BULAN DESEMBER 2016 - djppr.kemenkeu.go.id · Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi ... dan Surat Utang/SU ke BI untuk ... Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project

Januari 2017

BULAN DESEMBER 2016

Kementerian Keuangan

Daftar Isi

Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang,Landasan Hukum

1. Latar Belakang (1)

2. Latar Belakang (2)

3. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4. Jenis-jenis Utang (1)

5. Jenis-jenis Utang (2)

6. Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit

7. APBN 2011-2016

8. Cashflow Pembiayaan 2012-2017

9. Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017

10. Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2011-2016

11. Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan UtangTahun 2016

12. Realisasi Penerbitan SBN 2016

13. Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016

14. Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan,2011-2016

15. Pinjaman Tunai APBN 2016

16. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 – 2016

17. Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016

Bagian 3Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh TempoUtang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)18. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016

19. Posisi Utang Pemerintah Pusat 2011-2016 (Grafik)

20. Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat per 30Desember 2016

21. Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016

22. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(1)

23. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(2)

24. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Kreditur(Grafik)

25. Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

26. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan BeberapaMata Uang Utama

27. Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan MataUang Lainnya


28. Posisi Utang Pemerintah Pusat Beberapa Mata UangUtama (Grafik)

29. Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30. Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan JenisPinjaman

Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utangdan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman,Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

31. Perkembangan Rasio Utang Indonesiaterhadap PDB

32. Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagaiNegara

33. Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di BerbagaiNegara Tahun 2006-2016

34. Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Desember 2016

35. Program Debt Switch dan Buyback SBN

36. Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

37. Pemanfaatan Pinjaman

38. Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadapCadangan Devisa

39. Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006 –2016

40. Indikator Risiko Utang 2011-2016

Bagian 5Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (RealisasiPembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, BiayaPinjaman Luar Negeri)

41. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat TahunAnggaran 2015 dan 2016

42. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Pusat TahunAnggaran 2016 (Grafik)

43. Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PerDenominasi TA 2015 dan 2016

44. Rasio Pembayaran Bunga Utang

45. Realisasi Pembayaran Bunga Utang

46. Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47. Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

48. Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

49. Kurva Imbal Hasil SUN Valas (dlm denominasi USD)

Bagian 6Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan,Kepemilikan SBN oleh Investor)

50. Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di PasarSekunder

51. Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di PasarSekunder

Daftar IsiDaftar Isi


52. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(Grafik)

53. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

54. Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(dalam %)

55. Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan olehNon Residen (Asing) berdasarkan Tenor

56. Spread terhadap UST- Feb 26

57. Spread terhadap UST- Nov 45

58. Spread terhadap 7Y Euro Midswap

59. Spread terhadap 10Y Euro Midswap

60. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

61. Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Bagian 8

Rating, Opini BPK, Kesimpulan

72. Rating Indonesia

73. Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

74. Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)

75. Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

76. Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

77. Opini BPK tentang Laporan Keuangan

78. Kesimpulan

Bagian 9

Ekstra Slide

79. Utang Luar Negeri Indonesia

Bagian 7

Penjaminan Pemerintah

62. Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

63. Definisi Kewajiban Penjaminan

64. Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

65. Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis PotensiDefault

66. Program Penjaminan Pemerintah 2008 s.d. saat ini

66. Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban PenjaminanDalam APBN

67. Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

68. Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah

69. Maturity Profile Penjaminan Kredit yang DijaminPemerintah

70. Realisasi dan Proyeksi Outstanding Kredit yangDijamin Pemerintah

Daftar Isi


Bagian 1

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang,

Landasan Hukum


Latar Belakang (1)

Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN) yang menjadi bagian dari Kebijakan PengelolaanEkonomi secara keseluruhan.

Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:

Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:

Penciptaan kesempatan kerja;

Penurunan angka kemiskinan;

Penguatan pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan keamanan.

Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimanaPendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara.

Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lainuntuk:

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,danproyek padat karya;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi;

Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak;

Mempertahankan anggaran pendidikan 20%;

Meningkatkan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);

Melanjutkan reformasi birokrasi.


Latar Belakang (2)

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yanglazim dilakukan oleh suatu negara:

Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN,dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);

Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yanglebih baik.

Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:

Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukupbesar;

Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:

Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing;

BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakanuntuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Pembiayaan defisit APBN


Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

Tujuan Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang

optimal dan risiko yang terkendali;

Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif,dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang;

Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dalamrangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman;

Mengupayakan peningkatan efisiensi biaya utang dalam jangka panjang untuk mendukung kesinambunganfiskal;

Mengoptimalkan bauran mata uang (currency mix) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitandalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai komplementer;

Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melakukanpendalaman pasar SBN domestik;

Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui cash buyback dan debt switch untukmengingkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi Asset Liability Management (ALM) dalamupaya untuk menjaga keseimbangan makro;

Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatandan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaanpembangunan dalam jangka menengah;

Mengoptimalkan penggunaan pinjaman untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN danpemanfaatan pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan.


Jenis-jenis Utang (1)

Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :

Pinjaman Luar Negeri

World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral(Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.

Pinjaman Tunai:

Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidangkegiatan untuk mencapai SDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan,kesejahteraan masyarakat), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate changedan infrastruktur.

Pinjaman Kegiatan:

Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan

Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ;

Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah;

Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri danpembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkanpenerimaan.


Jenis-jenis Utang (2)

Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing, tradable & non-tradable, fixed & variable : Surat Utang Negara (SUN)

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln);

Obligasi Negara (> 1 thn)

Coupon Bond

Tradable: Obligasi Negara Ritel (ORI), FR/VR bond, SUN Valas Domestik , Global bond, Euro denominated Bonds, Samurai Bonds.

Non tradable: Saving Bonds Ritel (SBR), SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatandan restrukturisasi perbankan

Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing denganberbagai struktur, misalnya Ijarah Sale and Leased Back, Ijarah Assets to be Leased, Ijarah Al-khadamat dan Wakalah.

SBSN jangka pendek: Surat Perbendaharaan Negara Syariah(SPN-S/Islamic T-Bills);

SBSN jangka panjang : SBSN Ritel (Sukuk Ritel/SR); Ijarah Fixed Rate (IFR); Global Sukuk (SNI); Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project Underlying Sukuk dan Project Financing Sukuk.


Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, sertaJumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negerioleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan PenerimaanHibah;

Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR;

Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaandan pengelolaan utang;

Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;

Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang.

Bagian 2

APBN, Pembiayaan APBN dan

Perkembangan Defisit


APBN 2012–2017

[ Triliun Rupiah ]

Sumber:

*) Angka Sementara

- LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

- APBN / APBN-P (DJA-Kemenkeu)

Realisasi APBN

2012 2013 2014 2015 2016 *) 2017

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1,338.1 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,551.8 1,750.3

I. Penerimaan Dalam Negeri 1,332.3 1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.0 1,748.9

1. Penerimaan Perpajakan 980.5 1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,283.6 1,498.9

2. Penerimaan Bukan Pajak 351.8 354.8 398.6 255.6 262.4 250.0

II. Hibah 5.8 6.8 5.0 12.0 5.8 1.4 /

B. Belanja Negara 1,491.4 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,859.5 2,080.5

I. Belanja Pemerintah Pusat 1,010.6 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,148.6 1,315.5

a. Bunga Utang 100.5 113.0 133.4 156.0 182.8 221.2

- Dalam Negeri 70.2 98.7 118.8 141.9 167.8 205.5

- Luar negeri 30.3 14.3 14.6 14.1 15.0 15.7

b. Subsidi 346.4 355.0 392.0 186.0 160.1

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 480.6 513.3 573.7 623.1 710.9 764.9

III. Suspend 0.2 0.1 (0.1) 0.1 - - /

C. Keseimbangan Primer (52.8) (98.6) (93.3) (142.5) (124.9) (109.0) /

D. Surplus / (Defisit) Anggaran (A-B) (153.3) (211.7) (226.7) (298.5) (307.7) (330.2)

Rasio Defisit APBN thd PDB (%) (1.86) (2.33) (2.25) (2.59) (2.46) (2.41) /

E. Pembiayaan 175.2 237.4 248.9 323.1 330.3 330.2

I. Pembiayaan Utang 137.0 219.3 253.2 378.3 398.4 384.7

II. Pembiayaan Non Utang 38.1 18.1 (4.3) (55.2) (68.1) (54.5)

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 21.9 25.7 22.2 24.6 22.6 0.0

LKPP / Audited


Cashflow Pembiayaan 2012-2017

Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)**) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dariPembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang

APBN-P APBN

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kebutuhan Pembiayaan (357,337) (393,596) (475,561) (606,896) (713,758) (647,828)

Defisit (153,301) (211,673) (226,692) (298,495) (296,724) (330,168)

Pembayaran Utang (174,421) (160,421) (237,030) (226,261) (316,509) (263,138)

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara (123,193) (103,075) (174,468) (160,125) (246,536) (197,042)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (51,115) (57,204) (62,421) (65,995) (69,652) (65,082)

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (113) (141) (141) (141) (321) (1,013)

Pembiayaan Non Utang (29,616) (21,502) (11,839) (82,140) (100,525) (54,523)

Sumber Pembiayaan 379,195 419,317 497,762 631,509 713,758 647,828

Utang 315,214 383,643 492,762 607,177 688,072 647,828

Penerbitan SBN, Bruto 282,897 327,748 439,097 522,382 611,403 597,035

Penerbitan SBN Domestik 227,174 269,013 353,093 409,361 468,957 477,335

Penerbitan SBN Valas 55,724 58,735 86,003 113,021 142,446 119,700

Penarikan Pinjaman Luar Negeri 31,403 55,280 52,575 83,821 72,959 48,293

Pinjaman Program 15,003 18,426 17,777 55,085 35,775 13,300

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 12,647 32,973 32,292 26,160 37,184 34,993

Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman 3,753 3,881 2,506 2,576 5,834 6,410

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 913 616 1,091 974 3,710 2,500

Non Utang 63,981 35,674 4,999 24,331 25,686 -

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan 21,858 25,722 22,201 24,613 0 0

Net Cash Flow Pembiayaan 175,158 237,395 248,893 323,108 296,724 330,168 /

Utang Neto 140,793 223,222 255,732 380,916 371,563 384,690

Surat Berharga Negara 159,704 224,673 264,629 362,257 364,867 399,993

Pinjaman Luar Negeri (19,711) (1,925) (9,847) 17,827 3,307 (16,789)

Pinjaman Dalam Negeri 800 474 950 832 3,389 1,487

Non Utang Neto 34,366 14,172 (6,840) (57,808) (74,839) (54,523)

LKPP


Defisit dan Pembiayaan APBN 2012-2017

Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN

Kenaikan SBN periode 2011-2016, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

Sumber:*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu), APBN-P (DJA-Kemenkeu)**) Untuk tahun 2012-2017 terdapat reklasifikasi pengelompokkan Penerusan Pinjaman dariPembiayaan Utang menjadi Pembiayaan Non Utang

160

225

265

362 365

400

(19)(1) (9)

19 7 15

34 14

(7)

(58)(75)

(55)

(153) (212) (227) (298) (297) (330)

(1.9)

(2.3) (2.3)

(2.6)

(2.2)

(2.4)

(4)

(3)

(2)

(1)

-

1

2

3

4

(380)(360)(340)(320)(300)(280)(260)(240)(220)(200)(180)(160)(140)(120)(100)

(80)(60)(40)(20)

020406080

100120140160180200220240260280300320340360380400420440

2012 2013 2014 2015 2016* 2017**

[ % thd. PDB ][ Triliun Rupiah ]

SBN (neto) Pinjaman DN & LN (neto) Non-Utang (neto) Surplus (Defisit) APBN Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)


Defisit Anggaran di berbagai Negara 2011-2016

Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.

UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi.

Keterangan :- Nominal dalam % terhadap PDB- Khusus untuk Indonesia, Tahun 2011-2015 menggunakan data LKPP dan 2016 menggunakan APBN-P

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Ministry of Finance

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam India

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina Brazil Indonesia Mexico Russia South Africa Turkey


Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2016

Catatan:*) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 166,94 Miliar

(miliar Rp)

Nominal %(1) (3) (4) (5) = (4) : (3) (6) = (3) - (4) (7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang 191.218,3 182.768,3 95,6 8.450,01 4,4

1 Bunga Utang Dalam Negeri 174.016,3 167.754,4 96,4 6.261,90 3,6

2 Bunga Utang Luar Negeri *) 17.202,0 15.013,9 87,3 2.188,11 12,7

B. Pembiayaan 365.729,0 394.219,9 107,8 (28.490,93) (7,8)

I Pembiayaan Dalam Negeri 368.255,9 406.901,9 110,5 (38.646,02) (10,5)

A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 3.389,0 973,9 28,7 2.415,11 71,3

1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 3.710,0 1.257,1 33,9 2.452,93 66,1

2. Cicilan Pokok PDN (321,0) (283,2) 88,2 (37,83) 11,8

B. Surat Berharga Negara (Netto) 364.866,9 405.928,0 111,3 (41.061,13) (11,3)

II Pembiayaan Luar Negeri (Netto) (2.526,9) (12.682,0) 501,9 10.155,09 (401,9)

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 72.959,1 60.730,6 83,2 12.228,56 16,8

a. Pinjaman Program 35.775,0 35.324,9 98,7 450,05 1,3

b. Pinjaman Proyek 37.184,1 25.405,6 68,3 11.778,51 31,7

1. Pinjaman Proyek Pusat 31.350,5 20.717,4 66,1 10.633,11 33,9

2. SLA / Penerusan Pinjaman 5.833,7 4.688,3 80,4 1.145,39 19,6

2. Penerusan Pinjaman (SLA) (5.833,7) (4.688,3) 80,4 (1.145,39) 19,6

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (69.652,4) (68.724,3) 98,7 (928,08) 1,3

No. Uraian

Sisa dari Pagu

APBN-P Nominal %

(2)

Realisasi

s.d. tgl 30 Desember 2016


Realisasi Penerbitan SBN 2016

*) SBN Netto tidak termasuk utang bunga**) Kebutuhan penerbitan menyesuaikan realisasi cash management dan debt switch- Realisasi penerbitan SBN termasuk penerbitan SUN sebagai hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non-tunai sebesar RpRp572,58 miliar- Nominal dalam juta Rupiah

(dalam juta Rupiah)

UraianTarget APBN-P Tahun

2016

Target APBN-P

(Defisit 2,7%)

Nominal Realisasi

(30 Desember 2016)

% Realisasi (target APBN-P)

(Def 2,7%)

SBN Netto* 364,866,887 407,885,536 407,881,259 100.00%

SBN Jatuh Tempo 2016 246,535,735 243,972,550 243,972,550 100.00%

- Rencana Buyback 3,000,000 500,000 500,000 100.00%

Kebutuhan Penerbitan 2016 (Gross)** 611,402,622 651,858,086 651,853,809 100.00%

471,955,157

362,916,437

251,370,000

56,040,000

31,895,977

23,610,460

109,038,720

48,643,000

- Sun Valas Domestik 2,659,200

12,760,910

44,975,610

179,898,652

146,491,152

33,407,500 SBSN Valas

SBSN Domestik

- SUN RITEL

SUN

SUN Domestik

- ON

- SPN

- Private Placement

SUN Valas

- SUN Valas USD

- SUN Valas Yen

- SUN Valas EUR

SBSN


Ringkasan Hasil Penerbitan SBN Tahun 2016

Informasi lebih lanjut dapat melalui website: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1449

Tanggal

Lelang/

Pricing

Date

Tanggal

Setelmen/Settl

ement Date

Metode

Penerbitan/

Issuance Method

Seri/Series

Jatuh

Tempo/Maturity

Date

Kupon/Imbala

n - Coupon

Lowest

Incoming

Yield/Price

Highest

Incoming

Yield/Price

WAY Awarded

Highest

Awarded

Yield/Price

Total Penawaran/

Incoming Bid

Total Penawaran

Diterima/ Awarded

Bid

Bid to

cover

ratio

1,218,481,955 645,653,809

6-Dec-16 8-Dec-16 Lelang SPN03170307 7-Mar-17 Diskonto 5.72000% 6.75000% 5.88175% 5.91000% 4,466,000 2,000,000 2.23

SPN12171207 7-Dec-17 Diskonto 6.45000% 7.50000% 6.62500% 6.70000% 3,861,000 800,000 4.83

FR0061 15-May-22 7.00000% 7.59000% 8.00000% 7.63826% 7.67000% 8,545,400 1,800,000 4.75

FR0059 15-May-27 7.00000% 7.89000% 8.15000% 7.89170% 7.90000% 10,667,400 1,600,000 6.67

FR0072 15-May-36 8.25000% 8.18000% 8.50000% - - 1,747,800 - -

29,287,600 6,200,000

1,247,769,555 651,853,809

T o t a l

G r a n d T o t a l s.d. 31 Desember 2016

G r a n d T o t a l s.d. 30 November 2016

Nominal Dalam Juta Rupiah


Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2011-2016

Sumber/Catatan:-) LKBA 999.01 (DJPPR)-) APBNP (DJA-Kemenkeu)

[triliun rupiah]

2011 2012 2013 2014 2015

Nominal %

34.37 32.32 50.05 52.62 82.66 76.67 61.99 80.9%

equivalent dlm miliar USD 3.79 3.34 4.51 4.28 5.95 5.68 4.66

1. Pinjaman Program 15.27 15.00 18.39 17.77 55.08 35.78 35.32 98.7%


a. World Bank 10.76 8.62 9.60 9.22 30.22 - 14.73 0.0%

b. A D B 3.63 5.81 4.90 4.86 19.29 - 13.28 0.0%

c. JAPAN 0.87 - 3.89 - - - - 0.0%

d. FRANCE - - - 1.24 2.15 - 1.40 0.0%

e. I D B - 0.57 - - - - - 0.0%

f. GERMANY - - - 2.44 3.42 - 5.91 0.0%

2. Pinjaman Proyek 18.48 16.40 31.12 33.76 26.80 37.18 25.41 68.3%


3. Pinjaman Dalam Negeri 0.62 0.91 0.54 1.09 0.78 3.71 1.26 33.9%


TOTAL

APBN-P

2016LKBA 999.01

Realisasi Per DesemberJENIS PEMBIAYAAN


Pinjaman Tunai APBN 2016

Data Per 30 Desember 2016

(Juta USD)

I World Bank 1,106.39 1,106.39

a Local Government and Decentralization Project (LGDP) I-II 206.39 206.39

bSustainable and Inclusive Energy Program (SIEP)

(Carry over dari 2015) 500.00 500.00

c First Indonesia Fiscal Reform-DPL 400.00 400.00

II ADB 1,000.00 1,000.00

aStepping Up Investment for Growth Acceleration Program

(SIGAP)500.00 500.00

b Fiscal and Public Expenditure Management Program 500.00 500.00

III AFD 105.41 105.41

a Fiscal Reform - Development Policy Loan 105.41 105.41

IV KFW 440.00 440.00

aStepping Up Investment for Growth Acceleration Sub-

Program 2220.00 220.00

b Fiscal and Public Expenditure Management Program 220.00 220.00

2,651.80 2,651.80

Lender/Program Nominal Loan Realisasi

Total


Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2011 - 2016

Keterangan:- Angka LKPP- sumber DJPBN*) APBNP/APBN – sumber DJA

[ in trillion IDR ]

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

External Loan Disbursement, gross 33.75 31.40 55.28 52.58 48.65 75.09

External Loan Principal Repayment (47.32) (51.12) (57.20) (62.42) (64.18) (68.78)

External Loan Financing (nett) (17.80) (23.46) (5.81) (12.35) (20.01) 0.40

33.7 31.4

55.3 52.6 48.6

75.1

-47.3 -51.1-57.2

-62.4 -64.2-68.8

-17.8-23.5

-5.8-12.4

-20.0

0.4

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

External Loan Disbursement, gross External Loan Principal Repayment External Loan Financing (nett)

[ in

trill

ion

IDR

]


Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2016

Juta USD Miliar IDR Juta USD Miliar IDR

A. Organisasi Internasional 844,63 11.740,39 774,63 10.292,50 40,5%

WORLD BANK (IBRD & IDA) 499,47 6.942,66 544,33 7.244,88 18,9%

A D B 141,26 1.963,50 104,98 1.395,71 3,6%

I D B 185,94 2.584,51 105,39 1.387,93 3,6%

I F A D 17,97 249,72 19,92 263,99 0,7%

B. Creditor Country 1.907,66 26.516,51 1.137,09 15.113,11 39,5%

JAPAN 594,16 8.258,84 212,21 2.789,95 7,3%

CHINA 296,10 4.115,80 181,16 2.407,21 6,3%

FRANCE 162,21 2.254,74 282,49 3.805,69 9,9%

KOREA 189,36 2.632,08 190,64 2.516,87 6,6%

GERMANY 10,59 147,25 6,29 83,81 0,2%

SPAIN 12,48 173,45 1,05 13,97 0,0%

NEGARA LAINNYA 642,76 8.934,34 263,25 3.495,61 9,1%

TOTAL 2.752,29 38.256,89 1.911,71 25.405,61 66,4%

NEGARA

APBN Realisasi per 30 Desember 2016% thd TOTAL

APBN


Bagian 3

Portofolio Utang

(Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang,

Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016

Catatan :* Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

#) Revisi Angka LKPP/Audited##) Termasuk SUN Valas Domestik###) Tidak Termasuk Accrued Interest sebesar Rp 52.1 triliun

dan tidak termasuk Pre-Funding

2011 2012 2013 2014 2015 #) Nov 2016

Angka dalam Triliun Rupiah Nominal %

Total Utang Pemerintah Pusat 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,485.36 3,466.96 100.0%

a. Pinjaman 621.29 616.61 714.44 677.56 755.12 744.38 733.13 21.1%

1). Pinjaman Luar Negeri 620.28 614.81 712.17 674.33 751.04 739.30 728.08 21.0%

Bilateral *) 381.66 359.80 383.53 334.62 340.63 326.59 313.42 9.0%

Multilateral **) 212.96 230.23 288.29 292.33 360.04 365.99 369.47 10.7%

Komersial ***) 25.15 24.37 40.00 47.15 50.20 46.60 45.08 1.3%

Suppliers ***) 0.50 0.41 0.35 0.24 0.17 0.11 0.10 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri 1.01 1.80 2.27 3.22 4.08 5.08 5.05 0.1%

b. Surat Berharga Negara 1,187.66 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,740.98 2,733.83 78.9%

Denominasi Valas ##) 195.63 264.91 399.40 456.62 658.92 728.91 719.80 20.8%

Denominasi Rupiah 992.03 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,012.07 2,014.03 58.1%

Angka dalam Miliar US Dolar

Total Utang Pemerintah Pusat 199.49 204.52 194.89 209.71 229.44 256.98 258.04 100.0%

a. Pinjaman 68.51 63.76 58.61 54.47 54.74 54.88 54.56 21.1%

1). Pinjaman Luar Negeri 68.40 63.58 58.43 54.21 54.44 54.51 54.19 21.0%

Bilateral *) 42.09 37.21 31.47 26.90 24.69 24.08 23.33 9.0%

Multilateral **) 23.49 23.81 23.65 23.50 26.10 26.98 27.50 10.7%

Komersial ***) 2.77 2.52 3.28 3.79 3.64 3.44 3.36 1.3%

Suppliers ***) 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri 0.11 0.19 0.19 0.26 0.30 0.37 0.38 0.1%

b. Surat Berharga Negara 130.97 140.76 136.27 155.24 174.70 202.09 203.47 78.9%

Denominasi Valas ##) 21.57 27.39 32.77 36.71 47.76 53.74 53.57 20.8%

Denominasi Rupiah 109.40 113.36 103.51 118.54 126.94 148.35 149.90 58.1%

Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,068 9,670 12,189 12,440 13,795 13,563 13,436

Desember 2016 ###)


Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2011-2016 (Grafik)

[ Triliun Rupiah ]

Catatan:*) Revisi Angka LKPP/Audited**) Angka sementara

1.188 1.361

1.661 1.931

2.410

2.734 621

617

714

678

755

733

200

700

1.200

1.700

2.200

2.700

3.200

2011 2012 2013 2014 2015*) 2016**)

SBN Pinjaman

[ triliun Rupiah dan % ]

Tahun

Pinjaman 621 34% 617 31% 714 30% 678 26% 755 24% 733 21%

SBN 1.188 66% 1.361 69% 1.661 70% 1.931 74% 2.410 76% 2.734 79%

Total Utang

Pemerintah Pusat1.809 100% 1.978 100% 2.375 100% 2.609 100% 3.165 100% 3.467 100%

2016**)20142011 2012 2013 2015*)


Profil Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusatper 30 Desember 2016

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Pinjaman 28% 26% 25% 35% 24% 29% 25% 16% 23% 15% 28% 24% 17%

SBN 72% 74% 75% 65% 76% 71% 75% 84% 77% 85% 72% 76% 83%

Tahun 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Pinjaman 40% 13% 25% 23% 10% 21% 6% 7% 3% 17% 8% 3%

SBN 60% 87% 75% 77% 90% 79% 94% 93% 97% 83% 92% 97%

2041-54

163

199226

135

196

140 148

215

123

182

68 74100

29

117

48 52

97

26

6643 49

7 15

216

64

68

76

74

63

57 49

40

36

32

27 23

20

19

17

16 15

11

7

4

3 2

11

7

-

50

100

150

200

250

300

350

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

204

1-2

05

4

Pinjaman SBN

[triliun Rupiah]


Posisi Surat Berharga Negara 2011 – 2016

SURAT BERHARGA NEGARA Des-11 Dec'12 Dec'13 Des'14 Des'15 30-Nov-16 Dec-2016 *

A. Dapat Diperdagangkan 919,236 1,085,173 1,394,652 1,666,576 2,120,762 2,501,475 2,495,666

1. Denominasi Rupiah 723,606 820,266 995,252 1,209,960 1,461,846 1,772,564 1,775,864

a. Surat Utang Negara (SUN) 684,618 757,231 908,078 1,099,257 1,302,610 1,524,270 1,527,570

1) Surat Perbendaharan Negara 29,900 22,820 34,050 39,950 42,950 41,140 41,040

2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 2,512 1,263 - - - - -

3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 517,142 610,393 751,273 945,963 1,162,916 1,404,056 1,407,456

4) Obligasi Negara Variable Rate 135,063 122,755 122,755 113,344 96,743 79,075 79,075

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 38,988 63,035 87,174 110,704 159,236 248,294 248,294

1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 37,668 62,840 78,541 99,969 150,221 240,594 240,594

2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 1,320 195 8,633 10,735 9,015 7,700 7,700

2. Denominasi Valuta Asing 195,630 264,907 399,400 456,616 658,917 728,911 719,803

a. SUN Valas (dalam juta US$) ***) 18,700 22,950 27,140 29,190 36,190 35,490 35,490

b. SBSN Valas (dalam juta US$) 1,650 2,650 4,150 5,000 7,000 9,500 9,500

c. SUN Valas (dalam juta JPY) 95,000 155,000 155,000 155,000 255,000 355,000 355,000

d. SUN Valas (dalam juta EUR) - - - 1,000 2,250 5,250 5,250

B. Tidak Dapat Diperdagangkan 268,419 275,927 266,403 264,642 289,248 239,510 238,163

a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 244,636 240,144 234,870 229,054 222,642 198,894 197,547

b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement - - - - 22,434 - -

c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI 23,783 35,783 31,533 33,197 36,697 36,697 36,697

d. SPNS/ Private Placement - 5,084 - -

e. SBR002 2,391 2,391 3,919 3,919

TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) 1,187,655 1,361,101 1,661,055 1,931,218 2,410,011 2,740,985 2,733,829

Catatan:

- Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

- +) Termasuk ORI

- ++) Termasuk Sukuk Ritel

- +++)

Termasuk SUN Valas domestik

- Asumsi Kurs (IDR/US$1) 9,068 9,670 12,189 12,440.000 13,795.000 13,563.000 13,436.000

- Asumsi Kurs (IDR/JPY1) 116.80 111.97 116.17 104.25 114.52 120.80 115.40

- Asumsi Kurs (IDR/EUR1) 15,133.27 15,069.68 14,443.26 14,161.55

- (*) Tidak termasuk Prefunding


Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (1)

*)

Catatan:*) Angka sementara.**) Termasuk SUN Valas Domestik

[ triliun IDR ]

Nominal % Total

A. PINJAMAN 621,29 616,70 714,44 677,56 755,12 733,13 21,1%

- Pinjaman Luar Negeri 620,28 614,90 712,17 674,33 751,04 728,08 21,0%

1. BILATERAL 381,66 359,80 383,53 334,62 340,63 313,42 9,0%

a. Japan 280,45 256,10 254,71 212,78 215,28 195,95 5,7%

b. France 20,90 21,30 25,94 24,63 26,22 0,03 0,0%

c. Germany 20,29 20,00 23,71 21,34 22,29 24,72 0,7%

d. South Korea 6,99 6,59 12,21 15,16 19,76 19,73 0,6%

e. Tiongkok/China 8,02 7,56 10,77 11,60 13,01 13,56 0,4%

f. United States 14,69 13,85 15,14 13,04 11,83 2,05 0,1%

g. Australia 8,52 8,03 9,19 8,31 8,06 7,10 0,2%

h. Spain 4,06 3,83 4,55 4,20 4,04 3,47 0,1%

i. Russia 1,44 1,36 3,20 3,55 3,78 3,46 0,1%

j. United Kingdom 6,13 5,78 6,31 4,89 3,61 2,05 0,1%

k. Others 10,17 15,40 17,80 15,12 12,75 41,31 1,2%

2. MULTILATERAL 212,96 230,23 288,29 292,33 360,04 369,47 10,7%

a. Bank Dunia 108,73 122,53 163,77 175,03 221,78 232,26 6,7%

b. ADB 97,92 100,37 114,58 107,35 126,95 125,10 3,6%

c. IDB 4,23 5,09 7,22 7,35 8,62 9,42 0,3%

d. IFAD 1,17 1,26 1,80 1,85 2,08 2,23 0,1%

e. EIB 0,53 0,57 0,60 0,48 0,38 0,30 0,0%

f. NIB 0,39 0,31 0,34 0,27 0,23 0,16 0,0%

NEGARAPer Desember 2016 *)

2011 20152012 2013 2014


Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (2)

*)

Catatan:*) Angka sementara.**) Termasuk SUN Valas Domestik

[ triliun IDR ]

Nominal % Total

3. KOMERSIAL BANK 25,15 24,46 40,00 47,15 50,20 45,08 1,3%

a. United States 1,42 1,38 4,78 6,81 9,41 10,08 0,3%

b. Singapore 2,23 2,17 2,39 7,41 8,70 7,71 0,2%

c. France 2,88 2,80 5,54 7,41 7,48 8,37 0,2%

d. Netherlands 6,85 6,66 8,42 8,08 7,60 5,58 0,2%

e. Austria 8,01 7,79 9,12 6,98 5,84 4,58 0,1%

f. Russia 0,00 0,00 4,81 4,99 5,57 4,07 0,1%

g. United Kingdom 1,22 1,18 1,24 0,87 1,05 1,32 0,0%

h. Japan 0,10 0,10 0,33 0,66 0,96 0,58 0,0%

i. Taiwan 0,07 0,07 0,20 0,56 0,70 0,65 0,0%

j. Germany 0,11 0,11 0,49 0,68 0,66 0,56 0,0%

k. Others 2,26 2,19 2,69 2,70 2,24 1,60 0,0%

4. SUPPLIERS 0,50 0,41 0,35 0,24 0,17 0,10 0,0%

- Pinjaman Dalam Negeri 1,01 1,80 2,27 3,22 4,08 5,05 0,1%

B. SURAT UTANG NEGARA 1.187,66 1.361,10 1.661,05 1.931,22 2.410,01 2.733,83 78,9%

Denominasi Valas **) 195,63 264,91 399,40 456,62 658,92 719,80 20,8%

Denominasi Rupiah 992,03 1.096,19 1.261,65 1.474,60 1.751,09 2.014,03 58,1%

TOTAL UTANG 1.808,95 1.977,80 2.375,50 2.608,78 3.165,13 3.466,96 100,0%

Per Desember 2016 *)2011 2012 2013 2014 2015NEGARA


Posisi Pinjaman Pemerintah PusatBerdasarkan Kreditur (Grafik)

Pinjaman Luar Negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatifsumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang

45% 42%36%

31% 29% 27%

18%

20%23%

26%29% 32%

16%

16%16% 16% 17% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 Dec-16

Jepang Perancis JermanBilateral lainnya Bank Dunia ADBIDB Multilateral lainnya KOMERSIALSUPPLIERS Pinjaman Dalam Negeri


Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

Catatan:*) Data per tanggal 30 Desember 2016- Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik- Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ miliar IDR ]

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 19,593 17,369 19,124 17,352 17,973 16,232

Pertambangan & Penggalian 7,479 7,052 7,138 6,081 6,165 5,861

Industri Pengolahan 18,483 14,916 14,027 11,004 10,211 8,485

Listrik, Gas & Air Bersih 53,145 49,532 51,488 44,840 46,490 46,300

Bangunan 114,340 112,227 122,628 110,010 113,530 104,247

Perdagangan, Hotel & Restoran 6,290 5,276 4,801 3,671 3,155 2,383

Pengangkutan & Komunikasi 20,001 20,176 20,764 17,735 18,794 17,265

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan 88,092 98,963 127,770 134,589 194,955 214,880

Jasa-jasa 163,684 168,519 214,405 223,140 243,825 234,404

Sektor Lain 130,185 122,575 132,295 109,136 100,022 83,074

TOTAL 621,292 616,605 714,441 677,557 755,119 733,131

2015 2016 *)2011 2012 2013 2014


Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

Catatan:*) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah, **) Nominal dalam Miliar, ***) Per 30 Desember 2016

dalam mata uang asli

IDR*) 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.08

USD**) 44.35 49.83 56.77 60.98 73.16 76.91

JPY**) 2,585.42 2,511.84 2,395.29 2,223.12 2,143.43 2,048.58

EUR**) 4.71 4.49 4.23 5.13 6.13 8.93

SDR**) 2.19 2.17 2.07 1.94 1.79 1.62

AUD**) 0.33 0.40 0.45 0.47 0.49 0.49

Mata Uang Lainnya

equivalent dlm triliun Rupiah

IDR 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.08

USD 402.16 481.86 691.97 758.64 1,009.24 1,033.35

JPY 301.98 281.23 278.26 231.76 245.47 236.42

EUR 55.30 57.54 71.11 77.68 92.39 126.47

SDR 30.44 32.41 38.93 35.01 34.37 29.24

AUD 3.05 4.03 4.85 4.82 4.91 4.72

Mata Uang Lainnya 23.18 22.65 26.45 23.04 23.58 17.69

Total 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,466.96

Kurs Tengah IDR thd USD 9,068.00 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00

Kurs Tengah IDR thd JPY 116.80 111.96 116.17 104.25 114.52 115.40

Kurs Tengah IDR thd EUR 11,738.99 12,809.86 16,821.44 15,133.27 15,069.67 14,161.55

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

2011 2012 2013 2014 2015 2016 ***


Catatan:*) Nominal dalam Miliar, **) Per 30 Desember 2016

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Mata Uang Lainnya

dalam mata uang asli

ACU*) 0.30 0.34 0.38 0.41 0.39 0.39

ADB*) 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05

CAD*) 0.15 0.14 0.45 0.12 0.11 0.10

CHF*) 0.27 0.24 0.21 0.17 0.28 0.09

CNY*) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.47 1.32

DKK*) 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02

GBP*) 0.41 0.36 0.31 0.25 0.18 0.13

KRW*) 196.63 213.32 219.57 217.27 225.62 225.03

KWD*) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

SAR*) 0.11 0.10 0.09 0.11 0.13 0.14

WBD*) 0.42 0.21 0.10 0.03 0.01 0.00

equivalent dlm triliun Rupiah

ACU 4.22 5.09 7.22 7.35 7.47 6.95

ADB 1.16 1.06 1.09 0.83 0.83 0.69

CAD 1.31 1.35 1.48 1.27 1.08 0.98

CHF 2.62 2.55 2.92 2.18 3.94 1.17

CNY 2.23 2.38 3.10 3.15 3.13 2.55

DKK 0.07 0.07 0.08 0.06 0.05 0.04

GBP 5.77 5.66 6.19 4.77 3.68 2.16

KRW 1.54 1.93 2.53 2.48 2.64 2.51

KWD 0.20 0.30 0.32 0.25 0.21 0.14

SAR 0.26 0.26 0.29 0.36 0.47 0.49

WBD 3.78 1.99 1.23 0.33 0.07 0.00

TOTAL 23.18 22.65 26.45 23.04 23.58 17.69

2016 **2011 2012 2013 2014 2015

Catatan:*) Data per tanggal 30 Desember 2016

Posisi Utang Pemerintah PusatBerdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

55% 56% 53%57% 55% 58%

22%24% 29%

29% 32%30%

17% 14% 12%9% 8% 7%

3% 3% 3% 3% 3% 4%2% 2% 2% 1% 1% 1%1% 1% 1% 1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

IDR USD JPY EUR SDR AUD Lainnya


Catatan:*) Data per tanggal 30 Desember 2016

Posisi Pinjaman BerdasarkanStatus dan Jumlah Loan

Jml LoanOutstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)Jml Loan

Outstanding

(dlm Milyar IDR)%

PINJAMAN LUAR NEGERI 190 144.016 1211 584.060 1401 728.076 99,3%

1. NEGARA 110 77.306 882 281.299 992 358.605 48,9%

a. Jepang 28 21.195 285 175.434 313 196.629 26,8%

b. Perancis 21 12.307 92 20.560 113 32.867 4,5%

c. Jerman 5 6.606 66 18.678 71 25.283 3,4%

d. Amerika Serikat 7 9.385 136 9.715 143 19.100 2,6%

e. Belanda 2 3.456 23 4.591 25 8.047 1,1%

f. Negara lainnya 47 24.358 280 52.321 327 76.679 10,5%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL 80 66.710 329 302.761 409 369.471 50,4%

a. Bank Dunia 28 41.047 135 191.211 163 232.258 31,7%

b. ADB 13 17.249 153 107.855 166 125.104 17,1%

c. IDB 35 7.032 29 2.387 64 9.419 1,3%

d. IFAD 4 1.382 5 851 9 2.233 0,3%

e. EIB 0 - 1 296 1 296 0,0%

f. NIB 0 - 6 161 6 161 0,0%

PINJAMAN DALAM NEGERI 45 1.625 143 3.430 188 5.055 0,7%

TOTAL 235 145.641 1354 587.490 1589 733.131 100,0%

ACTIVE FULLY DISBURSED TOTAL

NEGARA


Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman

[ Triliun Rupiah ] [ % ]


[Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015* % 2016* %

PINJAMAN PROGRAM 15.27 44% 15.00 46% 18.43 33% 17.77 33% 7.50 15% 36.84 47%

PINJAMAN PROYEK 18.48 54% 16.40 51% 36.85 66% 34.80 65% 41.15 81% 38.26 49%

PINJAMAN DALAM NEGERI 0.62 2% 0.91 3% 0.62 1% 1.09 2% 2.00 4% 3.71 5%

TOTAL 34.37 32.32 55.90 53.66 50.65 78.80

15.2

7

15.0

0

18.4

3

17.7

7

7.50

36.8

418.4

8

16.4

0

36.8

5 34.8

0

41.1

5

38.2

6

2.00 3.

71

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

PINJAMAN PROGRAM PINJAMAN PROYEKPINJAMAN DLM NEGERI % PINJ. PROGRAM (RHS)% PINJ. PROYEK (RHS) % PINJ. DLM. NEGERI (RHS)


Bagian 4

Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang

(Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman,

Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB

Catatan :*) Proyeksi posisi akhir tahun dengan menggunakan asumsi PDB APBN-P 2016

23.1% 23.0% 24.9% 24.7% 27.4%27.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

Pinjaman SBN PDB Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ Triliun Rupiah]

[ Triliun Rupiah ]

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

621 617 710 678 755 733

1,188 1,361 1,661 1,931 2,410 2,734

1,809 1,978 2,371 2,609 3,165 3,467

7,832 8,616 9,525 10,543 11,541 12,627

Pinjaman

SBN

Total Utang

PDB


Rasio Utang terhadap PDB Indonesiadan berbagai Negara

Keterangan:- Nominal dalam % terhadap PDB

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2016


Perubahan Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara Tahun 2006-2016

Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju

Keterangan:- Nominal dalam % terhadap PDB

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, Oktober 2016 & Kementerian Keuangan, diolah

(40,00) (20,00) - 20,00 40,00 60,00 80,00

Philippines

Turkey

Indonesia

Argentina

India

Thailand

Brazil

Malaysia

Mexico

Vietnam

South Africa

Russia


[Trilliun Rupiah]

Jatuh Tempo SBN Tradable 30 Desember 2016


Program Debt Switch dan Buyback SBN

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi

Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk

*) Data Lelang Debtswitch dan Buyback sampai dengan bulan Desember 2016

Tahun Frekuensi Lelang Tenor Seri Yang Hendak Ditukar Tenor Seri Penukar

Vol. Yang

Diterima

(milliar Rupiah)

2011 4 s.d. 4 tahun 15 tahun 664

2012 4 s.d. 5 tahun 10 s.d. 15 tahun 11,859

2013 5 s.d. 9 tahun 5 s.d. 15 tahun 1,976

2014 4 s.d. 5 tahun 5 s.d. 20 tahun 5,944

2015 2 s.d. 4 tahun 10 s.d. 20 tahun 3,005

2016* 2 s.d. 3 tahun 15 s.d. 20 tahun 472

Total 23,920

Tahun

Frekuensi

(Lelang dan Transaksi

Langsung)

Tenor Seri Yang Dibeli KembaliVol. Dibeli Kembali

(milliar Rupiah)

2011 10 s.d. 20 tahun 3,500

2012 6 s.d. 9 tahun 1,138

2013 5 s.d. 25 tahun 1,551

2014 3 s.d 14 tahun 1,351

2015 3 s.d. 4 tahun 1,401

2016* 2 s.d. 2 tahun 500

Total 9,441


Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

Keterangan:*) untuk TFCA Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta

Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 jutaJumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)

**) Terdapat penambahan komitmen sebesar USD 12.684.814,6 untuk menambah pendanaan untuk kegiatan di wilayah yang sama pada DNS TFCA I

[ Dalam Juta]

Nama

1 2 3

Debt Swap I Elementary Education EUR 12.8 EUR 25.6 EUR 25.6

Debt Swap II Junior Secondary Education EUR 11.5 EUR 23.0 EUR 23.0

Debt Swap IIIa Financial Assistance for Environmental Investements

for Micro and Small Enterprises Project

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 12.2

Debt Swap IIIb Strengthening the Development of National Parks in

Fragile Ecosystems

EUR 6.3 EUR 12.5 EUR 0.0

Debt Swap IV School Reconstruction and Rehabilitation in

Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR 10.0 EUR 20.0 EUR 20.0

Debt Swap V Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria

(GFATM)

EUR 25.0 EUR 50.0 EUR 50.0

Debt Swap VII Indonesian - German Scholarship Program EUR 9.4 EUR 18.8 EUR 18.8

Italy Debt Swap I Housing and Setlement EUR 5.7 EUR 5.7 EUR 5.7

USA Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA USD 20.0 USD 29.9 USD 29.4 *)

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II USD 23.8 USD 29.5 USD 23.3

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA III**) USD 12.7 USD 12.7 USD 4.2

Australia Debt Swap Debt2Health AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 57.2

EUR 87.0 EUR 168.1 EUR 155.3

USD 56.4 USD 72.1 USD 56.9

AUD 37.5 AUD 75.0 AUD 57.2

175.3 303.5 261.9

Negara Debt Swap

Proyek Pembatalan

Jumlah Komitmen Realisasi

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD

4 5 6

Germany


Pemanfaatan Pinjaman

- Data per 30 Desember 2016; angka dalam Juta US Dolar

No. Executing Agency Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

Availability

Period

14,199.84 6,473.87 7,219.71 2001-2023

1 Badan Informasi Geospasial 54.75 53.31 1.44 2007-2017

2 Bappenas 173.43 114.47 58.96 2011-2023

3 BP Batam 50.00 2.56 47.44 2014-2019

4 BPKP 57.75 38.02 19.73 2012-2018

5 BPS 47.00 6.66 40.34 2011-2018

6 Kemenag 123.75 0.09 123.66 2011-2017

7 kemenaker 32.15 3.12 29.03 2013-2017

8 Kemendikbud 20.03 19.62 0.41 2011-2016

9 KemenDPDTT 506.51 366.20 140.30 2008-2018

10 Kemenhan 3,980.71 2,732.74 1,247.97 2010-2020

11 Kemenhub 2,143.08 478.27 1,664.81 2001-2022

12 Kemenkominfo 50.60 46.12 4.47 2014-2018

13 KemenPUPERA 5,224.07 1,962.41 2,931.91 2005-2023

14 Kemenristek Dikti 989.41 315.10 497.81 2007-2020

15 Kementan 120.73 74.97 45.77 2011-2019

16 KKP 150.86 77.31 73.55 2012-2019

17 LIPI 15.49 11.26 4.23 2011-2016

18 POLRI 459.52 171.63 287.89 2011-2019

4,574.34 925.51 3,648.83 2005-2022

1 PT PERTAMINA 531.65 229.45 302.19 2011-2019

2 PT PII 29.60 2.74 26.86 2012-2018

3 PT PLN 3,913.10 593.44 3,319.65 2006-2025

4 PT SMI 100.00 99.88 0.12 2010-2017

18,774.18 7,399.38 10,868.54 2001-2023

*Aktif : Pinjaman yang masih dalam periode penarikan komitmen pinjaman

Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga

Penerusan Pinjaman

Sub Total (K/L+BUMN)

*Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana

No. Komitmen

Pinjaman Penarikan

Belum

Tertarik

1,300.00 652.54 647.46

1 500.00 252.54 247.46

2 400.00 400.00 -

3 400.00 - 400.00

1,000.00 1,000.00 -

1 500.00 500.00 -

2 500.00 500.00 -

440.00 440.00 -

1 220.00 220.00 -

2 220.00 220.00 -

106.51 105.41 -

1 106.51 105.41 -

2,846.51 2,197.95 647.46

Grand Total (K/L+BUMN+Program loan) 21,620.69 9,597.33 11,516.00

Total Pinjaman Tunai

Nama Pinjaman Tunai

Pinjaman Tunai

World Bank

Local Government Decentralization Project II

Stepping Up Investments for Growth Acceleration

Program (2)-Subprograme 2

First Indonesia Fiscal Reform Development Policy

Loan

Asian Development Bank

Stepping Up Investments for Growth Acceleration

Program-Subprogram 2

KfW

First Indonesia Logistics Reform Development

Policy Loan

Fiscal and Public Expendicture Management

Program - Subprogram 1

Fiscal and Public Expendicture Management

Programme - Subprogramme 1

AFD

Fiscal Reform Development Policy Loan


Rasio Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa

Catatan:Pembayaran kewajiban pinjaman= Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman*) Angka Sementara, APBN 2016- Data Per 30 Desember 2016

7.4%

7.9%

7.1%

5.7%5.4%

5.6%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016*


Utang per Kapita di Berbagai Negara Tahun 2006-2015

Sumber: World Economic Outlook – IMF, Oktober 2016 & CEIC

Dalam USD

Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2006 2016


Indikator Risiko Utang 2011-2016

Catatan:*) Angka menggunakan Asumsi PDB pada APBN-P 2016

18.816.2 16.0

14.8 13.712.3

25.9

22.5 23.221.0 20.7

17.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing rate [%]

10.4 10.2 11.7 10.7 12.2 11.5

45.1 44.446.7

43.4 44.541.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) **) FX Debt to total debt ratio (%)

9.3

9.79.6

9.7

9.4

9.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

Average Time To Maturity

ATM (in years)

8.2 7.2 8.6 7.7 8.46.6

22.7 21.5 21.820.1 21.4

23.0

34.632.4 33.4 33.9 34.7

36.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016*)

Debt Maturing

in < 1 year (%) in < 3 year (%) in < 5 year (%)


Bagian 5

Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang

(Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve,

Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatTahun Anggaran 2015 dan 2016

Catatan :*) Angka sementara, realisasi per 30 Desember 2016

[ miliar Rupiah ]

Q-1 Q-2 Q3 Q-4 Total

I. POKOK 248,105 226,264 91.2% 295,384 109,435 78,068 64,056 71,050 322,611 109.22%

A. PINJAMAN 64,493 66,139 102.6% 69,232 9,764 27,463 9,314 22,467 69,007 99.68%

a. Pinjaman Dalam Negeri 309 141 45.7% 448 - 71 - 213 283 63.24%

b. Pinjaman Luar Negeri 64,183 65,998 102.8% 68,784 9,764 27,393 9,314 22,254 68,724 99.91%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 183,612 160,125 87.2% 226,152 99,672 50,605 54,743 48,584 253,603 112.14%

1. SBN Rupiah 167,112 147,219 88.1% 209,642 87,174 50,605 54,743 48,584 241,106 115.01%

a. SUN 129,917 110,632 85.2% 153,344 63,123 24,231 48,253 41,947 177,554 115.79%

b. SBSN 37,196 36,587 98.4% 56,298 24,051 26,374 6,490 6,637 63,552 112.88%

2. SBN Valas 16,500 12,906 78.2% 16,510 12,497 - - - 12,497 75.70%

a. SUN 16,500 12,906 78.2% 16,510 12,497 - - - 12,497 75.70%

b. SBSN - - 0.0% - - - - - - 0.00%

II. BUNGA 155,731 156,008 100.2% 184,940 52,950 34,317 59,356 36,145 182,768 98.83%

A. PINJAMAN 14,844 14,402 97.0% 16,826 2,501 5,123 2,675 5,119 15,419 91.64%


b. Pinjaman Luar Negeri 14,527 14,106 97.1% 16,430 2,501 4,923 2,675 4,915 15,014 91.38%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 140,886 141,606 100.5% 168,115 50,449 29,194 56,680 31,026 167,350 99.54%

1. SBN Rupiah 109,457 110,739 101.2% 130,678 39,226 23,873 43,429 26,191 132,718 101.56%

a. SUN 97,037 97,382 100.4% 116,737 34,883 20,328 37,172 22,753 115,137 98.63%

b. SBSN 12,420 13,357 107.5% 13,941 4,343 3,545 6,257 3,438 17,582 126.11%

2. SBN Valas 31,429 30,867 98.2% 37,437 11,223 5,322 13,251 4,835 34,631 92.51%

a. SUN 27,602 27,090 98.1% 31,902 10,153 4,229 11,535 3,759 29,676 93.02%

b. SBSN 3,828 3,777 98.7% 5,535 1,070 1,093 1,716 1,076 4,955 89.52%

III. TOTAL POKOK + BUNGA 403,836 382,272 94.7% 480,324 162,385 112,386 123,412 107,196 505,379 105.22%

Pagu APBN

2016

Realisasi Pembayaran 2016 *) % thd Pagu

APBN

Pagu APBNP

2015

Realisasi

2015

% thd

APBNP


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatTahun Anggaran 2016 (Grafik)


69,232

226,152

16,826

168,115

69,007

253,603

15,419

167,350

100%

112%

92%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

A. PINJAMAN B. SBN A. PINJAMAN B. SBN

POKOK BUNGA

Mili

ar R

up

iah

Pagu Realisasi *) % thd Pagu (RHS)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah PusatPer Denominasi TA 2015 dan 2016


[ miliar Rupiah ]

Q-1 Q-2 Q3 Q-4 Total

A. Denominasi Rupiah 277,196 258,396 93.2% 341,164 126,400 74,748 98,172 75,192 374,512 109.77%

1. POKOK 167,422 147,360 88.0% 210,090 87,174 50,676 54,743 48,796 241,389 114.90%


b. SBN Rupiah 167,112 147,219 88.1% 209,642 87,174 50,605 54,743 48,584 241,106 115.01%

2. BUNGA 109,774 111,035 101.1% 131,074 39,226 24,073 43,429 26,396 133,123 101.56%


b. SBN Rupiah 109,457 110,739 101.2% 130,678 39,226 23,873 43,429 26,191 132,718 101.56%

B. Denominasi Valas 126,640 123,876 97.8% 139,160 35,985 37,638 25,240 32,004 130,867 94.04%

1. POKOK 80,683 78,904 97.8% 85,294 22,261 27,393 9,314 22,254 81,222 95.23%

a. Pinjaman Luar Negeri 64,183 65,998 102.8% 68,784 9,764 27,393 9,314 22,254 68,724 99.91%

b. SBN Valas 16,500 12,906 78.2% 16,510 12,497 - - - 12,497 75.70%

2. BUNGA 45,956 44,972 97.9% 53,866 13,724 10,245 15,927 9,749 49,645 92.16%

a. Pinjaman Luar Negeri 14,527 14,106 97.1% 16,430 2,501 4,923 2,675 4,915 15,014 91.38%

b. SBN Valas 31,429 30,867 98.2% 37,437 11,223 5,322 13,251 4,835 34,631 92.51%

T O T A L 403,836 382,272 94.7% 480,324 162,385 112,386 123,412 107,196 505,379 105.22%

% thd Pagu

APBN

Pagu APBNP

2015

Realisasi

2015

% thd

APBNP

Pagu APBN

2016

Realisasi Pembayaran 2016 *)


Rasio Pembayaran Bunga Utang

2011 2012 2013 2014 2015 2016

terhadap Pendapatan Negara & Hibah 7.5% 6.9% 7.7% 8.4% 9.9% 10.7%

terhadap Penerimaan Perpajakan 10.4% 9.4% 10.2% 11.4% 12.1% 13.0%

terhadap Belanja 7.0% 6.2% 6.7% 7.4% 8.3% 8.9%

terhadap PDB 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3%

terhadap Jumlah Utang rata-rata 5.2% 4.9% 5.1% 5.3% 5.2% 5.0%

terhadap Jumlah Utang akhir periode 5.0% 4.7% 4.6% 5.0% 4.7% 4.8%Keterangan:

- Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

- Pembayaran bunga utang neto adalah nominal biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga utang, antara lain: kupon, diskon dan

biaya lain pengadaan utang, setelah memperhitungkan premium/gain.

- Rata-rata jumlah utang adalah rata-rata antara posisi utang akhir tahun (T) dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya (T-1)

- Realisasi 2016 menggunakan data sementara, PDB menggunakan asumsi pada APBNP 2016

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016terhadap Pendapatan Negara & Hibah terhadap Penerimaan Perpajakan terhadap Belanja

terhadap Jumlah Utang rata-rata terhadap PDB


Realisasi Pembayaran Bunga Utang


[triliun Rupiah ]

Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml %

90.53 100.00 92.08 100.00 110.32 100.00 130.95 100.00 149.58 100.00 174.94 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN 64.10 70.81 61.79 67.10 96.00 87.02 116.35 88.85 135.47 90.57 157.74 90.17

b. Pembayaran Bunga Utang LN 26.43 29.19 30.29 32.90 14.32 12.98 14.60 11.15 14.11 9.43 17.20 9.83

2016*2012

Pembayaran Bunga Utang

2011 2013 2014 2015

29.2% 32.9%

13.0% 11.2% 9.4% 9.8%

70.8% 67.1%

87.0% 88.8% 90.6% 90.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Pembayaran Bunga Utang DN Pembayaran Bunga Utang LN


Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Januari 2014**) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB)****) LIBOR + weighted average variable rate IBRD*****) untuk loan yang undangan untuk melakukan negosiasinya setelah 30 Juni 2014******) untuk pinjaman yang disetujui paling lambat 30 September 2014 atau yang Undangan untuk melakukan Negosiasinya

diterbitkan paling lambat 30 Juni 2014ALM = Average Loan Maturity

IFAD AIIB IDB ADB-OCR

Loan Maturity 15-18 years 16,5 years 15-20 years up to 32 years

Grace Period 3 years 7 years 3-5 years up to 8 years

Repayment Period 12 years 9,5 years 11-15 years 5-27 years

Commitment Charge - 0.25% - 0.15%

Front End Fee - 0.25% - -

Service Charge - - - -

Interest Rate/Mark-up ***) IFAD Reference Rate ****)USD LIBOR + Lending Spread

********)LIBOR (swap) + 1.35% LIBOR + 0,50%*)

ALM ≤ 13 years = Nil **)

13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10

% p.a **)

16 years < ALM <= 19 years =

0.20% p.a **)

DescriptionMultilateral

Maturity Premium

AM < 8 8< AM <= 10 10 < AM <= 12 12< AM <= 15 15 < AM <= 18 18 < AM <= 20

USD Lending Rates LIBOR + 0.33% LIBOR + 0.43% LIBOR + 0.53% LIBOR + 0.63% LIBOR + 0.73% LIBOR + 0.83%

USD Lending Rates LIBOR + 0.6% LIBOR + 0.75% LIBOR + 0.85% LIBOR + 1.05% LIBOR + 1.25% LIBOR + 1.35%

Front-End Fee

Commitment Fee

DPL DDO Fees 0.25% Front-End Fee; 0.5% Stand-By Fee

Average Maturity (years)IBRD-WB (Variable Spread) ******)

IBRD-WB (Fixed Spread) ******)

0.25%

0.25%


Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

STEP

Standard Option1 Option2 Option3 Standard Option1 Option2 Option3 Option4 Standard

Fixed 32 years 26 years 20 years - 26 years 20 years -

Variable 40 years 32 years 26 years 20 years


Variable 10 years 7 years 6 years 5 years 7 years 6 years 5 years


Variable 30 years 25 years 20 years 15 years 25 years 20 years 15 years

Front End Fee Fixed

Fixed 1,40% 0,95% 0,80% - 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% -

Variable

JPY

LIBOR+

15bp

JPY

LIBOR+

10bp

JPY

LIBOR+

5bp

JPY

LIBOR

JPY

LIBOR-

95bp

JPY

LIBOR-

105bp

JPY

LIBOR-

110bp

JPY LIBOR-

115bp JPY LIBOR- 120bp

Description

Fixed/Vari

able

Bilateral

Japan (JICA)

General terms Prefential terms

Interest Rate 0,10%

Loan Maturity 50 years 40 years 50 years

Grace Period 10 years 10 years 10 years

Repayment Period 40 years 30 years 40 years

0,2%


[ % ]

Source : IDMA, Bloomberg | Mid Level

Kurva Imbal Hasil SUN Rupiah

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11

Tenor Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec '11

1Y 6.44 7.45 6.41 6.67 3.96 4.35

2Y 7.19 8.42 7.14 7.43 4.32 4.92

3Y 7.46 8.71 7.41 7.63 4.52 5.22

4Y 7.61 8.74 7.67 7.84 4.63 5.24

5Y 7.50 8.75 7.64 7.91 4.65 5.35

6Y 7.76 8.87 7.80 8.02 4.88 5.45

7Y 7.94 8.87 7.87 8.20 4.98 5.83

10Y 7.91 8.69 7.75 8.38 5.15 5.96

15Y 7.88 8.93 8.13 8.89 5.87 6.56

20Y 8.14 8.91 8.26 8.97 6.24 7.02

30Y 8.54 9.22 8.61 9.21 6.34 7.26


Kurva Imbal Hasil SUN Valas(dalam denominasi US Dollar)

[%]

Source : Bloomberg | Mid Level

Tenor Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-121 Y 1.703 1.663 1.164 1.677 1.416

2 Y 2.149 2.332 1.868 2.212 1.421

3 Y 2.693 2.989 2.386 2.991 1.647

4 Y 3.235 3.551 3.146 3.556 1.965

5 Y 3.501 4.060 3.517 4.249 2.141

6 Y 3.684 4.439 3.738 4.720 2.448

7 Y 3.967 4.492 3.911 4.960 2.666

8 Y 3.981 4.746 4.058 5.213

9 Y 4.088 5.337 2.826

10Y 4.055 4.703 5.404 2.902

20 Y 5.154 6.259 5.290 6.634 4.268

25 Y 5.064 5.939 5.151 6.623 4.297

30 Y 5.116 5.778 5.148 6.098 4.235


Bagian 6

Kinerja Pasar Sekunder SBN

(Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder

*) Hanya FR dan VR; Source: BI-SSSS, data diolah

2011 2012 2013 2014 Jan'15

Feb'15

Mar'15

Apr'15

Mei'15

Juni'15

Juli'15

Agt'15

Sept'15

Okt'15

Nov'15

Des'15 2015

Jan'16

Feb'16

Mar'16

Apr'16

Mei'16

Juni'16

Juli'16

Agt'16

Sept'16

Okt'16

Nov'16

Des'16

s.d.Des16

Total 7.59 9.56 12.4 17.4 19.5 19.1 14.7 11.6 13.2 19.3 19.9 24.2 22.4 27.0 26.6 27.6 20.2 25.0 28.8 34.0 32.6 25.1 21.1 27.3 28.4 21.2 18.2 24.9 20.9 25.6

REPO BI & BANK 1.54 3.45 6.70 8.80 7.45 7.19 4.84 4.65 3.39 6.48 10.9 12.5 12.8 18.5 16.3 18.0 10.1 16.4 18.8 22.7 22.7 16.5 11.4 16.6 18.4 9.29 8.59 12.6 12.0 15.5

REPO ANTAR BANK 0.16 0.38 0.41 0.76 1.14 0.81 0.77 0.62 0.50 0.53 0.83 0.77 0.72 0.55 0.72 0.77 0.72 0.33 0.09 0.18 0.14 0.31 0.75 0.69 1.02 1.46 1.01 0.64 0.68 0.61

OUTRIGHT 5.88 5.73 5.31 7.91 10.9 11.1 9.18 6.39 9.37 12.3 8.21 10.9 8.89 7.89 9.53 8.84 9.38 8.26 9.90 11.2 9.74 8.24 8.97 10.0 9.00 10.5 8.66 11.5 8.19 9.54

5.88 5.73 5.31

7.91

10.91 11.11 9.18

6.39

9.37

12.33

8.21

10.90 8.89

7.89 9.53 8.84 9.38

8.26 9.90

11.21 9.74

8.24 8.97 10.08

9.00 10.51

8.66

11.58

8.19 9.54

0.16 0.38 0.41

0.76

1.14 0.81

0.77

0.62

0.50

0.53

0.83

0.77

0.72 0.55

0.72 0.77

0.72

0.33

0.09

0.18

0.14

0.31 0.75

0.69 1.02

1.46

1.01

0.64

0.68

0.61

1.54 3.45

6.70

8.80

7.45 7.19

4.84

4.65

3.39

6.48

10.94

12.57

12.87

18.57 16.39 18.03

10.15

16.48

18.88

22.70

22.75

16.59

11.44

16.62

18.41

9.29 8.59

12.69

12.09

15.50

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

OUTRIGHT REPO ANTAR BANK REPO BI & BANK(dalam Triliun Rp)


Perdagangan Rata-Rata Harian SBSN Rupiah di Pasar Sekunder

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Rata-rata s.d

Dec2016

REPO ANTAR BANK - - - 1.63 21.63 70.52 36.44 62.83 25.00 - 14.37 - 10.91 - - 8.81 8.81 - 64.05 16

REPO BI & BANK - - 0.85 4.76 38.23 95.04 92.57 96.67 190.50 154.48 288.04 222.34 431.97 717.04 216.72 391.78 465.96 472.69 470.93 343

OUTRIGHT 42.21 113.43 164.49 365.67 497.01 635.54 1,052. 577.20 1,137. 1,263. 3,115. 1,297. 934.69 1,403. 973.83 857.86 752.62 910.80 589.21 1,151

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000 OUTRIGHT REPO BI & BANK REPO ANTAR BANK

(dalam Miliar Rp)


Catatan:- Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah- Source: BI-SSSS, data diolah

Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return di pasarSBN domestik.

Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan

-

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Jan'0

6M

ar'06

Ma

y'0

6Jul'0

6S

ep'0

6N

ov'0

6Jan'0

7M

ar'07

Ma

y'0

7Jul'0

7S

ep'0

7N

ov '07

Jan '08

Mar'08

May'0

8Jul'0

8S

ep'0

8N

ov'0

8Jan'0

9M

ar'09

May'0

9Jul'0

9S

ep'0

9N

ov'0

9Jan'1

0M

ar'10

May'1

0Jul'1

0S

ep'1

0N

ov'1

0Jan'1

1M

ar'11

May'1

1Jul'1

1S

ep'1

1N

ov'1

1Jan'1

2M

ar'12

May'1

2July

-12

Sep-1

2N

ov-1

2Jan-1

3M

ar-

13

May-1

3July

-13

Sep-1

3N

ov-1

3Jan-1

4M

ar-

14

May-1

4Jul-14

Sep-1

4N

ov 2

014

28-F

eb-1

530-A

pr-

15

30-J

un-1

531-A

ug-1

530-O

ct-

15

31-D

ec-1

529-F

eb-1

630-A

pr-

16

30-J

un-1

631-A

ug-1

631-O

ct-

16

30-D

ec-1

6

[Rp Triliun]

NON-BANK BANK % Asing thd. Total - RHS

30 Des: Rp1,239.57 triliun

30 Des: 37.55%

30 Des: Rp399,46 triliun


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan(dalam Triliun Rupiah)

Catatan:

1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.

2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.

*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.

Source: BI-SSSS, data diolah

SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL

BANK* 297.50 122.59 420.09 311.56 124.93 436.50 275.91 123.55 399.46

Bank Konvensional 297.50 100.86 398.36 311.56 102.25 413.81 275.91 101.49 377.40

Bank Syariah - 21.73 21.73 - 22.68 22.68 - 22.06 22.06

Institusi Negara 101.84 0.59 102.44 104.14 0.37 104.51 134.25 0.00 134.25

Bank Indonesia

(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan

Bank)

101.84 0.59 102.44 104.14 0.37 104.51 134.25 - 134.25

- Bank Indonesia (gross) 144.87 4.50 149.37 152.99 4.86 157.85 153.39 4.49 157.88

- SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank 43.02 3.91 46.93 48.85 4.49 53.33 19.14 4.49 23.63

NON-BANK 1,115.48 121.25 1,236.73 1,108.56 121.37 1,229.94 1,117.41 122.16 1,239.57

Reksadana 69.68 11.35 81.04 70.53 12.43 82.96 73.49 12.17 85.66

Asuransi 186.22 47.98 234.20 188.81 48.72 237.52 188.26 49.98 238.24

Non Residen 663.65 11.99 675.64 647.50 8.56 656.06 656.94 8.87 665.81

- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing 113.57 4.89 118.46 113.49 4.89 118.38 115.75 5.09 120.84

Dana Pensiun 69.58 13.67 83.25 71.96 13.85 85.80 73.20 14.07 87.28

Individu 42.17 19.50 61.67 43.34 19.24 62.57 38.69 19.06 57.75

Lain-lain 84.18 16.75 100.93 86.43 18.59 105.02 86.83 18.01 104.84

TOTAL 1,514.82 244.44 1,759.26 1,524.27 246.68 1,770.95 1,527.57 245.71 1,773.28

Dec-16Nov-16Oct-16INSTITUSI


Posisi Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan (dalam %)

Catatan:

1) Non Residen terdiri dari Private Bank, Fund/Asset Manager, Perusahaan Sekuritas, Asuransi, Dana Pensiun.

2) Lain-lain diantaranya Perusahaan Sekuritas, Korporasi, dan Yayasan.

*) termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank Indonesia.

Source: BI-SSSS, data diolah

SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL SUN SBSN TOTAL

BANK* 19.64 50.15 23.88 20.44 50.65 24.65 18.06 50.28 22.53

Bank Konvensional 19.64 41.26 22.64 20.44 41.45 23.37 18.06 41.31 21.28

Bank Syariah - 8.89 1.24 - 9.20 1.28 - 8.98 1.24

Institusi Negara 6.72 0.24 5.82 6.83 0.15 5.90 8.79 0.00 7.57

Bank Indonesia

(net, tidak termasuk SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan

Bank)

6.72 0.24 5.82 6.83 0.15 5.90 8.79 0.00 7.57

- Bank Indonesia (gross) 9.56 1.84 8.49 10.04 1.97 8.91 10.04 1.83 8.90

- SBN yang digunakan dalam operasi moneter dengan Bank 2.84 1.60 2.67 3.20 1.82 3.01 1.25 1.83 1.33

NON-BANK 73.64 49.60 70.30 72.73 49.20 69.45 73.15 49.72 69.90

Reksadana 4.60 4.65 4.61 4.63 5.04 4.68 4.81 4.95 4.83

Asuransi 12.29 19.63 13.31 12.39 19.75 13.41 12.32 20.34 13.43

Non Residen 43.81 4.91 38.40 42.48 3.47 37.05 43.01 3.61 37.55

- Termasuk Pemerintah & Bank Sentral Negara Asing 7.50 2.00 6.73 7.45 7.54 6.68 7.58 7.33 6.81

Dana Pensiun 4.59 5.59 4.73 4.72 5.61 4.84 4.79 5.73 4.92

Individu 2.78 7.98 3.51 2.84 7.80 3.53 2.53 7.76 3.26

Lain-lain 5.56 6.85 5.74 5.67 7.54 5.93 5.68 7.33 5.91

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Dec-16Nov-16Oct-16INSTITUSI


Kepemilikan SBN Rupiah Yang Diperdagangkan oleh Non Residen (Asing) berdasarkan Tenor

Sumber: BI-SSSS, data diolah

11.87%7.84%

5.20% 4.65% 3.23% 3.04% 3.04%3.22% 3.54% 2.94% 2.69% 3.30% 3.43% 3.02% 1.85% 0.86%

3.50%

8.19%

2.83% 5.41% 3.73%1.28% 1.55% 1.57% 1.69% 1.82% 2.83% 2.62% 2.36% 2.45% 2.60% 2.49% 2.19%

5.35%

16.78%

16.50%12.88% 15.23%

11.82% 11.89% 11.53% 10.81% 10.78% 9.83% 11.13%

19.75% 18.88% 18.30% 18.36% 17.94%

17.75%

24.93%

27.83% 32.04% 33.58%38.98% 38.36% 37.78% 37.50% 36.92% 37.25% 35.85% 26.19% 25.83%

37.85% 38.48% 39.47%37.43%

38.23% 45.01% 44.46% 42.81% 44.68% 45.16% 46.09% 46.78% 46.95% 47.16% 47.72% 48.40%

49.42% 38.23% 38.83%

39.55% 35.96%

30.80%

32.98%32.31%

38.13% 38.21%38.94% 38.98%38.48% 38.85% 38.28% 39.10% 39.39%38.87% 39.16% 38.40%

37.05% 37.55%

-10.00%

10.00%

30.00%

50.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0-1 >1-2 >2-5 >5-10 >10 % Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS)


Spread terhadap UST- Feb 26

[bps]


-

100

200

300

400

500

600

30-Jan-16 29-Feb-16 31-Mar-16 30-Apr-16 31-May-16 30-Jun-16 31-Jul-16 31-Aug-16 30-Sep-16 31-Oct-16 30-Nov-16 31-Dec-16

PHIL 26 (Baaa2, BBB, BBB-) TURK 26 (Baaa3, BBB-) BRA 26 (Ba2, BB, BB)

INDO 26 (Baaa3, BB+, BBB-) MEX 26 (A3, BBB+, BBB+) RUSS 26 (BBB-)

ARGEN 26 (B3, B-, Bu) SOUTH AFRICA (Baa2, BBB-) INDO 27 (Baaa3, BBB-, BBB-)

DATE PHIL 26 TURK 26 BRA 26 INDO 26 INDO 27 MEX 26 RUSS 26 ARGEN 26 SOUTH AFR 26 UST 26

Apr-16 2.57 4.32 5.57 3.93 3.55 7.26 4.86 1.83

May-16 2.53 4.58 5.79 3.99 3.50 4.48 6.81 5.08 1.85

Jun-16 2.38 4.03 4.90 3.63 3.44 4.43 6.31 4.38 1.47

Jul-16 2.21 4.60 4.35 3.31 3.40 4.02 6.30 4.14 1.45

Aug-16 2.23 4.41 4.50 3.30 3.10 3.93 5.90 4.28 1.59

Sep-16 2.38 4.51 4.53 3.24 3.29 3.77 5.72 4.17 1.59

Oct-16 2.72 4.78 4.61 3.57 3.31 3.99 6.16 4.35 1.81

Nov-16 3.12 5.71 5.36 4.05 3.32 4.49 7.33 4.91 2.39

30-Dec-16 3.21 5.80 5.50 4.28 4.34 3.86 4.42 6.75 4.90 2.40


Spread terhadap UST- Nov 46

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

[bps]


100

200

300

400

500

600


TURK 45 (Baaa3, BBB-) INDO 46 (Baaa3, BB+, BBB-) MEX 46 (A3, BBB+, BBB+)

BRAZ 45 (Ba2, BB, BB) SOUTH AFR 46 (Baa2, BBB-) INDO 47 (Baaa3, BBB-, BBB-)

DATE INDO 46 INDO 47 MEX 46 BRAZ 45 TURK 45SOUTHAFR

46UST 46

Apr-16 5.11 4.65 6.47 5.371 2.678

May-16 5.15 4.78 6.64 5.637 2.644

Jun-16 4.79 4.27 5.74 5.151 2.289

Jul-16 4.43 4.27 5.59 5.487 2.188

Aug-16 4.33 4.10 5.47 5.274 2.236

Sep-16 4.32 4.45 5.66 5.435 4.965 2.31

Oct-16 4.62 4.71 5.83 5.737 5.188 2.568

Nov-16 5.02 5.49 6.61 6.692 5.574 3.058

30-Dec-16 5.24 5.22 5.28 6.47 6.636 5.518 3.066


Spread terhadap 7Y Euro Midswap

[bps]


50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600Mexico 21 EuroBond(A3, BBB+)

Turkey 21 EuroBond(Baa3, BBB-)

Brazil 21 EuroBond(Baa2, BBB)

Indo 21 EuroBond(Baa3, BBB-)

Date7Y Euro

Midswap

Mexico 21

EuroBond

Turkey 21

EuroBond

Brazil 21

EuroBond

Indo 21

EuroBond

12/26/2016 0.3238 1.583 3.182 2.374 1.826

12/27/2016 0.3238 1.582 3.195 2.374 1.826

12/28/2016 0.323 1.418 3.195 2.343 1.82

12/29/2016 0.2944 1.446 3.165 2.342 1.802

12/30/2016 0.3102 1.445 3.151 2.341 1.797


Spread terhadap 10Y Euro Midswap

[bps]


0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00


MEX-24 (A3, BBB+, BBB+) TUR-23 (Baaa3, BBB-) INDO-25 (Baaa3, BB+, BBB-)

SOUTHAFR-26 (Baa2, BBB-, BBB-) 10Y EURO MIDSWAP

Date10Y Euro

Midswap

Mexico 24

EuroBond

Turkey 23

EuroBond

Indo 25

EuroBond

SouthAfr 26

EuroBond

12/23/2016 0.687 3.532 3.017 3.529 3.203

12/27/2016 0.673 3.509 3.028 3.406 3.203

12/28/2016 0.681 3.533 3.019 3.406 3.278

12/29/2016 0.647 3.516 3.011 3.406 3.262

12/30/2016 0.663 3.505 3.002 3.406 3.203


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (1)

Issuer

Issue Ratings

Issue

Size USD750 million USD1.75 billion USD0.75 billion USD1.25 billion USD1.50 billion

Pricing / Settlement Date 21 March 2016 / 29 March 2016 21 March 2016 / 29 March 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016

Maturity 5 years due 29 March 2021 10 years due 29 March 2026 5 years due 8 January 2022 10 years due 8 January 2027 30 years due 8 January 2047

Coupon 3.400% payable semi annually 4.550% payable semi annually 3.700% payable semi annually 4.350% payable semi annually 5.250% payable semi annually

Price 3.400% / 100% 4.550% / 100% 3.750% / 99.767% 4.400% / 99.592% 5.300% / 99.246%

Spread Over US Treasury Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S Rule 144A / Reg S

Listing SGX-ST & Nasdaq Dubai SGX-ST & Nasdaq Dubai SGX-ST SGX-ST SGX-ST

Total Book Order USD2.62 billion USD5.98 billion USD5.20 billion USD3.50 billion USD3.30 billion

Distribution

Middle East & Islamic investor 42%,

Asia 31%, Indonesia 10%, Europe

15%, USA 2%

Middle East & Islamic investor 28%,

Asia 25%, Indonesia 10%, Europe

22%, USA 15%

Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%,

USA 48%


USA 38%


USA 29%

Investor Type

Funds / Asset Managers 40%, Bank

38%, Central Bank & Sovereign

Wealth Funds 13%, Insurance &

Pension Company 5%, Private Bank

4%

Funds / Asset Managers 59%, Bank

25%, Central Bank & Sovereign

Wealth Funds 8%, Insurance &

Pension Company 4%, Private Bank

4%

Fund / Asset Managers 74%, Banks 12%,

Private Banks 9%, SWF 5%


Insurance / Pension Funds 18%, Private

Banks 2%, SWF 5%


Insurance / Pension Funds 62%, Private

Banks 3%, SWF 6%

Republic of Indonesia

Baa3 Stable (Moody’s), BBB- Stable (Fitch)

USD fixed rate

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

Baa3 Stable (Moody’s), BB+ Positive (S&P), BBB- Stable (Fitch)

USD fixed rate

Summary Terms of

OfferingSNI21 SNI26 RI0122 RI0127 RI0147


Rangkuman Penerbitan SBN Valas Terkini (2)

Issuer

Issuer Ratings

Issue Ratings

Issue JPY fixed rate JPY fixed rate USD fixed rate USD fixed rate USD fixed rate

Size JPY62 bilion JPY38 bilion USD0.75 billion USD1.25 billion USD1.50 billion

Pricing / Settlement Date 15 June/ 21 June 2016 15 June/ 21 June 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016 1 December / 8 December 2016

Maturity 21 June 2019 21 June 2021 5 years due 8 January 2022 10 years due 8 January 2027 30 years due 8 January 2047

Coupon 0.83% 1.16% 3.700% payable semi annually 4.350% payable semi annually 5.250% payable semi annually

Reoffer Yield / Price 100% 100% 3.750% / 99.767% 4.400% / 99.592% 5.300% / 99.246%

Yen Swap Offer 95 bps over JP 3yr Swap 125 bps over JP 5yr Swap - - -

Format

Listing

Total Book Order JPY62 billion JPY38 billion USD5.20 billion USD3.50 billion USD3.30 billion

Distribution Asia 100% Asia 100%Indonesia 3%, Asia 22%, Europe 27%,

USA 48%

Indonesia 18%, Asia 26%, Europe

18%, USA 38%


USA 29%

Investor Type

City Bank 10.5%, Public Funds

25.0%, Life Insurance 4.8%,

Asset Managers 11.3%, Regional

Banks 4.8%, Shinkins 3.6%, and

Others 40.0%

City Bank 52.6%, Public Funds

25.8%, Regional Banks 9.2%,

Shinkins 2.6%, and Others 9.8%

Fund / Asset Managers 74%, Banks

12%, Private Banks 9%, SWF 5%


22%, Insurance / Pension Funds 18%,



2%, Insurance / Pension Funds 62%,


- SGX-ST & Frankfurt Stock Exchange

Rule 144A / Reg SPrivate Placement





Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Baa3(Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)

Summary Terms of Offering RIJPY0619 RIJPY0621 RI0122 RI0127 RI0147


Bagian 7

Penjaminan Pemerintah


Definisi Kewajiban Penjaminan

• Potensi kewajiban yang tidak tentu tetapi mengakui bahwa pengeluaran yang akan datangmungkin muncul jika persyaratan tertentu terpenuhi atau peristiwa tertentu terjadi (Glossary,The Scottish Public Finance Manual).

• Kewajiban yang muncul dari kejadian-kejadian khusus, tidak terduga yang mungkin atau tidakmungkin terjadi. Kewajiban kontingensi dapat berupa eksplisit dan implisit (IMF, External DebtStatistics, Guide For Compilers And Users, 2003).

Kewajiban eksplisit didefinisikan sebagai pengaturan kontrak-kontrak keuangan yangmemberikan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu persyaratan-persyaratan akan menjadiefektif jika salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan muncul untuk melakukanpembayaran dari nilai ekonomi atau dengan kata lain kewajiban kontingensi eksplisitmuncul dari suatu pengaturan hukum atau kontrak (IMF, External Debt Statistics, Guide ForCompilers and Users, 2003, hal 83).

Kewajiban implisit tidak muncul dari suatu sumber hukum atau kontrak tetapi akandiketahui setelah kondisi atu kejadian terealisir.

• Biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah jika terjadi peristiwa atau kejadian tertentu baiksecara eksplisit maupun implisit yaitu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau telah ditentukan dalam kontrak.


Landasan Hukum Pemberian Penjaminan Pemerintah

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk PercepatanPembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana diubah denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang MenggunakanEnergi Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 194Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga olehPemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek KerjasamaPemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur;

6. Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera,sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2015.

7. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas PembiayaanInfrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan UsahaMilik Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan InfrastrukturKetenagalistrikan.


Kebijakan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

1. Mitigasi Risiko Penjaminan Pemerintah ditujukan untuk meminimalkan risiko fiskal dan risiko terjadinyagagal bayar (default), yang dilakukan pada tahap evaluasi atas usulan penerbitan penjaminanPemerintah, melalui: Menerbitkan benchmark pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah Melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama dengan tujuan:

a) memastikan proyek layak secara finansial;b) menentukan jangka waktu penjaminan;c) menentukan kewajiban finansial yang layak dijamin dan struktur transaksi dalam perjanjian

kerjasama;d) meminimalkan risiko fiskal terkait substansi dalam klausul perjanjian kerjasama.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja (performance) proyek dan kondisi keuangan pihakterjamin;

2. Menyusun/menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasanhukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien.

3. Menghentikan kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanketguarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek Independent Power Producer (IPP) PT.PLN.


Batas Maksimal Kewajiban Penjaminan & Jenis Potensi Default

Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadapproyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu.

Batas Maksimal Penjaminan dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan memperhatikanproyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin.

Batas Maksimal Penjaminan untuk periode sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 2,57 persen terhadap PDB atausecara nominal sebesar IDR357,4 triliun (asumsi PDB 2017 sebesar IDR13.906.449 miliar), sehingga pemberian jaminanuntuk proyek baru tidak boleh melebihi Batas Maksimal Penjaminan dimaksud.

Adapun realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, Direct Lending, Tol Sumatera dan KPBU sampai akhirSeptember tahun 2016 sebesar 1,67 persen terhadap PDB (asumsi PDB 2016 sebesar IDR12.626.547 miliar) atau nominalsebesar IDR211,1 triliun

1) Risiko dalam Penjaminan Kredit, yaitu:a) kondisi keuangan PT PLN/PDAM memburuk;b) perkembangan pelaksanaan proyek yang dijamin

atau proyek lain yang berkaitan dengan proyekyang dijamin memburuk;

c) kerugian nilai tukar, mengingat pendapatan PTPLN/PDAM dalam rupiah sedangkan kewajibandalam bentuk USD;

d) peningkatan suku bunga, mengingat semuapinjaman menggunakan tingkat suku bungamengambang.

Risiko dalam pelaksanaan penjaminan yang berpotensi gagal bayar (default) meliputi:

2) Risiko dalam Penjaminan Investasi, yaitu:a) Risiko atas kondisi keuangan Pemerintah Daerah atau

BUMN/BUMD yang dijamin terkait kewajibanpembayaran (payment obligations).

b) Risiko politik, antara lain: perubahan kebijakan/peraturan yang berdampak

pada kerugian investor; lambatnya penerbitan izin dari instansi pemerintah

terkait.c) Risiko bencana alam (natural force majeure) yang

dapat mengganggu proyek yang menjadi tanggungjawab BUMN/BUMD.


Program Penjaminan Pemerintah (2008 s.d. saat ini)

1. Penjaminan

Kredit

2. Penjaminan

Investasi

Listrik

Air

Listrik

Infrastruktur

SektorTipe

Infrastruktur

Jalan tol

Dasar Hukum, Nama Program, Bentuk Penjaminan

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PLN jika default

Coal Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 1)

Perpres 91/2007 dan PMK 44/2008

Penjaminan 70% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran Pokok PDAM jika default

Clean Water Supply Program Perpres 29 Tahun 2009, dan PMK 229/2009

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BUMN jika default

Direct Lending from International Financial Institution to SOEs

Perpres 82 Tahun 2015 dan PMK 189/2015

Penjaminan 100% – Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran PT Hutama Karya jikadefault

Sumatera Toll Roads ProjectPerpres 117 Tahun 2015 jo. Perpres100 Tahun 2014 dan PMK 253/2015

Penjaminan Kelayakan Usaha – Pemerintah menjamin kelayakan usaha PLN dalammembayar kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Pengembang Swasta, dan menjamin risiko politik

Renewable energy, Coal and Gas Power Plant 10.000MW Fast Track Program (FTP 2)

Perpres 48 Tahun 2011 jo. Perpres 4 Tahun 2010 dan PMK 173/2014

Menjamin kewajiban financial Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta

Public-Private Partnerships Project (PPP)/ KPBU/ KPS

Perpres 78 Tahun 2010, Perpres 38 Tahun 2015 dan PMK 260/2010


Posisi Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN

• Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikansejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitanpenjaminan untuk setiap program)

• Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN-PTA 2016 telah dialokasi sebesar Rp651,7 miliar(Proyek FTP1, PDAM dan KPBU)

• Anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA2017 telah disetujui DPR sebesar Rp924,1 miliar(Program Infrastruktur Nasional Rp721,1 miliar(Proyek FTP1, PDAM, Direct Lending, Jalan TolSumatera, dan KPBU), dan Program penugasanpenyediaan pembiayaan infrastruktur daerahkepada BUMN/Dana talangan InfrastrukturDaerah Rp203 miliar)

• Alokasi anggaran untuk program penjaminanFTP2 diberikan dalam bentuk alokasi belanjasubsidi dan PMN.

• Mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuandalam PMK 30 tahun 2012 tentang Tata CaraPengelolaan Dana Cadangan Penjaminan DalamRangka Pelaksanaan Anggaran KewajibanPenjaminan Pemerintah, alokasi anggarankewajiban penjaminan Pemerintah yang tidakterealisasi sampai dengan akhir triwulan III dapatdipindahbukukan ke dalam rekening danacadangan penjaminan Pemerintah.

• Posisi saldo rekening dana cadangan penjaminanPemerintah sebesar Rp1.670,1 miliar (akumulasialokasi APBN 2013 dan 2014 (alokasi TA 2015tidak dapat dipindahbukukan karena kebutuhankapasitas fiskal APBN).

LKPP 2008

(Audited)

LKPP 2009

(Audited)

LKPP 2010

(Audited)

LKPP 2011

(Audited)

LKPP 2012

(Audited)

LKPP 2013

(Audited)

LKPP 2014

(Audited)

LKPP 2015

(Audited)

APBN-P

2016APBN 2017

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM - - IDR 50.00 IDR 15.00 IDR 10.00 IDR 35.00 IDR 2.23 IDR 1.80 IDR 0.59 IDR 1.14

3 .

Pembiayaan Infrastruktur melalui

Pinjaman Langsung dari Lembaga

Keuangan Internasional kepada Badan

Usaha Milik Negara

PT PLN

(Persero)- - - - - - - - - IDR 21.07

4 .Percepatan Pembangunan Jalan Tol di

Sumatera

PT Hutama

Karya

(Persero)

- - - - - - - - - IDR 39.37

5 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan

Energi Terbarukan, Batubara dan Gas

(Proyek 10.000 MW Tahap 2 )

PT PLN

(Persero)- - - - - - - - - -

6 .

Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

(Proyek infrastruktur dengan skema

KPBU)

PT PLN

(Persero)- - - - - IDR 59.82 IDR 48.18 IDR 49.70 IDR 80.56 IDR 209.87

IDR 283.00

IDR 283.00

IDR 1,000.00IDR 1,000.00



Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)

PT PLN

(Persero)

Total

1 .

No.

Rincian Program Penjaminan

Penugasan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Nasional

Pihak

Terjamin

IDR 570.53IDR 623.30 IDR 611.22 IDR 913.65 IDR 792.00

IDR 633.30IDR 904.00IDR 1,050.00IDR 1,000.00

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan (miliar rupiah)

IDR 449.68

IDR 721.12IDR 651.67IDR 843.50IDR 964.07IDR 706.04

IDR 889.00


Posisi Pengelolaan Kewajiban Penjaminan

Portofolio per September 2016:

Telah diterbitkan penjaminansebanyak 61 dokumen (36Proyek FTP1, 10 Proyek PDAM, 2Proyek Skema Direct Lending, 2Proyek Jalan Tol Sumatera, 10Proyek FTP2, dan 1 ProyekSkema KPBU) dengan total nilaisebesar Rp211,1 triliun.

Total outstanding/eksposurpenjaminan sebesar Rp75,2 triliun:

Total outstanding penjaminankredit mencapai Rp 49,8 triliun(FTP1 Rp48 triliun, PDAM Rp180miliar, Direct lending Rp1,6triliun) .

Total eksposur penjaminaninvestasi mencapai sebesarRp25,4 triliun (FTP2 Rp16,3triliun, KPBU Rp9,1 triliun)

Penjaminan Proyek Jalan TolSumatera belum memilikioutstanding kredit, karena PTHutama Karya belum menarikpinjaman dari PT SMI (saat ini masihproses pembebasan lahan)

Original Curr. Eq. IDR Original Curr. Eq. IDR

USD 3.96 USD 2.51

IDR 35,678.74 USD 15,422.25

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum PDAM Perbankan 10 IDR 324.80 IDR 324.80 USD 180.24 IDR 180.24

3 .

Pembiayaan Infrastruktur melalui

Pinjaman Langsung dari Lembaga

Keuangan Internasional kepada Badan

Usaha Milik Negara

PT PLN

(Persero)ADB & IBRD 2 USD 1.10 IDR 14,297.80 USD 0.12 IDR 1,559.76

4 .Percepatan Pembangunan Jalan Tol di

Sumatera

PT Hutama

Karya

(Persero)

PT Sarana

Multi

Infrastruktur

(Persero)

2 IDR 1,721.34 IDR 1,721.34 USD 0.00 IDR 0.00

5 .



Energi Terbarukan, Batubara dan Gas

(Proyek 10.000 MW Tahap 2 )

PT PLN

(Persero)

Pengembang

Pembangkit

Listrik

10 USD 5.08 IDR 66,057.97 USD 1.25 IDR 16,311.30

6 .

Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

(Proyek infrastruktur dengan skema

KPBU)

PT PLN

(Persero)

PT

Bhimasena

Power

Indonesia

1 USD 3.20 IDR 41,593.60 USD 0.70 IDR 9,117.32

USD 13.34 USD 4.58

IDR 37,724.88 IDR 15,602.49

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia bulan Sept 2016 (IDR/USD1) 12,998.00 12,998.00

Posisi Outstanding Kredit /

Exposure Investasi per

September (miliar rupiah)

IDR 211,146.33

Nilai Penjaminan Kredit /

Investasi per September 2016

(miliar rupiah)

IDR 48,027.86

IDR 75,196.4861

36



Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)

PT PLN

(Persero)Perbankan

Total

1 . IDR 87,150.82

No.

Rincian Program Penjaminan

Penugasan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Nasional

Pihak

Terjamin

Penerima

Jaminan

Jumlah

Dokumen

Penjaminan


Komposisi Kewajiban Penjaminan Pemerintah (per 30 September 2016)

1. Berdasarkan Komposisi Total Nilai Penjaminan Pemerintah

2. Berdasarkan Komposisi Total Outstanding Penjaminan Kredit

• Komposisi total nilai penjaminan pemerintah

berdasarkan jenis mata uang berkisar 82,13%dalam USD dan 17,87% dalam IDR

berdasarkan jenis proyek berkisar 41,28% untukproyek FTP1, 31,29% untuk proyek FTP 2, 19,7%untuk proyek KPBU, 0,82% untuk proyek tolSumatera, 0,15% untuk proyek PDAM, dan 6,77%untuk proyek direct lending.

• Komposisi total outstanding penjaminan kredit

berdasarkan jenis mata uang berkisar 78,51%dalam USD dan 21,49% dalam IDR

berdasarkan jenis tenor pinjaman berkisar 71.2%untuk tenor 10-13 tahun, 9.62% untuk tenordibawah 10 tahun, dan 19.2% untuk tenor diatas13 tahun

berdasarkan jenis lender berkisar 23.5% dariBank BUMN, 17.6% dari Bank Swasta Domestik,23.5% dari Bank Swasta Luar Negeri dan 35.3%dari BPD

100% kredit pinjaman berbunga floating

< 10 thn, 9.62%

>= 10 thn dan <= 13 thn, 71.15%

> 13 thn, 19.23%

Jenis Tenor

Bank Swasta (LN),

23.53%

Bank Swasta (DN),

17.65%

Bank BPD,

35.29%

Bank BUMN (DN),

23.53%

Jenis Lender

Floating100%

Jenis Tingkat Bunga


Maturity Profile Penjaminan Kredit yang Dijamin Pemerintah(per 30 September 2016)

• Maturity profile berdasarkan proyeksi pembayaran pokok pinjaman proyek FTP 1, Direct lending, dan PDAM, sedangkan Tol Sumatera belum ada penarikan.

• Kredit pinjaman untuk Program Direct Lending dalam masa grace period hingga 2020.


Realisasi dan Proyeksi Oustanding Kredit yang Dijamin Pemerintah(per 30 September 2016)

• Oustanding kreditberdasarkan proyeksipenarikan dan pembayaranpokok pinjaman proyek FTP 1, dan PDAM.

• Portofolio kredit pinjamanper September 2016:

Kredit Pinjaman proyekFTP 1 dimulai penarikanpada tahun 2008 dandiperkirakan kreditselesai/lunas padatahun 2026

Kredit Pinjaman ProyekPDAM dimulaipenarikan pada tahun2012 dan diperkirakankredit selesai/lunaspada tahun 2026

• Kredit pinjaman untukProgram Direct Lendingdalam masa grace period hingga 2020, sedangkankredit proyek jalan tolSumatera belum adapenarikan


Bagian 8

Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia

Faktor Penentu Perbaikan Rating

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 2007-2008

Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement

Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:

Penurunan rasio utang terhadap PDB

Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang

Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P)

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

Country Risk Classification (CRC)

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD

Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)

Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnyafasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps


Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

S&P: Tanggal 21 Mei 2015memperbaiki peringkat kreditIndonesia dari stable menjadi positivesekaligus mengafirmasi rating padaBB+

R&I: Tanggal 18 Oktober 2012menaikkan kredit Indonesia dari BB+menjadi BBB-

OECD: Tanggal 30 Maret 2012menaikkan peringkat CRC Indonesiadari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3

Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012menaikkan sovereign credit ratingIndonesia dari Ba1 menjadi Baa3dengan outlook stable

Fitch Ratings: Tanggal 15 Desember2011 melakukan upgrade utk foreigncurrency long-term senior debt padaBBB- dgn outlook stable.

JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikanperingkat kredit Indonesia hinggamasuk kategori Investment Grade dariBB+ menjadi BBB-

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2016

S&P Fitch Moody's R&I JCRA CRC

1999 CCC+ B- B3 B- - 6

2000 B- B- B3 B- - 6

2001 CCC B- B3 B- - 6

2002 CCC+ B B3 B- B 6

2003 B B+ B2 B- B 6

2004 B+ B+ B2 B B+ 6

2005 B+ BB- B2 BB- B+ 5

2006 BB- BB- B1 BB- BB- 5

2007 BB- BB- Ba3 BB+ BB 5

2008 BB- BB Ba3 BB+ BB 5

2009 BB- BB Ba2 BB+ BB+ 5

2010 BB BB+ Ba2 BB+ BBB- 4

2011 BB+ BBB- Ba1 BB+ BBB- 4

2012 BB+ BBB- Baa3 BBB- BBB- 3





TahunRating


Perkembangan Credit Rating Indonesia (2) In

vestm

en

tgrad

e

Moodys’s menaikan rating ke Ba1per 17 Januari 2011

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

RekapitalisasiPerbankan

Krisis ekonomi1998

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan

SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program

Buyback


Buyback, & Debt Swtiching


Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Inve

stm

en

tgr

ade

No

n In

vest

me

nt

grad

e

S&P sempatmenurunkan rating ke

Selective Default namundirevisi kembali 2 hari

kemudian

No

n In

vestm

en

t grade

Moodys’s menaikan rating ke Baa3per 18 Januari 2012

Fitch’s menaikan rating ke BBB-per 15 Desember 2011

Fitch’s S&P’s Moody’s


Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

Pada tanggal 1 Juni 2016, S&P kembali mempertahankan peringkat Indonesia pada level BB+/positive.Faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut mencakup perbaikan kebijakan dan tata kelolakelembagaan, termasuk kerangka kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang kredibel dan pertumbuhanekonomi yang baik. Peningkatan rating dimungkinkan apabila momentum perbaikan tata kelolakelembagaan, khususnya kerangka kebijakan fiskal, dapat menghasilkan pengeluaran pemerintah yangberkualitas, penurunan tren defisit fiskal, moderasi utang pemerintah dan terjaganya kewajiban kontijensifiskal. Selain itu, implementasi reformasi subsidi BBM secara utuh dan tepat waktu menjadi perhatianS&P.

Pada tanggal 4 April 2016, R&I memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia padaBBB- /stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalahperekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlanjut sertakebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif yang akan menjadi pendukungpertumbuhan ekonomi. Selain itu, defisit fiskal dipandang rendah, dengan kondisi fiskal yang terkendali.Likuiditas valas juga terjaga melalui kebijakan bank sentral dan kecukupan cadangan devisa yang baik,meskipun utang luar negeri swasta non-bank tetap perlu dicermati.

Pada tanggal 28 Januari 2016, Moody’s memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesiapada Baa3/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi tersebut adalahpengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakanotoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhanekonomi dalam rangka memastikan sektor eksternal yang sustainable. Selain itu, outlook stabilmencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber daripenurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Meskipun tekanan eksternalterhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baikdibandingkan negara dengan peringkat yang sama.


Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

Fitch Ratings pada tanggal 6 November 2015 menegaskan Peringkat Rating (Sovereign Credit Rating)Republik Indonesia pada posisi BBB-/stable outlook (Investment Grade). Fitch menyatakan empat faktorkunci yang mendukung keputusan penegasan bagi sovereign credit rating Indonesia, yaitu pertumbuhanekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan negara peers, berbagai inisiatifreformasi struktural melalui penerbitan rangkaian paket kebijakan ekonomi yang akan mampumemperbaiki iklim investasi, posisi utang pemerintah yang terjaga dan relatif lebih baik dibanding negarapeers, serta sektor perbankan yang kuat dan solid. Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa reformasistruktural yang dilakukan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, sepertipercepatan proses perizinan dan kebijakan pengupahan akan memperbaiki iklim investasi secarasignifikan dalam jangka panjang dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Di samping itu, Fitchmenyatakan bahwa sektor perbankan Indonesia kuat dan solid dengan rasio kecukupan modal yang tinggidan eksposur terhadap depresiasi rupiah yang terbatas.

Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dariklasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru.

Tanggal 22 Oktober 2014), Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah melakukan afirmasi SovereignCredit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook : faktor kunci yang mendukung afirmasiSovereign Credit Rating Indonesia tersebut yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal dansistem perbankan yang sehat, serta ketahanan perekonomian terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain,faktor-faktor yang dinilai menjadi risiko bagi Sovereign Credit Rating Indonesia antara lain:ketergantungan pada komoditas sumber daya alam, defisit neraca berjalan dan aliran investasi yangfluktuatif, tingginya subsidi BBM, ketertinggalan infrastruktur dan pasar keuangan yang belumberkembang.


Opini BPK tentang Laporan Keuangan

Tahun 2012 Laporan Keuangan BA-999.01 Pengelolaan Utangmendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun 2013,2014 dan 2015 BPK tidak memberikan opini terhadapBA-999.01 namun hanya memberikan opini atas Laporan KeuanganBA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) dengan opini WajarDengan Pengecualian (WDP). Pada 2015 tidak terdapat temuanyang material yang mempengaruhi opini atas Laporan KeuanganBA-999 Bendahara Umum Negara (BUN) tersebut.

Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan

Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangkapendek, dan refinancing utang lama.

Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderungmenurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman

Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan denganbiaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.

Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan

bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju

Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin

transparasi dan akuntabilitas publik

LK BA-999.01 Pengelolaan Utang Tahun 2008 s.d. 2012, dinilai Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Perbaikan credit rating Indonesia terutama terjadi mulai tahun 2005.

Pada tahun 2011 S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+, sedangkan

JCRA, Fitch, Moody's dan R&I telah memasukkan Indonesia kedalam kategori negara

Investment Grade


Bagian 9

Ekstra Slide


Profil Utang Indonesia(Pemerintah, Bank Indonesia, Sektor Publik dan Swasta)

Berbeda dengan Buku Saku Profil Utang Pemerintah

Pusat, dalam menentukan Utang Luar Negeri SULNI

dan SUSPI memakai konsep resident – non resident

yaitu utang yang didasarkan pada kepemilikan

penduduk (resident) dan bukan penduduk (non

resident).

Catatan :- Angka posisi utang Buku Saku dan SULNI per 31 Oktober 2016- Angka posisi utang SUSPI per 30 September 2016

PUPP (Profil Utang Pemerintah Pusat) : Data UtangPemerintah Pusat.

SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) : Utang LuarNegeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Swasta

SUSPI (Statistik Utang Sektor Publik Indonesia) : UtangPemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Badan Usaha MilikNegara (BUMN)

Triliun Rupiah

Jenis Utang PUPP SULNI SUSPI

Utang Dalam Negeri/Residen 2,006.13 - 4,140.69

Utang Luar Negeri / Non Residen 1,433.66 4,343.17 2,523.25

Total 3,439.78 4,343.17 6,663.94

3,440

4,343

6,664

PUPP

SULNI

SUSPI

Triliun Rupiah

BULAN DESEMBER 2016 - djppr.kemenkeu.go.id · Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi ... dan Surat Utang/SU ke BI untuk ... Project Based Sukuk (PBS) terdiri dari Project

Documents