Home >Documents >Buletin TATA RUANG Edisi Mei-Juni 2011. Perubahan Iklim : Bencana saat ini atau masa datang?

Buletin TATA RUANG Edisi Mei-Juni 2011. Perubahan Iklim : Bencana saat ini atau masa datang?

Date post:17-May-2017
Category:
View:216 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • BKPRNBADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

    tataruangBKPRN | BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

    buletin

    BARCODE

    Perubahan Iklim:Bencana Saat Ini

    Atau Masa Datang?

    Penerapan Low Carbon Economydalam Penataan Ruang

    Kewajiban Kitadibalik Keindahan Wilayah Pesisir Bali

    Pentingnya PemaduserasianPola Pengelolaan Sumber Daya Air

    ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

    Penanganan DAS Bengawan SoloDi Masa Datang

    Perubahan Iklim Dapat Dikendalikan

    Negosiasi Perubahan IklimNotes from Bangkok Climate Change Talks 2011

    Ruang untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat)

    yang Semakin Terpinggirkan

    Green Buiding:A Sustainable Concept for

    Construction Development Indonesia

    Agenda Kerja BKPRN

    MEI - JUNI 2011

    Ir. RachmatWitoelar

    PROFILPROFIL

  • 2 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    sekapur sirihAssalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh,

    Selayaknya kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kita untuk terus berkarya, dan Buletin Tata Ruang masih diberi kesempatan untuk hadir kembali dalam edisi penerbitan ketiga di tahun 2011.

    Perubahan iklim sebagai implikasi pemanasan global, yang disebabkan oleh kenaikan emisi gas-gas rumah kaca terutama karbondioksida dan metana, mengakibatkan dua hal utama yang terjadi yaitu fluktuasi curah hujan yang tinggi dan kenaikan muka laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia paling rentan terhadap kenaikan muka laut. Telah dilakukan proyeksi kenaikan muka laut untuk wilayah Indonesia, hingga tahun 2100, diperkirakan adanya kenaikan muka laut yang berdampak pada hilangnya sebagian daerah pantai dan pulau-pulau kecil.

    Melihat berbagai dampak akibat perubahan iklim di Indonesia dan kerugian ekonomi dan lingkungan yang disebabkannya, maka perlu dilakukan upaya dan tindakan konkrit baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat lokal.

    Penataan ruang memiliki peranan penting dalam antisipasi perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya Mitigasi dan Adaptasi. Mitigasi adalah intervensi antropogenik untuk mengurangi sumber gas rumah kaca sedangkan Adaptasi adalah penyesuaian secara alamiah maupun oleh sistem manusia dalam upaya untuk merespon stimuli iklim aktual atau yang diperkirakan dan dampaknya, menjadi ancaman yang moderat atau memanfaatkan peluang yang menguntungkan.

    Upaya Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas utama oleh karena berbagai dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan. Sebagai satu alat dalam pengendalian pembangunan, penataan ruang dapat menekan produksi gas rumah kaca dengan menerapkan skenario Low Carbon Economy (LCE) ke dalam penataan ruang. Pada dasarnya, penataan ruang dapat dilihat sebagai upaya dalam pengoptimalisasi penggunaan ruang. Optimalisasi dalam hal ini berarti memberikan sektor untuk berkembang secara maksimal tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup. Dengan ini, penataan ruang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan LCE; mendukung pembangunan namun tetap menjaga kualitas lingkungan.

    Pengarusutamaan Perubahan Iklim dalam Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah strategi untuk memastikan penyelenggaraan penataan ruang telah mempertimbangkan potensi risiko perubahan iklim dan untuk menghindari dampak dari terjadinya perubahan iklim, dan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang tidak mengakibatkan peningkatan kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis bahaya akibat dampak perubahan iklim di seluruh sektor.

    Harapan kami, penyelenggaraan penataan ruang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di masa datang.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan UmumSelaku Sekretaris Tim Pelaksana BKPRN

    Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc

    buletin tata ruang

    PELINDUNG Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc.

    Dr. Eko Luky Wuryanto Dr. Ir. Max Pohan Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA Drs. Syamsul Arif Rivai, M.Si, MM.

    PENANGGUNG JAWABIr. Iman Soedradjat, MPM.

    Ir. Deddy Koespramoedyo, M.Sc. Ir. Heru Waluyo, M.Com Drs. Sofjan Bakar, M.Sc.

    DR. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM Ir. Basuki Karyaatmadja

    PENASEHAT REDAKSIDR. Ir. Ruchyat Deni Dj. M.Eng

    Ir. Iwan Taruna Isa M. Eko Rudianto, M.Bus (IT)

    PEMIMPIN REDAKSIAria Indra Purnama, ST, MUM.

    WAKIL PEMIMPIN REDAKSIAgus Sutanto, ST, M.Sc

    REDAKTUR PELAKSANAIr. Melva Eryani Marpaung, MUM.

    SEKRETARIS REDAKSIIndira P. Warpani, ST., MT., MSc

    STAf REDAKSIIr. Dwi Hariawan, MA

    Ir. Gunawan, MA Ir. Nana Apriyana, MT

    Wahyu Suharto, SE, MPAIr. Dodi S Riyadi, MT Ir. Indra Sukaryono

    Endra Saleh ATM, ST, MSc Hetty Debbie R, ST.

    Tessie Krisnaningtyas, SP Listra Pramadwita, ST, MT, M.Sc

    Ayu A. Asih, S.Si M. Refqi, ST

    Marissa Putri Barrynanda, STHeri Khadarusno, ST

    KOORDINASI PRODUKSIAngger Hassanah, SH

    STAf PRODUKSI Alwirdan BE

    KOORDINASI SIRKULASISupriyono S.Sos

    STAf SIRKULASIDhyan Purwaty, S.Kom

    Penerbit: Sekretariat Tim Pelaksana BKPRNAlamat Redaksi: Gedung Penataan Ruang dan SDA,

    Jl. Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110Telp. (021) 7226577, fax. (021) 7226577Website BKPRN:http://www.bkprn.orgEmail:[email protected]

    dan redaksi [email protected]

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 3Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    dari redaksiSalam hangat bagi pembaca setia

    Buletin Tata Ruang 2011 telah sampai pada edisi ke-tiga. Pada edisi kali ini Butaru mengangkat kembali tema Perubahan Iklim, dimana tema ini akan menjadi isu hangat saat ini dan masa yang akan datang. Bencana saat ini yang sering terjadi seperti banjir akibat faktor cuaca yang tidak menentu dan sering juga berbarengan dengan bencana longsor, badai tropis, dan badai siklon erat kaitannya dengan perubahan iklim. Selain itu juga pemanasan global terjadi akibat dari kegiatan ekploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya alam yang menjadi bagian dari siklus keseimbangan alam.

    Bencana yang selalu terjadi silih berganti tanpa mengenal waktu dan wilayah, kondisi alam yang tidak seimbang dan perubahan siklus iklim yang tidak sesuai mengakibatkan bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, hilangnya keseimbangan lingkungan akibat kerusakan alam yang tidak stabil menjadi sesuatu yang harus diatasi oleh semua pihak yang ada. Bencana menjadi semakin meluas di mana-mana tersebut membutuhkan tindakan yang dilakukan secara konprehensif untuk mengurangi risiko bencana dan risiko perubahan iklim dengan melaksanakan manajemen bencana dan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

    Dalam Topik Utama edisi kali ini, akan dibahas tentang Low Carbon Economy (LCE) dan kaitannya dengan Penataan Ruang. LCE atau green growth dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) yang dapat menekan polusi dan produksi gas rumah kaca.

    Dalam profil tokoh edisi kali ini, kami mengetengahkan Ir. Racmat Witoelar, yang saat ini menjabat sebagai Presidents Special Envoy for Climate Change dan juga sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim. Dengan tugas yang sangat penting dan strategis tersebut, beliau mengajak semua pihak untuk turut berkontribusi dalam menekan tingkat laju dan kejadian perubahan iklim, dan pada saat yang bersamaan beradaptasi dengan dampak dan perubahan iklim yang terjadi.

    Pada profil wilayah, wilayah pesisir Pulau Bali, ditampilkan pada edisi kali ini. Pesona Bali sebagai aset wisata nasional harus dijaga dan diwaspadai dari dampak perubahan iklim, karena bencana akibat perubahan iklim dapat mengancam wilayah ini. Konsep Green Building menjadi topik Wacana pada edisi ini.

    Semoga dengan terbitnya Butaru edisi ke-tiga ini dapat memberikan manfaat yang dapat membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman para pembaca. Akhir kata, redaksi mengucapkan selamat membaca.

    Redaksi

    PROFIL TOKOHIr. Rachmat WitoelarUtusan Khusus Presiden untuk PengendalianPerubahan Iklim

    PROFIL WILAYAHKewajiban Kitadibalik Keindahan Wilayah Pesisir BaliOleh: Redaksi Butaru

    TOPIK UTAMAPenerapan Low Carbon Economydalam penataan ruangOleh: Ir. Imam S Ernawi, MCM, MSc,

    TOPIK UTAMAPentingnya PemaduserasianPola Pengelolaan Sumber Daya Airdalam Rencana Tata Ruang WilayahOleh : Purba Robert Sianipar

    TOPIK UTAMAPenanganan DAS Bengawan SoloDi Masa DatangOleh: Ir. Iman Sudradjat, MPM

    TOPIK UTAMAPerubahan Iklim dapat dikendalikanOleh: Redaksi Butaru

    TOPIK UTAMANegosiasi Perubahan IklimNotes from Bangkok Climate Change Talks 2011Oleh: Redaksi Butaru

    TOPIK LAINRuang untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat)yang semakin TerpinggirkanOleh: H. Maman Djumantri

    WACANAGreen Buiding:A Sustainable Concept for Construction Development IndonesiaOleh: Redaksi Butaru

    AGENDAAgenda Kerja BKPRN Mei - Juni 2011

    04

    09

    14

    17

    21

    28

    30

    33

    40

    43

    daftar isi

  • 4 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    (Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim)

    Perubahan Iklim:Bencana Saat iniatau Masa Datang?

    Ir. RachmatWitoelar

    Profil Tokoh pada edisi ini menampilkan Ir. Rachmat Witoelar. Beliau saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden tentang Perubahan Iklim (Presidents Special Envoy for Climate Change) dan Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yaitu Dewan yang diketuai langsung oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan melibatkan 17 kementerian dan 1 Badan yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Dewan Nasional ini disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008.

    Semangat dewan ini adalah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang perubahan iklim yang ditetapkan pada November tahun 2007. Lebih jauh, DNPI bertugas merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim, mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi, dan pendanaan serta merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon.

    Ditemui di kantor DNPI, disela waktu beliau sebelum memimpin rapat koordinasi persiapan tim negosiasi Indonesia ke pertemuan di Bonn-Jerman. Berikut petikan wawancaranya.

    Apa saja kegiatan Bapak selepas menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup?

    Selepas menjadi Menteri Lingkungan Hidup, saya masih diberi tugas oleh Presiden (yang ditetapkan dengan dengan Perpres) menjadi Ketua Harian DNPI, dimana Ketua DNPI adalah Presiden. Saya sudah menjabat sebagai Ketua Harian DNPI dalam 2 tahun ini. Adapun fokus tugasnya terkait perubahan iklim. Itulah kegiatan saya sehari-hari saat ini yang mengharuskan saya untuk bekerja fulltime.Terkait tugas tersebut saya juga menjabat sebagai Presidents Special Envoy yaitu utusan khusus Presiden (mewakili Presiden) terkait urusan Perubahan Iklim. Beberapa negara juga memiliki Presidents Special Envoy terkait urusan tersebut.

    Menjadi Presidents Envoy urusan climate change itu adalah kapasitas saya sebagai pribadi, sementara sebagai ketua Harian DNPI itu kapasitas organisasi yang fasilitasnya sama dengan setingkat Menteri. Akan tetapi di luar negeri Presidents Envoy lebih di terima karena boleh bertemu dengan kepala negara. Tetapi kalau menteri hanya diterima oleh menterinya saja.

    Latar belakang Bapak terlibat dalam Dewan Nasional Perubahan Iklim? Serta tupoksi Bapak sendiri menjabat sebagai Ketua Harian DNPI?

    Saya terlibat di DNPI, awalnya karena saya menjadi Presiden COP (Conference of Parties) -13 di Bali. Setelah selesai acara tersebut ada sesuatu yang sangat besar yang harus ditindaklanjuti, karena COP-13 dianggap yang paling berhasil, karena

    profil tokoh

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 5Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    profil tokoh

    dapat mengangkat Indonesia ke panggung dunia dan Bapak Presiden menghargainya. Sehingga setelah selesai COP Bali, beliau memutuskan pembentukan DNPI dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 46 tahun 2008, dan saya menjadi Ketua Hariannya.

    Adapun Tugas DNPI yang pertama adalah mengadakan koordinasi diantara kementerian-kementerian dan Badan, dengan jumlah anggotanya 17 kementerian (PU, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan lain-lain) serta 1 badan yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika. Yang paling utama adalah mengadakan policy coordination yaitu merumuskan kebijakan nasional dengan mengambil bahan-bahan dari kementerian-kementerian yang relevan dan menyusun suatu kebijakan dan nantinya menjadi kebijakan nasional perubahan iklim. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas dan ketiga adalah merumuskan kebijakan-kebijakan pengaturan dari sistemnya.

    Lebih spesifiknya ?

    Tugas yang lebih spesifik sebenarnya adalah mewakili Indonesia di luar negeri terkait negosiasi perubahan iklim, yang tidak bisa dilakukan lembaga lain. Internasional itu hanya mengenal satu national vocal point. Jadi kalau ada konferensi perubahan iklim di suatu negara, Ketua Harian DNPI menjadi ketua delegasi. Bukan berarti ini DNPI menjadi suatu superbody karena semua ilmu yang ada di dewan ini adalah diambil dari kementerian-kementerian yang menjadi anggotanya. Kelompok-kelompok kerja yang dibentuk dalam Dewan ini masing-masing ketuanya

    adalah dari kementerian-kementerian tersebut, misalnya Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU adalah Ketua Kelompok Kerja Adaptasi, dan disini saya mengkoordinasikannya.

    Misi DNPI adalah semua kementerian/

    lembaga turut melawan perubahan iklim (climate

    change), sehingga akan memperkuat

    posisi Indonesia memperjuangkan perubahan iklim.

    akan memperkuat posisi Indonesia memperjuangkan perubahan iklim.

    Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh DNPI dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia?

    Sebenarnya hal ini merupakan salah satu perjuangan kita untuk mengadakan penugasan khusus antar negara. Seharusnya negara maju yang utama bertanggungjawab yaitu dengan mengeluarkan biaya dan menyediakan tenaga, dengan 2 (dua) alasan yaitu pertama negara maju itu penyebab utama dan yang kedua negara maju mempunyai kapasitas lebih. Sementara negara berkembang bisa juga melakukan tetapi tidak yang utama,.

    Sebagai contoh adalah Amerika selaku negara maju , dimana negara tersebut mempunyai anggaran 15 kali lebih besar daripada negara berkembang sehingga negara tersebut memiliki kapasitas dan tanggung jawab lebih untuk berbuat banyak hal. Amerika mesti mengeluarkan dana untuk menjaga atau melestarikan sarana-sarana yang akan terkena dampak perubahan iklim. Jadi ini yang diperjuangkan oleh DNPI di dalam forum-forum, sSebenarnya itu perjuangan bersama dengan negara-negara berkembang dan itu juga kaitannya dengan Bali Road Map yaitu bahwa negara-negara maju itu berkewajiban melakukan usaha-usaha yang utama dan memberikan fasilitasi kepada negara-negara berkembang.

    Cuma di sini ada perkembangan, hukumnya memang seperti itu tapi kita lihat, andaikata negara berkembang

    Adapun kelompok-kelompok kerja (Pokja) mengadakan rapat koordinasi minimal setiap bulan di dalam kelompok itu sendiri dan antar kelompok, dimana nantinya mengkerucut kepada suatu kesimpulan yang akan menjadi kebijakan nasional. Selain itu sebagai Ketua harian, saya juga bertugas untuk membuat keputusan dan saya validasi. Kalau menyangkut skala nasional, baru saya tanyakan kepada Presiden, karena tentunya Beliau tidak bisa mengatasi hal ini secara detail.

    Apa yang menjadi visi dan misi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)?

    Visi DNPI adalah memperjuangkan agar supaya keputusan-keputusan yang ditetapkan di Bali pada COP-13 diterima secara utuh dan dilaksanakan dalam forum internasional. Sedangkan misinya adalah semua kementerian/lembaga turut melawan perubahan iklim (climate change), sehingga

  • 6 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    itu tidak melakukan dengan cukup, sementara negara maju melakukan semaksimal mungkin atau istilahnya tancap gasnya sekencang-kencang, perubahan iklim tetap saja mengancam. Jadi negara maju tidak bisa sendiri. Ini adalah sesuatu pemikiran nasional Indonesia yang sedikit kontroversial. Kenapa negara berkembang harus ikut terlibat untuk untuk mengatasi?. Karena begini, negara maju ada 47 negara, sisanya adalah 180 negara berkembang. Jadi kita sebagai salah satu negara berkembang harus ikut memikirkan kalau ingin selamat. Kita mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, karena itu Indonesia menjanjikan/berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon secara sukarela hingga 26 %.

    Terkait dengan komitmen Presiden bahwa Indonesia akan menurunkan emisi karbon sebanyak 26% sampai tahun 2020, bagaimana upaya DNPI untuk membantu mengimplementasikan hal tersebut?

    Menurut Presiden Obama, menurunkan emisi karbon sebanyak 26 % adalah suatu inisiatif yang heroic. Hal

    ini dikarenakan kita selaku negara berkembang, punya hak untuk tidak melakukan apa-apa, karena masih banyak penduduk miskin. Akan tetapi kita tetap ingin berkomitmen untuk menurunkan emisi karbonnya. Kalau orang yang tidak mengerti melihat ini pasti mengatakan kebangetan, karena di negara kita masih banyak orang miskin. Memang iya, tetapi orang miskin dan orang kaya juga akan mati juga kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap perubahan iklim, jadi mari kita lakukan bersama-sama.

    Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan, pertama, di lingkungan sekitar kita, di kantor DNPI misalnya telah dilakukan penghematan listrik yaitu lampu hanya dinyalakan bila diperlukan. Jadi kantor-kantor itu harus ramah lingkungan. Kedua, mengurangi emisi-emisi dari kendaraan dan rumah tangga. Bagaimana mengurangi emisi dari kendaraan? Idealnya adalah menggunakan kendaraan yang rendah emisi. Akan tetapi yang gampang kita lakukan adalah bersama-sama tetangga menggunakan mobil secara bergantian disaat pergi kekantor atau menggunakan transportasi umum Kereta Api atau Bus.

    Terkait penurunan emisi 26%, kementerian/lembaga banyak yang tidak keberatan, dimana pelaksanaannya disinkronkan oleh Bappenas, dan tentunya kementerian lainnya ikut dalam semangat itu.

    Kita mengupayakan apa yang bisa dilakukan, karena

    itu Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi

    sendiri secara sukarela hingga 26 %.

    profil tokoh

    Posisi Indonesia sebagai penengah dari kepentingan-kepentingan dan kemampuan-kemampuan yang ekstrim. Kepentingan-kepentingan yang paling keras itu datang dari negara-negara yang sangat miskin (misal : Tuvalu, Maladewa, fiji, dll), mereka adalah wakil dari negara yang kecil dan tidak mampu. Sementara yang ekstrim disisi lainnya adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea itu mampu, jadi kita berada kan ditengah-tengahnya dan harus bisa bertindak selaku penyeimbang.

    Menurut Bapak, apakah perlu penyesuaian sistem penataan ruang dalam bidang perubahan iklim? contohnya seperti apa?

    Perlu dicatat bahwa kita itu menjadi anggota dan pendukung Cartagena Dialogue (kelompok Negara-negara menengah). Dari segi kebijakan, di lingkungan kita sendiri yang dapat dilakukan adalah berhemat didalam penggunaan kendaraan pribadi dan dilakukan mulai dari lingkungan rumah tangga. Dari segi kenegaraan/daerah adalah membereskan tata ruang kita. Tata ruangnya itu kalau tidak disiplin dan tidak benar pengaturannya akan menyebabkan polusi. Sebagai contoh di Kota Bandung dimana daerah Punclut Dago yang seharusnya menjadi daerah resapan air malah dijadikan daerah pemukiman, yang ditandai dengan maraknya pembangunan Villa didaerah tersebut. Demikian juga soal pengelolaan TPA yang tidak benar

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 7Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Adapun yang menghitung emisi adalah lembaga internasional yang telah diakui, dan dilakukan secara

    intensif. Hal itu bisa di detailkan misalnya dengan menggunakan satelit, dan lain-lain.

    profil tokoh

    Dari seminar yang sering saya hadiri, dapat disimpulkan bahwa kota di negara kita itu polutif baik dari segi lahannya, sistem transportasinya dan kegiatan pemerintahannya, misal dalam masalah pengelolaan sampah. Kita jangan main-main dengan masalah sampah (dua tahun lalu saya kan menjadi Menteri yang mengurus masalah sampah). Sampah itu apabila tidak diurus dengan baik akan dapat menjadi musibah (tertimbunnya pemukiman penduduk oleh longsoran sampah) akan tetapi bila dikelola dengan baik malah akan memberi berkah, yaitu dari sampah kita bisa menjual methan.

    Idealnya, tata ruang itu adalah tool untuk menertibkan living space supaya tidak polusi. Jadi kalau mengembangkan daerah tidak dengan tertib dan lalulintasnya kacau, maka akan terjadi polusi seperti yang terjadi sekarang di kota-kota besar di Indonesia .

    Keterlibatan DNPI sendiri dalam mewujudkan komitmen tersebut seperti apa?

    Tadinya DNPI bukan terlibat di kegiatan operasional tetapi lebih ke kebijakan, tetapi kita membuat identifikasi, dan menyusun matriks bersama-sama dengan Bappenas yang operasional dan memberdayakannya ke kementerian-kementerian, terutama Kementerian Kehutanan, Pertanian dan Dalam Negeri. Jadi kan kita sudah tahu bahwa polusi yang terbesar yang diekspor Indonesia itu adalah karena kehutanan dan tanah. Jadi kita memfasilitasi riset-riset mengenai itu, memfasilitasi dana-dana dari luar negeri untuk masuk ke sana, memberikan pemberdayaan kepada bupati dan meminta KLH untuk

    mengawasi yang nakal-nakal. Sampai-sampai didalam UU no.32/2009, kalau ada pelanggaran dan terbukti salah berarti dipenjara.

    DNPI mengadakan kegiatan perdagangan karbon, bagaimana mekanismenya?

    Ini sebenarnya mengenai pengurangan emisi, dimana ada kewajiban negara-negara tertentu untuk menurunkan emisinya. Ada argumentasi yang menyatakan menurunkan emisi berarti akan memperoleh kerugian besar. Amerika contohnya, bila negara tersebut menurunkan emisinya akan menderita kerugian banyak. Amerika harus menurunkan emisinya maka dia harus menutup banyak pabrik, dan tentunya hal ini akan mendatangkan kerugian. Jadi ada fasilitasi karena dunia ini satu, penurunan emisi hitungannya satu dunia bukan satu negara. Karena kalau hanya satu negara yang menurunkan emisi maka sama saja dampaknya untuk dunia. Kalau Amerika tidak mau menutup pabrik untuk menurunkan emisinya, maka ada fasilitasi atau kompensasi atau insentif kepada negara berkembang untuk penghijauan/menanam pohon. Sehingga ada trade-nya, jadi kewajiban untuk menurunkan emisi diganti dengan menurunkan emisi di tempat lain tetapi ada kompensasi. Jadi kompensasi itu kalau ada nilai ekonominya dinamakan trade. Yang diambil itu emisi yaitu karbon maka disebut dengan istilah carbon trade.

    Yang dilakukan DNPI ....?

    DNPI mendaftarkan perusahaan-perusahaan dari negara yang menurunkan emisi itu untuk diberikan pengetahuan dan cara menghitung. Jadi di salah satu deputi DNPI, tugasnya adalah mengatur dan memfasilitasi agar semua industri di Indonesia bisa menurunkan emisinya. Bila ada kelebihan emisi dan itu mempunyai nilai, maka nilai itu akan dibayar oleh pihak-pihak yang kelebihan emisi tersebut. Adapun yang menghitung

    dan sebagainya. Tata ruang ini sangat penting untuk menentukan fungsi-fungsi kota. Masalah tata ruang yang agak krusial saat ini adalah alih fungsi lahan dan ini harus dimonitor dan diminimalkan oleh instansi-instansi yang berwenang.

    Tetapi yang perlu diperhatikan dan sangat saya harapkan, Ketua Kelompok Kerja Adaptasi untuk mengembangkan suatu konsep perkotaan yang baik. Walaupun kita tahu banyak yang sudah terlanjur sulit tertata tetapi masih banyak kota atau kota baru yang dapat ditata dengan baik. Lebih jauh, tata ruang untuk kota-kota satelit maupun pengembangan infrastruktur mesti disesuaikan dengan kebutuhan perubahan iklim.

  • 8 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    contoh trade volunteer, dan ini sangat konkrit.

    Isu lain terkait abrasi pantai yang merupakan dampak dari perubahan iklim, menurut pendapat Bapak apa upaya yang harus dilakukan?

    Secara kebijakan negara kita memang masih memperhatikan dan memperjuangkan perubahan iklim supaya dikontrol. Yang menjadi menjadi korban adalah pantai-pantai, sementara beberapa masih bisa dipagari oleh tanggul tapi itu sementara sekali. Yang strategis itu kita perlu serius berjuang untuk climate change dunia. Kenaikan air muka laut (sea level rise) itu dampak dari semua negara yang mengeluarkan emisi (tidak hanya negara yang terkena dampak saja). Jadi penangannya secara strategis tidak bisa oleh hanya

    profil tokoh

    satu negara saja. Jadi yag dilakukan adalah meminimalkan dampak dalam dalam hal ini adalah adaptasi, yaitu orang yang tinggal di pesisir dihimbau untuk pindah ke tempat yang aman dan diajarkan sesuatu yang baru.

    Seperti kita ketahui, terdapat 2 strategi dalam melawan Perubahan Iklim yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi yaitu hal-hal yang harus kita perjuangkan untuk dikurangi, dan kalau tidak bisa ya kita harus sesuaikan yaitu dengan Adaptasi.

    Jadi, perubahan iklim tidak dapat dipungkiri dan pasti akan terjadi. Semua pihak harus berkontribusi untuk menekan tingkat dan laju kejadiannya dan pada saat yang bersamaan beradaptasi dengan perubahan dan dampak yang terjadi. Akan tetapi yang harus diingat adalah upaya ini tidak boleh menghambat pembangunan.

    emisi adalah lembaga internasional yang telah diakui, dan dilakukan secara intensif. Hal itu bisa di detailkan misalnya dengan menggunakan satelit, dan lain-lain.

    Sekarang ini carbon trade tersebut belum begitu sahih/formal, karena belum diikat oleh suatu kesepakatan (COP decision) baik kualitatif maupun kuantitatif. Hingga saat ini secara kuantitatif belum bisa ditetapkan, selalu mengalami kegagalan termasuk juga di pertemuan frankfurt. Hal ini disebabkan karena begitu ditetapkan maka negara maju akan kena. Jadi ekstrimnya, negara Amerika akan terus menunda penerapannya.

    Tetapi menyadari hal tersebut maka perlu ada volunteering market. Carbon trade ini dalam dimensi kecil dapat dilakukan, yaitu bila orang dapat mengurangi polusi maka harus diberi kompensasi. Harus ada pengurangan emisi di suatu daerah, hal ini dikaitkan dengan hutan, di PU ada sampah. Kalau suatu daerah sampahnya menggunung dengan emisi sekian, sampah itu ditutup dengan plastik kemudian dikumpulkan, diukur methan yang keluar dan dibakar, dihitung berapa, maka akan ada nilai ekonominya, contohnya di Bantar Gebang. Demikian juga ada literatur yang telah menghitung nilai methan dari peternakan sapi. Jadi yang mikro-mikro seperti ini ada banyak di Indonesia.

    Contohnya dalam membangun jalan yang akan membangkitkan jumlah lalu lintas, menurut Bapak keterkaitannya dengan emisi karbon?

    Jalan raya yang disini adalah jalan tol, akan menghasilkan banyak sekali emisi. Menurut saya tarif tolnya harus disisihkan untuk biaya penghijauan, jadi akan lebih mahal tapi apa boleh buat. Misalkan tarif yang tadinya Rp 6.500 dinaikkan menjadi Rp 7.000, jadi yang Rp 500 akan disumbangkan untuk penghijauan. Jalan-jalan raya yang menghasilkan banyak polusi itu di offset dengan kegiatan yang lain. Ya ini

    The idea behind carbon trading is quite similar to the trading of securities or commodities in a marketplace. Carbon would be given an economic value, allowing people, companies or nations to trade it. The value of the carbon would be beased on the ability of the country owning the carbon to store it or to prevent it from being released into the atmosphere.

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 9Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    profil tokoh

    Seluruh dunia mengenal Bali, dan bahkan banyak yang mengatakan jangan mengaku ke Indonesia jika tidak menginjakan kaki ke Bali. Panorama keindahan pantai di Bali menjadikan surga para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata ini. Seluruh wilayah pesisir di Pulau Bali ini memiliki daya tarik masing- masing bagi wisatawan, keindahan alam ini ditambah dengan keunikan budaya lokal yang tidak dapat lepas di setiap tempat di Bali.

    Banyak tempat yang dijadikan sebagai tempat-tempat yang sakral bagi penduduk asli Bali untuk melakukan ibadah. Misalnya Tanah Lot, sebuah objek wisata di Bali yang terletak di Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Di Tanah Lot ini terdapat dua pura, pura pertama terletak di atas batu besar yang terletak di sebuah batu karang besar yang berada di tengah pantai dan pura ke dua di atas tebing yang menjorok ke laut ini dikenal sebagai pura laut, di mana ke dua pura tersebut diyakini sebagai tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Setiap 210 hari sekali para umat Hindu di Bali memperingati hari raya Pura Di Tanah Lot ini atau biasanya dikenal dengan sebutan Odalan. Pada peringatan Odalan ini para umat Hindu di Bali mengunjungi pura ini untuk melakukan ibadah bersembahyang, oleh karena itu tidak seluruh lokasi wisata di Tanah Lot ini dapat dikunjungi wisatawan karena dianggap sebagai tempat yang sakral atau suci.

    Dengan berbagai macam tempat wisata di Pulau Bali ini memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap PDRB Provinsi Bali, hal ini dibuktikan dengan pemasukan terbesar PDRB Provinsi Bali terletak pada Sektor Pariwisata. Perkembangan PDRB pada Triwulan I 2011 menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 17,47 Triliyun, dimana sektor perdagangan, hotel, dan restoran mendominasi PDRB Bali dengan nilai tambah sebesar 5.32 Triliyun dan diikuti dengan peningkatan pada sektor lainnya. Sektor Pariwisata Bali ini sudah sangat terbukti menciptakan iklim positif pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi khususnya bagi penduduk Bali adalah tetap menjaga dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi calon wisatawan untuk meninkmati keindahan Bali dan tentunya menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

    KEWAJIBAN KITAdibalik Keindahan Wilayah Pesisir Bali

    profil wilayah

    Oleh: Redaksi Butaru

    Sektor PariwisataBali ini sudah terbukti menciptakan iklim positif pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

    Berbagai tempat wisata di wilayah pesisir Bali

    memberikan pengaruh yang sangat positif

    terhadap PDRBprovinsi Bali

  • 10 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    profil wilayah

    Akankah Bali Bertahan?

    Mempertahan Bali untuk tetap menjadi tujuan utama wisata di Indonesia itu tidak semudah yang dikira, Mengapa Demikian?.. Banyak faktor yang mengancam Bali. Isu Perubahan iklim/ Climate Change merupakan isu dunia yang harus diwaspadai yang tidak menutup kemungkinan mengancam Bali. Secara singkat, Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Dampak ekstrim dari perubahan iklim terutama adalah terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim, kenaikan temperatur menyebabkan es dan gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia yang meningkat antara 10-25 cm selama abad ke-20. Dengan meningkatnya permukaan air laut, peluang terjadinya erosi tebing, pantai, dan bukit pasir juga akan meningkat. Bila tinggi lautan mencapai muara sungai, maka banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Bahkan dengan sedikit peningkatan tinggi muka laut sudah cukup mempengaruhi ekosistem pantai, dan menenggelamkan sebagian dari rawa-rawa pantai.

    Kondisi ini tentunya sangat mengancam berbagai wilayah di Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan negara kepulauan termasuk Bali di dalamnya. Naiknya permukaan air laut ini telah terjadi dibeberapa bagian di Indonesia, dan pada tahun 2008 Bali mengalami naiknya permukaan air laut. Kenaikan air laut tertinggi pada tahun 2008 ditemukan di Pulau Ceningan yang terletak di sisi selatan Bali, kenaikan muka air laut mencapai 50 cm dan bahkan menggenangi beberapa daratan. Akan tetapi perlu untuk dicermati bahwa, tidak semata-mata naiknya permukaan air laut ini hanya disebabkan oleh Perubahan Iklim, akan tetapi juga merupakan gabungan dari berbagai macam penyebab, baik bersifat alami maupun yang disebabkan oleh manusia. Apapun itu bentuk ancaman alam, sudah sewajarnya kita mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk dapat menyelamatkan bumi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh PEMDA Bali lewat Balai Sungai Penida Bali. Berbagai daya upaya telah dan akan dilakukan baik dalam bentuk teknis dan non teknis yang bersifat keberlanjutan telah dilakukan dalam rangka mengamankan pesisir Bali dari ancaman perubahan iklim dan siklus reguler alam.

    Bagaimana Kondisi Pantai Bali Saat Ini?

    Melihat dari pengertiannya, pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut, sedangkan garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis pantai bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, banyak faktor yang dapat merubah garis pantai ini. Salah satunya adalah abrasi atau erosi pantai, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Bagaimana dengan kondisi pantai di Bali? masih amankah sebagai daerah wisata?

    Isu Perubahan iklim/ Climate Change merupakan isu dunia yang harus diwaspadai yang tidak menutup kemungkinan mengancam Bali

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 11Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    profil wilayah

    Tidak hanya Pemerintah Indonesia dan pemerintah lokal saja yang konsern terhadap perubahan garis pantai di Bali ini, akan tetapi pihak luar pun ikut konsern untuk tetap menjaga keutuhan pantai di Bali. Dalam proses penanganan teknis ini, Pemerintah Jepang melalui Japan Bank Of International Cooperation (JBIC) juga ikut berperan serta aktif melalui memberikan dana bantuan untuk pelaksanaan pekerjaan.

    Sering kita jumpai di Indonesia, terdapat beberapa pekerjaan di dalam penanganan bencana tidak sesuai dengan akar permasalahan yang ditanggulangi dan mengakibatkan terjadinya kerugian dan bencana baru. Oleh karena itu diperlukan pengenalan

    Perubahan garis pantai di Bali merupakan

    akumulasi dari berbagai faktor penyebab seperti

    perubahan iklim,siklus reguler dan masyarakat

    sekitar yang kurang peduli.

    lebih dalam dan lanjut dan mengenali karakteristik daerah atau wilayah yang akan ditangani. Seperti halnya yang telah dilakukan di dalam penanganan pantai di Bali seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, dan Tanah Lot. Penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, PEMDA, pinjaman luar negeri, dan dibantu oleh Jepang melalui Japan Bank of International Cooperation (JBIC) mengalami proses yang panjang, diawali dengan pengenalan akar permasalahan melalui penelitian yang panjang, sehingga memperoleh langkah penanganan yang tepat dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pada tahap pertama pengenalan permasalahan adalah, dilakukannya identifikasi di Proses Beachfill dan Tertapod

    Panjang Pantai Bali Yang Tererosi Beserta Penangannya

    Hampir seluruh garis pantai di Bali mengalami perubahan. Perubahan garis pantai tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor penyebab, selain Perubahan Iklim, siklus reguler berupa abrasi/ erosi pantai yang tidak bisa dihindari, dan kurangnya kepeduliaan penduduk sekitar pantai dalam menjaga wilayah pesisir merupakan faktor penyebab yang tidak bisa dipungkiri di dalam perubahan garis pantai ini.

    Bali memiliki panjang pantai +437.700 Km dengan pemanfaatan daerah pantai sebagai pelestarian biota laut, pariwisata, water sport, dan prasaran dan sarana keagamaan. Kenyamanan pemanfaatan daerah pantai yang sangat besar ini terganggu akibat abrasi/erosi pantai yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1987 panjang pantai yang tererosi 49.950M, meningkat menjadi 93.070M pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali menjadi 181.700M. Tentunya PEMDA yang dibantu oleh Pemerintah Pusat dan JICA dalam hal ini, cepat mengambil tindakan dalam rangka pengamanan pesisir pantai. Pada tahun 2009, panjang pantai yang telah ditangani secara konstruksi 81.500M, kegiatan tersebut kembali dilanjutkan dilanjutkan pada tahun 2010 dengan total penangana garis pantai sepanjang 81.853M, dan tentunya akan berlanjut pada tahun 2011 yang akan mencapai garis penanganan pantai sepanjang 83.729M. Dari total penangana garis pantai tersebut, masih terdapat 97.974M garis pantai lagi yang perlu untuk ditangani secara konstruksi dalam rangka penanganan garis pantai di Bali. Berikut adalah tabel rinci panjang pantai yang mengalami erosi pada setiap kabupaten/kota beserta penanganannya:

    No. Kabupaten/Kota

    Panjang

    Pantai (M)s/d 1987

    2008 2009 2009 2010 2011 s/d 2009 s/d 2010s/d

    2011*Yang Belum

    Ditangani (M)1 Buleleng 121.180 9.500 129.060 54.830 1.211 137 310 22.265 22.402 22.712 32.118

    2 Jembrana 67.350 4.450 7.510 19.700 - - - 6.050 6.050 6.050 13.650

    3 Tabanan 28.660 5.500 7.500 12.760 - 216 432 4.300 4.516 4.948 7.812

    4 Badung 80.050 11.500 14.100 27.160 1.517 - - 25.468 25.468 25.468 1.692

    5 Denpasar 16.000 7.000 10.000 10.000 - - 126 8.532 8.532 8.658 1.342

    6 Gianyar 12.560 3.000 3.300 3.650 - - 1.005 500 500 1.505 2.145

    7 Klungkung 40.200 3.000 12.600 18.800 - - - 5600 5.600 5.600 13.200

    8 Karangasem 71.700 6.000 9.000 34.800 - - - 8.785 8.785 8.785 26.015

    TOTAL 437.700 49.950 93.950 181.700 2.728 353 1.873 81.500 81.853 83.726 97.974

    Pantai Tererosi (M) Panjang Pengaman (M)Sudah Ditangani dengan

    Konstruksi (M)

  • 12 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    profil wilayah

    beberapa titik pantai yang telah mengalami abrasi dan erosi akibat gelombang pasang yang sangat ganas (tsunami/ badai besar) dan melakukan beberapa penelitian di lokasi bencana. Dari hasil identifikasi dan beberapa penelitiaan keluarlah prioritas dan teknisk- teknis penanganan sesuai dengan yang permasalahan dan karakteristik wilayah penangan.

    Secara umum penanganan pantai di Bali menggunakan beberapa desain teknis dalam rangka mengembalikan profil pantai. Desain yang digunakan, antara lain adalah membangun dinding pantai (Revetment) yang dibangun pada garis pantai atau di daratan yang digunakan untuk melindungi pantai dari serangan langsung gelombang,

    Pelaksanaan konstruksi kegiatan pengamanan garis pantai ini telah dilakukan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, dimulai dengan dengan pengerjaan di Pantai Kuta yang menghabiskan waktu panjang, yaitu 2,6 tahun dimulai dari Juni 1996 sampai dengan Desember 2008. Pengamanan Pantai Kuta di awali dengan pembongkaran bangunan lama, pengisian pasir, revetment, offshore breakwater, submarged breakwater, pembangunan drainase, jalan setapak (walkway), pembangunan fasilitas umum, landscaping, dan pembangunan tempat parkir. Pada tahun 2000 dilanjutkan dengan pelaksanaan konstruksi di Tanah Lot berupa pembangunan submarged breakwater, perlindungan kekuatan tebing atau batuan Pura dengan menggunakan metode penahan dinding atau batu karang, penempatan tentrapod, penyimpanan pasir, dan landscaping. Dan pada

    pengisian pasir. Dilanjutkan dengan pengisian pasir (Beach fill) yang dapat mengembalikan garis pantai seperti semula, Breakwater dan Submarged Breakwater yang berfungsi sebagai pemecah gelombang, pembuatan tetrapod yang berfungsi untuk mengusir kekuatan dari ombak yang datang dengan membiarkan air mengalir ke sekitarnya, dengan kata lain tetrapod ini juga berfungsi sebagai pemecah ombak akan tetapi yang membedakannya dengan breakwater adalah bentuk dan penempatannya. Tetrapod berupa blok beton yang berkaki tiga dan ditempatkan di dasar laut. Konstruksi selanjutnya adalah walkway ini biasanya juga disebut ruang bebas bagi publik yang dapat dimanfaatkan sebagai jogging track dan bisa juga gunakan sebagai jalur sepeda. Selain itu bagi PEMDA, daerah ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan inspeksi, pemeliharaan, pengawasan dan monitoring daerah sekitar pantai.

    tahun 2001 pengerjaan konstruksi dilanjutkan di Pantai Sanur dan Nusa Dua, dimana pengerjaan konstruksi ke dua pantai ini tidak jauh berbeda dengan pengerjaan konstruksi di Pantai Kuta.

    Sebagaimana yang telah dikatakan di atas, bahwa hampir seluruh wilayah pesisir di Bali perlu penanganan segera, masih banyak titik rawan lainnya yang dirasakan perlu penangan khusus. Misalnya Pantai Lebeh yang berlokasi di Kabupaten Gianyar yang kondisinya sangat memprihatinkan, tercatat sejak tahun 2004-2010 garis Pantai Lebeh telah mengalami pergesar sebesar menuju ke darat 24M. Beberapa pemukiman penduduk hancur akibat abrasi dan harus berpindah jauh dari garis pantai. Sebagai mana terlihat pada gambar berikut ini.

    Penahan Ombak

    Space Walkway

    Bangunan yang rentan terhadap abrasi di tepi pantai Lebeh

    Beberapa pemukiman penduduk hancur akibat abrasi dan harus berpindah jauh dari garis pantai.

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 13Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    profil wilayah

    Setelah berakhirnya kegiatan konstruksi, bukan berarti penanganan pengaman pantai berhenti sampai di sini saja, akan tetapi ada tahap perawatan dan pemantauan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mewujudkan kelestarian dan keindahan Pantai Bali agar tetap selalu terjaga dengan melibatkan aktif serta masyarakat dan stakeholder.

    Pada awalnya sebelum melakukan kegiatan konstruksi dan setelah pekerjaan

    Akan tetapi ada pula beberapa masyarakat yang sulit untuk mengerti dan masih ingin mempertahankan keinginannya untuk dapat bermukim dan melakukan aktivitas disekitar pantai karena merasa memiliki yang besar, misalnya pada sebelum proses pengerjaan breakwater, beberapa masyarakat menilai bahwa peletakan breakwater dapat mengganggu aktivitas wisatawan yang akan melakukan surfing dan olah raga lainnya. Selain itu pada proses pengerjaan beach fill, dimana pasir yang berada di pesisir pantai ini bersifat dinamis. Sering terjadi proses penumpukan pasir di suatu bagaian pantai dan terdapat pula penipisan pasir dibeberapa pantai akibat dari deburan ombak. Untuk menghindari penumpukan pasir pada suatu bagian garis pantai, maka diperlukan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat disekitar pantai untuk melakukan pemindahan pasir ke tempat yang mengalami pengikisan pasir. Pengerjaan ini awalnya dilakukan oleh PEMDA, akan tetapi tidak secara terus menerus PEMDA dapat melakukannya, oleh karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi oleh para masyarakat sekitar dengan sukarela melakukannya. (mpb)

    Diperlukan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat sekitar pantai untuk melakukan pemindahan pasir ke tempat yang mengalami pengikisan pasir.

    selesai, PEMDA Bali telah melakukan pendekatan kepada masyarakat bali melalui kegiatan sosialisasi, berbagai respon dan tanggapan yang diterima PEMDA pada saat sosialisasi tersebut. Ada beberapa masyarakat Bali yang bermukim dan beraktifitas di sekitar pesisir bali dengan sukarela membantu PEMDA melakukan penanganan pengamanan garis pantai dengan merelakan sebagian tanah mereka yang berlokasi persis di garis pantai untuk dapat digunakan sebagai walkway.

    Pantai Nusa Dua sebelum Konstruksi

    Walkway di Panti Padang Galak

    Pantai Nusa Dua sesudah Konstruksi

  • 14 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

    Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca di atmosfer adalah penjelasan singkat dari apa yang selama ini kita sebut dengan Pemanasan Global. Pemanasan ini akan diikuti dengan Perubahan Iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia yang menyebabkan menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan akibat kenaikan suhu.

    Pemanasan Global dan Perubahan Iklim terjadi akibat aktivitas manusia, terutama yangberhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) sertakegiatan lain yang berhubungan dengan hutan, pertanian, dan peternakan. Aktivitas manusia di kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer, yaitu peningkatan kuantitas Gas Rumah Kaca secara global.

    dalamPenataanRuangOleh: Ir. Imam S Ernawi, MCM, MSc,Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU(Ketua Tim Pokja Adaptasi, DNPI)

    PenerapanLow Carbon

    Economy

    topik utama

    Pemanasan Global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menyebabkan banjirdan erosi.

    Spatial planning can be seen as an effort to optimize space utilization.To optimize mean allowing sectoral developments grow optimally in one hand

    and protecting environmental sustainability in the other hand. In this light,spatial planning spirit is very similar to that of low carbon economy,

    fostering growth while maintaining environmental sustainability.

    Pemanasan Global

    Vulnerable Assesment

    KONTRIBUTOR

    MITIGASI

    Indonesia merupakan penyumbang emisi GRK terbesak di dunia (WB, 2007)

    ADAPTASI

    Indonesia merupakan negara yang RENTAN terhadapdampak perubahan iklim

    fENOMENA PERUBAHAN IKLIM- Kenaikan Temperatur

    - Peningkatan Muka Air Laut- Kejadian Iklim Ekstrim

    - Perubahan Jumlah dan Pola Presipitasi

    Dampak

    Sumber

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 15Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Penerapan Low Carbon Economy

    Pembangunan yang berdasar pada keuntungan ekonomi, tanpa menghiraukan dampak ekologis terbukti menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. fenomena ini menjadi salah satu penyebab deviasi iklim. Maka dari itu, konsep Low-Carbon Economy (LCE) menjadi fokus penting dalam kerangka kerja pengendalian deviasi iklim. Menurut Youngshung Cho (Korean University) LCE atau green growth dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) yang dapat menekan polusi dan produksi gas rumah kaca.

    Sebagai salah satu alat untuk pengendalian pembangunan, penataan ruang dapat menekan produksi gas rumah kaca dengan menerapkan skenario LCE ke dalam proses penataan ruang. Pada dasarnya, penataan ruang dapat dilihat sepagai upaya dalam pengoptimalisasi penggunaan ruang. Optimalisasi dalam hal ini berarti memberikan kesempatan pada sektor untuk berkembang secara maksimal tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup. Maka penataan ruang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan LCE yaitu mendukung pembangunan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

    Sejak ditetapkan pada tahun 2007 Undang-Undang No. 26 tentang Penataan Ruang konsep LCE sudah menjadi pertimbangan. Tertulis di dalamnya, bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa perencanaan penataan ruang dapat dilakukan berdasarkan sistem, fungsi utama, wilayah administratif, kegiatan utama pada wilayah tersebut, dan nilai strategis wilayah. Kriteria ini selebihnya diatur dalam peraturan dan kebijakan pendamping.Konsep LCE dapat digunakan sebagai salah satu skenario alternatif dalam

    Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penataan Ruang

    topik utama

    Green Growth dapat diartikan sebagai

    pertumbuhan yang berkelanjutan yang dapat

    menekan polusi dan produksi gas rumah kaca.

    - Temperatur- Peningkatan Muka

    Laut- Perubahan Pola Hujan

    Berdampak pada..

    Dampak terhadap Penataan Ruang

    Kesehatan Pertanian Kehutanan Sumber Daya Air Kawasan Pesisir Habitat Alami

    Peningkatan Penyebaran

    Penyakit Menular

    Penurunan luas lahan dan Produktivitas

    Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air

    Baku

    Tenggelamnya kawasan pesisir

    Punahnya Spesies Langka

    Alih Fungsi Lahan

    Ancaman terhadap sanitasi di kawasan

    perkotaan

    Ancaman terhadap ketahanan pangan

    Alih Fungsi lahan kawasan lindung akibat deforestasi

    Kerusakan kawasan di sekitar

    DAS/WS kritis

    Ancaman terhadap pulau- pulaukecil terluar

    Ancaman terhadap keberlangsungan

    kawasan konservasi

  • 16 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    topik utama

    mewujudkan tujuan penataan ruang. Namun konsep ini harus dapat diadaptasi dalam strategi penataan ruang, termasuk struktur dan pola penataan ruang. Untuk rencana yang lebih detail, penerapan konsep LCE harus diatur dalam kebijakan yang lebih detail dan lebih mendalam untuk penggunaan ruang dan pola pemanfaatan ruang.

    Penerapan konsep LCE dalam penataan ruang merupakan suatu investasi yang sangat menguntungkan, salah satunya adalah perwujudan target nasional dalam pengurangan emisi gas buang sebanyak 26%. Konsep ini juga dapat mendatangkan investor, terutama investor yang bergerak dalam bidang yang berbasis lingkungan hidup. Jika konsep ini diterapkan secara tepat,

    Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan konsep LCE ini, yaitu:

    1. Pengertian tentang konsep LCE harus diperhatikan, dan harus dipahami oleh seluruh lapisan pemerintahan;

    2. Harus adanya definisi standar, parameter, variabel dan indikator yang jelas dan terukur berhubungan dengan konsep LCE, agar setiap perencanaan yang dibuat dapat teranalisis;

    3. Tersedianya pedoman dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penerapan LCE. Pedoman penerapannya sudah dalam tahap penyusunan, dan termasuk dalam Rencana Tata Ruang. Namun setiap institusi memiliki pedoman masing -masing, pedoman tersebut harus diharmonisasikan untuk menghindari tumpang-tindih kebijakan. Sumber daya manusia harus difokuskan dalam pemerintah daerah di mana tingkat kompetensi SDM masih lemah.

    4. Sampai saat ini, baru 20 provinsi (61%), 42 kabupaten (11%) dan 16 kota (17%) yang telah mendapatkan persetujuan substansi. Kendala yang terdapat dalam persetujuan substansi adalah proses persetujuan yang panjang, mulai dari persetujuan substansi dalam tingkat lokal, nasional (BKPRN) dan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

    5. Pelaksanaan dari implementasi yang masih ambigu, dan perlu diingat tidak semua langkah dapat diterapkan dalam Rencana Tata Ruang.

    Walaupun masih banyak kendala dalam penerapan ini, namun dengan cara yang tepat, penerapan konsep ini akan mengangkat nama Indonesia di mata dunia dalam penerapan konsep ramah lingkungan.

    Indonesia akan mendapat pengakuan internasional dalam penerapan konsep LCE.

    Lebih lanjut, upaya pengarusutamakan konsep LCE ke dalam penataan ruang dilakukan dengan mengintroduksi konsep tersebut ke proses penataan ruang secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi hendaknya telah memasukan aspek keberlanjutan, kebijakan green economy, dan kebijakan pengurangan emisi karbon. Rencana struktur tata ruang hendaknya sudah mengakomodasi konsep sustainability urban living dan low-carbon mobility. Konsep smart growth, compact cities, dan green cities hendaknya dapat diaplikasikan dalam rencana pola ruang.

    Kerangka PemikiranSkenario Pengarusutamaan Low Carbon Economy dalam Penataan Ruang: Peluang dan Kendala

    Penataan Ruang

    Peluang dan Kendala

    Rekomendasi

    Low-carbon Economy(LCE)

    Berkelanjutan

    - UUPR- RTRWN, RPR, Provinsi, Kota, dan Kabupaten

    Penghapusan Kemiskinan

    Mitigasi dan AdaptasiDeviasi Iklim

    Ketahanan Pangan

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 17Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    topik utama

    Pengelolaan sumber daya air yang tidak mengantisipasi dinamika pembangunan,

    perkembangan penduduk, dan siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai

    dampak perubahan iklim global, akan dapat menimbulkan krisis sumber daya air.

    ke dalam RencanaTata Ruang Wilayah

    Oleh: Purba Robert Sianipar Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Air,Kemenko Perekonomian

    Pentingnya Pemaduserasian

    Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

    Penyelenggaraan pembangunan selama ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan pusat ekonomi baru tidak hanya terjadi di kota- kota besar tetapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sejalan dengan itu, berbagai permasalahan muncul dan semakin kompleks. Tidak terkecuali dalam pengelolaan sumber daya air.

    Selain permasalahan tersebut di atas, pengelolaan sumber daya air juga dihadapkan pada kondisi sulitnya penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti pembangunan bendungan, retarding basin, dan banjir kanal. Pemerintah sering dihadapkan pada konfik sosial berkepanjangan dalam hal penyediaan lahan ini, dan jika tidak hati-hati masalah tersebut dapat bergeser ke ranah hukum.

    Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah juga membawa tantangan tersendiri dalam memahami prinsip pengelolaan sumber daya air. Perbedaan pemahaman dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik danbudaya diberbagai daerah, memicu terjadinya sengketa antar daerah, antara pusat dan daerah, serta sesama pengguna air. Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, maupun di tingkat wilayah sungai merupakan tantangan dalam membangun sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang handal. Integrasi berbagai sektor mutlak diperlukan untuk saling melengkapi dan menyesuaikan.

    Penysutan lahan pertanian

    Alih fungsi lahan adalah salah satu permasalahan umum di sumber daya air yang sering diperbincangkan banyak pihak. Peningkatan alih fungsi lahan tidak hanya mengancam ketahanan pangan nasional, tetapi juga berdampak pada hilangnya investasi pemerintah dalam pembangunan jaringan irigasi, peningkatan risiko banjir, dan mengurangi ketersediaan air.

    Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa di Pulau Jawa terjadi pengurangan lahan sawah periode 1981-2002 sebesar 1,17 juta Ha. Walaupun ada pencetakan sawah baru sebesar 536,25 ribu Ha di beberapa lokasi, tetapi tidak sebanding dibandingkan alih fungsi yang terjadi.

    Perubahan fungsi lahan di kawasan hulu DAS terutama dari hutan menjadi lahan pertanian budidaya dapat berdampak pada berkurangnya fungsi resapan air dan meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan sedimentasi. Perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali akan menambah panjang daftar DAS kritis di Indonesia, dimana potensi bahaya banjir dan kekeringan, baik dari sebaran dan frekuensinya akan semakin meningkat. Dengan kata lain, ada sensitive landuse pada suatu DAS, dan apabila kemampuan daya resap air pada sensitive landuse ini berkurang maka akan terjadi kekritisan sumber daya air, peningkatan debit banjir, dan sebaliknya, penurunan debit andalan.

  • 18 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Arah Pengelolaan Sumber Daya Air Ke DepanSesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya air (SDA) merupakan suatu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan sumber daya air didasarkan asas-asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Dalam 20 tahun ke depan, Pengelolaan SDA diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Permasalahan krisis ekologi di catchment area perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Pemecahan masalah hanya akan berhasil apabila melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan satu indikator keberhasilan yang disepakati bersama. Penanganan konservasi tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan struktur, tetapi juga mengutamakan pendekatan non-struktur

    topik utama

    Dalam pendayagunaan SDA, pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku perlu dipertimbangkan dengan baik. Dalam hal ini pengambilan air tanah harus dilakukan secara seimbang dengan kemampuan pengisiannya kembali. Pengelolaan SDA diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air hujan.

    Sementara itu, pengendalian daya rusak air dilakukan dengan mengatasi permasalahan mendasar, yaitu peningkatan limpasan air permukaan sebagai akibat dari pengurangan tutupan lahan dan penurunan fungsi resapan. Karenanya, penerapan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) perlu dilakukan secara konsisten.

    Kehandalan layanan jasa pengelolaan SDA harus ditingkatkan agar kebutuhan air dapat terpenuhi sepanjang tahun, agar daya rusak air menurun baik frekuensi maupun sebarannya, agar kualitas air baku meningkat, dan agar sistem penyediaan air minum dapat mencapai target MDGs (Millenium Development Goals). Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha perlu digalakkan dan ditingkatkan, dengan mengutamakan prinsip kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

    Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan SDA seperti yang diharapkan di atas, UU Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya disusun pola pengelolaan sumber daya air (Pola PSDA). Sebagai suatu kerangka dasar, Pola PSDA disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Penyusunan Pola PSDA dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pola pengelolaan SDA pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan. Kebijakan pengelolaan SDA ditetapkan secara terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota, termasuk dalam rencana tata ruang wilayah.

    Keterkaitan Pola PSDA dengan RTRWPola PSDA dan RTRW memiliki hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk saling menyesuaikan. Pasal 39 dari PP 42 Tahun 2008 menyebutkan bahwa rencana pengelolaan SDA yang sudah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air, dan sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

    Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tidak langsung menyebutkan bahwa penataan ruang harus memperhatikan kondisi fisik wilayah dan potensi berbagai sumber daya (termasuk sumber daya air). Lebih lanjut disebutkan bahwa rencana tata ruang meliputi sistem jaringan prasarana sumber daya air, kawasan lindung (termasuk kawasan konservasi), dan kawasan budi daya (termasuk daerah layanan irigasi). Karena itu, RTRW diharapkan menjadi pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor (termasuk pengelolaan SDA).

    Salah satu contoh kasus yang menarik untuk melihat keterkaitan pengelolaan sumber daya air dengan rencana tata ruang wilayah adalah pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Terlepas dari persoalan bagaimana sebaiknya menyikapi banjir di Jakarta, BKT telah direncanakan sejak tahun 1973. Master Plan for Drainage and flood Control of Jakarta (dikenal sebagai Master Plan 1973) disusun sebagai rencana pengelolaan sumber daya air di ibukota Jakarta.

    Trase Banjir Kanal Timur di Master Plan 1973

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 19Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Integrasi Pola PSDA dengan RTRWWalaupun secara umum pengintegrasian rencana pembangunan nasional ke dalam RTRW telah dilakukan, namun integrasi di bidang sumber daya air belum dilaksanakan secara utuh. Saat ini fokus integrasi sumber daya air dengan RTRW lebih banyak pada sistem jaringan prasarana SDA, yang meliputi jaringan SDA lintas negara dan lintas propinsi untuk mendukung air baku pertanian, jaringan SDA untuk kebutuhan air baku industri, jaringan air baku untuk kebutuhan air minum, dan sistem pengendalian banjir.

    Jika melihat bahwa pengelolaan SDA meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, seharusnya integrasi dilakukan dengan menterjemahkan ketiga komponen tersebut ke dalam struktur ruang dan pola ruang di RTRW. Secara substansi, masukan Pola Pengelolaan SDA (PSDA) ke dalam RTRW sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut di bawah ini.

    topik utama

    Pemerintah menyadari tidak mudah untuk mewujudkan pelaksaan master plan tersebut. Terbatasnya alokasi anggaran merupakan masalah klasik yang dihadapi setiap tahun. Namun Pemerintah tetap bertekad untuk menjadikanibukota negara, kawasan bebas banjir. Sejalan dengan upaya menemukan skenario pembiayaan yang tepat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memasukkan rencana pembangunan tersebut ke dalam rencana tata ruang wilayahnya.

    Adanya rencana pembangunan BKT dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010, membuat penyediaan lahan seluas 405,28 Ha yang terdiri dari 147,9 Ha di Jakarta Utara dan 257,3 Ha di Jakarta Timur, memungkinkan untuk dilakukan. Walau pembebasan lahan berjalan lambat, tetapi setidaknya

    lahan untuk trase BKT telah tersedia. Tentu bisa dibayangkan bagaimana sulitnya apabila sepanjang trase BKT telah berdiri pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pilihan beratpun harus diputuskan yaitu membiarkan Jakarta terus bersahabat dengan banjir atau menguras anggaran untuk ganti rugi lahan.

    Jadi secara umum, integrasi Pola PSDA ke dalam RTRW Propinsi atau Kabupaten/Kota diharapkan mampu memberikan jaminan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air ke depan. Mengapa demikian? Karena, RTRW selain merupakan instrumen perencanaan, juga merupakan instrumen pengendalian pembangunan. RTRW memiliki alat paksa yaitu berupa ketentuan sanksi bagi setiap orang/pihak yang melanggarnya.

    Catatan:- Kawasan rawan banjir di terminologi Tata Ruang merupakan kawasanlindung sekaligus budidaya, contohnya Jakarta- Kawasan resapan air itu di terminology SDA adalah daerah resapan airdan dan daerah tangkapan air (PP 42 Tahun 2008: Pasal 50 1 a)

    Substansi Masukan Pola PengelolaanSDA ke Dalam RTRW

    Penentuan besar/ukuran penggambaran prasarana sumber daya air perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penyusunan RTRW. Sebagai contoh masukan Pola PSDA wilayah sungai ke dalam RTRW dapat dilihat pada Tabel berikut.

    Contoh Masukan Pola PSDA ke dalam RTRW

    Pengintegrasian rencana pengelolaan sumber daya air ke dalam RTRW harus dapat tercermin dalam tujuan, kebijakan dan strategi, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.

    No Prasarana SDA dlm pola PSDA KeteranganNasional Propinsi Kab/Kota

    1 A. STRUKTUR RUANG1. Sungai2. Bendungan Besar

    3. Jaringan Prasarana SDA

    4. Banjir Kanal 5. Saluran Drainase6. Tanggul Banjir

    Pj > 100 kmLuas Genangan > 50.000 HaSaluran (irigasi)Pj > 25kmPj >25 kmPj >25 kmPj >25 km

    Pj > 10 kmLuas Genangan> 5.000 haSaliran (irigasi)Pj > 2,5 kmPj > 2,5 kmPj > 2,5 kmPj > 2,5 km

    SemuaSemua

    Semua

    SemuaSemuaSemua

    Bila tidak mungkin masuk dalam Peta, minimum ada dalam teks atau narasi

    II B. POLA RUANG1. Wilayah Sungai

    2. Sumber Air (Danau, Waduk)

    3. Sabuk Hijau4. Kawasan Lindung SDA5. Daerah Irigasi6. Daerah Irigasi Rawa7. Daerah Rawan Banjir

    8. Sepadan Sungai

    9. Cekungan Air Tanang

    WS Tanggung Jawab PusatLuas Genangan>50.000 Ha-Luas > 50 km2> 50.000 Ha> 50.000 HaLuas Genangan> 50.000 Ha

    Luas CAT > 50.000 Ha

    WS Pusat dan PropinsiLuas genangan>5.000 Ha-Luas > 10km2> 5.000 Ha> 5.000 HaLuas Genangan> 5.000 HaDi kota BesarLb > 50 mLuas CAT > 5.000 Ha

    Semua

    Semua

    -SemuaSemuaSemuaSemua

    Semua

    Semua

    Bila tidak mungkin masuk dalam Peta, minimum ada dalam teks atau narasi

    Pola/Rencana PSDA- Merencanakan- Melaksanakan

    - Memantau, dan- Mengevaluasi

    Sumber Air- Sungai

    - Danau / Situ- Waduk / Embung

    - Mata Air

    Kawasan Budidaya- Daerah Irigasi

    (D.I)- Daerah Irigasi Rawa

    - Daerah Resapan air dan daerah tangkapan air

    - Kawasan Rawan Banjir

    Kawasan Lindung SDA

    - Wilayah Sungai- Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air : - Daerah resapan air dan daerah tangkapan air - Sempadan Sumber Air (Sungai, Danau/Waduk, Mata Air)- Kawasan Rawan Banjir- CAT

    Prasarana SDA- Jaringan Irigasi/Air Baku

    - Jaringan Rawa- Jaringan Pengendalian Banjir

    Upaya/Kegiatan

    pada/untuk

    Konservasi SDA Pendayagunaan SDA

    Pengendalian Daya Rusak Air

    pada/untuk pada/untuk

    Struktur Pola Ruang Struktur Pola Ruang Struktur Pola Ruang

  • 20 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    topik utama

    Pengintegrasian juga perlu mempertimbangkan hirarki yang ada baik di dalam RTRW maupun dalam pengelolaan SDA. Hirarki RTRW disusun menurut tingkatan administrasi pemerintahan, yaitu berupa RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pengelolaan SDA, Pola PSDA disusun berdasarkan Wilayah Sungai (WS)

    Lebih jauh, pengintegrasian rencana pengelolaan sumber daya air ke dalam RTRW harus dapat tercermin dalam tujuan, kebijakan dan strategi, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini perlu diperhatikan penentuan program yang memuat lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana, dan target waktu pelaksanaan.

    Tantangan, dan sekaligus kesempatan yang bisa dimanfaatkan, saat ini adalah belum semua daerah menyelesaikan RTRW dan Pola PSDA pada tingkat wilayah sungainya. Jumlah RTRW yang telah disahkan (Perda) sampai dengan Juni 2011 baru mencapai 8 propinsi dan 25 kabupaten/kota. Sementara itu, pembuatan Pola PSDA di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat baru selesai 19 rancangan, dari total 68 rancangan pola.

    Karena itu, perlu segera disusun bahan integrasi Pola PSDA ke dalam RTRW berupa peta, teks/narasi, dan program yang disiapkan sekaligus ketika melakukan penyusunan Pola Pengelolaan SDA. Dalam hal ini momentum penyusunan RTRW

    dan Penyusunan Pola PSDA di Provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengintegrasian ini diharapkan dapat meminimalisir dampak perubahan pemanfaatan ruang seperti yang terjadi saat ini.

    Pada tatanan kebijakan, kebutuhan pengintegrasian Pola PSDA ke dalam RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya lahan bagi pembangunan prasarana sumber daya air. Dengan demikian diharapkan tujuan pembangunan sumber daya air sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

    Akhir kata dapat disampaikan bahwa antara Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk saling menyesuaikan. Pola PSDA menjadi salah satu unsur dalam penyusunan dan perbaikan RTRW, dan sebaliknya pengembangan sumber daya air harus didasarkan pada RTRW yang telah disusun.

    Lintas Negara, WS Lintas Propinsi, WS Strategis Nasional, WS Lintas Kabupaten/Kota, dan WS satu Kabupaten/Kota. Apabila digambarkan, bentuk keterkaitan yang dapat terjadi antara RTRW dengan Pola PSDA Wilayah Sungai adalah seperti terlihat pada Gambar 5 dibawah ini.

    Keterkaitan Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

    POLA DAN RENCANA PSDA WS:1. WS Satu Kab/Kota

    2. WS Lintas Kab/Kota3. WS Lintas Provinsi4. WS Lintas Negara

    5. WS Strategi Nasional

    RTRW KAB/KOTARTRW PROVINSIRTRW NASIONAL RUANG WILAYAH

    SUMBER DAYA AIR

    Sinkronisasi Tingkat Nasional

    Sinkronisasi Tingkat Provinsi

    Sinkronisasi Tingkat Kab/Kota

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 21Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Oleh: Ir. Iman Soedradjat, MPMDirektur Penataan Ruang Wilayah Nasional,

    Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU

    PenangananDAS Bengawan Solo

    topik utama

    DAS Bengawan Solo merupakan salah satu DAS yang memiliki posisi penting di Pulau Jawa serta sumber daya alam bagi kegiatan sosial-ekonomi perkotaan dan perdesaan yang ada di sekitarnya, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan ekonomi. Pentingnya peranan DAS dinyatakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan DAS Bengawan Solo sebagai salah satu prioritas utama dalam penataan ruang sehubungan dengan fungsi hidrologi untuk mendukung pengembangan wilayah.

    Selain itu, DAS Bengawan Solo juga merupakan satu sistem ekologi besar yang dalam perkembangannya saat ini mengalami banyak kerusakan dan mengarah pada kondisi degradasi lingkungan. Ada dua indikator degradasi, pertama, konversi lahan hutan di daerah hulu ke penggunaan pertanian, perkebunan, dan permukiman yang menyebabkan terjadinya peningkatan laju erosi dan peningkatan laju sedimentasi. Kedua, terjadinya fluktuasi debit sungai yang mencolok di musim hujan dan kemarau.

    Berdasarkan pertimbangan ekologis dan sosial ekonomi, DAS Bengawan Solo merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak mengenal batas wilayah administrasi. Potensi dan persoalan yang ada ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja tetapi perlu disikapi bersama-sama secara bijak. Selain pertimbangan ekologis, sosial ekonomi, maupun sejarah, juga karena keberadaan sumber daya alam DAS Bengawan Solo sebagai sumber daya alam bersama (common pool resources) yang menuntut adanya kepemilikan bersama (collective ownership).

    Sebagai sumberdaya alam milik bersama, maka sumber daya alam yang terdapat di DAS Bengawan Solo membutuhkan penanganan secara bersama di antara semua pemangku kepentingan atau yang dikenal dengan collective management yang mengarah pada suatu bentuk collaborative management. Hal ini juga menjadi penting karena hingga saat ini belum tercipta kerjasama penataan ruang di antara semua pemerintah daerah di dalam kawasan DAS yang bertujuan untuk penyelamatan DAS.

    Posisi yang penting dan keunikan karakteristik dari DAS Bengawan Solo ini perlu diwadahi dan diantisipasi dalam suatu arahan penataan ruang yang menyeluruh dan jelas. Rencana tata ruang DAS Bengawan Solo yang menjadi panduan bagi semua RTRW provinsi, kabupaten maupun kota yang berada di Kawasan DAS Bengawan Solo sebagai dasar kegiatan pengembangan wilayah di provinsi, kabupaten maupun kota tersebut, sampai saat ini belum tersusun.

    Padahal, rencana tata ruang ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pemanfaatan dan pengendalian lahan sehingga secara langsung dapat mengurangi kontribusi debit puncak dan volume banjir yang terjadi dan sekaligus menjadi pengikat dalam kerjasama penataan DAS. Jelas bahwa RTR DAS Bengawan Solo memiliki peran penting.

    Untuk itu telah dilakukan penyusunan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang serta pengelolaan wilayah sungai yang terakomodasi antar sektor dan antar wilayah sehingga dapat tercapai pola pemanfaatan ruang yang mendukung kelestarian dan keserasian pemanfaatan wilayah Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya kebijakan dan strategi tersebut akan menjadi dasar dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.

    Di Masa Datang

    2020 PENINGKATAN PENATAAN KAWASAN DAS BENGAWAN SOLO

  • 22 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Dari beberapa pertemuan telah dilakukan kesepakatan untuk ditindak lanjuti yaitu:a. Guna Lahan Optimal (GLO), yang diharapkan menjadi dasar pemanfaatan ruang DAS dan menjadi basis untuk penyusunan rencana tata ruang DAS Bengawan Solo. Adapun GLO ini sudah mempertimbangkan aspek kontribusi debit puncak dan volume banjir berdasarkan pemanfaatan penggunaan lahan;b. Arahan kebijakan, strategi, dan arahan program, yang dapat menjadi panduan untuk menata DAS Bengawan Solo

    Guna Lahan Optimal adalah guna lahan yang memberikan kondisi: debit puncak banjir berkurang, run off menurun, volume banjir berkurang, kegiatan ekonomi tetap berkembang, kondisi sosial dan budaya masyarakat tidak terganggu

    topik utama

    Optimalisasi penggunaan lahan di Kawasan DAS Bengawan Solo merupakan hasil simulasi guna lahan dengan menggunakan pemodelan hidrologi dan geologi lingkungan. Beberapa kondisi di DAS Bengawan Solo berdasarkan pemodelan tersebut adalah sebagai berikut: Perubahan lahan hutan menjadi perkebunan, ladang, sawah, dan permukiman yang terjadi di DAS Bengawan Solo

    Optimalisasi Penggunaan Lahan di Kawasan DAS Bengawan Solo

    dengan memperhatikan aspek bencana banjir, longsor, dan pengembangan wilayah kawasan;c. Mekanisme kelembagaan dan arahan pengendalian untuk mendukung tercapainya penyesuaian RTRW masing-masing pemerintah daerah dengan Guna Lahan Optimal, terciptanya rencana tata ruang DAS Bengawan Solo, tercapainya sinkronisasi semua RTRW dengan rencana tata ruang DAS, dan tercapainya penataan DAS dengan memperhatikan aspek sosial-ekonomi kawasan.

    menimbulkan puncak dan volume banjir yang semakin besar; Besarnya banjir dari anak-anak sungai tergantung juga dari jenis tanah selain dari perubahan fungsi lahan dan karakteristik hidrologi seperti kemiringan dan panjang sungai; Daerah yang rentan terhadap pertambahan banjir adalah sub-sub DAS yang mengandung jenis tanah berkemampuan meresapkan air ke dalam tanah cukup tinggi (daerah resapan); Sub-sub DAS dengan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, ladang, sawah, dan permukiman terjadi pada sebagian besar kawasan sehingga menimbulkan pertambahan puncak dan volume banjir lebih dari 100%; Sub-sub DAS dengan dominasi jenis tanah kurang mampu meresapkan air (kemampuan melewatkan air di permukaan tanah cukup tinggi) biasanya rentan terhadap perubahan fungsi lahan seperti diketemukan pada bagian hulu sub-DAS Kali Madiun dan sebagian besar sub DAS Bengawan Solo Hilir; Perubahan guna lahan mempengaruhi tinggi rendahnya debit puncak dan volume banjir. Komposisi guna lahan seperti sekarang menimbulkan puncak dan volume banjir makin besar dibandingkan dengan guna lahan sebelumnya di tahun 1964 untuk sub DAS Bengawan Solo Hilir; Pengembalian fungsi konservasi hutan pada beberapa kawasan akan memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pengurangan debit puncak dan volume banjir apabila dikombinasikan dengan penerapan Low Impact Development (LID);

    Latar belakang perlunya kordinasi antar sektor

    Penggunaan Lahan optimal DAS Bengawan Solo

    Peta Penggunaan lahan optimal

    PENGELOLAAN BERBASIS EKOLOGI PADA KAWASAN DAS

    - Adanya integrasi ekosistem dengan sistem sosial ekonomi- Aliran Sungai DAS Bengawan Solo melintasi beberapa wilayah administrasi (2 provinsi dan 17 kab/kota)

    PERAN DAN POSISI DAS BENGAWAN SOLO

    - RTRWN : Prioritas utama penataan ruang untuk fungsi hidrologi- Merupakan daerah rawan bencana- Sungai terpanjang di Pulau Jawa (600 km dari Wonogiiri sampai Gresik, melintasi 2 Provinsi)

    TEKANAN EKOSISTEM DAS KARENA DINAMIKA PERKEM-BANGAN SOSIAL EKONOMI

    - Pertumbuhan sosial ekonomi- Konversi lahan konservasi menyebabkan penurunan daerah resapan air- Sedimentasi daerah hilir menyebabkan fluktuasi debit air yang mencolok

    KEBUTUHANPENINGKATAN DASBENGAWAN SOLO

    Prinsip Keseimbangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan

    MEMBUTUHKAN PRASYARAT : KOORDINASI ANTAR SEKTORmelalui forum diskusi terfokus antar semua pemangku kepentingan terkait

    DIAKOMODASI DALAM KEBIJAKAN, STRATEGI DAN ARAHAN PROGRAM PENATAAN DAS BENGAWAN SOLO

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 23Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Rencana tata ruang ini diharapkan dapat menjadi

    landasan bagaimana mengatasi implikasi dari

    pengembangan yang ada terhadap kebutuhan ait di

    masa yang akan datang.

    topik utama

    Kondisi di atas juga dipicu oleh kondisi alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kemampuan lahan yang ada. Berdasarkan pada hasil analisis geologi lingkungan terkait kemampuan lahan tersebut, terdapat beberapa kondisi penggunaan lahan di DAS Bengawan Solo sebagai berikut: Terdapat penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya; Terdapat penggunaan lahan pada kawasan rawan dengan kemampuan lahan sedang, seperti di sekitar puncak Gunung Lawu, Gunung Merapi dan Gunung Jeding-Patujbanteng, Cawas, Wonogiri-Eromoko, Giriwoyo, Tirtomoyo, Slogohimo, Badegan, Wonokerto, Jetis, Sarangan, Kendal, Ngrampe, Pulung- Wungu, Caruban, Talangkembar, dan Ngadirejo-Juwok; Terdapat kawasan yang tidak boleh dikembangkan karena kemampuan lahan yang rendah, seperti di sekitar daerah Cawas, Wonogiri-Eromoko, Tirtomoyo, Slogohimo, Badegan, Wonokerto, Sarangan, Kendal, Ngrampe, dan Pulung- Wungu; dan Terdapat beberapa kawasan yang harus dihutankan kembali atau dikembalikan fungsinya sebagai kawasan konservasi, seperti yang terjadi di Boyolali, Klaten, Wonogiri, Gresik, Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Tuban.

    Beberapa kondisi di Kawasan DAS Bengawan Solo berdasarkan pemodelan perubahan iklim tersebut yaitu: Hujan di kawasan DAS Bengawan Solo mengakibatkan banjir cenderung bertambah besar; Hujan tahunan yang cenderung berkurang disertai dengan alih fungsi lahan mengakibatkan aliran air di musim kemarau berkurang sehingga intensitas kekeringan bertambah besar; Untuk 30 tahun mendatang, perubahan iklim akan mengakibatkan banjir bertambah 50% dan perubahan guna lahan akan mengakibatkan banjir bertambah 53%; Jika proses perubahan iklim terjadi saat perubahan guna lahan, maka puncak dan volume banjir akan bertambah sebesar 135%.

    Adanya alih fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya merupakan akibat dari tekanan kebutuhan lahan yang pada akhirnya menyebabkan adanya degradasi lingkungan. Berdasarkan hasil analisis ekonomi untuk Kawasan DAS Bengawan Solo, faktor lahan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa temuan studi sebagai berikut: Peningkatan luasan lahan budidaya di Kawasan DAS Bengawan Solo akan meningkatkan PDRB DAS Bengawan Solo, dan sebaliknya pengurangan luasan lahan budidaya akan dapat mengurangi PDRB DAS Bengawan Solo; Setiap pertambahan luasan lahan budidaya di DAS Bengawan Solo sebesar 1% akan meningkatkan PDRB DAS sebesar 0,144% dan sebaliknya; Peningkatan luasan lahan budidaya akan meningkatkan PDRB sub-DAS Bengawan Solo Hulu dan sebaliknya pengurangan luasan lahan budidaya akan mengurangi PDRB;

    Terumuskannya Pengembangan Ekonomi Alternatif dan Ramah Lingkungan untuk Pengembangan Wilayah

    Terumuskannya Implikasi Perubahan Iklim dan Perubahan Guna Lahan terhadap Puncak dan Volume Banjir di Kawasan DAS Bengawan Solo

    Setiap pertambahan luasan lahan budidaya di sub DAS Bengawan Solo Hulu sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,168% dan sebaliknya; Terdapat beberapa sektor yang memiliki kecenderungan dominan unggul, dominan menurun, dan potensial berkembang yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota; Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang dominan unggul di hampir setiap kabupaten/kota di DAS Bengawan Solo, dimana kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten/kota besar dan memiliki pertumbuhan yang positif; Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di hampir semua kabupaten/kota di DAS Bengawan Solo, namun dengan pertumbuhan yang cenderung negatif/ menurun; dan Sektor-sektor tersier (non-ekstraktif ) merupakan sektor potensial berkembang dengan pertumbuhan yang tinggi namun kontribusinya kecil di hampir setiap kabupaten/ kota di DAS Bengawan Solo.

    Peta Penggunaan lahan optimal

  • 24 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Faktor lahan merupakan salah satu faktor yang

    cukup berpengaruh terhadap perkembangan

    ekonomi masyarakat.

    topik utama

    DAS Bengawan Solo merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang berdasarkan RTRWN ditetapkan masuk ke dalam kategori Wilayah Sungai LINTAS PROVINSI. Namun pada perkembangannya, berdasarkan persyaratan yang ada, DAS Bengawan Solo sudah memenuhi kriteria sebagai kawasan strategis nasional. Hal ini berimplikasi pada mekanisme penyelenggaraan penataan ruang untuk DAS Bengawan Solo. Oleh karena itu, kedudukan dan status rencana tata ruang DAS Bengawan Solo adalah sebagai berikut:

    Hasil kajian Peningkatan Penataan Kawasan DAS Bengawan Solo menunjukkan adanya beberapa kebutuhan untuk penanganan lebih lanjut dari sisi penataan ruang, yang meliputi: Penanganan yang sifatnya lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan terkait, Perlunya pengaturan penataan ruang dan pengarahan pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan optimalisasi pengembalian fungsi hidrologi sungai dan pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat; dan Perlunya penanganan bersama untuk pengelolaan DAS dalam suatu mekanisme kelembagaan kolaboratif (collaborative management).

    Dengan penerapan GLO, maka debit puncak dan volume banjir dapat dikurangi, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya dapat terus meningkat. Dalam rangkaian studi Peningkatan Penataan Kawasan DAS Bengawan Solo, GLO merupakan salah satu keluaran yang dihasilkan yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten.

    Di samping adanya beberapa manfaat yang dapat diperoleh, penerapan GLO di tengah banyaknya kebijakan dan strategi

    penanganan dan pengelolaan DAS Bengawan Solo yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan yang terkait tetap berpotensi untuk menimbulkan beberapa persoalan sebagai implikasinya, antara lain:

    Kemungkinan alokasi ruang dalam GLO berbeda dengan alokasi pola ruang dalam RTRW, sehingga; Kemungkinan kebijakan, strategi, dan arahan program untuk perwujudan GLO berbeda dengan kebijakan dan strategi dalam RTRW.

    Perlu ada rencana tata ruang DAS Bengawan Solo yang berfungsi untuk mengikat seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah agar kegiatan peningkatan penataan Kawasan DAS Bengawan Solo berdasarkan optimalisasi penggunaan lahan dapat dilaksanakan; Perlu ada kejelasan mengenai kedudukan rencana tata ruang DAS Bengawan Solo terhadap dokumen perencanaan lainnya; Dibutuhkan dasar hukum yang kuat bagi rencana tata ruang DAS Bengawan Solo agar dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah.

    PERAN DAN KEDUDUKAN HASIL GUNA LAHAN OPTIMAL (GLO)

    Kedudukan Rencana Tata Ruang DAS Bengawan Solo terhadap Perencanaan Dokumen Lain

    Perencanaan Sektor - Pola SDA - Rencana Pengelolaan DAS Terpadu - Rencana Induk Sektor lainnya

    RTRWN

    RTR P. JAWA

    RPJPN

    Perencanaan Sektor

    Perencanaan Sektor RPJPD Kab/Kota

    RPJMD Kab/Kota

    RTRW Kab/Kota

    RPJPD Prov.

    RPJMD Prov.

    RTRW Prov.

    RPJMN

    asaacacaca

  • buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 25Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    Kebijakan, strategi, dan arahan program peningkatan penataan kawasan DAS Bengawan Solo ini, dalam kaitannya dengan kebijakan dan strategi penataan DAS Bengawan Solo lainnya yang telah ada, dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) DAS Bengawan Solo dan penyempurnaan Pola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo dari sisi pengembangan wilayah.

    Selain itu kebijakan, strategi, dan arahan program yang dihasilkan ini akan menjadi pelengkap bagi Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Satuan Wilayah Sungai Bengawan Solo atau yang lebih dikenal sebagai CDMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

    PERAN DAN KEDUDUKAN USULAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN ARAHAN PROGRAM

    Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan penataan kawasan DAS Bengawan Solo, kebijakan, strategi, dan arahan program yang dihasilkan ini merupakan suatu bentuk upaya perwujudan dan pengantisipasian implikasi kebutuhan peningkatan dan penataan DAS Bengawan Solo. Dalam hal ini, kebijakan, strategi, dan arahan program yang dihasilkan dipahami sebagai kebijakan untuk peningkatan DAS Bengawan Solo dengan melakukan intervensi terhadap penggunaan lahan yang ada beserta aktivitas yang ada di atasnya, serta sistem yang mempengaruhinya. Kebijakan peningkatan DAS Bengawan Solo dalam konteks ini didudukan sebagai suatu penguatan dan tindak lanjut dari

    kebutuhan untuk mewujudkan penataan lahan yang optimal (GLO) yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan DAS Bengawan Solo itu sendiri. Maka kebijakan, strategi, dan arahan peningkatan penataan DAS Bengawan Solo secara garis besar terbagi dalam 6 (enam) arahan kebijakan besar, yaitu: PENINGKATAN KUALITAS RTRW PROV/KAB/KOTA PENGEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN BERSAMA PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH PENDEKATAN SOSIAL DAN EKOSISTEM DALAM PENANGANAN DAS OPTIMALISASI PENGGUNAAN LAHAN PENERAPAN LID (LOW IMPACT DEVELOPMENT)

    Kebijakan, strategi, dan arahan program yang dihasilkan

    dipahami sebagai kebijakan untuk peningkatan DAS Bengawan Solo

    dengan melakukan intervensi terhadap penggunaan lahan yang

    ada beserta aktivitas yang ada di atasnya.

    Kedudukan Kebijakan, Strategi, dan Arahan Program yang Dihasilkan dari Studi Peningkatan Penataan DAS Bengawan Solo dalam Kerangka Penanganan DAS Bengawan Solo

    RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

    AIR SATUAN WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO (CDMP)

    RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI/KOTA/

    KABUPATEN

    POLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

    DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIRKEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

    PEMERINTAH DAERAHPROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN

    DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

    KAJIAN PENINGKATAN PENATAAN RUANG KEDUANG

    STUDI PENINGKATAN PENATAAN KAWASAN DAS BENGAWAN SOLO

    (menghasilkan kebijakan, strategi, dan arahan program untuk peningkatan penataan DAS

    Bengawan Solo)

    *untuk lingkup DAS Bengawan Solo

    Masukan dari sisi Pengelolaan SDA

    Masukan dari sisi PengembanganWilayah *)

    Masukan dari sisi Pengembangan Wilayah

  • 26 buletin tata ruang | Mei - Juni 2011 Mei - Juni 2011 | buletin tata ruang

    topik utama

    Secara garis besar, keterkaitan keenam kebijakan tersebut dalam perwujudan penataan lahan yang optimal dapat dilihat pada Gambar berikut. Keenam arahan kebijakan tersebut, pada dasarnya saling terkait satu sama lain dan dapat dirangkum dalam 4 (empat) kelompok kebijakan, yaitu: PENATAAN RUANG, yang meliputi peningkatan kualitas dari RTRW di provinsi/kota/kabupaten yang berada di dalam lingkup DAS Bengawan Solo beserta peningkatan kualitas RTR DAS Bengawan Solo; PENATAAN KAWASAN BUDIDAYA, yang meliputi pengendalian pemanfaatan pada kawasan budidaya eksisting dengan

    Memperhatikan karakterisik DAS Bengawan Solo sebagai Common Pool Resources (CPR) yang melibatkan banyak pemangku kepentingan yang terkait, maka perumusan kelembagaan yang baik menjadi salah satu syarat mutlak dalam upaya penanganan dan pengelolaannya. Aspek kelembagaan ini diharapkan dapat: mengawal pelaksanaan kebijakan, strategi, dan arahan program. mengawal terlaksananya penyesuaian RTRW kabupaten, kota, dan provinsi dengan hasil guna lahan optimal; menguatkan hasil studi GLO ini untuk menjadi basis usulan Rencana Tata Ruang DAS Bengawan Solo; dan mengawal terlaksananya sinkronisasi RTRW antar kabupaten-kota-dan-provinsi. Aspek kelembagaan diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan sumber daya air, melainkan juga pada aspek

    KELEMBAGAAN PENATAAN KAWASAN DAS BENGAWAN SOLO

    penataan ruang dan pengembangan wilayah. Implementasi dari aspek kelembagaan ini sendiri tidak harus berupa lembaga baru, melainkan dapat memanfaatkan lembaga koordinasi yang sudah ada. Kelembagaan yang diperlukan adalah kelembagaan bersama yang bersifat lintas sektor dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas, yang disepakati secara bersama oleh stakeholders (kabupaten/kota) terkait untuk menangani DAS. Kelembagaan

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended