Buletin Mei-Juni 2012

38 | LAPORAN KHUSUS

VOL. VI - NO. 6. MEI - JUNI 2012

EDISI MEI - JUNI 2012

VOL. VI - NO. 61

DAFTAR ISI

13 | LAPORAN UTAMA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberi tugas kepada Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Kapasitas seorang hakim tak bisa lepas dari pendidikan yang

diperolehnya. Komisi Yudisial menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

PENDIDIKAN HUKUM HULU SDM HAKIM

03 | AKTUALRagam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Sosialisasi, seminar, audiensi dan lain-lain.

51 | DOTKOMLaman Tiga Bahasa Ala PTA Makassar

25 | SUDUT HUKUMHakim Ideal Menurut Islam.

Quo Vadis Pengawasan Profesionalisme Hakim.

56 | KESEHATANKelenjar Gondok Yang “Gondok”.

53 | RESENSI“Perlawanan” Penegakan HAM.

55 | KONSULTASI HUKUM Perintah Jabatan dalam Perbuatan Pidana.

58 | RELUNGHidup adalah sebuah pilihan.

49 | INTERNASIONALHalangi Pengusutan Korupsi Ketua MA Filipina Terancam Pemakzulan.

47 | KOMPARASIBelajar dari Perancis dan Italia: Mekanisme Reward & Punishment Melalui Mutasi Promosi.

Pengadilan Negeri SungailiatSemangat Merintis dan Memperbaiki dari PN Sungailiat.

Pengadilan Negeri TernateBerjuang di Tengah Tuntutan Profesionalisme.

44 | GALERIKerja Sama dengan Organisasi Keagamaan

Mewujudkan Harapan Berlandaskan Agama.

29 | LEBIH DEKATErnest Schmatt, PSM Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales

Menjunjung Kehormatan Meraih Reputasi.

32 | SELINTAS

Perhelatan seleksi calon hakim agung semester I 2012 usai sudah dilaksanakan Komisi Yudisial. Tanggal 14 Mei 2012 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, dan perwakilan Komisi Yudisial menyerahkan hasil seleksi calon hakim agung tersebut ke DPR.

Seleksi Calon Hakim Agung Episode Semester I 2012

Buletin Mei-Juni 2012_100612.indd 1 6/18/2012 4:12:36 PM

Alamat Redaksi Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta PusatPO.BOX 2685 Telp: (021) 390 6215Fax: (021) 390 6215e-mail: buletin@komisiyudisial. go.idwebsite: www.komisiyudisial. go.id

EDISI MEI - JUNI 2012VOL. VI - NO. 6

2

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum. wr.wb

Tanggal 2 Mei setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan memang faktor penting yang turut menentukan majunya sebuah bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut Buletin edisi kali ini menampilkan laporan utama

tentang pendidikan hakim.

Salah satu hal baru di Undang-Undang Perubahan Tentang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 adalah amanat bagi Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas hakim. Kapasitas hakim dapat ditingkatkan salah satunya melalui pendidikan. Dr. Jaja Ahmad Jayus sebagai Ketua Bidang SDM dan Litbang Komisi Yudisial sangat menyadari amanat baru ini. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa meningkatkan kapasitas hakim saat ini menjadi kewajiban Komisi Yudisial.

Cerita soal seleksi calon hakim agung semester I 2012 yang baru saja rampung juga kami hadirkan pada rubrik Laporan Khusus. Pembaca akan disajikan informasi tentang proses pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini sejak masa pendaftaran hingga wawancara terbuka. Plus, profil singkat para calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR.

Selain dua sajian pokok tersebut masih ada menu-menu tambahan yang redaksi sajikan dan menarik untuk dibaca secara lahap. Salah satunya, rubrik Lebih Dekat yang mengangkat sosok Ernest Schmatt, Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales, Australia. Ia memiliki reputasi yang cukup baik dalam menjalankan kepemimpinan di bidang administrasi dan teknis operasional Komisi Yudisial New South Wales.

Akhir kata, semoga para pembaca mendapat informasi yang bermanfaat dalam Buletin edisi ini.

Selamat Membaca.

Pembina

Anggota Komisi Yudisial

Penanggung Jawab

Muzayyin Mahbub

Redaktur

Patmoko

Editor

Suwantoro

M. Yasin

Dewan Redaksi & Sekretariat

Arif Budiman

Adnan Faisal Panji

Aran Panji Jaya

A.J Day

Afifi

Arnis Duwita

Diah Purwadi

M. Ilham

M. Purwadi

Nur Agus Susanto

Prasita

Romlah Pelupessy

Penasehat Redaksi

Andi Djalal Latief

Hermansyah

Desain Grafis & Fotografer

Ahmad Wahyudi

Dinal Fedrian

Widya Eka Putra

Sirkulasi & Distribusi

Biro Umum



VOL. VI - NO. 63

AKTUALAKTUAL

12 CHA Berhak Mengikuti Fit and Proper Test di DPR

Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial menyerahkan 12 nama-nama Calon Hakim Agung (CHA) yang lulus seleksi tahap akhir kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin, (14/5). Dari 12 CHA tersebut, tidak ada satupun calon yang berasal dari non karier untuk menjalani fit and proper test yang dilakukan di DPR.

Penyerahan nama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung

dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan perbandingan satu lowongan akan diperebutkan tiga orang CHA maka dari jumlah 12 CHA tersebut akan mengisi posisi empat jabatan hakim agung yang kosong di Mahkamah Agung. Sampai dengan buletin ini diterbitkan proses fit and proper test belum berlangsung (Nura/Jaya)

Penyerahan hasil Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012 oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ JA

YA

�



4

AKTUAL

Seleksi Calon Hakim Agung Tidak Bisa Diintervensi

Ketua Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman mengingatkan salah satu tugas KY adalah mengawasi

perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY tidak menilai benar salahnya suatu putusan yang dijatuhkan hakim.

"Kami tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hakim dengan cara tabrak sana tabrak sini. Ada kewenangan yang diberikan kepada KY dan itulah yang dijalankan oleh KY,” ujar beliau pada acara seminar nasional tentang kedudukan dan kewenangan KY dalam rangka menegakkan supremasi hukum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, (31/3).

Komisi Yudisial Tidak Menilai Putusan Hakim Salah satu poin Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim adalah hakim harus bersikap profesional. Maknanya, seorang hakim harus membuang jauh sikap ceroboh dalam membuat putusan. Putusan yang dibuat harus memenuhi unsur keadilan dan tanpa memberatkan salah satu pihak.

Eman juga menjelaskan fungsi pengawasan KY tidak hanya bersifat represif, yaitu memeriksa hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Fungsi pengawasan KY juga bersifat preventif yaitu menjaga perilaku hakim agar jangan sampai ada hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sehari sebelum kuliah umum di Uiversitas Muhammadiyah Bengkulu, Komisi Yudisial juga menyelenggarakan kuliah umum di Universitas Bengkulu (Unib). Anggota KY Taufiqurrahman Syahuri sebagai narasumber kala itu mengatakan pihaknya belum pernah menerima laporan hakim “nakal” dari Bengkulu.

Penyelenggaraan kuliah umum di Unib ini bertujuan mensosialisasikan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sosialisasi tersebut juga diisi dengan kegiatan bedah buku Tafsir Konstitusi karyaTaufiqurrahman. (Lukman)

P roses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) oleh Komisi Yudisial (KY) dijamin bebas dari intervensi.

Anggota KY yang juga Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri, mengatakan dalam melakukan seleksi terhadap CHA, KY tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, baik itu oleh pemerintah maupun oleh Mahkamah Agung.

“ K Y m e n y e l e k s i s e c a r a transparan, obyektif dan tidak akan kompromi dengan pihak manapun,“ kata Taufiq saat menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Mpu Tantular (18/4), bertempat di ruang media KY.

Sesuai UU No. 18 Tahun 2011 KY berwenang untuk mengusulkan CHA ke DPR. Komposisi penyerahan calon hakim agung ke DPR yaitu KY menyerahkan tiga orang untuk satu lowongan

posisi hakim agung. Sedangkan calon hakim agung tersebut dapat berasal dari unsur karir dan non karir.Taufiq menambahkan, kendati CHA dapat diusulkan oleh MA, pemerintah dan

masyarakat, namun KY memiliki standar tersendiri dalam menentukan proses kelulusan. “Faktanya banyak kandidat dari MA atau pemerintah juga tidak lolos,” paparnya. (W. Eka Putra)

Audiensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ D

INAL

�



VOL. VI - NO. 65

Komisi Yudisial Bisa Panggil Paksa Saksi

Hukum Harus Dipahami Secara Abstrak

Ma s y a r a k a t s e h a r u s n y a memahami hukum secara abstrak. Dengan begitu, hukum

bisa ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Jika kita melihat rambu “S” disilang, berarti kita dilarang berhenti ditempat tersebut.

Jadi tanpa melihat apakah ada polisi di sekitar situ, kita akan tetap mentaati rambu tersebut,” demikian disampaikan Jaja Ahmad Jayus, Anggota KY/Ketua Bidang SDM dan Litbang, dalam paparannya ketika menerima Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, di ruang pers KY, (15/03). Selain menjelaskan soal

kesadaran hukum, Jaja juga menjelaskan peran KY dalam penegakan hukum. Dia menerangkan kepada para mahasiswa bahwa KY tidak berhak dan tidak bisa mengubah putusan pengadilan.

”Yang dapat melakukan itu adalah hakim pada pengadilan tingkat banding, kasasi, maupun PK. KY memeriksa putusan hanya sebagai pintu masuk untuk melihat apakah ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim,” ujar mantan Dekan FH Unpas ini.

Pada kesempatan sebelumnya, Jaja juga menerima guru-guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKN),

Kabupaten Bantul, Yogyakarta.Tujuan guru-guru tersebut mengunjungi KY agar mendapatkan informasi lebih mendalam tentang wewenang dan tugas KY.

”Pengetahuan tentang KY yang didapat guru-guru masih sangat minim. Di buku pegangan pelajaran yang kami ajarkan, pembahasan tentang KY hanya dijelaskan satu halaman saja.

Untuk itu kami langsung ingin menimba ilmu di tempatnya, agar pengetahuan tentang KY bisa disampaikan ke seluruh murid-murid kami,” demikian disampaikan Heri, ketua rombongan guru-guru MGMP PKN Kabupaten Bantul, Yogyakarta. (Jims)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial memberikan penguatan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga eksternal pengawas perilaku hakim. Salah satu penguatan itu tampak pada kewenangan KY untuk memanggil saksi dalam proses klarifikasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 22A ayat (1) UU No.18 Tahun 2011 tentang KY, misalnya menyebutkan KY bisa memanggil saksi dari beragam profesi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan lebih kuat dimuat dalam Pasal 22A ayat (2) yang menyatakan: Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, KY dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan rekan sesama hakim pun dapat dipanggil

sebagai saksi dalam rangkaian proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.Semua kewenangan baru ini diberikan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Hal tersebut dijabarkan oleh Anggota KY/Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad jayus dalam diskusi

“Pilar Demokrasi” yang digagas oleh Radio KBR 68 H, Senin, (19/03). Persoalan yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah peningkatan peran Komisi Yudisial melalui UU No. 18 Tahun 2011.

Dalam kesempatan itu, Jaja juga mengatakan bahwa UU KY yang baru diharapkan bisa memberi keleluasaan bagi KY untuk menjalankan tugas yang diamanatkan konstitusi. (Jims)

Anggota KY/Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad jayus dalam diskusi “Pilar Demokrasi” yang digagas oleh Radio KBR 68 H.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ JI

MS

�



6

AKTUAL

Pengawasan Komisi Yudisial (KY) di daerah tidak lepas dari peran jejaring KY yang antara lain memantau jalannya

persidangan di pengadilan. Posisi KY di daerah semakin kuat

terutama dengan kehadiran UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 3 ayat (2), menyebutkan kewenangan KY mengangk at penghubung di daerah.

Terkait arti penting keberadaan penghubung disampaikan oleh Ketua KY Eman Suparman, dalam acara Pendidikan Profesi Hukum 2012 yang

diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Hukum Universitas Padjajaran (24/3). Acara tersebut dihadiri Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Unpad Indra Perwira yang juga sebagai panelis.

Dalam kegiatan yang diikuti 88 orang mahasiswa jurusan hukum, Eman mengatakan keberadaan penghubung merupakan salah satu prasarana KY dalam pengawasan hakim.

Eman juga menambahkan tim penghubung di daerah, sebaiknya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti halnya Rumah Aspirasi pada

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada kesempatan yang sama, Indra menyampaikan bahwa keberhasilan dari suatu lembaga ataupun perorangan dalam ranah politik bukan sekedar dari partai politiknya.

“Keberhasilan k ita dalam membangun suatu lembaga ataupun perorangan, bukan hanya sekedar dari dukungan partai politik, karena partai politik itu hanyalah rumahnya, namun keberhasilan dari sebuah lembaga adalah kekuatan yang ada pada jejaringnya, yaitu melalui silaturahmi”, tandasnya. (Adnan)

Kehadiran Penghubung Perkuat Pengawasan KY di Daerah

Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman menjadi narasumber diskusi di FH Unpad.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ A

DNAN

�



VOL. VI - NO. 67

Ketua Komisi Yudisial (KY ) Eman Suparman, berharap hasil penelitian putusan

hakim tahun 2012 dapat mencapai target yang diinginkan, yakni tercerminnya potret profesionalisme hakim dalam putusan tersebut. “Melalui hasil penelitian putusan ini KY dapat melihat apakah ada sesuatu ‘kejanggalan’ yang terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan. Apakah hakim sudah mengikuti pedoman yang tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penelitian putusan hakim bukan untuk memasuki ranah teknis yudisial,” demikian dikatakan Eman dalam acara presentasi hasil penelitian putusan hakim tahap I kerjasama KY dengan jejaring perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat di gedung Peradilan Semu, FH USU, Rabu (04/04).

Eman menambahkan, penelitian putusan hakim tahun 2012 didesain, antara lain, untuk menopang tugas KY memotret kualitas putusan para hakim. Karena, mereka berpotensi diusulkan sebagai hakim agung. Tolak ukur penilaian hasil penelitian dilihat pada kompleksitas kasus, adanya penemuan hukum, dan keterlibatan

Penelitian Putusan Hakim

Potret Kualitas Putusan Hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman masih lemah karena adanya intervensi dari berbagai pihak.

Untuk mengembalikan kemandirian tersebut maka keberadaan Komisi Yudisial sangatlah dibutuhkan. KY dibentuk karena pada jaman orde baru peradilan dalam posisi memprihatinkan. Pada saat itu intervensi kekuasaan eksekutif luar biasa besar lantaran struktur kekuasaan kehakiman berada di dua atap, kepalanya di MA dan perutnya berada di Departemen Kehakiman.

“Efek nya hak im menjadi tidak independen karena terdapat kepentingan-kepentingan,” kata Asep pembicara tunggal dalam acara “Pembukaan Perumusan Deklarasi Mahasiswa Hukum Indonesia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII” yang dihadiri oleh 50 mahasiswa perwakilan dari 24 universitas peserta kompetisi, di FH UI Depok, Minggu (15/04).

Asep menambahkan struktur kekuasaan kehakiman telah berubah sejak

tahun 2004 dimana seluruh kekuasaan kehakiman dari aspek administratif, finansial, dan yudisial berada di bawah MA. Sayangnya, kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan karena monopoli kekuasaan kehakiman.

“ D a r i p e r m a s a l a h a n -permasalahan yang ada, maka muncullah gagasan dibentuk Komisi Yudisial sebagai lembaga independen pengawas kekuasaan kehakiman,” papar Asep yang juga alumni UI dan sekaligus pendiri Piala Mutiara Djokosoetono I. (Fajar)

Menjaga Kehormatan Hakim

Komisi Yudisial Mendorong Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

yang intensif dari hakim tersebut dalam penjatuhan putusan dimaksud. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap ketaatan pada hukum acara, hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Para peneliti yang mempresentasikan laporannya kepada tim penilai di Medan ini terdiri dari enam perguruan tinggi. Mereka berasal dari Universitas Syiah Kuala Aceh, Universitas Jambi, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Sumatera Utara,

Universitas Andalas Padang, Universitas Pancasila Jakarta, dan satu dari LSM HuMa Jakarta. Sementara tim penilai terdiri dari Ketua KY Eman Suparman dan Anggota KY Jaja Ahmad Jayus, serta Ibrahim.

Tim penilai dari non KY terdiri dari FX. Joko Priyono, Efa Laela Fakhriah, dan Ade Saptomo. Acara presentasi penelitian putusan hakim di Medan berlangsung dari tanggal 4 – 5 April 2012. Acara yang sama juga berlangsung di Yogyakarta. (Emry)

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ JI

MS

�

Tim peneliti putusan hakim tahun 2012 sedang mempresentasikan hasil penelitiannya kepada

tim penilai di Yogyakarta.



8

AKTUAL

Hasil Eksaminasi ICM

Putusan MA Nomor 36 P/HUM/2011 Janggal

Tim eksaminasi putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 Tahun 2012 tentang Keputusan

Bersama Ketua MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari Koodinator Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu, Dosen FH Unbraw M. Ali Safaat, Dosen FH Unpas Anton F. Susanto, Dosen FH UGM Fajrul Falaakh dan Oce Madril, advokat senior Kamal Firdaus menyerahkan hasil kajian ke Komisi Yudisial, Rabu, (21/3).

Majelis eksaminasi menilai putusan tersebut secara etis tidak mendasar, secara yuridis lemah dan menunjukkan kekacuan penalaran majelis hakim.

Oce Madril mengatakan putusan Mahkamah Agung tersebut terasa sangat janggal dan syarat kepentingan. Hal itu disebabkan putusan tersebut sebagai uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bukanlah

peraturan perundang-undangan.Sementara itu, Kamal Firdaus

menambahkan pemohon sebagai advokat tidak menyebutkan secara rinci hak yang dilanggar karena adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan majelis hakim juga tidak memeriksa hal tersebut. “Dalam UU Nomor 3 Tahun

2009 secara jelas dikatakan legal standing seseorang untuk dapat mengajukan permohonan pengujian suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan adalah kerugian yang bersangkutan,” papar Kamal dalam press conference di hadapan media massa di Kantor Komisi Yudisial. (Lukman)

Tim eksaminasi Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011 menyampaikan hasil eksaminasinya di kantor Komisi Yudisial.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ LU

KMAN

�

Membangun Kompetensi Bidang Naskah Dinas

Na s k a h d i n a s d a l a m penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu sarana

komunikasi yang cukup penting. Seiring manfaat yang penting tersebut maka Komisi Yudisial menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Tata Naskah Dinas pada Mei 2012.

Penyelenggaraan diklat ini mempunyai 6 tujuan utama. Pertama, pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diharapkan memahami konsep dasar tata naskah dinas. Kedua, memahami jenis dan format naskah dinas. Ketiga, memahami penyusunan laporan

dan telaahan staf. Kempat, memahami penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. Kelima, memahami sistem penataan berkas. Keenam, memahami perubahan, pencabutan, pembetulan, dan ralat naskah dinas.

“Secara umum tujuan utama diadakannya diklat ini guna meningkatkan profesionalitas bagi pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyusun naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Biro Umum Komisi Yudisial Andi Djalal Latief.

Salah satu materi yang diajarkan dalam diklat ini adalah penggunaan

bahasa dalam pembuatan naskah dinas. Menurut narasumber, Ivonne Pongoh, bahasa yang digunakan dalam naskah dinas haruslah efektif, memiliki subjek dan predikat, sopan, serta simpatik. “Penggunaan bahasa dalam surat dinas juga harus sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta enak dibaca,” ungkap Ivonne.

Diklat ini terselenggara atas kerjasama Komisi Yudisial khususnya bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Pimpinan yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara cq Pusdiklat Spimnas Bidang TMKP. (Dinal)



VOL. VI - NO. 69

Ke t i d a k a d i l a n d a p a t menghancurkan masyarakat yang ditandai dengan buruknya penegakkan hukum

di masyarakat tersebut. Hal itu ditandai dengan penegakan hukum yang tegas bagi masyarakat kalangan bawah namun lemah dan tidak berdaya menindak masyarakat kalangan atas.

Kondisi ini pernah diamanatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya: Sesungguhnya hancurnya masyarakat sebelum kalian adalah lantaran bila ada seorang bangsawan (orang kuat) mencuri mereka biarkan, sedangkan bila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum hudud atasnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya.

Hal ini menunjukkan Islam amat menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Guna mewujudkan hal itu maka dibutuhkan hakim-hakim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT karena sikap takwa akan melahirkan sikap adil. “Oleh sebab itu hakim dalam membuat putusan perlu dilandasi semangat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya hakim atau Qodli

Pentingnya Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Asrama putri Pondok Pesantren Nurul Jadid ,Paiton, Probolinggo.

pi

casa

web

.goo

gle.

com

�

Suraih Alkindi yang berlaku sangat adil dan arif waktu zaman khalifah Ali bin Abi Thalib,” demikian dikatakan Wakil Ketua KY H. Imam Anshori Saleh dalam Istighosah Akbar di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo awal Mei lalu.

S e o r a n g h a k i m d a l a m menyidangkan suatu perkara, tambahnya, memang harus bersikap mandiri, adil serta mengikuti aturan yang ada sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Apabila hakim melaksanakan hal tersebut maka ia telah menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Agar hakim tetap menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabatnya maka dibentuklah Komisi Yudisial yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan tugas yang cukup berat itu Imam meminta dukungan dan peran serta komunitas pesantren. “Peran serta pesantren yang meliputi para santri dan kyai diharapkan

dapat membantu dalam menegakkan hukum dan keadilan manakala para santri selalu dididik, digembleng dengan semangat pengabdian yang tinggi mengikuti kemajuan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Kunjungan singkat Imam Anshori Saleh ke Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton merupakan yang kedua kalinya. Kunjungan pertama ke pesantren tersebut dilakukan tahun 1984 saat dirinya sebagai wartawan meliput acara Muktamar NU di Situbondo. Istighosah Akbar yang dilaksanakan tersebut dihadiri oleh seluruh santri, alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kurang lebih berjumlah 10.000 peserta.

Acara ini rutin diselenggarakan setiap bulan dengan tujuan sebagai media silaturahmi, mendekatkan batin, dan menumbuhkan spritualitas. Selain itu Istighosah Akbar juga ditujukan sebagai ikhtiar menentukan arah, menyegarkan orientasi, dan mengukuhkan paradigma sistem pendidikan di Pondok Pesantren. (Lusi)



10

AKTUAL

Meningkatnya kapasitas d a n p e n g e t a h u a n hakim, diharapkan akan meningkatkan kualitas

putusan hakim, sehingga kewibawaan hakim akan terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan KY untuk meningkatkan kapasitas hakim adalah memperkaya pengetahuan hakim.

Oleh sebab itu, KY mengapresiasi kepada Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan HAM mengikutsertakan para hakim dalam seminar keliling “Peningkatan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, di Medan tanggal 15 – 16 Maret lalu.

Anggota KY/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim yang didaulat sebagai pembicara kunci pada

pembukaan seminar mengatakan, salah satu amanat yang diberikan kepada KY adalah meningkatkan kapasitas hakim. Amanat tersebut tertuang dalam salah satu pasal dalam undang-undang perubahan tentang Komisi Yudisial yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

“Hal itu membuat KY meminta agar hakim-hakim yang berada di Medan dan sekitarnya dapat diikutsertakan dalam seminar ini, agar pengetahuannya tentang hak atas kekayaan intelektual bertambah dan diharapkan dapat menghasilkan kualitas putusan yang baik,” kata Ibrahim.

Seminar tentang Peningkatan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual

ini diikuti oleh kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, peneliti, mahasiwa, dan hakim. Jumlah hakim yang mengikuti seminar ini berjumlah 15 orang yang berasal dari wilayah kota Medan.

Selesai menjadi pembicara kunci dalam seminar tersebut, Ibrahim menyempatkan diri untuk bertatap muka dengan para hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam kesempatan itu dia menyampaikan informasi tentang empat hal yang tengah dibahas oleh tim penghubung KY dan MA mengenai pedoman pelaksanaan MKH, pemeriksaan bersama antara KY dan MA, Juklak dan Juknis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Juklak dan Juknis seleksi hakim dan hakim ad hoc. (Fajar)

Komisi Yudisial Apresiasi Dirjen HaKI

Anggota Komisi Yudisial Ibrahim memberikan keynote speech dalam seminar tentang hak kekayaan intelektual (HaKI)di Medan yang diikuti para hakim untuk meningkatkan kapasitasnya di bidang HAKI.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ FA

JAR

�



VOL. VI - NO. 611

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Belanda Mr. Joris Demmink mengunjungi Komisi Yudisial, Kamis (29/03).

Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Belanda, lebih khusus dalam tataran kerjasama di bidang hukum.

“Sekjen Demmink secara khusus ingin menggali lebih dalam kerjasama di bidang hukum pada masa yang akan datang,” demikian diungkapkan Anggota KY/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim seusai pertemuan antara pihak KY dan rombongan Kementerian Hukum Belanda.

Dalam kunjungannya ini , pemerintah Belanda berharap bisa mewujudkan kerjasama dengan KY dalam rangka membangun sinergi positif

antara KY dan MA. Ibrahim mengatakan, menurut pendapat Demmink relasi positif antara KY dan MA merupakan sesuatu yang sangat penting.

Menanggapi tawaran itu, Ibrahim menjelaskan kepada Demmink, bahwa KY melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, mendapatkan tugas-tugas baru diantaranya mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

“K arena i tu k i ta sangat berkepentingan ada kerjasama dalam persoalan. Peningkatan kapasitas hakim baik dari sisi pemahaman ataupun implementasi yang baik khususnya tentang kode etik hakim,” ucapnya. Sementara mengenai sinergi antara KY

dan MA, Ibrahim menjelaskan KY dan MA saat ini tidak mencoba bertemu dan membuat kesepahaman mengenai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik antar dua lembaga. “Itu merupakan salah satu cara meminimalisasi isu antar dua lembaga. Karena kami berpendapat kalau KY – MA berseteru pada hal-hal yang tidak penting, maka itu menjadi sesuatu yang kontra produktif,” ungkapnya.

Kedatangan Demmink ke KY didampingi oleh Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia dan beberapa staf termasuk Direktur Kerjasama Internasional Kedutaan Belanda. Mereka diterima oleh Ketua KY Eman Suparman, didampingi oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim, dan Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar. (Emry)

Kunjungan Kementerian Hukum Belanda Perkuat Kerjasama

Para pejabat Kementerian Hukum Belanda mengunjungi Komisi Yudisial.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ E

MRY

�



12

AKTUAL

Komisi Yudisial Bangladesh atau Bangladesh Judicial S e r v i c e C o m m i s i o n melakukan kunjungan

kerja ke Komisi Yudisial Republik Indonesia, Senin (02/04). Rombongan KY Bangladesh terdiri dari 5 orang dipimpin oleh Ketua KY Bangladesh Surendra Kumar Sinha. Mereka diterima oleh Ketua KY Eman Suparman didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim serta pejabat eselon I dan II.

Pertemuan tersebut menjadi ajang tukar pengalaman pelaksanaan kewenangan dan tugas antara KY Bangladesh dan KY Indonesia. Surendra menanyakan tentang kewenangan dan tugas KY Indonesia utamanya mengenai rekrutmen hakim. Ia bertanya secara detil mengenai proses rekrutmen hingga komposisi berdasarkan latar belakang profesi hakim yang direkrut.

KY Bangladesh Rekrut Hakim Perhatikan Komposisi Gender

Pertemuan Komisi Yudisial Indonesia dengan Komisi Yudisial Bangladesh.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ JA

YA

�

M e n a n g g a p i h a l i t u , Ibrahim menjelaskan bahwa KY Indonesia berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR. Proses tersebut dilaksanakan melalui mekanisme seleksi antara lain seleksi persyaratan administrasi dan seleksi kualitas. Para calon hakim agung yang mengikuti seleksi, tambah Ibrahim, berasal dari hakim karir dan non karir yaitu praktisi hukum maupun akademisi hukum.

“Mereka semua mempunyai kesempatan yang sama dan tidak ditentukan berdasarkan komposisi tertentu untuk diusulkan menjadi calon hakim agung ke DPR. KY Indonesia menggunakan parameter persyaratan administrasi dan kualitas termasuk integritas calon hakim agung yang bersangkutan,” ungkap Ibrahim kepada Surendra.

Dalam kesempatan itu, Surendra menjelaskan mengenai wewenang yang dimiliki oleh KY Bangladesh. Menurutnya KY Bangladesh mempunyai wewenang melakukan rekrutmen hakim di semua tingkatan pengadilan. “Masalah gender termasuk isu yang penting dalam rekrutmen hakim di Bangladesh. Kami harus memperhatikan komposisi secara gender dalam rekrutmen hakim di Bangladesh,” ujarnya.

Surendra juga menjelaskan tentang komposisi keanggotaan KY Bangladesh. Ia mengatakan Anggota KY Bangladesh terdiri dari 11 orang. Mayoritas berasal dari kalangan hakim, termasuk dirinya yang juga hakim agung. Dalam komposisi keanggotaan KY Bangladesh saat ini, tambahnya, hanya seorang yang berasal dari akademisi. (Dinal)



VOL. VI - NO. 613

IL

USTR

ASI Y

UDI

�

LAPORAN UTAMA

PENDIDIKAN HUKUM HULU SDM HAKIM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memberi tugas kepada Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Kapasitas seorang hakim tak bisa lepas dari pendidikan yang diperolehnya. Komisi Yudisial menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Kerjasama dengan Mahkamah Agung dan perguruan tinggi menjadi keniscayaan.

Dinal Fedrian, W. eka Putra, Arnis, Adnan

D io berkeinginan sekali menjadi hakim. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu

memahami hakim sebagai profesi yang menjalankan tugas mulia. Untuk mendukung cita-citanya, sejak awal Dio aktif mengikuti program pendidikan klinik hukum di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UGM. Pengalaman beracara diyakini bisa

menjadi bekal jika kelak Dio menjadi hakim. Ia berpendapat bahwa seseorang yang ingin menjadi hakim tidak bisa mengandalkan ilmu teoritis semata yang diperoleh di bangku kuliah fakultas hukum.

KEAHLIAN PRAGMATISK e g a l a u a n s e b a g a i m a n a

diungkapkan Dio sudah diantisipasi oleh fakultas hukum UGM, yang saat

ini telah merintis berdirimya program megister hukum litigasi. Program ini telah dibuka pada tahun 2008 yang fokus pada kedalaman keilmuan, keahlian pragmatis dan mengusung nilai moral dan etika.

D e k a n Fa k u l t a s H u k u m UGM, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, membenarkan sinyalemen Dio. Di Indonesia pada umumnya Pendidikan di fakultas hukum belum sepenuhnya



14

LAPORAN UTAMA

langkah spesifik mendorong mahasiswa menjadi hakim agama, kecuali ada dorongan individual misalnya dari senior yang sudah menjadi hakim.

Lulusan hukum syariah memang kini banyak mengisi pos hakim agama. Tetapi menurut Cik Hasan Bisri, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, pendidikan di fakultas syariah tidak secara khusus diarahkan menjadi hakim. Peluang bekerja di tempat lain masih terbuka. “Banyak juga yang diterima di bank-bank syariah,” ujarnya.

Cuma, mereka yang berminat menjadi hakim, advokat atau profesi hukum lainnya sudah mulai terlihat ketika mahasiswa mengambil pilihan Peradilan Islam. Ini tidak berarti mereka yang memilih Hukum Keluarga Islam tak berminat menjadi hakim. Demikian pula di perguruan tinggi umum.

P i l i h a n m e n j a d i h a k i m merupakan gabungan antara cita-cita personal dan pendidikan yang didalami di kampus. Itu sebabnya para penyusun

mengarahkan seseorang pada keahlian profesional. Pendidikan yang diperoleh masih lebih menekankan pada aspek pengetahuan (knowledge), belum memberikan perhatian yang cukup pada skill praktik dan value.

Lebih lanjut Marsudi mengatakan mengenal sejak awal profesi hakim termasuk langkah yang diambil Fakultas Hukum UGM oleh karena itu kepada setiap mahasiswa baru FH UGM diperkenalkan semua profesi hukum. Materi pengenalan itu sudah diberikan sejak semester awal. Fakultas menerbitkan dan membagi-bagikan buku berisi gambaran sekilas tentang profesi hukum. Tak cukup sampai di situ, Fakultas langsung mendatangkan alumni yang sudah menjalankan profesi hakim.

Lain halnya dengan pendidikan syariah, pun belum mengarahkan seseorang untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama. Kurikulum lebih mengedepankan manajemen syariah dan hukum-hukum syariah. Tidak ada

kebijakan telah lama menggagas kurikulum yang bisa menjembatani kebutuhan riil, termasuk kebutuhan tenaga hakim.

Kebijakan Politik Pemerintah

B a n y a k f a k t o r y a n g mempengaruhi kualitas SDM hakim seperti sistim pendidikan di fakultas hukum dan syari’ah, dukungan anggaran yang rendah, dan minimnya minat lulusan terbaik fakultas hukum atau fakultas syariah menjadi hakim.

M e n u r u t S o e t a n d y o Wignjosoebroto, upaya untuk mengembangkan sistim pendidikan hukum sudah berlangsung sejak era kolonial. Bermula dari Opleidingschool voor de Inlandsche Rechtskundigen, ber lanjut ke Rechtschool dan Rechtshogeschool, pendidikan hukum di Tanah Air sudah lama diarahkan melahirkan sarjana-sarjana yang akan mengisi kekosongan tenaga-tenaga di bidang hukum.

Mahasiswa FH UGM sedang mengerjakan tugas kelompok.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ D

INAL

�



VOL. VI - NO. 615

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ D

INAL

�

Dekan FH UGM Marsudi Triatmodjo

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ W

. EKA

PUT

RA

�

Dekan FH Unpad Ida Nurlinda

Menurut Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Surabaya itu, pendidikan hukum berkembang sesuai dengan kebijakan politik pemerintah saat itu, sehingga upaya mengembangkan pendidikan hukum dengan baik tidak semudah membalik telapak tangan.

Bahkan seiring banyaknya lulusan fakultas hukum setiap tahun dan tidak sebanding dengan kebutuhan, maka banyak lulusan yang tidak dipekerjakan oleh situasi. “Akibatnya, studi hukum di negeri ini menjadi terdegradasi, dari statusnya sebagai suatu studi yang berat guna memenuhi tuntutan profesional ke suatu studi yang ringan tentang pengetahuan kewarganegaraan,” papar Soetandyo.

Sementara itu menurut Ida Nurlinda, Dekan Fakultas Hukum Unpad, sebenarnya kurikulum yang ada sudah menggunakan standar kompetensi nasional. Pendidikan Hukum Klinis merupakan salah satu mata ajar yang wajib diikuti apalagi jika hendak menjadi hakim.

I d a N u r l i n d a m e n g a k u i pendidikan hukum belum menekankan

pada porsi litigasi yang lebih banyak. Namun jika mengikuti secara serius materi yang relevan, termasuk mengikuti mood court, dapat dijadikan bekal bagi seseorang yang ingin menjadi hakim, tetapi praktiknya kembali ke pribadi masing-masing,” kata pakar hukum agraria dan lingkungan itu.

Tugas Komisi YudisialUndang-Undang Nomor 18

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial), dalam Pasal 20 menyebutkan “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Peningkatan kapasitas hakim diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembentukan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik hakim.

Pendidikan hukum, terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas hakim-hakim, tak melulu urusan perguruan tinggi. Pendidikan hukum merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas hakim. Oleh karena itu pula, Komisi Yudisial

terlibat secara langsung dalam proses peningkatan kapasitas hakim.

Menurut Jaja Ahmad Jayus, komisioner Komisi Yudisial, dengan tugas ini maka Komisi Yudisial ikut berperan memberikan masukan konsep pendidikan hakim yang ideal. Artinya, Komisi Yudisial berkewajiban melakukan upaya-upaya mendorong peningk atan k apasitas hak im, disamping peningkatan kesejahteraan hakim. Penyelenggara pendidikan calon hakim adalah perguruan tinggi dan Mahkamah Agung. Tugas Komisi Yudisial berlangsung setelah seseorang diangkat jadi hakim. “Setelah jadi hakim, ada kewajiban KY meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.

Saat ini , Komisi Yudisial masih menyusun modul-modul peningk atan k apasitas hak im. Modul itu nanti disesuaikan dengan t ingkatan-tingkatan, sehingga semua aspek kapasitas hakim bisa ditingkatkan. Misalnya modul pertama yang membahas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditekankan kepada hakim yang masa kerjanya 0 sampai 6 tahun. Modul kedua dan ketiga tetap menggabungkan kebutuhan teoritis dan praktik, terutama perkembangan hukum yang harus diikuti oleh hakim. Jaja berharap rancangan modul sudah selesai pada Juni ini untuk dievaluasi dan pada Juli 2012 hasil evaluasinya sudah bisa dibuat. Menurut Jaja, modul bidang khusus juga dimungkinkan untuk dibuat sesuai kebutuhan. Misalnya, modul tentang korupsi.

Ditegaskan Jaja, modul itu tidak ditulis asal jadi. Selama setahun terakhir, Komisi Yudisial dan pemangku kepentingan telah melakukan riset. Dengan kata lain, modul yang dihasilkan berbasis penelitian. Apalagi selama ini berbagai upaya sudah dilakukan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung untuk meningkatkan kapasitas hakim.



16

LAPORAN UTAMA

Ujian Penyelesaian Kasus Hukum Seleksi Calon Hakim Agung Tahap II Tahun 2012.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ D

INAL

�

Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 lahir, Komisi Yudisial sudah berusaha melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan. Komisi Yudisial memandang pendidikan hukum penting diperhatikan dalam proses seleksi hakim.

Salah satu langkah yang dilakukan dan melibatkan banyak pemangku kepentingan adalah seminar dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) tentang Pendidikan Hakim dan Seleksi Pengangkatan Hakim Terpadu pada 15 November 2010 silam. Acara ini bukan hanya mengundang Mahkamah Agung, tetapi juga Kementerian Pendidikan Nasional dan kalangan perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Djoko Santoso, saat itu berpendapat untuk mengangkat hakim

harus dengan kompetensi yang cukup dan integritas yang memadai.

Masalahnya, lulus dari perguruan tinggi bukan jaminan kecukupan kompetensi dan integritas. Kapasitas pendidikan bagi hakim, kata Djoko, menjadi sebuah tantangan karena hakim dipersepsikan sebagai wakil Tuhan. Oleh karena itu pendidikan sarjana dan diklat tiga bulan yang dijalani seorang calon hakim tidaklah cukup untuk melahirkan hakim yang punya kapasitas mumpuni.

Djoko mendukung lahirnya pendidikan profesi yang berorientasi pada praktik dengan proporsi 30 % teori dan 70 % praktik. Jika dilihat dari konsep Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan yang sesuai dengan hakim adalah pendidikan profesi yang mempersiapkan para calon hakim untuk menjalankan pekerjaan yang

memerlukan keahlian khusus. Djoko menegaskan peningkatan pendidikan hakim hanya bisa dilakukan jika semua pihak bergandengan tangan.

Sebagai salah satu pihak yang terlibat secara intens, Komisi Yudisial sangat menekankan pentingnya peningkatan kapasitas hakim. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah pemenuhan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tantangan pendidikan hukum sebenarnya bukan sekadar melahirkan hakim-hakim yang mahir dan cakap beracara dan punya pengetahuan hukum yang tinggi. Tetapi juga melahirkan hakim dan aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas. Dengan kata lain, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat berjalan sekaligus. Dan itu, menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial ke depan.



VOL. VI - NO. 617

Pusdiklat yang diselenggarakan Mahkamah Agung dan lokakarya yang dilaksanakan Komisi Yudisial merupakan sarana untuk peningkatan kapasitas hakim. Evaluasi tetap dibutuhkan demi peningkatan kualitas.

BERBAGAI CARA MENINGKATKANKAPASITAS HAKIM

Kedatangan Ernest Schmatt ke Indonesia dimanfaatkan banyak kalangan untuk menggali informasi dan

pengetahuan dari Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales itu. Ernest mampir ke gedung Komisi Yudisial dan berbagi pengalaman. Dalam paparannya, Ernest menegaskan pentingnya pendidikan dan latihan (diklat) diselenggarakan bagi hakim.

Menurut Ernest, penting bagi Komisi Yudisial untuk mengetahui keterkaitan antara diklat yudisial dan independensi yudisial. Keterkaitan ini memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan dan pengembangan program diklat yudisial. Untuk memastikan bahwa skema Komisi Yudisial tentang diklat yudisial tetap relevan dan berfungsi, proses konsultasi berkelanjutan dengan pejabat peradilan dilakukan untuk melihat isi dan arah program diklat yang paling tepat bagi mereka. Seminar, konferensi, dan publikasi dari Komisi dirancang agar pejabat peradilan selalu mengetahui perkembangan dan tren terkini, termasuk area-area yang diidentifikasikan perlu pengkajian ulang atau perubahan besar di dalam hukum.

Poin penting dari pandangan Ernest adalah sinergi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hakim. Apalagi jika pendidikan dan pelatihan itu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas hakim sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Benih-benih kapasitas seorang hakim sudah disemai sejak ia duduk di bangku perguruan tinggi. Setelah lulus seleksi dan dinyatakan sebagai calon hakim (cakim), upaya peningkatan kapasitas yang mengarah pada skill profesional terus dilakukan. Bahkan tidak berhenti setelah seorang hakim bertugas bertahun-tahun di pengadilan. Cuma, kesempatan dan kemampuan setiap hakim berbeda-beda untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Pusdiklat MAMengingat pengalaman selama

puluhan tahun mengelola pendidikan dan pelatihan bagi hakim, tentu saja Mahkamah Agung memegang peran penting dalam rangka peningkatan kapasitas hakim. Apalagi secara internal, Mahkamah Agunglah yang paling tahu rekam jejak seluruh hakim, termasuk keikutsertaan setiap hakim dalam pendidikan dan pelatihan.

Mahkamah Agung sebenarnya sudah lama menaruh perhatian serius terhadap pendidikan dan pelatihan hakim. Peningkatan status kelembagaan Badan Litbang Diklat

Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman menjadi narasumber Diklat Cakim Terpadu Tahun 2012.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ W

.EKA

PUT

RA

�

Dinal Fedrian



18

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Hukum dan Peradilan merupakan salah satu wujud komitmen tinggi tersebut. Sesuai SK Ketua MA No. 140 Tahun 2008, Balitbang Diklat Kumdil menjadi lembaga yang berwenang membina dan mengembangkan mutu SDM Mahkamah Agung secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Menurut I Gusti Agung Sumanatha, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan Mahkamah Agung, sejak awal calon hakim akan mengikuti pendidikan di Pusdiklat. Pusdiklat menjadi pusat pembinaan. “Pembinaan calon hakim terpadu untuk mempersiapkan seorang hakim muda melakukan tugas dan kewenangannya secara memadai,” kata Agung.

Pada Oktober 2009, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua MA No. 147/KMA/SK/X/2009 tentang Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan, dan Metode Pengajaran Bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan MA dalam Rangka Pembaruan Pendidikan Calon Hakim.Tim ini telah menghasilkan rekomendasi berupa Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) dan Continuing Judicial Education (CJE). Ini ditindaklanjuti lagi dengan Surat Ketua MA No. 169 Tahun 2010 tentang Pola Pembinaan Calon Hakim Terpadu. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu merupakan salah satu program unggulan Pusdiklat Mahkamah Agung. PPC diarahkan untuk menghasilkan hakim yang siap menjalankan tugas (court readiness).

Magang adalah tahapan lain yang harus dilalui hakim. Setelah lulus magang, mereka kembali ke Pusdiklat untuk pendidikan level berikutnya. Intinya, calon benar-benar dipersiapkan sebelum menjalankan tugas sebagai hakim. Di Pusdiklat ini pula kemampuan praktik dan skill profesional lebih ditekankan.

Setelah mereka menjadi hakim, masih ada peluang mengikuti CJE, training lanjutan, orientasi bagi hakim agung, dan sertifikasi. Khusus sertifikasi, menurut Agung Sumanatha, ada dua jenis pendidikan bersertifikat yang dilakukan Pusdiklat. Pertama, sertifikasi karena perintah Undang-Undang, seperti hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan hakim Pengadilan Perikanan. Kedua, sertifikasi ketika Mahkamah Agung menganggap isu tertentu penting bagi peningkatan kapasitas hakim, misalnya sertifikat mediasi, dan sertifikasi hakim yang sudah lulus diklat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). “Selain itu, kita mempunyai replacement dan in-depth training, kalau ada isu-isu yang sangat penting,” tambah Agung Sumanatha.

Pendidikan lanjutanPesatnya pendidikan pascasarjana

bidang hukum dan ketatnya persaingan ikut mempengaruhi kesempatan hakim menempuh pendidikan lanjutan selain yang mereka peroleh di Pusdiklat Mahkamah Agung. Banyak hakim yang memandang gelar sarjana hukum atau sarjana syariah saja tidak

cukup. Ada kebutuhan personal dan kelembagaan meningkatkan kapasitas hakim melalui pendidikan lanjutan, baik magister maupun doktoral. Data 2011 menunjukkan tidak kurang dari 3.527 SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yang sudah menempuh pendidikan magister, dan 67 orang yang sudah memperoleh gelar doktor (lihat tabel). Sebagian menempuh pendidikan lanjutan itu atas inisiatif dan biaya sendiri, tetapi sebagian lagi karena memperoleh beasiswa.

Saat ini, misalnya, ada 20 orang hakim yang tengah mengikuti pendidikan magister hasil kerjasama Mahkamah Agung, Universitas Indonesia, dan USAID dalam program Change for Justice (C4J). Bahkan Mahkamah Agung membuka peluang Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3, hasil kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi.

Menurut I Gust i Agung Sumanatha, prinsipnya Mahkamah Agung tak akan menghambat hakim menempuh pendidikan lanjutan sesuai bidang yang diminati. Bagaimanapun hakim harus mendapat pendidikan sepanjang karirnya sebagai hakim. Tetapi kematangannya tidak ditentukan gelar akademis yang diperoleh melainkan oleh pengalamannya menangani perkara riil. Pendidikan lanjutan yang dibutuhkan hakim sebenarnya lebih pada pendidikan praktis, meskipun pendidikan lanjutan yang bersifat umum tetap bermanfaat menambah wawasan. Itu sebabnya Mahkamah Agung membuka kesempatan bagi

SDM Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011

PendidikanMahkamah Agung

Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Tingkat Pertama

Jumlah

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

S3 20 32 18 20 11 15 49 67

S2 243 348 625 697 1.305 2.482 2.173 3.527

Sumber Laporan Tahunan MA 2011.



VOL. VI - NO. 619

setiap hakim melanjutkan pendidikan lanjutan. “Prinsipnya kita mendorong,” kata Agung.

Namun, beban peningkatan kapasitas hakim tak bisa sepenuhnya ditanggung Mahkamah Agung. Menurut pengamat peradilan, Arsil, sebagai pengawas eksternal hakim, Komisi Yudisial juga ikut berperan menjalankan tugas mengupayakan berbagai cara agar kapasitas hakim meningkat. “Komisi Yudisial juga harus menyediakan bahan untuk peningkatan kapasitas itu,” ujar peneliti Lembaga Independensi untuk Peradilan (LeIP) itu.

LokakaryaPernyataan Agung Sumanatha

bahwa hakim lebih membutuhkan pendidikan praktis yang mendukung profesi mereka sebagai hakim sejalan dengan temuan Komisi Yudisial. Dalam berbagai kajian yang dilakukan bekerjasama dengan jejaring di daerah, hakim seringkali gagap ketika menghadapi perkembangan hukum terbaru. Apalagi ketika menghadapi kasus-kasus yang jauh dari nuansa hukum konvensional.

Komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, mengatakan dalam menjalankan kekuasaan profesinya hakim-hakim Indonesia sangat mengesankan sebagai ‘pekerja hukum mekanis’. Sejumlah hakim mengakui sangat kurang membaca, mengikuti pelatihan dan bahkan sangat kurang melakukan diskusi atau kajian-kajian dari pelbagai aspek hukum, apalagi aspek-aspek non-hukum yang langsung atau tidak langsung menunjang tugas-tugas yudisialnya sebagai hakim.

Itulah sebabnya, Komisi Yudisial menggelar pendidikan dan pelatihan hakim melalui lokakarya terprogram dan berkesinambungan yang sifatnya tematis sesuai kebutuhan hakim. Pelatihan bukan hanya dilaksanakan untuk hakim-hakim di Ibukota, tetapi juga ke daerah dengan

memperhatikan aspek pemerataan. Pada lokakarya model ini, dibahas tema khusus yang dinilai sangat dibutuhkan hakim.

Model lokakarya lain yang dikembangkan setahun belakangan a d a l a h b e rd a s a r k a n a n a l i s i s putusan-putusan hakim. Kajian putusan merupakan salah satu program yang dijalankan Komisi Yudisial selama ini. Berdasarkan kajian atas putusan itulah Komisi Yudisial mengajak para hakim untuk duduk dalam satu forum agar sama-sama bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam putusan-putusan yang dikaji.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Sidharta, berpendapat kedua model lokakarya yang dilaksanakan Komisi Yudisial selama ini masih perlu dikembangkan.

Metodenya perlu distandarkan. Seberapa sederhana pun materi yang

Sidharta. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan Komisi Yudisial banyak bersinggungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun Komisioner Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, mengatakan selain KEPPH, fokus Komisi Yudisial juga terletak pada peningkatan pengetahuan dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, termasuk penguasaan hukum acara dan hukum materiil. “Kalau KEPPH-nya bagus tetapi terjadi pelanggaran terhadap hukum acara dan hukum materil, maka terjadi pelanggaran KEPPH juga,” tegas Jaja.

Lokakarya hakim yang dilakukan Komisi Yudisial tetap memperhatikan program pendidikan hakim yang telah dilakukan Mahkamah Agung sehingga dapat berjalan sinergis dan saling melengkapi. Diklat hakim yang dilakukan Mahkamah Agung sebaiknya

Kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim yang diselenggarakan Komisi Yudisial.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ A

NDRY

�

diberikan tetap berguna bagi hakim. Yang paling penting relevansi materi yang dibahas dengan kebutuhan hakim. “Komisi Yudisial harus terlibat aktif dalam menjaring peserta agar lokakarya secara tematik pesertanya bisa pas dari pengadilan yang menangani kasus-kasus yang dilokakaryakan,” saran

menekankan pada aspek kognitif dan psikomotorik sedangkan Komisi Yudisial pada aspek afektif dan psikomotorik. Pelatihan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial berorientasi pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam melaksanakan KEPPH.


Eddy OS Hiariej Ketua Program Magister Litigasi dan Guru Besar FH UGM

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ D

INAL

�


20

LAPORAN UTAMA

Hakim yang mengikuti pendidikan pascasarjana tersebar di berbagai perguruan tinggi. Namun yang lebih penting bagi hakim adalah pendidikan yang sifatnya praktis atau jenjang pendidikan profesi. UGM menawarkan program khusus litigasi.

Sejak September tahun lalu M. Fauzan Haryadi terus bergelut dengan jadwal dan tugas-tugas kuliah di Universitas Indonesia

(UI). Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, Jawa Barat, ini tengah mengambil program pascasarjana reguler di kampus UI Salemba. Bersama 19 koleganya, Fauzan menjadi rombongan pertama hakim yang mengikuti kuliah strata dua hasil kerjasama UI, Mahkamah Agung, dan USAID.

Fauzan termasuk hakim yang beruntung mendapat beasiswa, walaupun biaya hidup ditanggung sendiri, tetapi dia mendapat fasilitas laptop selama kuliah. Sembilan bulan duduk di bangku kuliah, Fauzan merasakan manfaat atas program beasiswa, khususnya untuk mata kuliah praktik peradilan. Bahkan bila pengajarnya hakim agung, Fauzan menggunakan kesempatan itu untuk banyak bertanya. “Saya merasakan mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan,” ujarnya.

Hakim yang mengikuti kuliah pascasarjana, magister dan doktoral, selalu saja ada, ada yang kuliah karena mendapat beasiswa, ada pula yang menggunakan biaya sendiri. Data yang dihimpun dari Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan jumlah SDM yang mengambil pendidikan magister dan doktor dalam dua tahun terakhir. Pada 2010 tercatat 2.173 berpendidikan S2, menjadi 3.527 pada

tahun 2011. Gambaran yang hampir sama terlihat pada SDM yang berpendidikan doktor pada tahun 2010 sebanyak 49 orang dan pada tahun 2011 naik menjadi 67 orang. Menempuh pendidikan S2 dan S3 bermanfaat bagi hakim. Apalagi peraturan perundang-undangan menetapkan syarat pendidikan ketika hendak menjadi hakim agung. Mahkamah Agung juga memberi dorongan kepada para hakim untuk maju.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memperhitungkan peluang itu. Sejak 2008 silam, dibuka program studi (prodi) Magister Litigasi dengan gelar (MHLi). Menurut Eddy O.S. Hiariej, Ketua Program ini dan juga Guru Besar FH UGM, Magister Litigasi dibentuk untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat dan dunia profesi hukum. Pendidikan hukum yang dikembangkan fokus pada kedalaman keilmuan, keahlian pragmatis dan mengusung nilai moral etika. Inilah satu-satunya yang langsung menyebut magister litigasi sebagai prodinya. Sasaran utama program ini adalah aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Melalui pendidikan ini, kata Eddy, “kita ingin menciptakan aparat penegak hukum sebagai aparat profesional.”

Materi perkuliahan adalah berbagai pengetahuan yang menekankan pada

Peningkatan Kualitas Hakim

Tidak Berhenti Menimba Ilmu

keahlian. Hal itu tergambar pada mata kuliah yang diberikan, sesuai latar belakang mahasiswa. Misalnya, seorang hakim bisa memilih mata kuliah ‘Pertimbangan dan Putusan Hakim’. Agar penekanan pada keahlian bisa diperoleh, pengajar yang didatangkan umumnya adalah praktisi atau orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Untuk profesional hakim didatangkan hakim-hakim agung atau pensiunan hakim agung yang menguasai bidang tersebut.Program Studi Magister Litigasi lebih banyak diminati kalangan Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan hakim belum ada yang mengambil program Magister Litigasi ini.

Ada baiknya memang, pendidikan lanjutan bagi hakim ke jenjang Strata 2 yang dibiayai baik dari USAID-C4J (Change for Justice) maupun beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3 diarahkan pada Magister Litigasi. Perlu diketahui, USAID-C4J ialah progam pembaharuan bidang hukum yang dibiayai oleh USAID untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan di Indonesia. Kampus manapun yang dipilih, menuntut Magister Litigasi bagi hakim adalah sesuatu yang positif dan menjanjikan. Komisi Yudisial ikut senantiasa mendorong program-program pendidikan lanjutan bagi hakim untuk meningkatkan kapasitasnya.

Dinal Fedrian


Jaja Ahmad Jayus Komisioner Komisi Yudisial/Ketua Bidang SDM dan Litbang

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/JA

YA

�


VOL. VI - NO. 621

Kewajiban Komisi Yudisial untuk Meningkatkan Kapasitas Hakim

Bagaimana Komisi Yudisial memandang faktor pendidikan hukum dan pengaruhnya terhadap mutu SDM hakim?

Dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman, PTUN, Peradilan Agama, dan Peradilan Umum, disebutkan syarat menjadi hakim adalah lulus fakultas hukum. Setelah jadi hakim ada kewajiban Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitasnya. Bentuknya pendidikan dan latihan untuk peningkatan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penyelenggara pendidikan calon hakim adalah Mahkamah Agung dan perguruan tinggi.

Peran Komisi Yudisial adalah turut memberikan masukan konsep pendidikan hakim yang ideal. Tetapi ketika dia sudah menjadi hakim sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial punya kewajiban mendorong peningkatan kapasitas hakim.

Apakah pola peningkatan kapasitas hakim sudah berjalan?

Komisi Yudisial sedang menyusun modul peningkatan kapasitas hakim. Yang disentuh tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik hakim. Nantinya ada modul peningkatan kapasitas hakim I, II, dan III secara berjenjang.

Yang kita sudah punya adalah modul peningkatan kapasitas hakim tingkat pertama yang berisi pendalaman atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH. Materinya tidak hanya pengertian KEPPH tetapi dilengkapi dengan contoh-contoh

praktis dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan laporan masyarakat, atau praktek-praktek pelanggaran yang selama ini sering dilakukan oleh para hakim.

Bagaimana Anda melihat proses pendidikan hukum di perguruan tinggi dihubungkan dengan kualitas para calon hakim?

Sebetulnya semua perguruan tinggi sudah memiliki konsep. Karena aturannya sama yaitu Undang-Undang tentang Sistim Pendidikan Nasional. Khusus bidang hukum sejak tahun 1993 sudah dilakukan reformasi kurikulum, dikenal dengan kurikulum berbasis profesional rechtschool. Artinya pendidikan hukum itu tidak saja mendasarkan pada aspek teori tetapi juga aspek praktikal.

C u m a m e m a n g k a l a u diperbandingkan antar perguruan tinggi praktek ini ada yang sudah berjalan baik dan ada yang belum. Sedangkan hakim ini kan berasal dari berbagai perguruan tinggi, mungkin ada juga yang berasal dari perguruan tinggi yang belum baik menerapkan model pendidikan rechtschool profesional tadi. Dalam pendidikan hukum profesional itu dia harus menguasai dasar teori hukum, menguasai hukum positif, dan menguasai kasus-kasus hukum. Metodenya bisa dengan pengembangan laboratorium. Jadi sangat beragam output dari perguruan tinggi, tergantung kesiapan. Akibatnya kualitas hakim-hakim ada yang sudah baik, ada yang belum baik. UU Sisdiknas

juga menyinggung kompetensi lulusan. Kalau tidak salah ada delapan standar kompetensi. Apakah semua perguruan tinggi sudah menjalankan standar itu? Itu yang perlu dikaji.

Ada yang mengusulkan agar yang menjadi hakim adalah lulusan terbaik dari fakultas hukum, pendapat Anda?

Ada benarnya dan ada tidak benarnya. Benarnya, k ita bisa menyeleksi lulusan-lulusan terbaik. Tidak benarnya, belum tentu lulusan terbaik itu punya motivasi menjadi hakim. Bekerja juga harus sesuai dengan nurani. Kalau bekerja tidak sesuai nurani, yang pintar bisa menjadi bodoh karena dia tidak maksimal dan tidak berusaha meningkatkan kemampuannya.

Jadi fokus peningkatan kapasitas hakim Komisi Yudisial lebih ke arah KEPPH?

Tidak hanya itu. Tetapi juga peningkatan pengetahuan dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Penguasaan hukum acara, penguasaan hukum materiil. Kalau KEPPH-nya bagus tetapi terjadi pelanggaran terhadap hukum acara



22

LAPORAN UTAMA

dan hukum materiil maka terjadi pelanggaran KEPPH juga. Jadi tiga-tiganya. Itu yang akan didorong oleh Komisi Yudisial. Makanya ada modul peningkatan kapasitas hakim I yang lebih ditekankan pada KEPPH beserta implementasinya. Sedangkan pada modul peningkatan kapasitas hakim II dan III itu akan lebih cenderung pada penguasaan maksimal di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu hukum acara dan hukum materiil.

Apa bedanya dengan Pusdiklat yang diselenggarakan Mahkamah Agung?

Kalau Pusdiklat Mahkamah Agung lebih bersifat teknis yuridis. Bagaimana seorang hakim bisa membuat sebuah putusan, itu tugas Pusdiklat Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tidak berbicara itu. Komisi Yudisial berbicara bagaimana kekurangan yang ada dalam putusan hakim selanjutnya dapat dilakukan perbaikan.

Ketika kita menemukan di lapangan adanya kelemahan-kelemahan dalam membuat putusan yang baik. Misalnya dalam Pasal 197 KUHAP, suatu putusan hukum pidana itu harus memuat syarat-syarat dari mulai kepala putusan sampai kepada menguraikan dasar perundang-undangan. Kalau hakim sudah memuat itu dia sudah memuat apa yang seharusnya diatur dalam undang-undang dalam hukum acara pidana. Tetapi ketika ingin meningkatkan kualitas bagaimana putusan itu yang baik. Di situlah peran Komisi Yudisial.

Apa bukti bagi hakim sudah pernah mengikuti pendidikan yang dilakukan Komisi Yudisial?

Kita akan menerbitkan sertifikat. Bahkan nanti kita akan bekerjasama dengan Mahkamah Agung mana

yang dikerjakan oleh Komisi Yudisial secara utuh mana yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung secara utuh atau bagian mana yang bisa disinergikan.

Apa gunanya sertifikat bagi hakim?

Sejalan dengan perubahan persepsi bahwa hakim adalah pejabat negara, maka ada konsekuensi menyangkut tunjangan hakim. Sertifikat itu bisa menjadi dasar peningkatan kualifikasi tunjangan hakim tadi. Tapi ini masih dalam wacana karena dibicarakan dalam tim kecil status dan kesejahteraan hakim. Konsep Komisi Yudisial seperti itu.

Lalu bagaimana perbedaan tegasnya manfaat diklat Komisi Yudisial dengan pendidikan lanjutan semisal S2 atau S3 yang ditempuh hakim?

Kalau S2 atau S3 hanya menjadi syarat bila ia ingin menjadi hakim agung. Kalau dia menjadi hakim tinggi tidak ada syarat S2 atau S3. Kecuali, nanti itu dipersyaratkan. Tetapi sampai sekarang Undang-Undang tidak mensyaratkan itu.

Jadi gelar S2 atau S3 itu nanti hanya sekedar menjadi komponen persyaratan tertentu untuk naik jabatan?

Sebenarnya dalam sistim pendidikan gelar S2 dan S3 hanya bagi orang yang berprofesi di jalur akademik yaitu dosen, tenaga peneliti, dan sebagainya. Hakim seharusnya tidak perlu itu. Tetapi undang-undang sudah mensyaratkan begitu sekarang. Sedangkan untuk jalur profesional hakim misalnya bukan jalur akademik yang ditempuh, mungkin spesialis. Jenjang pendidikan profesi. Makanya di luar negeri ada S2 profesi, ada S2 akademis.

P e n y u s u n a n r e n c a n a peningkatan kapasitas hakim ini apakah juga berdasarkan suatu penelitian?

Di Komisi Yudisial harus berbasis penelitian. Artinya berbasis data di lapangan melalui kegiatan riset. Maka hasil ini menjadi bahan untuk peningkatan kapasitas.

Sampai saat ini penelitian yang dilakukan di aspek mana saja?

Aspek hukum acara, hukum materiil, dan penemuan hukum dan penguasaan KEPPH. Sudah setahun terakhir kita melakukan peningkatan kapasitas berdasarkan hasil riset itu.

B a g a i m a n a l o k a k a r y a yang selama ini dilakukan Komisi Yudisial?

Ada sesuatu yang berjalan positif. Ada sesuatu yang kita koreksi harus terjadi peningkatan dari segi waktu, materi, dan pembahasan. Misalnya pembahasan tentang hukum acara pidana atau perdata kan tidak mungkin selesai hanya dalam satu hari. Kalau dari sisi materi kita sudah cukup tetapi belum maksimal. Oleh karena itu dari lokakarya kita tingkatkan menjadi pendidikan dan pelatihan. Waktunya bisa 4 atau 5 hari seandainya anggaran memungkinkan.

Bagaimana soal pemerataan kesempatan agar semua hakim bisa mengikuti program diklat?

Nanti k ita akan membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung. Ada isu yang sudah digulirkan kalau ada orang yang sudah mengikuti PPC di Mahkamah Agung tidak perlu mengikuti PPC di Komisi Yudisial dan sebaliknya. Jadi sertifikat itu saling melengkapi.


I Gusti Agung Sumanatha Kapusdiklat Teknis Peradilan MA RI

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ W

IRA

�


VOL. VI - NO. 623

Hakim Harus Dapat Pendidikan Sepanjang Karirnya

Apa latar belakang munculnya diklat Calon Hakim Terpadu?

Setelah reorganisasi Mahkamah Agung sejak sistem satu atap tahun 2006, Diklat akhirnya menjadi Badan. Waktu itu saya ingat pesan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, bahwa diklat harus diubah secara signifikan dalam hal konsep. Pak Bagir menekankan diklat pendekatannya practical oriented, rasionya 70 % praktek dan 30 % teori. .

Oleh sebab itu kita bentuk berbagai macam bentuk diklat dari mulai untuk cakim. Kemudian ada Continuing Judicial Education (CJE) untuk hakim masa kerja 0 – 5 tahun, CJE untuk hakim masa kerja 6-10 tahun, ada induction training. Kemudian ada orientasi bagi hakim agung, ada sertifikasi. Ada dua macam sertifikasi yang diberikan oleh Balitbang Diklat. Pertama, karena perintah undang-undang seperti sertifikasi hakim tipikor, PHI, perikanan. Kedua, sertifikasi ketika Mahkamah Agung menganggap itu isu-isu penting diantaranya KEPPH dan mediasi. Juga kita mempunyai replacement dan in depth training kalau ada isu-isu yang sangat penting.

Bagaimana penyiapan tenaga pengajar di Pusdiklat?

Pengajar kita siapkan. Kita memelihara apa yang disebut pool of trainers ataupun list of trainers. Para narasumber kita kumpulkan untuk menyusun kurikulum. Mereka adalah hakim-hakim senior, panitera-panitera senior, dan mereka kita persiapkan sekaligus untuk Training of Trainers (TOT). Mereka yang sudah lulus TOT list-nya kita kelola.

Setiap ada pelatihan berkaitan dengan materi tertentu mereka yang ikut dalam trainer convention dan TOT kita libatkan sebagai pengajar. Jadi tidak boleh orang lain. Dengan cara ini kita ingin memastikan bahwa kualitas dari pendidikan yang kita berikan di bidang teknis sesuai dengan yang diharapkan. Akademisi kita libatkan di bidang-bidang keahlian mereka.

Kalau terjadi hanya beberapa SDM saja yang sering ikut Diklat bagaimana?

Itu memang sering terjadi. Makannya kita punya kebijakan tidak tertulis kalau bisa untuk sertifikasi setiap orang hanya boleh satu kali dalam setahun. Karena sertifikasi itu kan mengarah kepada spesialisasi. Ke depan saya juga sudah berbicara dengan teman-teman terutama di Diklat Teknis untuk meng-update data yang terkait dengan pendidikan ini. Kaitannya dengan UU No. 18 Tahun 2011 yang mengamanatkan Komisi Yudisial bisa meningkatkan kapasitas hakim, kami sangat senang karena dapat membantu Mahkamah Agung khususnya diklat untuk pemerataan kesempatan.

Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pertama, penambahan volume, untuk memperluas orang mendapatkan pendidikan yang sama. Kedua, bisa saja Komisi Yudisial membuat program yang komprehensif di bidang-bidang tertentu sehingga akan memperkaya apa yang sudah dilakukan Balitbang Diklat Mahkamah Agung.

Seperti apa pengaruh sertifikasi bagi seorang hakim?

Sertifikasi itu semacam kita memberikan SIM. Apakah mereka secara otomatis menangani perkara sesuai sertifikasinya, tidak juga nanti ada SK KMA lagi. Belum tentu hakim yang sudah bersertifikasi akan baik, kembali ke mental mereka juga.

Bagaimana Pusdiklat melihat hakim-hakim yang menempuh pendidikan lanjutan S2 atau S3 di fakultas-fakultas hukum?

Prinsipnya kita mendorong. Hakim itu harus mendapat pendidikan sepanjang karirnya sebagai hakim. Kematangan seorang hakim dibentuk oleh pengalaman-pengalamannya menangani perkara. Namun kalau hakim dikaitkan dengan gelar-gelar yang formal itu sebenarnya tidak tepat juga tetapi kita tetap mendukung mereka untuk maju. Bagi hakim pendidikan yang sifatnya praktis yang penting. Tetapi, ada manfaatnya wawasan dia lebih luas dalam bidang-bidang tertentu bila hakim menempuh pendidikan formal lanjutan.Tetapi, hanya dalam bidang-bidang tertentu, belum tentu juga hakim S3 mengetahui segala hal.


Sidharta Dosen Universitas Tarumanegara

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

LJIM

S

�


24

LAPORAN UTAMA

Perlu Standar Lokakarya yang Diselenggarakan Komisi Yudisial

Bagaimana konsep pendidikan hukum kita dikaitkan dengan peningkatan kapasitas hakim?

Pendidikan itu bisa dibagi tiga kalau mengikuti konsep dari Ditjen Pendidikan Tinggi: pendidikan akademis, ketrampilan dan profesional. Harus ada penegasan, hakim ini mau digolongkan pendidikan yang mana. Kalau kita menganggap hakim sebuah profesi maka bisa saja kita membuat kurikulum khusus yang mengacu kepada pendidikan profesional, seperti notaris atau advokat. Kalau berbicara pendidikan profesional maka ada keterlibatan organisasi profesinya yang meracik kurikulum. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga bisa ikut berperan untuk menangani pendidikan profesi hakim.

Pe r g u r u a n t i n g g i j u g a bisa dilibatkan untuk merancang seminar-seminar yang khusus bagi peminat profesi hakim. Jadi ketika Mahkamah Agung ingin merekrut calon hakim paling tidak komunitas dari peminatnya itu sudah dibina sejak di S1. Sehingga energi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak tersedot habis.

Dengan sistem pendidikan yang ada sekarang apakah hakim bisa disebut telat untuk belajar?

Jangankan telat belajar, barangkali ketika dia memutuskan profesi hakim akan saya ambil itu pun sudah telat. Belum tentu sejak kuliah, mungkin baru terpikirkan ketika ada lowongan. Saya yakin banyak yang seperti itu. Seharusnya sejak S1 semua profesi, tidak hanya hakim, sudah disosialisasikan kepada mahasiswa.

Bagaimana penilaian Anda terhadap lokakarya yang sudah diselenggarakan Komisi Yudisial selama ini?

Ada banyak segi kelemahan dari lokakarya Komisi Yudisial. Pesertanya tidak sepenuhnya Komisi Yudisial yang menentukan. Sehingga dari beberapa lokakarya ada variasi keaktifan mereka. Ada di beberapa daerah yang pesertanya aktif, tetapi ada di beberapa daerah pesertanya pasif. Saya curiga kenapa mereka pasif apakah karena diawasi? Harusnya, pendidikan tidak boleh seperti itu. Lokakarya juga belum mempunyai metode yang standar. Sehingga antara satu fasilitator dengan fasilitator lainnya itu saling terlepas, sehingga metodenya diserahkan ke fasilitator ini.

Kalau materi lokakarya bagaimana?

Materi relatif, karena materi sesederhana apa pun berguna bagi hakim. Misalnya ada yang memberi materi mengenai perkembangan hukum perdata terbaru, pidana, dan penalaran hukum. Sebetulnya mereka pernah mendapatkan materi itu namun mereka tidak mengikuti perkembangan terbarunya. Fasilitator harus memberi informasi terbaru di ranah akademis yang sudah lama ditinggalkan hakim, dan memberi konfirmasi dukungan doktrinal kasus-kasus yang ditanyakan hakim.

Model lokakarya yang ideal bagaimana, tematik atau berdasarkan hasil penelitian putusan hakim?

Kalau bisa, itu dua model yang terpisah, karena dua-duanya penting.

Kalau tematik lebih memberikan informasi perkembangan terbaru. Komisi Yudisial harus terlibat aktif dalam menjaring peserta agar lokakarya secara tematik pesertanya bisa pas yang pengadilannya menangani kasus-kasus yang dilokakaryakan. Hakim pasti akan merasa terlibat ketika informasi yang diberikan ada manfaatnya bagi tugas-tugas mereka.

Peningkatan kapasitas hakim yang harus menjadi bagian Komisi Yudisial itu seperti apa?

Kalau kita lihat lingkup tugasnya Komisi Yudisial kan mengenai KEPPH. Mungkin itu harus dikedepankan dulu.Tetapi kita juga katakan bahwa hakim tidak mungkin punya perilaku yang baik sepanjang tidak cukup cerdas dalam membuat putusan. Masyarakat sekarang ini mengharapkan hakim yang bisa membuat terobosan. K ita per lu mungk in semacam rambu-rambu membuat terobosan yang tidak melanggar etika. Itu yang harus dipikirkan Komisi Yudisial. Kalau membuat lokakarya tematik harus ada dulu pemetaan dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung soal karakteristik daerah-daerah yang ada.


AwaluddinHakim Pengadilan Agama Ende, NTT

DO

C. P

RI

�


VOL. VI - NO. 625

SUDUT HUKUM

Hakim Ideal Menurut Islam

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, Sabda Rasulullah SAW dalam Al-Hadits dan Fatwa Amirul Mukminin yang

termaktub diatas dengan gamblang menjelaskan kaidah-kaidah penegakan hukum dalam Islam. Rasulullah SAW serta para sahabatnya telah pula memberikan teladan (uswah) secara langsung tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya.

Sungguh suatu uswah yang sangat mulia dan brilian agar seorang hakim senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemandirian didalam menjalankan tugasnya menyelesaikan kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai kebenaran, keadilan, dan kemandirian, maka profesionalisme jabatan hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat.

Ketiika nilai materialisme d a n p r a g m a t i s m e m e w a r n a i profesionalisme hakim, maka ide

negara yang berdasarkan hukum tinggal cita-cita. Jika demikian, maka wibawa pengadilan terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan.Karena itu tantangan hakim kedepan adalah menata kelembagaan dan tradisi pengadilan yang mencerminkan akhlak Rasulullah SAW sebagai panutan dalam

Allah SWT. Berfirman dalam Surat An Nisa ayat 135:“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An Nisa: 135)

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Wahai Manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran

umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu “orang yang terpandang” mereka tinggalkan hukumnya (hukum tidak berdaya untuk menghukumnya). Sebaliknya jika yang mencuri itu dari kalangan “rakyat jelata”, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah SWT jika Fatimah binti Muhammad (anakku sendiri) mencuri, pasti akan aku potong tangannya” (Hadits Riwayat Imam Bukhari).

Fatwa Khalifah Umar bin Khattab kepada Qadhi di Kufah, Abu Musa Al-Asy’ari:

“Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam putusanmu. Supaya yang kaya tidak menganggap “wajar ketidakadilanmu”, dan yang miskin dan lemah “tidak berputus asa terhadap putusanmu”.

menegakkan keadilan dan mampu bersikap serta menegakkan etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Mengapa kedudukan hakim menjadi sangat strategis dan penting serta mulia dalam Islam? Tidak lain karena hakim mengemban amanat sebagai penyambung titah Allah SWT dan Rasul-Nya di muka bumi dan juga menggali nilai-nilai hukum khususnya hukum Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Peran hakim tidak hanya menggali ilmu hukum dari pengalaman empiris dan menjadi model hakim yang dapat dicontoh oleh masyarakat, tetapi juga sebagai pembaharu citra lembaga peradilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Ia tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinnya memutus perkara, tetapi juga senantiasa melakukan refleksi teoritis dan abstraksi empiris secara terus menerus sehingga dapat melahirkan ijtihad yang inovatif dalam pembangunan hukum di negara yang kita cintai ini.



26

SUDUT HUKUM

Kaitan dengan kata ijtihad, dijelaskan di dalam kitab Mukhtashar Syarhis Sunnah, bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi selain orang mujtahid untuk menduduki jabatan hakim, dan tidak boleh bagi kepala negara untuk mengangkat hakim selain dari orang yang mujtahid. Dalam kitab yang sama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mujtahid adalah “Orang yang menghimpun (menguasai) lima macam ilmu yaitu Kitabullah (Al-Qur’an), Sunnah Rasulullah SAW (Al-Hadits), Ijma’ para ulama salaf baik yang sudah sepakat maupun yang belum (berselisih paham), menguasai bahasa Arab yang berhubungan dengan hukum, dan menguasai Qiyas.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Prinsip ini telah diatur dalam amandemen Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Namun demikian kekuasaan yang dimaksud bukanlah kekuasaan yang mutlak, sehingga menghalalkan segala cara didalam memutus perkara-perkara yang ditanganinya. Seorang hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus tunduk pada prinsip iman, islam dan ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dari sinilah lahir etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya.

Orang yang memiliki iman yang kuat akan memilki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya itu. Dengan prinsip ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim

berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu selalu dalam penglihatan dan pengawasan Allah SWT. Hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupannya terutama didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dengan selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah SWT.

Meskipun hakim memiliki intelektualitas dan profesionalisme yang tinggi, tetapi apabila tidak didukung oleh integritas moral yang baik seperti yang dijelaskan diatas, maka intelektualitas dan profesionalismenya tidak akan punya arti apa-apa. Justru dengan intelektualitas dan profesionalisme yang dia miliki itu akan dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar hukum.

Dalam kaitan ini etika profesi hak im merupak an alat untuk menegakkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia, karena didalamnya terdapat pedoman integritas moral.

Selain itu kaitannya dengan integritas moral yang harus dimiliki hakim dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Arba’ah dan disahkan oleh Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban sebagai berikut :

“Hakim itu ada tiga golongan, yang satu golongan akan masuk surga dan dua golongan lainnya akan masuk neraka. Golongan hakim yang akan masuk surga adalah hakim yang memenuhi persyaratan intelektualitas, profesionalisme dan memiliki moral yang baik serta memutus perkara dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan satu golongan hakim yang masuk neraka adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan/intelektual dan profesionalisme yang tinggi, tetapi dia tidak memutus perkara dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya

tetapi dia memutus perkara dengan hawa nafsunya. Dan satu golongan lagi hakim yang akan masuk neraka adalah hakim yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan tidak memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya serta memutus perkara dengan kebodohannya”.

Didalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba’ah:

“Barang siapa yang mau diangkat menjadi hakim, berarti dia telah merelakan dirinya untuk disembelih dengan tanpa pisau”.

Dari tulisan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim senantiasa dituntut untuk meningk atk an intelektualitas, profesionalisme keilmuannya, integritas, dan akhlaknya. Semua itu terangkum dalam sifat Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah. Wibawa hukum dan kepastian hukum adalah buah atau hasil dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar, adil, mandiri, wibawa. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka wibawa dan kepastian hukum pasti akan dapat ditegakkan. Amin.

Sumber pustaka:Depag RI. Tahun.1974 ”Terjemahan Al-Qur’anulkarim”

Drs.Abubakar Muhammad “Terjemahan Subulussalam”

Drs.Amrullah Ahmad dkk.”Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”

Drs.H.Abdul Manan,,S.H,,S..IP.,,M..Hum ”Hakim Peradilan Agam dimata Hukum Ulama dimata Ummat.


DO

C. P

RI

�


VOL. VI - NO. 627

Sedangkan wewenang kedua, masih terjadi tarik ulur penafsiran. Konstruksi rumusan wewenang kedua setidaknya

meliputi wewenang yang bersifat pencegahan dari kata “menjaga” dan penindakan dari kata “menegakkan”. Pencegahan dan penindakan itu meliputi tiga aspek, yaitu terhadap kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, yang tentunya memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Hakim adalah pejabat negara dengan tugas penting menegakkan hukum dan keadilan. Tugas tersebut dimiliki secara eksklusif, yang berarti tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki kapasitas dan legalitas.

Oleh karena itu jabatan hukum juga merupakan profesi karena untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan pengetahuan, ketrampilan, dan integritas, yang tidak saja diperoleh melalui jenjang pendidikan formal, tetapi juga harus dibuktikan melalui serangkaian ujian dan seleksi yang ketat. Pada titik ini memang sudah seharusnya hakim selalu bertindak profesional yang sangat menentukan penilaian atas kehormatan, martabat, dan perilaku.

P r o f e s i o n a l i s m e b u k a n merupakan sesuatu yang sekali jadi dan bersifat tetap. Profesionalisme berkembang dan dipengaruhi berbagai aspek, mulai dari motivasi internal untuk mengembangkan diri hingga “godaan” dari luar yang mencederai integritas. Karena itu, diperlukan mekanisme dan institusi yang berfungsi menjaga dan menegakkan profesionalisme hakim. Salah satunya adalah Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim serta mekanisme pengawasan hakim.

Profesionalisme sebagai bagian dari Kode Etik Hakim sudah diakui di dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct yang antara lain menyatakan sebagai berikut.

…6.2 A judge shall devote the judge’s

professional activity to judicial duties, which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the court’s operations.

6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge’s knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities which should be made available, under judicial control, to judges.

…6.5 A judge shall perform all

judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.

Prinsip profesionalisme dan pedoman pelaksanaan dalam Bangalore Principle tersebut dianut di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada prinsip ke-10. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas.

S i k a p p ro fe s i o n a l a k a n mendorong terbentuknya pribadi

Quo Vadis Pengawasan Profesionalisme Hakim

Muchamad Ali Safa’atWakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Komisi Yudisial yang dibentuk melalui perubahan UUD 1945 memiliki dua wewenang utama. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kedua, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang pertama telah diatur mekanismenya di dalam peraturan perundang-undangan.



28

SUDUT HUKUM

yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

P r i n s i p p r o f e s i o n a l i n i dilaksanakan antara lain dalam bentuk upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kerjasama melaksanakan tugas administratif, mengutamakan tugas yudisial, dan wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan.

Sayangnya, rumusan penerapan sikap profesional yang terdapat dalam butir 10.1 sampai butir 10.4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011. Majelis hakim berpendapat bahwa Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman (UU KK) merupakan kewenangan pengawas atas perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan eksternal.

Dengan demikian pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial menurut Undang-Undang harus semata-mata menyangkut “per i laku hak im” guna menegakkan martabat dan kehormatan hakim. KY tidak memiliki wewenang mengawasi teknis hukum. Rumusan butir 8.1 dan butir 10.4 dinilai tidak memuat sebuah cakupan tentang perilaku (behaviour) tetapi soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk ke dalam wilayah pengawasan eksternal Komisi Yudisial karena tidak termasuk ”perilaku”.

Di dalam putusan ini, menurut hemat penulis, terdapat perbedaan antara argumentasi hukum di dalam Pertimbangan Hukum hakim dengan argumentasi hukum yang diajukan oleh

Pemohon sebagai dasar permohonan. Pemohon mengajukan argumentasi utama sebagai dasar permohonan untuk menyatakan bahwa butir-butir SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan UU KK dan UU MA. Dalil bahwa substansi butir-butir SKB dimaksud adalah norma hukum, bukan norma etik atau perilaku tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim.

M a j e l i s H a k i m mengkonstruksikan argumentasi berbeda untuk menyatakan bahwa butir-butir SKB dimaksud bertentangan dengan UU KK dan UU MA berdasarkan materinya yang dinilai justru tidak menyakut perilaku, melainkan soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk wilayah kognitif, yang menurut Majelis Hakim tidak termasuk wilayah pengawasan Komisi Yudisial, dan hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum.

Pertimbangan hukum tersebut mengkonstruksikan bahwa apa yang dimaksud dengan teknis hukum menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang terkait dengan wilayah kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum hakim dalam menjalankan tugas di persidangan. Padahal yang dimaksud dengan teknis hukum tentu juga meliputi perilaku dalam memimpin persidangan dan menerapkan hukum acara. Bahkan, tingkat pengetahuan dan pemahaman hakim juga hanya dapat dilihat dari perilakunya.

Kalaupun seandainya ketentuan dalam butir-butir SKB dimaksud berada pada wilayah pengetahuan dan pemahaman (kognitif ), tetap saja hal itu merupakan bagian dari norma kode etik yaitu hakim harus profesional sesuai dengan prinsip ke-10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga tidak menyeluruh. Dari butir-butir SKB yang diajukan

permohonan, Majelis Hakim hanya menganalisis butir 8.1 dan butir 10.4. Butir-butir SKB lain yang dimohonkan sama sekali tidak dianalisa dan diberikan pendapat hukum. Hanya berdasarkan pertimbangan terhadap butir 8.1 dan butir 10.4. Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa semua butir-butir SKB yang dimohonkan adalah terkait dengan pengetahuan, bukan perilaku, sehingga bukan merupakan wilayah pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pengawasan tidak dapat mempersoalkan proses persidangan bertentangan dengan maksud dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal yang sangat menentukan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim adalah perilaku di persidangan.

Per i laku di pers idangan adalah perilaku hakim dalam proses persidangan. Jika pengawasan tidak dapat dilakukan terhadap perilaku hakim dalam proses persidangan, maka kewenangan pengawasan perilaku hakim akan tidak utuh, tidak lagi meliputi pengawasan di dalam dan di luar persidangan, tetapi hanya terbatas pengawasan perilaku di luar persidangan.

Dengan Putusan MA yang membatalkan butir 8.1 sampai butir 8.4, serta butir 10.1 sampai butir 10.4, satu lagi instrumen untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dicederai. Terhadap putusan hakim memang dapat dilakukan upaya hukum, tetapi terhadap hakim yang tidak profesional tidak ada lagi tindakan yang dapat dilakukan, kecuali menunggu hingga pensiun.



VOL. VI - NO. 629

LEBIH DEKAT

MENJUNJUNG KEHORMATAN MERAIH REPUTASI

Ernest Schmatt, PSM Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales

Menjadi Chief Executive di Judicial Commision of New South Wales, Australia (Komisi Yudisial New South Wales) selama 13 tahun terakhir, Ernest Schmatt bisa dibilang cukup berhasil menjadikan lembaga itu disegani. Setidaknya, pengakuan itu datang dari James Spiegelman AC.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/FA

JAR

�

Dinal Fedrian



30

LEBIH DEKAT

Kuliah Umum tentang Peran dan Fungsi Komisi Yudisial New South Wales oleh Ernest Schmatt kepada para pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ A

DNAN

�

pengadilan dan empat orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Enam orang pejabat pengadilan tersebut terdiri dari lima orang ketua pengadilan yang ada di New South Wales dan seorang Presiden Pengadilan Banding. Sementara unsur keanggotaan yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri dari tiga orang perwakilan masyarakat dan seorang praktisi hukum.

Motto Ernest Schmatt dalam bekerja adalah menjunjung tinggi kehormatan. Motto yang sangat idealis. Tetapi ini bukan sekadar motto tanpa aksi nyata. Apa yang diungkapkan Spiegelman di atas tentu sebuah kehormatan yang diperoleh Komisi Yudisial New South Wales atas peranan lembaga tersebut yang signifikan di lingkup peradilan New South Wales. Penghormatan tersebut pastinya juga sebuah penghormatan bagi Schmatt sebagai penanggung jawab administratif dan operasional Komisi Yudisial New South Wales.

D e d i k a s i S c h m a t t a t a s pekerjaannya tak hanya diapresiasi melalui sebuah pidato pensiun. Pada

Saat menyampaikan pidato perpisahan tahun lalu, Ketua Mahk amah Agung New South Wales ini menyinggung

kontribusi Komisi Yudisial tempat Ernest Schmatt berkiprah. Komisi itu, kata Spiegelman, telah memberikan kontribusi yang luar biasa terutama memberikan pelatihan yudisial, membuat data statistik tentang hukuman pidana, dan menangani pengaduan tentang perilaku hakim.

“Kami telah dibantu dengan sangat baik oleh para staf yang punya dedikasi tinggi di Komisi ini,” ungkap Spiegelman dalam pidato pensiunnya yang dikutip dari Laporan Tahunan 2011 Komisi Yudisial New South Wales.

Ernest Schmatt adalah seorang pengacara dengan pengalaman 30 tahun sebelum dipercaya sebagai Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales. “Pengalaman yang lama di bidang hukum memang diperlukan sebagai syarat untuk bisa menjadi Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales. Saya sudah bekerja sebagai chief executive mulai 1999 dan terlibat

sejak masa-masa awal Komisi Yudisial dibentuk,” ujarnya ketika diwawancarai usai memberikan kuliah umum di Komisi Yudisial mengenai peran dan fungsi Komisi Yudisial New South Wales.

Secara umum tanggung jawab yang harus dilakoni Ernest Schmatt sebagai konsekuensi jabatannya adalah mengelola anggaran, menyusun program pendidikan dan pelatihan, dan menyusun laporan hasil dari investigasi awal atas pengaduan tentang perilaku hakim di New South Wales.

Apabila dibandingkan dengan Komisi Yudisial Indonesia tanggung jawab seorang chief executive mungkin identik dengan tanggung jawab sekretaris jenderal, yaitu membantu di bidang teknis administratif dan operasional atas wewenang dan tugas yang dimiliki Komisi. “Intinya chief executive bertugas untuk operasional Komisi Yudisial sehari-hari,” tutur Schmatt.

Schmatt bukanlah komisioner. Komisi Yudisial New South Wales memiliki 10 orang komisioner. Komposisinya, enam orang pejabat



VOL. VI - NO. 631

1997 Schmatt dianugerahi medali bidang pelayanan publik atas kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan yudisial di New South Wales. Kepakaran dan pengalaman Schmatt dalam aspek pendidikan dan pelatihan yudisial juga diakui hingga di luar New South Wales. Pada 2009 ia terpilih menjadi Dewan Pimpinan Organisasi International untuk Pelatihan Yudisial. Sejak 1994 ia merupakan Anggota Dewan Penasehat Institut Pendidikan Yudisial Negara-Negara Persemakmuran.

Sistem Riset Informasi Yudisial

Kunjungan Schmatt ke Komisi Yudisial tahun 2012 ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnya, April 2006, Schmatt telah berkesempatan mengunjungi Komisi Yudisial. Pada kunjungannya yang pertama, tuturnya, dialog yang terjadi dengan para anggota Komisi Yudisial era M. Busyro Muqoddas lebih diarahkan pada bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang masuk ke Komisi Yudisial.

Sementara kunjungan kali ini, dialog yang terjadi dengan para anggota Komisi Yudisial era Eman Suparman banyak membicarakan tentang pelaksanaan investigasi, mencapai konsistensi dalam penjatuhan pidana, serta program pendidikan dan pelatihan kepada hakim.

Berbagi pengalaman dan tukar pikiran dengan Komisi Yudisial New South Wales tentu menjadi kesempatan yang sangat berharga. Selama 25 tahun berdirinya Komisi Yudisial New South Wales – dengan 13 tahun terakhir kendali operasionalnya dipimpin oleh Schmatt - Komisi ini telah membangun reputasi sebagai lembaga yang unggul dalam bidangnya. Banyak program-program dari lembaga ini yaitu strategi diklat yudisial serta sistem pemeriksaan pengaduan telah diakui dan menjadi

contoh baik di Australia maupun di mancanegara. Program unggulan termutakhir yang dimiliki Komisi ini adalah Judicial Information Research System (Sistem Riset Informasi Yudisial/JIRS). Keunggulan sistem ini dipamerkan oleh Schmatt serta Murali Sagi (Director Information Management and Corporate Services Judicial Commission of New South Wales) kepada seluruh jajaran Komisi Yudisial.

Sistem ini berisi data kasus hukum, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, statistik penjatuhan hukuman, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi hakim dan pengadilan. Statistik penjatuhan hukuman merupakan keistimewaan

informasi bagi hakim sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan pidana. Dengan sistem ini diharapkan terjadi konsistensi penjatuhan hukuman dalam perkara pidana, namun tidak untuk menciptakan putusan pidana yang sama.

S i s t e m i n i a k a n t e r u s dikembangkan. Komisi Yudisial New South Wales tengah berusaha mengembangkan sistem ini agar dapat diakses melalui komputer tablet maupun smartphone. Melalui dedikasi yang tinggi, Ernest Schmatt cukup berhasil menjadikan Komisi Yudisial di negaranya sebagai institusi terhormat. “Saya menjunjung tinggi kehormatan,” ujarnya saat berkunjung ke Indonesia.

Tampilan muka Sistem informasi Riset Yudisial Komisi Yudisial New South Wales.

BULE

TIN

KOM

ISI Y

UDIS

IAL/

ADN

AN

�

sistem ini. Statistik tersebut berbentuk tabel dan grafik mengenai macam dan frekuensi dari sanksi yang dijatuhkan dalam perkara pidana. Hakim dan aparat pengadilan dapat melihat detil spesifik mengenai pelanggaran, catatan kriminal, pembelaan, dan sebagainya dari seorang terpidana.

Dibangunnya s istem ini bertujuan untuk memberikan data dan

Keberhasilannya membangun reputasi Komisi Yudisial New South Wales sangat layak dijadikan contoh. Namun dibalik segala penghormatan atas reputasi lembaga itu ia tetap rendah hati. Menurutnya apa yang dicapai oleh lembaga itu tidak terlepas dari keberuntungan. “Sebab Komisi Yudisial New South Wales memiliki staf yang bermutu tinggi,” pungkasnya.



32

SELINTAS

SEMANGAT MERINTIS DAN MEMPERBAIKI DARI PN SUNGAILIAT

Pengadilan Negeri Sungailiat

Sepanjang perjalanan dari bandara Depati Amir di Pangkalpinang sampai Sungailiat terlihat sepi. Angkot, yang merupakan transportasi umum di sana, hanya terlihat beberapa saja, dan sama sekali tidak ada taksi, tidak seperti di Jakarta yang transportasi umumnya mengular tanpa ampun. Kanan kiri jalan masih terlihat rimbun dengan pepohonan. Sekitar pukul 09.00 WIB, kami pun sampai di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat, yang terlihat kokoh berdiri dengan halaman luas di depannya.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ Y

ULII L

ESTA

RI

�

Yuli Lestari, Romlah Pelupessy



VOL. VI - NO. 633

Sejak 1942 sampai 17 Agustus 1945 Keresidenan Bangka dan Belitung diduduki Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan

pengadilan, Jepang membentuk Tihoo Hooin. Setelah Proklamasi, warga Bangka dan Belitung mengurus keperluan hukumnya di PN Bangka dan Belitung yang terletak di Pangkalpinang.

Tahun 1965 Belitung mempunyai pengadilan sendiri yang berlokasi di Tanjung Pandan. Setelah itu nama PN Bangka dan Belitung pun berubah menjadi PN Pangkalpinang, dengan wilayah hukum meliputi seluruh Pulau Bangka. Pertumbuhan penduduk dan pemekaran wilayah mendesak kebutuhan baru akan pengadilan.

Maka pada 21 Februari 1983 dibentuk PN Sungailiat. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Bangka yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan. Kantor PN Sungailiat waktu itu berupa sebuah rumah di Jalan Sudirman Sungailiat. Rumah itu pinjaman dari PT Timah.

Setiap 7 Mei merupakan tanggal bersejarah bagi PN Sungailiat, karena pada tanggal itu tahun 1985 silam, kantor PN Sungailiat yang terletak di Jalan Pemuda No. 12, Bangka, diresmikan. Inilah satu dari tiga pengadilan yang ada di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Dua yang lain adalah PN Pangkalpinang dan PN Tanjung Pandan. Jumlah ini relatif sedikit dibanding jumlah Pengadilan Negeri di Pulau Jawa, yang jumlahnya lebih dari 15 pengadilan negeri dalam satu provinsi.

PN Sungailiat memiliki wilayah hukum empat Kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Induk. Saat ini PN Sungailiat memiliki 13 rumah dinas untuk hakim. Ditinjau dari jumlah hakim, maka keberadaan rumah dinas tersebut lebih dari cukup. Namun, kondisinya sama seperti rumah dinas hakim di daerah lain, yang memerlukan perbaikan dan

perawatan dengan biaya yang tidak sedikit.

Hakim di PN Sungailiat berjumlah 7 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, saat kunjungan Buletin Komisi Yudisial, Maret lalu. Namun, kabar terakhir yang redaksi dapatkan dari situs resmi PN Sungailiat, pada 3 April lalu tiga hakim PN Sungailiat resmi pindah tugas. Tapi, sampai Mei belum ditetapkan penggantinya. Ketua PN Sungailiat, Sarwedi, berharap, agar pengganti para hakim tersebut segera ditetapkan. “Jangan sampai kosonglah, karena banyak perkara yang harus dituntaskan,’’ imbuhnya.

Jumlah perkara yang harus ditangani PN Sungailiat cukup banyak. Setiap tahun sekitar 600 perkara pidana masuk ke kepaniteraan. Kasus yang banyak terjadi di wilayah Bangka adalah pencurian, penambangan tanpa izin, dan narkoba.

Sejauh ini, kata Albertina Ho, Wakil Ketua PN Sungailiat, pengadilan masih berhasil menangani perkara dengan lancar dan tidak berbelit-belit. Kasus yang masuk umumnya sederhana, dan bukan perkara rumit dan besar seperti halnya kasus-kasus di Jakarta. Yang lebih menguras tenaga justru jumlah perkara yang mencapai ratusan. Untuk mengatasi

masalah itu, menurut Sarwedi, majelis hakim berkomitmen menggelar sidang hari Senin sampai Kamis. Dua ruang sidang utama dan satu ruang sidang anak pun dipergunakan secara maksimal. Sehingga nyaris tidak ada hari kerja tanpa sidang. Bahkan, kadangkala sidang harus digelar hingga menjelang malam.

S o l u s i m e n g a t a s i ketidakseimbangan jumlah perkara dan jumlah hakim sudah coba disampaikan. Sar wedi sudah mengusulk an penambahan hakim dan jumlah ruang sidang. Kini, hakim kelahiran Wonogiri 29 Oktober 1959 itu menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. ‘’Sebenarnya kami sudah membuat usulan untuk minta tambahan hakim, usulan itu sudah di respon oleh Ketua PT dan sudah diteruskan ke MA. Kami juga berupaya untuk menambah jumlah ruang sidang yang lebih memadai,’’ jelasnya.

Penambahan gedung bukan satu-satunya yang tengah dirintis. Menurut Sarwedi, bila sebelumnya PN Sungailiat membawahi empat kabupaten, saat ini sedang dirintis agar tiga kabupaten punya pengadilan tersendiri. Usulannya sudah diajukan, dan persyaratannya juga dipenuhi. Jika disetujui, akses masyarakat kepulauan itu terhadap pengadilan semakin

Daftar nama-nama hakim yang bertugas di PN Sungailiat.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ Y

ULI

�



34

SELINTAS

tersendiri. ‘’Masih dalam proses di Mahkamah Agung, semua persyaratan dan permohonan sudah diusulkan semuanya. Jadi nanti kalau sudah disetujui lalu dibangun pengadilan, hakim dan pegawai ditempatkan disana, sehingga perkaranya dibagi tiga,’’ kata Sarwedi.

Untuk lebih memberikan informasi kepada masyarakat, pengadilan menyediakan laman atau website. Meski sederhana, fiturnya sudah lengkap. Dengan dana terbatas, pengelolaan laman pengadilan diusahakan agar terus memiliki data dan informasi termutakhir (update).

Ketua PN SungailiatSarwedi, lahir di Wonogiri,

tanggal 29 Oktober 1959. Lulus SMA, Sarwedi bernasib baik dengan diterima menjadi PNS di BHP (Balai Harta Pengunggah) yang merupakan salah satu bagian Departemen Kehakiman dari tahun 1979-1988, pada usia 19 tahun. Bapak 3 puteri ini malah tidak pernah bercita-cita sebagai hakim. Keinginannya dahulu justru sebagai Panitera Pengganti. Namun, ternyata takdir berkata lain, tahun 1988 sampai 1992, Sarwedi

menjalani pekerjaan sebagai Calon Hakim (Cakim) di PN Pekalongan, setelah dua kali mengikuti tes Cakim.

“Cita-cita saya tidak setinggi menjadi hakim, karena orang tua saya kehidupan ekonominya pas saja. Saya hanya dijatah sekolah sampai SMA kalau mau kuliah lagi setelah kerja dengan biaya sendiri, kebetulan dapat

universitas negeri di UNDIP tahun 1980,’’tutur Sarwedi.

Ketika harus menjadi hakim di Timor-Timor, 1995-1997, keluarganya tidak pernah ditinggal. Di Timor-Timur inilah ia merasa masa tugasnya kaya pengalaman dan berkesan. Timor-Timur adalah daerah konflik, keamanan kurang terjaga, sehingga Sarwedi dan para hakim yang bertugas di sana terpaksa bersidang di markas Korem.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pengadilan, Sarwedi berusaha untuk tidak terlalu kaku. ‘’Dalam memimpin pengadilan sebagai ketua ada seninya juga, kadang saya keras, kadang lunak,’’ katanya.

S e b a g a i K e t u a Pengadilan, banyak hal yang

masih ingin dilakukan untuk perbaikan PN Sungailiat. Salah satunya, Sarwedi mewujudkan absensi elektrik untuk menerapkan disiplin pegawai. Hal lain, ia mengadakan evaluasi rutin untuk semua karyawan setiap satu bulan membahas tentang kinerja pegawai. Namun, jika ada hal yang penting dan mendesak tidak perlu menunggu giliran rapat bulanan.

Sarwedi juga menginginkan gedung PN Sungailiat naik menjadi kelas I. ‘’Sebenarnya gedung ini sudah dinaikkan menjadi kelas I sejak tahun 2008, namun sampai saat ini gedungnya masih gedung kelas II. Peralatan di sini masih yang lama, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana harus ditambah dan diganti yang baru. Kalau untuk lahan memang memadai, ruang sidangnya kurang, paling tidak ruang sidang itu harus empat. Ruang tahanan hanya ada dua, ruang tahanan anak bercampur dengan dewasa berarti harus ada tambahan ruang tahanan untuk anak,’’ jelasnya panjang lebar.

BULE

TIN

KOM

ISI Y

UDIS

IAL/

YUL

I

�

KPN Sungailiat Sarwedi

Tabel Perkara PN. Sungailiat Tahun 2011

No PERKARA SISA 2010

MASUK PUTUS

1 PIDANA 136 621 633

2 PERDATA GUGATAN

204 50 50

3 PERDATA PERMOHONAN

46 109 107

Sumber: Laporan Tahunan 2011 PN Sungai Liat



VOL. VI - NO. 635

Seperti hakim lain yang bertugas di pengadilan kelas IB itu, Abbas harus gonta ganti kendaraan umum termasuk kapal laut.

Kalau hendak pulang lebaran, biaya yang dikeluarkan juga besar. Sampai ada hakim yang terpaksa menjaminkan gajinya. “Agar bisa mudik,” kata Abbas. Namun sifat kekeluargaan dan agamis menjadikan Abbas senang bertugas di sana. “Waktu jadi KPN saya dua kali diminta Pak Bupati menjadi khatib Idhul Ftri dan Idhul Adha,” tambahnya.

Riwayat PN Ternate bisa ditelusuri hingga ke masa penjajahan. Di zaman

BERJUANG DI TENGAH TUNTUTAN PROFESIONALISME

Pengadilan Negeri Ternate

Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial, H. Abbas Said, masih ingat pengalamannya belasan tahun lalu bertugas di Ternate. Menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ternate 1993-1995, Abbas Said tak lupa bagaimana ia sampai ke lokasi yang saat itu belum bisa dijangkau dengan pesawat terbang. Saat itu, Ternate belum menjadi ibukota provinsi.

Tampak muka Gedung Pengadilan Negeri Ternate.

DO

C. P

N TE

RNAT

E

�

Arif Budiman



36

SELINTAS

Belanda, ada kebutuhan untuk mengadili perkara-perkara yang muncul. Sesuai dengan penggolongan penduduk, dikenallah tiga jenis pengadilan. Pertama, Residentie Gerahit yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Kedua, Landraad untuk mengadili orang-orang bumiputera yang bertempat tinggal pada batas tanah pemerintah. Ketiga, Hijkaraat, yakni pengadilan untuk mengadili orang-orang kesultanan yang umumnya tinggal di batas tanah swapraja.

Selepas kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan, pengelolaan pengadilan berpindah ke tangan Indonesia. Menumpang gedung di kantor Bupati Maluku Utara, PN Ternate menjalankan fungsinya dipimpin ketua pertama, J. Awui (1951). Gedung pengadilan tersendiri di Jalan Gelora Kie Raha sekarang diperoleh pada masa kepemimpinan Ketua Pengadilan J.C.A. Rompies (1974).

Seiring dengan peningkatan Maluku Utara menjadi provinsi tersendiri sesuai UU No. 46 Tahun 1999, peran PN Ternate semakin penting. Namun bukan berarti tidak ada hambatan. Sebagai wilayah kepulauan, ada masalah transportasi bagi masyarakat pencari keadilan. Wilayah hukum PN Ternate meliputi Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan empat kecamatan di Halmahera Selatan. Warga bertempat tinggal di pulau-pulau yang tersebar, dan umumnya hanya bisa ditempuh dengan transportasi laut.

Kondisi geografis ini sedikit banyak mempengaruhi proses peradilan. Katakanlah menghadirkan saksi-saksi. Dibutuhkan berjam-jam transportasi laut agar bisa sampai ke Ternate. Namun kondisi ini tak menyurutkan semangat aparat pengadilan setempat. Pengadilan membuka dua tempat sidang keliling (zitting plaatsen) agar pelayanan pengadilan dapat menjangkau

Salah satu suasana sidang di PN Ternate yang dipimpin oleh KPN Ternate Miniardi.

DO

C. P

N TE

RNAT

E

�

No Nama

1 J. Awui

2 J.C.A Rompies

3 Moersid,SH

4 Suparman,SH

5 Soenarjo,SH

6 F.X Samijo,SH

7 J.T.T Tunigagan

8 Abas Said,SH

9 Syaiful Lubis,SH

10 I.Ketut Tjitarana,SH

11 R. Soediarto,SH

12 Abdul Kadir,SH

13 Gatot Suhartono,SH

14 Zaharuddin Yusuf,SH

15 Mugiono,SH

16 Eddy Armi,SH

17 Agus SutantoSH.,MH

18 Miniardi,SH

Ketua PN Ternate dari Masa ke Masa

Sumber: www.pn-ternate.go.id



VOL. VI - NO. 637

masyarakat lebih luas. Kedua lokasi berada di Jailolo (Halmahera Barat), dan Saketta, Gane Barat (Halmahera Selatan). Tentu saja butuh perjuangan melalui transportasi laut menuju ke lokasi zitting plaatsen.

PN Ternate hanya memiliki dua ruang sidang utama. Dengan jumlah hakim 7 orang, PN Ternate mencoba untuk tidak terpaku oleh halangan dan hambatan alam. Apalagi saat ini, PN Ternate tak hanya sekadar pengadilan umum biasa, tetapi juga sudah berstatus sebagai Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sepanjang 2011 komposisi perkara yang masuk ke PN Ternate terdiri dari 197 kasus pidana, 35 kasus perdata gugatan dan 19 kasus perdata permohonan. (lihat tabel).

Miniardi, Ketua PN Ternate saat ini, mengakui kebutuhan mendesak penambahan ruang sidang. Jika muncul perkara korupsi dengan batas waktu penyelesaian 120 hari, mau tidak mau dibutuhkan ruang sidang dan komposisi majelis hakim yang memadai. Bahkan muncul usulan agar PN Ternate punya gedung baru yang lebih memadai sesuai perkembangan dan kebutuhan. Meskipun dengan berbagai hambatan

KPN Ternate Miniardi

DO

C. P

N TE

RNAT

E

�

dan keterbatasan, Miniardi tetap bersemangat untuk menjadikan PN Ternate menjalankan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bidang keadilan. ”Kami ingin melayani masyarakat dengan cepat, sigap dan efektif agar peradilan cepat dan berbiaya murah dapat

tercapai,” tegasnya.“Walaupun fasilitas minim, kami

tetap bersikap profesional. Kami tetap menjalankan fungsi pengadilan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin menjalankan amanah sebaik-baiknya,” sambung Miniardi.



38

LAPORAN KHUSUS

Seleksi Calon Hakim Agung Episode Semester I 2012

Perhelatan seleksi calon hakim agung semester I 2012 usai sudah dilaksanakan Komisi Yudisial. Tanggal 14 Mei 2012 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, dan perwakilan Komisi Yudisial menyerahkan hasil seleksi calon hakim agung tersebut ke DPR. Saat itu, perwakilan Komisi Yudisial diterima oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, serta perwakilan pimpinan Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar) dan Nasir Djamil (Fraksi PKS).

Dinal Fedrian

IL

USTR

ASI Y

UDI

�

Jumlah calon hakim agung yang lulus dan diusulkan oleh Komisi Yudisial ke DPR berjumlah 12 orang dari 45 orang yang

berhasil mengikuti seleksi tahap akhir. Berdasarkan komposisinya, dari 12 calon hakim agung yang diusulkan tidak ada satu pun yang berasal dari non karir.

Proses pengusulan calon hakim agung ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004

tentang Komisi Yudisial yang menyatakan: “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”

Proses seleksi calon hakim agung semester I 2012 ini berawal sejak adanya surat dari Mahkamah Agung

kepada Komisi Yudisial tanggal 10 November 2011. “Dalam surat tersebut Mahkamah Agung meminta dilakukan pengusulan calon hakim agung untuk mengganti hakim agung yang pensiun di semester I 2012 yang berjumlah 5 orang,” ujar Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri dalam jumpa pers pendaftaran seleksi calon hakim agung (29/11) di kantor Komisi Yudisial. Dengan kebutuhan tersebut sesuai ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011,



VOL. VI - NO. 639

Taufiqurrohman Syahuri menyatakan 45 calon hakim agung lulus dan berhak mengikuti proses seleksi berikutnya.

“Komposisinya terdiri dari 35 hakim karir dan 10 non karir. Berdasarkan keahliannya, 20 orang termasuk yang ahli di bidang pidana serta 25 orang ahli di bidang perdata,” ungkap dosen Universitas Sahid, Jakarta ini saat konferensi pers.

Proses seleksi calon hakim agung pun berlanjut. Para calon hakim agung yang berjumlah 45 itu menjalani proses verifikasi, profile assessment, tes kesehatan, pembekalan materi hukum dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta wawancara terbuka. Rangkaian seleksi calon hakim agung tahap III ini dilakukan mulai pertengahan April 2012.

Proses tes kesehatan dilaksanakan selama dua hari, 23 dan 24 April 2012. Serangkaian tes kesehatan yang wajib dilalui oleh calon hakim agung diantaranya: tes kesehatan mata, syaraf, paru-paru, jantung, USG, kandungan (khusus CHA wanita), bedah, penyakit dalam, THT, thorax foto, MPPI (Kesehatan Jiwa) dan laboratorium (pengambilan darah).

Semua rangkaian seleksi calon hakim agung tahap III berakhir pada 3 Mei

2012, ditandai dengan berakhirnya proses wawancara terbuka yang berlangsung di kantor Komisi Yudisial. Setelah itu, Komisi Yudisial memutuskan calon hakim agung yang lulus seleksi tahap akhir ini.

Menjelang penentuan kelulusan tahap akhir, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), Selasa (8/5), mendatangi Komisi Yudisial untuk menyampaikan aspirasinya. Rifky Saputra perwakilan KPP menyampaikan, kedatangannya bersama rombongan ke Komisi Yudisial meminta agar Komisi Yudisial memperhatikan kualitas calon hakim agung yang akan diluluskan dan diserahkan ke DPR. “KY tidak perlu memenuhi kuota 15 calon hakim agung yang harus diserahkan ke DPR kalau memang calon hakim agung yang berkualitas tidak memenuhi kuota,” ungkap Rifky.

Komisi Yudisial menanggapi masukan dari KPP ini. Dalam proses seleksi calon hakim agung Komisi Yudisial memang tidak bertumpu pada kepentingan apapun. “Kualitas dan integritas calon hakim agung adalah parameter utama yang dipakai Komisi Yudisial,” ungkap Asep Rahmat Fajar, Juru Bicara Komisi Yudisial menanggapi permintaan KPP. Alhasil, 12 calon hakim agung diputuskan lulus seleksi calon hakim agung dan diusulkan ke DPR.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ D

INAL

�

Wawancara terbuka calon hakim agung di kantor Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial harus mengusulkan 15 calon hakim agung ke DPR.

Usai pengumuman, masa pendaftaran pun dimulai tanggal 1 hingga 21 Desember 2011. Dalam masa pendaftaran ini Komisi Yudisial melakukan jemput bola menjaring para calon hakim agung di beberapa kota. Padang, menjadi kota tempat dibukanya proses penjaringan seleksi calon hakim agung pada 12 Desember 2011. Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman waktu itu menegaskan, penjaringan ini dilakukan sebagai salah satu usaha menarik minat para calon hakim agung untuk mendaftar ikut seleksi.

Setelah masa pendaftaran ditutup, didapatkan data 111 orang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon hakim agung. Komisi Yudisial kemudian melakukan proses seleksi tahap I yaitu seleksi administrasi. Hasilnya, 86 orang dinyatakan lulus.

Memasuki Februari 2012, 86 calon hakim agung yang lulus tahap seleksi administrasi itu berhak menjalani tahap berikutnya yaitu permbuatan karya tulis di tempat dan tes penyelesaian kasus hukum. Namun hanya 81 calon hakim agung yang kemudian mengikuti seleksi ini. Lima calon hakim agung mengundurkan diri. Tahap ini dikenal sebagai seleksi kualitas. Pada tahap ini para calon juga diwajibkan menyerahkan karya profesi mereka.

Pelaksanaan seleksi kualitas calon hakim agung semester I 2012 dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Badan Diklat Litbang Kumdil MA, Bogor dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Pemisahan tempat pelaksanaan untuk memudahkan para calon hakim agung. yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

Setelah menyelesaikan tahap seleksi kualitas, pada Jum’at (24/2) digelar konferensi pers tentang hasilnya. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



40

LAPORAN KHUSUS

Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 15 Mei 1953Pendidikan terakhir : Magister Ilmu Hukum Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2009Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak 2011

Bapak 2 orang anak ini sudah 23 tahun menjalani karir sebagai hakim. Tempat tugas pertama bagi lulusan sarjana hukum Universitas Sumatera Utara ini adalah Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Bila terpilih menjadi hakim agung, Amriddin mengaku hal tersebut merupakan puncak prestasinya yang telah dirintis sejak tahun 1985. “Kebanggaan bagi keluarga besar saya, anak istri, juga memperbaiki penghasilan saya,” tuturnya dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung, April lalu.

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 1 Januari 1955Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer Tahun 2008Pekerjaan : Kepala Pengadilan Militer Utama sejak 2009 -

Karir Burhan Dahlan dalam lingkup pengadilan militer telah dirintis sejak tahun 1980. Tahun ini adalah kali ketiga ia lulus seleksi calon hakim agung Komisi Yudisial. Namun, nasib belum berpihak kepadanya, ia 2 kali gagal terpilih menjadi hakim agung saat fit and proper test di Komisi III DPR. Mengenai peluangnya saat ini ia hanya berharap yang terbaik. “Ikhlas saja, berserah diri pada Yang Maha Kuasa itu jalan terbaik bagi siapa pun juga dan dalam hal apa pun juga,” ujarnya saat wawancara terbuka.

Amriddin

Burhan Dahlan

Mereka Yang Akan Berjuang di Senayan

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 30 Desember 1954Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Andalas Tahun 2008Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak 2009

Seperti kata pepatah air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, begitulah Desniyati, ayahnya adalah juga seorang hakim. Sebagai perempuan Minang, lulusan sarjana hukum dari Universitas Andalas tahun 1981 ini merasa prihatin dengan berkurangnya sikap hidup berprinsip Adat Basandi Syara Syara Basandi Kitabullah di ranah Minang. “Kalau saya melihat itu karena kurang berperannya mamak di dalam masyarakat, kalau dahulu kita sangat takut kepada mamak, tetuo, atau datuk. Tapi sekarang peran mamak itu sudah bergeser,” katanya tentang pergeseran prinsip hidup urang awak itu.

Desnayeti



VOL. VI - NO. 641

Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 1 Agustus 1955Pendidikan Terakhir : Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2010Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak 2008

Dalam wawancara terbuka Heru Iriani sempat berkeluh kesah mengenai status hakim. Tetapi bukan soal kesejahteraan melainkan status hakim dalam e-KTP. Menurutnya, hakim telah diperlakukan diskriminatif karena dalam kolom pekerjan e-KTP status hakim tidak ada. “Jadi, hakim itu tidak diakui jabatannya,” kata Ibu 3 anak ini yang telah merintis karir sebagai hakim sejak 1984. Sebagai hakim tipikor tingkat banding, Istri seorang notaris ini mempunyai penilaian sendiri tentang hukuman bagi koruptor. Sebagai hakim ia tidak ingin terpengaruh oleh opini masyarakat yang kadang menyesatkan. “Walaupun opini masyarakat harus diperhatikan tetapi jangan sampai menuju ketidakadilan kepada si terdakwa itu,” tuturnya.

Heru Iriani

Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Maret 1956Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2011Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta/Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan , Badan Litbang Diklat Kumdil MA sejak 2010

Ayah 3 anak ini dituntut meningkatkan kemampuan teknis peradilan para hakim di seluruh Indonesia. Kecakapan hakim dari segi teknis peradilan tentunya harus tercermin dalam putusannya. Agung mengungkapkan cirri-ciri putusan hakim yang baik. Pertama, menggambarkan atau memberikan hak-hak kepada para pihak. Kedua, mengkomunikasikan dalam pertimbangan hukumnya, “kenapa saya kalah, kenapa saya menang”. Ketiga, putusan hakim merupakan cerminan kemampuan dari hakim yang bersangkutan. .

I Gusti Agung Sumanatha

Tempat/Tanggal Lahir : Porsea, 15 November 1958Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2002Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak 2010

Tahun 1988 James mulai menjalani profesi sebagai hakim. Tempat tugas pertama bagi sarjana hukum dari Universitas Parahyangan ini adalah Pengadilan Negeri Soa-Sio, Maluku. Sudah 24 tahun lebih Ayah 3 anak ini menjadi hakim, bertugas di berbagai PN kelas II dan Kelas I serta mengadili berbagai macam perkara. “Tentu sebagai hakim saya ingin meraih karir yang lebih puncak dan merupakan cita-cita saya juga,” tutur James tentang motivasinya menjadi hakim agung. Bila menjadi hakim agung dirinya akan memilih kamar perdata yang menjadi spesialisasinya.

James Butar Butar



42

LAPORAN KHUSUS

Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 22 April 1955Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Mataram Tahun 2010Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 2010

Karir sebagai hakim telah dirintis Maria Anna Samiyati sejak 1987. Ia bertugas pertama kali di Pengadilan Negeri Negara. Ibu 4 anak ini juga merupakan hakim tipikor. Sebagai hakim tipikor maka lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang ini tidak ingin ada keluarganya yang terlibat korupsi. Dalam proses wawancara terbuka ia mengungkapkan telah berpesan kepada suaminya yang pegawai negeri maupun kepada anak-anaknya untuk bekerja dengan jujur. “Tidak boleh melakukan tindakan korupsi, harus jujur, itu yang selalu saya tekankan baik kepada suami maupun kepada anak-anak,” kata Maria dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung.

Maria Anna Samiyati

Tempat/Tanggal Lahir : Kintamani, 1 Januari 1954Pendidikan Terakhir : Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya Tahun 2002Pekerjaan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak 2010

Dalam proses wawancara terbuka ia mengungkapkan pernah berniat mengundurkan diri menjadi hakim, namun isterinya mencegah. “Terlalu banyak kecaman-kecaman secara pribadi, padahal sudah secara maksimal kami tugas dimanapun tidak pernah mengeluh. Di Flores kami 10 tahun, keluarga terkena malaria, tapi dalam kondisi seperti ini pun selalu masyarakat menganggap hakim itu begitu hitam. Ini sangat menyakitkan secara pribadi, dan saya berpikir untuk mencari sesuap nasi bukan hanya di pengadilan waktu itu,” tutur sarjana hukum dari Universitas Diponegoro ini.

Made Rawa Aryawan

Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 1 Juni 1952Pendidikan Terakhir : Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2009Pekerjaan : Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Tahun 1984 di Pengadilan Negeri Sinjai Muhammad Daming Sunusi mengawali karirnya sebagai hakim. Salah satu perkara besar yang pernah ditanganinya adalah kasus Abu Bakar Ba’asyir. Ia menjadi anggota majelis hakim dalam kasus itu. Ayah 1 anak ini juga mengharapkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah agung. Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal hakim. Oleh karena itu, antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak boleh ada hubungan yang tidak serasi. “Harus duduk bersama membicarakan soal kode etik. Harus ada ketegasan mana yang kode etik dan ranah teknis yudisial,” ujarnya saat wawancara terbuka seleksi calon hakim agung.

Muhammad Daming Sunusi



VOL. VI - NO. 643

Tempat/Tanggal Lahir : Ciparay, 19 Desember 1951Pendidikan Terakhir : Magister Ilmu Hukum STIH IBLAM Tahun 2001Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak 2010

Seperti para hakim karir lainnya yang mengikuti seleksi calon hakim agung, Ohan Burhanudin juga menganggap menjadi hakim agung merupakan idaman dan cita-cita. Ayah 3 anak ini menjadi hakim sejak 1986 dengan tempat tugas pertamanya Pengadilan Negeri Banthaeng. Motivasi lain dirinya menjadi hakim agung adalah berusaha memberikan sumbangsih terhadap proses penegakan hukum. “Walaupun ketika menjadi hakim di tingkat bawah bisa melakukan penemuan hukum tetapi dengan menjadi hakim agung bisa lebih luas kesempatannya untuk melakukan penemuan hukum,” ujar peraih gelar sarjana hukum dari Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 1982 ini.

Ohan Burhanuddin

Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pangarayan, 10 Oktober 1951Pendidikan Terakhir : Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2004Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak 2011

Di antara para calon hakim agung lainnya yang lulus seleksi di Komisi Yudisial, ayah 4 anak ini adalah yang paling belakangan menjadi hakim. Ia mulai merintis karir hakimnya sejak 1991 di Pengadilan Negeri Bengkalis. Selain menjadi hakim lulusan sarjana hukum dari Universitas Islam Riau tahun 1984 ini juga pernah mengajar di beberapa tempat. Pertama kali mengajar sewaktu menjadi cakim di Pekanbaru. Saat itu mengajar di IAIN Sultan Syarif Kasim. Ketika pindah ke Bengkulu ia mengajar di STAIN. Terakhir, sewaktu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tahun 2007 - 2008 ia juga mengajar di Universitas Borneo. Saat ini ia tengah berusaha meraih gelar doktor ilmu hukum di Riau.

Wahidin

Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 17 Oktober 1954Pendidikan Terakhir : Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Tahun 2009Pekerjaan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sejak 2008

Sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Syarifuddin mempunyai tanggung jawab mengawasi aparat peradilan di Mahkamah Agung maupun pada badan-badan peradilan di bawahnya, baik itu tenaga teknis seperti hakim maupun non teknis. Untuk mensinergikan fungsi pengawasan hakim Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ia mengusulkan bentuk aplikasi IT yang saling menghubungkan pengaduan yang diterima Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung beserta tindak lanjutnya.

Muhammad Syarifuddin



44

GALERI

Organisasi keagamaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjaga keutuhan dan mewujudkan harapan bangsa. Peran penting organisasi keagamaan terletak pada fungsinya untuk mengawal moralitas segi-segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk bidang penegakan hukum.

Wakil Ketua KY Imam Anshori Shaleh memberikan cinderamata kepada Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj usai beraudiensi di kantor PBNU.

BULE

TIN

KOM

ISI Y

UDIS

IAL/

LUKM

AN

�

Nur Agus Susanto, Lukman Nur Hakim

Mewujudkan Harapan Berlandaskan Agama

Kerja Sama dengan Organisasi Keagamaan

Organisas i keagamaan mempunyai pengaruh besar guna menyerukan pentingnya mewujudkan

keadilan.Peran penting organisasi keagamaan disadari oleh Komisi Yudisial yang memiliki visi terwujudnya fungsi dan kewenangan Badan Kekuasaan Kehakiman yang bersih, merdeka dan

bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh sebab itu, kerja sama dengan organisasi keagamaan diharapkan efektif mencegah hakim melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjaga dan menghargai lembaga peradilan.

Dalam kerangka itulah, belum lama ini, Komisi Yudisial bertamu dan menjajaki kerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia dan Parisada Hindhu Darma Indonesia. Berikut ini adalah uraian mengenai harapan organisasi keagamaan tentang kerjasama yang akan dilakukan dengan Komisi Yudisial yang disampaikan ketika pertemuan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar Indonesia. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki beragam institusi yang mengusung nilai-nilai Muhammadiyah seperti perguruan tinggi yang tersebar di tanah air. Muhammadiyah memiliki kesadaran untuk mempersiapkan kader-kader penerus bangsa yang



VOL. VI - NO. 645

mampu mewujudkan harapan pendiri bangsa khususnya keadilan dalam proses penegakan hukum. Tentu saja ini sesuai dengan harapan Komisi Yudisial. Dalam rangka membingkai harapan tersebut, maka tidak berlebihan apabila Komisi Yudisial dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menjalin kerja sama.

Guna mewujudkan hal tersebut Komisi Yudisial berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah di kawasan Cikini, Jakarta. Terkait dengan rencana itu, PP Muhammadiyah berharap bentuk kerjasama yang akan dituangkan dalam memorandum of understanding nanti lebih bersifat sebagai agreement atau kesepakatan.

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan dalam kaitan kerjasama ini, menurut PP Muhammadiyah, adalah memperbanyak bahan-bahan publikasi yang akan disampaikan pada khotbah-khotbah Jum’at di seluruh Indonesia.

Selain itu, PP Muhammadiyah berharap adanya sosialisasi dan advokasi yang langsung ditujukan ke masyarakat. Kegiatan tersebut menghadirkan mubaligh/mubalighoh dari Muhammadiyah yang didampingi oleh tim dari Komisi Yudisial. PP Muhammadiyah mengusulkan kegiatan ini sangat cocok dilakukan ketika momentum Ramadhan. Mengingat, pada saat itu konsentrasi umat cukup besar dari beragam latar belakang dan ceramah-ceramah keagamaan mendapat porsi utama pada bulan suci itu. Selain itu, sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk diskusi atau ceramah semata tetapi bisa juga dilakukan dengan pemutaran film.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Organisasi keagamaan besar lain ialah Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada

tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. Organisasi yang didirikan oleh K.H. Hasyim As’ari (1871-1947), kyai dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. NU adalah organisasi yang mempersatukan solidaritas ulama tradisional. Berbeda dengan organisasi keagamaan lain, basis umat NU berasal dari kalangan akar rumput.

Basis umat yang sangat spesifik tersebut diharapkan NU dapat membangun karakter bangsa khususnya kesadaran hukum. Untuk itu, NU menyambut baik ajakan kerjasama dengan Komisi Yudisial karena salah satu tujuan NU membangun karakter moralitas bangsa, yang secara spesifik menghadirkan moral mendorong keadilan. Kerjasama keduanya diharapkan menghasilkan hubungan yang positif sebagaimana yang

Konferensi Waligereja Indonesia

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) merupakan konferensi para Uskup di Indonesia. Sebutan lain Uskup adalah Waligereja sebagai pimpinan gereja atau keuskupan. Masing-masing Uskup adalah otonom dan KWI tidak berada di atas maupun membawahi para Uskup, serta tidak mempunyai cabang di daerah. Keuskupan bukanlah KWI daerah. Anggota KWI adalah para Uskup di Indonesia yang masih aktif.

KWI berharap kerjasama dengan Komisi Yudisial mencakup pelatihan-pelatihan bagi pemuda tentang pentingnya mar tabat hakim, membentuk opini publik, dan mendorong gerakan masyarakat untuk meminta perluasan kewenangan Komisi Yudisial. Menurut KWI, pertimbangan

Audiensi Komisi Yudisial dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ LU

KMAN

�

telah dilaksanakan oleh NU dengan lembaga-lembaga lainnya. Untuk itu, NU juga sangat mendukung dan siap untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas-tugas Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim serta dalam meningkatkan kesejahteraan hakim sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

utama lingkup kerjasama tersebut karena Komisi Yudisial belum begitu dikenal masyarakat. Maka keinginan Komisi Yudisial untuk memperkuat kemitraan dengan organisasi keagamaan akan memiliki manfaat yang sangat strategis. Untuk itu, kerjasama terutama harus diarahkan pada berbagai program sosialisasi.



46

GALERI

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia

Organisasi keagamaan ini lahir tahun 1949 saat pelaksanaan Konferensi Persiapan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Hingga tahun 2009, PGI telah menghimpun 88 gereja anggota dan lebih dari 15 juta anggota jemaat yang tersebar dari Sabang – Merauke. Keanggotaan PGI mewakili 80 persen umat Kristen di Indonesia.

PGI menilai kerja sama dengan Komisi Yudisial harus difokuskan pada usaha-usaha untuk mengembalikan kewibawaan peradilan yaitu keadilan. Adapun keadilan menjadi hakikat dari kehidupan sosial sehingga penegakan hukum harus mencerminkan keadilan.

PGI berpendapat rencana kerjasama dengan Komisi Yudisial sesuai ajaran agama Kristen. Bahkan, dalam agama Kristen terdapat kitab tentang hakim-hakim yang mendahului kitab tentang raja-raja. Ini fakta peranan hakim sangat besar. PGI menyarankan agar kerjasama antar kedua lembaga sebaiknya juga mencakup berbagai permasalahan keadilan di Papua. Menurut persepsi PGI keadilan dalam penegakan hukum masih sulit ditemukan di Papua.

Parisada Hindhu Darma Indonesia

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan majelis tertinggi umat Hindu Indonesia. Organisasi ini didirikan di Denpasar tanggal 23 Februari 1959.

Pendirian organisasi ini dilandasi suatu keinginan umat Hindu untuk menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang memiliki integritas untuk mendapatkan pengakuan pemerintah.

Salah satu inti dari ajaran Hindu juga menekankan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak hal yang mendorong kita harus percaya terhadap adanya Tuhan dan berlaku secara alami. Adanya gejala atau kejadian dan keajaiban di dunia ini, menyebabkan kepercayaan itu semakin mantap.

Semuanya itu pasti ada sebab-musababnya, dan muara yang terakhir adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang mengatur semuanya ini, Tuhan pula sebagai penyebab pertama segala yang ada.

Konsep ketuhanan tersebut sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan irah-irah putusan hakim yang menyebutkan, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai konsep di atas, PHDI menyambut

baik keinginan Komisi Yudisial untuk bersama-sama melakukan internalisasi pemahaman hukum kepada masyarakat. Dalam prikehidupan masyarakat Hindu, filsafat tentang penegakan hukum dideskripsikan dengan prinsip ”keadilan, kebenaran, dan keindahan”. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan perwujudan ketiga prinsip tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Komisi Yudisial dan PHDI. Menurut PHDI kerjasama yang digagas ini bukan dilihat dari sudut pandang umat Hindu saja, melainkan untuk masyarakat umum yaitu pencari keadilan.

PHDI mengharapkan kerja sama difokuskan pada pemilihan hakim agung. Karena hakim agung harus benar-benar kredibel dan profesional. Oleh sebab itu proses seleksi hakim agung harus dilakukan dengan benar dan profesional pula.

Meski demikian, terkait dengan tawaran kerja sama ini, PHDI masih membutuhkan persetujuan forum Sage Pandite, yaitu tempat perkumpulan pendeta-pendeta yang diangkat oleh umat dengan jumlah 33 orang. Sage Pandite ini berwenang untuk mengambil semua kebijakan, didampingi oleh Dewan Pakar yang berjumlah 55 orang.

Dengan struktur seperti ini, maka rumusan untuk ruang lingkup kerjasama harus disampaikan terlebih dahulu ke forum Sage Pandite. Namun, prinsip utama dari Hindu sendiri adalah bagaimana mayoritas melindungi minoritas. Prinsip ini akan menjadi garis besar pertimbangan dalam merumuskan program-program kerjasama dengan Komisi Yudisial.

S e l a i n i t u , g a r i s b e s a r pertimbangan dalam merumuskan program-program kerja sama dengan Komisi Yudisial juga didasarkan pada pemberian yang harus diterima, sesuatu yang bersifat etika, dan sesuatu yang bersifat spiritual.

Audiensi Komisi Yudisial dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

BU

LETI

N KO

MIS

I YUD

ISIA

L/ LU

KMAN

�



VOL. VI - NO. 647

KOMPARASI

Indonesia adalah karena terdapatnya kemiripan kondisi serta kewenangan komisi yudisial di ketiga negara ini, dalam tulisannya yang berjudul ‘Judicial Comissions: Comparative Study of Different European Models of Judicial Comissions in Sweden, France, and Italy, penasehat Partnership for Governance Reform in Indonesia, Nenad Bago, mengatakan: “It was mentioned, due to the fact that

Indonesian Judicial Comission shares competences similar to that of the comissions established in accordance with the Southern European Model, focus will be aimed at these type of comissions rather than those established under the Northern European model. Particular attention will be paid to the French Conseil Superior della Magistrature, mainly for two reasons: 1. It is the

reasonably be perceived as intended to influence the judge in the performance of judicial duties or otherwise give rise to an appearance of partiality.”

Selain itu, laporan International Foundation for Election System (IFES) menegaskan perlunya kewenangan penghargaan untuk diambil alih oleh pihak yang independen untuk menjamin objektivitasnya. Penegasan itu dirumuskan dalam kalimat berikut: “ T h e C o u n c i l o f E u r o p e

Recommendation recognizes that the Authority taking the decision on the selection and career of judges should be independent of the government and the administration”

Belajar dari Italia dan Perancis

Alasan utama dipilihnya Italia dan Perancis sebagai pembanding dengan

Belajar dari Perancis dan Italia:

Mekanisme Reward & Punishment Melalui Mutasi Promosi

Kantor Consiglio Superiore della Magistratura Italia.

pr

ofes

sion

earc

hite

tto.it

�

Muhamad Ilham

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 merupakan tonggak penting eksistensi Komisi Yudisial di

Indonesia. Sejak pendiriannya, Komisi Yudisial Indonesia lebih menekankan pada pendekatan represif, hampir sama dengan komisi sejenis di negara-negara Eropa Selatan. Pilihan ini dapat dipahami karena Indonesia masih berhadapan dengan isu penting judicial integrity/judicial corruption.

Dalam perkembangannya, pendekatan represif semata tidak bisa diandalkan. Harus ada penyeimbang pendekatan represif, yaitu memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja maksimal. Jadi, ada keseimbangan antara konsep punishment dengan reward. Memberikan penghargaan kepada hakim merupakan bentuk nyata dari reward kepada hakim yang berprestasi.

Secara sederhana penghargaan terhadap hakim dapat diupayakan tanpa mempengaruhi imparsialitasnya dalam memutus perkara dan menjalankan fungsi kehakiman. Kita dapat menemukan norma tersebut pada Bangalore Principles. Poin 4.16. Value 4 Deklarasi internasional tentang kode etik kekuasaan kehakiman itu merumuskan: “Subject to law and to any legal

requirements of public disclosure, a judge may receive a token gift, award or benefit as appropriate to the occasion on which it is made provided that such gift, award or benefit might not



48

KOMPARASI

oldest Judicial Comissions in Europe; 2. To a certain extent it shares similar competences with the Indonesian Judicial Comission. Italian Consiglio Superiore della Magistratura will also be a subject to a brief analysis since, as it was already mentioned, it shares some important similarities with the Indonesian Judicial Commission in the sphere of disciplinary procedures of the judges.

ITALIA (Consiglio Superiore della Magistratura)

Consigl io Superiore del la

Magistratura (CSM) secara hukum bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan, dan kenaikan pangkat hakim.

S a l a h s a t u kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan magistrate. Untuk dapat diangkat menjadi hakim di Italia, pertama-tama seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim. Seperti di Prancis, penerimaan tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Bagi yang lolos ujian tersebut (concorso), mereka diangkat sebagai uditor giudiziario (semacam calon pegawai negeri pengadilan).

Setelah dua tahun melalui evaluasi mereka kemudian dapat diangkat menjadi magistrate (hakim). Fungsi ini juga berkaitan dengan promosi jabatan serta implikasinya dengan penempatan seorang hakim. Di italia hakim yang mendapatkan penghargaan berupa promosi jabatan hampir bisa dipastikan mendapat penempatan tugas pada wilayah yang relatif menjadi favorit dan nyaman. Sebaliknya hakim yang mendapatkan sanksi disipliner juga

bisa mendapatkan hukuman berupa penempatan tugas pada wilayah kota pedesaan yang tidak terlalu baik.

Perancis (Conseil Supérieur de la Magistrature)

Komisi Yudisial Prancis (CSM) saat ini memiliki dua kompetensi utama, yaitu (i) kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan disipliner; dan (ii) kompetensi dalam hal pengangkatan dan kenaikan pangkat untuk zitting magistrate.

Ciri khas sistem ketatanegaraan Prancis adalah pengangkatan dan kenaikan jabatan di lembaga peradilan yang secara hukum sangat rumit dan rinci.

Kekhawatiran politisasi dan sindikalisasi dalam pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim menjadi latar belakang munculnya sistem tersebut. Disamping itu dikenal sistem kepangkatan yang menandakan perkembangan karir seorang hakim, untuk dapat naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua.

Yang harus dilakukan adalah mendapatkan tugas mengadili yang lebih tinggi (atau mengadili perkara dengan tingkat kesulitan yang tinggi), dan untuk penempatan di posisi yang lebih tinggi, pertama-tama seorang hakim harus masuk di antara kedua tingkatan.

Kantor Conseil Supérieur de la Magistrature Perancis.

fr.

wik

iped

ia.o

rg

�

Seorang hakim harus terdaftar di Tableau’ d’avancement. Tableau’ d’avancement ini digunakan sebagai acuan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim (jika ada). Sementara pendaftaran di luar Tableau tidak dimungkinkan. Perpindahan dalam Tableau’ d’avancement ditentukan oleh Comission d’avancement, sebuah dewan yang terdiri dari hakim-hakim yang direkrut oleh Komisi Yudisial (CSM). Kenaikan pangkat melalui Tableau’ d’avancement dilakukan dengan cara yang berbeda.

Informasi dari arsip seorang hakim adalah penting. Informasi arsip hakim tersebut antara lain berisikan pengalaman kerja, senioritas, mobilitas, dan insiden

yang mungkin terjadi dan laporan evaluasi hakim. Hakim pimpinan kemudian menyusun laporan evaluasi tersebut setelah melakukan wawancara dengan hakim yang bersangkutan.

Laporan evaluasi tersebut yang pada prinsipnya dikeluarkan s e t i a p d u a t a h u n menguraikan aktivitas hakim yang bersangkutan, pendapat umum dari hakim pimpinan, pendapat mengenai kelayakan untuk posisi lain atau lebih tinggi,

dan kebutuhan yang bersangkutan akan pendidikan. Namun dimungkinkan pula apabila seorang hakim tidak sepakat dengan hasil evaluasi, hakim tersebut dapat mendaftarkan pengaduan kepada Comission d’avancement.

Mutasi promosi hakim merupakan perangkat yang sangat penting di Prancis dimana hanya terdapat sedikit minat atas posisi hakim di bagian ujung utara dan selatan negara tersebut. Sistem karir melalui Tableau’ d’avancement menempatkan mutasi promosi sebagai faktor berharga untuk menentukan kriteria kenaikan jabatan.



VOL. VI - NO. 649

INTERNASIONAL

Mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo dan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona .

ra

inde

ocam

po.w

ordp

ress

.com

�

Peristiwa terbaru menimpa posisi Renato Corona. Kursi Ketua Mahkamah Agung (MA) Filipina itu digoyang dan

terancam lowong. Media nasional Filipina sedang hangat membahas nasib Corona di depan Senat.

Melalui voting, Kongres Filipina sudah setuju Corona dimakzulkan dengan dalih yang bersangkutan m e n g h a l a n g - h a l a n g i u p a y a pengungkapan korupsi. Ia juga dituduh tidak transparan terhadap kepemilikan aset senilai 2,4 juta dolar Amerika Serikat yang tersimpan di rekeningnya.

Upaya pemakzulan Corona tak lepas dari proses hukum terhadap mantan Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo. Selepas dari kursi

presiden, Arroyo dihadapkan pada tuduhan korupsi. November tahun lalu ia ditahan saat hendak berobat ke luar negeri. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu bukti janji Presiden Benigno Aquino Jr saat kampanye. Benigno memang mengusung tema pemberantasan korupsi. Arroyo menjadi salah satu sasaran empuk.

Upaya membidik Arroyo ternyata tidak segampang membalik telapak tangan. Larangan bepergian ke luar negeri tak mendapat lampu hijau dari Ketua Mahkamah Agung. Renato Corona malah mencabut larangan tersebut. Mahkamah Agung menggunakan alasan kemanusiaan sebagai dasar mengizinkan Arroyo berobat ke luar negeri. Tetapi putusan Mahkamah Agung

ditolak pemerintah. Arroyo ditangkap dan tertahan di bandara saat hendak terbang ke luar negeri. Sejak saat itu, Renato jadi sasaran tembak di dalam negeri. Ia dinilai menghalangi program pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan pemerintah. Pada Desember 2011, Kongres menyelenggarakan voting yang berujung pada pemakzulan Ketua Mahkamah Agung.

Sebanyak 188 dari 284 anggota Kongres menghendaki Renato Corona untuk mundur dari jabatannya karena ia dianggap menyalahi kepercayaan publik dengan melakukan tindakan yang menunjukan keberpihakannya kepada Arroyo. Selain itu, ia dianggap tidak mampu menjelaskan kepemilikan sejumlah rekeningnya yang mencapai

Konstitusi di berbagai negara selalu berusaha menjaga independensi jabatan Ketua Mahkamah Agung. Jangan sampai intervensi politik membuat jabatan Ketua Mahkamah Agung mudah goyah dan sarat intrik. Namun dalam praktek, selalu ada upaya politis menggoyang kursi Ketua Mahkamah Agung.

Prasita

Halangi Pengusutan Korupsi, Ketua Mahkamah Agung Filipina Terancam Kehilangan Jabatan



50

INTERNASIONAL

2,4 juta dollar serta diduga melakukan tindakan korupsi. Nasib Corona selanjutnya ditentukan oleh hasil sidang Senat.

Kedekatan Corona dengan mantan Presiden Arroyo memang menimbulkan banyak pertanyaan. Pada tahun 2010, Presiden Arroyo mengangkat Renato Corona sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pengangkatan itu berlangsung hanya hitungan hari sebelum Arroyo lengser dari kursi kepresidenan. Corona adalah bekas kepala staf kepresidenan Arroyo, dan pernah menjadi associate justice di Mahkamah Agung.

Sidang SenatK o n g r e s s u d a h s e t u j u

pemakzulan. Kini, nasib Corona ditentukan rapat Senat. Sidang Senat yang mempersoalkan impeachment atas Ketua Mahkamah Agung telah dimulai sejak Januari lalu. Pada Juni ini hasilnya kemungkinan akan diketahui.

Corona yang hadir dalam sidang Senat bersama kuasa hukumnya menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia membantah melanggar hukum, dan menegaskan tidak melakukan tindakan korupsi. Soal asal muasal rekening jutaan dolar, Corona mempersilahkan aparat penegak hukum bekerja asalkan memenuhi syarat. Syaratnya: 188 anggota Kongres yang mendukung pemakzulan juga ikut membuka daftar kekayaan mereka.

Pada episode pemungutan suara sebagai akhir dari proses sidang, 20 dari 23 anggota Senat menganggap ia bersalah karena tidak mau mengungkapkan jumlah kekayaannya dan juga telah mengkhianati kepercayaan masyarakat. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Senat, bukan mustahil Corona kehilangan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sidang Senat, Renato Corona menganggap bahwa ia

merupakan korban perseteruan politik. Pada kenyataannya saat ini banyak pendukung Presiden Benigno Aquino yang duduk sebagai anggota Kongres sehingga kebijakan yang digulirkan oleh Presiden mendapat dukungan kuat dari Kongres.

Belum diketahui apakah Renato Corona beserta tim pengacaranya akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Apabila mengajukan banding kepada Mahkamah Agung, tim pengacara Corona akan menghadapi dilema. Karena di satu sisi dalam konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi atas kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh tiap cabang pemerintahan.

Namun disisi lain, konstitusi juga menyebutkan bahwa Senat merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyidangkan dan memutuskan pemakzulan. Sumber: BBC News, ABS-CBN News.

Sidang Senat pemakzulan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona .

ba

lita.

ph

�



VOL. VI - NO. 651

DOTKOM

Laman Tiga Bahasa Ala PTA Makassar

Laman atau website Pengadilan Tinggi Agama Makassar memiliki keunikan tersendiri. Pengelola laman ini perlu mendapatkan apresiasi lantaran menyediakan informasi tiga bahasa: Indonesia, Arab, dan Inggris. Berikut ini gambarannya:

Adnan Faisal Pandji

Halaman depan situs PTA Makassar.

Laman pengadilan adalah media komunikasi yang bisa dikelola dan diisi dengan komunikasi dua arah. Pejabat pengadilan

bisa menyajikan beragam informasi, sebaliknya pembaca bisa memberikan masukan (feedback). Sehingga laman bisa menjadi tempat berinteraksi dan kritik membangun bagi aparatus pengadilan. Konsep itu pula yang bisa kita tarik dari laman PTA Makassar di http://pta-makassarkota.go.id.

Laman milik salah satu pengampu kekuasaan kehakiman di Sulawesi Selatan ini terasa berbeda lantaran menyediakan informasi tribahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ketersediaan informasi dalam tiga bahasa tersebut sulit ditemukan di institusi pengampu kekuasaan kehakiman yang lain. Misalnya saja, profil dan struktur organisasi sudah terpampang menggunakan bahasa Inggris, sementara dalam bahasa arab menyampaikan informasi tentang kunjungan seorang pimpinan hakim dari negara Arab.

Fakta itu menunjukkan bahwa laman ini sudah siap go international, karena menyajikan pilihan bahasa Inggris dan Arab. Hal ini sangat positif karena

pengguna situs dari luar negeri dapat mengakses situs dengan mengkonfigurasi bahasa sesuai kebutuhan.

Dalam hal bahasa Indonesia, informasi yang disampaikan oleh laman ini terlihat cukup update. berita-berita seputar kegiatan di PTA Makassar disajikan dengan update. Situasi itu berbeda dengan informasi yang disampaikan dalam dua bahasa asing lainnya.

Pengaduan Via Chatting

Keunggulan lain di laman milik Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini ialah ketersediaan online support semacam fasilitas chatting Yahoo Messenger (YM). Secara sederhana YM merupakan program pengirim pesan instan populer yang disediakan oleh Yahoo. Yahoo Messenger tersedia secara gratis dan dapat digunakan secara gratis menggunakan Account Yahoo dan biasa digunakan untuk mengakses layanan Yahoo yang lainnya, seperti Yahoo Mail, Yahoo Groups, Yahoo

Games. Dengan demikian, melalui YM dapat berkomunikasi, memberikan masukan atau menyampaikan laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Tentu saja, untuk mengunakan fasilitas ini memerlukan proses dan tahapan. Penguna YM tersebut harus meregistrasi akun terlebih dahulu



52

DOTKOM

Halaman Portal Perkara.

Halaman Perpustakaan situs PTA Makassar.

agar bisa memiliki identitas (ID) YM. bagi yang belum memiliki aplikasi YM ini, kita bisa mengunduhnya dengan membuka situs http://id.messenger.yahoo.com/download. Memanfaatkan teknologi chatting real times seperti ini sangat membantu PTA Makassar berinteraksi dengan masyarakat secara online.

Pe l a y a n a n y a n g disajikan PTA Makassar secara online bisa meminimalisir biaya yang timbul karena faktor jarak jauh, bila kebetulan sang pengguna berada di luar kota Makassar.

Ada beberapa hal yang menarik pada situs Pengadilan ini. Salah satu yang paling menonjol adalah design layout (frame) yang mengemas keberadaan situs PTA Makassar tampak sedikit berbeda dengan umumnya situs pengadilan. Sebuah design frame yang baik dapat membangun persepsi yang baik pula bagi pembaca, mengapa? Karena tampilan frame yang disajikan dapat

memberikan kekuatan pada nuansa situs, citra pengadilan dan penilaian bagi pembaca situs itu sendiri.

Masih di halaman awal situs, fitur pertama yang dipampang adalah berita (news) seputar kegiatan PTA Makassar. Disamping berita, kita juga mendapat suguhan visualisasi foto. Selain berita, di sebelah kanan terdapat tautan artikel-artikel yang dapat diunduh berisikan informasi seputar regulasi dan kegiatan PTA Makassar. Selain itu, pengguna dapat mengakses menu

Portal Perkara. Bila kita klik Portal Perkara tersebut segera tampilan berubah (lihat gambar). Menu ini adalah menu kunci yang coba ditonjolkan PTA Makassar dalam semangat transparansi pengadilan.

M e n u P o r t a l Perkara memiliki beberapa pilihan sub menu seperti Direktori Putusan, Jadwal Sidang, Publikasi Putusan, Informasi Perkara, Agenda Sidang, Statistik Perkara, Keuangan Perkara, Prosedur Berperkara, dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Informasi yang terdapat pada pilihan-pilihan sub

menu tersebut dan dapat diakses secara serta merta menciptakan ‘rasa’ transparansi terhadap dunia peradilan.

Portal Laporan yang berisi Laporan Umum, Laporan Keuangan, Laporan Perkara dan Laporan Kepegawaian juga tidak luput dari perhatian. Portal Laporan pada situs PTA Makassar ini sepertinya bukan diperuntukkan bagi umum, karena bila kita buka di sana, sistem informasinya akan segera meminta ID Account. Ini berarti hanya anggota

tertentu yang dapat mengakses.

Perpustakaan OnlineHal menarik lainnya adalah

keberadaan menu pilihan Perpustakaan pada situs ini. Perpustakaan pada suatu lembaga akan mencerminkan wajah peradaban ilmu pengetahuan dari lembaganya. Kita bisa dengan mudah mengakses perpustakaan PTA Makassar dan mencari bahan-bahan pustaka dari menu pilihan ini. Bila kita klik menu tersebut segera terbuka profil perpustakaan yang dimiliki PTA Makassar ini, mulai dari latar belakang perpustakaannya, tugas dan fungsinya, struktur organisasi perpustakaan, koleksi perpustakaan hingga layanan pemakai.

Lebih jauh kita masuk ke dalam kita dapat juga mengakses katalog online koleksi perpustakaan PTA Makassar dengan cara mengklik tautan yang ada di sana atau dengan membuka http://perpustakaan.pta-makassarkota.go.id/index.php. Walaupun belum terlalu banyak koleksi pada katalog online perpustakaan PTA Makassar ini, namun cukup dapat melihat bahan pustaka apa saja yang mereka miliki, atau dengan cara berinteraksi langsung dengan media aplikasi Chatting Yahoo Messenger yang terhubung dengan petugas di sana.



VOL. VI - NO. 653

RESENSI

“Perlawanan” Penegakan HAM

Satu lagi referensi mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hadir di tengah-tengah kita. Melalui buku ‘Robohnya Keadilan!; Politik Hukum HAM Era Reformasi’, Suparman Marzuki, sang penulis, menganalis pengalaman sejarah penegakan HAM yang terjadi pada masa pemerintahan berlanggam otoriter Orde Baru.

Judul Buku : ROBOHNYA KEADILAN; Politik Hukum HAM Era ReformasiPenulis : Dr. Suparman MarzukiJumlah Halaman : 300 + xviPenerbit : PUSHAM UII Yogyakarta

Afifi

Kritik terhadap institusi penegakan hukum dan substansi hukum dalam proses penegakan hukum

menjadi bahan analisis Suparman dalam mengurai benang permasalaham politik hukum HAM pasca reformasi.

Berawal dari reformasi tahun 1998, transisi demokrasi menjadi momentum emas sebagai upaya perlindungan dan penegakan HAM. Momentum reformasi dipandang sebagai upaya membangun demokratisasi dalam kerangka penegakan HAM melalui transisi demokrasi untuk melepaskan rezim otoriter yang dibangun 32 tahun.

S a m u e l P. H u n t i n g t o n dalam bukunya The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century mensyaratkan tiga hal menuju demokratisasi. Pertama, berakhirnya rezim otoriter; kedua, dibangunnya rezim demokratis melalui masa transisi demokrasi; dan ketiga, adanya konsolidasi rezim baru. Berdasarkan pemikiran tersebut, transisi demokrasi dijadikan titik awal atau interval antara rezim otoritarian menuju rezim demokratis sebagai modal kunci terlaksananya agenda-agenda reformasi yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karenanya, transisi demokrasi sendiri merupakan proses yang mengawali era reformasi dalam menjembatani berakhirnya pemerintahan yang otoriter seiring terbentuknya pemerintahan yang transisional.

Menurut Suparman, agenda penegakan HAM di era reformasi acapkali menemui tantangan dari rezim status quo. Para pemimpin militer yang terancam oleh pengadilan dikhawatirkan akan mengubah keadaan dengan melakukan kudeta, pemberontakan, atau konfrontasi lain yang akan melemahkan kekuasaan pemerintahan transisional yang kental dengan nuansa sipil yang baru tumbuh. Kekhawatiran tersebut beralasan mengingat pengalaman-pengalaman negara yang menjalani transisi demokrasi, peran status quo berikut kekuatan militernya kerap membajak agenda penegakan HAM.

Adanya keinginan untuk menelikung agenda penegakan HAM sempat muncul saat dilakukan reformasi konstitusi seiring hadirnya Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak bebas atas pemberlakukan surut suatu undang-undang (non-retroactivity principle) . Dengan ketentuan

non-retroactivity principle, pelanggaran HAM di masa lalu ditelikung dengan ketentuan anti berlaku surut. Ketentuan tersebut ditengarai berdasarkan inisiasi dan dukungan dari pendukung status quo Orde Baru yang masih mempunyai pengaruh saat proses amandemen UUD 1945.

A n c a m a n p e m b a j a k a n agenda penegakan HAM tersebut tentunya bertolak belakang dengan semangat kekuatan pro reformasi yang menginginkan penyelesaian kasus HAM di masa lalu diselesaikan dengan instrumen hukum dalam bentuk mengadili pelaku. Hal tersebut sebagai langkah kunci untuk menghilangkan praktik kekebalan hukum (impunity) terhadap para pemimpin negara atau aparat pejabat yang di masa lalu melakukan pelanggaran HAM.

Dalam hal proses penegakan HAM yang melibatkan aparat penegak hukum, Suparman Marzuki mengkritisi



54

RESENSI

penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu lebih mendekatkan pada jalan hukum telah dijadikan jalan penutup pintu bagi terungkap dan dipidananya pelaku pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Di bab terakhir buku yang diangkat dari naskah disertasi tersebut, Suparman Marzuki memberikan solusi atas permasalahan dalam pengalaman penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di era reformasi ini. Solusi yang diberikan mantan Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta ini adalah pendekatan politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam hal hukum penegakan HAM melalui jalur yustisia yang menggunakan instrumen proses pengadilan dan peran aparat penegak hukum. Politik hukum HAM dalam konteks penegakan pelanggaran HAM

proses penegakan HAM yang setengah hati dan cenderung hanya aktivitas formal pengadilan serta minim substansi keadilan. Berangkat dari proses pada Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Trisaksi, dan Semanggi, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial tersebut mengurai permasalahan penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat di masa lalu: (1) lemahnya konstruksi normatif UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; (2) sebagian besar jaksa dan hakim tidak memiliki pengalaman dalam mengadili kasus pelanggaran HAM; (3) hakim gagal menegakkan kewibawaan pengadi lan dengan membiarkan aparat melakukan kegaduhan saat persidangan; (4) adanya tekanan atau intimidasi yang dilakukan para pendukung terdakwa di dalam persidangan; (5) para jaksa dan hakim ad hoc tidak mendapat fasilitas dukungan administrasi dan finansial yang cukup untuk menjalankan tugas dan kewenangannya; (6) pemerintahan Megawati dan Yudhoyono tanpa kemauan kuat dalam penyelesaian pelanggaran HAM; (7) minimnya komitmen DPR dalam pembentukan pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu; dan (8) terpukulnya rasa kebangsaan nasional publik Indonesia yang pada umumnya tidak sadar HAM termasuk kalangan pemerintah dan penegak hukum.

Lantaran masalah empiris penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu tersebut, pengadilan cenderung hanya menjadi panggung sandiwara dan menihilkan proses yustisia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ditambahkan Suparman, politik hukum

di masa lalu tersebut dikonstruksi dalam dua sisi, yakni institusi penegakan hukum dan penerapan hukum HAM progresif.

Menyangkut institusi penegakan hukum, Suparman mengusulkan adanya penguatan beberapa institusi

yang bersentuhan penegakan HAM, yaitu penguatan Komnas HAM, kejaksaan, hakim, dan Mahkamah Konstitusi. Yang lebih menarik terkait substansi hukum dalam penegakan hukum, mantan direktur LKBH UII mengkritisi jaksa dan hakim yang terlalu postivistis dan menggunakan logika silogisme dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Hakim dalam menangani p e r k a r a p e n y e l e s a i a n pelanggaran HAM di masa lalu berlaku sebagai corong undang-undang dengan menggunakan pendekatan hitam putihnya aturan dalam memutus perkaranya. Suparman menyampaikan gagasannya bahwa penegakan hukum HAM dilakukan secara progresif. Pendekatan afirmatif digunakan untuk memutus kasus pelanggaran HAM dengan keberanian untuk

melakukan terobosan pakem praktik hukum yang konvensional.

Buku ‘Robohnya Keadilan!; Politik Hukum HAM Era Reformasi’, merupakan bentuk ‘perlawanan’ Suparman Marzuki terhadap penegakan HAM di era reformasi yang setengah hati dan terjebak pada hal yang bersifat formil. ‘Perlawanan’ Suparman dengan pendekatan hukum merupakan ikhtiar terhadap kuatnya institusi penegakan hukum dan dorongan perwujudan hukum progresif yang mampu memenjarakan penjahat pelanggar HAM.



VOL. VI - NO. 655

KONSULTASI HUKUM

A.J. Day, S.HTenaga Ahli Komisi Yudisial

PERINTAH JABATAN DALAM PERBUATAN PIDANA

Pertanyaan:

R ekan saya terlibat kasus pidana korupsi pada i n s t a n s i nya . S e b a g a i teman, saya pr ihat in

karena apa yang dilakukannya adalah dalam rangka melaksanakan perintah atasannya.

K a s u s n y a m e n y a n g k u t pelaksanaan sebuah proyek dimana kepadanya diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pelaksanaan proyek tersebut secara lengkap dan teliti sedangkan proyek itu sendiri tidak perlu dibuat atau dibuat seadanya. Uang hasil proyek akan dipergunakan untuk kepentingan yang lebih besar. Perintah ini dilakukan oleh pejabat tingkat Propinsi dan rekan saya adalah pejabat tingkat Kabupaten.

Pertanyaan saya, mengapa rekan saya dijatuhi pidana oleh pengadilan padahal ia hanya melakukan perintah atasannya?

Magdalena, Manado

Jawaban:Inti pertanyaan Saudara adalah

menyangkut apa yang disebut sebagai perintah jabatan atau ambtelijk bevel seperti yang diatur dalam pasal 51 KUHP yang terdiri atas dua ayat.

Pasal 51 ayat (1): Tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan

perbuatan untuk melakukan suatu perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 51 ayat (2): Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang t idak ber wenang, t idak menghapuskan pidana, kecuali bawahan yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Adapun syarat perintah jabatan (ambtelijk bevel ) ialah antara pemberi perintah dan penerima perintah harus ada hubungan hukum publik (public rechtelijke verhouding) bukan hubungan keperdataan, perintah diberikan dalam ruang lingkup jabatanya, dan perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan bukanlah perbuatan melawan hukum.

Sebenarnya perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan perintah jabatan, termasuk kategori alasan penghapusan pidana (starfruitsluiting grond) atau faits de excuse, karena te rd a p at a l a s a n p e m b e n a ra n ( r e c h t va a r d i g i n g s g r o n d ) y a n g menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Namun, dalam kasus rekan Saudara maka perintah pejabat yang lebih tinggi tersebut jelas perbuatan melawan hukum, yaitu membuat

pertanggungjawaban tentang sesuatu yang tidak dilakukan secara penuh. Pertanggungjawaban demikian adalah pertanggungjawaban palsu.

Pejabat yang lebih tinggi yang memerintahkan rekan Saudara juga terancam dihukum sebagai pembujuk sesuai dengan pasal 55 ayat (1) kedua KUHP. Atau dapat pula digolongkan sebagai turut melakukan, dalam hal perbuatan yang dilakukan itu memang disepakati bersama, jadi bukan sebagai pejabat atasanya terhadap pejabat bawahannya.

Tentu hal itu tergantung pada alat-alat bukti yang ada, karena keterangan seorang saksi saja yaitu rekan Saudara bukanlah alat bukti yang cukup (unus testis nullus testis).

Rekan Saudara bisa lolos dari pemidanaan bila merujuk Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu bahwa rekan Saudara sebagai bawahan yang melakukan perbuatan benar benar beritikad baik melakukan perintah itu dengan menyangka bahwa perintah itu adalah perintah jabatan yang sah.

Tetapi dalam kasus ini menjadi sulit kemungkinannya karena seorang pejabat yang mengelola suatu proyek tidak mungkin mengetahui perintah itu tidak sah. Demikian penjelasan kami.



56

KESEHATAN

Pertanyaan:

Beberapa hari lalu saya mengantar Ibu saya, Yetti, 56 tahun ke rumah sakit karena ada benjolan di leher

sebesar kepalan tangan. Ibu saya tidak mengeluhkan apa-apa, bahkan katanya tidak sakit. Kami memeriksakan karena kasihan melihat benjolannya semakin membesar. Kata dokter yang memeriksa, ibu menderita tumor kelenjar gondok dan harus dioperasi untuk memastikan apakah jinak atau ganas. Apa sebenarnya kelenjar gondok itu dok? Apakah ibu saya harus operasi? Bila tidak operasi apa akibatnya? Terima kasih.

Paulina, Jakarta

KELENJAR GONDOK YANG “GONDOK”

dr. Diah Farida

Jawaban :

Ibu Paulina di Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu kelenjar yang ada di leher kita adalah kelenjar gondok yang dikenal dalam istilah kesehatan sebagai kelenjar tiroid. Selain itu ada juga kelenjar limfe. Ibu Yetti menderita struma yaitu pembesaran kelenjar tiroid. Pembesaran kelenjar tiroid ini sangat bervariasi, dari yang tidak terlihat dari luar sampai besar sekali, seperti Ibu Yetti yang sebesar kepalan tangan.

Sebenarnya 1 dari 10 orang di dunia ini mengalami pembesaran kelenjar gondok, namun sebagian kecil saja yang memeriksakan diri ke dokter.

Karena, umumnya pembesaran itu tidak menimbulkan keluhan. Contohnya Ibu Yetti, b e l i a u m e n u n d a berobat karena tidak mengeluh apa-apa. Jika kelenjar gondoknya t i d a k m e m b e s a r seperti sekarang ini maka beliau tidak akan pernah memeriksakan d i r i . U m u m n y a memeriksakan diri ke dokter saat struma sudah sangat besar dan mungkin menjadi ganas.

Gondok atau kelenjar tiroid adalah suatu organ penghasil hormon yang letaknya di leher, tepatnya di bawah jakun. Walaupun kelenjar gondok berukuran kecil (berat sekitar 60 gram) tapi kelenjar ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Hal ini berhubungan erat dengan fungsi kelenjar gondok itu sendiri.Fungsinya adalah menghasilkan hormon tiroid, yang berperan penting untuk mengatur kerja tubuh kita (untuk metabolisme sel), dan hormon kalsitonin, yang berperan untuk mengatur kadar kalsium dalam darah.

Seperti kelenjar yang lain, gondok bisa mengalami gangguan. Ada 3 penyebab pembesaran gondok (struma) yaitu kekurangan yodium, keturunan dan karena daya tahan tubuh (autoimun). Sebagian besar penyebab struma pada wanita adalah autoimun.

Struma ada 4 jenis, dibagi berdasarkan bentuk pembesarannya (struma nodosa dan difusa) dan berdasarkan tinggi rendahnya kadar hormon tiroid di dalam darah (struma toksik dan non-toksik). Perbedaan nodosa dan difusa dapat kita lihat kasat mata. Disebut nodosa bila gondok membesar sebagian, benjolan teraba terlokalisir bisa tunggal atau lebih. Disebut difusa bila terlihat pembesaran seluruh leher karena seluruh permukaan kelenjar gondok membesar.

Beberapa orang merasakan gejala yang mengganggu, terutama pada struma jenis toksik karena adanya peningkatan hormon tiroid. Gejala yang dirasakan antara lain jantung berdebar kencang, gemetar pada tangan / tremor, tekanan darah tinggi, lekas lelah, sulit tidur, gampang marah, rambut rontok, berat badan turun bahkan ada sebagian kecil yang mengalami diare menahun. Selain berdasarkan gejala yang timbul, untuk menentukan

Kelenjar Gondok.

w

ordp

ress

.com

�



VOL. VI - NO. 657

struma itu jenis toksik atau non-toksik perlu dipastikan dengan pemeriksaan darah yaitu pemeriksaan lab hormon tiroid T3, T4 dan TSH (Thyroid Stimulating Hormone). Umumnya pada non-toksik hasil pemeriksaan hormon tiroid T3-T4 normal, tapi kadang kadar TSH tinggi. Pada toksik terjadi peningkatan kadar T3 dan T4 sedangkan TSH rendah.

St ruma I bu Yett i kemungkinan besar termasuk struma Nodosa Nontoksik, yaitu pembesaran kelenjar gondok tunggal yang tidak disertai peningkatan hormon tiroid berdasarkan tidak adanya gejala yang dirasakan. Untuk memastikan apakah struma tersebut jenis toksik atau non-toksik sekaligus untuk menentukan tumor jinak atau ganas, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ini penting dilakukan untuk menentukan terapi pengobatan apa yang terbaik untuk pasien.

Pemeriksaan awal dan yang paling mudah adalah dengan palpasi, hanya dengan meraba benjolan pada leher pasien, seorang dokter dapat menentukan apakah benjolan itu sebuah pembesaran kelenjar gondok atau bukan. Struma akan bergerak pada saat menelan. Pembesaran ini dapat lebih dipastikan dengan pemeriksaan USG ataupun CT-Scan, tapi keduanya tidak bisa membedakan jinak atau ganas.

Untuk memastikan struma itu jinak atau ganas perlu dilakukan pemeriksaan mikroskop pada sel kelenjar gondok tersebut. Pemeriksaan ini memerlukan sampel jaringan gondok yang bisa diambil dengan cara biopsy aspirasi dengan jarum halus (FNAB) ataupun dengan operasi langsung, masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. FNAB dilakukan dengan memakai jarum halus steril. Penyuntikan

pada struma dan penyedotan sedikit jaringan gondok kemudian sel-sel gondok tersebut diperiksa dengan mikroskop, dapat terlihat struma jinak atau ganas. Bila jinak dan benjolan kecil atau tidak terlihat maka cukup diberikan obat untuk menormalkan kadar hormon tiroid sehingga gejala hipertiroid seperti berdebar, tremor dan lain-lain dapat hilang.

Bila jinak tapi benjolan besar atau mengganggu maka dianjurkan operasi pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid tergantung hasil pemeriksaan mikroskopisnya. Karena walaupun jinak tapi bila sel sudah berubah bentuk kemudian hari bisa menjadi ganas. Setelah operasi pasien akan diberikan obat berupa hormon tiroid. Obat ini penting karena setelah diangkatnya sebagian atau seluruh kelenjar tiroid maka jumlah hormon tiroid yang dihasilkanpun berkurang.

Padahal, hormon tersebut sangat penting bagi kelangsungan metabolisme tubuh. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa konsumsi obat tiroid adalah seumur hidup. BIla hasilnya ganas, maka sangat dianjurkan operasi pengangkatan seluruh kelenjar gondok. Selain terapi obat tiroid, disertai dengan terapi sinar radiasi (radioterapi). Gondok yang membesar dicurigai ganas bila ada :

1. R i w a y a t m e n d a p a t pengobatan penyinaran radiasi sebelumnya.

2. Pembesaran kelenjar gondok yang cepat.

3. Struma yang mengeras.4. Suara menjadi serak, sulit

bernafas karena struma menekan tennggorokan.

5. Foto rontgen leher menunjukkan di dalam kelenjar tiroid adanya perkapuran atau klasifikasi.

6. Dibarengi dengan pembesaran kelenjar getah bening (limfe)

7. Disertai tanda metastasis yaitu penyebaran sel kanker ke paru.

Sebaiknya Ibu Yetti melakukan pemeriksaan FNAB terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk operasi sehingga terapi bisa lebih terarah. Walaupun tidak menutup kemungkinan besar Ibu Yetti akan tetap menjalani operasi karena besarnya struma.

Bagaimanapun setiap tindakan ada resikonya, demikian pula dengan operasi tiroid. Komplikasi yang bisa timbul antara lain :

1. Suara serak atau kehilangan suara.

2. Kesemutan pada wajah hingga kram akibat penurunan produksi kalsium, bila kelenjar paratiroid ikut diangkat.

3. Kelemahan dinding saluran tenggorokan /trakeomalasia yang dapat menyumbat saluran nafas.

4. Perdarahan, karena daerah leher kaya akan pembuluh darah.

5. Infeksi, ini terjadi bila luka tidak terawat dengan baik.

Komplikasi ini perlu diketahui agar tidak muncul masalah setelah operasi dilakukan, dan tidak perlu terjadi bila ada komunikasi yang baik antara dokter bedah dengan pasien dan keluarganya. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat.

Struma jenis Nodosa

maj

alah

-farm

acia

.com

�



58

RELUNG

Hidup adalah sebuah pilihan

Jimmy adalah seorang manajer restoran cepat saji di Jakarta. Dia selalu dalam semangat yang baik dan selalu punya hal positif untuk dikatakan. Jika seseorang bertanya kepadanya tentang apa yang sedang dia kerjakan, dia akan selalu menjawab, “ Jika aku dapat yang lebih baik, aku lebih suka menjadi orang kembar!”

Banyak pelayan di restorannya keluar jika Jimmy pindah kerja, sehingga mereka dapat tetap mengikutinya dari satu restoran ke restoran yang lain. Alasan mengapa para pelayan restoran tersebut keluar mengikuti Jimmy adalah sikapnya.

Jimmy adalah seorang motivator alami. Jika karyawannya sedang mengalami hari yang buruk, dia selalu ada disana, memberitahu karyawan tersebut bagaimana melihat sisi positif dari situasi yang tengah dialami. Melihat gaya tersebut benar-benar membuat aku penasaran, jadi suatu hari aku temui Jimmy dan bertanya padanya, “Aku tidak mengerti! Tidak mungkin seseorang menjadi orang yang berpikiran positif sepanjang waktu.” Bagaimana kamu dapat melakukannya?”

Jimmy menjawab, “Tiap pagi aku bangun dan berkata pada diriku, aku punya dua pilihan hari ini. Aku dapat memilih untuk ada di dalam suasana yang baik atau memilih dalam suasana yang jelek. Aku selalu memilih dalam suasana yang baik. Tiap kali sesuatu terjadi, aku dapat memilih untuk menjadi korban atau aku belajar dari kejadian itu. Aku selalu memilih belajar dari hal itu. Setiap ada seseorang menyampaikan keluhan, aku dapat memilih untuk menerima keluhan mereka atau aku dapat mengambil sisi positifnya. Aku selalu memilih sisi positifnya.”

“Tetapi tidak selalu semudah itu,” protesku. “Ya, memang begitu,” kata Jimmy. “Hidup adalah sebuah pilihan. Saat kamu membuang seluruh masalah, setiap keadaan adalah sebuah pilihan. Kamu memilih bagaimana bereaksi terhadap semua

keadaan. Kamu memilih bagaimana orang-orang disekelilingmu terpengaruh oleh keadaanmu. Kamu memilih untuk ada dalam keadaan yang baik atau buruk. Itu adalah pilihanmu, bagaimana kamu hidup.”

Beberapa tahun kemudian, aku dengar Jimmy mengalami musibah yang tak pernah terpikirkan terjadi dalam bisnis restoran: membiarkan pintu belakang tidak terkunci pada suatu pagi dan dirampok oleh tiga orang bersenjata. Saat mencoba membuka brankas, tangannya gemetaran karena gugup dan salah memutar nomor kombinasi. Para perampok panik dan menembaknya. Untungnya, Jimmy cepat ditemukan dan segera dibawa ke rumah sakit.

Setelah menjalani operasi selama 18 jam dan seminggu perawatan intensif, Jimmy dapat meninggalkan rumah sakit dengan beberapa bagian peluru masih berada di dalam tubuhnya. Aku melihat Jimmy enam bulan setelah musibah tersebut.

Saat aku tanya Jimmy bagaimana keadaannya, dia menjawab, “Jika aku dapat yang lebih baik, aku lebih suka menjadi orang kembar. Mau melihat bekas luka-lukaku?” Aku menunduk untuk melihat luka-lukanya, tetapi aku masih juga bertanya apa yang dia pikirkan saat terjadinya perampokan.

“Hal per tama yang terlintas dalam pikiranku adalah bahwa aku harus mengunci pintu belakang,” jawab Jimmy. “Kemudian setelah mereka menembak dan aku tergeletak di lantai, aku ingat bahwa aku punya dua pilihan: aku dapat memilih untuk hidup atau mati. Aku memilih untuk hidup.”

“Apakah kamu tidak takut?” tanyaku. Jimmy melanjutkan, “ Para ahli medisnya hebat. Mereka terus berkata bahwa aku akan sembuh. Tapi saat mereka mendorongku ke ruang gawat darurat dan melihat ekspresi wajah para dokter dan suster aku jadi takut. Mata mereka berkata ‘Orang ini akan mati’. Aku tahu aku harus mengambil tindakan.”

“Apa yang kamu lakukan?” tanya saya. “Disana ada suster gemuk yang bertanya padaku,” kata Jimmy. “Dia bertanya apakah aku punya alergi? ‘Ya’ jawabku.”

Para dokter dan suster berhenti bekerja dan mereka menunggu jawabanku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, ‘Peluru!’ Ditengah tertawa mereka aku katakan, ‘”Aku memilih untuk hidup. Tolong aku dioperasi sebagai orang hidup, bukan orang mati.”

Jimmy dapat hidup karena keahlian para dokter, tetapi juga karena sikap hidupnya yang mengagumkan. Aku belajar dari dia bahwa tiap hari kamu dapat memilih apakah kamu akan menikmati hidupmu atau membencinya.

Satu hal yang benar-benar milikmu yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain adalah sikap hidupmu, sehingga jika kamu bisa mengendalikannya dan segala hal dalam hidup akan jadi lebih mudah.(disarikan dari berbagai sumber)


Buletin Mei-Juni 2012

Documents