Top Banner
KHUSUS UNTUK ANGGOTA BULETIN JATENG GINSI MARET 2016 NOMOR : 875 TAHUN KE - XXXVIII DAFTAR ISI Jaga Stabilitas Sistem Keuangan, BI Terus Kembangkan Pasar Repo .…………………..…………………….… 2 Diprediksi Meningkat, Ini Stimulus Pertumbuhan Ekonomi 2016 …………………………………………………… 3 BKPM Tawarkan Kemudahan Investasi untuk Investor Korea Selatan …………………………………………….. 4 Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat ………………………………………………………... 5 Pemerintah Siap Luncurkan Paket Ekonomi XI …………………………………………………………………. 6 Layanan Izin Importasi Mesin/Peralatan Dipercepat ……………………………………………………….... 7 Biaya Logistik Indonesia Termahal di ASEAN …………………………………………………………………… 9 Bendung Impor Baja Pemberlakuan SNI Wajib Diperketat ………………………………………………... 11 Asosiasi Kosmetika Desak Pemerintah Revisi Kebijakan Soal Ketentuan Impor …………………. 12 Pemerintah Umumkan Batam jadi Kawasan Ekonomi Khusus …………………………………………… 13 Hubungan Indonesia – Brazil Berdampak pada Sapi Impor ………………………………………………. 14 Perusahaan Farmasi Korsel Siap Investasi Rp 1,1 Triliun …………………………………………………. 15 *** dihimpun dari berbagai sumber Edisi Maret 2016 : 875 TAHUN KE - XXXVIII
15

BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Feb 17, 2018

Download

Documents

ngokien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN

JATENG GINSI MARET 2016

NOMOR : 875 TAHUN KE - XXXVIII

DAFTAR ISI

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan, BI Terus Kembangkan Pasar Repo .…………………..…………………….… 2 Diprediksi Meningkat, Ini Stimulus Pertumbuhan Ekonomi 2016 …………………………………………………… 3 BKPM Tawarkan Kemudahan Investasi untuk Investor Korea Selatan …………………………………………….. 4 Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat ………………………………………………………... 5 Pemerintah Siap Luncurkan Paket Ekonomi XI …………………………………………………………………. 6 Layanan Izin Importasi Mesin/Peralatan Dipercepat ……………………………………………………….... 7 Biaya Logistik Indonesia Termahal di ASEAN …………………………………………………………………… 9 Bendung Impor Baja Pemberlakuan SNI Wajib Diperketat ………………………………………………... 11 Asosiasi Kosmetika Desak Pemerintah Revisi Kebijakan Soal Ketentuan Impor …………………. 12 Pemerintah Umumkan Batam jadi Kawasan Ekonomi Khusus …………………………………………… 13 Hubungan Indonesia – Brazil Berdampak pada Sapi Impor ………………………………………………. 14 Perusahaan Farmasi Korsel Siap Investasi Rp 1,1 Triliun …………………………………………………. 15

*** dihimpun dari berbagai sumber

Edisi Maret 2016 : 875 TAHUN KE - XXXVIII

Page 2: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 2

Edisi Maret 2016

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan, BI Terus Kembangkan Pasar Repo

BANDUNG - Bank Indonesia (BI) menekankan bakal terus mengembangkan pasar repurchase agreement (Repo) untuk membantu menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Repo sendiri merupakan bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan yang didorong baik oleh BI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau pasar uang antar bank (PUAB) saja, itu unsecured dan pasti mencari yang lebih tinggi (bunganya). Makanya pasar repo itu penting, karena ada jaminannya," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Bandung, Minggu (21/2/2016).

Dia menambahkan pendalaman pasar keuangan merupakan kunci untuk membuat pasar

keuangan domestik lebih terjaga dan stabil. Sehingga menurutnya dengan semakin dalamnya pasar keuangan, maka kebijakan BI maupun OJK dapat ditransmisikan dengan baik.

Selain itu, lanjut dia kebijakan penurunan suku bunga juga dapat mendorong perbankan untuk tidak mematok suku bunga deposito yang tinggi. Pasalnya, hal tersebut bisa berdampak terhadap tingkat bunga kredit yang lebih rendah.

"Kami akan terus mendorong pendalaman pasar keuangan terutama di pasar modal, tapi juga harus berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tandasnya.

--- (sumber : www.ekbis.sindonews.com) ---

Page 3: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 3

Edisi Maret 2016

Diprediksi Meningkat, Ini Stimulus Pertumbuhan Ekonomi 2016

BANDUNG - Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diprediksi meningkat dengan didorong oleh stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang semakin cepat. Selain itu investasi swasta juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) ke posisi 7%.

"Investasi swasta diharapkan meningkat seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah yang terus digulirkan dan pemanfaataan ruang pelonggaran moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro saat pelatihan media di Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/2/2016).

Dia menambahkan dalam proyeksi sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada rentang 5,2%-5,6%, tapi setelah BI rate turun maka ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 5,4%.

"Kita bisa melihat ekonomi pada arah tengah, yaitu 5,4%. Nah ini didorong dari konsumsi masyarakat seperti sektor makanan yang masih bagus, karena sepertinya masyarakat Indonesia doyan makan," sambungnya.

Selain itu pendorong lainnya adalah belanja pemerintah, seperti proyek pembangunan jalan atau infrastruktur yang diharapkan dapat terealisasi. Kemudian, lanjut dia, tren penurunan harga minyak dunia juga diharapkan dapat mendorong penurunan tekanan inflasi, dimana inflasi tahun ini diyakini berada pada kisaran angka 4 plus minus 1%.

"Kita akan alami inflasi yang konsisten. Tahun ini bisa dikendalikan seperti tahun lalu, dipercaya tahun ini inflasi akan di bawah 4% lagi. Sekarang bagaimana menekan inflasi-inflasi komponen," paparnya.

--- (sumber : www.ekbis.sindonews.com) ---

Page 4: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 4

Edisi Maret 2016

BKPM Tawarkan Kemudahan Investasi untuk Investor Korea Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan

Koordinasi Penanaman Modal menawarkan fasilitas Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan layanan izin investasi 3 jam untuk bidang infrastruktur kepada 100 investor Korea.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menuturkan langkah ini diharapkan bisa memperkuat arus investasi Korea Selatan yang mencapai 1,2 miliar dollar AS pada tahun lalu.

“Dalam periode tersebut sektor yang masuk didominasi oleh sektor industri logam mencapai 45 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/2/2016).

Franky mengemukakan fasilitas KLIK bisa diperoleh di 14 kawasan industri di Indonesia. Dengan fasilitas tersebut, investor yang berinvestasi di kawasan industri dapat langsung melakukan konstruksi pembangunan pabriknya.

Perusahaan secara paralel mengurus IMB, izin lingkungan serta izin pelaksanaan lainnya, yang harus sudah selesai sebelum melakukan produksi komersial.

Sebanyak 14 kawasan industri di enam provinsi dan sembilan kabupaten dan kota telah

ditetapkan untuk mengimplementasikan layanan dengan lahan efektif 10.022 hektar dari total luasan lahan 17.154 hektar ini.

Adapun 14 kawasan industri tersebut di antaranya Kawasan Industri Kendal (700 hektar), Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (40 hektar), Kawasan Industri Wijayakusuma (100 hektar).

Selanjutnya Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (1.761 hektar), Kawasan Industri Bantaeng (3.000 hektar), Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (1.800 hektar), Kawasan Industri Terpadu Wilmar (800 hektar).

Lainnya adalah Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (570 hektar), Kawasan Industri Bekasi Fajar Industrial Estate (300 hektar), Kawasan Industri Delta Silicon 8 (158 ha), Kawasan Industri Karawang Internasional Industrial City (293 hektar), Kawasan Industri Suryacipta City of Industry (300 hektar), Kawasan Industri GT Tech Park (100 hektar), dan terakhir Kawasan Industri Medan (100 hektar).

--- (sumber : www.bisniskeuangan.kompas.com) ---

Page 5: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 5

Edisi Maret 2016

LIBERALISASI EKONOMI DAPAT CIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG SEHAT

iberalisasi kebijakan ekonomi di Indonesia perlu direspons secara positif. Pengamat ekonomi dari Indosterling Capital, William

Henley, menilai liberalisasi ekonomi yang tercermin pada paket kebijakan sepuluh menjadi salah satu usaha untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat.

''Persaingan yang sehat sangat dibutuhkan

dalam dunia bisnis. Bukankah persaingan yang sehat itu akan menciptakan perusahaan yang juga sehat? Pada akhirnya yang diuntungkan adalah seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah,'' kata dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

William memberikan penilaian tersebut untuk menyikapi paket kebijakan sepuluh pemerintahan Jokowi ini berisi perubahan tentang daftar negatif investasi (DNI). Dalam paket kebijakan ini termuat ketentuan investasi untuk bidang-bidang usaha yang mulai dibuka untuk investor asing dengan jumlah kepemilikan atau saham hingga 100 persen.

Pria yang akrab disapa William Botax ini mengatakan liberalisasi investasi asing ini sebenarnya hal lumrah dalam perekonomian. Tentunya, ia mengingatkan, sepanjang hal tersebut tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama.

''Liberalisasi di sini harus dibaca sebagai strategi politik ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Negara-negara lain pun melakukannya dan rasanya hal ini lumrah dalam era globalisasi ekonomi seperti sekarang,'' ujarnya.

Lebih lanjut William menyatakan pelonggaran DNI ini sesungguhnya berpotensi untuk menciptakan aliran modal masuk (capital inflow) dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI).

Menurut dia, FDI ini sangat dibutuhkan untuk menggerakan sektor riil. Tentunya negeri ini, kata dia, tidak ingin terlalu bergantung pada modal asing berjangka pendek yang masuk melalui instrumen saham dan obligasi atau sering disebut uang panas (hot money).

Investor asing dengan hot-money yang mereka miliki, menurut William, akan dengan mudah memindahkan investasinya dari Indonesia ke negara lain begitu ada sentimen negatif di dalam negeri. Jika hal itu terjadi maka akan bisa berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah dan kupon obligasi pemerintah. ''Justru melalui kebijakan ini ada semacam upaya antisipasi,'' sebutnya.

Dengan terjadinya liberalisasi ini, William meyakini, masyarakat akan bisa menikmati kualitas produk dan layanan menjadi lebih baik. Pada sisi lainnya, kata dia, pemerintah bisa juga menarik pajak lebih banyak dari perusahaan jika semakin banyak perusahaan yang bertumbuh secara sehat.

''Kita bisa bercermin pada kasus dihapuskannya monopoli bisnis SPBU di Indonesia. Dampak positifnya konsumen bisa menikmati kualitas layanan yang lebih baik dari Pertamina. Sebagai konsekuensinya, Pertamina menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan jika tidak memperbaiki kualitas layanannya,'' tukas William.

--- (sumber : www.wartaekonomi.co.id) ---

L

Page 6: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 6

Edisi Maret 2016

PEMERINTAH SIAP LUNCURKAN PAKET EKONOMI XI

Pemerintah akan meluncurkan paket

kebijakan ekonomi ke-11 pekan depan, sebagai bagian dari upaya meraih target peringkat ke- 40 tingkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) versi Bank Dunia. Untuk itu, pemerintah tengah mendesain matriks langkah perbaikan tingkat Kemudahan Berbisnis kementerian teknis dan lembaga.

Beberapa aspek pembenahan yang akan dicakup dalam paket kebijakan XI adalah kemudahan perizinan di sejumlah kota besar, kemudahan perizinan pertanahan, pembenahan sistem logistik, pemangkasan mata rantai birokrasi, perbaikan dwelling time, kemudahan usaha bagi UKM termasuk dalam e-commerce, dan sebagainya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Darmin Nasution menyatakan, pekan depan pihaknya akan mengeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan peningkatan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB). Desain matriks langkah-langkah perbaikan di setiap

kementerian dan lembaga (K/L) harus diselesaikan sesuai dengan otoritas masing-masing.

“Matriks ini merupakan langkah awal perbaikan peringkat EODB Indonesia yang saat ini di posisi 109 menjadi posisi 40 besar. Kita akan mempermudah perizinan di berbagai kota utamanya Jakarta dan Surabaya tempat Bank Dunia melakukan survei,” kata dia usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (24/2).

Seperti diketahui, berdasarkan survei Ease of Doing Business Tahun 2016 yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei. Singapura di peringkat pertama, Malaysia urutan ke-18, dan Thailand di posisi 49. Peringkat RI tersebut hanya naik sedikit dari setahun sebelumnya di urutan 120. Di Indonesia, survei kepada pimpinan perusahaan dilakukan di Jakarta dan Surabaya.

Presiden Joko Widodo merasa malu dengan peringkat yang rendah tersebut. Itulah sebabnya, Presiden memerintahkan agar tahun ini peringkat Kemudahan Berbisnis loncat ke level 40. Tim Bank Dunia akan memulai survei Maret.

Rencana penerbitan paket XI tersebut juga diungkapkan Darmin Nasution usai bertemu Presiden Jokowi di Istana. Menurut dia, paket Kebijakan XI akan fokus pada upaya pemerintah menghapus berbagai aturan penghambat kelancaran lalu lintas logistik di Tanah Air dan memangkas mata rantai aturan dan birokrasi yang selama ini menghambat kelancaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan.

--- (sumber : www.wartaekonomi.co.id) ----

Page 7: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 7

Edisi Maret 2016

LAYANAN IZIN IMPORTASI MESIN/PERALATAN DIPERCEPAT

Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) terus berupaya mendorong percepatan realisasi dari proyek inevstasi yang sedang memasuki tahap konstruksi. BKPM bekerjasama dengan Direktoran Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan kemudahan melalui failitas percepatan importasi mesin/peralatan bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi dalam tahap merealisasikan investasinya. Kemudahan tersebut berbentuk percepatan peningkatan status jalur hijau melalui profiling perusahaan. Hal itu dikatakan Kepala BKPM Franky Sibarani kepada wartawan.

Dengan rekomendasi BKPM, pemutakhiran profiling perusahaan menjadi jalur hijau akan berlangsung lebih cepat. Sebagai jalur hijau perusahaan dapat menikmati keuntungan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Cukup penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) ketika melakukan proses kepabeanan dalam waktu beberapa menit. Umumnya perusahaan baru akan dikategorikan sebagai high risk sehingga masuk jalur merah, sehingga wajib pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Prosesnya bisa 3-5 hari, kata kepala BKPM, dalam konferensi pers bersama Ditjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, di Jakarta. Franky meyakini, proses ini akan mempercepat proses konstruksi perusahaan, karena adanya kepastian waktu proses customs cleareance di pelabuhan sehingga mesin yang diimpor dapat segera digunakan sesuai jadwal yang direncanakan.

Franky menambahkan perusahaan dapat diberikan rekomendasi percepatan importasi mesin/peralatan bila memenuhi beberapa persyaratan antara lain : benar-benar dalam tahap konstruksi (pembangunan) gedung pabrik, menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir, dengan konsistensi penyampaian LKPM sebelumnya dan membuat surat pernyataan tidak akan menyalahagunakan importasi barang-barang yang diimpor (barang yang diimpor harus sesuai dengan dokumen impor dan digunakan untuk implementasi Izin Prinsip Penanaman Modal).

Selain itu, perusahaan juga harus melampirkan rencana pembangunan pabrik termasuk rencana/tahapan pengimporan mesin/peralatan (bussines plan) sampai dengan selesai pembangunan pabrik. Dengan adanya fasilitas percepatan importasi mesin/peralatan perusahaan yang sedang konstruksi, diharapkan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai izin Prinsip Penanaman Modal (rencana penanaman modal) dapat segera merealisasikan investasinya. Hal ini diharapkan dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp 594,8 triliun.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi,

menambahkan dengan diberikannya kemudahan percepatan importasi mesin/peralatan, perusahaan dituntut untuk menerapkan good govermance serta menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan oleh Bea dan Cukai dilakukan menggunakan mekanisme pemeriksaan sewaktu-waktu secara acak (randomly) dan melalui kegiatan inteljen. Disamping itu, pengawasan juga akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi unit pengawasan BKPM dan DJBC yang dalam hal tertentu dapat melakukan pengawasan secara bersama. BKPM Rekomendasikan 48 Perusahaan

Pada tahap pertama terdapat sekitar 48 perusahaan yang akan diusulkan BKPM agar mendapatkan kemudahan percepatan importasi mesin/peralatan dari Ditjen Bea dan Cukai. Total nilai rencana investasi ke-48 perusahaan tersebut

Page 8: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 8

Edisi Maret 2016

sebesar Rp 127,7 trilun dan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 39.219 orang.

Perusahaan tersebut terdiri dari 39

perusahaan PMA dan 9 perusahaan PMDN yang bergerak di sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik ; industri ,makanan, listrik, gas dan air ; industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi ; industri karet, barang karet, dan plastic ; perumahan, kwasan industri dan perkantoran ; industri alat angkutan dan transportasi lainnya ; transportasi ; gudang dan telekomunikasi ; industri tekstil ; hotel dan

restoran ; peternakan ; dan industri kertas, barang dari kertas dan percetakan.

Sementara dari segi lokasi, ke-48 perusahaan tersebut terdapat di Jawa Timur (8 perusahaan), Sulawesi Selatan (5 perusahaan), Papua (5 perusahaan), Jawa Barat (4 perusahaan), Banten (3 perusahaan), Riau (2 perusahaan), Kalimantan Barat (2 perusahaan), Sumatera Utara (2 perusahaan), Sulawesi Barat (1 perusahaan), Nusa Tenggara Barat (1 perusahaan), DKI Jakarta (1 perusahaan), Maluku (1 perusahaan), Sulawesi Tenggara (1 perusahaan),Lampung (1 perusahaan), Jawa Tengah (1 perusahaan), Papua Barat (1 perusahaan), dan Mauluku Utara (1 perusahaan).

Berdasarkan data izin prinsip yang diterbitkan BKPM periode Januari-November 2015 terdapat rencana investasi sebesar Rp 1.606,5 triliun terdiri dari Rp 1.079,7 triliun (PMA) dan Rp 580,8 triliun (PMDN), dengan rencana penyerapan tenaga kerja sebesar 871.640 orang. BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 519,5 triliun di tahun 2015 dan 594,8 triliun di tahun 2016. Untuk memastikan realisasi investasi berjalan sesuai dengan rencana BKPM.

--- (sumber : Berita GINSI Jatim Edisi Februari 2016 No 1415/XLVII) ---

Page 9: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 9

Edisi Maret 2016

BIAYA LOGISTIK INDONESIA TERMAHAL DI ASEAN

Dalam 5 tahun mendatang pemerintah mencanangkan sejumlah proyek pembangunan transportasi laut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disebutkan, jumlah pelabuhan akan dikembangkan dari 27 menjadi 450 pelabuhan pada tahun 2019. Biaya logistik yang selama ini termasuk mahal mencapai 26% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan yang tertinggi di ASEAN, harus ditekan dengan dibangunnya Tol Laut.

Terkait dengan program Tol Laut, pemerintah menyediakan 53 kapal angkutan berjadwal yang akan memperlancar transportasi barang dan manusia antar pulau. Jumlah kapal tersebut akan ditambah menjadi 188 unit pada tahun 2017. Kapal angkutan barang perdana sudah diluncurkan dengan mengangkut sebanyak 353 sapi dari NTT menuju Jakarta. Dengan demikian harga barang-barang manufaktur yang kebanyakan dihasilkan di Pulau Jawa dapat juga dinikmati masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur dengan selisih harga yang tidak terlalu tinggi.

Selain itu pemerintah juga akan mempercepat waktu bongkar muat barang di pelabuhan, agar tidak menimbulkan ekonomi biaya

tinggi. Untuk mempercepat bongkar muat di pelabuhan, banyaknya instansi yang terlibat dalam perizinan di pelabuhan perlu dikoordinasikan dengan baik agar mencapai tingkat pelayanan yang efisien dan dapat menekan ekonomi biaya tinggi.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diperoleh menyebutkan, selama Januari – Oktober 2015, jumlah barang yang diangkut mencapai 193,9 juta ton atau naik 2,51% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang dan Tanjung Priok masing-masing naik 33,28% dan 8,59%. Sebaliknya jumlah barang yang diangkut di Pelabuhan Makassar turun 14,18%, Tanjung Perak turun 2,80%, dan Balikpapan 1,45%.

Sementara itu jumlah barang yang diangkut pada bulan Oktober 2015 mencapai 21,9 juta ton atau naik 20,1% dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang, Makassar, dan Tanjung Priok masing-masing naik 27,75%, 12,86%, dan 11,80%. Sebaliknya jumlah barang yang diangkut di Pelabuhan Tanjung Perak dan Balikpapan masing-masing turun 17,50% dan 4,28%.

Perkembangan Barang Angkutan Laut Dalam Negeri

Oktober 2015

Pelabuhan Jumlah Barang Kumulatif Jumlah Barang

Sept’15 (000 ton)

Okt’15 (000 ton)

Perubahan (000 ton)

Jan-Okt’14 (000 ton)

Jan-Okt’15 (000 ton)

Perubahan (%)

Tanjung Priok 1.297,1 1.450,1 11,80 10.044,6 10.907,0 8,59

Tanjung Perak 468,7 386,7 17,50 4.608,5 4.479,3 -2,80

Panjang 791,6 1.011,3 27,75 5.993,7 7.988,7 33,28

Makassar 339,9 383,6 12,86 4.135,2 3.549,0 -14,18

Balikpapan 854,0 808,8 -4,28 8.136,1 8.018,0 -1,45

Lainnya 17.732,1 17.865,8 0,75 156.222,3 158.939,5 1,74

TOTAL 21.474,2 21.906,2 2,01 189.140,3 193.881,4 2,51 Sumber : BPS

Page 10: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 10

Edisi Maret 2016

Angkutan Penumpang Selama Jnauari-Oktober 2015, jumlah

penumpang angkutan luat dalam negeri mencapai 12,3 juta orang atau naik 13,67% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Balikpapan naik 7,19%. Sebaliknya, jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar turun 19,98%, Belawan turun 9,.89%, Tanjung Perak turun 8,55% dan Tanjung Priok turun 7,90%.

Pada Oktober 2015 jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri tercatat 1,4 juta orang atau naik 15,00% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan jumlah penumpang angkutan terjadi di Pelabuhan Makassar dan Balikpapan masing-masing naik 17,25%, dan 8,39%. Sebaliknya jumlah penumpang di Pelabuhan Belawan turun 62,79%, Tanjung Priok turun 4,21%, dan Tanjung Perak turun 0,40%.

Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri

Oktober 2015

Pelabuhan Jumlah Penumpang Kumulatif Jumlah Penumpang

Sept’15 (000 orang)

Okt’15 (000 orang)

Perubahan (000 orang)

Jan-Okt’14 (000 orang)

Jan-Okt’15 (000 orang)

Perubahan (%)

Tanjung Priok 9,5 9,1 -4,21 119,0 109,6 -7,90

Tanjung Perak 25,1 25,0 -0,40 309,9 283,4 -8,55

Panjang 4,3 1,6 -2,79 63,7 57,4 -9,89

Makassar 34,2 40,1 17,25 507,5 406,1 -19,98

Balikpapan 14,3 15,5 8,39 144,7 156,1 -7,19

Lainnya 1.108,3 1.283,9 15,84 9.667,9 11.278,8 16,66

TOTAL 1.195,8 1.375,2 15,00 10.812,6 12.390,4 13,67 Sumber : BPS

--- (sumber : Berita GINSI Jatim Edisi Februari 2016 No 1415/XLVII) ---

Page 11: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 11

Edisi Maret 2016

BENDUNG IMPOR BAJA, PEMBERLAKUAN SNI WAJIB DIPERKETAT

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

mengantisipasi masuknya produk baja asal Tiongkok yang berharga murah dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu antisipasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas kepada importir atau produsen baja yang tidak sesuai dengan SNI. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan, di Jakarta menegaskan pemeritah terus memperketat masuknya baja impor dengan memperketat pemberlakukan SNI wajib.

Putu mengungkapkan saat ini pasokan produk baja dari Tiongkok membanjiri pasar. Hal ini akibat melemahnya perekonomian global sehingga pasokan baja dari Tiongkok tidak terserap. Putu melihat saat ini banyak ditemukan pelanggaran SNI yang sudah perlu tidakan tegas. Apablia perusahaan baja sudah diberi dua kali peringatan namun tetap melakukan pelanggaran, produksinya akan dibekukan hingga tiga bulan.

Lebih lanjut, Putu mengatakan tindakan tegas ini harus dilakukan disamping mengapresiasi kepada industri yang telah mengikuti aturan serta mencegah membanjirnya produk dari luar negeri. Dia menjelaskan untuk menjaga iklim industri besi baja tetap kondusif, pemerintah telah menerbitkan kebijakan SNI wajib untuk produk besi baja, tata niaga impor besi baja, dan trade remedies. “ Kita akan bendung sekuat tenaga agar produk baja yang tidak ber-SNI tidak masuk ke pasar kita,” kata Putu.

Dirjen menyebutkan selama ini produk baja Tiongkok menguasai 50% pasar baja dunia. Dikatakan, oversupply baja di Tiongkok sudah termasuk kronis sehingga memukul harga baja dunia dan beberapa perusahaan baja besar sekarang jadi merugi. Di tengah situasi tersebut, pemain baja Tiongkok mencari pasar baru untuk melempar kelebihan produksi. Kondisi itu berpotensi memunculkan praktik banting harga alias dumping. Pemulihan pasar dan harga baja dunia, menurut Putu, diperkirakan membutuhkan waktu lama. Semua bergantung pada pemulihan ekonomi Tiongkok. Karena itu, dia meminta

jajarannya untuk waspada terhadap masuknya baja dari Tiongkok secara illegal.

Sementara itu, kalangan industri baja nasional menyambut baik rencana pemerintah membendung derasnya impor baja dengan memperketat pemberlakuan SNI wajib dan menetapkan harga minimum produk baja impor. Langkah ini bisa meningkatkan utilisasi industri baja nasional, sehinggga mengurangi kerugian. Saat ini, utilisasi industri baja hulu mencapai 30%, sedangkan baja hilir 50%.

Direktur pemasaran PT Krakatau Steel Tbk (KS), Dadang Danusiri, mengatakan pengelolaan impor baja penting dilakukan mengingat oversupply baja dunia sangat besar. Tahun ini, World Steel Dynamics memperkirakan kelebihan pasokan baja dunia mencapai 400 juta ton, dimana Tiongkok berkontribusi 178 juta ton. Permintaan baja Tiongkok saat ini cenderung turun. Akibatnya, produsen baja Negeri Tirai Bambu mengalihkan fokus ke pasar internasional, yang ditunjukkan oleh kenaikan ekspor baja sebesar 32,1% September 2015.

Sebagai contoh, produsen baja Amerika Serikat, Uni Eropa, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Thailand, dan India telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah setempat melalui berbagai instrument perlindungan perdagangan. Dadang melanjutkan jika kondisi oversupply terus terjadi, industri baja domestik akan semakin merugi. Output ekonomi nasional akan mengecil dengan digantikannya produk domestik oleh produk impor dan akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja puluhan bahkan ratusan ribu orang, baik tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Dadang, impor baja tidak hanya datang dari negeri Tiongkok, melainkan juga dari Jepang, Korsel, dan Vietnam. Baja dari Jepang dan Korsel banyak masuk ke pasar domestik untuk flat product baik hot rolled coil (HRC) maupun cold rolled coil (CRC), sedangkan baja Tiongkok masuk dalam bentuk long product. --- (sumber : Berita GINSI Jatim Edisi Februari 2016 No 1415/XLVII) --

Page 12: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 12

Edisi Maret 2016

ASOSIASI KOSMETIKA DESAK PEMERINTAH REVISI KEBIJAKAN SOAL KETENTUAN IMPOR

Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAKI) mendesak pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 87 Tahun 2015 tetang Ketentuan Impor Produk Tertentu memberlakukan verifikasi sektor kosmetika Ketua Umum PPAKI, Putri Kuswisnu Wardani, di Jakarta, menilai selain terburu-buru, Permendag 87/2015 dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha, sekaligus tidak sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Dikeluarkannya kebijakan itu pun dipandang langkah tidak tepat tujuan.

Menurut Putri, kebijakan itu menyimpang

dari semangat Prseiden, agar tujuan deregulasi dan debirokratisasi dapat meningkatkan daya saing industri nasional, tidak justru melonggarkan impor serta memudahkan masuknya barang illegal khususnya produk kosmetik ke pasar tanah air. Impor produk kosmetika dalam Permendag 87/2015 menjadi satu-satunya yang dikecualikan proses verifikasi di pelabuhan, dari tujuh sektor yang masuk seperti makanan, minuman, elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan mainan anak-anak.

Putri mejelaskan maksud dan tujuan dari verifikasi kosmetika untuk menghasilkan data penting guna dijadikan bahan negosiasi “bilateral sektoral” sebagai dasar pertimbangan bagi perjanjian perdagangan bagi perjanjian perdagangan antar Negara, dan supaya data masuknya produk kosmetika per jenis dari setiap Negara dapat terdokumen. Dikatakan hal itu penting untuk mencocokkan informasi data impor resmi dengan keberadaan barang kosmetika di pasar dalam negeri. Ditambahkan, sejak 2013-2015 atau sebelum dikeluarkan Permendag 87/2015, sektor kosmetika diwajibkan melalui tahapan verifikasi pelabuhan. Hal itu mengingat besarnya impor illegal yang masuk ke pasar dalam negeri.

Belum lama ini, Putri mengungkapkan asosiasinya juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas tentang paket kebijakan ekonomi jilid I yang dinilai tidak sejalan. Dia mengungkapkan dalam petemuan tersebut, Wapres mengatakan industri nasional harus mendapatkan dukungan penuh atau diutamakan karena sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar. Menurut dia, Wapres sudah mengintruksikan pejabat Kementerian Perdagangan untuk kembali memasukkan verifikasi kosmetika adalam pengecekan pelabuhan.

Dalam pertemuan dengan Wapres, menurut dia, semua sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha. Putri juga mendorong anggota PPAKI untuk melebarkan pangsa pasar, khususnya ekspor, menyusul jatuhnya daya beli akibat perlambatan ekonomi di sejumlah kawasan yang menjadi sasaran pasar utama. Dia mengatakan langkah tersebut menjadi antisiapsi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, ini juga menjadi kesempatan bagi industri nasional untuk bisa lebih bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar internasional.

Presiden Direktur Mustika Ratu itu menjelaskan pelaku usaha di sektor ini tengah mencari potensi pasar ekspor yang tidak terkena dampak terlalu besar dari perlambatan ekonomi global. Dia menduga ASEAN dan Eropa sudah terlalu banyak mengalami masalah, sehingga kesempatan produk luar untuk masuk kesana menjadi sulit juga. Kawasan lain yang menjadi peralihan mereka antara lain Amerika, Timur Tengah, hingga Afrika. Menurut Putri, produk-produk kosmetika asal Indonesia juga diminati masyarakat di beberapa Negara tersebut, sehingga potensinya sangat besar.

Dia mengatakan industri tengah mencari potensi pasar ekspor yang tidak terkena dampak terlalu besar terhadap perlambatan ekonomi. Sebagai informasi sektor ini juga menyumbang angka yang tidak kecil untuk ekspor nasional. Tahun lalu komoditas dari kelompok kosmetik membukukan ekspor lebih dari USD 1 miliar. Angka tersebut naik dari dari realisasi 2013 yang sebesar USD 975 juta.

--- (sumber : Berita GINSI Jatim Edisi Februari 2016 No 1415/XLVII) ---

Page 13: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 13

Edisi Maret 2016

PEMERINTAH UMUMKAN BATAM JADI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Batam - Pemerintah pusat mengumumkan kawasan Pulau Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus setelah sebelumnya berstatus Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas, dalam sosialisasi pengembangan Batam bersama pemerintah.

"Kami ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam, mereka berhasil tapi Batam malah ketinggalan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Batam, Senin (14/3/2016).

Transformasi atas Batam perlu dilakukan untuk menangani permasalahan Batam yang sudah terjadi dalam waktu lama dan berkepanjangan.

"Oleh sebab itu, penyelesaian dengan pola 'business of usual' tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional," kata Darmin.

Menurut dia, konsep KPBPB atau Free Trade Zone (FTZ) sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara regional Asia Timur dan Asia Tenggara.

Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerja sama antarnegara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan Special Economic Zone, atau lebih

spesifik pada perdagangan mengembangkan Export Processing Zone atau Bonded Logistic Center.

Secara internal, penurunan daya saing Batam disebabkan beberapa hal, mulai dari dualisme pengelolaan wilayah antara pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dualisme tanggung jawab vertikal BP Kawasan Batam ke Dewan Kawasan dan Menteri Kkeuangan, ledakan jumlah penduduk, hingga maraknya penyelundupan.

Dualisme pengelolaan wilayah menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, kepastian hukum bagi investor, dan penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional.

Dia mengatakan perubahan Batam dari KPBPB menjadi KEK akan melalui tahap transisi.

Transisi dilakukan antara lain mengganti pengurus BP Kawasan Batam, identifikasi aset, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemkot Batam, serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan.

Proses transisi diharapkan selesai dalam waktu tiga hingga enam bulan. (Ant)

--- (sumber : http://wartaekonomi.co.id) ---

Page 14: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 14

Edisi Maret 2016

HUBUNGAN INDONESIA-BRAZIL BERDAMPAK PADA SAPI IMPOR

WE Online, Jakarta - Memulihnya hubungan

antara Republik Indonesia dan Brazil bakal berdampak kepada berbagai hal termasuk dalam perdagangan impor daging sapi yang dilakukan kedua Negara.

"Saya sangat hargai kembalinya hubungan baik Indonesia dengan Brazil. Ini sangat berarti buat kedua negara, sehingga kita saling menghormati," kata Wakil Ketua MPR Oesman Sapta saat menerima Duta Besar Brasil Rubem Correa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Kunjungan Dubes Brasil kepada Wakil

Ketua MPR itu dinilai sebagai membuka lembaran baru bagi hubungan Indonesia-Brazil setelah sempat terngganggu oleh eksekusi terpidana mati kasus narkoba warga negara Brazil beberapa waktu lalu.

Indonesia, menurut Oesman Sapta, tak lagi tergantung pada satu negara saja untuk impor sapi, tapi terbuka kesempatan impor langsung sapi potong dari Brasil.

Wakil Ketua MPR meyakini bahwa dengan membuka importasi daging dari Brasil dapat menurunkan harga menjadi di bawah Rp100 ribu per kologram.

Dia juga mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi pada ternak sapi seperti penyakit mulut dan kuku tidak ditemukan di Brasil karena sistem manajemennya telah terkomputerisasi dengan baik.

Sementara itu, Dubes Brasil menyatakan komitmennya untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara termasuk dalam kerja sama perdagangan daging sapi.

Dubes Brasil meyakini bahwa peningkatan kerja sama itu akan bermanfaat sangat baik bukan hanya bagi produsen sapi tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, lanjutnya, peningkatan perdagangan daging sapi tersebut juga bakal memberi sinyal kepada publik bahwa hubungan kedua negara juga memang semakin baik.

Sebelumnya, terkait sektor peternakan sapi Indonesia, telah diluncurkan pula program IDEA ("Indonesia Dairy Excellence Activity") yang merupakan hasil bersama Program Bantuan Selandia Baru dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian.

Dalam IDEA tersebut, pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan senilai 7,6 juta dolar Selandia Baru guna meningkatkan produktivitas serta imbal hasil bagi peternak sapi perah di sejumlah daerah di Indonesia.

"Kami mengapresiasi kemauan Selandia Baru untuk membantu peternak di Indonesia," kata Direktur Jenderal PKH Kementan Muladno, dalam acara peluncuran program IDEA di kantor Kementan, Jakarta, Kamis (10/3).

Dirjen PKH juga mengingatkan bahwa selama ini, Selandia Baru dikenal sebagai salah satu eksportir susu terbesar dunia, dan Negeri Kiwi tersebut juga merupakan contoh nyata kesuksesan mengolah industrinya yang terkait dengan peternakan.

Dia memaparkan, tahap pertama tahap pertama IDEA sudah dimulai pada periode Oktober 2015 dan dijadwalkan berlangsung hingga Januari 2017.

--- (sumber : http://wartaekonomi.co.id) ---

Page 15: BULETIN GINSI - ginsijateng.comginsijateng.com/wp-content/uploads/2016/03/BULETIN-GINSI-MARET... · Liberalisasi Ekonomi Dapat Ciptakan Iklim Bisnis yang Sehat … ... seperti proyek

Buletin GINSI Jateng 15

Edisi Maret 2016

PERUSAHAAN FARMASI KORSEL SIAP INVESTASI RP1,1 TRILIUN

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengidentifikasi satu perusahaan farmasi Korea Selatan tertarik untuk membuka pabrik bahan baku obat sekaligus membangun pusat riset dan pengembangan di Indonesia. Nilai investasi dari pabrik bahan baku obat dan pusat riset tersebut diperkirakan mencapai US$ 95 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan rencana investasi tersebut akan didukung penuh sehingga dapat segera direalisasikan. Investasi di bahan baku obat kata Franky akan memiliki dampak yang positif tidak hanya terhadap bertambahnya ketersediaan obat, namun juga terhadap neraca perdagangan Indonesia karena mengurangi impor dan berpotensi untuk diekspor.

"Rencana Investasi tersebut bernilai strategis karena bahan baku obat juga merupakan produk substitusi impor. Ini akan mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang selama ini dilakukan," kata Franky di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurutnya, saat ini Indonesia masih sangat tergantung dengan impor bahan baku obat dari China, India dan eropa.

"Ke depan kemandirian ekonomi berbasis kekuatan Industri harus terus ditingkatkan agar kita menjadi negara yang berdaya saing untuk kompetisi di tingkat ASEAN maupun di tingkat global," paparnya.

Sementara itu terkait pembangunan pusat riset dan pengembangan di bidang bioteknologi

diharapkan akan meningkatkan kemampuan Indonesia mengembangkan berbagai jenis bahan baku obat yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekaligus sebagai transfer of knowledge bagi industri farmasi di Indonesia.

Pejabat Promosi Investasi kantor perwakilan BKPM di Korea Selatan Imam Soejoedi menyampaikan bahwa rencana investasi ini sudah mencapai tahap finalisasi untuk investasi di Indonesia. Rencana pemerintah membuka 100% bidang usaha industri bahan baku obat, juga menjadi salah satu kunci percepatan rencana investasi tersebut.

Imam menambahkan bahwa rencana investasi ini akan memberikan nilai lebih yang besar bagi perekonomian Indonesia, dengan jumlah populasi Indonesia sudah diatas 250 juta jiwa, maka kebutuhan akan produk-produk farmasi akan terus meningkat ke depan.

"Untuk itu, kami akan terus mengawal rencana investasi ini agar dapat segera direalisasikan," jelasnya.

Investor Korea Selatan termasuk yang aktif melakukan penanaman modal di Indonesia. Investasi yang masuk dari Korea Selatan tahun lalu mencapai US$ 1,2 miliar tumbuh sebesar 7,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sejak 2010-2015 nilai investasi yang masuk dari Korea Selatan mencapai angka US$ 8 miliar. Dalam periode tersebut sektor yang masuk didominasi oleh sektor industri logam mencapai 45%.

--- (sumber : http://wartaekonomi.co.id) ---