Top Banner
1 BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2018 T E N T A N G PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
22

BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

Mar 09, 2019

Download

Documents

doandang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

1

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa

Konstruksi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha di

Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Page 2: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa

Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

Page 3: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3957);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 21, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA

KONSTRUKSI

Page 4: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 16)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 21,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14), diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin

untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan

jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi.

3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutya disingkat

LPJK adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa

konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam

memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit

Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat

keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing,

menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab

profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan,

kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya

dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi

kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan

dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari LPJK atas pelanggaran

yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa

konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK.

Page 5: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

5

4. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian

kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan

pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

5. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah

berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau

Peraturan Daerah.

6. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi

tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa

konstruksi.

7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah

badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa

konstruksi.

9. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa,

pengguna jasa, dan masyarakat.

10. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan

penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub

bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian

kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin

keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian

dan/atau keahlian masing-masing.

11. Sertifikat adalah :

a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas

kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik

yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi

ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang

jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan

tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

12. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat

TDUP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan

untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul.

Page 6: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

6

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga

kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang

mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau

mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di

Kabupaten Bantul.

15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Bupati adalah Bupati Bantul.

18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

20. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala PD yang ditunjuk oleh Bupati

untuk menerbitkan IUJK dan TDUP

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengaturan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas :

a. kejujuran dan keadilan;

b. manfaat;

c. kesetaraan;

Page 7: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

7

d. keserasian;

e. keseimbangan;

f. profesionalitas;

g. kemandirian;

h. keterbukaan;

i. kemitraan;

j. keamanan dan keselamatan;

k. kebebasan;

l. pembangunan berkelanjutan; dan

m. wawasan lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan

b. bentuk dan kualifikasi usaha.

4. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;

b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

5. Ketentuan Pasal 6B diubah, sehingga Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6B

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

a. arsitektur;

Page 8: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

8

b. rekayasa;

c. rekayasa terpadu; dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan

b. pengujian dan analisis teknis.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi

yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. pengkajian;

b. perencanaan;

c. perancangan;

d. pengawasan; dan/atau

e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi

yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. survei;

b. pengujian teknis; dan/atau

c. analisis.

6. Ketentuan Pasal 6C diubah, sehingga Pasal 6C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6C

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. instalasi;

Page 9: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

9

b. konstruksi khusus;

c. konstruksi prapabrikasi;

d. penyelesaian bangunan; dan

e. penyewaan peralatan.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang

bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembangunan;

b. pemeliharaan;

c. pembongkaran; dan/atau

d. pembangunan kembali.

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang

bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik

lainnya.

7. Ketentuan Pasal 6D diubah, sehingga Pasal 6D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6D

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6A huruf c meliputi:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rancang bangun; dan

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

8. Diantara Pasal 6D dan Pasal 7, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6E

dan Pasal 6F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6E

(1) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. orang perseorangan; dan

b. badan usaha.

Page 10: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

10

(2) badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. berbadan hukum; dan/atau

b. tidak berbadan hukum.

Pasal 6F

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6E terdiri atas:

a. kecil;

b. menengah; dan

c. besar.

(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a. penjualan tahunan;

b. kemampuan keuangan;

c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan

batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa

Konstruksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2) huruf a meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab BUJK;

b. fotokopi Akta Pendirian BUJK;

c. fotokopi pengesahan badan usaha;

d. fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK;

e. fotokopi Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh

LPJK;

Page 11: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

11

f. fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang

dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil

dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha yang telah

diverifikasi oleh PD yang membidangi Jasa Konstruksi;dan

g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf b meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;

b. fotokopi Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK;

c. fotokopi Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh

LPJK;

d. fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang

dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil

dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha yang telah

diverifikasi oleh PD yang membidangi Jasa Konstruksi;

e. fotokopi bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) 1

(satu) tahun terakhir;

f. surat asli IUJK lama;dan

g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf c meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab BUJK;

b. fotokopi akta perubahan, apabila terjadi perubahan nama BUJK

dan/atau nama direksi/pengurus;

c. fotokopi pengesahan akta perubahan atau fotocopy bukti pendaftaran

pengesahan akta perubahan dari pejabat yang berwenang bagi BUJK

berbadan usaha;

d. surat keterangan domisili BUJK apabila terjadi perubahan alamat

BUJK;

e. fotokopi Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan

kualifikasi usaha;

f. surat asli IUJK lama; dan

g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

Page 12: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

12

(4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) huruf d meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;

b. IUJK yang asli;

c. fotokopi surat pajak nihil;dan

d. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(5) Persyaratan penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf e meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;

b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan

penggantian izin karena hilang;

c. surat asli IUJK yang rusak bagi permohonan penggantian izin karena

rusak;dan

d. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP

berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai

dengan klasifikasi dan kualifikasinya.

(2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP

berkewajiban untuk :

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan

data;

c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada PD

yang membidangi pembinaan usaha jasa konstruksi; dan

d. memasang papan nama perusahaan/usaha orang perseorangan pada

kantor tempat usaha dengan ukuran paling kurang 40 cm x 80 cm

dengan mencantumkan nomor IUJK/TDUP.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-

kurangnya memuat :

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; dan

b. institusi/lembaga pengguna jasa.

Page 13: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

13

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa

konstruksi ditugaskan kepada PD yang melaksanakan tugas pembinaan

usaha jasa konstruksi.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PD

dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga

terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling

kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap

penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

(5) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) IUJK yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum

berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai

masa berlakunya berakhir.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan

yang mengatur mengenai izin usaha jasa konstruksi dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah

ini.

Page 14: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

14

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (15,32/2018)

Page 15: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah sebagaimana tersebut diatas, Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor :

4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai

Penyelenggaraan Izin Gangguan, yang memerintahkan Pemerintah

Kabupaten/Kota segera mengkoordinasikan tindak lanjutnya dengan

mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelayanan permohonan Izin Gangguan agar dihentikan;

2. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten/Kota yang

mengatur tentang penyelenggaraan Izin Gangguan agar disesuaikan;

3. Memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Izin Gangguan

yang sudah masuk.

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan melalui izin

lingkungan yang berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Page 16: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

2

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011

tentang Perizinan Usaha Jasa Konstrusi sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011

tentang Perizinan Usaha Jasa Konstrusi, terdapat beberapa Pasal yang

mensyaratkan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk

melampirkan fotokopi Izin Gangguan, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Disamping itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, beberapa ketentuan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Perizinan Usaha Jasa Konstrusi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Perizinan Usaha Jasa Konstrusi perlu dilakukan penyesuaian.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan

Usaha Jasa Konstrusi perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan

keadilan" adalah bahwa kesadaran akan

Page 17: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

3

fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa

Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi

berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah

bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus

dilaksanakan berlandaskan pada prinsip

profesionalitas dalam kemampuan dan

tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang

dapat menjamin terwujudnya nilai tambah

yang optimal bagi para pihak dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi

kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan"

adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus

dilaksanakan dengan memperhatikan

kesetaraan hubungan kerja antara pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ,”asas keserasian”

harmoni adalah bahwa dalam interaksi antara

pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang

berwawasan- ringkungan untuk menghasilkan

produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan”

adalah bahwa penyelenggaraan Jasa

Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip

yang menjamin terwujudnya keseimbangan

antara kemampuan penyedia Jasa dan beban

kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan

penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk

menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang

paling sesuai, dan di sisi lain dapat

Page 18: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

4

memberikan peluang pemerataan yang

proporsional dalam kesempatan kerja pada

penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas,,

adalah bahwa penyelenggaraan Jasa

Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang

menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian"

adalah bahwa penyelenggaraan Jasa

Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan

sumber daya nasional di bidang Jasa

Konstruksi

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan”

adalah bahwa ketersediaan informasi dapat

diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya

transparansi dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang memungkinkan para pihak

dapat melaksanakan kewajibannya secara

optimal, memperoleh kepastian akan haknya,

dan melakukan koreksi dapat dihindari adanya

kekurangan dan penyimpangan

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan"

adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang

bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan

sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan

keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib

penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan

lingkungan dan keseliiratan kerja, serta

pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan

tetap memperhatikan kepentingan umum.

Page 19: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

5

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan”

adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak

antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang_undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan

berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan

Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan

memikirkan dampak yang ditimbulkan pada

lingkungan yang terjaga secara terus menerus

menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial

budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan”

adalah bahwa penyelenggaraan Jasa

Konstruksi memperhatikan dan

mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan

lingkungan hidup.

Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 6A

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan

gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan

jasa Konsultansi Konstruksi.

Page 20: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

6

Angka 5

Pasal 6B

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang

bersifat umum harus memenuhi kriteria

yang mampu memberikan jasa

konsultansi secara utuh yang

menghasilkan dokumen pengkajian,

perencanaan, perancangan, dan

pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang

bersifat spesialis harus memenuhi kriteria

yang mampu melaksanakan bagian

tertentu dari proses konsultansi yang

menghasilkan dokumen pengkajian,

perencanaan, perancangan, pengawasan,

dan/atau manajemen penyelenggaraan

konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 6C

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

umum harus memenuhi kriteria yang

mampu mengerjakan bangunan

konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai

Page 21: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

7

dari penyiapan lahan sampai dengan

penyerahan akhir atau berfungsinya

bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

spesialis harus memenuhi kriteria yang

mampu mengerjakan bagian tertentu dari

bangunan konstruksi atau bentuk fisik

lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 6D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun

menunjukkan integrasi penyediaan jasa

antara pekerjaan Konstruksi dengan

Konsultansi Konstruksi yang mencakup

seluruh aspek penyelenggaraan Jasa

Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses

pengadaan.

Huruf b

Cukup jelas

Page 22: BUPATI BANTUL - jdih.bantulkab.go.id file1 bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan daerah kabupaten bantul nomor 15 tahun 2018 t e n t a n g perubahan kedua atas peraturan

8

Angka 8

Pasal 6E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha orang

perseorangan” adalah usaha yang dilakukan

langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk

badan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6F

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan

kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi

dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat

yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 106