BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT - Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung · Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun 2016

BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 5 0 3 /Kep . 46 -D PM PTSP /2019

TENTANG

PENETAPAN INOVASI SISTEM LAYANAN ONLINE CETAK SENDIRI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANDUNG

a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupatan Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan telah melaksanakan otomatisasi proses kerja melalui Aplikasi SAMIRINDU (Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu) berupa pemrosesan pelayanan perizinan secara online melalui websitedpmptsp.bandungkab.go.id;

c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online melalui Aplikasi SAMIRINDU sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengembangkan content SAMIRINDU berupa Si LONCER (Sistem Layanan Online Cetak Sendiri) dengan menggunakan tandatangan digital;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Penetapan Inovasi Sistem Layanan Online Cetak Sendiri Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedomandan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedomandan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

12. Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 45);

3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 54);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 110);

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penetapan Inovasi Sistem Layanan Online Cetak Sendiri Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Sistem Layanan Online Cetak Sendiri (Si LONCER) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menggunakan tandatangan elektronik yang sudah bersertifikat dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan digunakan sebagai alat verifikasi serta autentifikasi (tandatangan digital).

Tujuan ditetapkannya inovasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :a. memberikan jaminan atas kemudahan, kecepatan dan

kepastian penyelenggaraan PTSP kepada masyarakat Pemohon Izin dan/atau Pemilik Izin dan/atau Pelaku Usaha;

b. meningkatkan keterbukaan informasi dan akses terhadap penyelenggaraan PTSP bagi Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara PTSP, masyarakat Pemohon Izin dan/atau Pemilik Izin dan/atau Pelaku Usaha; dan

c. meningkatkan sinergitas penyelenggaraan PTSP bagi seluruh Perangkat Daerah terkait.

Penanggung jawab atas Inovasi Si LONCER dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung dan/atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreangpada tanggal 2 Januari 2019

GUN GUN GUNAWAN

TEMBUSAN, disampaikan kepada:Yth. 1. Bupati Bandung;

2. Para Asisten dan Kepala Bagianpada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

3. Kepala Perangkat Daerahdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.