Bulletin Edisi pertama.pdf

bulletin bpksdmBADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Dari Redaksi

alam menyelesaikan suatupekerjaan besar yangmenuntut suatu keahlian

tertentu, kadang-kadang dilakukan ditempat yang berbeda dan tidak dapatdilakukan sendiri , tetapi perlu bantuanorang lain maka diperlukan suatuorganisasi. Sebagaimana kita ketahuibersama bahwa organisasi secarasederhana dapat didefinisikan sebagaisuatu wadah dari sekelompok orangyang bekerjasama atau berinteraksisatu dengan yang lain untuk mencapaisuatu tujuan yang telah ditetapkanbersama .

Organisasi juga bersifat statis yangartinya merupakan wadahmelaksanakan tugas sesuai rencanayang sudah ditetapkan. Sedangkanorganisasi bersifat dinamis adalahproses kerjasama orang-orang yangada dalam wadah tersebut dalamrangka pencapaian tujuan yangberlangsung secara terus menerus danselalu berkembang sesuaiperkembangan keadaan dan kegiatan.

Demikian pula halnya denganorganisasi Departemen Pekerjaan

Umum, juga mengalami perubahansesuai perkembangan pemerintahan.Terakhir perubahan tersebut terjadipada masa pemerintahan KabinetIndonesia Bersatu yaitu berdasarkanKeputusan Presiden RI nomor 187/M tahun 2004 tanggal 20 Oktober2004 tentang Kabinet IndonesiaBersatu, yang telah menetapkanpergantian Departemen Permukimandan Prasarana Wilayah menjadiDepartemen Pekerjaan Umum danKementerian Negara PerumahanRakyat. Bentuk atau susunanorganisasi Departemen PekerjaanUmum mengikuti Peraturan Presidennomor 9 tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi dan Tata KerjaKementerian Negara RepublikIndonesia.

Dengan Keputusan MenteriPermukiman dan Prasarana Wilayahnomor 01/KPTS/M/2001 tanggal 4Januari 2001 tentang Organisasi danTata Kerja Departemen Permukimandan Prasarana Wilayah, susunanorganisasi terdiri dari 10 Eselon I,yaitu:

Struktur Organisasai Dep. PU

2 Bulletin BPKSDM

Daftar Isi

a. Sekretariat Jenderal,b. Inspektorat Jenderal,c. Direktorat Jenderal : Penataan

Ruang, Prasarana Wilayah, TataPerkotaan dan Tata Perdesaan,Perumahan Permukiman, SumberDaya Air

d. Badan : Pembinaan Konstruksidan Investasi, Penelitian danPengembangan serta PembinaanSumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presidentersebut di atas perubahan terjadi padaorganisasi Departemen Permukimandan Prasarana Wilayah menjadiDepartemen Pekerjaan Umum.Demikian pula terjadi perubahansusunan organisasi, yang semulaterdiri dari 10 Satuan AdministrasiPangkal (Satminkal / Eselon I) menjadidelapan Satuan Administrasi Pangkal,yaitu :a. Sekretariat Jenderal,b. Inspektorat Jenderal,c. Direktorat Jenderal : Penataan

Ruang, Sumber Daya Air, BinaMarga, Cipta Karya

d. Badan : Pembinaan Konstruksidan Sumber Daya Manusia,Penelitian dan Pengembangan

Susunan Oganisasi DepartemenPekerjaan Umum di dasarkan atasKeputusan Menteri Pekerjaan Umumnomor 286/PRT/M/2005 tanggal15 Juni 2005 tentang Organisasi danTata Kerja Departemen PekerjaanUmum. Perubahan yang terjadi yaitu

Direktorat Jenderal PerumahanPermukiman dimasukkan dalamjajaran Kementerian NegaraPerumahan Rakyat danpenggabungan (merger) antara BadanPembinaan Konstruksi dan Investasi(Bapekin) dan Badan PengembanganSumber Daya Manusia (BPSDM)menjadi Badan Pembinaan Konstruksidan Sumber Daya Manusia(BPKSDM).Badan Pengembangan Sumber DayaManusia terdiri dari :a. Sekretariat Badanb. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

(Pusdiklat)c. Pusat Pendidikan Keahlian Teknik

(Pusdiktek)d. Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi

(Puslatjakons)e. Pusat Pengembangan Peran

Masyarakat (Pusbangranmas)

Badan Pembinaan Konstruksi danInvestasi terdiri dari :a. Sekretariat Badanb. Pusat Penilaian Pengadaanc. Pusat Penilaian Mutu Konstruksid. Pusat Pembinaan Konstruksie. Pusat Pengembangan Investasi

Setelah terjadi merger antara kedua Badan tersebut dalam jajaranDepatemen Pekerjaan Umum,berubah nomenklaturnya menjadiBadan Pembinaan Konstruksi danSumber Daya Manusia dengansusunan organisasi menjadi :a. Sekretariat Badan

b. Pusat Pembinaan Keahlian danTeknik Konstruksi

c. Pusat Pembinaan Kompetensi danPelatihan Konstruksi

d. Pusat Pembinaan UsahaKonstruksi

e. Pusat PembinaanPenyelenggaraan Konstruksi

Dalam hal ini dua Eselon II eksBPSDM yaitu Pusdiklat beralihtanggungjawabnya kepada SekretarisJenderal, sedangkan Pusbangranmasbertanggungjawab kepada Balitbang.Di lingkungan Bapekin yang semulaterdiri dari empat Pusat, setelahmerger dengan BPSDM, tiga Pusatbergabung menjadi Pusat PenilaianPengadaan dan Pusat Penilaian MutuKonstruksi. Sedagkan PusatPengembangan Investasi dihilangkandan pejabat/pegawainya bergabungkepada Badan Pengembangan JalanTol atau Badan PendukungPengembangan Sistem PenyediaanAir Minum.

Dengan perubahan ini,sebagaimana arahan KepalaBPKSDM pada pelantikan pejabatEselon IV di lingkungan BPKSDMpara pejabat/pegawai perlumenyikapi dengan positif dandiharapkan semua bisa cepatmenyesuaikan agar organisasi bisaberjalan sesuai tugas dan fungsinya.

3Bulletin BPKSDM

Struktur Organisasai Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia

Penulis : Kepala Bagian Kepegawaian BPKSDM.

e n a n g g a p iadanya kenaikanharga BBM ,Menteri PU, Ir.Djoko Kirmantom e n g a j u k a n

usulan kebijakan penyesuaianharga satuan pekerjaan dannilai kontrak kepada MenteriKoordinasi Perekonomian,Menteri Keuangan danMenteri Negara PerencanaanPembangunan Nasionalmelalui suratnya dengannomor KU.03.01-Mn/ 545,tanggal 11 Oktober 2005.

Usulan tersebut dilakukanoleh Menteri PU mengingatkenaikan BBM khususnyaminyak solar yangmenimbulkan dampaklangsung terhadap pekerjaanpenyelenggaraan konstruksi yang sedangberjalan dan alokasi pendanaannya yangberada pada tahun 2005.

Kenaikan BBM yang ditetapkan olehpemerintah yang tertuang dalamPeraturan Presiden nomor 5 tahun 2005yang diberlakukan sejak tanggal 1Oktober 2005 meliputi antara lainkenaikan harga Premium dari Rp.2.400,- per liter menjadi Rp.4.500,-perliter (kenaikan 87,5 %), Solar naikdari Rp. 2.100,- perliter menjadiRp.4.300,- perliter (kenaikan 104,76%) dan harga minyak tanah dari Rp.700,- perliter menjadi Rp. 2.000,-perliter (kenaikan 185,7 %).

Khusus kenaikan harga solar sebesar104,76 % yang menurut PeraturanPemerintah ditujukan bagi rumah tanggadan pengusaha kecil menurut MenteriPU , berpengaruh terhadap HargaSatuan Pekerjaan/ Nilai Kontrak yangsangat membebani para Penyedia Jasa

Pelaksana Konstruksi (Kontraktor),karena pembiayaan pos pengadaanBBM untuk operasional peralatan beratpendukung pelaksanaan pekerjaankonstruksi naik.

Lebih lanjut Menteri PU menjelaskanbahwa usulan kebijakan tersebut diajukandimasudkan untuk menjagakesinambungan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan khususnya dalamtahun anggaran 2005. Sedangkan dasar-dasar pertimbangan yang diajukan dalamrangka penyesuaian harga satuanpekerjaan dan nilai kontrak meliputiantara lain :

1. Penyesuaian harga satuan pekerjaandiberlakukan pada kontrakpengadaan jasa pelaksanaankonstruksi dalam mata uang rupiahuntuk tahun tunggal yang sedangberjalan termasuk yang dibiayaipinjaman/ hibah luar negeri denganmemperhatikan persyaratannya.

4 Bulletin BPKSDM

Penulis : Kepala Sub Bidang Analisis DampakLingkungan Konstruksi, PPPK - BPKSDM.

2. Perhitungan penyesuaianharga satuan menggunakanrumusan penyesuaian hargasatuan sesuai ketentuanKeppres nomor 80 tahun2003.3. Penyesuaian harga satuandiberlakukan kepada sisapekerjaan yang belumdikerjakan terhitung 1 Oktober2005, sesuai dengan jadualPelaksanaan yang tercantumdalam Kontrak/ Adendum.4. Dengan diberlakukannyakebijakan tersebut diatas, makakebutuhan dana untukmenampung penyesuaianharga satuan dan nilai kontrakdiusulkan sebagai berikut:

Dibebankan pada sisaanggaran yang tersedia dalamDIPA 2005 Satker/ SatkerSementara yang bersangkutan

atau melalui revisi/ pergeseranbila dimungkinkan.Jika tidak tersedia dana untukmenampung penyesuaian hargatersebut, maka diusulkandilakukannya optimasi dengankonsekuensi t idak tercapainyasasaran program ataupembiayaan tambahan yangdiperlukan dapat ditampung(diluncurkan) pada tahunanggaran berikutnya yakni tahun2006.

Usai pembukaan LaunchingKonstruksi Indonesia 2005, KepalaBPKSDM, Iwan Nursyirwan menjelaskankepada wartawan bahwa usulan MenteriPU tersebut telah disetujui oleh MenteriKeuangan No. 105/ PMK.06/ 2005tentang Penyesuaian Harga Satuan danNilai Kontrak Kegiatan PemerintahTahun Anggaran 2005.

alam KeppresNo: 80/2003t e n t a n gP e d o m a n

Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah,secara jelas dipersyaratkanbahwa panitia/pejabatpengadaan diharuskanmemiliki sertifikat keahlian pengadaanbarang/jasa pemerintah seperti tertulispada pasal 10 ayat (4) butir f.

Untuk pengadaan jasa konstruksi,persyaratan tersebut lebih ditajamkanlagi dengan Kepmen Kimpraswil No :339/KPTS/M/2003 yang memberikanbatas waktu. Terhitung mulai 1 Januari2006 panitia/pejabat pengadaan wajibmemenuhi persyaratan sertifikasikeahlian pengadaan yang dibakukansecara nasional.

Mengacu kepada aturan tersebutmaka dimotori oleh Direktorat Sistemdan Prosedur Pendanaan PembangunanBAPPENAS (sekarang menjadi PusatPengembangan Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa Publik, BAPPENAS)dikembangkan suatu sistem SertifikasiAhli Pengadaan. Sistem ini dibangunbersama dengan lembaga atau unit kerjayang aktif dalam pengadaan dilingkungan pemerintah sepertiDepartemen Keuangan, DepartemenKimpraswil/PU, dsb.

Sebagai calon Ahli Pengadaan, sayaberjanji akan:

i. Selalu meningkatkan kemampuanteknis dan administratif AhliPengadaan serta mengikutiperkembangan perundangan danperaturan yang berlaku, untuk

Idealnya sertifikattersebut dikeluarkanoleh LSP (LembagaSertifikasi Profesi) yangbernaung dibawahpembinaan BadanNasional SertifikasiProfesi (BNSP), tetapikarena didesak oleh

kebutuhan dan waktu maka saat inidilaksanakan oleh Tim PelaksanaPengembangan Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diketuaioleh Kepala Pusat Pusat PengembanganKebijakan Pengadaan Barang dan JasaPublik.

Secara garis besar kualifikasisertifikasi ahli pengadaan dibagi menjaditiga tingkatan: Ahli Pengadaan Muda,Ahli Pengadaan Madya, dan AhliPengadaan Utama. Seorang AhliPengadaan Muda, diharapkan bisamenjalankan proses dasar pengadaanbarang dan jasa pemerintah, termasukmenjadi anggota Panitia Lelang. AhliPengadaan Madya adalah profesionalAhli Pengadaan yang sudah mampumenjalankan proses pengadaan denganbantuan dana asing seperti World-Bank,ADB, dsb. Adapun Ahli PengadaanUtama diberikan kepada Ahli PengadaanMadya yang telah memiliki kemampuanstrategi perencanaan pengadaan.

kepentingan program pengadaan diinstitusi masing-masing

ii. Mempersiapkan diri untuk berhasillulus program Sertifikasi AhliPengadaan.

iii. Menjalankan semua aturanpelaksanaan ujian sesuai dengan

Pedoman Peserta Ujian Calon AhliPengadaan dalam dokumen ini.

iv. Bersikap positif dan jujur dalampelaksanaan pelatihan, ujian,maupun dalam menjalankan tugassetelah mendapatkan Sertifikat AhliPengadaan.

KODE ETIK / PAKTA INTEGRITAS CALON AHLI PENGADAAN

5Bulletin BPKSDM

6 Bulletin BPKSDM

Sejak pertengahan Mei 2005,ujian nasional sertifikat ahli pengadaanmulai dilaksanakan di berbagai tempatdi seluruh pelosok tanah air.Penyelenggara ujian dilakukan olehPemerintah Daerah, Badan Diklat,Perguruan Tinggi, Departemen, dsbdengan menggunakan sistem yangdibakukan.

Dengan sistem penilaian yang bakuini maka pemegang sertifikat berlakusecara nasional, seseorang yang lulus disuatu daerah dapat menjadi panitia lelangdi daerah lain.

Sistem pengujian didesainsedemikian rupa sehingga memudahkanpemeriksaan hasil ujian denganmenggunakan scanner komputer untukmenghindari kecurangan dan kecepatanproses. Selama tiga jam peserta ujiandiwajibkan menjawab 90 pertanyaanpilihan ganda atau benar/salah yangmenyangkut berbagai aspek berkaitandengan masalah pengadaan secarakomprehensif. Masing-masingpertanyaan diberi bobot berbeda-bedasesuai dengan tingkat kesulitannya.Sistem ujian seperti ini diharapkan dapatmenilai pemahaman dan kompetensipeserta sehingga layak untuk mendapatsertifikat sebagai ahli pengadaan.

Peserta dinyatakan lulus apabila hasilujian melewati batas 60%. Untuk yanglulus dengan nilai 60%-74% sertifikatberlaku selama 2 tahun (L2), 75%-89%berlaku 4 tahun (L4) dan yang >90%berlaku 5 tahun (L5).Bagi peserta yang belum lulus dapatmelakukan ujian ulang.

Sampai dengan saat ini rata-ratatingkat kelulusan masih rendah, berkisarantara 30%-40%. Hal ini disebabkankarena peserta ujian datang dariberbagai unit kerja yang belummempunyai pengalaman dalam prosespengadaan oleh karena itu perluadanya pembekalan atau bimbingansebelum mengikuti ujian.

Untuk maksud tersebut, BadanPembinaan Konstruksi dan Sumber DayaManusia telah melaksanakan Training ofTrainer (TOT) Pengadaan yangdiselenggarakan di Bali pada 28 Agustus-1 September 2005 yang diikuti olehpeserta dari Dinas Pembina JasaKonstruksi dari seluruh Indonesiasebanyak 60 orang. Upaya ini diharapkanakan dapat meningkatkan jumlahkelulusan dimasa-masa yang akandatang. Disamping itu BPKSDM jugamelakukan fasilitasi dalampenyelenggaraan ujian keahlianpengadaan barang/jasa pemerintah, yangdiselenggarakan bersama denganpenyelenggaraan diseminasi dansosialisasi terpadu penyelenggaraan danpembinaan jasa konstruksi di daerah.

Suatu hal yang menarik dalamproses pengujian ini adalah adanyapakta integritas atau kode etik yangharus ditegakkan oleh seluruh peserta(Lihat box). Hal ini sejalan dengankeinginan dari pemerintah agarprinsip dasar dan maksud tujuanpengadaan barang dan jasa sepertiyang tertuang dalam Keppres 80/2003 benar-benar dapat tercapai.

v. Secara aktif menyebarkanpengetahuan baru dan pengalamanyang bermanfaat bagi komunitasdalam naungan LSP PengadaanPemerintah.

vi. Tidak melakukan tindakan-tindakanyang merugikan institusi tempatbekerja, sesama kolega AhliPengadaan, serta menjaga nilai-nilai

yang dibangun oleh LSP PengadaanPemerintah.

Dengan ini saya menyatakan patuh dantunduk pada semua aturan berkenaandengan proses Sertifikasi AhliPengadaan, dan memenuhi janji-janjiyang disebutkan di atas.

ubernur Sulawesi Selatan,H.M. Amin Syam menilaisangat penting dan strategispenyelenggaraan RapatKoordinasi (Rakor) Pembina

Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yangdilakukan secara berkesinambungan,mengingat pembangunan yangdilaksanakan sangat kompleks dandituntut untuk meningkatkan kualitasdan manfaat khususnya kepadamasyarakat sebagai pengguna. Haltersebut disampaikan Gubernur dalamsambutan tertulisnya yang dibacakanoleh Assisten I Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Syahrul Sahruddin,Msi, pada acara pembukaan RakorPembina Jasa Konstruksi Tk. ProvinsiWilayah Timur di Makasar (3/ 8) yangdiselenggarakan oleh Pusat Pembinaan

Penulis : Pejabat Fungsional BPKSDM

7Bulletin BPKSDM

2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Disampaikan oleh Gubernur Sulselbahwa berdasarkan pendataan SatuanKerja Pembina Jasa Konstruksi di ProvSulsel terdapat 17 Asosiasi PerusahaanJasa Konstruksi yang beroperasi diSulsel. Sedangkan jumlah BadanUsahanya sebanyak 5595 buahdengan jumlah sertifikat Badan Usahayang diterbitkan oleh Asosiasi tersebutsebanyak 10.325 lembar. Denganjumlah sertifikat yang cukup besarAmin Syam yakin bahwa sertifikatyang diberikan kepada Badan Usahayang menjadi anggotanya benar-benarberdasarkan pada uji kompetensi yangmemenuhi standar Nasional bahkankalau dapat memenuhi kriteriakompetensi Internasional.

Disisi lain sertifikat sebagai buktiverbal dari kompetensi Badan usahadirasa sangat diperlukan mengingattuntutan terhadap kualitaspembangunan, baik fisik maupun nonfisik semakin tinggi, sedangkan kualitaspembangunan hanya mungkin dapatdijamin bila dikerjakan oleh BadanUsaha yang memiliki kompetensi yangtinggi di bidangnya masing-masingserta diikuti dengan niat yang baikuntuk melaksanakan suatu pekerjaan.Hal tersebut menurut Amin Syamsangat terkait dengan tugas beratPemerintah daerah ke depan yakniupaya menciptakan lapangan kerjadan sekaligus menurunkan angkakemiskinan. Tugas Pemerintah Daerahadalah memfasilitasi melaluipenyediaan infrastruktur dasar,dukungan regulasi dan penciptaankondisi umum yang kondusif termasukstabilitas keamanan yang mendorongkalangan swasta dapat bergairahmengembangkan usahanya secaraterus menerus.Dengan ketersediaan infrastrukturdasar yang memadai dibarengi denganpenciptaan iklim usaha yang kondusif,maka swasta akan mampumengembangkan usahanya yangberarti dapat membuka lapangan kerjayang pada gilirannya akanmeningkatkan daya beli masyarakat.

Tugas Pembina Jasa Konstruksi

Kepala Badan Pembinaan

Konstruksi dan Sumber Daya Manusia(BPKSDM), Iwan Nursyirwan dalamsambutan tertulisnya yang dibacakanoleh Sekretaris BPKSDM, DadanKrisnandar mengatakan, bahwa TugasPokok Pemerintah adalah pembinaanyang dijabarkan kedalam tiga hal yaitu: pengaturan, pemberdayaan danpengawasan. Sedangkan tugasPembinaan Jasa Konstruksi olehPemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah merupakan amanat dariUndang-Undang nomor 18/ 1999tentang Jasa Konstruksi yang tatalaksananya dijelaskan dalam pasal 7,dan pasal 13, PP nomor 30/ 2000tentang Penyelenggaraan PembinaanJasa Konstruksi dimana secarahierarkies diuraikan apa yang harusdilakukan oleh PemerintahKabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsidan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebutIwan Nursyirwan menjelaskan, makaPemerintah Pusat dalam hal iniDepartemen PU wajibmenyelenggarakan koordinasiPembina Jasa Konstruksi secaraberkala, sekurang-kurangnya setiaptahun dilaksanakan satu kali secara re-gional dan satu kali secara nasional dankali ini untuk regional wilayah timuryang diselenggarakan di Makasar.

Kepala BPKSDM, mengharapkanRakor kali ini dapat dijadikan sebagaisarana untuk saling memperolehmasukan tentang perkembangan jasakonstruksi di setiap daerah provinsi danakhirnya dapat dirumuskan hal-halpokok yang perlu di lakukan dalampeningkatan pembinaan jasakonstruksi nasional melaluipengaturan, pemberdayaan danpengawasan.

Rumusan H asil Rakor Y angDicapai

Rakor Pembina Jasa Konstruksi Tk.Provinsi Wilayah Timur menghasilkanrumusan sebagai berikut :

Aspek Pengaturan :a. Diperlukan penambahan pasal

ketentuan yang berkaitan dengankewajiban pembentukan PembinaJasa Konstruksi ditingkat Provinsidan Kabupaten/ Kota dengan

Usaha Konstruksi, Badan PembinaanKonstruksi dan SDM (BPKSDM),Departemen Pekerjaan Umum.

Menurut Undang-Undang nomor18/ 1999 tentang Jasa Konstruksisecara jelas menegaskan bahwatanggung jawab penuh pemenuhanmutu konstruksi dan pemanfaatanhasil pembangunan ada pada parapelaku penyedia jasa pembangunan,jelasnya. Oleh karena itu Amin Syammengharapkan para penyedia jasaagar lebih profesional dalammenyediakan infrastruktur yangbermutu, termasuk pemanfaatannyaoleh masyarakat. Dikatakan pulabahwa penyiapan rencana mutu dalamrangka peningkatan mutu produk jugadiamanatkan dalam Keppres 80 tahun

8 Bulletin BPKSDM

persyaratan pelayanan standarminimum (Pasal 13, PP30/ 2000).

b. Diperlukan pedoman penyusunanPeraturan Daerah tentang IUJK,untuk Kabupaten/ Kota yangmelengkapi Kepmen Kimpraswilnomor 369/ KPTS/ M/ 2004tentang Penerbitan IUJK.

c. Diperlukan pengaturan yang lebihrinci dalam penangananpermasalahan kegagalanbangunan/ konstruksi sekurang-kurangnya melalui penerbitan SEBPKSDM/ Menteri PU.

d. Mengingat banyaknyapermasalahan yang dihadapi olehpenyelenggara pekerjaankonstruksi dilingkunganpemerintah terutama dalam aspekpemilihan Penyedia Jasa dikaitkandengan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, makadiusulkan dapat disusun KeppresPengaturan Pengadaan JasaKonstruksi di lingkunganPemerintah.

Aspek Pemberdayaan :a. Pemberdayaan tugas pokok dan

fungsi lembaga (LPJK) daerahmelalui penataran bagi anggotapengurus lembaga dari unsurpemerintah yang diselenggarakanoleh BPKSDM.

b. Pemberdayaan penanganan BUJKkualifikasi kecil denganmenyelenggarakan penataran(TOT) bagi para fasilitator yangdirekrut/ diambil dari setiap provinsioleh BPKSDM dengan tujuan agardapat menyelenggarakan PJTdimasing-masing provinsi.

c. Pemberdayaan petugas pelaksanapenerbitan IUJK Kabupaten/ Kotamelalui Bantek dalam bentukLokakarya yang diselenggarakanoleh BPKSDM.

d. Pemberdayaan Kompetensi paraPejabat Pengadaan Barang/ Jasadilingkungan Pemerintah Daerahmelalui Bantek/ Pembekalantentang pengadaan barang/ jasakonstruksi berdasarkan Keppres80/ 2003 dan peraturanperundang-undangan jasakonstruksi oleh BPKSDM.

e. Pemberdayaan Tenaga kerjaKonstruksi daerah melalui pelatihantenaga kerja terampil untukbeberapa provinsi yang sudahditetapkan.

f. Pemberdayaan keahlian teknikkompetensi pejabat pemerintahmelalui pendidikan bekerjasamadengan perguruan tinggi.

g. Diseminasi pemahaman peraturanperundang-undangan mengenai

Pembinaan Jasa Konstruksi yangdiselenggarakan oleh SekretariatBPKSDM.

Aspek Pengawasan :a. Diperlukan SE Menteri PU agar

Gubernur dapat meminta LPJK-Dmenerbitkan daftar registrasirekanan secara berkala minimaldua kali dalam setahun.

b. Pengawasan oleh Pembina Provinsiterhadap Sertifikat Keahlian,Ketrampilan maupun BU yangdilakukan oleh baik Assosiasi JasaKonstruski maupun Lembaga(LPJK) agar sesuai denganketentuan yang berlaku denganmengedepankan azas nyata.

c. Pemerintah Provinsi diminta untukmenyampaikan informasi tentangpasar Jasa Konstruski yang tersediadi lingkungan instansi pemerintahProvinsi untuk diumumkan kepadapenyedia jasa/ masyarakat jasakonstruksi.

d. Pembina TK. Provinsi bekerjasamadengan Pembina Kabupaten/ Kotamelakukan uji petik pengawasantertib penerbitan IUJK.

e. Pembina TK. Provinsi dapatmengembangkan usahamemberikan penghargaan kepadapara penyedia jasa yang berprestasisebagai salah satu bentukpembinaan.

Rumusan hasil Rakor tersebut akandijadikan dasar untuk penyusunan pro-gram pembinaan yang disesuaikandengan kondisi daerah dan akandisampaikan dan dievaluasi dalamRakor Tingkat Nasional.

9Bulletin BPKSDM

apat Koordinasi (Rakor)dilingkungan Badanpembinaan Konstruksi danSumber Daya Manusia(BPKSDM) yangdiselenggarakan selama

sehari (6/ 9), dihadiri oleh jajaranBPKSDM, Staf Ahli Menteri PU danjuga Menteri PU, Djoko Kirmanto.Disamping itu Menteri PU menilaiseluruh jajaran di lingkungan BPKSDMtelah dapat menangkap secara baikarahan yang disampaikan oleh Menteripada setiap rapat eselon satu danpelantikan pejabat di lingkunganDepartemen PU, hal tersebutdisampaikan oleh Menteri dalam katasambutan pembukaan RakorBPKSDM.

Dikatakan oleh Menteri bahwamenurut pengalaman menunjukkanorang pintar saja tidak cukup, orangpintar kalau kerjanya semaunya sendiricenderung tidak bermanfaat, padahaldalam kerja tim yang dibangun harusmerupakan satu tim yang solid.

Menteri mengharapkan seluruh

jajaran departemen merupakan satukesatuan tim yang solid dapat bekerjadengan baik dan sinergi dengan visidan misi yang sama. Oleh karena visidan misi yang tertuang pada renstraDep. PU maka renstra tersebut harusdibaca dan di pelajari dengan baik

Para pejabat di lingkunganDepartemen PU harus mempunyaipola pikir yang sama yakni bagaimanapara pejabat dapat memberikanlayanan yang terbaik, bisamemberikan pengabdian terbaik buatnegara, bangsa dan masyarakat,tegasnya.

Selain itu pola sikap dan tindak

harus diatur secara baik dengancatatan tanpa harus kehilangankreatifitas dan inovasi. Jangan terusmbebek itu tidak bagus. Kalaumempunyai ide harus dikembangkan.Dikatakan oleh Menteri bahwa tidakada pejabat otomatis. Seorang sarjanakalau masuk di Dep. PU setelahmempunyai masa kerja 4 atau 8 tahuntidak bisa otomatis menduduki jabataneselon IV, sekian tahun kemudian bisamenjadi eselon III dan seterusnya, tidakada rumusan seperti itu, ujarnya.

Namanya pejabat, dari Menteri,Eselon I sampai Eselon IV diangkatkarena kemampuannya, melalui satuproses yang cukup panjang. Waktumengangkat pejabat, menterimengatakan tidak melihat orangnyatetapi melalui beberapa kriteria yangtelah ditetapkan terlebih dulu.

Jabatan itu tidak abadi, parapejabat harus mempunyai perfor-mance yang baik, sebab kalau tidak,bisa dilepas jabatan yang didudukinya,untuk hal tersebut harus menjadiperhatian bagi para pejabat dilingkungan Departemen PU.

Djoko Kirmanto meminta agarpara pejabat melaksanakan agendadan semangat SBY-Kalla yaknimembentuk pemerintahan yang baik,lurus, bersih dan pemerintahan yangbisa memberikan yang terbaik untukmasyarakatnya dan hal itu tidakmungkin dilakukan oleh presiden danwakil peresiden saja. Semua Menteriharus melakukan hal yang samakemudian semua jajaran disemuadepartemen harus mempunyai sikapyang sama dan keinginan yang sama.Harapan kita semua bahwamasyarakat Indonesia beratitudeseperti itu. Pimpinan Nasionalmengharapkan semua jajaran

10 Bulletin BPKSDM

dilingkungan departemen bekerjasejujur-jujurnya, bekerja sekeras-kerasnya demi perbaikan dan menujukesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menteri PU meminta kepadasemua pejabat dilingkunganDepartemen PU tidak usah berpolitikpraktis meskipun itu hak para pejabat.Sebagai pegawai negeri syaratnyaharus melayani masyarakat dengantidak melihat dari golongan apa,agama dan dinasti apa serta suku apa,semua sama perlu dilayani.

Disamping itu sebagai pegawainegeri harus menjunjung tinggi apayang menjadi keputusan Departemen.Oleh sebab itu pada saat prosesmengambil keputusan siapapun bolehmenyampaikan pendapat, setelahdiputuskan oleh pimpinan semuaorang harus taat.

Sebagai pegawai DepartemenPekerjaan Umum, harus paham betulmengenai apa itu pekerjaan umumdan apa yang menjadi tugasnya harustahu. Orang yang merasa dirinya ahliirigasi, irigasinya ya harus bagus betul.Orang yang bekerja dibidang jalanharus tahu aturan-aturan mengenaimasalah jalan. Jangan ngomongnyabekerja di PU ditanya masalah irigasi,sama sekali tidak tahu. Menteri tidakingin semua mendalami hal itu semuasampai sedalam-dalamnya, tapi palingtidak secara garis besar seluruh jajaranmengerti departemen PU seperti apa.Semua staf harus kompeten di bidangmasing-masing, sedangkan apa yang

harus dipahami adalah mengenaiUndang-Undang Sektor, sepert iUndang-Undang Jalan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-UndangPerumahan Permukiman , Undang-Undang Bangunan Gedung danUndang-Undang Jasa Konstruksi, itusemua merupakan Undang-Undangyang diamanahkan kepada seluruhjajaran di lingkungan Dep.PU untukdipahami dan ditegakkan. Jadi wajibhukumnya untuk dikuasai. Dalamimplementasinya dipengaruhi olehUndang-Undang yang lain, sepertiUndang-Undang yang mengaturmasalah keuangan, Undang-Undangyang mengatur masalah OtonomiDaerah itu harus dipahami juga.

Menteri menganggap penting upgrading bagi seluruh pegawai, dengandemikian para pejabat fungsional danpara Pejabat Widyaiswara sangatdiperlukan. Para Pejabat Fungsionaldibidang apapun harus menguasaibetul, sudah waktunya para pejabatFungsional dan Widyaswara menjadipetugas yang sangat qualified dibidangnya. Jangan menjadi bagianmasyarakat kelas dua yang ada diDepartemen PU.

Mengenai Undang-Undang JasaKonstruksi dan LPJK, Menterimengatakan bahwa tujuan Undang-Undang Jasa Konstruksi adalahmewujudkan struktur usaha yangkokoh, handal dan bersaing tinggi sertahasilnya berkualitas. Yang keduamewujudkan tertib penyelenggaraanpekerjaan konstruksi yang baik. Jadisetara antara pengguna jasa, penyediajasa dan kepatuhan terhadapperaturan. Yang ket iga adalahpeningkatan peran serta masyarakat.Menteri menanyakan apakah betulstruktur usaha jasa kosntruksi sudahkokoh, apakah para pengusahadibidang jasa konstruksi sudah handal,apakah mereka sudah pede kalaubersaing dengan luar negeri, kalaubelum apa masalahnya. Apakahproduknya juga sudah berkualitasseperti jembatan, jalan, irigasi,permukiman yang dibangun. Apakahpengusaha Indonesia sudah bisa ten-der dengan perusahaan asing, apakahsudah bisa bersaing dan dapat diskusidengan konsultan asing.

11Bulletin BPKSDM

Menteri PU merasa kesulitan dalammengurusi penyelenggaraan tender,banyak surat sanggahan/ pengaduanyang masuk kemeja menteri dan itusemua harus dibaca olehnya, biarpunsebagian surat tersebut disampaikan keBPKSDM dan para Ditjen yang harusmemikirkan untuk penyelesaiannya,ungkapnya. Berkenaan dengan haltersebut sebagai pembina konstruksiperlu menertibkan dan mencari intimasalahnya dimana, kalau bisa segeradiperbaiki.

Dikatakan oleh menteri bahwabanyak yang menginginkanpemerintah lebih berperan lagi.Diakuinya bahwa dengan adanyaLPJK pemerintah agak kurangberperan kecuali diminta sebagai ad-viser, membuat peraturan, tapi sebagaipelaku diserahkan kepada LPJK.Banyak yang mempertanyakankenapa pemerintah tidak berperanlagi. Menghadapi hal itu menteri mintakepada BPKSDM untukmempelajarinya, sehingga diketahuiapa yang menjadi penyebabnya.

Bicara masalah konstruksi menteriminta BPKSDM merupakan badanyang terbaik di republik ini kalauberbicara masalah jasa konstruksi.Jangan sampai ada diantara pejabatdi BPKSDM tidak tahu bedanya antarakontrak lumpsum dengan unit pricekontrak dan lain sebagainya. Sebagaipejabat BPKSDM harus tahu ada gen-eral condition, spesial condition, tech-nical specification, gambar dsb.

Sedangkan menghadapi eraglobalisasi nanti akan banyakkontraktor asing, konsultan asing yangakan bekerja di Indonesia. Para pimprotidak hanya berhadapan denganpengusaha Indonesia, sehingga sangatpenting untuk memahami hukumkontrak. Diminta jajaran di BPKSDMmempelajari lagi FIDIC, sehinggabahan penyusunan general conditionyang sudah disesuaikan denganhukum-hukum yang berlaku di Indo-nesia. Jadi mengenai urusan kontrakmengontrak sudah ada standar-standarnya.

Kalau ada konsultan asing apakahkonsultan asing terus bebas, sedangkankonsultan Indonesia harus melaluisertifikasi. Coba diatur, mereka punharus ada persyaratanya. JanganKonsultan Indonesia ditekan,sedangkan Konsultan Asing di Indo-nesia merasa berada di sorga. Kitatingkatkan kemampuan Konsultan In-donesia agar bisa duduk sama rendahberdiri sama tinggi, kalau bisa justrumengadakan expansi keluar negeri.

Berbicara mengenai komposisiSDM di Departemen PU, Menterimenginginkan di Departemen PU adaroad mapnya, kedepan tenaga sepertiapa yang dibutuhkan, jangan sepertisekarang kita tidak tahu komposisinya,cocok apa tidak antara S3, S2, S1,D3, SMA dan SD. Disamping itu apajumlahnya sudah seimbang antarajurusan insinyur tehnik sipil, insinyurpertanian, dokter, sospol, ekonomi,

hukum dan apakah juga sudahseimbang dengan beban tugas yangharus dilakukan.

Berkenaan dengan hal tersebutMenteri meminta kepada BPKSDMuntuk melakukan pengkajian dengantarget waktu yang ditentukan, sehinggadepartemen PU mempunyai blueprint, agar dapat diketahui pada tahun2005 training apa yang akandilakukan. Apabila ada pegawai yangpensiun, akan dengan cepat diketahuitenaga apa yang dibutuhkan untukmenggantikannya. Demikian pulauntuk tahun 2006 training apa yangakan dilakukan serta sarjana apa yangakan direkrut. Semua itu telahditetapkan dan harus ada target untuktahun 2010 dan 2011, sehingga padasaatnya nanti Departemen PUmempunyai suatu komposisi SDMyang memang sudah ideal.

Pada akhir sambutannya, DjokoKirmanto mengatakan bahwa padatahun 2005 ini pelaksanaan proyekpada umumnya mengalamiketerlambatan, sepertipenyelenggaraan tender sampaisekarang belum selesai, padahalsebulan lagi sudah bulan puasa danmusim hujan. Hal tersebut diharapkantidak mengurangi semangat untuktetap bekerja sesuai dengan waktuyang diberikan, yakni sampai akhirbulan Desember 2005.

Menteri telah mengusulkan kepadaPemerintah agar proyek-proyek dilingkungan Departemen PU bisa didiperpanjang khusus untuk tahun2005 sampai Maret 2006, yang sudahpasti disepakati baru proyek untukAceh. Pada waktu pertama diusulkanadanya perpanjangan untuk proyektahun 2005, Menteri Keuanganlangsung menolak karena belum adaperaturan yang mengatur. Namunsejalan dengan adanya perjalananwaktu dan perubahan situasi,disepakati akan diperpanjang sampaibulan Maret 2005.

12 Bulletin BPKSDM

apat Koordinasi PembinaJasa Konstruksi TingkatProvinsi seluruh WilayahBarat yang diselenggarakandua hari di Pekanbaru Riau

merupakan momentum penting dalammerumuskan hal-hal menyangkutkebijakan dibidang konstruksi,sebagaimana yang diamanatkan UUNo. 18/ 1999 tentang Jasa Konstruksi.Hal tersebut diungkapkan GubernurProvinsi Riau, H.M. Rusli Zainal, dalamsambutan tertulisnya yang dibacakanoleh Kepala Dinas Kimpraswil ProvinsiRiau, Ir. Lukman, MT pada acarapembukaan Rapat KoordinasiPembina Jasa Konstruksi di Pekanbaru

Riau (27/ 7).

Gubernur Riau mengatakan lebihlanjut bahwa melalui Rapat Koordinasidapat digali dan dibahas berbagaimasalah dan potensi dibidang jasakonstruksi, sebagai bahan masukanuntuk mengevaluasi dan merumuskanprogram Pembinaan Jasa Konstruksidimasa depan, sehingga pada saatnyananti, jasa Konstruksi di masing-masing Provinsi dapat lebih berdayaguna mendukung pembangunan yangsedang dijalankan maupun yang akandilaksanakan.

Disadari pula oleh Gubernur bahwaRapat Koordinasi ini memiliki maknadan peran yang strategis, karena darisisi teknik dan desain konstruksi,merupakan ilmu yang sangat spesifikdan memerlukan kemampuan teknikdan seni yang tinggi dan spesifik,

sehingga dapat diaktualisasikan, olehpara pelaku usaha dibidang jasakonstruksi, baik oleh tenaga-tenagateknis konstruksi yang ada padapemerintahan, maupun swasta.

Sebagai provinsi yang sedangberkembang, provinsi Riau masihmembutuhkan pembangunaninfrastruktur yang sangat besar.Apalagi saat ini pemerintah ProvinsiRiau tengah gencar-gencarnyamembangun berbagai sarana danprasarana infratstruktur diberbagaiwilayah diprovinsi Riau, seperti pro-gram K2-I, yang salah satunya adalahprogram pembangunan di bidanginfrastruktur yang sebagian besardilaksanakan oleh Dinas PekerjaanUmum (Kimpraswil).

Dijelaskan oleh Gubernur bahwakegiatan jasa konstruksi di Riau sangatberpeluang untuk berkembang danmaju. Hal tersebut dikarenakan

pemerintah provinsi Riau dan pihakswasta saat ini, tengahmengkonsentrasikan kepadapembangunan infrastruktur. Disadaribahwa pembangunan infrastrukturdapat memberikan dukungan kepadapembangunan berbagai bidang dansektor, dalam mengejar ketertinggalanprovinsi Riau dengan berbagai daerahlain serta untuk membuka aksesterhadap pembangunan ekonomi,industri serta perdagangan sehinggaberbagai daerah di provinsi Riauterdorong lebih maju dan berkembang.Disamping itu juga diharapkan dapatmembawa provinsi Riau menuju masadepan yang lebih baik, sebagaimanatujuan pembangunan di provinsi Riauyang dituangkan melalui Visi Riau2020, yakni Terwujudnya ProvinsiRiau sebagai Pusat Perekonomian dankebudayaan Melayu, dalamLingkungan Masyarakat Agamis,Sejahtera Lahir dam Batin di AsiaTenggara tahun 2020 .

Rakor Pembina KonstruksiPertama

Kepala Badan PembinaanKonstruksi dan Sumber Daya Manusia(BPKSDM), Iwan Nursyirwan dalamkata sambutan tertulisnya yangdisampaikan oleh SekretarisBPKSDM, Dadan Krisnandarmenyatakan bahwa, Rapat Koordinasiyang dihadiri oleh seluruh instansipembina jasa konstruksi di provinsi-provinsi Wilayah Barat Indonesia inimerupakan Rakor pertama sejak masapergantian pemerintahan. Perubahantelah terjadi, termasuk organisasidepartemen yang membina jasakonstruksi menyusul terbentuknyaDepartemen PU dalam KabinetPersatuan, dengan Badan Pembinaan

13Bulletin BPKSDM

Konstruksi dan Sumber Daya Manusiamenggantikan BAPEKIN sebagaiPembina Jasa konstruksi.

Meskipun struktur organisasi danpersonel telah berubah, namun secaragaris besar institusi yang baru ini tetapmengacu kepada Undang-undang 18/1999 tentang jasa konstruksi sebagailandasan bekerjanya. Tugas pokokyang diemban pemerintah adalahmelaksanakan pembinaan yangdijabarkan kedalam tiga hal yaitu:pengaturan, pemberdayaan danpengawasan, ucapnya.

Kepala BPKSDM, menjelaskanbahwa rapat koordinasi tersebutdimaksudkan sebagai penyegaran danpemutakhiran serta ajang saling tukarinformasi mengenai pembinaan jasakonstruksi yang telah dilaksanakanselama ini. Mengingat perubahan yangsangat cepat telah terjadi akhir-akhirini, baik di daerah-daerah maupunpusat terutama berkaitan denganperubahan pemerintahan di tingkatnasional, kebijakan pemilihan kepaladaerah secara langsung, pengaturanpenyediaan lahan bagi pembangunaninfrastruktur, kebijakan pada prosespengadaan dan hal-hal lain yangsangat berpengaruh terhadap kegiatanjasa konstruksi. Untuk itu IwanNursyirwan meminta agarpermasalahan tersebut diketahui dandipahami oleh para pembina jasakonstruksi sehingga dalam mengambilkeputusan atau kebijakan pembinaanbenar-benar tepat.

Secara khusus Kepala BPKSDMmenyampaikan penegasan kebijakanDepartemen Pekerjaan Umum tentangkeberadaan LPJK sebagai lembaga.Pada saat ini masih ada pihak-pihakyang masih memasalahkankeberadaan LPJK dan secara spesifikmeminta agar lembaga boleh lebih darisatu.

Menanggapi hal ini, DepartemenPekerjaan Umum telah mengambilkebijakan bahwa LPJK adalahmerupakan lembaga sesuai yangdimaksud dalam UUJK. Hal ini sejalandengan telah ditetapkannya keputusanPTUN Jakarta dengan register No:7 3 / G. T U N / 2 0 0 2 / PT U N - JK Ttanggal: 5 November 2002 yang

mengadili perkara sengketa TUNantara Departemen KIMPRASWIL vsLJKI serta mempunyai kekuatanhukum tetap, dimana dalam keputusantersebut memutuskan bahwa gugatantersebut telah ditolak.

Demikian pula dengan jumlahlembaga, karena lembaga mempunyaikewenangan publik yaitu mengatursertifikasi dan lembaga bukanlah badanusaha yang melaksanakan kegiatanekonomi maka apabila lembaga hanyasatu tidak melanggar ketentuanmengenai monopoli. Secara tegasKepala BPKSDM menyatakan bahwahanya ada satu lembagapengembangan jasa konstruksi yaituLPJK.

Sertifikasi Bagi penyedia jasaKonstruksi

Salah satu upaya untuk mendorongterlaksananya sertifikasi bagi penyediajasa yang akan mengikuti pelelanganpada proyek-proyek di DepartemenPU, telah ditetapkan persyaratansertifikasi bagi penyedia jasa konstruksitersebut. Disisi lain, diharapkan agarpenerbitan sertifikat yangkewenangannya ada di lembaga akansama namun harus mengikutiketentuan yang ada, harus memenuhiaturan dan norma yang benar dalammemberikan sertifikat, pinta IwanNursyirwan.

Menanggapi keluhan masyarakatyang berkaitan dengan biaya sertifikasiyang dinilai sangat mahal, IwanNursyirwan mengharapkan kepadapara pembina jasa konstruksi di daerahagar ikut memantau dan mengawasipelaksanaan sertifikasi melalui kerjasama yang baik dengan LPJK Daerahmasing-masing.

Sedangkan untuk daerah-daerahyang masih ada permasalahan, baikdengan LPJK D ataupun asosiasi danmasyarakat lainnya, Iwan Nursyirwanmeminta agar secara intensifpemerintah daerah dapat segeramengambil kebijakan dan tindakansebagai upaya mencari solusi terbaik,BPKSDM siap untuk membantusepenuhnya.

Rapat koordinasi yangdiselenggarakan selama dua hari

menghasilkan rumusan antara lain :A. Permasalahan Pengaturan

Keberadaan LPJK sudah tidakmenjadi masalah, sedangkanmengenai akuntabilitas LPJK danpelayanan LPJK perlu penegasandengan penerbitan Perpres / PP,kualifikasi usaha jasa konstruksimemerlukan adanya revisi Keppres80/ 2003 mengenai PengusahaMenengah serta perlu adanyaKeppres tentang pengadaan jasakonstruksi secara tersendiri.

B. Permasalahan PemberdayaanPemerintah Pusat cq. BadanPembinaan Konstruksi dan SDMDep. PU bersedia membantuPembina Jakon Provinsi untukmenyakinkan DPRD dalam rangkamemfasilitasi kegiatan LPJK.Dalam rangka pemberdayaanBUJK/ PJT akan diselenggarakanpertemuan di Jakarta pada bulanAgustus 2005. Sistem informasimanajemen informasi registrasipenyedia jasa diterbitkan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahunoleh LPJK. Bagi provinsi yangmerasa masih menghadapimasalah IUJK diminta memberikaninformasi/ surat ke BadanPembinaan Konstruksi dan SDM.Pembina jasa konstruksi provinsimempunyai kewajibanmensosialisasikan produk statuterjasa konstruksi.

C. Permasalah PengawasanPenerbitan SBU yang minimum 2kali dalam setahun jangandilakukan secara diangsur. Dalamtertib pelaksanaan sertifikasi perludibentuk tim pemantau secaralengkap. Pemantauan tidak hanyakepada penyedia jasa tapi jugakepada pengguna jasa. Pembinajasa konstruksi provinsi hanyamengumumkan apabila terjadikesalahan dari penyedia jasa.Sedangkan yang memberikanhukuman adalah pengguna jasa.

D. Dalam tahun 2005 ini masing-masing pembina jasa konstruksiprovinsi merencanakan akanmenyelenggarakan forum jasakonstruksi di masing-masingdaerahnya.

14 Bulletin BPKSDM

usat Pembinaan Keahliandan Teknik Konstruksi(Pusbiktek), BadanPembinaan Konstruksi dan

Sumber Daya Manusia, DepartemenPekerjaan Umum merupakan lembagayang bertugas untuk mengelolapengembangan dan pembinaansumber daya manusia (SDM) melaluipendidikan keahlian di bidangpekerjaan umum.

Salah satu tugas Pusbiktek yangdilakukan melalui bidang kompetensidan kurikulum keahlian konstruksiantara lain adalah pengembangankurikulum dan teknologi pembelajaran.Pengembangan teknologipembelajaran yang dilakukan olehPusdiktek, memiliki perbedaan denganteknologi pembelajaran yang berlakudi lingkungan Perguruan Tinggi padaumumnya, karena target groupnyamemiliki ciri khusus dan spesifik yaituorang dewasa yang sudah memilikipengalaman kerja.

Dalam rangka pengembanganteknologi pembelajaran danmeningkatkan kualitas SDM,khususnya para pengajar yang terlibatdi dalam pendidikan keahlian teknik,maka Pusbiktek telah

menyelenggarakan kegiatan TOTStudi Kasus yang dilaksanakan diMakasar kerjasama dengan UniversitasHasanudin pada tanggal 28-30 Juli2005. Jumlah peserta sebanyak 20orang yang berasal dari perguruantinggi yaitu dari Unhas, PoliteknikNegeri Banjarmasin, Politeknik NegeriKupang, Politeknik Negeri Manado,Universitas Tadulako, Uncen dan BalaiKPKT Jayapura.

Adapun tujuan TOT adalahTerlaksananya pembelajaran denganpendekatan PBL/ studi kasus untukpemecahan masalah (problem solving),sehingga dapat membantu pebelajaruntuk lebih cepat dapat menguasaimateri ajar dan mampu memecahkanberbagai masalah yang dihadapi baikselama pendidikan maupun setelahkembali ke tempat tugas. Sedangkansasarannya adalah

Meningkatnya kemampuanpengajar dengan menerapkanpendekatan PBL/ studi kasus dalamproses pembelajarannya.Mantapnya tugas, fungsi dan peranpengajar pendidikan profesionalkedinasan keahlian teknik.

Dengan TOT ini diharapkan parapengajar akan dapat menerapkan sertamenginformasikan kepada dosenlainnya tentang pendekatan problembased learning (PBL) atau studi kasusdalam proses pembelajaran.Pendekatan pembelajaran denganmenggunakan PBL merupakan salahsatu strategi pembelajaran yang dinilaitepat untuk digunakan padapendidikan kedinasan keahlian teknikmengingat pada umumnya karya siswayang mengikuti pendidikan keahlianteknik telah memiliki pengalamanlapangan yang sangat luas.

Penulis : Staf Bidang Kompetensi dan KurikulumKeahlian Konstruksi, PUSBIKTEK - BPKSDM.

15Bulletin BPKSDM

impinan Departemen Pekerjaan Umum sejakawal telah menyadari bahwa penyelenggaraaninfrastruktur pekerjaan umum (IPU) hanya dapatdilaksanakan dengan efektif dan efisien jikadidukung SDM yang professional. Oleh karena

itu, pembinaan sumber daya manusia bidang pekerjaanumum selalu mendapatkan perhatian khusus dan dilakukansecara terencana dan terus menerus baik di tingkat pusatmaupun di daerah.

Namun, pembinaan keahlian SDM yang menanganisektor PU perlu lebih dit ingkatkan lagi karena dalambeberapa tahun terakhir dirasakan pengusaaan keilmuandan teknologi sektor PU oleh para penyelenggara ke-pu-an dirasakan semakin berkurang . Banyak hal yangmenyebabkan hal tersebut dapat terjadi diantaranya duahal berikut. Pertama, dalam dua dekade terakhir aparaturpemerintah di bidang PU sangat jarang mendapatkankesempatan untuk dapat secara langsung melaksanakansuatu pekerjaan baik di t ingkat perencanaan maupunpelaksanaan. Sebagian besar pekerjaan di bidang PUdilaksanakan oleh mitra kerja PU. Di satu sisi pendekatankemitraan tersebut menghasilkan banyak hal positif bagiperkuatan kemampuan mitra kerja, tetapi di sisi lain kurangmemberikan wahana pembelajaran bagi aparaturpenyelenggara PU. Tentu saja tidak berarti timbul kembalikeinginan untuk set back, tetapi yang diperlukan adalahbagaimana dapat mengisi titik-titik kelemahan tersebut agarkemampuan keahlian aparatur seimbang dengan mitrakerja. Kemungkinan penyebab kedua adalah perubahan

struktur organisasi Departemen yang dibentuk berdasarkanpendekatan wilayah yang dimulai pada tahun 1994 danmencapai kulminasi puncaknya pada era tahun 1999 s.d.tahun 2004. Dengan bentuk struktur organisasi berdasarkankewilayahan tersebut, setiap pejabat struktrural dituntutuntuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologimultisektor, bukan sekedar kemampuan mengkoordinasikanberbagai keahlian sektor dalam proses pengembanganwilayah. Tentu saja tuntutan tersebut sangat berat karenasistem pembinaan keahlian untuk majoritas pegawai dibidang PU, khususnya melalui penugasan di proyek-proyekdilakukan sesuai dengan sektornya masing-masing. Hanyasebagian kecil pegawai yang mendapatkan kesempatanmempelajari iptek multisektor tersebut yaitu melaluipenugasan mengikuti pendidikan lanjutan, misalnya dibidang penataan ruang dan wilayah, perencanaanprasarana, manajemen asset dsb.

Jangan disalahartikan bahwa pimpinan Departemen PUmengecilkan pendekatan wilayah dalam penyelenggaraanIPU. Selama ini Departemen PU telah diakui oleh berbagaikalangan sebagai pionir dalam mengembangkanpendekatan wilayah, malahan telah timbul pendapatdikalangan penyelenggara pembangunan bahwainfrastruktur merupakan penggerak terbentuknya ruang.Oleh karena itu, mengingat IPU berada dan selaluberinteraksi dengan dinamika ruang, pendekatan wilayahmasih akan mewarnai kebijakan penyelenggaraan IPU danhal tersebut tersirat dengan kuat dan jelas dalam berbagaiundang-undang sebagai landasan hukum dalam

penyelenggaraan IPU tersebut.Walaupun demikian, bentuk strukturorganisasi Departemen t idak harusselalu mengikuti konsep pendekatandalam pembinaan substansi.Berdasarkan kajian secarakomprehensif dan memperhat ikanpengalaman sebelumnya, maka telahditetapkan bentuk struktur organisasiDepartemen yang dianggap palingtepat untuk menjawab tantangan kedepan adalah bentuk organisasi denganpendekatan sektor sebagaimana yangada sekarang.

Untuk segera dapat mengatasipermasalahan gap kompetensi di atas,di tingkat pusat perlu segeradilaksanakan kursus-kursus penyegarankepada pejabat di lingkungan

16 Bulletin BPKSDM

Departemen, khususnya pejabat EselonIV dan para staf seniornya sebagaiujung tombak penyelenggara IPUdalam rangka memberikanpemahaman yang lebih dalam ataskeilmuan sektor PU sehingga merekalebih percaya diri dalam melaksanakantugas-tugas yang semakin berat.Kegiatan ini dilaksanakan secara paraleldengan kegiatan berbagai kursuskeahlian dan keterampilan sertapendidikan yang dilaksanakan secaranasional.

Menteri Pekerjaan Umum, dalampengarahannya kepada pejabat EselonI dan II di lingkungan Dep. PekerjaanUmum, menghimbau agar para senioryang memiliki keahlian danpengalaman kerja yang sangatberharga pada sektornya masing-masing dapat mentranferkan keahliannya kepada parajuniornya. Agar proses tranformasi keahlian tersebut dapatberjalan dengan baik, para instruktur dari kalangan seniorPU tersebut perlu dibekali keterampilan menjadi instrukturyang efektif dan efesien.

Kelancaran proses belajar mengajar (PBM) sangattergantung pada kemampuan pengajar atau instruktur.Sekurang-kurangnya ada tiga hal untuk menjadi instrukturyang baik, yaitu: (1) penguasaan substansi sesuai dengankeahlian di bidangnya, (2) tersedianya materi ajar yangdisusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhanpembelajaran, dan (3) penyesuaian PBM dengan pesertadidik yang dihadapinya. Banyak sekali senior PU yangkeahliahnya tidak diragukan lagi, dan ini sudah dibuktikanselama menjadi pimpinan sebagai pembina teknis dilingkungan Departemen PU. Dalam hal materi ajar,sebagian sudah tersedia dalam bentuk modul pelatihan danNSPM, tetapi materi ajar tersebut masih perludisempurnakan, khususnya berupa kasus-kasus lapanganyang belum terdokumentasikan, baik berupa kasus-kasusyang berhasil diselesaikan dengan baik maupun yang belumterselesaikan karena berbagai kendala. Efekt ifitaspenyampaian materi ajar oleh seorang instruktur yangsangat ahli di bidangnya tentu akan meningkat lebih tinggilagi apabila didukung kondisi pembelajaran yang kondusif,yaitu terjadi interaktif antara instruktur dengan pebelajarmelalui teknik / metoda penyampaian materi, termasukpemanfaatan media pembelajaran, dan diantara pebelajarsendiri dalam PBM tersebut.

Pebelajar yang akan dihadapi oleh para instruktur adalahpebelajar dewasa. Berdasarkan teori, pebelajar orangdewasa memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut: (1) telahmemiliki pengalaman belajar yang diperolehnya melaluipendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan kehidupannya, (2)telah memiliki konsep diri sehingga penerimaan padakonsep baru hanya akan terjadi melalui suatu prosesakulturasi/ dialog dengan konsep yang telah dimilikinya

tersebut, dan (3) telah memiliki kesiapan belajar sehinggasiap berinteraktif dalam kelas apabila materi pembelajaransesuai dengan minatnya. Pemahaman atas pembelajaranorang dewasa inilah yang akan menjadi inti pembekalanpelatihan, yaitu untuk melengkapi dua persyaratan menjadiinstruktur yang baik yang diyakini telah dimiliki oleh parasenior PU tersebut.

Setelah mengikuti pembekalan teknik pembelajaranorang dewasa tersebut diharapkan setiap peserta pelatihan:(1) memiliki kemampuan dasar untuk menjadi instrukturyang baik dalam pembelajaran orang dewasa, (2) tumbuhnyakesediaan untuk menyusun dan menyempurnakan materiajar, dan (3) rencana kegiatan ke depan proses pelaksanaantransformasi keahlian tersebut yang dihasilkan melalui suatuproses dialog intensif diantara peserta selamaberlangsungnya kegiatan pembekalan ini.

Pembekalan teknik pembelajaran dilaksanakan selama4 hari dari tanggal 10 Oktober s.d. 13 Oktober 2005 diKampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I Jakarta.Kegiatan pelatihan diikuti oleh 14 peserta dari para seniorPU yang terdiri dari mantan Sekretaris Jenderal, Staf AhliMenteri dan Widyaiswara Senior. Khusus untuk kegiatanpelatihan tersebut, BPKSDM sengaja mengundang secaralangsung para pakar di bidang pendidikan dari perguruantinggi terkemuka dalam bidang pendidikan di Indonesia,yaitu dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas NegeriMalang dan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjadiinstruktur dalam kegiatan ini. Sesuai dengan perkiraan,dalam pelaksanaan pembelajaran terlihat para pesertasangat aktif berdiskusi sehingga terjadi suatu simulasi nyatabagaimana suatu proses pembelajaran orang dewasa dapatdiselenggarakan. Pembekalan tersebut dibuka dan ditutuplangsung oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi danSumber Daya Manusia.

Penulis : Kepala Bidang Kompetensi dan Kurikulum Keahlian Konstruksi,PUSBIKTEK - BPKSDM.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.