Top Banner
masyarakat yang kurang beruntung Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong- royong menjalankan pembangunan Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni: Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin...... Ke Halaman 2 kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kemen terian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari: Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung- gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok Sekilas Tentang PNPM-MPd dengan kreatifitas dan semangat wirausaha, dapat menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai jual. Malahan para pengrajin gula aren yang terkonsentrasi di Desa Sukapada dan Desa Nanggewer pun dengan adanya kelompok perguliran ini paling tidak dapat terlepas dari bayang-bayang para tengkulak. Apalagi kalau kita memberikan pembekalan pengetahuan tentang manajemen kewirausahaan untuk mereka. Di samping dapat membuat produk olahan lanjutan, mereka pun tidak lagi menjadi ‘sapi perahan’. Yang lebih memprihatinkan adalah matinya usaha kerajinan anyaman tikar dari pandan. Di beberapa desa (Sukamaju, cipacing, Sukadana, Puteran, Tanjungkerta) sebelum gunung Galunggung meletus tahun 1982, begitu suburnya tanaman pandan itu. Dan semua itu menjadi PR bagi kita. ? Mari bersama -sama menggali potensi diri untk hidup sejahtera dan mandiri”*** Gali Potensi Demi Hidup yang Sejahtera dan Mandiri Ketua Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kec. Pagerageung, Ade Suja’i berharap pengentasan kemiskinan melalui kelompok perguliran tidak terbatas pada pemberian dana belaka, melainkan pihak pelaku PNPM pun harus berupaya untuk memberikan jalan keluar cara penggunaan dana tersebut agar menjadi suatu usaha produktif bagi yang bersangkutan. ? Jangan hanya ikan saja yang terus - menerus diberikan. Saya yakin mereka (Kaum perempuan) sedikit sekali yang mampu mengupayakan dana yang diterimanya dapat digunakan menjadi usaha produktif. Apalagi dewasa ini disinyalir baik orang kota maupun orang kampung cenderung berperilaku konsumtif. Tidak menutup kemungkinan dana perguliran yang diterima pun digunakan untuk hal-hal yang sipatnya tidak sesuai dengan tujuan PNPM-MPd sendiri,” tukasnya. Lebih lanjut Ade menyarankan agar para stakeholder (Pemangku Kepentingan) di dalam PNPM-MPd Kec. Pagerageung mulai memikirkan untuk mengupayakan “memberi kail”-nya juga kepada para pengguna dana pergiliran tersebut. ? Misalnya saja dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.” Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya saja dengan Dinas Tenaga Kerja yang memiliki BLK (Balai Latihan Kerja). Bahkan kalau perlu PNPM sendiri dapat mendirikan semacam Workshop, dan memanfaatkan keahlian warga Kec. Pagerageung sendiri yang sudah dianggap ‘mumpuni’ (pakar/ahli) di bidangnya masing- masing.untuk berbagi ilmu dengan saudara- saudaranya. Secara gamblang, Ade yang juga ketua KUD Mitrayasa ini mengatakan bahwa Pagerageung memiliki banyak potensi yang belum digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan warganya. Beberapa dekade ke belakang, tanaman singkong begitu melimpah-ruah di wilayah kita ini. Tapi sekarang orang menanam singkong sebatas untuk kebutuhan sendiri saja. Padahal dari singkong saja dapat diciptakan berbagai produk olahan. Seperti keripik yang sekarang sedang nge-trend di kota-kota besar. Begitupun dalam pemanfaatan halaman rumah, dengan ditanami pohon pisang saja Bulletin Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagerageung Edisi Juni 2013 Halaman 1 PNPM Mandiri Perdesaan —Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)— merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Gambaran Umum Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)
2

Buletin PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Pagerageung Tasikmalaya

Dec 21, 2014

Download

Social Media

Ali Yasin

Kec. Pagerageng, menorehkan tinta untuk merekam perjuangan PNPM MPd
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Buletin PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Pagerageung Tasikmalaya

masyarakat yang kurang beruntung Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan

secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara

swakelola Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-

royong menjalankan pembangunan Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat

harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya

yang terbatas Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki

dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan

pembangunan tersebut Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan

dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan

kemiskinan Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan

harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan

tetap menjaga kelestarian lingkungan

PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip

lainnya, yakni:

Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Demokratis. Setiap pengambilan keputusan

pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan

masyarakat miskin...... Ke Halaman 2

kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per

kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan

kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kemen terian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi

bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip

pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis,

legasl maupun administratif Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan

kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan

kapasitasnya Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat

Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok

Sekilas Tentang

PNPM-MPd

dengan kreatifitas dan semangat wirausaha, dapat menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai jual. Malahan para pengrajin gula aren yang terkonsentrasi di Desa Sukapada dan Desa Nanggewer pun dengan adanya kelompok perguliran ini paling tidak dapat terlepas dari bayang-bayang para tengkulak. Apalagi kalau kita memberikan pembekalan pengetahuan tentang manajemen kewirausahaan untuk mereka. Di samping dapat membuat produk olahan lanjutan, mereka pun tidak lagi menjadi ‘sapi perahan’. Yang lebih memprihatinkan adalah matinya usaha kerajinan anyaman tikar dari pandan. Di beberapa desa (Sukamaju, cipacing, Sukadana, Puteran, Tanjungkerta) sebelum gunung Galunggung meletus tahun 1982, begitu suburnya tanaman pandan itu. Dan semua itu menjadi PR bagi kita. ? Mari bersama-sama menggali potensi diri untk hidup sejahtera dan mandiri”***

Gali Potensi Demi Hidup yang Sejahtera dan Mandiri

Ketua Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kec. Pagerageung, Ade Suja’i berharap pengentasan kemiskinan melalui

kelompok perguliran tidak terbatas pada pemberian dana belaka, melainkan pihak pelaku PNPM pun harus berupaya untuk memberikan jalan keluar cara penggunaan dana tersebut agar menjadi suatu usaha produktif bagi yang bersangkutan.

? Jangan hanya ikan saja yang terus-menerus diberikan. Saya yakin mereka (Kaum perempuan) sedikit sekali yang mampu mengupayakan dana yang diterimanya dapat digunakan menjadi usaha produktif.

Apalagi dewasa ini disinyalir baik orang kota maupun orang kampung cenderung berperilaku konsumtif. Tidak menutup kemungkinan dana perguliran yang diterima pun digunakan untuk hal-hal yang sipatnya tidak sesuai dengan tujuan PNPM-MPd sendiri,” tukasnya.

Lebih lanjut Ade menyarankan agar para stakeholder (Pemangku Kepentingan) di dalam PNPM-MPd Kec. Pagerageung mulai memikirkan untuk mengupayakan “memberi kail”-nya juga kepada para pengguna dana pergiliran tersebut.

? Misalnya saja dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing.”

Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya saja dengan Dinas Tenaga Kerja yang memiliki BLK (Balai Latihan Kerja). Bahkan kalau perlu PNPM sendiri dapat mendirikan semacam Workshop, dan memanfaatkan keahlian warga Kec. Pagerageung sendiri yang sudah dianggap ‘mumpuni’ (pakar/ahli) di bidangnya masing-masing.untuk berbagi ilmu dengan saudara-saudaranya. Secara gamblang, Ade yang juga ketua KUD Mitrayasa ini mengatakan bahwa Pagerageung memiliki banyak potensi yang belum digali dan dikembangkan untuk kesejahteraan warganya. Beberapa dekade ke belakang, tanaman singkong begitu melimpah-ruah di wilayah kita ini. Tapi sekarang orang menanam singkong sebatas untuk kebutuhan sendiri saja. Padahal dari singkong saja dapat diciptakan berbagai produk olahan. Seperti keripik yang sekarang sedang nge-trend di kota-kota besar. Begitupun dalam pemanfaatan halaman rumah, dengan ditanami pohon pisang saja

Bulletin Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagerageung

Edisi Juni 2013 Halaman 1

PNPM Mandiri Perdesaan —Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)— merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi

Tengah.

Gambaran Umum Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)

Page 2: Buletin PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Pagerageung Tasikmalaya

dalam penyaluran kepada kelompok yang tidak sesuai dengan jadwal dan ranking harus seijin Tim Pendanaan. Tim Pendaan pun bersama BP-UPK wajib melakukan supervisi kelengkapan berkas pinjaman, dan apabila diperlukan dapat dilakukan validasi lapangan. Kemudian hasil validasi itu dituangkan dalam berita acara, dan dilaporkan kepada BKAD. Yang patut digarisbawahi, bahwa Tim Pendanaan mempunyai kewajiban untuk menentukan besaran dana yang akan digulirkan. Tim Pendanaan pun wajib melakukan monitoring, dan mengevaluasi kelompok pengguna dana perguliran. Bila diketahui ada kelompok yang menggunakan dana SPP, dan dana bergulir lainnya tanpa melalui rekomendasi dari pihaknya, maka Tim Pendanaan dapat segera membuat rekomendasi kepada BKAD agar

Penasehat : BKAD Kec. Pagerageung

FK & FT

Redaksi/Penanggung Jawab:

A. R. Sudradjat

Sekretaris Redaksi :

Enang Subhan

Alamat Redaksi:

Jl. H. Agus Salim No. Pagerageung, Tasikmalaya 46158

Email:

[email protected]

TA 2013 Tinggal Menunggu Realisasi

Kegiatan usulan dari setiap desa sudah masuk ke UPK, dan usulan kelompok perguliran baru yang te lah diveirfikasi oleh Tim Verifikasi adalah dari Desa cipacing sebanyak satu kelompok SPP, Desa Pagerageung 4 (empat) kelompok, Desa Puteran satu kelompok, Desa Sukadana 5 (lima) kelompok, Desa Sukamaju dua kelompok, dan Desa Sukapada sebanyak satu kelompok. Adapun usulan kegiatan BLM (Bantuan langsung Masyarakat) untuk pembangunan fisik adalah sebagai berikut: Desa Cipacing mengusulkan untuk

pembangunan Madrasah diniyah berukuran 6x12 meter dengan lokasi di Kp. Cikukuk. Usulan yang kedua adalah pembangunan Posyandu di Kp. Tanjunghurip dengan ukuran 4x6 meter.

Adapun Desa pagerageung, selain mengusulkan pembangunan Madrasah diniyah berukuran 6x12 meter di Kp. Pagerageung kidul, juga diusulkan pembangunan Madrasah diniyah di Kp. Baros yang berukuran 6x12 meter.

Sementara Desa Tanjungkerta mengusulkan pembangunan untuk PAUD di Kp. Cikoranji yang berukuran 17x7 meter.

Desa Pagersari mengusulkan pembangunan Madrasah diniyah yang berukuran 6x12 meter

Desa Sukapada juga mengusulkan pembangunan Madrasah diniyah di Kp. Bojot yang berykuran 15x7 meter. Desa Nanggewer mengusulkan pembangunan gedung PAUD berukuran 14x7 meter dengan lokasi di Kp. Nanggewer. Desa Sukamaju mengusulkan pembangunan Posyandu yang berukuran 4x6 meter masing-masing di Kp. Ciakar dan Kp. Margaluyu. Sementara untuk Kp. Tanjungjaya berukuran 3x5 meter. Desa yang mengajukan pembangunan jalan dengan rabat beton adalah Desa Guranteng yang berukuran 700x2 ,5 meter yang berlokasi di Kp. Cikadu. Adapun Desa Puteran mengusulkan pembangunan Telford di Kp. Sadalewih dengan volume 600x2 ,5 meter. Semoga segera dapat direalisasikan.***

+ Akang : Nambut SPP teh kanggo naon Teh? -Teteh : Puguh hoyong ngagentos televisi, Kang. Rudet tuda 14 inci mah mani asa kirang jelas nontonna oge... + Akang: ??? (Dina hatena Si akang noroweco: ? Bedul, geuning keur meuli tv. Atuh beuki ngedul we Si Teteh teh. Tong boro mantuan salaki, ngurus rumah tangga oge kapopohokeun ku lalajo sinetron ...?! )

Si Akang & Si Teteh

Setelah proses tersebut dilaksanakan Tim Pendanaan mengadakan musyawarah bersama BKAD, BP-UPK, TV, PJOK, dan FK/FT untuk menentukan jumlah besaran dana pinjaman kelompok. Selanjutnya keputusan pendanaan dilakuan oleh TP yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Pendanaan. Dan diinformasikan kepada kepada kelompok calon penerima pinjaman maksimal satu minggu setelah terbitnya SK tersebut, dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media lainnya. Selanjutnya tahapan kedua a dalah pelaksanaan pendanaan. Tim Pendanaan melakukan koordinasi dengan pengurus UPK untuk memenuhi kebutuhan dana yang diajukan calon kelompok peminjam. Adapun penyaluran dana dilaksanakan psling lambat seminggu setelah ditetapkannya surat keputusan.

mampu menjalin kerjasama dengan pihak

pemerintah, tokoh masyarakat, dan semua

komponen masyarakat supaya dari dana

bantuan yang terbatas itu mampu

mewujudkan suatu rumah tinggal tinggal

yang semula berstatus tidak layak huni

menjadi rumah tinggal yang memenuhi

persyaratan dan memiliki standar layak

Kita semua berharap kucuran dana

melalui surplus perguliran yang dikelola

UPK selama ini masih kurang dari yang

diharapkan, maka agar ke depan ada

peningkatan, tidak lain hal itu kembali lagi

kepada kita semua.

Salah satu di antaranya adalah komitmen

kita semua di dalam perguliran kelompok

SPP agar selalu tepat waktu dalam

dokumen tersebut terhadap ketersediaan dana di UPK, dan riwayat pinjaman sebelumnya.

Terbentuknya Tim Pendanaan pasca disahkannya AD/ART BKAD hasil revisi, merupakan wujud upaya Program Perguliran melalui Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) agar lebih optimal di dalam pengelolaannya. Tim Pendanaan adalah tim yang dibentuk BKAD melalui Forum MAD, dan diberi mandat untuk pengambilan keputusan pendanaan atas semua usulan kegiatan perguliran SPP dari setiap kelompok yang telah direkomendasi layak oleh Tim Verifikasi (TV) dalam forum Musyawarah Pendanaan Perguliran. Adapun mekanisme kerja dari tim tersebut berdasarkan SOP-nya meliputi beberapa tahapan. Pada tahap pertama Tim Pendanaan melakukan pembahasan dokumen pengajuan pendanaan perguliran yang telah diverifikasi oleh TV untuk memastikan kelengkapan dokumen dan proses tahapan sebelumnya. Kemudian melakukan analisa semua

kualitas Perguliran

RTLH Salah Satu Wujud

Kepedulian Terhadap Sesama

Bantuan renovasi rumah tidak layak

huni dari surplus perguliran yang

dikelola UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

yang telah berlangsung selama ini,

adalah salah satu bentuk kepedulian

terhadap sesama, saudara, dan tetangga

melalui PNPM-MPd demi terwujudnya

masyarakat yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya

diharapkan seluruh warga turut ber-

partisipasi dengan daya dan upayanya

dengan dikoordinasi TPK (Tim Pelaksana

Kegiatan) di setiap desa masing-masing.

Mengingat keterbatasan dana yang

dikucurkan, maka diharapkan ketua TPK

huni.

kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-

Sambungan dari hal. 1 : Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK Aku Lanjut dengan tagline: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami.

Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat

terwujud. (Dari berbagai sumber)***

Setiap pengambilan dana oleh UPK untuk kebutuhan pencairan kelompok harus sepengetahuan Tim Pendanaan. Demikian juga

Tim Pendanaan, Wujud Upaya Perguliran Agar Lebih Optimal

Bulletin PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagerageung

Adapun Tim Pendanaan yang baru terbentuk itu personalianya terdiri dari A.R. Sudradjat (Desa Sukamaju) sebagai ketua, Dadan Kadarisman (Desa Guranteng) sebagai Sekretaris, dan Abad Badrudin (Desa Pagerageung) sebagai anggota. ***

Sabda Rasul SAW: “Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak”. (Mutafaq'alaih)

di Kp. Tegalaja, dan pembangunan PAUD di Kp. Balananjeur yang berukuran 7x8 meter.

Desa Sukadana mengajukan usulan pembangunan Madrasah Diniyah di Kp. Ambarayah ukuran 7x5 dan 9x6 meter.