubungan kerja (kegiatan ekonomi informal).

Page 85: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-74

Tabel 2.63 Penduduk Yang Bekerja menurut kelompok umur Tahun 2011 Kelompok umur Tahun 2011

15-19 th 44.388 20-24 th 69.873 25-34 th 117.747 35 th + 175.683

Jumlah 407.691 Sumber : Disnakertrans 2011

Penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTA jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan

strata pendidikan yang lainnya. Disusul penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP.Kondisi ini

sejalan dengan banyaknya jumlah pencari kerja lulusan SLTA dan SLTP sementara lapangan kerja

yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya tersebut dengan kualifikasi yang dibutuhkan

sangat terbatas, sementara saingan pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang sama jumlahnya

banyak.

Tabel 2.64 Penduduk Yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Pendidikan Tahun 2011

Tidak tamat SD 41.120 SD 84.140 SLTP 109.311 SLTA 131.317 Akademi 23.896 Perguruan Tinggi 17.907

Jumlah 407.691 Sumber : Disnakertrans 2011

Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan

tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya, meskipun jumlahnya cenderung menurun sekitar

6,6%. Menurunnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian diduga karena para

pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian.

Tabel 2.65 Penduduk Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011 Lapangan Usaha Tahun 2010 Tahun 2011

1.Pertanian 179.040 167.192 2.Pertambangan dan Penggalian 7.419 5.213 3.Industri Pengolahan 35.979 38.232 4.Listrik, Gas dan Air 5.526 5.771 5.Bangunan 50.446 55.021 6.Perdagangan,Hotel dan Restoran 52.398 58.600 7.Angkutan dan Komunikasi 11.504 15.540 8.Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan 16.761 16.986 9.Jasa Lainnya 41.215 45.135

Jumlah 400.289 407.691 Sumber : Disnakertrans 2011

Page 86: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-75

C. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang

mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul pada

Tahun 2011 sebesar 29.219 orang atau sebesar 5,8% dari jumlah penduduk angkatan kerja

(505.786 orang). Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran ini diantaranya

melalui program kerja sama penempatan tenaga kerja di Malaysia, inkubasi bisnis, uji coba

wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan keja.

Jika dilihat menurut jenis kelamin jumlah penganggur laki-laki dibanding penganggur perempuan

tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok.

Tabel 2.66 Penganggur Terbuka menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 Jenis kelamin Tahun 2010 Tahun 2011

Laki-laki 14.048 13.745 Perempuan 16.091 15.474

Jumlah 30.139 29.219 Sumber : Disnakertrans 2011

2.1.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

A. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja

pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.67. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul

No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II 2 2 2 2 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III 36 43 42 3 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV 161 189 212 4 Pekerja perempuan di pemerintah 6161 6330 6196 5 Jumlah pekerja perempuan 6360 6564 6452 6 Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah 50 52 52,60

Sumber:Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

B. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Indeks Gender

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum

semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang

berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT

akan menjadi solusi yang tepat.

Page 87: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-76

Tabel 2. 68 Rasio KDRT Tahun 2010– 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2010 2011 1 Jumlah KDRT 47 59 2 Jumlah Rumah Tangga 256.463 258.294 3 Rasio KDRT 0,018 0,022

Sumber: BKKPP & KB kabupaten Bantul

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat

dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih

relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya

Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi

stakeholder.

Tabel 2.69: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011

Tahun Perempuan Di Parlemen (%)

Perempuan Pekerja

Profesional (%)

Perempuan Dalam Angkatan Kerja

(%)

Perempuan Upah Pekerja Non

Pertanian IDG

2010 15,6 6,46 43,08 800,0 63,83 2011 15,6 7,62 34,82 800,0 64,03

Sumber: SP 2010 dan Disnakertrans, 2012

2.1.3.2.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A. Rasio akseptor KB

Program Keluarga Berencana yang telah berhasil dilaksanakan meliputi penyediaan pelayanan KB

dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi

individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan Keluarga Berencana, pengadaan sarana mobilitas

tim KB keliling, pendampingan kegiatan Harganas dan mengikuti Jambore PKB/PLKB tingkat

nasional.

Tujuan program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju

pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan.

Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 70 Rasio Akseptor KB Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul

No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah akseptor KB (PA) 116.781 120.583 120.697 2 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 149.766 151.654 151.998 3 Rasio akseptor KB (PA/PUS) 0,780 0,795 0.794

Sumber: BKK PP dan KB, 2011

Page 88: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-77

Tabel 2. 71 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul

No Kecamatan Jumlah akseptor KB (PA) Jumlah pasangan usia subur (PUS)

Rasio Akseptor KB (PA/PUS)

1 Kec. Sewon 11.977 15.376 0,779 2 Kec. Pandak 6.621 8.233 0,804 3 Kec. Pundong 4.681 5.721 0,802 4 Kec. Bantul 8.128 9.956 0,816 5 Kec. Sanden 3.986 5.101 0,781 6 Kec. Kretek 3.970 4.951 0,802 7 Kec. Sedayu 6.124 7.725 0,793 8 Kec. Dlingo 6.424 7.783 0,825 9 Kec. Jetis 7.661 9.639 0,795

10 Kec. Pajangan 4.452 5.548 0,803 11 Kec. Bambanglipuro 4.801 6.185 0,776 12 Kec. Piyungan 6.890 8.552 0,806 13 Kec. Srandakan 3.750 4.671 0,803 14 Kec. Banguntapan 14.245 17.536 0,812 15 Kec. Imogiri 8.344 10.614 0,786 16 Kec. Kasihan 12.268 16.214 0,757 17 Kec. Pleret 6.261 7.849 0,798

Jumlah 120.583 151.654 0,795 Sumber: BKK PP & KB Kabupaten Bantul

2.1.3.2.7. Komunikasi dan Informasi

A. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan

kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat,cerita

rekaan dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis

surat kabar terbitan nasional atau terbitanlokal yang masuk ke daerah.

Tabel 2.72 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 5 4 3 2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 6 7 7 3 Total jenis surat kabar 11 11 10

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul

B. Penyiaran radio/TV

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV

lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal ditampilkan dalam tabel berikut:

Page 89: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-78

Tabel 2. 73 Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah penyiaran radio lokal 4 3 3 2 Jumlah penyiaran radio nasional - - - 3 Jumlah penyiaran TV lokal 3 1 2 4 Jumlah penyiaran TV nasional - - - 5 Total penyiaran radio/TV lokal 7 4 5

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka

menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media

elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2.1.3.2.8. Pertanahan

a. Persentase luas lahan bersertifikat

Urusan wajib pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai saat ini belum

diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah, sehingga program dan kegiatan anggaran masih

bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Sedangkan

fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi.

Tabel 2.74 Luas Lahan Bersertifikat Tahun Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2010 2011 1 Luas wilayah daratan 506,85 506,85 2 Luas tanah bersertifikat HGB 41,26 0,984 3 Luas tanah bersertifikat HM 17.965,04 17.830,1 4 Total luas tanah bersertifikat 18.006,3 18.9357 5 Prosentase HGB dibanding luas daratan 8% 2% 6 Prosentase HM dibanding luas daratan 35,44% 35% 7 Prosentase total luas lahan bersertifikat 35,53% 37,40%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011

2.1.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas

prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Page 90: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-79

Tabel 2.75 Kelompok Binaan LPM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul

No Kecamatan

2009 2010 2011

Jmlh LPM Jmlh

Kelompok Binaan

Jmlh LPM Jmlh

Kelompok Binaan

Jmlh LPM Jmlh

Kelompok Binaan

1 Kec. Sewon 4 17 4 17 4 17 2 Kec. Pandak 4 17 4 17 4 17 3 Kec. Pundong 3 13 3 13 3 13 4 Kec. Bantul 5 21 5 21 5 21 5 Kec. Sanden 4 17 4 17 4 17 6 Kec. Kretek 5 21 5 21 5 21 7 Kec. Sedayu 4 17 4 17 4 17 8 Kec. Dlingo 6 21 6 21 6 21 9 Kec. Jetis 4 17 4 17 4 17

10 Kec. Pajangan 3 13 3 13 3 13 11 Kec. Bambanglipuro 3 13 3 13 3 13 12 Kec. Piyungan 3 13 3 13 3 13 13 Kec. Srandakan 2 9 2 9 2 9 14 Kec. Banguntapan 8 33 8 33 8 33 15 Kec. Imogiri 8 33 8 33 8 33 16 Kec. Kasihan 4 17 4 17 4 17 17 Kec. Pleret 5 21 5 21 5 21 Jumlah 75 313 75 313 75 313 Sumber: kantor PMD Kabupaten Bantul

B. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju

terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beraklak mulia

dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta

kesadaran hokum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat

yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan

kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Jumlah kelompok

binaan PKK dari tahun 2009 – 2011 meningkat, hal ini membuktikan bahwa keaktifan masyarakat

Bantul dalam pembangunan daerah semakin besar melalui PKK (Tabel 2.76).

Page 91: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-80

Tabel 2.76 Kelompok Binaan PKK Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul

No Kecamatan

2009 2010 2011

Jmlh PKK Jmlh

Kelompok Binaan

Jmlh PKK Jmlh

Kelompok Binaan

Jmlh PKK Jmlh

Kelompok Binaan

1 Kec. Sewon 1 83 1 103 1 103 2 Kec. Pandak 1 54 1 142 1 142 3 Kec. Pundong 1 50 1 86 1 86 4 Kec. Bantul 1 48 1 88 1 88 5 Kec. Sanden 1 60 1 101 1 101 6 Kec. Kretek 1 86 1 78 1 78 7 Kec. Sedayu 1 66 1 102 1 102 8 Kec. Dlingo 1 121 1 99 1 99 9 Kec. Jetis 1 77 1 127 1 127

10 Kec. Pajangan 1 98 1 112 1 112 11 Kec. Bambanglipuro 1 98 1 116 1 116 12 Kec. Piyungan 1 131 1 166 1 166 13 Kec. Srandakan 1 67 1 124 1 124 14 Kec. Banguntapan 1 70 1 133 1 133 15 Kec. Imogiri 1 159 1 160 1 160 16 Kec. Kasihan 1 87 1 94 1 94 17 Kec. Pleret 1 47 1 95 1 95 Jumlah 17 1402 17 1926 17 1926 sumber: kantor PMD Kabupaten Bantul

C. Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat

warga Negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di

bidang kegiatan tertentu dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,

yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM yang terdaftar di

Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sejumlah 129 LSM.

Tabel 2.77 Jumlah LSM Aktif Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011

1 Jumlah LSM terdaftar - - 129 2 Jumlah LSM tidak aktif - - - 3 Jumlah LSM aktif - - -

Sumber: Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul

2.1.3.2.10. Perpustakaan

Pelayanan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul di layani di kantor perpustakaan

dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 12 armada mobil pintar, dengan roda

empat sebanyak 7 armada dan roda tiga sebanyak 5 armada. Koleksi buku yang ada saat ini

sebanyak 30.231 buku dengan judul buku sebanyak 18.000 judul. Pada Tahun 2011 jumlah

Page 92: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-81

pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 30.119 pengunjung. Adapun pengunjung tersebut terdiri

dari pelajar/mahasiswa, pegawai negeri sipil/karyawan, maupun masyarakat umum.

Tabel 2.78 Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) 611 611 611 2 Jumlah Perpustakaan milik non pemda 48 48 90 3 Total Perpustakaan 659 659 701

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul

Tabel 2.79 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah

(pemda) 32,639 38,374 30,119

2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non pemda 3 Total Pengunjung Perpustakaan 32,639 38,374 30,119

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul

2.1.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.80 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah polisi pamong praja 75 81 79 2 Jumlah penduduk 899312 911503 921263 3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

sumber: Satuan Pol PP Kabupaten Bantul

Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan

kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya

mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial

yang interaktif.

Page 93: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-82

Ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.81 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Jumlah Linmas TPS Desa Kecamatan Kabupaten Jumlah 1 2009 4276 750 527 100 5653 2 2010 4260 750 527 100 5637 3 2011 4233 750 527 100 5610

Sumber: Kontor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul

A. Jumlah kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam

bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan

sendiri bermakna segala hal tentang kepemudaan.

Tabel 2.82 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 Kabupaten Bantul No Kecamatan 2011 1 Kec. Sewon 16 2 Kec. Pandak 15 3 Kec. Pundong 16 4 Kec. Bantul 20 5 Kec. Sanden 15 6 Kec. Kretek 15 7 Kec. Sedayu 14 8 Kec. Dlingo 14 9 Kec. Jetis 17

10 Kec. Pajangan 16 11 Kec. Bambanglipuro 15 12 Kec. Piyungan 16 13 Kec. Srandakan 16 14 Kec. Banguntapan 15 15 Kec. Imogiri 17 16 Kec. Kasihan 17 17 Kec. Pleret 16

Jumlah 270 Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai

dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan

Page 94: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-83

salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan

pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Tabel 2.83 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 1 Total Pengeluaran RT 4,802.89 5,158.79 2 Jumlah RT 250,232 264,729

Sumber: BPS Bantul

2.1.4.1.2. Produktifitas Total Daerah

Produktifitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja

yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per

sektor.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas

ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada

dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing

daerah.

Tabel 2.84 Produktivitas per Sektor Kabupaten Bantul

No Sektor 2009 2010 2011 (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 PDRB 3.779.948 100.00 3.967.928 100.00 4.176.868 100.00 1.1 Pertanian 919.417 24,32 933.260 23,52 950.491 22.76 1.2 Pertambangan & Penggalian 35.783 0,95 36.525 0,92 36.576 0.88 1.3 Industri Pengolahan 610.781 16,16 647.939 16,33 680.271 16.29 1.4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 34.448 0,91 36.289 0,91 37.969 0.91 1.5 Konstruksi 434.409 11,49 454.480 11,45 482.930 11.56

1.6 Perdagangan, Hotel & Restoran 746.833 19,76 789.789 19,90 844.427 20.22

1.7 Pengangkutan & Komunikasi 268.145 7,09 287.236 7,24 308.199 7.38

1.8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 230.768 6,11 252.015 6,35 271.556 6.50

1.9 Jasa-jasa 499.364 13,21 530.397 13,37 564.448 13.51 2 Jumlah Angkatan Kerja 471.112 481.420 505.786 Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bantul

Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (9

sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam

sektor yang bersangkutan.

Page 95: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-84

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan

ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di

daerah dan antar-wilayah.

2.1.4.2.1. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2.85 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul

No Uraian Satuan 2009 2010 2011 *) 1 Jumlah Orang orang 3,054,892 2,963,296 987,764 2 Jumlah Barang ton - - -

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

2.1.4.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan

budidaya sesuai dengan RTRW. Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan,

penanggulangan, dan pemulihan. Program ini meliputi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bantaran

sungai dan tanggul sungai. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan banjir

khususnya untuk menurunkan luasan genangan akibat curah hujan tinggi. Pada Tahun 2010, daerah

yang tergenang air seluas 1.071,66 hektar, sedangkan pada Tahun 2011 berkurang menjadi

1.025,99 hektar atau turun 45,67 hektar (4,45%). Data bajir genangan Kabupaten Bantul disajikan

pada Tabel 2.86 dan Tabel 2.87.

Tabel 2.86 Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No. Tahun Potensi Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi (Ha) 1. 2007 3.731,36 2. 2008 3.093,33 3. 2009 2.685,42 4. 2010 1.071,66 5. 2011 1.025,99

Sumber: Dinas SDA, 2012

Tabel 2.87 Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2010 2011 1 Banjir genangan (ha) 1.071,66 1.025,99 2 Banjir luapan (ha) 2,701.62 3,857.41

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul

Page 96: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-85

2.1.4.2.3. Rasio ketersediaan daya listrik

Tabel 2.88 Perkiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Bantul No Uraian Satuan 2009 2010 2011* 1 Kebutuhan GWH 164.73 177.8 92.06 - rumah tangga GWH 12.7 130.45 67.27 - Komersial GWH 16.19 17.54 9.39 - Public GWH 13 14.97 7.91 - Industri GWH 14.84 14.84 7.5

Sumber: PLN Bantul (*Data sampai dengan bulan Juni 2011)

2.1.4.2.4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Tabel 2.89 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 *) 1 RT dengan daya 450 watt 92,686 92,331 92,405 2 RT dengan daya 900 watt 30,422 33,493 34,878 3 RT dengan daya 1.300 watt 5,265 5,656 6,100 4 RT dengan daya 2.200 watt 1,305 1,497 1,673 5 RT dengan daya > 2.200 watt 276 365 399

6 Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik 129,954 133,342 135,455 Sumber: PLN Bantul (*Data sampai dengan bulan Juni 2011)

2.1.4.2.5. Ketersediaan penginapan

Kunjungan Wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari

waktu ke waktu. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor keamanan (baik dalam hal

keamanan fisik-pribadi, maupun keamanan sosial politik). Kondisi pariwisata sangat rentan terhadap

isu-isu keamanan, seperti isu wabah penyakit, demo anarkis, bencana alam dan sebagainya.

Namun demikian, dua tahun pasca gempa telah menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan (kenaikan jumlah pengunjung). Kunjungan Wisatawan ke beberapa obyek wisata

di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah wisatawan baik

domestik maupun asing mengalami peningkatan pada Tahun 2011 seharusnya juga didukung

dengan peningkatan jumlah perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul. Namun

perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul relatif stagnan, ini menunjukkan masih

perlunya upaya-upaya yang bisa mendorong peningkatan sarana prasarana wisata di Kabupaten

Bantul.

Page 97: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-86

Tabel 2.90 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten Bantul

No Uraian 2009 2010 2011

Jmlh usaha

Jmlh kursi

Jmlh usaha

Jmlh kursi

Jmlh usaha

Jmlh kursi

1 Usaha restoran golongan tertinggi - - - - - - 2 Usaha restoran golongan menengah - - - - - - 3 Usaha restoran golongan terendah - - - - - - 4 Usaha rumah makan kelas A 3 950 5 820 - 5 Usaha rumah makan kelas B 4 170 8 312 5 108 6 Usaha rumah makan kelas C 7 130 7 181 1 16 7 Usaha rumah makan kelas D 3 34 1 12 2 23 8 Usaha rumah makan kelas - - - - - - 9 Jenis Usaha Restoran - - - - - -

10 Jenis Usaha Rumah Makan 17 1284 21 1325 8 147

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Bantul

Tabel 2.91 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bantul

No Jenis

Penginapan/ Hotel

2009 2010 2011*)

Jmlh Hotel

Jmlh Kamar

Jmlh Tempat Tidur

Jmlh Hotel

Jmlh Kamar

Jmlh Tempat Tidur

Jmlh Hotel

Jmlh Kamar

Jmlh Tempat Tidur

1 Hotel Bintang 3 - - - 1 60 120 1 83 166 2 Hotel Bintang 2 - - - - - - - - - 3 Hotel Bintang 1 - - - - - - - - - 4 Hotel Non

Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)

180 - - 184 - - 184 - -

5 Total jumlah penginapan/ hotel 180 - - 184 - - 185 - -

sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Bantul

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan

dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh

dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini

merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya

penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan /pengembangan infrastruktur pasca gempa, sistem

informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu

pintu.

Page 98: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-87

2.1.4.3.1. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu.

Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat

kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Dari tabel dibawah dapat dilihat

bahwa angka kriminalitas Kabupaten Bantul dari pada Tahun 2011 ini menurun dibandingkan pada

Tahun 2010.

Tabel 2. 92 Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenis Kriminal 2009 2010 2011 1 Jumlah kasus Narkoba 24 29 14 2 Jumlah kasus Pembunuhan 7 5 1 3 Jumlah Kejahatan Seksual 9 18 11 4 Jumlah kasus Penganiayaan 99 110 33 5 Jumlah kasus Pencurian 386 641 153 6 Jumlah kasus Penipuan 133 201 50 7 Jumlah kasus Pemalsuan uang 1 1 1 8 Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun 1011 1560 434 9 Jumlah Penduduk 842056 909812 910572

10 Angka Kriminalitas (8)/(9) 0.001201 0.001715 0.000477 Sumber: Polres Bantul

2.1.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang

dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

Tabel 2.93 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Bidang Politik 3 2 - 2 Ekonomi 3 5 2 3 Kasus pemogokan kerja - - - 4 Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa 6 7 2

Sumber: Kantor Pol PP Kabupaten Bantul

2.1.4.3.3. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki

oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-

menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan

perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan

investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Bantul

upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama

Page 99: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-88

sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk

lembaga perijinan pada Tahun 2008 setingkat eselon II berbentuk dinas. Dengan adanya instansi

tersendiri ini maka telah dilakukan efisiensi waktu pengurusan dari 30 hari menjadi 12 hari, sehingga

masyarakat semakin puas terhadap layanan tersebut. Selain itu dihasilkan pula metode pengurusan

ijin secara paralel sehingga satu langkah pengurusan memperoleh dua ijin atau lebih. Adapun ijin

yang telah dihasilkan adalah 9.330 perijinan, yang meliputi: ijin gangguan sebanyak 992, IMB

sebanyak 1.085, ijin usaha perdagangan sebanyak 799, tanda daftar perusahaan sebanyak 165,

dan sisanya sebanyak 6.289 berupa ijin-ijin lainnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah pemohon

yang meminta ijin sebanyak 11.518 pemohon, maka prosentasenya adalah 81,00% selama satu

tahun.Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu

meningkatkan pelayangan yang mudah, murah, dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat

ditunjukkan dengan peningkatan PAD yang diterima, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.94 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 No Tahun Jumlah PAD Jumlah Pendapatan PAD/ Pendapatan (%)

1 2007 57.229.726.493,62 727.836.911.979,62 7,86 2 2008 69.800.761.508,85 1.023.590,207.758,85 6,82 3 2009 88.691.362.690,38 882.149.788.429,75 10,05 4 2010 81.637.099.293,07 986.866.902.363,07 8,27 5 2011 128.900.086.173,41 1.180.550.742.432,41 10,92

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2011

2.1.4.3.4. Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui

perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah

terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait

dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan

ketenagakerjaan.

Tabel 2. 95 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 1 Jumlah Perda terkait perijinan 3 4 2 2 Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa 3 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan 1

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul

2.1.4.3.5. Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)

Berdasarkan statusnya desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (rural area)

dan desa perkotaan (urban area). Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Perda

Page 100: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-89

mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan

perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa,

sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.96 Desa Tertinggal di Kabupaten Bantul No Nama Desa Status Skor Keterangan 1 Seloharjo Perkotaan 31 Sangat tertinggal 2 Triharjo Perkotaan 35 Tertinggal 3 Argosari Perkotaan 36 Tertinggal 4 Jatimulyo Pedesaan 36 Tertinggal 5 Poncosari Perkotaan 37 Tertinggal 6 Gadingsari Perkotaan 37 Tertinggal 7 Caturharjo Perkotaan 37 Tertinggal 8 Selopamioro Pedesaan 37 Tertinggal 9 Mangunan Pedesaan 37 Tertinggal

10 Muntuk Pedesaan 37 Tertinggal 11 Terong Pedesaan 37 Tertinggal 12 Segoroyoso Perkotaan 37 Tertinggal 13 Bawuran Pedesaan 37 Tertinggal 14 Wonolelo Pedesaan 37 Tertinggal 15 Triwidadi Pedesaan 37 Tertinggal 16 Guwosari Perkotaan 37 Tertinggal

Sumber: BPS Bantul, 2010

Berdasarkan hasil survei BPS pada Tahun 2009 dan koordinasi bersama Pemerintah Daerah pada

Tahun 2010 di Kabupaten Bantul terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Adapun

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.96 diatas.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan

nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam

pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar

mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping

itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif

dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing

daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam

rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat

ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Page 101: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-90

2.1.4.4.1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah

menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas

tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri.

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin

tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas

tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan

penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.97. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011

1 Jumlah lulusan S1 5.288 5.459 5.654 2 Jumlah lulusan S2 309 371 444 3 Jumlah lulusan S3 - - 1 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 5.597 5.830 6.099

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi

RPJMD Tahun 2011-2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2011 merupakan data dasar dalam

penyusunan RKPD Tahun 2013. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah

tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang

direncanakan,

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang

direncanakan,

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang

direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program

atau kegiatan

Adapun hasil evaluasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2011 disajikan dalam

tabel berikut:

Page 102: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

1 URUSAN WAJIB

1 01 Pendidikan1 01 xx 15 Program pendidikan anak usia

diniAPK PAUD % - 55 55,00 57,91 105,29 56,50 57,91 - Din. Dikmen &

NF

1 01 xx 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

APK SD/MI % - 105,07 105 92,39 87,99 105,05 92,39 - Din. Dikdas

APK SMP/MTs % - 98,49 98,49 87,97 89,32 98,85 87,97 - Din. DikdasAPM SD/MI % - 94,42 94,42 81,76 86,59 94,75 81,76 - Din. DikdasAPM SMP/MTs % - 79,82 79,82 62,09 77,79 81,5 62,09 - Din. DikdasTk kelulusan SD/MI % - 99,98 99,98 99,99 100,01 99,99 99,99 - Din. DikdasTk kelulusan SMP/MTs % - 95,5 95,5 99,16 103,83 96,5 99,16 - Din. DikdasNEM rata2 SD/MI nilai

angka- - 7,20 7,70 106,94 7,25 7,70 - Din. Dikdas

NEM rata2 SMP/MTs nilai angka

- - 7,10 7.00 98,59 7,15 7.00 - Din. Dikdas

Kondisi sarana pendidikan dalam keadaan baik

% - SD=90, SMP=87

- SD=92, SMP = 90 SD=102.22;

SMP=105.75

- - - Din. Dikdas

Jumlah SSN tingkat SD/MI Buah 30 - 17 18 105,88 19 20 66,67 Din. Dikdas

Jumlah SSN tingkat SMP/MTs

Buah 48 - 28 40 142,86 33 45 93,75 Din. Dikdas

Jumlah RSBI tingkat SD/MI Buah 4 - 1 1 100,00 1 1 25,00 Din. Dikdas

Jumlah RSBI tingkat SMP/MTs

Buah 6 - 2 2 100,00 2 2 33,33 Din. Dikdas

Jumlah SBI tingkat SD/MI Buah 1 - 0 0 0,00 0 0 0,00 Din. DikdasJumlah SBI tingkat SMP/MTs

Buah 2 - 0 0 0,00 0 0 0,00 Din. Dikdas

1 01 xx 17 Program pendidikan menengah APK SMA/SMK % - 83,00 83,00 69,88 84,19 83,50 69,88 - Din. Dikmen & NF

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Tabel 2. 104. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2011

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

II-91

Page 103: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

APM SMA/SMK % - 64,00 64,00 50,27 78,55 65,00 50,27 - Din. Dikmen & NF

Kondisi sarana pendidikan dalam keadaan baik

% - 90 - 91,00 101,11 - - - Din. Dikmen & NF

1 01 xx 18 Program pendidikan non formal Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan

Buah 40 - 33 33 100,00 35 35 87,50 Din. Dikmen & NF

Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan

Buah 2 - 1 1 - 1 1 50,00 Din. Dikmen & NF

1 01 xx 20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan sertifikat pendidik

orang 8450 - 1400 1542 110,14 1500 3042 36,00 BKD

1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan pendidikan

Rasio ruang kelas - siswa SD/MI

siswa 28 - 30 27 110,00 30 27 103,57 Din. Dikdas

Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs

siswa 28 - 33 29 112,12 30 29 96,43 Din. Dikdas

Rasio guru - siswa SD/MI orang 12,5 - 13,8 14 98,55 13,6 14 88,00 Din. Dikdas Rasio guru - siswa SMP/MTs

orang 18,5 - 19,25 19,01 101,25 19,2 19,01 97,24 Din. Dikdas

Angka putus sekolah SD/MI % - 0,03 0,03 0,04 66,67 0,02 0,04 - Din. Dikdas

Angka putus sekolah SMP/MTs

% - 0,09 0,09 0,12 66,67 0,08 0,12 - Din. Dikdas

Angka rata2 lama sekolah SD/MI

tahun - - 6,26 6,23 100,48 6,24 6,23 - Din. Dikdas

Angka rata2 lama sekolah SMP/MTs

tahun - - 3,01 3,01 100,00 3,01 3,01 - Din. Dikdas

1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan pendidikan

Jumlah SMA/SMK bersertifikat ISO

Buah 10 - 6 2 (SMK), 5 (SMA) 116,67 7 8 80,00 Din. Dikmen & NF

Jumlah SSN tingkat SMA/SMK

Buah 24 - 17 17 100,00 18 18 75,00 Din. Dikmen & NF

Jumlah RSBI tingkat SMA/SMK

Buah 4 - 4 4 100,00 4 4 100,00 Din. Dikmen & NF

II-92

Page 104: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Jumlah SBI tingkat SMA/SMK

Buah 2 - 0 0 0,00 0 0 0,00 Din. Dikmen & NF

Rasio ruang kelas - siswa SMA/SMK

siswa 32 - 34 29 114,71 32 29 109,38 Din. Dikmen & NF

Rasio guru - siswa SMA/SMK

orang 9 - 9 9 100,00 9 9 100,00 Din. Dikmen & NF

Angka putus sekolah SMA/SMK

% - 0,50 0,90 0,83 107,78 0,85 0,83 - Din. Dikmen & NF

Tk kelulusan SMA/SMK % - 98,10 98,10 99,70 101,63 98,20 99,70 - Din. Dikmen & NF

NEM rata2. SMA/SMK nilai angka

- - 7,06 7,58 107,37 7,31 7,58 - Din. Dikmen & NF

Angka melek huruf % 91,54 - 89,94 91,03 101,21 90,34 91,03 99,44 Din. Dikmen & NF

Angka buta huruf % - 2,05 - data di BPS - - - Din. Dikmen & NF

Angka rata2 lama sekolah SMA/SMK

tahun - - 3,01 3,01 100,00 3,01 3,01 - Din. Dikmen & NF

1 02 Kesehatan1 02 xx 16 Program upaya kesehatan

masyarakatUsia harapan hidup th 71,50 71,25 71,25 71.31 100,08 71,30 71.31 99,73 Dinkes

AKI /100rb KH 70 80 100 111,2 88,80 90 101,2 55,43 DinkesAngka kesakitan DBD /100rb 50 0,5 54 0,27 199,50 53 0,27 199,46 DinkesAngka kematian DBD % 0,3 0,7 0,7 0,8 85,71 0,6 0,7 DinkesPenemuan kasus TB % 70 55 55 46,02 83,67 60 51,02 72,89 DinkesPenyembuhan kasus TB % 90 86 86 86 100,00 87 87 96,67 DinkesKIE kelompok kunci (HIV) % 80 - 40 100 250,00 50 110 137,50 DinkesKIE kelompok rentan (HIV) % 80 - 40 100 250,00 50 110 137,50 Dinkes

VCT kelompok kunci (HIV) % 60 - 35 74 211,43 40 79 131,67 Dinkes

1 02 xx 19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Cakupan desa siaga aktif % 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Dinkes

Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

% 40 - - 8 desa purnama 10 Dinkes

II-93

Page 105: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

PHBS kategori baik (biru) % - 75 - 38,1 50,80 - - - Dinkes1 02 xx 20 Program perbaikan gizi

masyarakat1. Angka gizi buruk % 0,28 0,32 0,32 0,29 109,38 0,31 0,28 100,00 Dinkes

2. KEP Total Balita % 7,5 9.5 9.5 11.24 81,68 9 10,74 56,80 Dinkes8. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

% 100 100 100 100,00 100 100 Dinkes

1 02 xx 21 Program pengembangan lingkungan sehat

Jamban sehat % 85 65 65 81,93 126,05 70 86,93 102,27 Dinkes

Air bersih % 90 75 75 81,02 108,03 78 84,02 93,36 DinkesRumah sehat % 85 65 65 65,58 100,89 70 70,58 83,04 Dinkes

1 02 xx 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:

Dinkes

a. Penemuan AFP % 100 - 100 150 150,00 100 150 150,00 Dinkesb. Penemuan penderita pneumonia Balita

% 35 - 15 6,6 44,00 20 6,6 18,86 Dinkes

c. Penemuan pasien baru TB BTA positif

% 70 - 70 44,25 63,21 70 44,25 63,21 Dinkes

d. Penderita DBD yang ditangani

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Dinkes

e. Penemuan penderita diare

% 20 - 16 13 81,25 16 13 65,00 Dinkes

1 02 xx 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

% 100 - 95 97,18 102,29 95 97,18 97,18 Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 - 100 96,8 96,80 100 96,8 96,80 Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 100 - 100 81 81,00 100 81 81,00 Dinkes

II-94

Page 106: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Dinkes

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Dinkes

1 02 xx 25 Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya

Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM

% 100 - 30 33,3 111,00 45 33,3 33,30 Dinkes

Kondisi sarana kesehatan dalam keadaan baik

% - Puskesmas=90. Pustu=85

- 100 100,00 - - - Dinkes

1 02 xx 26 Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Akreditasi RS % 100 - 50 27,3 54,60 60 27,3 Dinkes

1 02 xx 26 Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rata-rata kecukupan fasilitas medis

% 100 - 100 70 70,00 100 70 RSUD PS

Rasio penanganan pasien rujukan

% 100 100 99 99,00 100 99 RSUD PS

Bed Occupation Rate (BOR)

% 75-85 75-85 73,13 75-85 73,13 RSUD PS

Length of Stay hari 4-9 4-9 4,37 4-9 4,37 RSUD PSBed Turn Over kali 40-50 40-50 61,08 40-50 61,08 RSUD PSTurn Over Interval hari 1-7 1-3 1,36 1-4 1,36 RSUD PSRasio dokter per TT orang/TT 1/(4-7) 1/(4-7) 1/(7-8) 1/(4-7) 1/(7-8) RSUD PS

II-95

Page 107: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Rasio paramedis per TT orang/TT (3-4)/2 (3-4)/2 (2-3)/2 (3-4)/2 (2-3)/2 RSUD PS

1 02 xx 27 Program pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

pemeliharaan sarana tepat waktu

% - 80 - 70 87,50 - 70 - RSUD PS

1 02 xx 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

AKB /1000 KH 7 8 10 8.5 9 8.5 Dinkes

1 02 xx 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 100 - 95 99,07 104,28 95 99,07 Dinkes

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

% 100 - 95 93,62 98,55 95 93,62 Dinkes

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

% 100 - 100 74,8 74,80 100 74,8 Dinkes

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 - 100 100 100,00 100 100 Dinkes

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

% 100 - 100 100 100,00 100 100 Dinkes

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% 95 - 95 89,66 94,38 95 89,66 Dinkes

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

% 100 - 100 80,88 80,88 100 80,88 Dinkes

Cakupan kunjungan bayi % 95 - 85 86,3 101,53 86 86,3 DinkesCakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100 - 100 100 100,00 100 100 Dinkes

II-96

Page 108: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Cakupan pelayanan anak balita

% 90 - 65 77,6 119,38 75 77,6 Dinkes

1 02 xx 33 Program Perluasan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Penduduk

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

% 100 - 40 47,41 118,53 55 62,41 62,41 Dinkes

1 03 Pekerjaan Umum1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan

jembatanPersentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik

% 94 - 90 94,85 105,39 91 94,85 100,90 Dinas PU

1 03 xx 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY

% 11,5 - 2 2,27 113,64 4 3 26,09 Dinas PU

Pengembangan saluran drainase permukiman

m 2500 - 500 770 0,00 500 300 12,00 Dinas PU

1 03 xx 17 Program pembangunan turap/talud/brojong

- 400 m Dinas PU

1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Penaganan jalan Kabupaten km 61 - 11 32,2 292,73 12 44,2 72,46 Dinas PU

1 03 xx 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Persentase peningkatan penyediaan simpul transportasi

% 33,3 - - 100 100,00 50 Din. Perhubungan

1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya

Saluran irigasi dalam kondisi baik

% 84,00 81,50 81,50 83,00 101,84 82,50 83,00 98,81 Dinas SDA

Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi

% 84 - 78 82 105,13 80 82,5 98,21 Dinas SDA

1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Konservasi tanah dan air (Pembangunan sumur resapan)

unit 80 - 10 110 1100,00 15 125 156,25 Din. Pertahut

Konservasi tanah dan air (Pembangunan Embung air)

unit 10 - 2 2 100,00 2 4 40,00 Din. Pertahut

II-97

Page 109: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Konservasi tanah dan air (Pembangunan Gully plug)

unit 25 - 5 5 100,00 5 10 40,00 Din. Pertahut

Konservasi tanah dan air (Rehabilitasi teras dan SPA)

ha 50 - 10 15 150,00 10 25 50,00 Din. Pertahut

1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Konservasi tanah dan air (Pembangunan Biopori)

unit 500 - 100 600 600,00 100 700 140,00 BLH

1 03 xx 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Pencegahan pencemaran air (jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi syarat adm dan teknis dibagi usah/keg yg diawasi)

% 100 - 40 60 150,00 60 60 60,00 BLH

1 03 xx 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Persentase penduduk berakses air bersih

% 80 - 55 55 - 65 55 68,75 Dinas PU

Ketersediaan air bersih % - 95 - data di PDAM - - - - Dinas PU1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Penambahan rambu-rambu

bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai, dan togor EWS

Unit 28 - 0 0 0,00 7 7 25,00 BPBD

1 03 xx 29 Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh

Pengembangan kawasan KPY

paket 25 3 5 166,67 4 9 36,00 Bappeda

Pengembangan kawasan BKM

paket 14 2 3 150,00 2 5 35,71 Bappeda

Pengembangan kaw Pantai Selatan

paket 23 4 8 200,00 4 12 52,17 Bappeda

Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan

paket 13 1 2 200,00 1 3 23,08 Bappeda

Pengembangan kaw Agrowst & Agropltn

paket 19 3 5 166,67 3 8 42,11 Bappeda

Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts

paket 6 1 2 200,00 1 3 50,00 Bappeda

II-98

Page 110: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 03 xx 34 Program pembangunan infrastruktur pasar tradisional

Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik

% 100 85 31,25 35 112,00 50 35 35,00 Kantor Pengel. Pasar

1 04 Perumahan1 04 xx 16 Program lingkungan sehat

perumahaanTercapainya perencanaan kawasan permukiman kumuh

% - 100 - - - - Bappeda

1 04 xx 16 Program lingkungan sehat perumahaan

Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan

% 10 20 (15 desa) 10 Dinas PU / Dinkes ??

Pengembangan IPAL Komunal

Unit 10 2 3 150,00 2 5 50,00 Dinas PU

Penanganan kawasan kumuh

kawasan 4 20% 0 1 1 Dinas PU

1 04 xx 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Penambahan POS Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) di Kabupaten

Unit 5 - 0 0 0,00 1 1 20,00 BPBD

1 05 Penataan Ruang1 05 xx 16 Program pemanfaatan ruang Peningkatan Relokasi lokasi

tanah longsorrumah 25 - 5 0 5 Bappeda

1 05 xx 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang

Tingkat ketaatan terhadap RTRW

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bappeda

1 06 Perencanaan Pembangunan1 06 xx 15 Program pengembangan

data/informasijumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan

unit 40 9 9 100,00 15 24 60,00 Bappeda

Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat

unit 40 9 15 166,67 15 30 75,00 Bappeda

Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK

jml 8 4 20 500,00 5 25 312,50 Bappeda

II-99

Page 111: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK

jml 7 3 14 466,67 4 18 257,14 Bappeda

Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi

jml 8 4 6 150,00 5 11 137,50 Bappeda

Jumlah desa mandiri energi jml 5 1 3 300,00 2 5 100,00 Bappeda

1 06 xx 16 Program kerjasama pembangunan

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

unit 5 - 1 3 300,00 1 4 80,00 Bag. KPPD

1 06 xx 18 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jalan kabupaten yang strategis 166 km

% - 100 Bappeda

Jalan Kabupaten non strategis

% - 60 Bappeda

1 06 xx 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah

Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD

% 100 - 90 98 108,89 90 98 98,00 Bappeda

1 06 xx 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Membaiknya indeks gini % 0,2273 0,2507 0,2445 97,53 0,2505 Bappeda

Pertumbuhan PDRB (ekonomi)

% 6,14 5,05% 5,18 5,27 101,74 5,42 5,27 85,83 Bappeda

PDRB meningkat 4.177 M BappedaPDRB Atas dasar harga konstan

Rp 4,78 trilyun 4,09 trilyun 4,777 trilyun 116,80 4,25 trilyun 4'777 trilyun 99,94 Bappeda

PDRB Atas dasar harga berlaku

Rp 15,77 trilyun 10,02 trilyun 10,026 trilyun 100,06 11,22 trilyun 10,026 trilyun 63,58 Bappeda

PDRB perkapita Atas dasar harga konstan

Rp 4,89 juta 4,35 juta 4,53 juta 100,00 4,48 juta 4,53 juta 92,64 Bappeda

PDRB perkapita Atas dasar harga berlaku

Rp 11,61 juta 9,55 juta 10,88 juta 113,93 10,02 juta 10,88 juta 93,71 Bappeda

1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan

dokumen 81 - 12 25 208,33 14 39 48,15 BLH

II-100

Page 112: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 06 xx 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Terwujudnya implementasi RPP kawasan berbasis mitigasi bencana

% 65%(48 desa) - 30 30 100,00 50 Bappeda

Terwujudnya rencana penataan ruang kawasan yang memperhatikan mitigasi bencana

% 100 Bappeda

1 07 Perhubungan1 07 xx 15 Program pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

% 20 - 20 100 500,00 20 20 100,00 Din. Perhubungan

Turunnya kecelakaan lalu lintas

% - 4 - data di Kepolisian Din. Perhubungan

1 07 xx 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

Daya angkut angkutan umum

seat/orang 1.763.022 80% 1.763.022 1.531.094 86,84 1.763.022 1.531.094 86,84 Din. Perhubungan

Load faktor penumpang angkutan umum

% 0,7 - 0,7 0,44 62,86 0,7 0,5 71,43 Din. Perhubungan

1 07 xx 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

V/C ratio kendaraan yang melintas di kota

ratio 0,298 - 0,36 0,65 19,44 0,32 0,65 Din. Perhubungan

1 08 Lingkungan Hidup1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahanProsentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R

% 34 desa - 25 30 120,00 30 BLH

1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Penanganan persampahan kec. 17 - 16 16 100,00 16 16 94,12 Din. PU

Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah

% 35 - 15 6 40,00 20 10 28,57 Din. PU

II-101

Page 113: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill

jumlah 1 - 1 1 100,00 1 1 100,00 Din. PU

1 08 xx 16 Program pengendalian pencemaran dan perusakaan lingkungan hidup

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

% 100 - 60 100 166,67 70 100 100,00 BLH

1 08 xx 18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam

Reklamasi lahan bekas galian C (mineral dan batu bara)

ha 10 - 2 0 0,00 2 2 20,00 Din. Pertahut

1 08 xx 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Informasi status kerusakan lahan

% 50 - 30 59 196,67 35 59 118,00 BLH

1 08 xx 20 Program peningkatan pengendalian polusi

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

% 100 60 60 60 100,00 65 65 65,00 BLH

1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penanaman turus jalan km 20 - 4 4 100,00 4 8 40,00 Din Pertahut

Penanaman dan pemeliharaan hutan kota

ha 1 - - 0 0,00 0,25 0,25 25,00 Din Pertahut

Penghijauan lingkungan btg 250.000 - 50.000 148.250 296,50 50.000 198.250 79,30 Din Pertahut1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)Pembuatan taman hijau di kawasan perkantoran baru

lokasi 1 - 1 1 100,00 0 1 100,00 BLH

Pembuatan & pemel pagar perkantoran (gedung laboratorium LH)

lokasi 1 - 1 1 100,00 0 1 100,00 BLH

1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah

% - 31 25 30 96,77 30 Bappeda

1 09 Pertanahan

II-102

Page 114: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 09 xx 16 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan

Luas tanah yang dibebaskan

m2 86.775 - 12.084 29.691 245,71 24.574 54.265 62,54 Bag. Tapem

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 xx 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan penerbitan KTP ber-NIK

% 100 - 100 90 90,00 100 100 100,00 Din. Dukcapil

Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th

% 100 - 100 90 90,00 100 100 100,00 Din. Dukcapil

1 11 Pemberdayaan Perempuan1 11 xx 16 Program penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)

% 68,00 - 64,00 64,03 100,05 65,00 64,03 94,16 BKK PP&KB

1 11 xx 17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Indeks pemberdayaan gender (GEM)

% 68,00 - 64,00 64,03 100,05 65,00 64,03 94,16 BKK PP&KB

1 11 xx 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI)

% 72,50 - 70,50 70,50 100,00 71,00 70,50 97,24 BKK PP&KB

1 11 xx 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan

% 8,00 48,9% (991 kasus)

5,00 5,00 100,00 6,00 5,00 62,50 BKK PP&KB

1 11 xx 20 Program pemberdayaan perempuan

Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang

% 13,00 28 8,90 8,90 100,00 10,20 8,90 68,46 BKK PP&KB

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 xx 15 Program keluarga berencana Cakupan peserta KB Aktif % 85 - 80 79,4 99,25 80 79,4 93,41 Dinkes1 12 xx 15 Program keluarga berencana Persentase keluarga

dengan jumlah anak kurang dari 3

% 3,2 - 3,2 3,42 3,2 3,42 106,88 BKK PP & KB

II-103

Page 115: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi

% 79,40 - 77,60 79,17 102,02 77,69 79,17 99,71 BKK PP & KB

Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga

% 27,09 31,8 40 125,79 30,44 40 147,66 BKK PP & KB

1 13 Sosial1 13 xx 15 Program pemberdayaan fakir

miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya

Peningkatan program bantuan pendidikan bagi kel. Miskin dan berprestasi

orang 7900 - 7500 12200 162,67 7600 12300 155,70 Dinas Sosial

Peningkatan penanganan Lansia

orang 950 - 190 239 125,79 190 429 45,16 Dinas Sosial

Peningkatan penanganan Perlindungan anak

orang 1300 - 260 517 198,85 260 777 59,77 Dinas Sosial

Fasilitasi pembinaan anak yatim

orang 8500 - 1500 1700 113,33 1500 3200 37,65 Dinas Sosial

Peningkatan program BSK orang/kelompok

15000 - 3000 4157 138,57 3000 7157 47,71 Dinas Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

- - 15 % (7125 kasus)

- 90 orang? Dinas Sosial

1 13 xx 16 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan program bantuan YANKES

jiwa 12500 - 2500 3150 126,00 2500 5650 45,20 Dinas Sosial

1 13 xx 17 Program pembinaan anak terlantar

Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng

orang 1000 - 200 130 65,00 200 330 33,00 Dinas Sosial

1 13 xx 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Peningkatan penanganan penyandang cacat

orang 2140 - 428 432 100,93 428 860 40,19 Dinas Sosial

II-104

Page 116: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 13 xx 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)

Peningkatan keterampilan bagi PMKS

orang 125 - 25 100 400,00 25 125 100,00 Dinas Sosial

Peningkatan penyuluhan P4GN

orang 1250 - 250 210 84,00 250 460 36,80 Dinas Sosial

1 13 xx 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah DBKS desa 57 - 45 9 20,00 48 12 21,05 Dinas Sosial

Jumlah KST KK 42 - 30 30 100,00 33 33 78,57 Dinas SosialJumlah PPS pondok 100 - 96 32 33,33 97 35 35,00 Dinas SosialPeningkatan jumlah KUBE kelompok 500 90 100 90 100,00 100 190 38,00 Dinas Sosial

1 13 xx 22 Program Pencegahan Dini dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam

Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Kecamatan

Unit 17 - 0 0 0,00 4 4 23,53 BPBD

Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Desa

Unit 75 - 0 0 0,00 19 19 25,33 BPBD

Pos Penanggulangan Bencana alam (PBA/TRC) di Kabupaten

unit 1 - 0 0 0,00 1 1 100,00 BPBD

1 14 Tenaga Kerja1 14 xx 15 Program peningkatan kualitas

dan produktifitas tenaga kerjaPelatihan bagi pencaker Orang 1120 785 720 588 74,90 800 668 59,64 Din.

Nakertrans

Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil

orang 1:15 - 1:15 1:18 83,33 1:15 1:15 100,00 Din. Nakertrans

1 14 xx 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th

orang 13.073 - 11.073 10.394 11.573 Din. Nakertrans

II-105

Page 117: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja

% 94,00 - 93,50 94,20 100,75 93,50 Din. Nakertrans

Tingkat partisipasi angkatan kerja

% 70,70 - 69,90 70,71 101,16 70,10 Din. Nakertrans

1 14 xx 17 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagaakerjaan

Kepesertaan JAMSOSTEK Orang 21.800 - 19.000 18.956 99,77 19.700 19.656 90,17 Din. Nakertrans

Jumlah PP Pershaan 183 - 163 172 105,52 168 177 96,72 Din. Nakertrans

Jumlah LK Bipartit Pershaan 80 - 60 52 86,67 65 57 71,25 Din. Nakertrans

Angka sengketa pekerja per Tahun

75 - 75 148 75 Din. Nakertrans

Jumlah SP Pershaan 60 - 50 62 124,00 52 64 106,67 Din. Nakertrans

Jumlah PKB Pershaan 57 - 47 47 100,00 50 50 87,72 Din. Nakertrans

1 14 xx 18 Program penempatan tenaga kerja

Penempatan tenaga kerja orang 3.000 2.366 2.000 2.164 91,46 2.200 2.364 78,80 Din. Nakertrans

Perluasan kerja orang 400 2.535 300 300 11,83 300 300 75,00 Din. Nakertrans

Prediksi angkatan kerja orang 498.500 480.500 480.500 476.567 99,18 485.000 485.000 97,29 Din. Nakertrans

1 14 xx 19 Program perluasan kerja Tingkat pengangguran % 6 29.791 orang (6.2%)

6,5 5,8 110,77 6,3 Din. Nakertrans

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 xx 15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Peningkatan penyerapan modal UKM

unit 100 - 87 120 137,93 90 120 120,00 Din. Perindagkop

1 15 xx 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Fasilitasi peningkatan IRT unit usaha

100 - 60 55 91,67 70 60 60,00 Din. Perindagkop

Peningkatan kapasitas SDM UKM

orang 300 - 240 240 100,00 250 245 81,67 Din. Perindagkop

II-106

Page 118: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 15 xx 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDI

unit usaha 60 36 38 61 169,44 45 61 101,67 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-IUI

unit usaha 22 15 12 12 80,00 15 13 59,09 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-SIUP

unit usaha 22 136 12 507 372,79 15 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDP

unit usaha 22 1.009 12 399 39,54 15 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDG

unit usaha 22 16 12 12 75,00 15 15 68,18 Din. Perindagkop

1 15 xx 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Fasilitasi peningkatan koperasi ber-BH

unit 13 100 8 15 15,00 10 9 69,23 Din. Perindagkop

1 16 Penanaman Modal Daerah1 16 xx 15 Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasiKajian kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah

FGD 8 - - - - 4 4 50,00 Bag. KPPD

Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah

MOU 31 - 5 8 160,00 5 13 41,94 Bag. KPPD

1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Pertumbuhan investasi Pemerintah

Rp 502.382.909.464,96 - 97.755.024.202,50 334.808.689.124 342,50 99.049.447.665,00 433.858.136.789,00 86,36 DPPKAD

Investasi meningkat Rp1.581 M - - - DPPKAD1 16 xx 16 Program peningkatan iklim

investasi dan realisasi investasiPeningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi

orang 100 - 20 20 100,00 20 40 40,00 Bag. KPPD

Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi

orang 170 - 34 34 100,00 34 68 40,00 Bag. KPPD

II-107

Page 119: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Faslititasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

badan hukum

61 - 6 6 100,00 10 16 26,23 Bag. KPPD

1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Pertumbuhan investasi PMA

Rp 587.237.021.550,30 - 544.528.874.528,46 170.343.271.840,00 31,28 555.205.911.284 Din. Perindagkop

Pertumbuhan investasi PMDN

Rp 191.059.412.062,00 - 176.906.863.020,00 200.172.644.150,71 113,15 180.445.600.020 Din. Perindagkop

1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Inflasi % 5 3,73 4,85 Bappeda

1 17 Kebudayaan1 17 xx 15 Program pengembangan nilai

budayaJumlah desa budaya desa 10 8 6 6 75,00 7 7 70,00 Din. Budpar

Berkembangnya wawasan dan pengetahuan seni budaya masyarakat

% - 100 - 60 60,00 - - - Din. Budpar

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya lokal

% - 100 - 100 100,00 - - - Din. Budpar

1 17 xx 16 Program pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah peristiwa budaya event budaya

140 55 127 136 247,27 130 139 99,13 Din. Budpar

Peningkatan wawasan tempat bersejarah

orang anak

- 70 - 0 0,00 - - - Din. Budpar

1 17 xx 17 Program pengelolaan keragaman budaya

Jumlah penghargaan budaya

penghargaan

20 3 orgs,3 budayawan, 8

ds budaya

12 0 0,00 14 Din. Budpar

1 17 xx 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah kelompok kesenian kelompok 737 1.080 701 805 74,54 708 812 110,21 Din. Budpar

1 18 Pemuda dan Olahraga1 18 xx 15 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan pemudajumlah prestasi MTQ tingkat pelajar umum : SD,SMP,SMA,SMK

jmlh emas

88 - 15 9 60,00 16 25 28,41 Kantor PORA

II-108

Page 120: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 18 xx 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah Prestasi Paskibraka orang 40 1 siswa masuk Paskibraka Tk.

Nasional

8 Tk nasional 0, tingkat propinsi 8

100,00 8 16 40,00 Kantor PORA

Jumlah Prestasi Pemuda pelopor

orang 10 2 2 2 100,00 2 3 30,00 Kantor PORA

Jumlah Prestasi Pemuda wirausaha

orang 5 1 1 Kegiatan tdk dilaks (tidak ada dlm DPA)

0,00 1 1 20,00 Kantor PORA

1 18 xx 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

% 90 - 90 98,34 109,27 90 90 100,00 Dinas Sosial

1 18 xx 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah prestasi olahraga Tk Internasional

Jml Atlit - - 1 5 1 Kantor PORA

Jumlah prestasi olahraga Tk Nasional

Jml cab OR

- - 10 11 10 Kantor PORA

Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali (PORPROP)

Jml Emas 390 - 125 80 64,00 0 80 20,51 Kantor PORA

Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi (POPDA) tiap tahun

jml emas 197 - 48 49 102,08 49 98 49,75 Kantor PORA

Propinsi (18 cabang olahraga Atletik, Sepak bola, Bola Voly, Bola basket, Bulutangkis, Gulat,Sepak takrow, Senam, Panahan, Pencak silat, renang, Tenis meja, Tenis lapangan, Voly pasir. Taekwondo, Angkat besi, Yudo dan Dayung)

jml emas 50 Kantor PORA

II-109

Page 121: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Nasional (9 cabang olahraga, Sepak bola, Bola Voly, Atletik, dayung, yudo, panahan, senam, bulutangkis dan pencaksilat)

Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk

Proliga, Atletik jura 1 lari 400 M

dan 100 M

Kantor PORA

Internasional (3 Cabang olahraga tenis lapangan, IODI (Dansa) dan Panahan)

Juara 2 dalam Singapura

terbuka dan malaysia Tenis lapangan kel.

Umur Panahan mewakili

Indonesia dalam kejuaraan

tingkat ASIA. Juara Dansa Tk.

Asia

Kantor PORA

1 18 xx 21 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Prestasi cbg OR yg menjalankan kompetisi scr teratur

25 15 15 100,00 20 20 80,00 Kantor PORA

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 xx 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Menurunnya penyakit masyarakat

% 25 15 15 34,81 (angka kriminalitas)

15 Satpol PP

1 19 xx 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah

% 90 - 90 100 111,11 90 85 94,44 Kantor Kesbangpollin

mas

II-110

Page 122: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama

% 90 - 90 100 111,11 90 91,6 101,78 Kantor Kesbangpollin

mas

1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah da'I dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama

orang 6200 - 6000 6050 100,83 6050 Dinas Sosial

Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan

lembaga 37 - 35 37 105,71 35 37 100,00 Dinas Sosial

1 19 xx 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam

% 90 - 90 50 55,56 90 60 66,67 Kantor Kesbangpollin

mas

1 19 xx 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Peningkatan partisipasi pemilu legislatif

% 80 - - - - - - - Kantor Kesbangpollin

mas

Peningkatan partisipasi pemilu presiden

% 80 - - - - - - - Kantor Kesbangpollin

mas

Peningkatan partisipasi pemilu kada

% 80 - - - - - - - Kantor Kesbangpollin

mas

1 19 xx 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Jumlah sarana evakuasi unit 5 - 1 1 100,00 1 2 40,00 PU/ BPBD??

Peningkatan jalan jalur evakuasi

km 10 - 2 3,7 185,00 2 2,7 27,00 PU

Penambahan dan pemeliharaan saran/prasarana dan peralatan evakuasi

% 100 - 10 6 60,00 20 15 15,00 BPBD

Peningkatan kualitas SDM orang 250 - 115 250 217,39 100 350 140,00 BPBD

Pemetaan demografi, monografi, dan update data base setiap tahun

% 100 - 0 0 0,00 100 100 100,00 BPBD

II-111

Page 123: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Jumlah tempat perawatan mensucikan jenazah

unit 1 - 0 0 0,00 1 1 100,00 BPBD

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 20 xx 15 Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun

kali 120 - 24 17 70,83 24 41 34,17 SETWAN

1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain

kali 1119 - 202 204 100,99 212 416 37,18 Bag. Protokol

1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

kali 30 - 30 58 193,33 30 Bag. Tapem

1 20 xx 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

% - 21,15 62,57 295,84 5,41 DPKAD

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

% - 11,12 10,92 98,22 11,13 DPKAD

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

% - 10,71 11,19 104,50 10,72 DPKAD

PAD ruapiah - 93.828.600.000 - 85.500.494.656 91,12 DPPKADPenerimaan daerah rupiah 4.962.311.118.000 - 878.012.053.000 857.049.353.468 97,61 943.096.041.000 1.800.145.394.468 36,28 DPPKAD

II-112

Page 124: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Rasio pertumbuhan belanja modal

% - 44,71 (-) 3.11 1,32 DPPKAD

Jumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 tahun

buku 30 - 6 6 100,00 6 12 40,00 DPPKAD

Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali

% - 1,91 2,50 130,89 3,92 DPPKAD

1 20 xx 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD

SKPD 45 - 5 5 100,00 15 Inspektorat

Temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Inspektorat

Temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Inspektorat

Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan

LHP 1160 10% 218 219 100,46 228 447 38,53 Ispektorat

1 20 xx 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sarana telekomunikasi % - 100 - tidak masuk dalam DPA

- - - - KPDT

1 20 xx 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat

Penyelesaian pengaduan pengadu tiap tahun semakin menurun

- 25 18 20 Din. Perijinan

1 20 xx 25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bid. Ekonomi

MOU 22 - 4 4 100,00 4 8 36,36 Bag. KPPD

1 20 xx 26 Program penataan peraturan perundang-undangan

Jumlah Raperda yang menjadi Perda

buah 125 - 25 19 76,00 25 44 35,20 Bag. Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum

orang 1000 - 200 500 250,00 200 700 70,00 Bag. Hukum

II-113

Page 125: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara

orang 540 - 60 50 83,33 120 170 31,48 Bag. Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM

orang 1000 - 200 200 100,00 200 400 40,00 Bag. Hukum

Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil

orang 500 - 100 100 100,00 100 200 40,00 Bag. Hukum

1 20 xx 26 Program penataan peraturan perundang-undangan

Kajian peraturan perundang-undangan daerah thd peraturan perundang-undangan baru yg lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

perda 7 - 1 1 100,00 1 2 28,57 Bag. KPPD

1 20 xx 28 Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemeritahan

Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan

% 100% (50 SKPD) - 46 36 (18 dari 50 SKPD) 78,26 50 Bag. Organisasi

Peningkatan kapasitas kelembagaan

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Organisasi

Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Organisasi

1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan

Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu

% 100% (48 SKPD) - 45 38 (21 dari 54 SKPD Pelayanan)

84,44 55 Bag. Organisasi

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

% 74% (44 SKPD) - 40 54 135,00 74 Bag. Organisasi

Penyusunan indeks pengaduan masyarakat

% 38% (19 SKPD) - 14 14 (7 dari 47 SKPD) 100,00 20 Bag. Organisasi

SKPD yang menerapkan SPM

% 100 85 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Organisasi

II-114

Page 126: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan

Penurunnya pungutan ilegal pada pelayanan publik

% - 90 - - - - Din. Perijinan

1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan

Prestasi akuntabilitas % - 90 - - - - DPPKAD

1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan

Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

% - 30 - - - - Bappeda

1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan

Capaian berfungsinnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemerintahan

% - 85 - tidak masuk dalam DPA

- - - - KPDT

1 20 xx 30 Program pengelolaan barang daerah

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

buku 15 - 3 13 433,33 3 16 106,67 DPPKAD

1 20 xx 31 Program peningkatan pengelolaan perijinan

Penyelesaian ijin rata-rata per tahun

ijin 51.840 - 9.215 7.283 79,03 9.790 17.073 32,93 Din. Perijinan

Keberhasilan pelayanan nilai angka

75,67 - 75,57 75,22 99,54 75,6 Din. Perijinan

1 20 xx 32 Program pendidikan kedinasan PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :

orang 3.991 - 667 695 104,20 779 1.474 36,93 BKD

1 20 xx 33 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya tertib administrasi kecamatan

% 100 - 80 100 125,00 85 90 90,00 Bag. Tapem

1 20 xx 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tingkat pendidikan aparat (D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)

% 59 - 55 57 103,64 58 BKD

Naiknya kualitas SDM aparatur (kompetensi, keahlian, keterampilan)

% - 20 - - - - BKD

1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 BKD

II-115

Page 127: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Pemenuhan kebutuhan pegawai

% 20 - 15 2 13,33 15 BKD

1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Peningkatan disiplin kerja % 100 - 100 94,5 94,50 100 100 100,00 Inspektorat

1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum

kasus 59 - 10 10 100,00 10 20 33,90 Bag. Hukum

Capaian penyelesaian hukum

% 100 90 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Hukum

1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

Capaian konsistensi peraturan daerah

% 100 100 100 100 100,00 100 100 100,00 Satpol PP

Menurunnya pelanggaran perda

% 15 10 10 16 160,00 10 13 86,67 Satpol PP

Penurunan pelanggaran hukum

% 15 10 10 67,24 (angka pelanggaran)

10 Satpol PP

1 21 Ketahanan Pangan1 21 xx 15 Program peningkatan ketahanan

pangan pertanian/perkebunanKetersediaan pangan gr/Kap/hr 3650 - 3650 2000 kkal/kap/gr (utk

ketersediaan energi); 53,11 gr/kap/hr (utk

ketersediaan protein)

3650 BKP3

Desa Mandiri Pangan % 16 - 8 13 162,50 10 13 81,25 BKP3Akses Pangan % 13 - 5 4 80,00 6 5 38,46 BKP3PPH % 90,5 - 89 90,6 101,80 89,5 90,1 99,56 BKP3Lembaga Distribusi Pangan (LDPM )

unit 25 - 13 11 84,62 16 14 56,00 BKP3

1 21 xx 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kecukupan air irigasi Ha 15.000 - 2.000 2.000 100,00 2.500 4.500 30,00 Din. Pertahut

Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

kegiatan 20 - 4 1 25,00 4 5 25,00 Din. Pertahut

Pengembangan Bantul Seed Center

komoditas

5 - 4 4 100,00 4 4 80,00 Din. Pertahut

II-116

Page 128: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Pengembangan pupuk organik

Ha 6.000 - 2.000 3.200 160,00 3.000 4.200 70,00 Din. Pertahut

Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu

Ha 1.584 - 1.008 2.140 212,30 1.152 2.284 144,19 Din. Pertahut

Penanganan harga jual hasil pertanian (program pasca panen)

komoditas

6 - 6 1 16,67 6 5 83,33 Din. Pertahut

Pengadaan alat mesin pertanian

Unit 100 - 50 135 270,00 60 49 49,00 Din. Pertahut

Peningkatan produksi pestisida nabati/hayati

liter 3.500 - 1.500 1.525 101,67 2.000 2.025 57,86 Din. Pertahut

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 xx 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan

desa 75 - 75 75 100,00 75 75 100,00 Kantor PMD

1 22 xx 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jmlh desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD

desa 75 - 75 75 100,00 75 75 100,00 Kantor PMD

1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pertumbuhan investasi Masyarakat

Rp 208.990.324.656 - 97.755.024.202,50 211.036.023.990,71 215,88 39.027.866.936 250.063.890.927 119,65 Bag. AP

1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

kali 90 - 90 92 102,22 90 90 100,00 Din. Pertahut

1 22 xx 18 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa

desa 75 - 75 75 100,00 75 75 100,00 Bag. Pemdes

1 23 Statistik1 23 xx 15 Program pengembangan

data/informasi/ statistik daerahTingkat kemiskinan turun % 9,5 40.262 KK

(14.5%)13 15,61 79,92 12 BKK PP&KB

II-117

Page 129: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Database keluarga dan keluarga miskin

buku 51 - 51 51 100,00 51 51 100,00 BKK PP&KB

1 24 Kearsipan1 24 xx 15 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan.SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan

SKPD 56 - 56 56 100,00 56 56 100,00 Kantor Arsip

Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan

kali 9 - 1 1 100,00 2 3 33,33 Kantor Arsip

1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.

Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Umum

1 24 xx 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD

orang 70 - 70 70 100,00 70 70 100,00 Kantor Arsip

Ketersediaan arsiparis pada SKPD

SKPD 56 - 56 18 32,14 56 25 44,64 Kantor Arsip

1 24 xx 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Hasil analisa berita media massa (Fokus media, Kliping berita)

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

1 25 Komunikasi dan Informatika1 25 xx 15 Program pengembangan

komunikasi, informasi, dan media massa

Dokumentasi (foto&video) kegiatan pemerintahan&pembangunan Kab. Bantul

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

1 25 xx 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi

% 100 - 50 50 100,00 100 KPDT

Prosentase pembangunan pusat data

% 100 - 10 10 100,00 50 KPDT

II-118

Page 130: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa

% 90 - 0 0 0,00 25 KPDT

Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk

% 90 - 0 0 0,00 50 KPDT

1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi

Leaflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

Siaran taman gabusan di TVRI Jogja

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo

kali 5 - 1 1 100,00 1 2 40,00 Bag. Humas

Siaran Gerbang Projotamansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor

% 85 - - tidak masuk dalam DPA

- 25 KPDT

II-119

Page 131: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan media massa

Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan

% 100 - 100 100 100,00 100 100 100,00 Bag. Humas

1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan media massa

Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati

% 90 - 25 25 100,00 40 KPDT

Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah

% 90 - 5 5 100,00 40 KPDT

1 26 Perpustakaan1 26 xx 15 Program pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk Perpustakaan Keliling)

orang 51.000 47.000 47.000 47.707 101,50 48.000 48.000 94,12 Kantor Perpust. Umum

Jumlah koleksi buku di perpustakaan

buku 56.000 44.000 44.000 45.650 103,75 47.000 47.000 83,93 Kantor Perpust. Umum

Jumlah pengelola perpustakaan

orang 900 500 500 200 40,00 600 600 66,67 Kantor Perpust. Umum

2 URUSAN PILIHAN

2 01 Pertanian2 01 xx 15 Program peningkatan

kesejahteraan petaniOptimasi dan reklamasi kawasan pantai

ha 360 140 144 102,86 200 175 48,61 Din. Pertahut

2 01 xx 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Konservasi lahan, flora, fauna (Penanaman sempadan mata air)

unit 15 - 3 15 500,00 3 18 120,00 Din. Pertahut

Konservasi lahan, flora, fauna (Penanaman sempadan sungai)

ha 15 - 3 5 166,67 3 3 20,00 Din. Pertahut

2 01 xx 18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terwujudnya Agropolitan Unit (Kec)

3 - 3 3 100,00 3 3 100,00 Din. Pertahut

II-120

Page 132: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)

kw/ha 77,50 - 75,00 74,18 98,91 76,00 0,00 Din. Pertahut

Peningkatan produktivitas gabah kering giling.

kw/ha - 66,5 - 63,70 95,79 - - - Din. Pertahut

Produktivitas jagung (pipil kering)

kw/ha 53,80 65 53,19 59,30 91,23 53,25 57,26 106,43 Din. Pertahut

Produktivitas kedelai (wose) kw/ha 16,00 14,78 15,00 14,16 95,81 15,20 14,35 89,69 Din. Pertahut

Produktivitas kacang tanah (wose)

kw/ha 10,48 10,23 10,18 10,83 105,87 10,24 10,90 104,01 Din. Pertahut

Produktivitas ubi kayu (ubi basah)

kw/ha 129,78 163,16 126,00 190,87 116,98 126,76 193,15 148,83 Din. Pertahut

Produktivitas bawang merah

ton/ha 10,35 14,50 10,15 13,32 91,86 10,19 12,99 125,51 Din. Pertahut

Produktivitas cabe merah ton/ha 8,24 - 8,04 6,10 75,87 8,10 5,06 61,41 Din. PertahutProduktivitas pisang kg/pohon 30,00 - 25,00 17,00 68,00 25,20 12,20 40,67 Din. Pertahut

Produktivitas jamur tiram kg/m2 12,20 - 12,00 3,05 25,42 12,10 3,50 28,69 Din. PertahutProduktivitas temulawak ton/ha 18,85 - 18,65 19,00 101,88 18,70 19,05 101,06 Din. PertahutProduktivitas tebu (hablor gula)

kw/ha 51,36 - 49,88 47,13 94,49 50,26 50,10 97,55 Din. Pertahut

Produktivitas kelapa (Kopra) kw/ha 20,50 25 19,50 15,78 80,92 20,00 12,29 59,95 Din. Pertahut

Produktivitas tembakau (Rajang kering)

kw/ha 6,75 6,5 6,26 6,97 111,34 6,43 6,97 103,26 Din. Pertahut

Produktivitas jambu mete (Glondong mete)

kw/ha 4,35 - 3,30 0,26 7,88 3,57 0,63 14,48 Din. Pertahut

Produktivitas kakao (Biji Kering)

kw/ha 3,10 - 2,38 1,91 80,25 2,48 2,01 64,84 Din. Pertahut

Penanaman tebu sebagai bahan baku gula

ha 1.600 - 1.500 1.350,48 90,03 1.500 1.500 93,75 Din. Pertahut

2 01 xx 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian)

Konversi lahan % 1,05 - 0,4 0,4 100,00 0,3 0,7 66,67 Din. Pertahut

II-121

Page 133: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Luas potensi lahan yang dimanfaatkan

Ha 15.015 - 15.259 15.452 98,74 15.198 Din. Pertahut

2 01 xx 19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kualitas penyuluh

orang 74 - 73 73 100,00 73 73 98,65 BKP3

2 01 xx 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Penanganan sanitasi dan higienitas pasar khususnya kios/los penjualan daging (ayam, sapi)

unit 9 - 5 8 160,00 6 8 88,89 Din. Pertahut

Penanganan kasus penyakit ternak

kasus 7.500 - 5.500 6.480 117,82 6.000 6.980 93,07 Din. Pertahut

Penanganan gangguan reproduksi ternak

ekor 1.750 - 750 1.260 168,00 1.000 1.510 86,29 Din. Pertahut

Penanganan kasus Brucellosis

kasus 100 - 100 802 802,00 100 100 100,00 Din. Pertahut

Penanganan kasus Tuberkulinasi

sampel 100 - 100 64 64,00 100 75 75,00 Din. Pertahut

Vaksinasi unggas ND dosis 650.000 - 450.000 859.864 191,08 500.000 909.864 139,98 Din. PertahutVaksinasi unggas AI dosis 650.000 - 450.000 651.511 144,78 500.000 701.511 107,92 Din. PertahutVaksinasi rabies dosis 700 - 500 220 44,00 550 250 35,71 Din. PertahutPengendalian penyakit hewan

kali 75 - 15 15 100,00 15 30 40,00 Din. Pertahut

Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post mortem

petugas 500 - 375 506 134,93 400 531 106,20 Din. Pertahut

2 01 xx 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pengembangan hijauan pakan ternak

Ha 24 - 15 17 113,33 18 19 79,17 Din. Pertahut

Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

dosis 54.000 - 50.000 37.500 75,00 51.000 38.500 71,30 Din. Pertahut

Unit Pengolahan pakan ternak (konsentrat)

unit 10 - 5 5 100,00 7 7 70,00 Din. Pertahut

2 01 xx 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi daging (sapi, kambing, domba dan unggas)

kg 12.276.330 15.000.000 10.655.498 11.231.147 74,87 11.002.497 7.626.964 62,13 Din. Pertahut

II-122

Page 134: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Produksi telur (ayam dan itik)

kg 7.734.459 5.000.000 5.865.111 5.902.742 118,05 6.275.047 4.796.813 62,02 Din. Pertahut

Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)

liter 330.000 500.000 250.000 262.705 52,54 270.000 282.705 85,67 Din. Pertahut

Populasi sapi potong ekor 58.301 - 54.281 59.789 110,15 56.258 79.631 136,59 Din. PertahutPopulasi sapi perah ekor 300 - 165 192 116,36 190 232 77,33 Din. PertahutPopulasi kambing ekor 76.300 - 57.668 60.671 105,21 61.849 63.657 83,43 Din. PertahutPopulasi domba ekor 40.804 - 30.840 38.100 123,54 33.076 39.218 96,11 Din. PertahutPopulasi ayam buras ekor 558.138 - 561.939 595.985 106,06 561.939 583.947 104,62 Din. PertahutPopulasi ayam ras petelur ekor 890.321 - 651.994 624.482 95,78 704.806 671.096 75,38 Din. Pertahut

Populasi ayam ras pedaging

ekor 790.888 - 724.956 811.947 112,00 740.905 819.837 103,66 Din. Pertahut

Populasi itik ekor 272.703 - 184.603 164.810 89,28 208.990 185.950 68,19 Din. PertahutPembibitan ayam buras ekor/DOC 440.000 - 360.000 360.000 100,00 380.000 380.000 86,36 Din. Pertahut

Pembibitan itik ekor/DOD 190.000 - 150.000 240.000 160,00 160.000 250.000 131,58 Din. Pertahut

Pengolahan telur asin butir 440.000 - 400.000 407.000 101,75 410.000 410.000 93,18 Din. Pertahut2 01 xx 23 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi PetemakanPengembangan biogas unit 55 - 15 19 126,67 25 25 45,45 Din. Pertahut

Pengembangan rumah kompos

unit 40 - 12 9 75,00 20 17 42,50 Din. Pertahut

2 01 xx 23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Optimalisasi RPH unit 2 - 2 2 100,00 2 2 100,00 Din. Pertahut

Optimalisasi RPU unit 20 - 17 18 105,88 20 18 90,00 Din. Pertahut2 01 xx 25 Program Pengembangan Sarana

dan Prasarana KelembagaanJumlah kelompok penangkar benih padi

kelompok 26 - 22 12 54,55 23 15 57,69 Din. Pertahut

Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)

kelompok 18 - 16 16 100,00 16 16 88,89 Din. Pertahut

II-123

Page 135: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Jumlah kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa dalam, tembakau varietas sili siluk)

kelompok 27 - 15 27 180,00 18 30 111,11 Din. Pertahut

Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci)

kelompok 410 - 356 395 110,96 364 403 98,29 Din. Pertahut

Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi

kelompok 292 - 292 293 100,34 292 293 100,34 Din. Pertahut

Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil pertanian

kelompok/ pelaku usaha

700 - 500 300 60,00 550 350 50,00 Din. Pertahut

Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan Pertanian

unit 1 - 1 1 100,00 1 1 100,00 Din. Pertahut

Peningkatan kelembagaan kelompok tani

kelompok 725 - 725 725 100,00 725 725 100,00 Din. Pertahut

Peningkatan kelembagaan kelompok tani kehutanan

kelompok 203 - 203 203 100,00 203 50 24,63 Din. Pertahut

2 01 xx 25 Program pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan

Peningkatan aktifitas kelembagaan petani

kelompok 37 - 16 16 100,00 21 21 56,76 BKP3

Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain

orang 725 - 145 120 82,76 145 265 36,55 BKP3

2 02 Kehutanan2 02 xx 15 Program pemanfaatan potensi

sumberdaya hutanPemanfaatan lahan bawah tegakan (dengan garut)

ha 30 - 6 9 150,00 6 15 50,00 Din. Pertahut

II-124

Page 136: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

Budidaya lebah madu unit 5 - 1 2 200,00 1 3 60,00 Din. Pertahut2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan dan

lahanPenanaman sempadan pantai (hutan pantai)

ha 15 - 3 45 1500,00 3 48 320,00 Din. Pertahut

Penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove

ha 5 - 1 5 500,00 1 6 120,00 Din. Pertahut

Penanaman dan pengkayaan hutan rakyat

ha 100 - 20 200 1000,00 20 220 220,00 Din. Pertahut

Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

kec 17 - 17 17 100,00 17 34 200,00 Din. Pertahut

2 02 xx 17 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

kecamatan

17 - 17 17 100,00 17 17 100,00 Din. Pertahut

Bimbingan teknis pengendalian hutan

kelompok 65 - 13 13 100,00 13 26 40,00 Din. Pertahut

2 02 xx 19 Program pembinaan dan penertiban hasil hutan

Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan kayu hilir

tahun 1 - 1 1 100,00 1 1 100,00 Din. Pertahut

Pengendalian bahan baku dan alat mesin industri pengolahan kayu hilir

unit 21 - 21 21 100,00 21 21 100,00 Din. Pertahut

Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan

kecamatan

7 - 7 7 100,00 7 7 100,00 Din. Pertahut

Pelayanan tata usaha hasil hutan kayu rakyat

tahun 1 - 1 1 100,00 1 1 100,00 Din. Pertahut

2 02 xx 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan

Penyusunan data statistik kehutanan

paket 1 - 1 1 100,00 1 1 100,00 Din. Pertahut

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2 03 xx 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun

ha 5 48% 7 7 100,00 6 6 Din. SDA

II-125

Page 137: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

2 03 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan

unit 25 - 5 15 300,00 5 20 80,00 Bappeda

2 03 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Capaian layanan listrik rumah tangga

% - 95 - data di PLN - - - - PU

2 03 xx 18 Program Potensi Energi Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan

kec. 17 - 3 0 0,00 7 7 41,18 Bappeda

2 04 Pariwisata2 04 xx 15 Program pengembangan

pemasaran wisataPromosi pariwisata di dalam dan di luar DIY

kegiatan 80 nasional dan internasional

10 14 140,00 20 24 30,00 Din. Budpar

Naiknya PAD pariwisata rupiah 5.387.768.120 - 4.221.457.301 5.335.241.250 126,38 4.432.530.166 Din. BudparJumlah Wisnus orang 1.909.459 - 1.496.111 1.738.808 116,22 1.570.916 Din. BudparJumlah Wisman orang 19.287 - 15.112 17.564 116,22 15.868 Din. BudparMeningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

% - 5 - 14 280,00 - - - Din. Budpar

2 04 xx 16 Program pengembangan destinasi wisata

Jumlah desa wisata desa 26 - 18 24 133,33 20 26 100,00 Din. Budpar

Tersusunnya rencana pengembangan pariwisata daerah

% - 100 - 30 30,00 - - - Din. Budpar

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan kepariwisataan bagi stakeholder pariwisata

% - 100 - 40 40,00 - - - Din. Budpar

Meningkatnya pelayanan informasi pariwisata

% - 100 - 60 60,00 - - - Din. Budpar

2 04 xx 17 Program pengembangan kemitraan

Jumlah usaha pariwisata unit 75 - 5 12 240,00 10 17 22,67 Din. Budpar

Terjalinnya kerjasama antar daerah dalam pemasaran objek wisata

% - 100 - 2 - - - Din. Budpar

2 04 xx 18 Program pengembangan kampung kerajian GMT

Pengembangan kaw GMT & Kajigelem

paket 13 2 6 300,00 2 8 61,54 Bappeda

II-126

Page 138: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

2 05 Kelautan dan Perikanan2 05 xx 15 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisirJumlah nelayan orang 900 - 508 400 78,74 569 DKP

2 05 xx 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Luas kawasan konservasi, restocking, resensing

ha - 7 - 7 - - - DKP

2 05 xx 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya

ton 232.290 - 24.257 10.450 43,08 43.491 53.941 23,22 DKP

Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya)

kelompok 450 - 375 577 153,87 390 577 128,22 DKP

Unit pembibitan rakyat (UPR)

unit 100 - 50 61 122,00 60 61 DKP

2 05 xx 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap

ton 8.168 - 1.377 962 69,86 1.614 2.576 31,54 DKP

Jumlah produksi perikanan tangkap

ton 8.168 - 1.377 462 33,53 1.614 2.076 25,41 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap PMT (Perahu Motor Tempel)

unit 50 - 70 77 90,00 65 77 46,00 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 5-10 GT

unit 5 - 4 4 100,00 5 4 80,00 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 10-30 GT

unit 12 - 3 1 33,33 6 1 8,33 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 30-50 GT

unit 17 - 3 0 0,00 5 0 0,00 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM>50 GT

unit 12 - 0 0 0 0 0,00 DKP

Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI)

unit 5 - 4 6 150,00 4 6 120,00 DKP

II-127

Page 139: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

2 05 xx 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengolah hasil perikanan orang 100 - 50 64 128,00 70 64 64,00 DKP

Konsumsi ikan per kapita kg/kapita/th

25,96 - 21,36 17,38 81,37 22,43 17,38 66,95 DKP

2 06 Perdagangan2 06 xx 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan EksporKajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam

kegiatan 16 - 0 0 0,00 4 3 18,75 Bag. KPPD

2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan keterampilan pelaku usaha eksport/pemasok produk eksport

unit usaha

70 - 30 40 133,33 40 40 57,14 Din. Perindagkop

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

kegiatan 15 - 3 18 600,00 3 21 140,00 Din. Perindagkop

Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM

kegiatan 20 - 4 16 400,00 4 20 100,00 Din. Perindagkop

2 06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan promosi melalui pameran

kali 8 - 8 18 225,00 8 8 100,00 Din. Perindagkop

2 06 xx 20 Program Pengembangan infrastruktur perdagangan

Peningkatan kualitas pasar tradisional

unit 5 - 1 2 200,00 2 3 60,00 Din. Perindagkop

2 07 Perindustrian2 07 xx 16 Program pengembangan industri

kecil&menengahPemberian fasilitasi kemudaha akses perbankan bagi industri kecil menengah (Fasilitasi pengembangan UKM)

UMKM 250 - 50 236 472,00 50 286 114,40 Bag. KPPD

2 07 xx 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Pengembangan database informasi potensi unggulan

kec. 17 - 17 17 100,00 17 17 100,00 Bag. KPPD

II-128

Page 140: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target RKPD Tahun 2011

Target RPJMD Tahun 2011

Realisasi RKPD/RPJMD Tahun

2011

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d Tahun 2012

Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2012

2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) 12

SKPD Penanggungj

awab

1 3

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun

Kode Program Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )

Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011

2 08 Transmigrasi2 08 xx 18 Program transmigrasi umum Jumlah transmigran yang

ditempatkanKK 100 120 100 75 62,50 100 90 90,00 Din.

Nakertrans

II-129

Page 141: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-131

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2011

adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab

• Keterbatasan data dalam penyusunan data dasar dan sasaran SPM

• Kendaraan untuk operasional wasdal dan peninjauan lokasi kurang memadai, baik

jumlah maupun kualitas

• Bangunan gedung tempat pelayanan belum representatif

• Jumlah karyawan belum sesuai dengan beban kerja (terkait dengan aturan dari

pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan perizinan penanaman modal kepada

instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota)

• Luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas

pengawasan

• Reward kepada tenaga pengawas belum memadai yang pekerjaannya mengandung

resiko dan menuntut profesionalisme

• Terbatasnya kemampuan auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan

kompetensi substansi

• Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat belum dilaksanakan oleh masing-masing

SKPD pengampu pelayanan umum

• Penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh

dan kontinyu oleh seluruh SKPD pemberi layanan kepada masyarakat

• Analisis Beban Kerja (ABK) belum dipahami oleh semua instansi di Kabupaten Bantul,

sehingga dalam pelaksanaannya masih mengandalkan peran dari tim ABK Kabupaten

Bantul

• Kegiatan monitoring dan evaluasi SPM ada sedikit kendala yaitu13 SKPD yang sudah

memiliki data dasar, tidak diikuti dengan penjabaran kegiatan dan anggaran

2. Pendidikan

• Masih ada sebagian anak usia sekolah Bantul bersekolah di luar Bantul

• Masih adanya prasarana pendidikan belum sesuai Standar Prasarana Pendidikan

(kekurangan ruang kelas beserta meubelairnya dan ruang belajar lainnya, misalnya

ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang TI, dan lain-lain)

Page 142: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-132

• Belum semua pendidik bersertifikat pendidik profesional dan masih ada pendidik yang

kualifikasi pendidikannya belum S1/D4

• Masih rendahnya kesejahteraan bagi GTT dan PTT

• Masih ada guru yang beban mengajarnya belum memenuhi standar minimal 24 jam per

minggu

3. Kesehatan

• Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi dikarenakan masih kurangnya

pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara

pencegahan selama kehamilan, bersalin dan nifas serta perawatan kesehatan dan cara

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanganan kegawatdaruratan

• Penyakit TBC di Kabupaten Bantul masih perlu diwaspadai. Penemuan kasus BTA positif

masih menjadi masalah di Kabupaten Bantul. Angka penemuan kasus selalu di bawah

standar nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul yaitu 70%

• Terkait dengan kasus DBD, Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kabupaten Bantul memang

masih belum optimal yakni kurang dari angka yang diharapkan (95%). Kondisi ini tidak

terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam kegiatan PSN

(Pemberantasan Sarang Nyamuk). Tampaknya masih diperlukan upaya-upaya

pendampingan dari Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan PSN tersebut disamping

secara simultan dilakukan edukasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam

PHBS

• Kondisi gedung Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) masih kurang dari persyaratan, yaitu

500 m2. Gedung yang ada saat ini seluas 340 m2, padahal obat yang disimpan sangat

banyak jumlah dan jenisnya

• Sistem asuransi jaminan kesehatan belum mencakup seluruh masyarakat. Pada tahun

2014 diharapkan semua penduduk di Kabupaten Bantul mempunyai jaminan kesehatan

atau universal coverage.

• Peraturan di tingkat pusat yang sangat dinamis menyebabkan aturan-aturan yang

berkaitan dengan regulasi/ perizinan kesehatan cepat berubah. Dinkes mengalami

kesulitan dalam proses pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

• Pengembangan rumah sakit sesuai standar yang telah ditetapkan membutuhkan

anggaran yang cukup besar

• Kurangnya ruang perinatal yang mengakibatkan BOR di atas 100%

Page 143: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-133

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

• Sinergitas / keterpaduan kerja bersama di berbagai sektor pembangunan belum dapat

berjalan dengan baik karena masih adanya ego sektoral

• Kurang optimalnya dukungan Pemerintah dalam pengembangan IPTEK

• Adanya kesenjangan teknologi yang dihasilkan oleh sumber penghasil teknologi

(Perguruan Tinggi, Balai-balai Penelitian) dengan pengguna (masyarakat)

• KKN Tematik yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi belum maksimal dalam transfer

IPTEK, sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh PT banyak yang belum bisa

diterapkan di masyarakat dengan baik

• Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang merata dalam pengembangan dan

pemanfaatan IPTEK,

• Corporate Social Responsibility (CSR) belum terintegrasi dan mengutamakan

kepentingan bisnis semata

5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal

• Lemahnya institusi pengelola program pengentasan kemiskinan

• Kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional

dipergunakan sebagai intervensi pengentasan kemiskinan

• Belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan

kemiskinan

• Dukungan anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih terbatas

• Keterbatasan petugas lapangan (PLKB)

• Belum adanya panti di wilayah Kabupaten Bantul yang dikelola oleh Dinas Sosial

• Adanya dua data kemiskinan maka sulit untuk menentukan sasaran penurunan angka

kemiskinan

• Jumlah penganggur masih relatif tinggi sementara lapangan kerja dan peluang kerja

sangat terbatas

• Belum optimalnya networking pasar tenaga kerja

• Kompetensi SDM tenaga kerja masih rendah

• Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi baik di tingkat pusat maupun daerah

• Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung mengalami kenaikan dan

penanganan masalah sebagian besar masih dilaksanakan oleh pemerintah

Page 144: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-134

6. Pertanian dalam arti luas

• Masih rendahnya penggunaan benih berlabel pada tanaman hortikultura

• Masih terbatasnya kelompok penangkar yang memproduksi calon benih

• Masih rendahnya penerapan teknis budidaya mengacu pada Good Agriculture Practice

(GAP)/Standard Operational Procedure (SOP)

• Produk pertanian mempunyai sifat mudah rusak dan harga fluktuatif

• Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik masih rendah

• Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

• Penurunan kesuburan lahan akibat pemupukan anorganik yang berlebih

• Permainan harga saat panen dalam hal ini pada komoditas perkebunan khususnya

tembakau

• Kekurangan tenaga petugas peternakan yang ada di lapangan (kecamatan)

• Keterbatasan kemampuan Sarana Prasarana Lab. Type C Kab. Bantul, sehingga tidak

seluruh sample dapat di periksa di Lab. Type C

• Pelaksanaan vaksinasi pada ayam buras tidak efektif, karena banyak yg tidak

dikandangkan atau tidak punya kandang

• Banyak unggas yang terpapar penyakit karena kurangnya kebersihan lingkungan

• Masih ada sebagian masyarakat petani yang masih rendah rasa memiliki terhadap

jaringan dan bangunan irigasi

• Masih adanya masyarakat pemakai air yang ketaatannya rendah terhadap aturan yang

disepakatinya (AD-ART P3A/GP3A) dan aturan perundangan yang ada

• Masih sedikitnya tenaga lapangna (juru pengairan, penjaga bending, pekerja saluran)

karena banyak yang pensiun

• Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber

karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok.

• Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan konsumsi pangan (nabati dan hewani)

produk impor seperti daging, terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal.

• Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola

Pangan Harapan (PPH) ideal dengan skor 100.

• Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya,

musim paceklik dan menjelang hari besar nasional.

• Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus kurang/gizi

buruk di wilayah tertentu.

Page 145: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-135

• Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum

memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.

• Adanya tuntutan penyediaan bahan pangan yang terjamin mutu dan keamanannya

sebagai konsekuensi dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

• Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan

berkelanjutan.

• Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum peredaran distribusi pangan.

• Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan antar kabupaten dan antar provinsi.

• Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena

kemiskinan.

• Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan.

• Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan belum terpenuhinya kebutuhan satu

desa satu penyuluh.

• Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal.

• Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana penyuluh.

• Belum optimalnya perubahan perilaku petani terhadap pembangunan pertanian.

• Pengkajian dan penerapan inovasi pertanian spesifik lokasi belum dilaksanakan secara

optimal.

• Akses pasar produk perikanan masih rendah

• Kurangnya koordinasi terpadu antar SKPD terkait maupun dengan Dislautkan Propinsi

DIY

• Penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam

• Kesadaran masyarakat pesisir untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik konservasi

vegetasi pesisir, satwa langka, maupun ekosistem masih rendah

• Ketersediaan bibit perikanan yang masih terbatas

• Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

• Belum adanya peta potensi energi terbarukan

• Belum terdatanya potensi bahan nabati untuk biodiesel

7. Industri kecil dan koperasi

• Kurang optimalnya pengembangan beberapa titik sentra khususnya di kawasan GMT

(Gabusan,Manding, Tembi) dan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemah Dadi)

• Masih kurangnya wirausaha / entrepreneur

Page 146: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-136

• Banyak perajin yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan industrinya

baik dalam hal teknis maupun non teknis

• Terbatasnya kemampuan SDM dalam bidang koperasi

• Manajemen koperasi belum berjalan optimal

• Kurangnya akses informasi dan teknologi

• Rendahnya partisipasi dan loyalitas anggota koperasi

• Persaingan koperasi dengan badan usaha lain

• Hak cipta perajin belum terlindungi

• Belum lengkapnya sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri

• Belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi

• Terbatasnya permodalan koperasi

• Belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi

• Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih bergantung dari

daerah lain (misalnya kayu, kulit bambu, dan lain-lain).

• Pengujian limbah industri tidak bisa dilaksanakan sendiri

• Kurang optimalnya seleksi calon penerima bantuan modal usaha dan peralatan bagi IKM

8. Perdagangan dan pasar tradisional

• Fasilitasi umum dan lainnya yang ada di pasar banyak yang tidak memadai (masih

terkesan negatif bahwa pasar itu sebagai tempat yang kotor, kumuh, semrawut dan

keamanan tidak terjamin)

• Tumbuhnya toko-toko modern (Mall, Super market, Hyper market dll) , pedagang kecil

terdesak oleh pasar modern

• Bertambahnya jumlah pedagang dari waktu ke waktu, sehingga terjadi gesekan dan

persaingan usaha yang mengorbankan kualitas barang yang dijual

• Masih banyak barang-barang beredar di pasar, toko, swalayan yang tidak memenuhi

standar mutu atau melanggar UU-PK

• Belum ada fasilitas untuk uji laboratorium bila ada barang yang dianggap

membahayakan terhadap keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan

• Kebutuhan tempat berjualan semakin besar sehingga banyak pedagang yang asal

berjualan di lorong dan di depan pasar (tidak beraturan)

• Masih banyaknya para pemilik modal swasta (rentenir) yang beroperasi di pasar,

sehingga banyak pedagang kecil yang terbelit hutang

Page 147: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-137

• Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal ekspor impor

• Terbatasnya informasi mengenai trend pasar dan informasi kebijakan pemerintah

• Perajin kurang mengoptimalkan Pasar seni Gabusan

• Kelengkapan fasilitas di PSG untuk menambah daya tarik pengunjung relatif kurang

• Pengelolaan Sistem Resi Gudang yang ditunjuk belum memiliki sertifikat BAPPEPTI

• Sarana pengeringan belum sesuai standart lingkungan

• Aksebilitas petani ke SRG kurang maksimal

• Terbatasnya informasi / data tanah yang siap untuk calon investor

• Terbatasnya kerjasama penyampaian informasi potensi investasi di Kabupaten Bantul

• Kebijakan dan kewenangan persetujuan penanaman modal, khususnya PMA, masih

berada di pusat (BKPM)

• Rendahnya tingkat kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan kegiatan

penanaman modal (LKPM) sehingga kurang informasi mengenai permasalahan yang

dihadapi perusahaan

• Sarana prasarana dan bahan promosi masih terbatas

• Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan spesifikasi dalam

penyusunan project investasi

• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan penggunaaan barang dan mutu

barang

• Banyaknya event pameran potensial yang tidak dapat diikuti karena alokasi anggaran

pameran terbatas

• Sistem resi gudang belum dikenal luas oleh masyarakat, khususnya petani

• Masih lemahnya manajemen pasar tradisional

9. Pariwisata

• Keterbatasan SDM,sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan

• Pengembangan dan pelestarian situs budaya, dan benda sejarah purbakala belum

optimal

• Fungsi dan penataan lahan kawasan pantai selatan belum optimal

• Sebaran kunjungan wisatawan belum merata, masih terkonsentrasi ke parangtritis

• Belum semua kawasan pariwisata memiliki rencana pengembangan secara konseptual

• Aktualisasi konsep dasar wisata dan sapta pesona di destinasi pariwisata belum optimal

Page 148: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-138

• Masih perlunya peningkatan pengelolaan terhadap aset- aset budaya dan BCB yang ada

di Kabupaten Bantul

• Sejauh ini sangat dirasakan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya

pelestarian situs budaya dan seni budaya sebagai aset budaya daerah

• Kualitas kelompok seni tradisional belum memadai dalam mendukung pengembangan

pariwisata

• Peran dari generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan seni dan budaya daerah

pun dirasa masih kurang dan belum optimal

10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

• Kondisi geografi Kabupaten Bantul pada posisi paling hilir menjadikan pada musim hujan

rawan banjir, pada musim kemarau sulit air

• Potensi sumber air yang belum dapat dapat dimanfaatkan secara optimal

• Pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang

baik masih rendah, sehingga sampah banyak menyumbat saluran pembuang dan

pembawa

• Perlu gudang logistik untuk buffer stock bantuan bencana

• Kerusakan pesisir dan laut akibat abrasi pantai

• Pencemaran air, permasalahan sampah, kerusakan lahan dan perubahan iklim global

• Adanya pencemaran lingkungan akibat dampak usaha/kegiatan

• Sumber daya manusia dirasakan belum memadai dari sisi kompetensi dan kuantitas

• Peralatan dan kendaraan dipandang belum lengkap dan jumlahnya terbatas

• Pendanaan untuk pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana masih sangat

terbatas

• Penurunan kualitas air sungai dan udara yang disebabkan oleh kegiatan/usaha yang

berpotensi menimbulkan pencemaran

• Beberapa parameter kualitas air sungai masih melebihi baku mutu air kelas II seperti

kandungan bakteri coli, BOD, COD, DO, Phospat, Sulfur, dan minyak lemak

• Beberapa parameter kualitas udara ambien masih melebihi baku mutu udara ambien dan

baku mutu kebisingan

• Aturan pengelolaan limbah belum seluruhnya ditaati oleh para pelaku usaha

• Belum semua pelaku usaha melaporkan dokumen pengelolaan lingkungan (Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan/RKL dan RPL) secara

rutin sesuai aturan yang berlaku

Page 149: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-139

• Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya dengan prinsip 3R

masih rendah

• Terjadinya perubahan iklim global yang disebabkan efek gas rumah kaca (GRK)

11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman

• Aksebiltas wilayah dalam kabupaten belum merata

• Akses keluar wilayah kabupaten belum optimal

• Kesemrawutan dan kemacetan di pusat kota

• Overload-nya volume lalulintas

• Terjadinya kesenjangan spasial antara wilayah utara, tengah dan selatan

• Buruknya pelayanan transportasi di terminal

• Penyalahgunaan ruas-ruas jalan

• Angkutan barang dengan kendaraan besar masuk ke pusat kota mengakibatkan

gangguan lalilintas dan permasalahan parker

• Seluruh wilayah belum terlayani angkutan umum secara merata

• Angkutan barang dengan kendaraan besar masuk pusat kota mengakibatkan gangguan

lalulintas dan permasalahan parkir

• Karena keterbatasan anggaran maka pemeliharaan jalan tidak dapat menjangkau

seluruh jalan kabupaten yang mengalami kerusakan

• Tingkat kemiringan tanah yang berbeda-beda menyebabkan tidak semua rumah dapat

dijangkau sambungan air limbah komunal

• Belum adanya payung hukum dalam pengelolaan limbah komunal di Panggungharjo

yang masuk ke IPAL sehingga belum ada retribusi yang masuk

• Terbatasnya debit air irigasi yang tersedia sebagai konsekuensi logis posisi Kabupaten

Bantul yang berada pada paling hilir dari satuan lahan alluvial Gunung Api Merapi

• Kurangnya kesadaran menjaga kelestarian jaringan

• Belum optimalnya partisipasi GP3A/P3A dalam mengelola jaringan utama

• Kurangnya kesadaran penerapan pembagian air berkeadilan

• Kurang lengkapnya sarana pembagian air

• Kabupaten Bantul pada posisi paling hilir menjadikan pada musim hujan rawan banjir

• Kurangnya tenaga teknis lapangan, karena banyak yang pensiun

• Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengakibatkan terdapatnya sampah yang

menyumbat saluran pembuang dan pembawa

Page 150: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

II-140

• Belum semua RDTRK kecamatan sesuai dengan peraturan penataan ruang yang baru

• Belum seluruh amanat pasal-pasal dalam Perda RTRW dijabarkan dalam aturan-aturan

yang lebil detail

• Belum semua kawasan cepat tumbuh dan strategis memiliki dokumen perencanaan yang

lebih detil (DED, Master Plan, RTR)

• Dokumen tata ruang Kabupaten Bantul belum dapat dipahami oleh sebagian

masyarakat, dunia usaha, swasta maupun stakeholder

• Kebutuhan akan rumah yang terus meningkat berakibat meningkatnya alih fungsi lahan,

khususnya pertanian ke lahan non pertanian di Kabupaten Bantul

• Kawasan permukiman kumuh masih dijumpai di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah

perbatasan dengan Kota Yogyakarta. Munculnya kawasan kumuh tersebut disebabkan

karena infrastruktur dasar yang ada belum memenuhi baik secara kuantitas maupun

kualitas

• Program BSPS belum dapat menjangkau MBR di seluruh wilayah Kabupaten Bantul

• Kelembagaan menangani perumahan masih setingkat eselon IV

Page 151: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-1��

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Nilai tambah PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebesar Rp 10,03 triliun atas dasar harga berlaku

dan Rp 4,18 triliun atas dasar harga konstan Tahun 2000. Dari nilai tambah PDRB harga konstan

tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 mencapai 5,27%

sedangkan Tahun 2010 sebesar 4,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian

Kabupaten Bantul relatif stabil. Pada Tahun 2011 ini terlihat semua sektor mengalami pertumbuhan

positif dengan andil terbesar sektor perdagangan hotel dan restoran sedangkan andil terkecil sektor

penggalian. Akibat adanya erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman mengakibatkan permintaan

konsumen terhadap beberapa bahan gol C di Kabupaten Bantul beralih memilih pasir yang berasal

dari gunung merapi dari pada pasir yang berasal dari sungai progo sehingga mengakibatkan sektor

penggalian secara agregat pada tahun ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini dibuktikan

dengan melambatnya sektor ini pada Tahun 2011 sebesar 0,14 persen (Tabel 3.1) dibanding Tahun

2010 yang tumbuh sebesar 2,07 persen.

Tabel 3.1.Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (Persen) No Lapangan Usaha Tahun 2011 Andil pertumbuhan Th 2011

1 Pertanian 1,85 0,43 2 Penggalian 0,14 0,00 3 Industri 4,99 0,81 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 4,63 0,04 5 Konstruksi 6,26 0,72 6 Perdagangan, Hotel, dan

RRRRRestoranRestoran 6,92 1,38

7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,30 0,53

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa PPerusahaan

7,75 0,49 9 Jasa-jasa 6,42 0,86 PDRB 5,27 100,00

Sumber: BPS, 2012

Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Tahun 2011 adalah

pertanian; perdagangan, hotel dan restoran, industri serta jasa-jasa. Kontribusi sektor pertanian

dalam pembentukan PDRB Tahun 2011 ini paling besar yaitu 22,76%. Angka ini juga

menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Bantul masih menggantungkan pada sektor pertanian

walaupun prosentasenya semakin menurun. Hal ini dimungkinkan karena tingginya alih fungsi lahan

Page 152: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-2��

pertanian. Adapun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yaitu

dari 19,76% pada tahun 2009 menjadi 20,22% pada Tahun 2011. Peningkatan ini terutama

disebabkan dari sumbangan sub sektor restoran. Sektor pengangkutan dan kominukasi juga

mengalami peningkatan yang cukup bagus yaitu dari 7,09% pada tahun 2009 menjadi 7,38% pada

Tahun 2011. Sumbangan sub sektor angkutan jalan raya maupun sub sektor pos dan

telekomunikasi memberikan andil dalam peningkatan sektor ini. Pertumbuhan perekonomian daerah

secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) berikut :

Tabel 3.2.PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah)

No Lapangan Usaha PDRB Th 2009 (%) PDRB Th 2010

(%) PDRB Th 2011* (%)

1 Pertanian 24,32 919.417 933.260 23,52 950.491 22,76 2 Penggalian 0,95 350783 36.525 0,92 36.576 0,88 3 Industri 16,16 610.781 647.939 16,33 680.271 16,29 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,91 34.448 36.289 0,91 37.969 0,91 5 Konstruksi 11,49 434.409 454.480 11,45 482.930 11,56 6 Perdagangan, Hotel, dan 19,76 746.833 789.789 19,90 844.427 20,22 7 Pengangkutan dan 7,09 268.145 287.236 7,24 308.199 7,38

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 6,11 230.768 252.015 6,35 271.556 6,50

9 Jasa-jasa 13,21 499.364 530.397 13,37 564.448 13,51 PDRB 100,00 3.779.948 3.967.92 100,00 4.176.86 100,00 Sumber: BPS, 2012

Sementara itu struktur ekonomi Kabupaten Bantul masih didominasi oleh sektor pertanian karena

mampu menghasilkan nilai tambah paling besar. Terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari primer

ke sekunder maupun tersier menunjukkan perkembangan yang positif terhadap pembangunan di

Kabupaten Bantul (Gambar 3.1). Pergeseran tiga sektor tersebut adalah sektor primer yang terdiri

dari lapangan usaha pertanian dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri

pengolahan; listrik, gas, air bersih; dan bangunan. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha

perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa

perusahaan; dan jasa-jasa.

Page 153: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-3��

Gambar 3.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011

Sumber : BPS 2012

Perekonomian di Kab. Bantul ditopang oleh 3 sektor, yaitu: pertanian, perdagangan hotel restoran

serta industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut menyumbang 59,27% dari total Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Bantul Tahun 2011. Dampak penguatan ekonomi lokal diharapkan

mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan dari 5.27% pada Tahun 2011 menjadi 5,42% pada tahun 2012. Dengan memperhatikan

kondisi riil perekonomian Kabupaten Bantul Tahun 2011 dan sasaran perekonomian daerah tahun

2012 serta penguatan daya tahan ekonomi, peningkatan daya saing produk melalui diversifikasi

pasar tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk serta peningkatan dan

perluasan kesejahteraan rakyat maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diharapkan

meningkat, yaitu dari 5,42% (2012) menjadi 5.66% (2013).

Dengan adanya program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang miskin,

tetap bisa menjangkau antara lain dengan Jamkesmas, program keluarga harapan, PNPM, BOS dan

raskin, dapat mendorong pertumbuhan investasi sehingga kebutuhan investasi diharapkan

meningkat :

• Pertumbuhan investasi PMA meningkat dari Rp 555.205.911.283,92 pada tahun 2012

menjadi Rp 565.882.948.039,00 pada tahun 2013

• Pertumbuhan investasi PMDN meningkat dari Rp 180.445.600.020,00 pada tahun 2012

menjadi Rp 183.983.137.541,00 pada tahun 2013

Page 154: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-4��

• Pertumbuhan investasi Pemerintah meningkat dari Rp 99.049.447.665,00 pada tahun

2012 menjadi Rp 100.408.592.300,63 pada tahun 2013

• Pertumbuhan investasi masyarakat meningkat dari Rp 39.027.866.936,00 pada tahun

2012 menjadi Rp 41.759.817.622 pada tahun 2013

3.1.2. Inflasi

Laju inflasi tahun kalender Kabupaten Bantul bulan Januari hingga Desember 2011 mencapai 3,73

persen, atau sama dengan besaran laju inflasi secara tahunan. Laju Inflasi Kabupaten Bantul ini

lebih rendah daripada laju inflasi DIY (3,88%) dan Nasional (3,79%). Dari tujuh kelompok

pengeluaran yang dipantau harganya, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

memiliki laju inflasi tahun kalender lebih rendah dibandingkan dengan kota Yogyakarta maupun

nasional, sedangkan kelompok sandang dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

memiliki laju inflasi tahun kalender lebih tinggi dibandingkan dengan kota Yogyakarta dan nasional.

lnflasi Tahun 2011 sebesar 3,73 persen termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10%

per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian

lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan investasi. Perkembangan Inflasi Kabupaten

Bantul dari Tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:

Page 155: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-5��

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2007 - 2011

Polemik harga BBM awal April lalu berpengaruh pada kondisi perekonomian sejumlah daerah.

Ketidakpastian kebijakan BBM subsidi dalam enam bulan ke depan dinilai menyulitkan kalkulasi

bisnis terhadap harga-harga barang. Hal ini dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian

secara nasional maupun regional termasuk kondisi ekonomi Kabupaten Bantul. Jadi naik tidaknya

harga BBM subsidi menjadi satu tekanan inflasi. Ketidakpastian ini menganggu kalkulasi usaha

sehingga harga-harga cenderung ditarik keatas untuk antisipasi kenaikan tersebut. Faktor inilah

yang kemungkinan dapat menjadi salah satu pendorong inflasi di Tahun 2012 diprediksi menjadi

sebesar 4,85%. Sementara pada ahun 2013 diharapkan inflasi menurun menjadi 4,7%. Hal ini terkait

karena sudah adanya kepastian mengenai harga BBM dan adanya upaya-upaya pemerintah daerah

dalam menjaga stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal.

3.1.3. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 adalah 15,02%. Angka ini lebih baik

daripada Tahun 2010 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,37%.

Namun prosentase kemiskinan pada Tahun 2011 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD

Tahun 2011 yaitu sebesar 14,5%. Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka

penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, pengurangan

beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut

diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta

pengorganisasian masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini

Page 156: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-6��

tercermin dari semakin berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin. Melalui program-program

tersebut diharapkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul cenderung menurun pada tahun 2012

menjadi 12% dan pada tahun 2013 turun menjadi 11%.

Tabel 3.3 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul

Tahun Jumlah KK Total

Jumlah KK Miskin % Jumlah Jiwa Total Jumlah Jiwa

Miskin %

2010 256.463 41.480 16,17 842.928 129.614 15,37 2011 258.294 40.321 15,61 848.608 127.479 15,02

Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian

daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan

kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Page 157: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-7��

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2010 s.d tahun 2014

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2011

Tahun Berjalan Th. 2012

Proyeksi /Target pada Tahun 2013

(RPJMD)

Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (Prediksi RKPD)

Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (Prediksi

RKPD)

1 2 3 4 5 6 7 9 1.1 Pendapatan asli daerah 81,637,099,293.07 128,900,086,173.41 121,593,861,804.75 110,261,028,000.00 153,135,225,088,80 155,076,066,766.96

1.1.1 Pajak daerah 16,541,249,955.00 35,068,591,776.50 32,090,346,562.11 27,657,953,000.00 54,681,358,321.90 56,622,200,000.06 1.1.2 Retribusi daerah 15,978,422,097.00 17,798,603,458.00 21,512,622,590.00 70,046,365,000.00 23,663,884,849.00 26,030,273,333.90

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

7,424,932,057.58 7,290,930,553.75 7,753,663,652.64 8,236,828,000.00 8,529,030,017.90 9,381,933,019.69

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 41,692,495,183.49 68,741,960,385.16 60,237,229,000.00 4,319,882,000.00 66,260,951,900.00 72,887,047,090.00

1.2 Dana perimbangan 688,676,566,702.00 717,123,249,859.00 868,175,052,089.00 787,249,497,000.00 868,175,052,089.00 943,459,120,563.18

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

54,598,729,702.00 46,143,222,859.00 36,859,018,089.00 43,752,298,000.00 36,859,018,089.00 35,339,628,163.18

1.2.2 Dana alokasi umum 573,512,337,000.00 625,060,827,000.00 768,034,584,000.00 681,275,073,000.00 768,034,584,000.00 844,838,042,400.00 1.2.3 Dana alokasi khusus 60,565,500,000.00 45,919,200,000.00 63,281,450,000.00 62,222,126,000.00 63,281,450,000.00 63,281,450,000.00

Page 158: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-8��

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2010 Realisasi Tahun 2011 Tahun Berjalan Th.

2012

Proyeksi /Target pada Tahun 2013

(RPJMD)

Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (Prediksi RKPD)

Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (Prediksi

RKPD)

1.3 Lain-lain pendapatan

daerah yang sah 216,553,236,368.00 334,527,406,400.00 205,576,127,330.00 107,246,946,000.00 203,076,127,330.00 211,145,807,430.00

1.3.1 Hibah 17,169,480,000.00 - 5,000,000,000.00 21,476,964,000.00 - 1.3.2 Dana darurat - - - - -

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

42,558,702,674.00 53,144,140,000.00 50,331,810,000.00 43,178,077,000.00 52,831,810,000.00 60,901,490,100.00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 18,395,631,000.00 243,734,530,400.00 141,403,889,400.00 27,182,893,000.00 141,403,889,400.00 141,403,889,400.00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

138,429,422,694.00 37,648,736,000.00 8,840,427,930.00 15,409,012,000.00 8,840,427,930.00 8,840,427,930.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3) 986,866,902,363.07 1,180,550,742,432.41 1,195,345,041,223.75 1,004,754,471,000.00 1,224,386,404,507.80 1,309,680,994,760.14

Sumber : DPPKAD, 2012

Page 159: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-9��

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah,

Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana

Bagi Hasil Buka Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana

Penyesuaian. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak

dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan

pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan

pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

a. Melaksanakan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB

P2) dimulai Tahun 2013

b. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran

berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan

besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang

ditargetkan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan,

antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi,

belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang

bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib

dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja

langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan

kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan

berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan

perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah

dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Page 160: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-10��

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja DaerahTahun 2010 s.d Tahun 2014

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2011

Tahun Berjalan Th. 2012

Proyeksi /Target pada Tahun 2013

(RPJMD)

Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (Prediksi RKPD)

Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (Prediksi RKPD)

1 2 3 4 5 6 7 9 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 725,484,515,717.49 817,126,901,965.97 880,309,449,263.75 860,553,592,235.00 888,145,848,196.72 932,835,032,025.72

2.1.1 Belanja pegawai 640,523,590,297.00 723,599,430,041.00 802,223,163,835.00 802,223,163,835.00 828,489,806,506.00 865,178,990,335.00

2.1.2 Belanja bunga 65,234,566.49 51,506,911.97 120,145,200.00 120,145,200.00 51,506,911.97 51,506,911.97 2.1.3 Belanja subsidi - 2.1.4 Belanja hibah 17,408,153,945.00 23,888,751,500.00 13,704,351,950.00 462,865,000.00 15,641,526,500.00 15,641,526,500.00 2.1.5 Belanja bantuan sosial** 32,612,761,782.00 36,168,122,552.00 15,278,080,000.00 25,795,408,000.00 2,979,300,000.00 2,979,300,000.00

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

1,776,309,327.00 1,906,274,600.00 1,949,182,600.00 1,952,010,200.00 1,949,182,600.00 1,949,182,600.00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

29,751,529,000.00 30,446,501,000.00 43,475,171,500.00 28,000,000,000.00 35,475,171,500.00 43,475,171,500.00

2.1.8 Belanja tidak terduga 3,346,936,800.00 1,066,315,361.00 3,559,354,178.75 2,000,000,000.00 3,559,354,178.75 3,559,354,178.75

2.2 BELANJA LANGSUNG 286,872,331,518.00 334,808,689,124.00 317,721,196,960.00 251,828,525,000.00 378,941,921,209.00 388,529,666,411.00

TOTAL JUMLAH BELANJA 1,012,356,847,235.49 1,151,935,591,089.97 1,198,030,646,223.75 1,112,382,117,235.00 1,267,087,769,405.72 1,321,364,698,436.72

SURPLUS/(DEFISIT) (25,489,944,872.42) 28,615,151,342.44 (2,685,605,000.00) (107,627,646,235.00) (42,701,364,897.92) (11,683,703,676.58)

Sumber : DPPKAD 2012

**Termasuk dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ( sebesar 1 M ).

Page 161: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-11��

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa

lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian

pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan

modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang

yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad

pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan

yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada

kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok

utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta

proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir,

proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan

arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format

sebagai berikut:

Page 162: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

III-12��

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014

No

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2011 Tahun Berjalan 2012

Proyeksi/Target Tahun 2013 (RPJMD)

Proyeksi/Target Tahun 2013

(Prediksi RKPD)

Proyeksi/Target Tahun 2014

(Prediksi RKPD) 1 2 3 4 5 6 7 9

3.1 Penerimaan pembiayaan:

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

61,043,922,609.57 35,107,747,060.89 16,900,836,000.00 42,569,449,400.00 48,791,087,955.57 18,970,875,940.55

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan - - - - 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - - - - 3.1.5 Penerimaan kembali

pemberian pinjaman - - - - 3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61,043,922,609.57 35,107,747,060.89 16,900,836,000.00 42,569,449,400.00 48,791,087,955.57 18,970,875,940.55

3.2 Pengeluaran pembiayaan: 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 281,000,000.00 4,000,000,000.00 14,100,000,000.00 5,000,000,000.00 4,974,492,057.73 5,171,941,263.50

3.2.3 Pembayaran pokok utang 115,230,676.26 115,230,676.26 115,231,000.00 115,231,000.00 115,231,000.00 115,231,000.00 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 50,000,000.00 - - -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 446,230,676.26 4,115,230,676.26 14,215,231,000.00 5,115,231,000.00 6,089,723,057.73 7,287,172,263.50

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 60,597,691,933.31 30,992,516,384.63 2,685,605,000.00 37,454,218,400.00 42,701,364,897.84 11,683,703,677.05 Sumber : DPPKAD, 2012

Page 163: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

�����

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul mangacu pada

visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun

2011-2015 adalah “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” sedangkan misi

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

a. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik;

b. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak

mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi;

c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan

masyarakatyang responsif gender;

d. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang

dan pelestarian lingkungan.

Hubungan misi, tujuan, dan sasaran daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kab. Bantul

Misi Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

1. Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin 3. Penyingkatan waktu penyelesaian

pengaduan

Page 164: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

�����

Misi Tujuan Sasaran 4. Meningkatnya indeks kepuasan

masyarakat (IKM) 3. Menciptakan keamanan

dan ketertiban masyarakat

1. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

2. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM

4. Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah

1. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda

2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

2. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat

3. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

1. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan

4. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal

1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. Meningkatnya kualitas perpustakaan 3. Meningkatnya sekolah berkualitas

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal

1. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal

Page 165: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

�����

Misi Tujuan Sasaran 6. Meningkatkan kualitas

kepemudaan & olahraga 1. Meningkatkan prestasi pemuda Kab.

Bantul di Bidang Olahraga secara kuantitaif dan kualitatif

2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan professional

7. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi

1. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor

2. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3. Tersedianya informasi melalui media massa

4. Pengembangan teknologi tepat guna 5. Pengembangan Sistem Inovasi

Daerah 6. Penyusunan Rencana Umum Energi

Daerah (RUED) 8. Memantapkan fungsi dan

peran agama dalam pembangunan

1. Meningkatnya jumlah DBKS, KST, PPS

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender

1. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

2. Meningkatkan Mutu Konsumsi pangan dan Ketersediaan Pangan

1. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan

2. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan

3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani

1. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian

2. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi

1. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain

Page 166: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

�����

Misi Tujuan Sasaran 5. Meningkatkan

pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan

1. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian

2. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

3. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

7. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis

1. Berkembangnya kawasan KPY, BKM, Pantai selatan, GMT dan Kajigelem, Kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kab. Bantul

8. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

1. Meningkatnya keterampilan pencaker 2. Meningkatnya lapangan pekerjaan 3. Meningkatnya keamanan dan

perlindungan pekerja 4. Terjaminnya hak-hak pekerja 5. Terciptanya penempatan transmigran

9. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

1. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan

10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu

1. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu

2. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin

4. Meningkatnya Kualitas keluarga

Page 167: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

�����

Misi Tujuan Sasaran 4. Meningkatkan

kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

1. Memantapkan program penanggulangan bencana

1. Mantapnya penanggulangan bencana 2. Mantapnya pengelolaan sarana dan

prasarana publk 2. Memantapkan program

peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan, dan perlindungan SDA

1. Terwujudanya peningk pengelolaan SDA, perlind fungsi lingk dan keanegaraman hayati

2. Terkelolanya sumberdaya hutan

4.2. Prioritas Pembangunan

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 telah dirumuskan tema dan prioritas

pembangunan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Tema dan prioritas pembangunan tersebut

dimaksudkan supaya tahapan rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan jelas.

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, maka tema pembangunan

Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah “Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan

IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis

penanggulangan bencana”. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, dirumuskan 11 prioritas

pembangunan Tahun 2013 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal;

6. Pertanian dalam arti luas;

7. Industri kecil dan koperasi;

8. Perdagangan dan pasar tradisional;

9. Pariwisata;

10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman.

Hubungan prioritas daerah Kabupaten Bantul dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY dan Nasional disajikan pada gambar berikut:

Page 168: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

�����

Gambar 4.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Propinsi dan Nasional

3. Kesehatan 2. Kesehatan 3. Kesehatan

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

10. Pengarusutamaan Gender

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan Bertanggungjawab

2. Pendidikan 2. Pendidikan

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

1. Pendidikan dan Kebudayaan 4. Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

4. Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

7. Penanggulangan Kemiskinan

5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal

5. Ketahanan Pangan

4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri

6. Pertanian dalam Arti Luas

6. Infrastuktur 8. Energi 10. Daerah Tertinggal,

Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik

6. Infrastuktur

11. Infrastuktur, Penataan Ruang, dan Permukiman

3. Iklim Investasi dan Usaha

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

5. Iklim Investasi dan Usaha

7. Industri Kecil dan Koperasi

8. Perdagangan dan Pasar Tradisional

3. Pariwisata

9. Pariwisata

9. Lingkungan Hidup dan Bencana

8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

10. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Nasional Propinsi DIY Kabupaten Bantul

Page 169: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

��� �

Selanjutnya setiap prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tersebut dijabarkan ke dalam program

prioritas sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksananya. Hubungan

prioritas pembangunan daerah Tahun 2013 dengan program prioritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 dalam RPJMD dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2013

No Prioritas Pembangunan Tahun

Rencana (RPJMD) Program Prioritas Daerah (RKPD)

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab

1. WTP 2. Pelayanan perijinan 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. e – KTP 5. Formasi pegawai 6. Tata kelola pemerintahan desa 7. Persiapan Pemilu Tahun 2014 dan

Pemilukada Tahun 2015 2. Pendidikan 1. Akses masyarakat terhadap pendidikan

2. Mutu/kualitas pendidikan 3. Pengembangan pendidikan non-formal 4. Peningkatan kerjasama

3. Kesehatan 1. Mutu dan pelayanan kesehatan 2. Kualitas kesehatan masyarakat ibu dan

bayi 3. Kualitas lingkungan dan perilaku hidup

bersih dan sehat 4. Perluasan aksesibilitas pelayanan

kesehatan masyarakat 5. Pemenuhan cakupan asuransi jaminan

kesehatan masyarakat 4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi 1. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK 2. Pengembangan teknologi energi baru

terbarukan 3. Sinergitas pengembangan IPTEK melalui

kerjasama 5. Pengentasan kemiskinan dan

penangganan desa tertinggal 1. Validasi data KK miskin 2. Pengurangan beban KK miskin 3. Pemberdayaan KK miskin

6. Pertanian dalam arti luas 1. Pengembangan teknologi budidaya pertanian

2. Bantul Seed Center 3. Perlindungan dan pemberdayaan petani 4. Pengendalian hama terpadu

Page 170: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

���!�

No Prioritas Pembangunan Tahun

Rencana (RPJMD) Program Prioritas Daerah (RKPD)

5. Pengembangan desa mandiri pangan 6. Peningkatan dan pemerataan akses

sarpras produksi 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas

nelayan dan pembudidaya ikan 8. Integrasi perikanan laut dengan

pariwisata dan industry kecil 9. Peningkatan jangkauan dan pemerataan

jaringan irigasi 7. Industri kecil dan koperasi 1. Peningkatan akses modal, bahan baku

dan teknologi bagi IKM, UMKM dan Koperasi

2. Penyiapan Trading House Industries 3. Peningkatan iklim investasi

8. Perdagangan dan pasar tradisional 1. Pengembangan infrastuktur perdagangan 2. Pengembangan sentra-sentra industry

potensial 3. Manajemen pasar tradisional

(penanganan rentenir) 9. Pariwisata 1. Meningkatkan kunjungan dan lama

tinggal wisatawan 2. Meningkatkan aset seni daerah 3. Meningkatkan jumlah desa wisata, desa

budaya, pariwisata budaya, penghargaan budaya dan kelompok kesenian

10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

1. Pengendalian pencemaran lingkungan 2. Pengelolaan sumberdaya alam 3. Mitigasi bencana

11. Infrastruktur, penataan ruang, dan permukiman

1. Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman

2. Penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan fasilitas umum

3. Peningkatan infrastruktur perhubungan, transportasi dan listrik

Sedangkan target capaian indikator kinerja program yang ingin dicapai dalam Tahun 2013, disajikan pada tabel berikut:

Page 171: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 601 Tata kelola

Pemerintahan yang Empatik dan Bertanggungjawab

1 01 xx 20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan sertifikat pendidik orang 1750 BKD

1 03 xx 32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Tersusunnya perda IUJK buah Bag. AP

Tersusunnya Data BUJK badan Bag. AP

1 06 xx 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah

Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD

% 95 Bappeda

1 09 xx 16 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan

Luas tanah yang dibebaskan m2 28.137 Bag. Tapem

1 10 xx 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan penerbitan KTP ber-NIK

% 100 Din. Dukcapil

Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th

% 100 Din. Dukcapil

1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Pertumbuhan investasi Pemerintah

Rp 100.408.592.300,63 DPPKAD

1 19 xx 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Menurunnya penyakit masyarakat

% 20 Satpol PP

1 19 xx 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah

% 90 Kantor Kesbangpolli

nmas

1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama

% 90 Kantor Kesbangpolli

nmas

1 19 xx 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam

% 90 Kantor Kesbangpolli

nmas

1 19 xx 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Peningkatan partisipasi pemilu legislatif

% - Kantor Kesbangpolli

nmas

Peningkatan partisipasi pemilu presiden

% - Kantor Kesbangpolli

nmas

Peningkatan partisipasi pemilu kada

% - Kantor Kesbangpolli

nmas

1 20 xx 15 Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun

kali 24 SETWAN

SKPD

Tabel 4.3 Target Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

����

Page 172: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain

kali 223 Bag. Protokol

1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

kali 30 Bag. Tapem

1 20 xx 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

% 5,00 DPKAD

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

% 10,97 DPKAD

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD

% 10,58 DPKAD

Penerimaan daerah rupiah 1.004.757.471.000 DPPKADRasio pertumbuhan belanja modal

% 1,37 DPPKAD

Rasio Belanja Modal % DPPKADJumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 tahun

buku 6 DPPKAD

Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali

% 3,92 DPPKAD

1 20 xx 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

meningkatnya kinerja SKPD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kasus-kasus tertangani secara benar dan menimbulkan perbaikan untuk tidak terulang kembali, SKPD dapat menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sesuai rekomendasi LHP

% Inspektorat

1 20 xx 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD

SKPD 25 Inspektorat

Temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti

% 100 Inspektorat

Temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti

% 100 Inspektorat

Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan

LHP 238 Ispektorat

�����

Page 173: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 20 xx 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat

Penyelesaian pengaduan pengadu 16 Din. Perijinan

1 20 xx 25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bid. Ekonomi

MOU 4 Bag. KPPD

1 20 xx 26 Program penataan peraturan perundang-undangan

Jumlah Raperda yang menjadi Perda

buah 25 Bag. Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum

orang 200 Bag. Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara

orang 120 Bag. Hukum

Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM

orang 200 Bag. Hukum

Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil

orang 100 Bag. Hukum

1 20 xx 26 Program penataan peraturan perundang-undangan

Kajian peraturan perundang-undangan daerah thd peraturan perundang-undangan baru yg lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

perda 1 Bag. KPPD

1 20 xx 28 Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemeritahan

Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan

% 48 Bag. Organisasi

Peningkatan kapasitas kelembagaan

% 100 Bag. Organisasi

Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah

% 100 Bag. Organisasi

1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan

Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu

% 75 Bag. Organisasi

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

% 74 Bag. Organisasi

Penyusunan indeks pengaduan masyarakat

% 26 Bag. Organisasi

SKPD yang menerapkan SPM % 100 Bag. Organisasi

1 20 xx 30 Program pengelolaan barang daerah

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

buku 3 DPPKAD

1 20 xx 31 Program peningkatan pengelolaan perijinan

Penyelesaian ijin rata-rata per tahun

ijin 10.370 Din. Perijinan

Keberhasilan pelayanan nilai angka

75,62 Din. Perijinan

1 20 xx 32 Program pendidikan kedinasan

PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :

orang 795 BKD

�����

Page 174: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 20 xx 33 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya tertib administrasi kecamatan

% 90 Bag. Tapem

1 20 xx 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tingkat pendidikan aparat (D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)

% 58 BKD

1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian

% 100 BKD

Pemenuhan kebutuhan pegawai

% 17 BKD

1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Peningkatan disiplin kerja % 100 Inspektorat

1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum

kasus 13 Bag. Hukum

Capaian penyelesaian hukum % 100 Bag. Hukum

1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

Capaian konsistensi peraturan daerah

% 100 Satpol PP

Menurunnya pelanggaran perda % 15 Satpol PP

Penurunan pelanggaran hukum % 15 Satpol PP

1 22 xx 17 Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa

Pertumbuhan investasi Masyarakat

Rp 41.759.817.622 Bag. AP

1 22 xx 18 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa

desa 75 Bag. Pemdes

1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.

SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan

SKPD 56 Kantor Arsip

Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan

kali 2 Kantor Arsip

1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.

Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan

% 100 Bag. Umum

1 24 xx 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD

orang 70 Kantor Arsip

Ketersediaan arsiparis pada SKPD

SKPD 56 Kantor Arsip

1 24 xx 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Hasil analisa berita media massa (Fokus media, Kliping berita)

% 100 Bag. Humas

1 25 xx 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Dokumentasi (foto&video) kegiatan pemerintahan&pembangunan Kab. Bantul

% 100 Bag. Humas

1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi

Liflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi

% 100 Bag. Humas

�����

Page 175: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Siaran taman gabusan di TVRI Jogja

% 100 Bag. Humas

Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta

% 100 Bag. Humas

Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa

% 100 Bag. Humas

Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa

% 100 Bag. Humas

Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo

kali 1 Bag. Humas

Siaran Gerbang Projotamansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI

% 100 Bag. Humas

Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani

% 100 Bag. Humas

1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan media massa

Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan

% 100 Bag. Humas

2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam

kegiatan 4 Bag. KPPD

2 07 xx 16 Program pengembangan industri kecil&menengah

Pemberian fasilitasi kemudaha akses perbankan bagi industri kecil menengah (Fasilitasi pengembangan UKM)

UMKM 50 Bag. KPPD

2 07 xx 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Pengembangan database informasi potensi unggulan

kec. 17 Bag. KPPD

02 Pendidikan 1 01 xx 15 Program pendidikan anak usia dini

APK PAUD % 58,00 Din. Dikmen & NF

1 01 xx 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

APK SD/MI % 105,15 Din. Dikdas

APK SMP/MTs % 99 Din. Dikdas

APM SD/MI % 95,35 Din. Dikdas

APM SMP/MTs % 83,5 Din. Dikdas

Tk kelulusan SD/MI % 99,99 Din. Dikdas

Tk kelulusan SMP/MTs % 97,5 Din. Dikdas

NEM rata2 SD/MI nilai angka

7,30 Din. Dikdas

NEM rata2 SMP/MTs nilai angka

7,20 Din. Dikdas

Jumlah SSN tingkat SD/MI Buah 23 Din. DikdasJumlah SSN tingkat SMP/MTs Buah 38 Din. DikdasJumlah RSBI tingkat SD/MI Buah 2 Din. DikdasJumlah RSBI tingkat SMP/MTs Buah 4 Din. Dikdas

�����

Page 176: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Jumlah SBI tingkat SD/MI Buah 0 Din. DikdasJumlah SBI tingkat SMP/MTs Buah 0 Din. Dikdas

1 01 xx 17 Program pendidikan menengah

APK SMA/SMK % 84,00 Din. Dikmen & NF

APM SMA/SMK % 66,00 Din. Dikmen & NF

1 01 xx 18 Program pendidikan non formal

Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan

Buah 37 Din. Dikmen & NF

Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan

Buah 2 Din. Dikmen & NF

1 01 xx 20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

jumlah guru berprestasi orang Din. Dikdas

jumlah pengawas berprestasi orang Din. Dikdas

jumlah kepala sekolah berprestasiorang Din. Dikdas

jumlah guru bersertifikat orang Din. Dikdas

1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan pendidikan

Rasio ruang kelas - siswa SD/MI siswa 28 Din. Dikdas

Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTssiswa 28 Din. Dikdas

Rasio guru - siswa SD/MI orang 12,9 Din. Dikdas

Rasio guru - siswa SMP/MTs orang 19,1 Din. Dikdas

Angka putus sekolah SD/MI % 0,01 Din. Dikdas

Angka putus sekolah SMP/MTs % 0,07 Din. Dikdas

Angka rata2 lama sekolah SD/MI tahun 6,22 Din. Dikdas

Angka rata2 lama sekolah SMP/MTstahun 3,01 Din. Dikdas

1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan pendidikan

Jumlah SMA/SMK bersertifikat ISO

Buah 8 Din. Dikmen & NF

Jumlah SSN tingkat SMA/SMK Buah 20 Din. Dikmen & NF

Jumlah RSBI tingkat SMA/SMK Buah 4 Din. Dikmen & NF

Jumlah SBI tingkat SMA/SMK Buah 0 Din. Dikmen & NF

Rasio ruang kelas - siswa SMA/SMKsiswa 32 Din. Dikmen & NF

Rasio guru - siswa SMA/SMK orang 9 Din. Dikmen & NF

Angka putus sekolah SMA/SMK % 0,80 Din. Dikmen & NF

Tk kelulusan SMA/SMK % 98,25 Din. Dikmen & NF

NEM rata2. SMA/SMK nilai angka

7,31 Din. Dikmen & NF

�����

Page 177: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Angka melek huruf % 90,74 Din. Dikmen & NF

Angka rata2 lama sekolah SMA/SMKtahun 3,01 Din. Dikmen & NF

1 18 xx 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda

jumlah prestasi MTQ tingkat pelajar umum : SD,SMP,SMA,SMK

jmlh emas

18 Kantor PORA

1 18 xx 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah Prestasi Paskibraka orang 8 Kantor PORA

Jumlah Prestasi Pemuda pelopor orang 2 Kantor PORA

Jumlah Prestasi Pemuda wirausahaorang 1 Kantor PORA

1 18 xx 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah prestasi olahraga Tk Internasional

Jml Atlit

1 Kantor PORA

Jumlah prestasi olahraga Tk NasionalJml cab OR

10 Kantor PORA

Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali (PORPROP)

Jml Emas

130 Kantor PORA

Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi (POPDA) tiap tahun

jml emas

49 Kantor PORA

1 18 xx 21 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Presentase tasi cbg OR yg menjalankan kompetisi scr teratur

% 22 Kantor PORA

1 26 xx 15 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk Perpustakaan Keliling)

orang 49.000 Kantor Perpust. Umum

Jumlah koleksi buku di perpustakaan

buku 50.000 Kantor Perpust. Umum

Jumlah pengelola perpustakaan orang 700 Kantor Perpust. Umum

03 Kesehatan 1 02 xx 15 Program obat dan perbekalan kesehatan

Penyediaan/pengembangan obat dan Perbekkes:

- - Dinkes

a. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

% 100 Dinkes

b. Ketersediaan obat essensial % 100 Dinkes

Pelayanan Penggunaan Obat Generik:

- - Dinkes

a. Penulisan Resep obat Generik

% 96 Dinkes

POR: - - Dinkes

a. Penggunaan antibiotik pada kasus J-0-0

% � 7 Dinkes

1 02 xx 16 Program upaya kesehatan masyarakat

Usia harapan hidup th 71,35 Dinkes

AKI /100rb KH 80 Dinkes

�����

Page 178: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Angka kesakitan DBD /100rb 52 Dinkes

Angka kematian DBD % 0,5 Dinkes

Penemuan kasus TB % 65 Dinkes

Penyembuhan kasus TB % 88 Dinkes

KIE kelompok kunci (HIV) % 60 Dinkes

KIE kelompok rentan (HIV) % 60 Dinkes

VCT kelompok kunci (HIV) % 45 Dinkes

1 02 xx 17 Program pengawasan obat dan makanan

a. Prosentase Apotek memiliki Izin

% 100 Dinkes

b. Prosentase Toko Obat memiliki Izin

% 100 Dinkes

1 02 xx 19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Cakupan desa siaga aktif % 100 Dinkes

Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

% 20 Dinkes

1 02 xx 20 Program perbaikan gizi masyarakat

1. Angka gizi buruk % 0,3 Dinkes

2. KEP Total Balita % 8.5 Dinkes

3. N/D % 75 Dinkes

4. D/S % 81 Dinkes

5. Cakupan Vitamin A balita % 100 Dinkes

6. Cakupan Vitamin A bufas % 85 Dinkes

7. Cakupan MP-ASI baduta Gakin % 100 Dinkes

8. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

% 100 Dinkes

9. Bayi mendapat ASI eksklusif % 80 Dinkes

10.Desa dengan garam beryodium % Dinkes

11.Desa bebas rawan gizi % 92 Dinkes

12.Cakupan pelaksanaan surveilance % 100 Dinkes

1 02 xx 21 Program pengembangan lingkungan sehat

Jamban sehat % 75 Dinkes

Air bersih % 81 Dinkes

Rumah sehat % 75 Dinkes

����

Page 179: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 02 xx 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:

Dinkes

a. Penemuan AFP % 100 Dinkes

b. Penemuan penderita pneumonia Balita

% 25 Dinkes

c. Penemuan pasien baru TB BTA positif

% 70 Dinkes

d. Penderita DBD yang ditangani

% 100 Dinkes

e. Penemuan penderita diare % 17 Dinkes

1 02 xx 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

% 100 Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 100 Dinkes

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

% 100 Dinkes

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

% 100 Dinkes

1 02 xx 25 Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya

Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM

% 60 Dinkes

1 02 xx 26 Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Akreditasi RS % 70 Dinkes

1 02 xx 26 Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rata-rata kecukupan fasilitas medis

% 100 RSUD PS

Rasio penanganan pasien rujukan

% 100 RSUD PS

Bed Occupation Rate (BOR) % 75-85 RSUD PS

Length of Stay hari 4-9 RSUD PS

Bed Turn Over kali 40-50 RSUD PS

����!

Page 180: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Turn Over Interval hari 1-5 RSUD PS

Rasio dokter per TT orang/TT

1/(4-7) RSUD PS

Rasio paramedis per TT orang/TT

(3-4)/2 RSUD PS

1 02 xx 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kapitasi untuk peserta ASKES dalam rangka pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas

% 100 Dinkes

1 02 xx 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

AKB /1000 KH 8 Dinkes

1 02 xx 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Skrining medis dan nonmedis % Dinkes

1 02 xx 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat/bersertifikasi

Unit 250 Dinkes

1 02 xx 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 95 Dinkes

Cakupan pelayanan Ibu Nifas % 95 Dinkes

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

% 100 Dinkes

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 Dinkes

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

% 100 Dinkes

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% 95 Dinkes

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

% 100 Dinkes

Cakupan kunjungan bayi % 87 Dinkes

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100 Dinkes

Cakupan pelayanan anak balita % 80 Dinkes

1 02 xx 33 Program Perluasan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Penduduk

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

% 70 Dinkes

1 12 xx 15 Program keluarga berencana

Cakupan peserta KB Aktif % 85 Dinkes

1 12 xx 16 Program kesehatan reproduksi remaja

Pusk Dinkes

04 Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1 06 xx 15 Program pengembangan data/informasi

jumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan

unit 25 Bappeda

����"

Page 181: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat

unit 25 Bappeda

Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK

jml 6 Bappeda

Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK

jml 5 Bappeda

Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi

jml 6 Bappeda

Jumlah desa mandiri energi jml 3 Bappeda

1 25 xx 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi

% - KPDT

Prosentase pembangunan pusat data

% 75 KPDT

Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa

% 50 KPDT

Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk

% 75 KPDT

1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor

% 50 KPDT

1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan media massa

Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati

% 60 KPDT

Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah

% 60 KPDT

2 03 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan

unit 5 Bappeda

2 03 xx 18 Program Potensi Energi Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan

kec. 10 Bappeda

05 Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Desa Tertinggal

1 11 xx 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Tersedianya tenaga pelatih pendamping terampil

% 66 BKK PP&KB

1 11 xx 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)

% 66,00 BKK PP&KB

1 11 xx 17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Indeks pemberdayaan gender (GEM)

% 65 BKK PP&KB

1 11 xx 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI)

% 71,50 BKK PP&KB

�����

Page 182: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 11 xx 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan

% 6,30 BKK PP&KB

1 11 xx 20 Program pemberdayaan perempuan

Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang

% 12,00 BKK PP&KB

1 12 xx 15 Program keluarga berencana

Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3

% 3,2 BKK PP & KB

Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi

% 78,30 BKK PP & KB

Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga

% 29,16 BKK PP & KB

1 12 xx 17 Program pelayanan kontrasepsi

Terlayaninya PUS ingin KB % 100 BKK PP & KB

1 12 xx 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Persentase PUS yang KB jalur swasta

% 60 BKK PP & KB

1 12 xx 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Terbentuknya kelompok PIK KRR di SMA/SMK Negeri

% 29,16 BKK PP & KB

1 12 xx 22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Mekanisme operasional pengembangan model pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak kepada kelompok sasaran

% 34 BKK PP & KB

1 12 xx 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Terwujudnya tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

kelompok

a. BKB percontohan 34 klpk. b. BKR percontohan 17 klpk

BKK PP & KB

1 12 xx 24 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

Mekanisme Operasional Model BKB Posyandu PADU berkembang

kelompok

34 BKK PP & KB

1 13 xx 15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya

Terbukanya peluang pasar bagi produk kelompok PEKM dan UPPKS

kelompok

17 BKK PP & KB

1 13 xx 15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya

Peningkatan program bantuan pendidikan bagi kel. Miskin dan berprestasi

orang 7700 Dinas Sosial

Peningkatan penanganan Lansia

orang 190 Dinas Sosial

Peningkatan penanganan Perlindungan anak

orang 260 Dinas Sosial

�����

Page 183: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Fasilitasi pembinaan anak yatim orang 1500 Dinas Sosial

Peningkatan program BSK orang/kelomp

ok

3000 Dinas Sosial

1 13 xx 16 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan program bantuan YANKES

jiwa 2500 Dinas Sosial

1 13 xx 17 Program pembinaan anak terlantarPeningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng

orang 200 Dinas Sosial

1 13 xx 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Peningkatan penanganan penyandang cacat

orang 428 Dinas Sosial

1 13 xx 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)

Peningkatan keterampilan bagi PMKS

orang 25 Dinas Sosial

Peningkatan penyuluhan P4GN orang 250 Dinas Sosial

1 13 xx 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah DBKS desa 51 Dinas Sosial

Jumlah KST KK 36 Dinas Sosial

Jumlah PPS pondok 98 Dinas Sosial

Peningkatan jumlah KUBE kelompok 100 Dinas Sosial

1 14 xx 15 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Pelatihan bagi pencaker Orang 960 Din. Nakertrans

Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil

orang 01:15 Din. Nakertrans

1 14 xx 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th

orang 12.073 Din. Nakertrans

Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja

% 93,90 Din. Nakertrans

Tingkat partisipasi angkatan kerja

% 70,15 Din. Nakertrans

1 14 xx 17 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagaakerjaan

Kepesertaan JAMSOSTEK Orang 20.400 Din. Nakertrans

Jumlah PP Pershaan 173 Din. Nakertrans

Jumlah LK Bipartit Pershaan 70 Din. Nakertrans

Angka sengketa pekerja per Tahun

75 Din. Nakertrans

Jumlah SP Pershaan 55 Din. Nakertrans

Jumlah PKB Pershaan 52 Din. Nakertrans

1 14 xx 18 Program penempatan tenaga kerja

Penempatan tenaga kerja orang 2.500 Din. Nakertrans

�����

Page 184: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Perluasan kerja orang 400 Din. Nakertrans

Prediksi angkatan kerja orang 489.500 Din. Nakertrans

1 14 xx 19 Program perluasan kerja Tingkat pengangguran % 6,1 Din. Nakertrans

1 18 xx 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

% 90 Dinas Sosial

1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah da'I dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama

orang 6100 Dinas Sosial

Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan

lembaga

35 Dinas Sosial

1 22 xx 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan

desa 75 Kantor PMD

1 22 xx 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jmlh desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD

desa 75 Kantor PMD

1 23 xx 15 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

Tingkat kemiskinan turun % 11 BKK PP&KB

Database keluarga dan keluarga miskin

buku 51 BKK PP&KB

2 08 xx 18 Program transmigrasi umum Jumlah transmigran yang ditempatkan

KK 100 Din. Nakertrans

06 Pertanian dalam arti luas

1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya

Saluran irigasi dalam kondisi baik

% 83,25 Dinas SDA

Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi

% 82 Dinas SDA

1 21 xx 15 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

Ketersediaan pangan gr/Kap/hr

3650 BKP3

Desa Mandiri Pangan % 12 BKP3

Akses Pangan % 7 BKP3

PPH % 90 BKP3

Lembaga Distribusi Pangan ( LDPM )

unit 19 BKP3

1 21 xx 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kecukupan air irigasi Ha 3.000 Din. Pertahut

Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

kegiatan 4 Din. Pertahut

Pengembangan Bantul Seed Center

komoditas

5 Din. Pertahut

Pengembangan pupuk organik Ha 4.000 Din. Pertahut

�����

Page 185: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu

Ha 1.296 Din. Pertahut

Penanganan harga jual hasil pertanian (program pasca panen)

komoditas

6 Din. Pertahut

Pengadaan alat mesin pertanian

Unit 70 Din. Pertahut

Peningkatan produksi pestisida nabati/hayati

liter 2.500 Din. Pertahut

1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

kali 90 Din. Pertahut

2 01 xx 15 Program peningkatan kesejahteraan petani

Optimasi dan reklamasi kawasan pantai

ha 250 Din. Pertahut

2 01 xx 18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terwujudnya Agropolitan Unit (Kec)

3 Din. Pertahut

Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)

kw/ha 76,50 Din. Pertahut

Produktivitas jagung (pipil kering)

kw/ha 53,45 Din. Pertahut

Produktivitas kedelai (wose) kw/ha 15,50 Din. Pertahut

Produktivitas kacang tanah (wose)

kw/ha 10,30 Din. Pertahut

Produktivitas ubi kayu (ubi basah)

kw/ha 127,51 Din. Pertahut

Produktivitas bawang merah ton/ha 10,24 Din. Pertahut

Produktivitas cabe merah ton/ha 8,16 Din. Pertahut

Produktivitas pisang kg/pohon

25,50 Din. Pertahut

Produktivitas jamur tiram kg/m2 12,15 Din. Pertahut

Produktivitas temulawak ton/ha 18,74 Din. Pertahut

Produktivitas tebu (hablor gula) kw/ha 50,72 Din. Pertahut

Produktivitas kelapa (Kopra) kw/ha 20,00 Din. Pertahut

Produktivitas tembakau (Rajang kering)

kw/ha 6,66 Din. Pertahut

Produktivitas jambu mete (Glondong mete)

kw/ha 3,82 Din. Pertahut

Produktivitas kakao (Biji Kering) kw/ha 2,72 Din. Pertahut

Penanaman tebu sebagai bahan baku gula

ha 1.550 Din. Pertahut

2 01 xx 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian)

Konversi lahan % 0,2 Din. Pertahut

Luas potensi lahan yang dimanfaatkan

ha 15.137 Din. Pertahut

�����

Page 186: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

2 01 xx 19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kualitas penyuluh orang 73 BKP3

2 01 xx 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Penanganan sanitasi dan higienitas pasar khususnya kios/los penjualan daging (ayam, sapi)

unit 7 Din. Pertahut

2 01 xx 20 Penanganan kasus penyakit ternak

kasus 6.500 Din. Pertahut

Penanganan gangguan reproduksi ternak

ekor 1.250 Din. Pertahut

Penanganan kasus Brucellosis kasus 100 Din. Pertahut

Penanganan kasus Tuberkulinasi

sampel 100 Din. Pertahut

Vaksinasi unggas ND dosis 550.000 Din. Pertahut

Vaksinasi unggas AI dosis 550.000 Din. Pertahut

Vaksinasi rabies dosis 600 Din. Pertahut

Pengendalian penyakit hewan kali 15 Din. Pertahut

Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post mortem

petugas 425 Din. Pertahut

2 01 xx 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pengembangan hijauan pakan ternak

Ha 20 Din. Pertahut

Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

dosis 52.000 Din. Pertahut

Unit Pengolahan pakan ternak (konsentrat)

unit 7 Din. Pertahut

Produksi daging (sapi, kambing, domba dan unggas)

kg 11.414.739 Din. Pertahut

Produksi telur (ayam dan itik) kg 6.717.258 Din. Pertahut

Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)

liter 300.000 Din. Pertahut

Populasi sapi potong ekor 56.252 Din. Pertahut

Populasi sapi perah ekor 225 Din. Pertahut

Populasi kambing ekor 66.333 Din. Pertahut

Populasi domba ekor 35.474 Din. Pertahut

Populasi ayam buras ekor 548.215 Din. Pertahut

Populasi ayam ras petelur ekor 761.895 Din. Pertahut

Populasi ayam ras pedaging ekor 757.204 Din. Pertahut

Populasi itik ekor 236.599 Din. Pertahut

�����

Page 187: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Pembibitan ayam buras ekor/DOC

400.000 Din. Pertahut

Pembibitan itik ekor/DOD

170.000 Din. Pertahut

Pengolahan telur asin butir 420.000 Din. Pertahut

2 01 xx 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan

Pengembangan biogas unit 35 Din. Pertahut

Pengembangan rumah kompos unit 30 Din. Pertahut

2 01 xx 23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Optimalisasi RPH unit 2 Din. Pertahut

Optimalisasi RPU unit 20 Din. Pertahut

2 01 xx 25 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Jumlah kelompok penangkar benih padi

kelompok 24 Din. Pertahut

Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)

kelompok

17 Din. Pertahut

Jumlah kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa dalam, tembakau varietas sili siluk)

kelompok

20 Din. Pertahut

Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci)

kelompok

373 Din. Pertahut

Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi

kelompok

292 Din. Pertahut

Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil pertanian

kelompok/

pelaku usaha

600 Din. Pertahut

Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan Pertanian

unit 1 Din. Pertahut

Peningkatan kelembagaan kelompok tani

kelompok

725 Din. Pertahut

Peningkatan kelembagaan kelompok tani kehutanan

kelompok

203 Din. Pertahut

2 01 xx 25 Program pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan

Peningkatan aktifitas kelembagaan petani

kelompok

26 BKP3

Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain

orang 145 BKP3

2 05 xx 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Jumlah nelayan orang 613 DKP

Jumlah pokmaswas kelompok DKP

�����

Page 188: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

2 05 xx 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya

ton 51.282 DKP

Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya)

kelompok

410 DKP

Penyerapan tenaga kerja Perikanan Budidaya

orang DKP

Unit pembibitan rakyat (UPR) unit 70 DKP

2 05 xx 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap

ton 1.643 DKP

Jumlah produksi perikanan tangkap

ton 1.643 DKP

Jumlah Produksi Benih x 1.000 ekor

DKP

Produksi Ikan Hias x 1.000 ekor

DKP

Penyerapan tenaga kerja Perikanan Tangkap

orang DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap PMT (Perahu Motor Tempel)

unit 60 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 5-10 GT

unit 5 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 10-30 GT

unit 8 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 30-50 GT

unit 8 DKP

Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM>50 GT

unit 8 DKP

Jumlah Kawasan Minapolitan kawasan DKP

Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI)

unit 5 DKP

Jumlah TPI unit DKP

2 05 xx 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

- Pemasaran orang DKP

- Pengolahan orang DKP

2 05 xx 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pengolah hasil perikanan orang 80 DKP

Konsumsi ikan per kapita kg/kapita/th

23,55 DKP

Pendapatan Nelayan Rp DKP

Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp DKP

Pendapatan Pengolah Rp DKP

Pendapatan Pemasar Rp DKP

����

Page 189: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Jumlah UPR kelompok DKP

Jumlah kelompok nelayan kelompok DKP

Jumlah KUB kelompok DKP

Jumlah pengolah kelompok DKP

Jumlah pemasar kelompok DKP

07 Industri Kecil dan Koperasi

1 15 xx 15 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Peningkatan penyerapan modal UKM

unit 92 Din. Perindagkop

1 15 xx 16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Fasilitasi peningkatan IRT unit usaha

80 Din. Perindagkop

Peningkatan kapasitas SDM UKM

orang 270 Din. Perindagkop

1 15 xx 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDI

unit usaha 50 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-IUI

unit usaha 18 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-SIUP

unit usaha 18 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDP

unit usaha 18 Din. Perindagkop

Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDG

unit usaha 18 Din. Perindagkop

1 15 xx 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Fasilitasi peningkatan koperasi ber-BH

unit 11 Din. Perindagkop

1 03 xx 34 Program pembangunan infrastruktur pasar tradisional

Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik

% 68,75 Kantor Pengel. Pasar

1 06 xx 16 Program kerjasama pembangunan

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

unit 1 Bag. KPPD

1 16 xx 15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kajian kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah

FGD 4 Bag. KPPD

Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah

MOU 5 Bag. KPPD

1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi

orang 20 Bag. KPPD

����!

Page 190: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi

orang 34 Bag. KPPD

Faslititasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

badan hukum

15 Bag. KPPD

08 Perdagangan dan Pasar Tradisional

1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Pertumbuhan investasi PMA Rp 565.882.948.039,00 Din. Perindagkop

Pertumbuhan investasi PMDN Rp 183.983.137.541,00 Din. Perindagkop

2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan keterampilan pelaku usaha eksport/pemasok produk eksport

unit usaha

50 Din. Perindagkop

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

kegiatan 3 Din. Perindagkop

Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM

kegiatan 4 Din. Perindagkop

2 06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan promosi melalui pameran

kali 8 Din. Perindagkop

2 06 xx 20 Program Pengembangan infrastruktur perdagangan

Peningkatan kualitas pasar tradisional

unit 3 Din. Perindagkop

2 07 xx 15 Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

terwujudnya standarisasi hasil produksi dan limbah industri

kegiatan

Din. Perindagkop

2 07 xx 16 Program pengembangan industri kecil&menengah

Terselenggaranya Dekranas dan fasilitasi IKM

kegiatan Din. Perindagkop

09 Pariwisata 1 03 xx 29 Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh

Pengembangan kawasan KPY paket 5 Bappeda

Pengembangan kawasan BKM paket 3 Bappeda

Pengembangan kaw Pantai Selatan

paket 5 Bappeda

Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan

paket 2 Bappeda

Pengembangan kaw Agrowst & Agropltn

paket 4 Bappeda

Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts

paket 1 Bappeda

1 17 xx 15 Program pengembangan nilai budaya

Jumlah desa budaya desa 8 Din. Budpar

1 17 xx 16 Program pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah peristiwa budaya event buday

a

132 Din. Budpar

Peningkatan wawasan tempat bersejarah

orang anak

Din. Budpar

����"

Page 191: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 17 xx 17 Program pengelolaan keragaman budaya

Jumlah penghargaan budaya penghargaan

16 Din. Budpar

1 17 xx 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah kelompok kesenian kelompok 715 Din. Budpar

2 04 xx 15 Program pengembangan pemasaran wisata

Promosi pariwisata di dalam dan di luar DIY

kegiatan 35 Din. Budpar

Naiknya PAD pariwisata rupiah 4.654.156.675 Din. Budpar

Jumlah Wisnus orang 1.649.462 Din. Budpar

Jumlah Wisman orang 16.661 Din. Budpar

2 04 xx 16 Program pengembangan destinasi wisata

Jumlah desa wisata desa 22 Din. Budpar

2 04 xx 17 Program pengembangan kemitraan

Jumlah usaha pariwisata unit 15 Din. Budpar

2 04 xx 18 Program pengembangan kampung kerajian GMT

Pengembangan kaw GMT & Kajigelem

paket 3 Bappeda

1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Konservasi tanah dan air (Pembangunan sumur resapan)

unit 15 Din. Pertahut

Konservasi tanah dan air (Pembangunan Embung air)

unit 2 Din. Pertahut

Konservasi tanah dan air (Pembangunan Gully plug)

unit 5 Din. Pertahut

Konservasi tanah dan air (Rehabilitasi teras dan SPA)

ha 10 Din. Pertahut

10 Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Konservasi tanah dan air (Pembangunan Biopori)

unit 100 BLH

1 03 xx 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Pencegahan pencemaran air (jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi syarat adm dan teknis dibagi usah/keg yg diawasi)

% 70 BLH

1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai, dan togor EWS

Unit 7 BPBD

1 04 xx 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Penambahan POS Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) di Kabupaten

Unit 2 BPBD

1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan

dokumen 17 BLH

1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Prosentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R

% 35 BLH

�����

Page 192: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 08 xx 16 Program pengendalian pencemaran dan perusakaan lingkungan hidup

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

% 80 BLH

1 08 xx 18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam

Reklamasi lahan bekas galian C (mineral dan batu bara)

ha 2 Din. Pertahut

1 08 xx 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Informasi status kerusakan lahan

% 40 BLH

1 08 xx 20 Program peningkatan pengendalian polusi

Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

% 75 BLH

1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penanaman turus jalan km 4 Din Pertahut

Penanaman dan pemeliharaan hutan kota

ha 0,25 Din Pertahut

Penghijauan lingkungan btg 50.000 Din Pertahut

1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pembuatan taman hijau di kawasan perkantoran baru

lokasi 0 BLH

Pembuatan & pemel pagar perkantoran (gedung laboratorium LH)

lokasi 1 BLH

1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah

% 35 Bappeda

1 13 xx 22 Program Pencegahan Dini dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam

Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Kecamatan

Unit 4 BPBD

Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Desa

Unit 19 BPBD

Pos Penanggulangan Bencana alam (PBA/TRC) di Kabupaten

unit 0 BPBD

1 19 xx 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Jumlah sarana evakuasi unit 1 BPBD

Peningkatan jalan jalur evakuasi

km 2 PU

Penambahan dan pemeliharaan saran/prasarana dan peralatan evakuasi

% 20 BPBD

Peningkatan kualitas SDM orang 100 BPBD

�����

Page 193: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

Pemetaan demografi, monografi, dan update data base setiap tahun

% 100 BPBD

Jumlah tempat perawatan mensucikan jenazah

unit 0 BPBD

2 01 xx 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Konservasi lahan, flora, fauna (Penanaman sempadan mata air)

unit / ha?? 3 Din. Pertahut

Konservasi lahan, flora, fauna (Penanaman sempadan sungai)

ha 3 Din. Pertahut

2 02 xx 15 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Pemanfaatan lahan bawah tegakan (dengan garut)

ha 6 Din. Pertahut

Budidaya lebah madu unit 1 Din. Pertahut

2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

Penanaman sempadan pantai (hutan pantai)

ha 3 Din. Pertahut

Penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove

ha 1 Din. Pertahut

Penanaman dan pengkayaan hutan rakyat

ha 20 Din. Pertahut

Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

kec 17 Din. Pertahut

2 02 xx 17 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

kecmatan

17 Din. Pertahut

Bimbingan teknis pengendalian hutan

kelompok

13 Din. Pertahut

2 02 xx 19 Program pembinaan dan penertiban hasil hutan

Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan kayu hilir

tahun 1 Din. Pertahut

Pengendalian bahan baku dan alat mesin industri pengolahan kayu hilir

unit 21 Din. Pertahut

Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan

kecmatan

7 Din. Pertahut

Pelayanan tata usaha hasil hutan kayu rakyat

tahun 1 Din. Pertahut

2 02 xx 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan

Penyusunan data statistik kehutanan

paket 1 Din. Pertahut

2 03 xx 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun

ha 5 Din. SDA

11 Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman

1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan jembatan

Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik

% 92 PU

1 03 xx 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY

% 6 PU

Pengembangan saluran drainase permukiman

m 500 PU

�����

Page 194: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ���������������������������������������

Target Tahun 20131 2 5 6

SKPD

4

NoIndikator

Kinerja

3

Prioritas Pembangunan Kode Program/Pembangunan

1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Penaganan jalan Kabupaten km 12 PU

1 03 xx 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Persentase peningkatan penyediaan simpul transportasi

% 25 DISHUB

1 03 xx 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Persentase penduduk berakses air bersih

% 70 PU

1 03 xx 30 Program pembangunan infrastruktur pedesaan

PU

1 04 xx 16 Program lingkungan sehat perumahaan

Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan

% 10 PU

Pengembangan IPAL Komunal Unit 2 PU

Penanganan kawasan kumuh kawasan 1 PU

1 05 xx 16 Program pemanfaatan ruang Peningkatan Relokasi lokasi tanah longsor

rumah 5 Bappeda

1 05 xx 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang

Tingkat ketaatan terhadap RTRW

% 100 Bappeda

1 06 xx 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Terwujudnya implementasi RPP kawasan berbasis mitigasi bencana

% 55 Bappeda

1 07 xx 15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

% 20 Din. Perhubungan

1 07 xx 17 Program peningkatan pelayanan angkutan

Daya angkut angkutan umum seat/orang 1.763.022 Din. Perhubungan

Load faktor penumpang angkutan umum

% 0,7 Din. Perhubungan

1 07 xx 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

V/C ratio kendaraan yang melintas di kota

ratio 0,3 Din. Perhubungan

1 08 xx 15 Program penanganan persampahan

Penanganan persampahan kec. 17 Din. PU

1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah

% 25 Din. PU

Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill

jumlah 1 Din. PU

�����

Page 195: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013

V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pada bab ini akan dijabarkan secara eksplisit mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan tahun rencana (RKPD). Disamping itu dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta program/kegiatan kabupaten/kota, sehingga beberapa rencana program/kegiatan prioritas kabupaten menjadi usulan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal penting yang perlu menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013 adalah berkaitan dengan adanya kesepakatan kegiatan prioritas bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui sumber dana cost sharing.

Page 196: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013

PAGU INDIKATIF(Rp)

I PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 58,917,419,900

II URUSAN WAJIB -

1 Pendidikan 58,407,892,650 2 Kesehatan 105,568,457,506 3 Pekerjaan Umum 58,414,466,500 4 Perumahan 1,853,000,000 5 Penataan Ruang 1,465,860,000 6 Perencanaan Pembangunan 2,643,118,750 7 Perhubungan 2,437,605,800 8 Lingkungan Hidup 5,542,928,573 9 Pertanahan 6,899,163,500 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3,748,227,000 11 Pemberdayaan Perempuan 441,660,000 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1,310,975,000 13 Sosial 1,834,175,000 14 Tenaga Kerja 2,108,475,500 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 846,844,000 16 Penanaman Modal Daerah 841,545,000 17 Kebudayaan 745,870,000 18 Pemuda dan Olah Raga 1,754,795,000 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3,680,410,750 20 OTDA, Pem Umum, Adm Keu Drh, Perangkat Drh, Kepeg & Persandian 28,065,546,773 21 Ketahanan Pangan 5,587,130,700 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,918,127,280 23 Statistik 620,575,000 24 Kearsipan 608,533,727 25 Komunikasi dan Informatika 3,391,172,500 26 Perpustakaan 442,500,000

III URUSAN PILIHAN -

1 Pertanian 5,015,398,200 2 Kehutanan 1,590,000,000 3 Energi dan Sumberdaya Mineral 587,200,000 4 Pariwisata 1,394,000,000 5 Kelautan dan Perikanan 4,194,500,000 6 Perdagangan 2,757,697,500 7 Perindustrian 1,007,565,000 8 Transmigrasi 1,299,084,100

378,941,921,209 JUMLAH

REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO URAIAN

V-4

Page 197: BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 … · PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 PEMERINTAH

������������������ ����������������������������������������

VI-1 �

BAB VI

PENUTUP

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten

Bantul ini dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Bantul Tahun

2013 dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Angaran Pendapatan

Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2013. Selain itu, RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2013 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang

APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 untuk memastikan APBD Kabupaten Bantul 2013 telah

disusun berlandaskan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013.

Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku

pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai

dengan rencana.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI