Home >Documents >Buletin Migas

Buletin Migas

Date post:12-Jul-2015
Category:
View:110 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

>> No. 32, November 2007

1

Editorial

>> No. 32, November 2007

i usia lima tahun ini, BPMIGAS memulai tekad baru untuk lebih transparan, bersih, akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Niat mulia untuk memberantas korupsi ini ditandai dengan menandatangani Pakta Integritas Tiga Pilar Kemitraan yang disaksikan oleh perwakilan dari KPK, BPK, BPKP DPR, Kementerian Aparatur , negara dan Departemen ESDM. Kesadaran untuk memberantas korupsi bukan perkara mudah, seperti dalam pengucapannya. Karena bersih dari praktek korupsi itu sendiri dalam kenyataannya berkaitan dengan pihak lain. Jadi tanpa dukungan berbagai pihak, terutama mitra kerja yang bersih, sangat mustahil hal ini bisa terwujud. Keseriusan dalam memberantas korupsi ini memang telah menjadi cita-cita bersama lembaga pemerintah. Ini ditandai dengan mulai dilakukannya beberapa pembenahan seperti mereformasi sistem laporan keuangan negara sehinggaRedaksi menerima masukan artikel yang dikirim melalui e-mail : buletin@bpmigas.com atau fax. 021 - 5290 1315

D

optimalisasi penerimaan negara semakin baik dan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Pembenahan sistem laporan keuangan ini juga terjadi di sektor

minyak dan gas pasca UU No 22/ 2001 tentang Migas yang menjadi dasar terbentuknya BPMIGAS. Mengingat laporan keuangan sekarang ini merupakan warisan lama dari Pertamina (dulunya Badan Pengawasan Pengusahaan Kontraktor Asing/ BPPKA kemudian berubah Manajemen Production Sharing/MPS, sebelum menjadi BPMIGAS),para auditor keuangan pemerintah seperti BPK maupun BPKP merekomendasikan agar sistem laporan keuangan pemerintah harus lebih berdasarkan kinerja, termasuk sistem pelaporan

keuangan yang diterapkan BPMIGAS. Namun demikian, proses reformasi sistem keuangan ini butuh waktu dan kehati-hatian untuk penerapannya. Karena bagaimanapun keinginan ini juga harus disosialisasi-kan ke berbagai pihak, termasuk kelengkapan administrasi. Terlepas dari itu semua, dengan dideklarasikannya Pakta Integritas menandakan kesungguhan BPMIGAS untuk lebih transparan. Hal ini merupakan tonggak sejarah bagi BPMIGAS dalam meletakkan implementasinya dan patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan dalam upaya perbaikan diri, sehingga tercapai pemahaman yang solid diantara aparatur negara, pemerintahan dan DPR. Pasalnya, apa pun yang dikerjakan merupakan buah dari aturan yang dibuat pemerintah juga. Termasuk dalam memberantas korupsi, setiap pihak terkait harus sama-sama bersih demi mewujudkannya. Dengan begitu, godaan yang mungkin muncul dapat diatasi, sehingga BPMIGAS dan stakeholder bisa jalan seirama. ***

2

Laporan Utama

>> No. 32, November 2007

ola keinginan melakukan praktek bisnis yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional terus bergulir. Setelah sejumlah perusahaan dan Lembaga Negara, kini giliran BPMIGAS ikut menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas yang diusung oleh Tiga Pilar Kemitraan merupakan pernyataan tertulis sebagai komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik dan benar. Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta pada Selasa (27/11) dilakukan oleh para petinggi BPMIGAS dan melibatkan seluruh pekerja BPMIGAS. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Gunawan Hadisusilo, Deputi Bidang Pencegahan Komisi

B

Pemberantasan Korupasi (KPK) Waluyo, Sekretaris Jenderal Departemen ESDM Waryono Karno dan para pimpinan KKKS ikut menyaksikan penandatanganan kesepakatan tersebut. Agar kesepakatan moral ini bisa berjalan dengan baik, nantinya lembaga penandatanganan kesepakatanan ini akan memiliki mekanisme pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan pakta integritas tersebut. Pengawas biasanya berasal dari kelompok masyarakat madani. Usai acara penandatanganan, Kepala BPMIGAS Kardaya Warnika menjelaskan bahwa pihaknya berani menandatangani Pakta Integritas karena ada keinginan kuat untuk menciptakan pengelolaan BPMIGAS yang lebih baik. Karenanya dia berharap, setelah BPMIGAS menandatangani Pakta

Integritas, seluruh stakeholder terkait ikut mendukung penuh niatannya mencegah timbulnya segala jenis tindak pidana korupsi, sehingga program tersebut bisa direalisasi dengan baik. Kardaya juga menjelaskan bahwa langkahnya tersebut terinspirasi oleh PT Pertamina (Persero) yang telah menandatangani Pakta Integritas awal Oktober 2007 lalu. Sejak itu, BPMIGAS pun segera mengajukan diri untuk menandatanganinya dengan melakukan berbagai persiapan. Jadi, tegasnya, penandatanganan Pakta Integritas ini bukanlah instruksi resmi, namun didorong kebutuhan untuk menjadi lebih baik dan bisa bekerja sesuai apa yang menjadi prinsip dan disepakati bersama. Selain itu, kita juga ingin agar praktek transparan, akuntable, bersih, dan profesional di

3

Laporan Utamalingkungan kerja BPMIGAS bisa direalisasi dengan baik, kata Kardaya. Secara fisik Pakta Integritas memang hanya selembar dokumen yang ditandatangani para pimpinan BPMIGAS. Namun konsekwensi penandatanganan ini cukup berarti, karena untuk menjabarkan isi Pakta Integritas, pihak penandatanganan berkewajiban membuat modul pelaksanaan. Pada kasus BPMIGAS, penyusunan modul ini harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Penyusunan Modul Pakta Integritas tersebut termasuk pembentukan Whistleblowing System (M-18) di lingkungan BPMIGAS, karena sistem ini telah terbukti sebagai alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud dalam perusahaan. Selain itu, sistem ini juga merupakan salah satu implementasi nyata Good Corporate Governance di tingkat operasional. Dalam periode yang sama, BPMIGAS juga harus sudah menunjuk tim pemantau independen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas BPMIGAS tersebut. Langkah yang diambil BPMIGAS mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengawasan MenPAN, Gunawan Hadisusilo, Menteri Negara PAN Taufiq Effendi mengatakan bahwa penerapan Pakta Integritas merupakan gerakan pencegahan korupsi, mulai dari instansi masing-masing dengan mengimplementasikan konsep pulau integritas. Dalam perjalanannya, Pakta Integritas tidak hanya diterapkan pada proses pengadaan barang dan jasa, tapi ke bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hingga saat ini, jelas Menteri, terdapat 34 instansi pemerintah dan 15 perusahaan di Indonesia yang telah menandatangani Pakta Integritas. Diharapkan, jumlah ini akan terus bertambah sehingga tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN akan segera terwujud. Karena itu, Menteri PAN berharap agar pimpinan BPMIGAS berhasil menerapkan Pakta Integritas, sehingga akan bermunculan pulau-pulau integritas di seluruh pelosok nusantara. Apabila jumlah organisasi yang menerapkan Pakta Integritas semakin banyak, Indonesia akan menjelma menjadi benua integritas menuju Indonesia yang bersih dan bebas KKN, papar Taufiq Effendi. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Waluyo mengatakan, deklarasi pakta integritas yang dilakukan BPMIGAS perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Pasalnya, keinginan untuk melayani publik dengan transparan dan menjadikan lembaga publik yang bebas dari korupsi tidak cukup hanya dengan deklarasi. Namun, menurut Waluyo, mekanisme evaluasi dari pakta yang sudah ditandatangani tersebut belum tersedia. Akibatnya, sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan institusi maupun individu yang telah menandatangani pakta integritas dalam melawan korupsi. Niat untuk menandatangani pakta integritas memang perlu,

>> No. 32, November 2007

tetapi yang lebih penting tindak lanjut dan langkah konkret pasca penandatanganan pakta itu. Jangan hanya sekadar ritual belaka, kata Waluyo. Waluyo juga menambahkan bahwa untuk menciptakan lembaga publik yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan secara drastis. Pada tahap awal, biasanya dilakukan dengan membangun sistem layanan publik yang terbuka dan transparan. Terkait dengan pakta integritas ini, Kepala Unit Pengawasan Internal (UPI) BPMIGAS Taslim Z. Yunus mengungkapkan, yang paling dibutuhkan adalah transparansi data. Namun harus jelas dulu definisi data yang rahasia dan tidak. Sebagai contoh, data produksi KKKS. Harus ada kejelasan terlebih dahulu apakah itu termasuk data yang bisa dibuka karena menyangkut data per blok bukan per sumur, katanya. Diakui Taslim, mengingat sumber daya manusia (SDM) UPI yg terbatas, BPMIGAS tidak mungkin untuk mengaudit seluruh aktivitas internal (BPMIGAS sendiri) dan eksternal (KKKS). Tapi itu bisa disiasati dengan metode sampling dan audit SDM yang dilakukan 3 tahun sekali. Namun, agar mekanisme ini berjalan efisien dan efektif, maka pembenahan harus dimulai dari dasar, yaitu sumber daya menusianya. Ini pilar paling mendasar. Mulai dari kompetensi maupun integritasnya, demikian Taslim. ***

4

Laporan Utama

>> No. 32, November 2007

Saya, Kardaya Warnika, Kepala BPMIGAS Dalam rangka berpartisipasi memperbaiki masa depan kehidupan bangsa dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. Menggunakan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi BPMIGAS dalam percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004. 2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BPMIGAS, ser ta tidak melibatkan diri dalam perbuatan

yang melawan hukum. 3. Melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten dan bertanggung jawab berdasarkan Modul Pakta Integritas yang segera dirumuskan, termasuk pembentukan Whistleblowing System (M-18) di lingkungan BPMIGAS. 4. Mengajak seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan BPMIGAS untuk melaksanakan Modul Pakta Integritas secara konsekuen dan bertanggung jawab. 5. Bersama unsur masyarakat membentuk Forum Pemantau Independen Pakta Integritas atau Komite

Integritas untuk