Top Banner
Febr u ari 2017 BULAN JANUARI 2017
92

BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Feb 06, 2018

Download

Documents

lythuan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Februari 2017

BULAN JANUARI 2017

Page 2: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Daftar Isi

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang,Landasan Hukum

1. Latar Belakang (1)

2. Latar Belakang (2)

3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4. Jenis-jenis Utang (1)

5. Jenis-jenis Utang (2)

6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

7. APBN 2012-2017

8. Cashflow Pembiayaan 2012-2017

9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017

10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016

11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan UtangTahun 2017

12. Realisasi Penerbitan SBN 2017

13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017

14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,2012-2017

15. Pinjaman Tunai APBN 2017

16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017

Bagian 3Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh TempoUtang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)18. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017

19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2012-2017 (Grafik)

20. Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 31Januari 2017

21. Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017

22. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(1)

23. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(2)

24. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(Grafik)

25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

26. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan BeberapaMata Uang Utama

27. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan MataUang Lainnya

Page 3: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

28. Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata UangUtama (Grafik)

29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan JenisPinjaman

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utangdan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman,Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

31. Perkembangan Rasio Utang Indonesiaterhadap PDB

32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagaiNegara

33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di BerbagaiNegara Tahun 2006-2016

34. Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2017

35. Program Debt Switch dan Buyback SBN

36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

37. Pemanfaatan Pinjaman

38. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadapCadangan Devisa

39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006 –2016

40. Indikator Risiko Utang 2011-2016

Bagian 5Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (RealisasiPembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, BiayaPinjaman Luar Negeri)

41. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat TahunAnggaran 2016 dan 2017

42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat TahunAnggaran 2017 (Grafik)

43. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PerDenominasi TA 2016 dan 2017

44. Rasio Pembayaran Bunga Utang

45. Realisasi Pembayaran Bunga Utang

46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

48. Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

49. Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Bagian 6Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,Kepemilikan SBN oleh Investor)

50. Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di PasarSekunder

51. Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di PasarSekunder

Daftar IsiDaftar Isi

Page 4: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

52. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(Grafik)

53. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

54. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(dalam %)

55. Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan olehNon Residen (Asing) berdasarkan Tenor

56. Spread terhadap UST- Feb 26

57. Spread terhadap UST- Nov 45

58. Spread terhadap 7Y Euro Midswap

59. Spread terhadap 10Y Euro Midswap

60. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

61. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 8Rating, Opini BPK, Kesimpulan71. Rating Indonesia72. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)74. Performa Sovereign Rating Indonesia (1)75. Performa Sovereign Rating Indonesia (2)76. Opini BPK tentang Laporan Keuangan77. Kesimpulan

Bagian 9

Ekstra Slide

78. Utang Luar Negeri Indonesia

Bagian 7

Penjaminan Pemerintah

62. Definisi Kewajiban Penjaminan

63. Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

64. Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas MaksimalPenjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default

65. Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini

66. Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban PenjaminanDalam APBN

67. Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

68. Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per31 Desember 2016)

69. Maturity Profile Penjaminan Kredit yang DijaminPemerintah (per 31 Desember 2016)

70. Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yangDijamin Pemerintah (per 31 Desember 2016)

Daftar Isi

Page 5: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang,

Landasan Hukum

Page 6: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Latar Belakang (1)

Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan PengelolaanEkonomi secara keseluruhan.

Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

Penciptaan kesempatan kerja;

Penurunan angka kemiskinan;

Penguatan pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan keamanan.

Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimanaPendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lainuntuk:

Menjaga stimulus fiskal misalnya melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;

Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;

Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;

Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);

Melanjutkan reformasi birokrasi.

Page 7: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Latar Belakang (2)

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yanglazim dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN,dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);

Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yanglebih baik.

Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukupbesar;

Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;

BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakanuntuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN

Page 8: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

Tujuan Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang

optimal dan risiko yang terkendali;

Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif,dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang;

Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalamrangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman;

Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambunganfiskal;

Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitandalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer;

Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukanpendalaman pasar SBN domestik;

Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untukmengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalamupaya untuk menjaga keseimbangan makro;

Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatandan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaanpembangunan dalam jangka menengah;

Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN danpemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan.

Page 9: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Jenis-jenis Utang (1)

Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :

Pinjaman Luar Negeri

World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral(Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.

Pinjaman Tunai:

Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidangkegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan,kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate changedan infrastruktur.

Pinjaman Kegiatan:

Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;

Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;

Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri danpembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkanpenerimaan.

Page 10: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Jenis-jenis Utang (2)

Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN)

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln);

Obligasi Negara (> 1 thn)

Coupon Bond

Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.

Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatandan restrukturisasi perbankan

Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing denganberbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Al-khadamat dan Wakalah.

SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah(SPN-S/Islamic T-Bills);

SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.

Page 11: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, sertaJumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negerioleh Pemerintah;

Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan PenerimaanHibah;

Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melaluiPinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN

Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR;

Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaandan pengelolaan utang;

Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;

Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang.

Page 12: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan

Perkembangan Defisit

Page 13: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

APBN 2012–2017

[ Triliun Rupiah ]

Sumber:

*) Angka Sementara

- LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

- APBN / APBN-P (DJA-Kemenkeu)

Realisasi APBN

2012 2013 2014 2015 2016 *) 2017

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1,338.1 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,551.8 1,750.3

I. Penerimaan Dalam Negeri 1,332.3 1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.0 1,748.9

1. Penerimaan Perpajakan 980.5 1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,283.6 1,498.9

2. Penerimaan Bukan Pajak 351.8 354.8 398.6 255.6 262.4 250.0

II. Hibah 5.8 6.8 5.0 12.0 5.8 1.4 /

B. Belanja Negara 1,491.4 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,859.5 2,080.5

I. Belanja Pemerintah Pusat 1,010.6 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,148.6 1,315.5

a. Bunga Utang 100.5 113.0 133.4 156.0 182.8 221.2

- Dalam Negeri 70.2 98.7 118.8 141.9 167.8 205.5

- Luar negeri 30.3 14.3 14.6 14.1 15.0 15.7

b. Subsidi 346.4 355.0 392.0 186.0 160.1

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 480.6 513.3 573.7 623.1 710.9 764.9

III. Suspend 0.2 0.1 (0.1) 0.1 - - /

C. Keseimbangan Primer (52.8) (98.6) (93.3) (142.5) (124.9) (109.0) /

D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) (153.3) (211.7) (226.7) (298.5) (307.7) (330.2)

Rasio Defisit APBN thd PDB (%) (1.86) (2.33) (2.25) (2.59) (2.46) (2.41) /

E. Pembiayaan 175.2 237.4 248.9 323.1 330.3 330.2

I. Pembiayaan Utang 137.0 219.3 253.2 378.3 398.4 384.7

II. Pembiayaan Non Utang 38.1 18.1 (4.3) (55.2) (68.1) (54.5)

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 21.9 25.7 22.2 24.6 22.6 0.0

LKPP / Audited

Page 14: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Cashflow Pembiayaan 2012-2017

Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)**) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dariPembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang

APBN-P APBN

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kebutuhan Pembiayaan (357,337) (393,596) (475,561) (606,896) (713,758) (647,828)

Defisit (153,301) (211,673) (226,692) (298,495) (296,724) (330,168)

Pembayaran Utang (174,421) (160,421) (237,030) (226,261) (316,509) (263,138)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (123,193) (103,075) (174,468) (160,125) (246,536) (197,042)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (51,115) (57,204) (62,421) (65,995) (69,652) (65,082)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (113) (141) (141) (141) (321) (1,013)

Pembiayaan Non Utang (29,616) (21,502) (11,839) (82,140) (100,525) (54,523)

Sumber Pembiayaan 379,195 419,317 497,762 631,509 713,758 647,828

Utang 315,214 383,643 492,762 607,177 688,072 647,828

Penerbitan SBN, Bruto 282,897 327,748 439,097 522,382 611,403 597,035

Penerbitan SBN Domestik 227,174 269,013 353,093 409,361 468,957 477,335

Penerbitan SBN Valas 55,724 58,735 86,003 113,021 142,446 119,700

Penarikan Pinjaman Luar Negeri 31,403 55,280 52,575 83,821 72,959 48,293

Pinjaman Program 15,003 18,426 17,777 55,085 35,775 13,300

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 12,647 32,973 32,292 26,160 37,184 34,993

Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman 3,753 3,881 2,506 2,576 5,834 6,410

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 913 616 1,091 974 3,710 2,500

Non Utang 63,981 35,674 4,999 24,331 25,686 -

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 21,858 25,722 22,201 24,613 0 0

Net Cash Flow Pembiayaan 175,158 237,395 248,893 323,108 296,724 330,168 /

Utang Neto 140,793 223,222 255,732 380,916 371,563 384,690

Surat Berharga Negara 159,704 224,673 264,629 362,257 364,867 399,993

Pinjaman Luar Negeri (19,711) (1,925) (9,847) 17,827 3,307 (16,789)

Pinjaman Dalam Negeri 800 474 950 832 3,389 1,487

Non Utang Neto 34,366 14,172 (6,840) (57,808) (74,839) (54,523)

LKPP

Page 15: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN

Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)**) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dariPembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang

160

225

265

362 365

400

(19)(1) (9)

19 7 15

34 14

(7)

(58)(75)

(55)

(153) (212) (227) (298) (297) (330)

(1.9)

(2.3) (2.3)

(2.6)

(2.2)

(2.4)

(4)

(3)

(2)

(1)

-

1

2

3

4

(380)(360)(340)(320)(300)(280)(260)(240)(220)(200)(180)(160)(140)(120)(100)

(80)(60)(40)(20)

020406080

100120140160180200220240260280300320340360380400420440

2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

[ % thd. PDB ][ Triliun Rupiah ]

SBN (neto) Pinjaman DN & LN (neto) Non-Utang (neto) Surplus (Defisit) APBN Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Page 16: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Defisit Anggaran di berbagai Negara 2011-2016

Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.

UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.

Keterangan :- Nominal dalam % terhadap PDB- Khusus untuk Indonesia, Tahun 2011-2015 menggunakan data LKPP dan 2016 menggunakan APBN-P

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Ministry of Finance

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam India

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina Brazil Indonesia Mexico Russia South Africa Turkey

Page 17: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2017

Catatan:*) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 28,81 Miliar

(miliar Rp)

Nominal %(1) (3) (4) (5) = (4) : (3) (6) = (3) - (4) (7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang 221,194.6 22,629.1 10.2 198,565.52 89.8

1 Bunga Utang Dalam Negeri 205,479.4 21,791.7 10.6 183,687.68 89.4

2 Bunga Utang Luar Negeri *) 15,715.2 837.3 5.3 14,877.84 94.7

B. Pembiayaan Utang 384,690.5 81,900.4 21.3 302,790.16 78.7

I Surat Berharga Negara (Neto) 399,992.6 84,887.9 21.2 315,104.74 78.8

II Pinjaman (Neto) (15,302.1) (2,987.5) 19.5 (12,314.58) 80.5

1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1,486.8 176.2 11.8 1,310.62 88.2

A. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2,500.0 176.2 7.0 2,323.82 93.0

B. Pembayaran Cicilan Pokok PDN (1,013.2) - - (1,013.20) 100.0

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (16,788.9) (3,163.7) 18.8 (13,625.20) 81.2

A. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48,293.2 138.3 0.3 48,154.87 99.7

i. Pinjaman Tunai 13,300.0 - - 13,300.00 100.0

ii. Pinjaman Kegiatan 34,993.2 138.3 0.4 34,854.87 99.6

B. Pembayaran Cicilan Pokok PLN (65,082.1) (3,302.0) 5.1 (61,780.07) 94.9

No. Uraian

Sisa dari Pagu

APBN-P Nominal %

(2)

Realisasi

s.d. tgl 31 Januari 2017

Page 18: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Realisasi Penerbitan SBN 2017

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga**) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch- Realisasi penerbitan SBN termasuk penerbitan SUN sebagai hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non-tunai sebesar RpRp572,58 miliar- Nominal dalam juta Rupiah

(dalam juta Rupiah)

Uraian Target APBN Nominal Realisasi

(31 Januari 2017)% Realisasi (Target APBN)

SBN Netto* 399,992,586 84,887,857 21.22%

SBN Jatuh Tempo 2017 284,842,264 10,371,000 3.64%

- Rencana Buyback 3,000,000 0.00%

Kebutuhan Penerbitan 2017 (Gross)** 684,835,000 95,258,857 13.91%

82,376,000

35,350,000

13,950,000

21,400,000

47,026,000

47,026,000

- Sun Valas Domestik

12,882,857

12,882,857 SBSN Domestik

- SUN RITEL

SUN

SUN Domestik

- ON

- SPN

- Private Placement

SUN Valas

- SUN Valas USD

- SUN Valas Yen

- SUN Valas EUR

SBSN

SBSN Valas

Page 19: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2017

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449

Tanggal

Lelang/

Pricing

Date

Tanggal

Setelmen/Settl

ement Date

Metode

Penerbitan/

Issuance Method

Seri/Series

Jatuh

Tempo/Maturity

Date

Kupon/Imbala

n - Coupon

Lowest

Incoming

Yield/Price

Highest

Incoming

Yield/Price

WAY Awarded

Highest

Awarded

Yield/Price

Total Penawaran/

Incoming Bid

Total Penawaran

Diterima/ Awarded

Bid

Bid to

cover

ratio

1-Dec-16 8-Dec Bookbuilding RI0122 8-Jan-22 3.70000% 3.75000% USD5.200.000 USD750.000

69,867,200 10,077,000 6.93

RI0127 8-Jan-27 4.35000% 4.40000% USD3.500.000 USD1.250.000

47,026,000 16,795,000 2.80

RI0147 8-Jan-47 5.25000% 5.30000% USD3.300.000 USD1.500.000

44,338,800 20,154,000 2.20

161,232,000 47,026,000

3-Jan-17 5-Jan-17 Lelang SPN03170404 4-Apr-17 Diskonto 5.74000% 6.40000% 5.93287% 6.00000% 14,975,000 6,100,000 2.45

SPN12180104 4-Jan-18 Diskonto 6.64000% 7.50000% 6.78674% 6.85000% 7,255,000 5,300,000 1.37

FR0061 15-May-22 7.00000% 7.50000% 7.75000% - - 7,593,000 - -

FR0059 15-May-27 7.00000% 7.70000% 8.00000% 7.79954% 7.86000% 5,203,000 3,600,000 1.45

FR0072 15-May-36 8.25000% 8.11000% 8.42000% - - 1,875,000 - -

36,901,000 15,000,000

10-Jan-16 12-Jan-16 Lelang SPNS11072017 11-Jul-17 Diskonto 5.84375% 7.00000% 5.85625% 17,890,000 2,000,000 8.95

PBS013 15-May-19 6.25000% 7.09375% 7.62500% 7.15391% 3,491,700 2,190,000 1.59

PBS014 15-May-21 6.50000% 7.56250% 7.68750% 7.62604% 763,000 732,857 1.04

PBS011 15-Aug-23 8.75000% 7.81250% 8.15625% 7.96955% 976,600 795,000 1.23

PBS012 15-Nov-31 8.87500% 8.25000% 8.50000% 8.36301% 896,000 860,000 1.04

24,017,300 6,577,857

17-Jan-17 19-Jan-17 Lelang SPN03170418 18-Apr-17 Diskonto 5.00000% 6.00000% 5.11417% 5.20000% 20,380,000 5,000,000 4.08

SPN12180104 4-Jan-18 Diskonto 5.90000% 6.90000% 5.99025% 6.10000% 17,205,000 5,000,000 3.44

FR0059 15-May-27 7.00000% 7.44000% 7.80000% 7.50995% 7.53000% 8,566,700 5,600,000 1.53

FR0074 15-Aug-32 7.50000% 7.68000% 8.00000% 7.79936% 7.84000% 3,666,000 2,600,000 1.41

FR0072 15-May-36 8.25000% 7.97000% 8.50000% 8.00985% 8.30000% 3,876,500 2,150,000 1.80

53,694,200 20,350,000

24-Jan-17 26-Jan-17 Lelang SPNS11072017 11-Jul-17 Diskonto 5.15625% 6.50000% 5.32831% 14,503,000 2,000,000 7.25

PBS013 15-May-19 6.25000% 6.87500% 7.62500% 7.05057% 6,847,000 3,000,000 2.28

PBS014 15-May-21 6.50000% 7.15625% 7.62500% 7.44966% 1,229,000 850,000 1.45

PBS011 15-Aug-23 8.75000% 7.81250% 8.00000% 7.79917% 644,000 230,000 2.80

PBS012 15-Nov-31 8.87500% 8.18750% 8.40625% 8.24931% 502,500 225,000 2.23

23,725,500 6,305,000

299,570,000 95,258,857 G r a n d T o t a l s.d. 31 Januari 2017

T o t a l (Pre-funding ) (1)

T o t a l

T o t a l

T o t a l

T o t a l

Page 20: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2012-2017

Sumber/Catatan:*) Angka Sementara-) APBN (DJA-Kemenkeu)

[triliun rupiah]

2012 2013 2014 2015 2016*)

Nominal %

32.32 50.05 52.62 82.66 61.99 50.79 0.31 0.6%

equivalent dlm miliar USD 3.34 4.51 4.28 5.95 4.66 3.82 0.02

1. Pinjaman Program 15.00 18.39 17.77 55.08 35.32 13.30 - 0.0%

equivalent dlm miliar USD 1.55 1.55 1.48 3.89 2.65 1.00 -

a. World Bank 8.62 9.60 9.22 30.22 14.73 - - 0.0%

b. A D B 5.81 4.90 4.86 19.29 13.28 - - 0.0%

c. JAPAN - 3.89 - - - - - 0.0%

d. FRANCE - - 1.24 2.15 1.40 - - 0.0%

e. I D B 0.57 - - - - - - 0.0%

f. GERMANY - - 2.44 3.42 5.91 - - 0.0%

2. Pinjaman Proyek 16.40 31.12 33.76 26.80 25.41 34.99 0.14 0.4%

equivalent dlm miliar USD 1.70 2.91 2.71 2.00 1.91 2.63 0.01

3. Pinjaman Dalam Negeri 0.91 0.54 1.09 0.78 1.26 2.50 0.18 7.0%

equivalent dlm miliar USD 0.09 0.05 0.09 0.06 0.09 0.19 0.01

TOTAL

APBN

2017

Realisasi Per JanuariJENIS PEMBIAYAAN

LKBA 999.01

Page 21: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Pinjaman Tunai APBN 2017

Data Per 31 Januari 2017

(Juta USD)

I World Bank 1,000.00 -

1 First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan 400.00 -

2 Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan 300.00 -

3 Suistainable and Inclusive Energy Program - Sub Program 2 300.00 -

II ADB 900.00 -

1Financial Market Development and Inclusion Program -

Subprogram 2400.00 -

2 Suistainable and Inclusive Energy Program - Sub Program 2 500.00 -

III KFW 215.05 -

1 First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan *) 215.05 -

2 First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan 200.00

IV AFD 418.82 -

1 First Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan *) 161.29 -

2 Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan *) 107.53

3 Suistainable and Inclusive Energy Program - Subprogram 2 150.00 -

2,533.87 -

*) Nilai komitmen lender dalam EUR. Equiv USD per 31 Januari 2017

Lender/Program Nominal Loan Realisasi

Total

Page 22: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016

Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN*) APBNP/APBN – sumber DJA

33.7 31.4

55.3 52.6 48.6

75.1

-47.3 -51.1-57.2

-62.4 -64.2-68.8

-17.8-23.5

-5.8-12.4

-20.0

0.4

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Penarikan Pinjaman LN, bruto Pembayaran Pokok Pinjaman LN Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ tr

iliu

n R

up

iah

]

[ triliun Rupiah ]

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Penarikan Pinjaman LN, bruto 33.75 31.40 55.28 52.58 48.65 75.09

Pembayaran Pokok Pinjaman LN (47.32) (51.12) (57.20) (62.42) (64.18) (68.78)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto (17.80) (23.46) (5.81) (12.35) (20.01) 0.40

Page 23: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2017

Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR

A. Organisasi Internasional - - 4.97 66.17 47.8%

WORLD BANK (IBRD & IDA) - - 0.0%

A D B - - 0.0%

I D B 4.53 60.29 43.6%

I F A D 0.44 5.88 4.3%

B. Creditor Country - - 5.37 72.16 52.2%

JAPAN 1.23 16.80 12.1%

CHINA 1.84 24.70 17.9%

FRANCE - - 0.0%

KOREA - - 0.0%

GERMANY - - 0.0%

SPAIN 0.30 3.98 2.9%

NEGARA LAINNYA 1.99 26.67 19.3%-

TOTAL 465.41 34,993.20 10.34 138.33 100.0%

NEGARA

APBN Realisasi per 31 Januari 2017

%

Page 24: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 3

Portofolio Utang

(Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang,

Perkembangan SBN dan Pinjaman)

Page 25: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017

Catatan :* Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

#) Tidak termasuk Pre-Funding##) Termasuk SUN Valas Domestik###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 47,46 triliun

2012 2013 2014 2015 2016 #)

Angka dalam Triliun Rupiah Nominal %

Total Utang Pemerintah Pusat 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,466.96 3,549.17 100.0%

a. Pinjaman 616.61 714.44 677.56 755.12 733.13 733.46 20.7%

1). Pinjaman Luar Negeri 614.81 712.17 674.33 751.04 728.08 728.15 20.5%

Bilateral *) 359.80 383.53 334.62 340.63 313.42 318.33 9.0%

Multilateral **) 230.23 288.29 292.33 360.04 369.47 364.81 10.3%

Komersial ***) 24.37 40.00 47.15 50.20 45.08 44.94 1.3%

Suppliers ***) 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 0.07 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri 1.80 2.27 3.22 4.08 5.05 5.31 0.1%

b. Surat Berharga Negara 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,733.83 2,815.71 79.3%

Denominasi Valas ##) 264.91 399.40 456.62 658.92 719.80 763.82 21.5%

Denominasi Rupiah 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,051.89 57.8%

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat 204.52 194.89 209.71 229.44 258.04 265.99 100.0%

a. Pinjaman 63.76 58.61 54.47 54.74 54.56 54.97 20.7%

1). Pinjaman Luar Negeri 63.58 58.43 54.21 54.44 54.19 54.57 20.5%

Bilateral *) 37.21 31.47 26.90 24.69 23.33 23.86 9.0%

Multilateral **) 23.81 23.65 23.50 26.10 27.50 27.34 10.3%

Komersial ***) 2.52 3.28 3.79 3.64 3.36 3.37 1.3%

Suppliers ***) 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri 0.19 0.19 0.26 0.30 0.38 0.40 0.1%

b. Surat Berharga Negara 140.76 136.27 155.24 174.70 203.47 211.03 79.3%

Denominasi Valas ##) 27.39 32.77 36.71 47.76 53.57 57.25 21.5%

Denominasi Rupiah 113.36 103.51 118.54 126.94 149.90 153.78 57.8%

Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,670 12,189 12,440 13,795 13,436 13,343

Januari 2017 ###)

Page 26: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2012-2017 (Grafik)

[ Triliun Rupiah ]

Catatan:*) Angka Sementara

1,361

1,661 1,931

2,410

2,734 2,816

617

714

678

755

733733

200

700

1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

2012 2013 2014 2015 2016*) 2016*)

SBN Pinjaman

[ triliun Rupiah dan % ]

Tahun

Pinjaman 617 31% 714 30% 678 26% 755 24% 733 21% 733 21%

SBN 1,361 69% 1,661 70% 1,931 74% 2,410 76% 2,734 79% 2,816 79%

Total Utang

Pemerintah Pusat1,978 100% 2,375 100% 2,609 100% 3,165 100% 3,467 100% 3,549 100%

2017*)20142012 2013 2015 2016*)

Page 27: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusatper 31 Januari 2017

163

209231

135

197

150 149

215

123

182

9474

100

29

118

51 52

97

26

6947 49

7 15

235

63

69

77

75

63

57 49

40

36

31

27

23

20

19

17

16 15

11

7

4

3 2

11

7

-

50

100

150

200

250

300

350

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

204

1-2

05

4

Pinjaman SBN

[triliun Rupiah]

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Pinjaman 28% 25% 25% 36% 24% 28% 25% 16% 22% 14% 22% 24% 17%

SBN 72% 75% 75% 64% 76% 72% 75% 84% 78% 86% 78% 76% 83%

Tahun 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Pinjaman 40% 12% 24% 23% 10% 22% 6% 6% 3% 17% 8% 3%

SBN 60% 88% 76% 77% 90% 78% 94% 94% 97% 83% 92% 97%

2041-54

Page 28: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Surat Berharga Negara 2012 – 2017

SURAT BERHARGA NEGARA Dec'12 Dec'13 Des'14 Des'15 30-Nov-16 Dec-2016 * 31-Jan-17

A. Dapat Diperdagangkan 1,085,173 1,394,652 1,666,576 2,120,762 2,501,475 2,495,666 2,577,547

1. Denominasi Rupiah 820,266 995,252 1,209,960 1,461,846 1,772,564 1,775,864 1,813,726

a. Surat Utang Negara (SUN) 757,231 908,078 1,099,257 1,302,610 1,524,270 1,527,570 1,554,920

1) Surat Perbendaharan Negara 22,820 34,050 39,950 42,950 41,140 41,040 54,440

2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 1,263 - - - - - -

3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 610,393 751,273 945,963 1,162,916 1,404,056 1,407,456 1,421,406

4) Obligasi Negara Variable Rate 122,755 122,755 113,344 96,743 79,075 79,075 79,075

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 63,035 87,174 110,704 159,236 248,294 248,294 258,805

1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 62,840 78,541 99,969 150,221 240,594 240,594 248,305

2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 195 8,633 10,735 9,015 7,700 7,700 10,500

2. Denominasi Valuta Asing 264,907 399,400 456,616 658,917 728,911 719,803 763,821

a. SUN Valas (dalam juta US$) ***) 22,950 27,140 29,190 36,190 35,490 35,490 38,990

b. SBSN Valas (dalam juta US$) 2,650 4,150 5,000 7,000 9,500 9,500 9,500

c. SUN Valas (dalam juta JPY) 155,000 155,000 155,000 255,000 355,000 355,000 355,000

d. SUN Valas (dalam juta EUR) - - 1,000 2,250 5,250 5,250 5,250

B. Tidak Dapat Diperdagangkan 275,927 266,403 264,642 289,248 239,510 238,163 238,163

a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 240,144 234,870 229,054 222,642 198,894 197,547 197,547

b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement - - - 22,434 - - -

c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI 35,783 31,533 33,197 36,697 36,697 36,697 36,697

d. SPNS/ Private Placement - 5,084 - - -

e. SBR002 2,391 2,391 3,919 3,919 3,919

TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) 1,361,101 1,661,055 1,931,218 2,410,011 2,740,985 2,733,829 2,815,710

Catatan:

- Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

- +) Termasuk ORI

- ++) Termasuk Sukuk Ritel

- +++)

Termasuk SUN Valas domestik

- Asumsi Kurs (IDR/US$1) 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,563.00 13,436.00 13,343.00

- Asumsi Kurs (IDR/JPY1) 111.97 116.17 104.25 114.52 120.80 115.40 117.74

- Asumsi Kurs (IDR/EUR1) 15,133.27 15,069.68 14,443.26 14,161.55 14,289.70

- (*) Tidak termasuk Prefunding

Page 29: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (1)

*)

Catatan:*) Angka sementara.

[ triliun IDR ]

Nominal % Total

A. PINJAMAN 616.70 714.44 677.56 755.12 733.13 733.46 20.7%

- Pinjaman Luar Negeri 614.90 712.17 674.33 751.04 728.08 728.15 20.5%

1. BILATERAL 359.80 383.53 334.62 340.63 313.42 318.33 9.0%

a. Japan 256.10 254.71 212.78 215.28 195.95 199.40 5.6%

b. France 21.30 25.94 24.63 26.22 24.50 24.56 0.7%

c. Germany 20.00 23.71 21.34 22.29 24.72 24.74 0.7%

d. South Korea 6.59 12.21 15.16 19.76 19.73 19.66 0.6%

e. Tiongkok/China 7.56 10.77 11.60 13.01 13.56 12.94 0.4%

f. United States 13.85 15.14 13.04 11.83 9.02 8.84 0.2%

g. Australia 8.03 9.19 8.31 8.06 7.10 7.24 0.2%

h. Spain 3.83 4.55 4.20 4.04 3.47 3.42 0.1%

i. Russia 1.36 3.20 3.55 3.78 3.46 3.43 0.1%

j. United Kingdom 5.78 6.31 4.89 3.61 2.05 2.07 0.1%

k. Others 15.40 17.80 15.12 12.75 9.86 12.02 0.3%

2. MULTILATERAL 230.23 288.29 292.33 360.04 369.47 364.81 10.3%

a. Bank Dunia 122.53 163.77 175.03 221.78 232.26 230.26 6.5%

b. ADB 100.37 114.58 107.35 126.95 125.10 122.02 3.4%

c. IDB 5.09 7.22 7.35 8.62 9.42 9.83 0.3%

d. IFAD 1.26 1.80 1.85 2.08 2.23 2.25 0.1%

e. EIB 0.57 0.60 0.48 0.38 0.30 0.29 0.0%

f. NIB 0.31 0.34 0.27 0.23 0.16 0.16 0.0%

Per Januari 2017 *)20162012 2013 2014 2015NEGARA

Page 30: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (2)

*)

Catatan:*) Angka sementara.**) Termasuk SUN Valas Domestik

[ triliun IDR ]

Nominal % Total

3. KOMERSIAL BANK 24.46 40.00 47.15 50.20 45.08 44.94 1.3%

a. United States 1.38 4.78 6.81 9.41 10.08 10.04 0.3%

b. Singapore 2.17 2.39 7.41 8.70 7.71 7.69 0.2%

c. France 2.80 5.54 7.41 7.48 8.37 8.20 0.2%

d. Netherlands 6.66 8.42 8.08 7.60 5.58 5.57 0.2%

e. Austria 7.79 9.12 6.98 5.84 4.58 4.62 0.1%

f. Russia 0.00 4.81 4.99 5.57 4.07 4.03 0.1%

g. United Kingdom 1.18 1.24 0.87 1.05 1.32 1.34 0.0%

h. Japan 0.10 0.33 0.66 0.96 0.58 0.58 0.0%

i. Taiwan 0.07 0.20 0.56 0.70 0.65 0.68 0.0%

j. Germany 0.11 0.49 0.68 0.66 0.56 0.56 0.0%

k. Others 2.19 2.69 2.70 2.24 1.60 1.63 0.0%

4. SUPPLIERS 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 0.07 0.0%

- Pinjaman Dalam Negeri 1.80 2.27 3.22 4.08 5.05 5.31 0.1%

B. SURAT UTANG NEGARA 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,733.83 2,815.71 79.3%

Denominasi Valas **) 264.91 399.40 456.62 658.92 719.80 763.82 21.5%

Denominasi Rupiah 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,051.89 57.8%

TOTAL UTANG 1,977.80 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,466.96 3,549.17 100.0%

NEGARAPer Januari 2017 *)

2012 2013 2014 20162015

Page 31: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (Grafik)

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatifsumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang

42%36%

31% 29% 27% 27%

20%23%

26%29% 32% 31%

16%16%

16% 17% 17% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 Jan-17

Jepang Perancis JermanBilateral lainnya Bank Dunia ADBIDB Multilateral lainnya KOMERSIALSUPPLIERS Pinjaman Dalam Negeri

Page 32: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

Catatan:*) Data per tanggal 31 Januari 2017- Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik- Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ miliar IDR ]

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 17,369 19,124 17,352 17,973 16,232 18,215

Pertambangan & Penggalian 7,052 7,138 6,081 6,165 5,861 5,955

Industri Pengolahan 14,916 14,027 11,004 10,211 8,485 8,641

Listrik, Gas & Air Bersih 49,532 51,488 44,840 46,490 46,300 46,547

Bangunan 112,227 122,628 110,010 113,530 104,247 103,035

Perdagangan, Hotel & Restoran 5,276 4,801 3,671 3,155 2,383 2,414

Pengangkutan & Komunikasi 20,176 20,764 17,735 18,794 17,265 17,581

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan 98,963 127,770 134,589 194,955 214,880 213,857

Jasa-jasa 168,519 214,405 223,140 243,825 234,404 233,218

Sektor Lain 122,575 132,295 109,136 100,022 83,074 83,996

TOTAL 616,605 714,441 677,557 755,119 733,131 733,460

2015 2017 *)2012 2013 2014 2016

Page 33: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

Catatan:*) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 31 Januari 2017

dalam mata uang asli

IDR*) 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.08 2,057.20

USD**) 49.83 56.77 60.98 73.16 76.91 76.86

JPY**) 2,511.84 2,395.29 2,223.12 2,143.43 2,048.58 2,044.37

EUR**) 4.49 4.23 5.13 6.13 8.93 8.92

SDR**) 2.17 2.07 1.94 1.79 1.62 1.58

AUD**) 0.40 0.45 0.47 0.49 0.49 0.49

Mata Uang Lainnya

equivalent dlm triliun Rupiah

IDR 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.08 2,057.20

USD 481.86 691.97 758.64 1,009.24 1,033.35 1,072.19

JPY 281.23 278.26 231.76 245.47 236.42 240.71

EUR 57.54 71.11 77.68 92.39 126.47 127.46

SDR 32.41 38.93 35.01 34.37 29.24 28.59

AUD 4.03 4.85 4.82 4.91 4.72 4.90

Mata Uang Lainnya 22.65 26.45 23.04 23.58 17.69 18.13

Total 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,466.96 3,549.17

Kurs Tengah IDR thd USD 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00 13,343.00

Kurs Tengah IDR thd JPY 111.96 116.17 104.25 114.52 115.40 117.74

Kurs Tengah IDR thd EUR 12,809.86 16,821.44 15,133.27 15,069.67 14,161.55 14,289.70

2012 2013 2014 2015 2017 ***2016

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Page 34: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Catatan:*) Nominal dalam Miliar, **) Per 31 Januari 2017

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Mata Uang Lainnya

dalam mata uang asli

ACU*) 0.34 0.38 0.41 0.39 0.39 0.40

ADB*) 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05

CAD*) 0.14 0.45 0.12 0.11 0.10 0.10

CHF*) 0.24 0.21 0.17 0.28 0.09 0.09

CNY*) 1.55 1.55 1.55 1.47 1.32 1.32

DKK*) 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02

GBP*) 0.36 0.31 0.25 0.18 0.13 0.13

KRW*) 213.32 219.57 217.27 225.62 225.03 224.18

KWD*) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

SAR*) 0.10 0.09 0.11 0.13 0.14 0.14

WBD*) 0.21 0.10 0.03 0.01 0.00 0.00

equivalent dlm triliun Rupiah

ACU 5.09 7.22 7.35 7.47 6.95 7.27

ADB 1.06 1.09 0.83 0.83 0.69 0.69

CAD 1.35 1.48 1.27 1.08 0.98 1.00

CHF 2.55 2.92 2.18 3.94 1.17 1.19

CNY 2.38 3.10 3.15 3.13 2.55 2.56

DKK 0.07 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04

GBP 5.66 6.19 4.77 3.68 2.16 2.18

KRW 1.93 2.53 2.48 2.64 2.51 2.57

KWD 0.30 0.32 0.25 0.21 0.14 0.14

SAR 0.26 0.29 0.36 0.47 0.49 0.49

WBD 1.99 1.23 0.33 0.07 0.00 0.00

TOTAL 22.65 26.45 23.04 23.58 17.69 18.13

2017 **2012 2013 2014 2015 2016

Page 35: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Catatan:*) Data per tanggal 31 Januari 2017

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

56% 53%57% 55% 58% 58%

24% 29%29% 32%

30% 30%

14% 12%9% 8% 7% 7%

3% 3% 3% 3% 4% 4%2% 2% 1% 1% 1% 1%1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017*)

IDR USD JPY EUR SDR AUD Lainnya

Page 36: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Catatan:*) Data per tanggal 31 Januari 2017

Posisi Pinjaman BerdasarkanStatus dan Jumlah Loan

Jml LoanOutstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)%

PINJAMAN LUAR NEGERI 188 135,287 1211 592,865 1399 728,151 99.3%

1. NEGARA 110 76,492 880 284,772 990 361,265 49.3%

a. Jepang 29 22,048 285 178,005 314 200,053 27.3%

b. Perancis 21 12,243 92 20,519 113 32,762 4.5%

c. Jerman 5 6,571 66 18,729 71 25,299 3.4%

d. Amerika Serikat 7 9,350 135 9,573 142 18,923 2.6%

e. Belanda 2 3,487 22 4,549 24 8,037 1.1%

f. Negara lainnya 46 22,794 280 53,397 326 76,190 10.4%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL 78 58,794 331 308,093 409 366,887 50.0%

a. Bank Dunia 26 32,702 137 197,554 163 230,256 31.4%

b. ADB 13 17,200 153 106,900 166 124,100 16.9%

c. IDB 35 7,499 29 2,330 64 9,829 1.3%

d. IFAD 4 1,393 5 855 9 2,248 0.3%

e. EIB 0 - 1 294 1 294 0.0%

f. NIB 0 - 6 160 6 160 0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI 65 1,878 143 3,430 208 5,309 0.7%

TOTAL 253 137,165 1354 596,295 1607 733,460 100.0%

ACTIVE FULLY DISBURSED TOTAL

NEGARA

Page 37: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

[ Triliun Rupiah ] [ % ]

Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN*) APBNP/APBN – sumber DJA

[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015* % 2016* %

PINJAMAN PROGRAM 15.27 44% 15.00 46% 18.43 33% 17.77 33% 7.50 15% 36.84 47%

PINJAMAN PROYEK 18.48 54% 16.40 51% 36.85 66% 34.80 65% 41.15 81% 38.26 49%

PINJAMAN DALAM NEGERI 0.62 2% 0.91 3% 0.62 1% 1.09 2% 2.00 4% 3.71 5%

TOTAL 34.37 32.32 55.90 53.66 50.65 78.80

15.27

15.00

18.43

17.77

7.50

36.8418

.48

16.40

36.85

34.80 41

.15

38.26

2.00 3.7

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEKPINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROGRAM (RHS)% PINJ. PROYEK (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)

Page 38: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang

(Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman,

Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

Page 39: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB

Catatan :*) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi APBNP 2016 dan realisasi PDB 2016

23.1% 23.0% 24.9% 24.7% 27.4%27.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

Pinjaman SBN PDB Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah]

[ Triliun Rupiah ]

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

621 617 710 678 755 733

1,188 1,361 1,661 1,931 2,410 2,734

1,809 1,978 2,371 2,609 3,165 3,467

7,832 8,616 9,525 10,543 11,541 12,407

Pinjaman

SBN

Total Utang

PDB

Page 40: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Rasio Utang terhadap PDB Indonesiadan berbagai Negara

Keterangan:- Nominal dalam % terhadap PDB

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2016

Page 41: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016

Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju

Keterangan:- Nominal dalam % terhadap PDB

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

(40,00) (20,00) - 20,00 40,00 60,00 80,00

Philippines

Turkey

Indonesia

Argentina

India

Thailand

Brazil

Malaysia

Mexico

Vietnam

South Africa

Russia

Page 42: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

[Trilliun Rupiah]

Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2017

Page 43: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Program Debt Switch dan Buyback SBN

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi

Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk

*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Januari 2017

Tahun Frekuensi Lelang Tenor Seri Yang Hendak Ditukar Tenor Seri Penukar

Vol. Yang

Diterima

(milliar Rupiah)

2011 4 s.d. 4 tahun 15 tahun 664

2012 4 s.d. 5 tahun 10 s.d. 15 tahun 11,859

2013 5 s.d. 9 tahun 5 s.d. 15 tahun 1,976

2014 4 s.d. 5 tahun 5 s.d. 20 tahun 5,944

2015 2 s.d. 4 tahun 10 s.d. 20 tahun 3,005

2016 2 s.d. 3 tahun 15 s.d. 20 tahun 472

2017*

Total 23,920

Tahun

Frekuensi

(Lelang dan Transaksi

Langsung)

Tenor Seri Yang Dibeli KembaliVol. Dibeli Kembali

(milliar Rupiah)

2011 10 s.d. 20 tahun 3,500

2012 6 s.d. 9 tahun 1,138

2013 5 s.d. 25 tahun 1,551

2014 3 s.d 14 tahun 1,351

2015 3 s.d. 4 tahun 1,401

2016 2 s.d. 2 tahun 500

2017*

Total 9,441

Page 44: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

Keterangan:*) untuk TFCA Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta

Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 jutaJumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)

**) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I

[ Dalam Juta]

Nama

1 2 3

Debt Swap I Elementary Education EUR 12.8 EUR 25.6 EUR 25.6

Debt Swap II Junior Secondary Education EUR 11.5 EUR 23.0 EUR 23.0

Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements

for Micro and Small Enterprises Project

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 12.2

Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in

Fragile Ecosystems

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 0.0

Debt Swap IV School Reconstruction and Rehabilitation in

Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR 10.0 EUR 20.0 EUR 20.0

Debt Swap V Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria

(GFATM)

EUR 25.0 EUR 50.0 EUR 50.0

Debt Swap VII Indonesian - German Scholarship Program EUR 9.4 EUR 18.8 EUR 18.8

Italy Debt Swap I Housing and Setlement EUR 5.7 EUR 5.7 EUR 5.7

USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA USD 20.0 USD 29.9 USD 29.4 *)

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II USD 23.8 USD 29.5 USD 23.9

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**) USD 12.7 USD 12.7 USD 4.2

Australia Debt Swap Debt2Health AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 57.2

EUR 87.0 EUR 168.1 EUR 155.3

USD 56.4 USD 72.1 USD 57.4

AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 57.2

178.0 308.8 267.0

Negara Debt Swap

Proyek Pembatalan

Jumlah Komitmen Realisasi

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

4 5 6

Germany

Page 45: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Pemanfaatan Pinjaman

- Data per 31 Januari 2017; angka dalam Juta US Dolar

No. Executing Agency Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

Availability

Period

13,886.15 6,227.91 7,658.24 2001-2023

1 Badan Informasi Geospasial 56.24 54.76 1.48 2007-2017

2 Bappenas 175.08 114.91 60.17 2011-2023

3 BP Batam 50.00 2.56 47.44 2014-2019

4 BPKP 57.75 38.89 18.86 2012-2018

5 BPS 47.00 6.66 40.34 2011-2018

6 Kemenag 123.75 0.60 123.15 2011-2017

7 kemenaker 32.17 3.15 29.02 2013-2017

8 Kemendikbud 20.35 19.94 0.41 2011-2016

9 KemenDPDTT 507.12 366.73 140.38 2008-2018

10 Kemenhan 3,901.19 2,636.62 1,264.57 2010-2020

11 Kemenhub 2,192.50 505.64 1,686.86 2001-2022

12 Kemenkominfo 51.41 46.87 4.55 2014-2018

13 KemenPUPERA 4,905.57 1,755.66 3,149.91 2005-2023

14 Kemenristek Dikti 959.96 309.52 650.44 2007-2020

15 Kementan 121.17 77.57 43.60 2011-2019

16 KKP 151.20 78.03 73.17 2012-2019

17 LIPI 15.74 11.90 3.85 2011-2016

18 POLRI 517.94 197.90 320.04 2011-2019

4,624.89 944.53 3,680.36 2006-2025

1 PT PERTAMINA 537.96 231.42 306.54 2011-2019

2 PT PII 29.60 2.74 26.86 2012-2018

3 PT PLN 3,957.32 610.49 3,346.84 2006-2025

4 PT SMI 100.00 99.88 0.12 2010-2017

18,511.04 7,172.44 11,338.60

*Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga

Penerusan Pinjaman

Sub Total (K/L+BUMN)

*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana

No. Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

900.00 252.54 647.46

1 500.00 252.54 247.46

2 400.00 - 400.00

500.00 500.00 -

1 500.00 500.00 -

440.00 440.00 -

1 220.00 220.00 -

2 220.00 220.00 -

105.41 105.41 -

1 105.41 105.41 -

1,945.41 1,297.95 647.46

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan) 20,456.45 8,470.39 11,986.06

Total Pinjaman Tunai

Nama Pinjaman Tunai

Pinjaman Tunai

World Bank

Local Government Decentralization Project II

Stepping Up Investments for Growth Acceleration

Program (2)-Subprograme 2

First Indonesia Logistics Reform Development

Policy Loan

Asian Development Bank

Fiscal and Public Expendicture Management

Program - Subprogram 1

KfW

Fiscal and Public Expendicture Management

Programme - Subprogramme 1

AFD

Fiscal Reform Development Policy Loan

Page 46: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa

Catatan:Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman*) Angka Sementara, APBN 2016- Data Per 31 Januari 2017

7.9%

7.1%

5.7%5.4%

5.6%5.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Page 47: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006-2016

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC

Dalam USD

Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2006 2016

Page 48: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Indikator Risiko Utang 2012-2017

Catatan:*) Angka menggunakan Asumsi PDB pada APBN-P 2016

16.2 16.014.8

13.712.3 12.0

22.5 23.221.0 20.7

17.819.5

2012 2013 2014 2015 2016*) Jan-2017

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing rate [%]

10.2 11.7 10.7 12.2 11.7 10.9

44.446.7

43.4 44.541.8 42.0

2012 2013 2014 2015 2016*) Jan-2017

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) **) FX Debt to total debt ratio (%)

9.79.6

9.7

9.4

9.0 9.0

2012 2013 2014 2015 2016*) Jan-2017

Average Time To Maturity

ATM (in years)

7.2 8.6 7.7 8.46.6

8.8

21.5 21.8 20.1 21.4 23.0 23.2

32.4 33.4 33.9 34.736.5 36.7

2012 2013 2014 2015 2016*) Jan-2017

Debt Maturing

in < 1 year (%) in < 3 year (%) in < 5 year (%)

Page 49: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 5

Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang

(Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,

Biaya Pinjaman Luar Negeri)

Page 50: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatTahun Anggaran 2016 dan 2017

Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2017

[ miliar Rupiah ]

Januari Q-1 Total

I. POKOK 295,384 322,611 109.2% 293,338 13,761 13,761 13,761 4.69%

A. PINJAMAN 69,232 69,007 99.7% 66,095 3,302 3,302 3,302 5.00%

a. Pinjaman Dalam Negeri 448 283 63.2% 1,013 - - - 0.00%

b. Pinjaman Luar Negeri 68,784 68,724 99.9% 65,082 3,302 3,302 3,302 5.07%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 226,152 253,603 112.1% 227,242 10,459 10,459 10,459 4.60%

1. SBN Rupiah 209,642 241,106 115.0% 196,110 10,459 10,459 10,459 5.33%

a. SUN 153,344 177,554 115.8% 161,739 8,061 8,061 8,061 4.98%

b. SBSN 56,298 63,552 112.9% 34,371 2,398 2,398 2,398 6.98%

2. SBN Valas 16,510 12,497 75.7% 31,132 - - - 0.00%

a. SUN 16,510 12,497 75.7% 31,132 - - - 0.00%

b. SBSN - - 0.0% - - - - 0.00%

II. BUNGA 184,940 182,768 98.8% 221,195 22,629 22,629 22,629 10.23%

A. PINJAMAN 16,826 15,419 91.6% 16,132 837 837 837 5.19%

a. Pinjaman Dalam Negeri 396 405 102.2% 417 - - - 0.00%

b. Pinjaman Luar Negeri 16,430 15,014 91.4% 15,715 837 837 837 5.33%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 168,115 167,350 99.5% 205,062 21,792 21,792 21,792 10.63%

1. SBN Rupiah 130,678 132,718 101.6% 164,560 14,650 14,650 14,650 8.90%

a. SUN 116,737 115,137 98.6% 140,545 11,783 11,783 11,783 8.38%

b. SBSN 13,941 17,582 126.1% 24,015 2,867 2,867 2,867 11.94%

2. SBN Valas 37,437 34,631 92.5% 40,502 7,142 7,142 7,142 17.63%

a. SUN 31,902 29,676 93.0% 35,169 7,142 7,142 7,142 20.31%

b. SBSN 5,535 4,955 89.5% 5,333 - - - 0.00%

III. TOTAL POKOK + BUNGA 480,324 505,379 105.2% 514,532 36,390 36,390 36,390 7.07%

Pagu APBN

2017

Realisasi Pembayaran 2017 *) % thd Pagu

APBN

Pagu APBNP

2016

Realisasi

2016

% thd

APBNP

Page 51: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatTahun Anggaran 2017 (Grafik)

Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2017

66,095

227,242

16,132

205,062

3,302 10,459

837

21,792

5%

5%

5%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

A. PINJAMAN B. SBN A. PINJAMAN B. SBN

POKOK BUNGA

Mili

ar R

up

iah

Pagu Realisasi *) % thd Pagu (RHS)

Page 52: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatPer Denominasi TA 2016 dan 2017

Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2017

Januari Q-1 Total

A. Denominasi Rupiah 341,164 374,512 109.8% 341,164 25,109 25,109 25,109 7.36%

1. POKOK 210,090 241,389 114.9% 210,090 10,459 10,459 10,459 4.98%

a. Pinjaman Dalam Negeri 448 283 63.2% 448 - - - 0.00%

b. SBN Rupiah 209,642 241,106 115.0% 209,642 10,459 10,459 10,459 4.99%

2. BUNGA 131,074 133,123 101.6% 131,074 14,650 14,650 14,650 11.18%

a. Pinjaman Dalam Negeri 396 405 102.2% 396 - - - 0.00%

b. SBN Rupiah 130,678 132,718 101.6% 130,678 14,650 14,650 14,650 11.21%

B. Denominasi Valas 139,160 130,867 94.0% 139,160 11,281 11,281 11,281 8.11%

1. POKOK 85,294 81,222 95.2% 85,294 3,302 3,302 3,302 3.87%

a. Pinjaman Luar Negeri 68,784 68,724 99.9% 68,784 3,302 3,302 3,302 4.80%

b. SBN Valas 16,510 12,497 75.7% 16,510 - - - 0.00%

2. BUNGA 53,866 49,645 92.2% 53,866 7,979 7,979 7,979 14.81%

a. Pinjaman Luar Negeri 16,430 15,014 91.4% 16,430 837 837 837 5.10%

b. SBN Valas 37,437 34,631 92.5% 37,437 7,142 7,142 7,142 19.08%

T O T A L 480,324 505,379 105.2% 480,324 36,390 36,390 36,390 7.58%

% thd Pagu

APBN

Pagu APBNP

2016

Realisasi

2016

% thd

APBNP

Pagu APBN

2017

Realisasi Pembayaran 2017 *)

Page 53: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Rasio Pembayaran Bunga Utang

2011 2012 2013 2014 2015 2016

terhadap Pendapatan Negara & Hibah 7.5% 6.9% 7.7% 8.4% 9.9% 10.7%

terhadap Penerimaan Perpajakan 10.4% 9.4% 10.2% 11.4% 12.1% 13.0%

terhadap Belanja 7.0% 6.2% 6.7% 7.4% 8.3% 8.9%

terhadap PDB 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%

terhadap Jumlah Utang rata-rata 5.2% 4.9% 5.1% 5.3% 5.2% 5.0%

terhadap Jumlah Utang akhir periode 5.0% 4.7% 4.6% 5.0% 4.7% 4.8%Keterangan:

- Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

- Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang, antara lain: kupon, diskon dan

biaya lain pengadaan utang, setelah memperhitungkan premium/gain.

- Rata-rata jumlah utang adalah rata-rata antara posisi utang akhir tahun (T) dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (T-1)

- Realisasi 2016 menggunakan data sementara, PDB menggunakan asumsi pada APBNP 2016

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap Belanja

terhadap Jumlah Utang rata-rata terhadap PDB

Page 54: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN*) APBNP/APBN – sumber DJA

29.2% 32.9%

13.0% 11.2% 9.4% 9.8%

70.8% 67.1%

87.0% 88.8% 90.6% 90.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml %

90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00 174.94 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN 64.10 70.81 61.79 67.10 96.00 87.02 116.35 88.85 135.47 90.57 157.74 90.17

b. Pembayaran Bunga Utang LN 26.43 29.19 30.29 32.90 14.32 12.98 14.60 11.15 14.11 9.43 17.20 9.83

2016*2012

Pembayaran Bunga Utang

2011 2013 2014 2015

Page 55: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014**) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB)****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD*****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya

diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014ALM = Average Loan Maturity

AM < 8 8< AM <= 10 10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20

USD Lending Rates LIBOR + 0.33% LIBOR + 0.43% LIBOR + 0.53% LIBOR + 0.63% LIBOR + 0.73% LIBOR + 0.83%

USD Lending Rates LIBOR + 0.6% LIBOR + 0.75% LIBOR + 0.85% LIBOR + 1.05% LIBOR + 1.25% LIBOR + 1.35%

Front-End Fee

Commitment Fee

DPL DDO Fees 0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee

Average Maturity (years)IBRD-WB (Variable Spread) ******)

IBRD-WB (Fixed Spread) ******)

0.25%

0.25%

IFAD AIIB IDB ADB-OCR

Loan Maturity 15-18 years 16,5 years 15-20 years up to 32 years

Grace Period 3 years 7 years 3-5 years up to 8 years

Repayment Period 12 years 9,5 years 11-15 years 5-27 years

Commitment Charge - 0.25% - 0.15%

Front End Fee - 0.25% - -

Service Charge - - - -

Interest Rate/Mark-up ***) IFAD Reference Rate ****)USD LIBOR + Lending Spread

********)LIBOR (swap) + 1.35% LIBOR + 0,50%*)

ALM ≤ 13 years = Nil **)

13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10

% p.a **)

16 years < ALM <= 19 years =

0.20% p.a **)

DescriptionMultilateral

Maturity Premium

Page 56: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

STEP

Standard Option1 Option2 Option3 Standard Option1 Option2 Option3 Option4 Standard

Fixed 32 years 26 years 20 years - 26 years 20 years -

Variable 40 years 32 years 26 years 20 years

Fixed 7 years 6 years 5 years - 6 years 5 years -

Variable 10 years 7 years 6 years 5 years 7 years 6 years 5 years

Fixed 25 years 20 years 15 years - 20 years 15 years -

Variable 30 years 25 years 20 years 15 years 25 years 20 years 15 years

Front End Fee Fixed

Fixed 1,40% 0,95% 0,80% - 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% -

Variable

JPY

LIBOR+

15bp

JPY

LIBOR+

10bp

JPY

LIBOR+

5bp

JPY

LIBOR

JPY

LIBOR-

95bp

JPY

LIBOR-

105bp

JPY

LIBOR-

110bp

JPY LIBOR-

115bp JPY LIBOR- 120bp

Interest Rate 0,10%

Loan Maturity 50 years 40 years 50 years

Grace Period 10 years 10 years 10 years

Repayment Period 40 years 30 years 40 years

0,2%

Description

Fixed/Vari

able

Bilateral

Japan (JICA)

General terms Prefential terms

Page 57: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

[ % ]

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

Tenor Jan-17 Dec-16 Dec-15 Jul-14 Dec-13 Dec '12

1Y 6.19 6.44 7.45 6.52 6.67 4.35

2Y 6.77 7.19 8.42 7.11 7.43 4.92

3Y 7.11 7.46 8.71 7.45 7.63 5.22

4Y 7.32 7.61 8.74 7.67 7.84 5.24

5Y 7.45 7.50 8.75 7.80 7.91 5.35

6Y 7.55 7.76 8.87 7.93 8.02 5.45

7Y 7.63 7.94 8.87 7.96 8.20 5.83

10Y 7.84 7.91 8.69 8.00 8.38 5.96

15Y 8.13 7.88 8.93 8.45 8.89 6.56

20Y 8.34 8.14 8.91 8.64 8.97 7.02

30Y 8.54 8.54 9.22 8.90 9.21 7.26

Page 58: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Kurva Imbal Hasil SUN Valas(dalam denominasi US Dollar)

[%]

Source : Bloomberg | Mid Level

Tenor Jan-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-121 Y 1.652 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416

2 Y 1.966 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421

3 Y 2.604 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647

4 Y 3.181 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965

5 Y 3.446 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141

6 Y 3.642 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448

7 Y 3.922 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666

8 Y 4.024 3.981 4.746 4.058 5.213

9 Y 4.088 5.337 2.826

10Y 4.104 4.055 4.703 5.404 2.902

20 Y 5.140 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268

25 Y 5.064 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297

30 Y 5.101 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235

Page 59: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN

(Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)

Page 60: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

*) Hanya FR dan VR; Source: BI-SSSS, data diolah

Page 61: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-17

REPO ANTAR BANK - - - 1.63 21.63 70.52 36.44 16.31 61.00

REPO BI & BANK - - 0.85 4.76 38.23 95.04 92.57 335.11 422.55

OUTRIGHT 42.21 113.43 164.49 365.67 497.01 635.54 1,052.53 1,144.31 813.25

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

OUTRIGHT REPO BI & BANK REPO ANTAR BANK

(dalam Miliar Rp)

Page 62: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Catatan:- Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah- Source: BI-SSSS, data diolah

Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return di pasarSBN domestik.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

Page 63: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(dalam Triliun Rupiah)

Catatan:

1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.

2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.

*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.

Source: BI-SSSS, data diolah

SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL

BANK* 311.56 124.93 436.50 275.91 123.55 399.46 367.13 126.68 493.82

Bank Konvensional 311.56 102.25 413.81 275.91 101.49 377.40 367.13 103.60 470.73

Bank Syariah - 22.68 22.68 - 22.06 22.06 - 23.08 23.08

Institusi Negara 104.14 0.37 104.51 134.25 0.00 134.25 51.81 1.50 53.31

Bank Indonesia

(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan

Bank)

104.14 0.37 104.51 134.25 - 134.25 51.81 1.50 53.31

- Bank Indonesia (gross) 152.99 4.86 157.85 153.39 4.49 157.88 157.74 5.89 163.63

- SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank 48.85 4.49 53.33 19.14 4.49 23.63 105.93 4.39 110.32

NON-BANK 1,108.56 121.37 1,229.94 1,117.41 122.16 1,239.57 1,135.98 128.04 1,264.02

Reksadana 70.53 12.43 82.96 73.49 12.17 85.66 74.87 12.97 87.84

Asuransi 188.81 48.72 237.52 188.26 49.98 238.24 190.52 50.74 241.25

Non Residen 647.50 8.56 656.06 656.94 8.87 665.81 671.91 13.60 685.51

- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing 113.49 4.89 118.38 115.75 5.09 120.84 113.43 5.48 118.91

Dana Pensiun 71.96 13.85 85.80 73.20 14.07 87.28 72.89 14.05 86.95

Individu 43.34 19.24 62.57 38.69 19.06 57.75 38.74 18.95 57.69

Lain-lain 86.43 18.59 105.02 86.83 18.01 104.84 87.06 17.73 104.78

TOTAL 1,524.27 246.68 1,770.95 1,527.57 245.71 1,773.28 1,554.92 256.22 1,811.14

Jan-17INSTITUSI

Dec-16Nov-16

Page 64: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

Catatan:

1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.

2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.

*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.

Source: BI-SSSS, data diolah

SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL

BANK* 20.44 50.65 24.65 18.06 50.28 22.53 23.61 49.44 27.27

Bank Konvensional 20.44 41.45 23.37 18.06 41.31 21.28 23.61 40.43 25.99

Bank Syariah - 9.20 1.28 - 8.98 1.24 - 9.01 1.27

Institusi Negara 6.83 0.15 5.90 8.79 0.00 7.57 3.33 0.59 2.94

Bank Indonesia

(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan

Bank)

6.83 0.15 5.90 8.79 0.00 7.57 3.33 0.59 2.94

- Bank Indonesia (gross) 10.04 1.97 8.91 10.04 1.83 8.90 10.14 2.30 9.03

- SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank 3.20 1.82 3.01 1.25 1.83 1.33 6.81 1.71 6.09

NON-BANK 72.73 49.20 69.45 73.15 49.72 69.90 73.06 49.97 69.79

Reksadana 4.63 5.04 4.68 4.81 4.95 4.83 4.81 5.06 4.85

Asuransi 12.39 19.75 13.41 12.32 20.34 13.43 12.25 19.80 13.32

Non Residen 42.48 3.47 37.05 43.01 3.61 37.55 43.21 5.31 37.85

- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing 7.45 7.54 6.68 7.58 7.33 6.81 7.30 2.14 6.57

Dana Pensiun 4.72 5.61 4.84 4.79 5.73 4.92 4.69 5.48 4.80

Individu 2.84 7.80 3.53 2.53 7.76 3.26 2.49 7.40 3.19

Lain-lain 5.67 7.54 5.93 5.68 7.33 5.91 5.60 6.92 5.79

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jan-17INSTITUSI

Dec-16Nov-16

Page 65: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

Sumber: BI-SSSS, data diolah

Page 66: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Spread terhadap UST- Feb 26

[bps]

Source : Bloomberg | Mid Level

DATE PHIL 26 TURK 26 BRA 26 INDO 26 INDO 27 MEX 26 RUSS 26 ARGEN 26 SOUTH AFR 26 UST 26

Apr-16 2.57 4.32 5.57 3.93 3.55 7.26 4.86 1.83

May-16 2.53 4.58 5.79 3.99 3.50 4.48 6.81 5.08 1.85

Jun-16 2.38 4.03 4.90 3.63 3.44 4.43 6.31 4.38 1.47

Jul-16 2.21 4.60 4.35 3.31 3.40 4.02 6.30 4.14 1.45

Aug-16 2.23 4.41 4.50 3.30 3.10 3.93 5.90 4.28 1.59

Sep-16 2.38 4.51 4.53 3.24 3.29 3.77 5.72 4.17 1.59

Oct-16 2.72 4.78 4.61 3.57 3.31 3.99 6.16 4.35 1.81

Nov-16 3.12 5.71 5.36 4.05 3.32 4.49 7.33 4.91 2.39

Dec-16 3.21 5.80 5.50 4.28 4.34 3.86 4.42 6.75 4.90 2.40

30-Jan-17 3.21 5.67 5.08 4.11 4.17 3.78 4.31 6.85 4.76 2.49

31-Jan-17 3.21 5.71 5.02 4.10 4.16 3.78 4.30 6.84 4.76 2.45

Page 67: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

DATE INDO 46 INDO 47 MEX 46 BRAZ 45 TURK 45SOUTHAFR

46UST 46

Apr-16 5.11 4.65 6.47 5.371 2.678

May-16 5.15 4.78 6.64 5.637 2.644

Jun-16 4.79 4.27 5.74 5.151 2.289

Jul-16 4.43 4.27 5.59 5.487 2.188

Aug-16 4.33 4.10 5.47 5.274 2.236

Sep-16 4.32 4.45 5.66 5.435 4.965 2.31

Oct-16 4.62 4.71 5.83 5.737 5.188 2.568

Nov-16 5.02 5.49 6.61 6.692 5.574 3.058

Dec-16 5.24 5.22 5.28 6.47 6.636 5.518 3.066

30-Jan-17 5.10 5.09 5.29 6.12 6.511 5.365 3.079

31-Jan-17 5.10 5.08 5.25 6.06 6.555 5.356 3.062

Spread terhadap UST- Nov 46

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[bps]

Source : Bloomberg | Mid Level

Page 68: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Spread terhadap 7Y Euro Midswap

[bps]

Source : Bloomberg | Mid Level

Date7Y Euro

Midswap

Mexico 21

EuroBond

Turkey 21

EuroBond

Brazil 21

EuroBond

Indo 21

EuroBond

1/25/2017 0.4499 1.507 3.222 1.992 1.614

1/26/2017 0.4639 1.506 3.209 2.052 1.638

1/27/2017 0.4573 1.505 3.178 2.005 1.638

1/30/2017 0.454 1.505 3.177 2.02 1.636

1/31/2017 0.4519 1.504 3.166 2.004 1.634

Page 69: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Spread terhadap 10Y Euro Midswap

[bps]

Source : Bloomberg | Mid Level

Date10Y Euro

Midswap

Mexico 24

EuroBond

Turkey 23

EuroBond

Indo 25

EuroBond

SouthAfr 26

EuroBond

1/25/2017 0.8225 2.044 3.564 2.629 3.236

1/26/2017 0.8415 2.026 3.556 2.676 3.251

1/27/2017 0.815 2.068 3.551 2.683 3.236

1/30/2017 0.822 2.061 3.512 2.683 3.251

1/31/2017 0.813 2.069 3.518 2.681 3.236

Page 70: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

Summary Terms of Offering SNI21 SNI26 RIEUR0623 RIEUR0628

Issuer

Issuer Ratings

Issue Ratings

Issue

Size USD750 million USD1.75 billion EUR1,500 billion EUR1,500 billion

Pricing / Settlement Date 21 March 2016 / 29 March 2016 21 March 2016 / 29 March 2016 07 June / 14 June 2016 07 June / 14 June 2016

Maturity 5 years due 29 March 2021 10 years due 29 March 2026 14 June 2023 14 June 2028

Coupon 3.400% payable semi annually 4.550% payable semi annually 2,625% payable semi annually 3,750% payable semi annually

Reoffer Yield / Price 3.400% / 100% 4.550% / 100% 2,772% / 99,076% 3,906% / 98,528%

Yen Swap Offer - - - -

Format

Listing

Total Book Order USD2.62 billion USD5.98 billion EUR4,23 billion EUR4,13 billion

Distribution

Middle East & Islamic investor 42%, Asia

31%, Indonesia 10%, Europe 15%, USA

2%

Middle East & Islamic investor 28%, Asia

25%, Indonesia 10%, Europe 22%, USA 15%

Indonesia 11%, Asia 10%, Europe 58%,

USA 21%

Indonesia 2%, Asia 10%, Europe 49%,

USA 39%

Investor Type

Funds / Asset Managers 40%, Bank 38%,

Central Bank & Sovereign Wealth Funds

13%, Insurance & Pension Company 5%,

Private Bank 4%

Funds / Asset Managers 59%, Bank 25%,

Central Bank & Sovereign Wealth Funds

8%, Insurance & Pension Company 4%,

Private Bank 4%

Fund / Asset Managers 68%,

Banks/Private Banks 21%, Insurance /

Pension Funds 4%, Central

Banks/Sovereigen Funds 7%

Fund / Asset Managers 76%,

Banks/Private Banks 6%, Insurance /

Pension Funds 8%, Central

Banks/Sovereigen Funds 10%

SGX-ST & Nasdaq Dubai

Rule 144A / Reg S

EUR fixed rate

Rule 144A / Reg S

SGX-ST, Frankfurt Open Market

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

USD fixed rate

Republic of Indonesia

BBB- stable (Fitch), BB+ positive (S&P), Baa3 stable (Moody’s)

BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Baa3 (Moody’s)

Page 71: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Summary Terms of Offering RIJPY0619 RIJPY0621 RI0122 RI0127 RI0147

Issuer

Issuer Ratings

Issue Ratings

Issue JPY fixed rate JPY fixed rate USD fixed rate USD fixed rate USD fixed rate

Size JPY62 bilion JPY38 bilion USD0.75 billion USD1.25 billion USD1.50 billion

Pricing / Settlement Date 15 June/ 21 June 2016 15 June/ 21 June 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016

Maturity 21 June 2019 21 June 2021 5 years due 8 January 2022 10 years due 8 January 2027 30 years due 8 January 2047

Coupon 0.83% 1.16% 3.700% payable semi annually 4.350% payable semi annually 5.250% payable semi annually

Reoffer Yield / Price 100% 100% 3.750% / 99.767% 4.400% / 99.592% 5.300% / 99.246%

Yen Swap Offer 95 bps over JP 3yr Swap 125 bps over JP 5yr Swap - - -

Format

Listing

Total Book Order JPY62 billion JPY38 billion USD5.20 billion USD3.50 billion USD3.30 billion

Distribution Asia 100% Asia 100%Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%,

USA 48%

Indonesia 18%, Asia 26%, Europe

18%, USA 38%

Indonesia 1%, Asia 58%, Europe 12%,

USA 29%

Investor Type

City Bank 10.5%, Public Funds

25.0%, Life Insurance 4.8%,

Asset Managers 11.3%, Regional

Banks 4.8%, Shinkins 3.6%, and

Others 40.0%

City Bank 52.6%, Public Funds

25.8%, Regional Banks 9.2%,

Shinkins 2.6%, and Others 9.8%

Fund / Asset Managers 74%, Banks

12%, Private Banks 9%, SWF 5%

Fund / Asset Managers 53%, Banks

22%, Insurance / Pension Funds 18%,

Private Banks 2%, SWF 5%

Fund / Asset Managers 27%, Banks

2%, Insurance / Pension Funds 62%,

Private Banks 3%, SWF 6%

Republic of Indonesia

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

Republic of Indonesia

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange

Rule 144A / Reg SPrivate Placement -

Page 72: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 7

Penjaminan Pemerintah

Page 73: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Definisi Kewajiban Penjaminan

• Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepadaKementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) dalam hal Kementerian Negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha MilikNegara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud tidak dapat membayar kewajibannyakepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama (Undang-Undang nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017)

• Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datang mungkin munculjika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary, The Scottish Public FinanceManual).

• Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidak mungkinterjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External Debt Statistics, Guide ForCompilers And Users, 2003).

Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadi efektif jika salah satu atau lebih persyaratan yangditentukan muncul untuk melakukan pembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensieksplisit muncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide For Compilers andUsers, 2003, hal 83).

Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akan diketahui setelah kondisi atukejadian terealisir.

Page 74: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk PercepatanPembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang MenggunakanEnergi Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga olehPemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek KerjasamaPemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur;

6. Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera,sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015.

7. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas PembiayaanInfrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan UsahaMilik Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan InfrastrukturKetenagalistrikan.

Page 75: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Pengelolaan Kewajiban Penjaminan, Batas MaksimalPenjaminan (BMP) dan Jenis Potensi Default

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEWAJIBAN PENJAMINAN: ” Mengelola risiko fiskal dalam rangka penjaminan program prioritasPemerintah ”

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor222/KMK.08/2016 tentang Pengelolaan Penjaminan Pemerintah

1) Risiko potensi default dalam Penjaminan Kredit, yaitu:a) kondisi keuangan PT PLN/PDAM memburuk;b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin atau

proyek lain yang berkaitan dengan proyek yang dijaminmemburuk;

c) kerugian nilai tukar, mengingat pendapatan PTPLN/PDAM dalam rupiah sedangkan kewajiban dalambentuk USD;

d) peningkatan suku bunga, mengingat semua pinjamanmenggunakan tingkat suku bunga mengambang.

2) Risiko potensi default dalam Penjaminan Investasi, yaitu:a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau

BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajibanpembayaran (payment obligations).

b) Risiko politik, antara lain: perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak

pada kerugian investor; lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah

terkait.c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang

dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggungjawab BUMN/BUMD.

BMP: nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkanmemperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara danmemperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin.

BMP untuk periode 2014 - 2017 adalah sebesar 2,57 persen terhadap PDB atau secara nominal sebesar IDR352,5 triliun(asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.716.711 miliar), sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi BMPdimaksud.

Adapun realisasi BMP selama 2014 – 2016 adalah sebesar IDR132,4 triliun atau sebesar 1,06% terhadap PDB 2016 (asumsiPDB 2016 sebesar IDR12.487.309 miliar), sedangkan realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, Direct Lending,Tol Sumatera dan KPBU dari 2008 – 2016 sebesar 2,52 persen terhadap PDB atau nominal sebesar IDR314,3 triliun

Page 76: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini)

1. Penjaminan

Kredit

2. Penjaminan

Investasi

Listrik

Air

Listrik

Infrastruktur

SektorTipe

Infrastruktur

Jalan tol

Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default

Coal Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 1)

Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008

Penjaminan 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default

Clean Water Supply Program Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default

Direct Lending from International Financial Institution to SOEs

Perpres 82 Tahun 2015 dan PMK 189/2015

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jikadefault

Sumatera Toll Roads ProjectPerpres 117 Tahun 2015 jo. Perpres100 Tahun 2014 dan PMK 253/2015

Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalammembayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik

Renewable energy, Coal and Gas Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 2)

Perpres 48 Tahun 2011 jo. Perpres 4 Tahun 2010 dan PMK 173/2014

Menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta

Public-Private Partnerships Project (PPP)/ KPBU/ KPS

Perpres 78 Tahun 2010, Perpres 38 Tahun 2015 dan PMK 260/2010

Page 77: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

• Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, alokasianggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang tidak terealisasi sampaidengan akhir triwulan III dapat dipindahbukukan ke dalam rekening danacadangan penjaminan Pemerintah.

• Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesarRp2.321,78 miliar (akumulasi alokasi APBN 2013, 2014 dan 2016 (alokasiTA 2015 tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhan kapasitas fiskalAPBN).

• Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminan untuk setiap program)

• Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar:

Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar (Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan Tol Sumatera, dan KPBU), dan

Program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerahkepada BUMN/Dana talangan Infrastruktur Daerah Rp203 miliar)

• Alokasi anggaran untuk program penjaminan FTP2 diberikan dalambentuk alokasi belanja subsidi dan PMN.

LKPP 2008

(Audited)

LKPP 2009

(Audited)

LKPP 2010

(Audited)

LKPP 2011

(Audited)

LKPP 2012

(Audited)

LKPP 2013

(Audited)

LKPP 2014

(Audited)

LKPP 2015

(Audited)APBN-P 2016 APBN 2017

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum - - IDR 50.00 IDR 15.00 IDR 10.00 IDR 35.00 IDR 2.23 IDR 1.80 IDR 0.59 IDR 1.14

3 .

Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman

Langsung dari Lembaga Keuangan

Internasional kepada BUMN

- - - - - - - - - IDR 21.07

4 .Percepatan Pembangunan Jalan Tol di

Sumatera - - - - - - - - - IDR 39.37

5 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi

Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek

10.000 MW Tahap 2 )

- - - - - - - - - -

6 .

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur (Proyek

infrastruktur dengan skema KPBU)

- - - - - IDR 59.82 IDR 48.18 IDR 49.70 IDR 80.56 IDR 209.87

No.

Rincian Program Penjaminan

Penugasan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Nasional

IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,000.00 IDR 889.001 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

(Proyek 10.000 MW Tahap I)

IDR 913.65 IDR 449.68IDR 570.53IDR 792.00

Total

IDR 623.30 IDR 611.22

IDR 721.12IDR 283.00 IDR 1,000.00 IDR 1,050.00 IDR 904.00

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah)

IDR 633.30 IDR 706.04 IDR 964.07 IDR 843.50 IDR 651.67

Page 78: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

Portofolio per Desember 2016:

Telah diterbitkan 64 dokumen penjaminan (36 Proyek FTP1, 10 ProyekPDAM, 2 Proyek SkemaDirect Lending, 3 ProyekJalan Tol Sumatera, 12 Proyek FTP2, dan 1 ProyekSkema KPBU) dengan total nilai sebesar Rp314,3 triliun.

Total outstanding/eksposurpenjaminan sebesar Rp81,7 triliun:

Total outstanding penjaminan kreditmencapai sebesar Rp50,9 triliun (FTP1 Rp46,6 triliun, PDAM Rp196,7 miliar, Direct lending Rp3,1 triliun, jalan tol Rp1 triiun).

Total eksposur penjaminaninvestasi mencapai sebesarRp30,8 triliun (FTP2 Rp19,7 triliun, KPBU Rp11,1 triliun)

Original Curr. Eq. IDR Original Curr. Eq. IDR

11 USD 3.96 USD 2.38

25 IDR 40,353.70 IDR 14,641.99

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM Perbankan 10 10 IDR 324.80 IDR 324.80 IDR 196.74 IDR 196.74

3 .

Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman

Langsung dari Lembaga Keuangan

Internasional kepada BUMN

PT PLN

(Persero)ADB & IBRD 2 2 USD 1.10 IDR 14,779.60 USD 0.23 IDR 3,058.71

4 .Percepatan Pembangunan Jalan Tol di

Sumatera

PT HK

(Persero)

PT SMI

(Persero)3 3 IDR 2,721.34 IDR 2,721.34 IDR 1,000.00 IDR 1,000.00

5 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi

Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek

10.000 MW Tahap 2 )

PT PLN

(Persero)

Pengembang

Pembangkit

Listrik

12 12 USD 11.91 IDR 159,975.30 USD 1.47 IDR 19,710.55

6 .

Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

(Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)

PT PLN

(Persero)Badan Usaha 1 1 USD 3.20 IDR 42,995.20 USD 0.83 IDR 11,111.57

USD 20.17 USD 4.90

IDR 43,399.84 IDR 15,838.72

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia bulan Des 2016 (IDR/USD1) 13,436.00 13,436.00

Nilai Penjaminan Kredit /

Investasi (miliar rupiah)

Posisi Outstanding Kredit/

Exposure Investasi (miliar

rupiah)Jumlah

Dokumen

Penjaminan

IDR 314,339.28Total 64 64

36 IDR 93,543.04 IDR 46,603.56

IDR 81,681.13

1 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

(Proyek 10.000 MW Tahap I)

PT PLN

(Persero)Perbankan

No.

Rincian Program Penjaminan

Penugasan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Nasional

Pihak

Terjamin

Penerima

Jaminan

Page 79: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 31 Desember 2016)

1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah

2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit

• Komposisi total nilai penjaminan pemerintah

berdasarkan jenis mata uang berkisar 86,2% dalam USD dan 13,8% dalam IDR

berdasarkan jenis proyek berkisar 29,8% untuk proyekFTP1, 50,9% untuk proyek FTP 2, 13,7% untuk proyekKPBU, 0,82% untuk proyek tol Sumatera, 0,1% untukproyek PDAM, dan 4,7% untuk proyek direct lending.

• Komposisi total outstanding penjaminan kredit

berdasarkan jenis mata uang berkisar 80,6% dalam USD dan 19,4% dalam IDR

berdasarkan jenis tenor pinjaman berkisar 72,5% untuktenor 10-13 tahun, 9,8% untuk tenor dibawah 10 tahun, dan 17,65% untuk tenor diatas 13 tahun

berdasarkan jenis lender berkisar 33,3% dari Bank BUMN, 25,5% dari Bank Swasta Domestik, 23,5% dari Bank Swasta Luar Negeri dan 17,6% dari BPD

100% kredit pinjaman berbunga floating

USD (eq. IDR),

86.19%

IDR, 13.81%

Jenis Mata Uang

FTP I, 29.76%

FTP II, 50.89%

KPBU, 13.68%Direct

Lending,

4.70%

Tol Sumatera,

0.82%

PDAM, 0.10%

Jenis Proyek

< 10 thn, 9.80%

>= 10 thn

dan <= 13 thn, 72.55%

> 13 thn, 17.65%

Jenis Tenor

USD (eq. IDR),

80.61%

IDR, 19.39%

Jenis Mata Uang

Bank Swasta

(LN), 23.53%Bank

Swasta (DN),

25.49%

Bank BPD,

17.65%

Bank BUMN (DN),

33.33%

Jenis Lender

Floating100%

Jenis Tingkat Bunga

Page 80: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah(per 31 Desember 2016)

• Maturity profile berdasarkan proyeksipembayaran pokokpinjaman proyek FTP 1, Direct lending, dan PDAM, sedangkan Tol Sumatera belum ada penarikan.

• Kredit pinjaman untukProgram Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020, sehinggajatuh tempo baru dimulaitahun 2021 hingga 2035.

• Jatuh tempo pinjamankredit FTP 1 terbesar padatahun 2017 kemudianmenurun bertahap setiaptahun hingga berakhirpada tahun 2025.

• Jatuh tempo obligasi jalantol PT HK pada tahun2026.

• Jatuh tempo pinjamankredit PDAM meningkatbertahap hingga tahun2018 dan menurunbertahap hingga tahun2027.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Proyek FTP 1 (USD Eq IDR) 4,821.25 4,821.25 4,821.25 4,821.25 4,278.65 3,445.73 2,596.05 1,873.86 482.28 - - - - - - - - -

Proyek FTP 1 (IDR) 4,290.47 3,665.87 2,452.14 1,124.70 975.15 667.95 667.95 667.95 588.46 - - - - - - - - -

Proyek Direct Lending (USD Eq IDR) - - - - 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49 201.49

Proyek Jalan Tol (IDR) - - - - - - - - - 1,000.00 - - - - - - - - -

Proyek PDAM (IDR) - RHS 36.91 38.39 37.61 32.01 25.58 25.58 12.64 6.52 2.44 2.03 0.81 - - - - - - -

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

da

la

m m

ilia

r

Page 81: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah(per 31 Desember 2016)

• Oustanding kreditberdasarkan proyeksipenarikan dan pembayaranpokok pinjaman proyek FTP 1, Jalan Tol, Direct Lending dan PDAM.

• Portofolio kredit pinjamanper Desember 2016:

Kredit Pinjaman proyekFTP 1 dimulai penarikanpada tahun 2008 dandiperkirakan kreditselesai/lunas padatahun 2026

Kredit Pinjaman ProyekPDAM dimulaipenarikan pada tahun2012 dan diperkirakankredit selesai/lunaspada tahun 2027

• Kredit pinjaman untukProgram Direct Lendingdalam masa grace period hingga 2020, sedangkankredit proyek jalan tolSumatera jatuh tempo pada 2026.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Jalan Tol (IDR) - - - - - - - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 -

FTP1 (IDR) 4,646.46 9,397.18 18,393.9 23,136.3 23,894.6 22,266.2 19,415.3 18,975.7 14,641.9 10,580.8 7,144.30 4,692.16 3,567.46 2,592.30 1,924.36 1,256.41 588.46 - - -

FTP1 (USD,RHS) 0.10 1.07 2.06 2.74 3.19 3.16 3.06 2.74 2.38 2.02 1.66 1.30 0.94 0.63 0.37 0.18 0.04 - - -

-1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00

10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 21,000.00 22,000.00 23,000.00 24,000.00 25,000.00

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Outstanding Kredit FTP 1 - Realisasi (2008 - 2016) dan Proyeksi (2017 - 2026)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

PDAM (IDR) - - - - 38.26 124.6 155.3 163.2 196.7 184.0 145.6 108.0 76.01 50.43 24.85 12.21 5.69 3.25 1.63 - - - - - - - - -

Direct Lending (USD, RHS) - - - - - - - - 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02 -

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.25

50.25

100.25

150.25

200.25

250.25

da

lam

mil

iar

Outstanding Kredit PDAM - Realisasi (2008 - 2016) dan Proyeksi (2017 - 2035)

Page 82: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 8

Rating, Opini BPK, Kesimpulan

Page 83: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Rating Indonesia

Faktor Penentu Perbaikan Rating

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008

Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement

Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:

Penurunan rasio utang terhadap PDB

Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang

Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

Country Risk Classification (CRC)

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD

Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)

Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnyafasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps

Page 84: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

Moody’s: Tanggal 8 Februari 2017memperbaiki outlook sovereign creditrating Indonesia dari stable menjadiPositive dan mengafirmasi rating padaBaa3 (Investment Grade)

Fitch Ratings: Tanggal 21 Desember2016 meningkatkan outlook dariStable menjadi Positive danmengafirmasi rating pada BBB-(Investment Grade).

S&P: Tanggal 1 Juni 2016 mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+/Positive.

R&I: Tanggal 4 April 2016 mengafirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable.

JCRA: Tanggal 22 Oktober 2014mengafirmasi Sovereign Credit RatingIndonesia pada BBB-/stable

OECD: Tanggal 30 Maret 2012menaikkan peringkat CRC Indonesiadari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2016

S&P Fitch Moody's R&I JCRA CRC

1999 CCC+ B- B3 B- - 6

2000 B- B- B3 B- - 6

2001 CCC B- B3 B- - 6

2002 CCC+ B B3 B- B 6

2003 B B+ B2 B- B 6

2004 B+ B+ B2 B B+ 6

2005 B+ BB- B2 BB- B+ 5

2006 BB- BB- B1 BB- BB- 5

2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB 5

2008 BB- BB Ba3 BB+ BB 5

2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+ 5

2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB- 4

2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB- 4

2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2013 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2014 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2015 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2016 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

2017 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3

TahunRating

Page 85: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CCC-

CCC+

B

BB-

BB+

BBB

SD/DD

R/C

CC

CCC

B-

B+

BB

BBB-

BBB+

Ca

Caa2

B3

B1

Ba2

Baa3

Baa1

C

Caa3

Caa1

B2

Ba3

Ba1

Baa2

2000 2004 2005 20062001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 20121998 19991997 2013 2014

CCC-

CCC+

B

BB-

BB+

BBB

SD/DD

R/C

CC

CCC

B-

B+

BB

BBB-

BBB+

Ca

Caa2

B3

B1

Ba2

Baa3

Baa1

C

Caa3

Caa1

B2

Ba3

Ba1

Baa2

2015 2016

Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) In

vestm

en

tgrad

e

Moodys’s menaikan rating ke Ba1per 17 Januari 2011

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

RekapitalisasiPerbankan

Krisis ekonomi1998

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan

SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program

Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program

Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program

Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Inve

stm

en

tgr

ade

No

n In

vest

me

nt

grad

e

S&P sempatmenurunkan rating ke

Selective Default namundirevisi kembali 2 hari

kemudian

No

n In

vestm

en

t grade

Moodys’s menaikan rating ke Baa3per 18 Januari 2012

Fitch’s menaikan rating ke BBB-per 15 Desember 2011

Fitch’s S&P’s Moody’s

2017

Page 86: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

Pada tanggal 8 Februari 2017, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s)memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligusmengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Faktor-faktor kunci yang mendukung perbaikantersebut yaitu penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjutsebagai dampak dari kebijakan otoritas dan perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitaskebijakan.

Pada tanggal 21 Desember 2016 Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Outlook Sovereign CreditRating Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (InvestmentGrade) . Faktor kunci yang mendukung perbaikan tersebut, yaitu track record stabilitasmakroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir ditengah tantangan ekonomi global, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh BI telah efektifmeredam gejolak di pasar keuangan, serta dorongan reformasi struktural yang kuat sejakSeptember 2015 yang mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapatmendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Pada tanggal 1 Juni 2016. Standard & Poor's (S&P) kembali mempertahankan peringkat Indonesiapada level BB+/positive. Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut mencakup perbaikankebijakan dan tata kelola kelembagaan, termasuk kerangka kebijakan fiskal, kebijakan moneteryang kredibel dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Peningkatan rating dimungkinkan apabilamomentum perbaikan tata kelola kelembagaan, khususnya kerangka kebijakan fiskal, dapatmenghasilkan pengeluaran pemerintah yang berkualitas, penurunan tren defisit fiskal, moderasiutang pemerintah dan terjaganya kewajiban kontijensi fiskal. Selain itu, implementasi reformasisubsidi BBM secara utuh dan tepat waktu menjadi perhatian S&P.

Page 87: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

4 April 2016. Rating and Investment Information (R&I) memberikan afirmasi Sovereign Credit RatingRepublik Indonesia pada BBB- /stable outlook. Faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebutadalah perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlanjutserta kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif yang akan menjadipendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal dipandang rendah, dengan kondisi fiskal yangterkendali. Likuiditas valas juga terjaga melalui kebijakan bank sentral dan kecukupan cadangan devisayang baik, meskipun utang luar negeri swasta non-bank tetap perlu dicermati.

Tanggal 22 Oktober 2014), Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah melakukan afirmasi SovereignCredit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook : faktor kunci yang mendukung afirmasiSovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dansistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain,faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain:ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yangfluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belumberkembang.

Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dariklasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.

Page 88: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Opini BPK tentang Laporan Keuangan

Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utangmendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun 2013,2014 dan 2015 BPK tidak memberikan opini terhadapBA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan KeuanganBA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini WajarDengan Pengecualian (WDP). Pada 2015 tidak terdapat temuanyang material yang mempengaruhi opini atas Laporan KeuanganBA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.

Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku

Page 89: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Kesimpulan

Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangkapendek, dan refinancing utang lama.

Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderungmenurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman

Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan denganbiaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.

Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan

bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin

transparasi dan akuntabilitas publik

LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005.

Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan

JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara

Investment Grade

Page 90: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Bagian 9

Ekstra Slide

Page 91: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan

Kementerian Keuangan

Profil Utang Indonesia(Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta)

Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah

Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI

dan SUSPI memakai konsep resident – non resident

yaitu utang yang didasarkan pada kepemilikan

penduduk (resident) dan bukan penduduk (non

resident).

Catatan :- Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 30 November 2016- Angka posisi utang SUSPI per 30 September 2016

PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data UtangPemerintah Pusat.

SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang LuarNegeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta

SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : UtangPemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha MilikNegara (BUMN)

Triliun Rupiah

Jenis Utang PUPP SULNI SUSPI

Utang Dalam Negeri/Residen 2,017.15 - 4,140.69

Utang Luar Negeri / Non Residen 1,468.21 4,246.08 2,523.25

Total 3,485.36 4,246.08 6,663.94

3,485

4,246

6,664

PUPP

SULNI

SUSPI

Triliun Rupiah

Page 92: BULAN JANUARI 2017 - djppr.kemenkeu.go.id (Govt De… · Rangkuman Penerbitan ... pengelolaan utang dalam jangka panjang; ... tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan