Home >Documents >BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Date post:30-Apr-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien,

akuntabel, serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi

Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, perlu diatur pedoman pelaksanaan

transaksi non tunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://toniasui.wordpress.com/2011/10/28/mengapa-lambang-negara-kita-garuda-grafis-sangat-melekat-dalam-kehidupan-kita/&ei=iz5pVJ-PCcW8uATQr4KYDg&bvm=bv.79142246,d.c2E&psig=AFQjCNHQVM5SsPT

2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

3

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor

2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu

pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang

elektronik atau sejenisnya.

2. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi.

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah hak Pemerintah

Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah

4

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk Unit Pelaksana

Teknis Daerah dan Sekolah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan

APBD pada Perangkat Daerah.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

13. Rekening Bendahara Penerimaan adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk

menampung dan mencatat penerimaan daerah yang dikelolanya.

14. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

15. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan

untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

16. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah

satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk

nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang

bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung

5

melalui fasilitas online.

17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

20. Bupati adalah Bupati Bantul.

21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD

adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan APBD

melalui transaksi non tunai.

Pasal 3

(1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD ini dilaksanakan

berdasar asas :

a. efektif;

b. efisien;

c. keamanan; dan

d. manfaat.

(2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pencapaian

hasil program dengan target yang ditetapkan dengan cara membandingkan

pengeluaran dengan hasil.

(3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu

pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD dijalankan dengan baik

tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.

(4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu

pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan jaminan atas

keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.

(5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu

pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang

berkepentingan.

6

Pasal 4

Embed Size (px)
Recommended