Top Banner
Wahyu Nugroho Pendidikan Kewarganegaraan 2 Untuk Kelas VIII SMP/MTs
180

BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Jul 30, 2015

Download

Documents

Download buku bse gratis pendidikan kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas 2 gratis melalui scribd
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Wah

yu N

ugroh

oP

end

idik

an K

ewargan

egaraan 2 U

ntu

k K

elas VIII SM

P/M

Ts

Page 2: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1
Page 3: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

KatalogDalamTerbitan (KDT)

Pendidikan KewarganegaraanJilid 2 untuk Kelas VIII SMP

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan NasionalDilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh Pusat PerbukuanDepartemen Pendidikan NasionalTahun 2009Diperbanyak oleh ..............

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasionaldari Penerbit Pustaka Bengawan, CV

370.114 7WAH WAHYU Nugrohop Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk VIII SMP/MTs

/ penulis, Wahyu Nugroho ; editor, Tri Djoko Santoso…[et al] ; Agastio Safari. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.iv, 170 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliogra ; hlm. 170IndeksISBN 978-979-068-153-8 (No. jil lengkap)ISBN 978-979-068-160-6

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan PengajaranI. Judul II. Tri Djoko Santoso III. Agastio Safari IV. Wahyu Nugroho

PenulisDrs.WahyuNugroho

EditorDrs. Tri DjokoSantosoS.R. Kadarsih, S.Pd.RosmaliaNurul H., S.E.Rohmi Fauziah, S.Ag.

PerancangKulitZainal Abidin

PerancangTata Letak

Yulianto

Penata Letak

AprilianawatiIlustratorAgastioSafari

http://BukuBse.BelajarOnlineGratis.Comhttp://BelajarOnlineGratis.Com

Page 4: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

iiiPendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009Kepala Pusat Perbukuan

Kata Sambutan

Page 5: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–iv

Kata Pengantar

Kalian telah duduk di kelas VIII SMP. Banyak hal baru yang dapat kalian temui, misalnya suasana dan lingkungan yang baru. Kalian pasti senang menemui hal-hal baru. Dalam bergaul di lingkungan yang baru, tentu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Semua itu dapat kalian pelajari melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

D e n g a n m e m p e l a j a r i P e n d i d i k a n Kewarganegaraan, kalian diharapkan dapat menjadi warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kualitas buku yang digunakan.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini, kami susun dalam tiga jilid.

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk kelas VII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk kelas VIII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 3 untuk kelas IX SMP/MTs

Buku ini disajikan dengan metode yang praktis dan sistematis serta dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi yang disampaikan, buku ini dilengkapi dengan Uji Kompetensi yang berisi tugas-tugas pada setiap akhir subbab. Pelatihan

Page 6: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

vPendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

pada setiap akhir bab dimaksudkan untuk lebih memantapkan kalian dalam memahami dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Ulangan Semester sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai kompetensi dasar setiap semester.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam memperoleh kompetensi di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Penulis

Page 7: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–vi

Daftar Isi

Kata SambutanKata PengantarDaftar Isi

Bab 1

Bab 2

Bab 3

iiivvii

1

3

5

1221

24

3133

404454

59

61

68

77

78 79

Dasar dan Ideologi Negara Indonesia

A. Pancasila sebagai Dasar Negara Repub-lik Indonesia

B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indo-nesia

C. Nilai-Nilai PancasilaD. Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara

Berdasarkan PancasilaE. Upaya Mempertahankan Ideologi Pan-

casila

Konstitusi di Indonesia

A. KonstitusiB. Penyimpangan terhadap Konstitusi di

IndonesiaC. Amandemen UUD 1945 D. Menghargai Pelaksanaan UUD 1945

Hasil Amandemen

Perundang-Undangan Nasional

A. Hakikat Peraturan Perundang-UndanganB. Pembentukan Peraturan Perundang-

UndanganC. Sikap Kritis terhadap Perundangan-Un-

danganD. Sikap Patuh terhadap Perundang-Undan-

ganE. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Page 8: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

viiPendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

Ulangan Semester I

Bab 4

Bab 5

Ulangan Semester II

F. Hukum dan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Demokrasi

A. Hakikat DemokrasiB. Pentingnya Kehidupan DemokratisC. Menghargai Pelaksanaan Demokrasi

Sistem Pemerintahan di Indonesia

A. Kedaulatan RakyatB. Pemegang Kedaulatan Rakyat dan PerannyaC. Sistem Pemerintahan D. Menghargai Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemer-

intahan Indonesia

GlosariumIndeksDaftar Pustaka

8695

97

99109113

121123

127143

158

164

166168170

Page 9: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–viii

Page 10: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Sejak pemerintahan Indonesia mengalami berbagai kegagalandalam menjalankan roda pemerintahan, keyakinan terhadapkebenaran dan keteguhan nilai-nilai Pancasila menjadi pudar. Orangmenjadi sungkan dan malu jika berbicara tentang nilai-nilai Pancasila.Jika hal itu terjadi terus-menerus, dapatkah Pancasila sebagai dasarnegara dan ideologi bangsa Indonesia dipertahankan?

Dasar danIdeologi NegaraIndonesia

BabBabBabBabBab 11111

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Page 11: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–22222

Selamat berjumpa para siswa!Selamat, kalian sekarang telah duduk di kelas VIII. Pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII dimulai dengan membahasPancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskanPancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; menunjukkandan menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.

Dengan menguasai materi tersebut, kalian diharapkan dapat menampil-kan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian dapat mengguna-kan peta konsep berikut untuk memudahkan mempelajari bab ini.

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini disajikandalam tiga subbab.Subbab A : Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaSubbab B : Pancasila sebagai Ideologi Bangsa IndonesiaSubbab C : Nilai-Nilai PancasilaSubbab D : Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan

PancasilaSubbab E : Upaya Mempertahankan Ideologi Pancasila

Pelajarilah bab ini dengan tekun dan teliti agar kalian memiliki budipekerti yang tinggi. Selamat belajar, semoga kalian dapat mempelajariseluruh materi dalam bab ini.

Pendahuluan

Peta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta Konsep

Dasar dan Ideologi Negara Indonesia

Pelaksanaan Pancasila dalamKehidupan Sehari-hari

Dasar Negara Ideologi Negara

Nilai-NilaiPancasila

Page 12: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 33333

A .A .A .A .A . Pancasila sebagai Dasar Negara RepublikPancasila sebagai Dasar Negara RepublikPancasila sebagai Dasar Negara RepublikPancasila sebagai Dasar Negara RepublikPancasila sebagai Dasar Negara RepublikIndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

Setiap negara di dunia memiliki dasar negara yang berbeda-beda. Apakah dasar negara Republik Indonesia? Untuk memahamidasar negara Indonesia, simaklah uraian berikut.

1 .1 .1 .1 .1 . Dasar Negara Republik IndonesiaDasar Negara Republik IndonesiaDasar Negara Republik IndonesiaDasar Negara Republik IndonesiaDasar Negara Republik Indonesia

Sebagai negara merdeka, Indonesia harus memiliki dasarnegara. Adapun dasar negara itu haruslah berupa suatufalsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsadan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulahakan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudankemerdekaan politik menuju pada kemerdekaan ekonomi,sosial, dan kebudayaan.

Landasan atau dasar itu harus kuat dan kukuh agar gedungyang berdiri di atasnya dapat tegak selama-lamanya. Landasanharus pula tahan uji terhadap serangan baik dari dalam maupunluar negeri.

Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasilasebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam keputusansidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagaidasar negara Indonesia tercantum secara resmi dalamPembukaan UUD RI. Undang-Undang Dasar yang menjadisumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokokyang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsadan negara agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untukmengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbulberhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan negaraharus didasarkan dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar.Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebutperaturan-peraturan organik, yang menjadi pelaksana dari UUD.

Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwaiseluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagaidasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IVPembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturanperundang-undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan olehnegara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwadengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dantujuan dari peraturan perundang-undangan RI tidak bolehmenyimpang dari jiwa Pancasila.

Page 13: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–44444

Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo No.III/MPR/2000 jo UU No. 10/2004 ditegaskan bahwa Pancasilaitu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukumformal: undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dandoktrin).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalanyang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.

Sungguh suatu hal yang membanggakan bahwa IndonesiaMerdeka didirikan di atas fundamen atau dasar yang kuat, yakniPancasila. Dasar yang kuat itu bukanlah menurut suatu modelyang didatangkan dari luar negeri.

Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidupbangsa Indonesia. Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadianbangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahuluhingga sekarang Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhuryang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar-dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsalain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal danakan memengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan NegaraKesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

2 .2 .2 .2 .2 . Pancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafahnegara, philosofische grondslag dari negara, ideologi negara,staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasarmengatur pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasiladigunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti di-maksudkan di atas sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945,yang dengan jelas menyatakan: “... maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatususunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat denganberdasarkan kepada ....”

Dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata berdasarberasal dari kata dasar, yang diberi awalan ber menjadi berdasar.

Mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini, Prof. Drs.Prof. Drs.Prof. Drs.Prof. Drs.Prof. Drs.Notonagoro, S.H.Notonagoro, S.H.Notonagoro, S.H.Notonagoro, S.H.Notonagoro, S.H. dalam karangan beliau yang berjudul BeritaPikiran Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasilasebagai Dasar Negara Republik Indonesia, antara lain dinyatakan,

Page 14: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 55555

“di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamen-tal, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewadalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.” Dibagian lain, beliau mengatakan, “norma hukum yang pokok dandisebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalamhukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat,dan tak berubah bagi negara dibentuk, dengan perkataan laindengan jalan hukum tidak dapat diubah.”

Pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi dan kedudukanPancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Halini penting sekali karena UUD, baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokokkaidah negara yang fundamental itu.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentukalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian,kerjakan tugas berikut.

Kalian telah memahami subbab Pancasila sebagai Dasar NegaraRepublik Indonesia. Selanjutnya, kalian akan mempelajari Pancasilasebagai Ideologi Bangsa Indonesia.

B .B.B.B.B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa IndonesiaPancasila sebagai Ideologi Bangsa IndonesiaPancasila sebagai Ideologi Bangsa IndonesiaPancasila sebagai Ideologi Bangsa IndonesiaPancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Kalian telah memahami dasar negara. Selanjutnya, kita akanmembahas ideologi bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud denganideologi? Untuk itu simaklah uraian berikut.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian IdeologiPengertian IdeologiPengertian IdeologiPengertian IdeologiPengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinyapemikiran, konsep atau gagasan, sedangkan logos berartipengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuantentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Secara lebih luas,ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasaruntuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalammelangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatubangsa dan negara.

Uji Kompetensi

Susunlah karangan singkat tentang peranan Pancasila sebagai dasarnegara RI!

Page 15: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–66666

Ideologi dapat pula diartikan sebuah gagasan ataupandangan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu. Dalamartian ini, ideologi sama artinya dengan pandangan hidup(weltanschauung). Jadi, ideologi adalah sekumpulan gagasanatau pandangan hidup mengenai cara sebuah masyarakat diaturatau ditata demi mencapai tujuannya. Dengan demikian, ideologiberhubungan erat dengan politik. Oleh karena itu, ketikaseseorang menyebut ideologi, langsung menghubungkannyasebagai ideologi politik.

Dari pengertian ideologi tersebut dapat diambil simpulanbahwa dalam konsep ideologi terkandung hal-hal berikut:a. berisi prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara;b. menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara;c. memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan

bernegara.

Kalian telah memahami pengertian ideologi. Setelah itu,kalian diharapkan memahami arti penting ideologi bagi suatubangsa.

2 .2 .2 .2 .2 . Perlunya Ideologi bagi Suatu BangsaPerlunya Ideologi bagi Suatu BangsaPerlunya Ideologi bagi Suatu BangsaPerlunya Ideologi bagi Suatu BangsaPerlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa

Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kukuh danmengetahui dengan jelas arah tujuan yang ingin dicapai sangatmemerlukan pandangan hidup atau ideologi. Pandangan hidupberfungsi untuk memberikan pedoman dan arah bagi suatubangsa dalam mengejar tujuannya. Ideologi atau pandanganhidup merasuki berbagai aspek kehidupan bangsa baik politik,ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, maupun agama.

Pandangan hidup suatu bangsa pada hakikatnya merupakansuatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itusendiri, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekadpada bangsa itu untuk mewujudkannya. Artinya, ideologi itu digalidari budaya dan nilai-nilai kehidupan mereka sendiri yangmereka yakini kebenarannya dan terbukti ampuh untukmengarahkan dan mengatur kehidupan bersama mereka. Olehkarena itu, ada banyak ideologi di dunia ini. Ideologi tersebutsangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah bangsa. Warnasebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh ideologi yang di-praktikkan. Misalnya, ideologi Pancasila sangat memengaruhiarah, cara, dan tujuan bangsa Indonesia. Contoh ideologi lainnyaadalah komunisme, sosialisme, anarkisme, liberalisme, fasisme,nasionalisme, nazisme, dan konservatisme.

Page 16: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 77777

Ideologi jika diibaratkan sebuah bangunan merupakanfondasi. Dengan fondasi yang kuat, rumah dapat bertahan dariterpaan angin. Demikian pula, ideologi yang kuat akan membuatsuatu negara atau bangsa bertahan terhadap serangan baikdari dalam maupun dari luar. Tanpa ideologi, suatu bangsa tidakakan dapat berdiri kukuh dan mudah terombang-ambing olehderasnya persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.Ideologi merupakan seperangkat gagasan atau doktrin yangmemberi arah dan petunjuk bagi suatu bangsa. Oleh karenaitu, ideologi bagi suatu bangsa sangat diperlukan untukmenegakkan bangsa sesuai pandangan hidupnya dari berbagaipersoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3 .3 .3 .3 .3 . Pancasila sebagai Pandangan HidupPancasila sebagai Pandangan HidupPancasila sebagai Pandangan HidupPancasila sebagai Pandangan HidupPancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut way of life,Weltanschauung, Wereldberschouwing, Wereld en levensbeschouwing, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup,pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasiladipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila

diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan katalain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arahsemua kegiatan atau aktivitas hidup dankehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwasemua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiapmanusia Indonesia harus dijiwai dan merupakanpancaran dari semua sila Pancasila karenaPancasila sebaga Weltanschauung selalumerupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan siladalam Pancasila merupakan satu kesatuanorganis. Pancasila yang harus dihayati ialahPancasila sebagaimana yang tercantum di dalamPembukaan UUD 1945. Dengan demikian, jiwakeagamaan (sebagai manifestasi/perwujudan silaKetuhanan Yang Maha Esa), jiwa yang ber-perikemanusiaan (sebagai manifestasi/per-wujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan

beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/perwujudan darisila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan jiwa yangmenjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi/perwujudansila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) selalu terpancardalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidupseluruh bangsa Indonesia.

Gambar 1.1 Simbol- simbol sila Pancasilayang terdapat dalam lambang negara Indo-nesia.

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Page 17: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–88888

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwaideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologiPancasila. Ideologi Pancasila memberikan arah dan tujuan bagibangsa Indonesia.

4 .4 .4 .4 .4 . Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi BangsaLatar Belakang Pancasila sebagai Ideologi BangsaLatar Belakang Pancasila sebagai Ideologi BangsaLatar Belakang Pancasila sebagai Ideologi BangsaLatar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Pada hakikatnya, Pancasila adalah nilai-nilai dari kepribadianmasyarakat Indonesia. Pancasila bukan tiruan dari bangsa lain,melainkan memang sudah berurat, berakar dalam sifat dantingkah laku masyarakat Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia lahirdengan kepribadian sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dannegara Indonesia. Untuk dapat mempertahankan ideologitersebut, perlu kiranya kita mengetahui latar belakang prosespertumbuhannya selain adanya pengertian dan pemaknaanmengenai Pancasila tersebut.

a .a .a .a .a . Perumusan PancasilaPerumusan PancasilaPerumusan PancasilaPerumusan PancasilaPerumusan PancasilaMenjelang akhir tahun 1944, bala tentara Jepang yang

berperang melawan Sekutu mengalami kekalahan terus-menerus. Keadaan itu sangat menggembirakan parapemimpin Indonesia yang telah bertahun-tahun mem-perjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahanbangsa lain. Akibat semakin terdesak oleh Sekutu, Jepangmulai merangkul rakyat Indonesia dengan menjanjikankemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Untuk melaksanakan janji politik tersebut, pada tanggal29 April 1945 pemerintah militer Jepang di Jawa(Gunseikan) membentuk sebuah badan yang diberi namaDokuritsu Junbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badanitu dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan dandiketuai oleh DR. KRT Radjiman Widiodiningrat DR. KRT Radjiman Widiodiningrat DR. KRT Radjiman Widiodiningrat DR. KRT Radjiman Widiodiningrat DR. KRT Radjiman Widiodiningrat dengananggota sejumlah 60 orang.

BPUPKI mengadakan sidang dua kali. Sidang pertamadilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945–1 Juni 1945.Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli–17Juli1945. Sidang pertama membicarakan dasar negara denganpara pembicara sebagai berikut.

1) Mr. Muhammad YaminPada tanggal 29 Mei 1945, MrMrMrMrMr. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Muhammad

YYYYYaminaminaminaminamin mengusulkan lima dasar negara Indonesiamerdeka sebagai berikut.

Page 18: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 99999

a) Ketuhanan Yang Maha Esab) Kebangsaan Persatuan Indonesiac) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradabd) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilane) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Prof. SoepomoPada tanggal 31 Mei 1945, PrPrPrPrProf. Soepomoof. Soepomoof. Soepomoof. Soepomoof. Soepomo

mengemukakan lima dasar negara Indonesia sebagaiberikut.a) Persatuanb) Mufakat dan demokrasic) Keadilan sosiald) Kekeluargaane) Musyawarah

3) Ir. SoekarnoPada tanggal 1 Juni 1945, IrIrIrIrIr. Soek. Soek. Soek. Soek. Soekarnoarnoarnoarnoarno me-

ngusulkan lima dasar negara dengan istilah “Pancasila”.Kelima dasar negara yang dimaksud adalah sebagaiberikut.a) Kebangsaan Indonesiab) Internasionalisme dan perikemanusiaanc) Mufakat atau demokrasid) Kesejahteraan sosiale) Ketuhanan Yang Maha Esa

Gambar 1.2 Para tokoh perumus Pancasila, yaitu (a) Mr. Muhammad Yamin, (b) Prof. Soepomo, dan(c) Ir. Soekarno.

Sumber: Ensikpoledi Indonesia dan Oxford Ensiklopedi Pelajar(a) (b) (c)

Page 19: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–1 01 01 01 01 0

Selanjutnya, untuk menampung rumusan-rumusan yangbersifat perorangan dibentuklah Panitia Kecil disebutPanitia Sembilan yang diketuai oleh IrIrIrIrIr. Soek. Soek. Soek. Soek. Soekarno.arno.arno.arno.arno.Panitia Sembilan berhasil membuat Rancangan PembukaanHukum Dasar yang disebut Piagam Jakarta (22 Juni 1945)yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagaiberikut.1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Is-

lam bagi pemeluk-pemeluknya.2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli1945, Piagam Jakarta di-serahkan kepada BPUPKI.Selanjutnya, pada tanggal9 Agustus 1945 BPUPKIdibubarkan dan digantidengan Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia(Dokuritsu Junbi Inkai) di-ketuai oleh IrIrIrIrIr. Soek. Soek. Soek. Soek. Soekarnoarnoarnoarnoarnodan wakilnya Drs. Moh.Drs. Moh.Drs. Moh.Drs. Moh.Drs. Moh.Hatta.Hatta.Hatta.Hatta.Hatta.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa yangsangat berarti bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasiKemerdekaan RI. Kemudian PPKI mengadakan sidangpertama pada tanggal 18 Agustus 1945. MenjadikanPiagam Jakarta sebagai pendahuluan dilakukan setelahmenghapus bagian kalimat “dengan kewajiban menjalankansyariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Dihapuskannya kalimat itu oleh PPKI karena adakeberatan dari pemeluk agama lain selain Islam. Selain itujuga dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuanseluruh bangsa Indonesia yang majemuk yang terdiri atasberbagai macam suku, agama, dan adat istiadat.

Dengan demikian, rumusan Pancasila yang terkandungdalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI adalahsebagai berikut.

Gambar 1.3 Proklamasi kemerdekaan sangat berartibagi bangsa Indonesia.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Page 20: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 1 11 11 11 11 1

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila inilah yang secara yuridiskonstitusional tidak boleh diubah oleh siapa pun karenamerupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia yangdisahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentukalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian,kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

1. Jelaskan pernyataan dalam tabel berikut!

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu.Apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki ideologi?

Uji Kompetensi

1. Pengertian ideologi.

2. Hal-hal yang terkandung dalamkonsep ideologi.

3. Pengertian pandangan hidup suatubangsa.

4. Pembukaan UUD 1945 alinea III.

5. Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

N o .N o .N o .N o .N o . PernyataanPernyataanPernyataanPernyataanPernyataan PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Page 21: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–1 21 21 21 21 2

Kalian telah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara danideologi negara. Setelah memahami pembahasan tersebut, kaliandapat mempelajari nilai-nilai Pancasila berikut.

C .C .C .C .C . Nilai-Nilai PancasilaNilai-Nilai PancasilaNilai-Nilai PancasilaNilai-Nilai PancasilaNilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan hasil karya yang besar, ide bangsa Indo-nesia meskipun diilhami oleh ide-ide besar dari bangsa dan negaradi dunia. Pancasila itu sendiri benar-benar merupakan kepribadianbangsa Indonesia sekaligus menjadi karakteristik bangsa Indone-sia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian NilaiPengertian NilaiPengertian NilaiPengertian NilaiPengertian Nilai

Nilai yang dalam bahasa Inggris value termasuk pengertianfilsafat.

Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusiamenghubungkan sesuatu dengan sesuatu, untuk selanjutnyamengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakanberguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atautidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan denganunsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa,karsa, dan kepercayaannya.

3. Sebutkan rumusan dasar negara dalam tabel berikut!

1. Mr. Muhammad Yamin _________________________________________________________________________________

2. Prof. Supomo _________________________________________________________________________________

3. Ir. Soekarno _________________________________________________________________________________

4. Piagam Jakarta _________________________________________________________________________________

5. Pembukaan UUD 1945 _________________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Usulan/SumberUsulan/SumberUsulan/SumberUsulan/SumberUsulan/Sumber Rumusan Dasar NegaraRumusan Dasar NegaraRumusan Dasar NegaraRumusan Dasar NegaraRumusan Dasar Negara

Page 22: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 1 31 31 31 31 3

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu ituberguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilaimoral/etis), dan religius (nilai agama).

PrPrPrPrProf. Drof. Drof. Drof. Drof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Drs. Nos. Nos. Nos. Nos. Notttttonagoronagoronagoronagoronagoro, S.H. o, S.H. o, S.H. o, S.H. o, S.H. membagi nilai menjaditiga macam.a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur

manusia.b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia

untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi

rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atasempat macam.1) Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsur

akal manusia (rasio, budi, cipta).2) Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa

manusia (gevoel, perasaan, estetis).3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada

unsur kehendak/kemauan manusia (will, karsa, ethic).4) Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan,

kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius inibersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia

Jadi, yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yangberwujud benda material, tetapi juga sesuatu yang tidakberwujud benda material. Bahkan, sesuatu yang tidak berwujudbenda material dapat mempunyai nilai yang sangat tinggi danmutlak bagi manusia.

Nilai material relatif dapat diukur dengan mudah, yaitudengan menggunakan alat-alat pengukur, misalnya dengan alatpengukur berat (kilogram), alat pengukur panjang (meter), alatpengukur luas (meter persegi), alat pengukur besar (meterkubik), dan alat pengukur isi (liter). Adapun nilai rohani tidakdapat diukur dengan alat-alat pengukur tersebut, tetapi diukurdengan budi nurani manusia. Oleh karena itu, pengukurannyalebih sulit dilakukan.

Manusia mengadakan penilaian terhadap sesuatu yangbersifat rohaniah menggunakan budi nuraninya dengan dibantuoleh indra, akal, perasaan, kehendak, dan oleh keyakinannya.Sampai sejauh mana kemampuan dan peranan alat-alat bantuini bagi manusia dalam menentukan penilaiannya tidak samabagi manusia yang satu dengan yang lain; jadi, bergantungkepada manusia yang mengadakan penilaian itu.

Page 23: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–1 41 41 41 41 4

Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai merupakan salahsatu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya dianggapsebagai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana, danpaling baik.

Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasidalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataanbahwa ada orang-orang yang dengan sadar berbuat lain darikesadaran nilai dengan alasan yang lain pula.

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini dijabarkan dalambentuk kaidah/ukuran (normatif) sehingga merupakan suatuperintah/keharusan, anjuran, atau merupakan larangan/tidakdiinginkan/celaan.

Segala sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran/keindahan/kebaikan, diperintahkan/diharuskan/dianjurkan. Sebaliknya,segala sesuatu yang tidak benar, tidak indah, tidak baik, dilarang/tidak diinginkan/dicela.

2 .2 .2 .2 .2 . Nilai-Nilai yNilai-Nilai yNilai-Nilai yNilai-Nilai yNilai-Nilai yang Tang Tang Tang Tang Terererererkkkkkandung di dalam Sila-Sila Pandung di dalam Sila-Sila Pandung di dalam Sila-Sila Pandung di dalam Sila-Sila Pandung di dalam Sila-Sila Pancasilaancasilaancasilaancasilaancasila

Dalam hubungan dengan pengertian nilai sebagaimanaditerangkan di atas, Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapinilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilaivital. Dengan kata lain, Pancasila yang tergolong nilai kerohanianitu di dalamnya terkandung nilai-nilai yang lain secara lengkapdan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis/moral, maupun nilai religius.

Pancasila yang dimaksud adalah seperti yang terdapat dalamalinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi“Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sertamewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bagi bangsa Indonesia lima sila, lima aturan dasar, atau limaasas dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapimerupakan satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakansecara serasi dan utuh. Pada hakikatnya, kelima sila Pancasilaini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain.

Dalam hubungan adanya kesatuan dan juga dalam susunanhierarki dan piramidal dapat dijelaskan bahwa sila pertamamendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.Sila kedua dijiwai oleh sila pertama, dan bersama-sama menjiwaisila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ketiga dijiwai oleh

Page 24: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 1 51 51 51 51 5

sila pertama dan kedua serta bersama-sama menjiwai silakeempat dan kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama,kedua, dan ketiga serta secara bersama-sama menjiwai silakelima. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dankeempat.

Adapun nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila danmerupakan gagasan atau doktrin yang menyatakan kehidupanberbangsa dan bernegara dapat kita tunjuk, antara lain sebagaiberikut.

a .a .a .a .a . KKKKKeeeeetuhanan Ytuhanan Ytuhanan Ytuhanan Ytuhanan Yang Maha Esaang Maha Esaang Maha Esaang Maha Esaang Maha EsaNilai luhur yang tercermin dalam sila pertama, antara

lain sebagai berikut.1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ke-

takwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan-nya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yangadil dan beradab.

3) Mengembangkan sikap hormat-menghormati danbekerja sama antarpemeluk agama dan penganutkepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YangMaha Esa.

4) Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragamadan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa.

5) Agama dan kepercayaanterhadap Tuhan Yang MahaEsa adalah masalah yangmenyangkut hubungan pribadimanusia dengan Tuhan YangMaha Esa yang dipercayai dandiyakini.

6) Mengembangkan sikap salingmenghormati kebebasan men-jalankan ibadah sesuai denganagama dan kepercayaannyamasing-masing.

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Gambar 1.4 Bangsa Indonesia percaya dan takwaterhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: Indonesian Heritage

Page 25: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–1 61 61 61 61 6

b .b .b .b .b . Kemanusiaan yang Adil dan BeradabKemanusiaan yang Adil dan BeradabKemanusiaan yang Adil dan BeradabKemanusiaan yang Adil dan BeradabKemanusiaan yang Adil dan BeradabNilai luhur yang tercermin dalam sila kedua, antara lain

sebagai berikut.1) Mengakui dan mempertahankan manusia sama harkat

dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan

kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jeniskelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.

3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesamamanusia.

4) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepasalira.5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap

orang lain.6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.7) Gemar melaksanakan

kegiatan kemanusiaan.8) Berani membela ke-

benaran dan keadilan.9) Bangsa Indonesia

merasa dirinya bagiandari seluruh umatmanusia.

10) Mengembangkan sikapsaling menghormati danbekerja sama denganbangsa lain.

c .c .c .c .c . Persatuan IndonesiaPersatuan IndonesiaPersatuan IndonesiaPersatuan IndonesiaPersatuan IndonesiaNilai luhur yang tercermin dalam sila ketiga, antara lain

sebagai berikut.1) Mampu menempatkan

persatuan, kesatuan,serta kepentingan dankeselamatan bangsadan negara sebagaikepentingan pribadidan golongan.

2) Sanggup dan relaberkorban untuk ke-pentingan negara danbangsa apabila diper-lukan.

Gambar 1.5 Bangsa Indonesia mengembangkan sikapmenghormati terhadap bangsa lain.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 1.6 Upacara bendera sebagai wujud pengem-bangan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia.

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Page 26: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 1 71 71 71 71 7

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan

bertanah air Indonesia.5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan per-

damaian abadi dan keadilan sosial.6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar

Bhinneka Tunggal Ika.7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan.

d .d .d .d .d . Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaanKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaanKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaanKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaanKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilandalam permusyawaratan/perwakilandalam permusyawaratan/perwakilandalam permusyawaratan/perwakilandalam permusyawaratan/perwakilan

Nilai luhur yang tercermin dalam sila keempat, antaralain sebagai berikut.1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap

manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajibanyang sama.

2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil

keputusan untuk kepentingan bersama.4) Musyawarah untuk mencapai

mufakat diliputi oleh semangatkekeluargaan.

5) Menghormati dan menjunjungtinggi setiap keputusan yangdicapai sebagai hasil mu-syawarah.

6) Dengan iktikad baik dan rasatanggung jawab menerima danmelaksanakan hasil keputusanmusyawarah.

7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan ber-sama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuaihati nurani yang luhur.

9) Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkansecara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjungtinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilaikebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dankesatuan demi kepentingan bersama.

10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yangdipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Gambar 1.7 Memberikan kepercayaan kepada wakilrakyat yang dipilih merupakan cerminan nilai luhurPancasila.

Sumber: www.sidoarjo.co.id

Page 27: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–1 81 81 81 81 8

e .e .e .e .e . Keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaKeadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaKeadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaKeadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaKeadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaNilai luhur yang tercemin dalam sila kelima, antara lain

sebagai berikut.1) Mengembangkan per-

buatan yang luhur,yang mencerminkansikap dan suasanakekeluargaan dankegotongroyongan.

2) M e n g e m b a n g k a nsikap adil terhadapsesama.

3) Menjaga keseimbang-an antara hak dankewajiban.

4) Menghormati hak orang lain.5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar

dapat berdiri sendiri.6) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang ber-

tentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.7) Suka bekerja keras.8) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat

bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.9) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan

kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Ideologi Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Olehkarena itu, Pancasila menjadi bagian yang tak terpisahkan dalamkehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa In-donesia yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa,beradat istiadat yang berbeda-beda, bertutur bahasa daerahyang berbeda pula, serta pemeluk agama dan kepercayaan yangberbeda, ideologi Pancasila mempersatukan semua dalamwadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 .3 .3 .3 .3 . Pancasila Dibandingkan dengan Ideologi LainnyaPancasila Dibandingkan dengan Ideologi LainnyaPancasila Dibandingkan dengan Ideologi LainnyaPancasila Dibandingkan dengan Ideologi LainnyaPancasila Dibandingkan dengan Ideologi Lainnya

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa dannegara selalu berpedoman dan melaksanakan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila sehingga di dalam pergaulan hidupbaik bermasyarakat dan bernegara maupun dalam kehidupanmasing-masing pribadi, warga negara Indonesia selalu dituntutdan berusaha untuk mewujudkan gagasan, doktrin, atau cita-cita ideologi bangsa Indonesia tersebut.

Gambar 1.8 Membantu orang lain agar dapat berdirisendiri merupakan nilai luhur yang dikembangkanbangsa Indonesia.

Sumber: www.habitatindonesia.org

Page 28: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 1 91 91 91 91 9

Sebagai perbandingan, diuraikan dua macam ideologi didunia, yaitu liberalisme dan komunisme.

a .a .a .a .a . LiberalismeLiberalismeLiberalismeLiberalismeLiberalismeAjaran liberalisme bertitik tolak dari paham indi-

vidualisme. Paham itu menitikberatkan pada kebebasanperseorangan atau individu. Paham liberalisme tidak sesuaidengan Pancasila karena Pancasila memandang manusiasebagai makhluk individu/pribadi dan sekaligus sebagaimakhluk sosial. Oleh karena itu, masyarakat yangberideologi Pancasila wajib menyelaraskan kepentinganpribadi dengan kewajiban terhadap masyarakat dalamkehidupan sehari-hari.

Paham liberalisme juga menganut paham sekuler,yaitu paham yang memisahkan masalah agama dari urusannegara atau pemerintahan. Hal ini juga tidak sesuai dengansila pertama Pancasila, yang menjelaskan bahwa negarawajib ikut menciptakan kondisi yang mendorong ber-kembangnya kehidupan keagamaan dan kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara yang menganutpaham liberalisme, antara lain Amerika Serikat, Inggris,dan Australia.

b .b .b .b .b . KomunismeKomunismeKomunismeKomunismeKomunismeAjaran komunisme bersifat atheis (anti Tuhan atau

tidak percaya adanya Tuhan) dan kurang menghargaimanusia sebagai individu. Hal itu bertentangan denganPancasila. Komunis bersifat internasional dan menolaknasionalisme. Hal ini juga bertentangan dengan silaPersatuan Indonesia yang menghendaki adanya kesadarannasionalisme yang kuat.

Komunisme membangun negara berdasarkan kelas(kelompok atau golongan). Pancasila memandang negarabukan untuk kelompok atau kelas tertentu, melainkanuntuk kepentingan seluruh rakyat. Komunis menganutsistem politik satu partai, yaitu partai komunis yangmerupakan satu-satunya partai. Jadi, dalam negara yangmemiliki ideologi komunis tidak ada partai oposisi. Partaioposisi adalah partai penentang di dewan perwakilanyang menentang dan mengkrit ik pendapat ataukebijaksanaan politik pemerintahan yang berkuasa.Negara yang menganut paham komunisme, antara lainRusia, Cina, dan Vietnam.

Page 29: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–2 02 02 02 02 0

Secara ringkas perbandingan ideologi adalah sebagai berikut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kepribadi-an bangsa yang membedakannya dengan kepribadian bangsa lain.

Kalian tentu telah memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnegara dan ideologi negara. Kerjakan tugas dalam uji kompetensiberikut ini untuk mengetahui kemampuan kalian.

1. Anti Tuhan (Atheis).

2. HAM diabaikan.

3. Nasionalisme ditolak.

4. Keputusan di tanganpimpinan partai.

5. Dominasi partai.6. Tidak ada perbedaan.

7. Tidak ada oposisi.

8. Kepentingan negara.

N o .N o .N o .N o .N o . KomunisKomunisKomunisKomunisKomunis PancasilaPancasilaPancasilaPancasilaPancasila LiberalismeLiberalismeLiberalismeLiberalismeLiberalisme

Percaya adanya satuTuhan (Monotheisme)HAM dilindungi tanpamelupakan kewajibanasasi.Nasionalisme dijunjungtinggi.Keputusan melalui mu-syawarah mufakat danpungutan suara.Tidak ada dominiasi.Ada perbedaan pen-dapat.Ada oposisi denganalasan.Kepentingan seluruhrakyat.

Sekuler (bersifat ke-bendaan)HAM dijunjung secaramutlak.

Nasionalisme diabaikan.

Keputusan melaluivoting.

Dominasi mayoritas.Ada perbedaan pen-dapat.Ada oposisi.

Kepentingan mayoritas.

1. Tulislah laporan kegiatanmu dalam 6 hari terakhir yang terperinciyang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam tabel dibawah ini! Berikanlah laporan tersebut di atas untuk dinilaisebagai tugas kepada guru!

Uji Kompetensi

1. ____________ _______________ _____________________2. ____________ _______________ _____________________3. ____________ _______________ _____________________4. ____________ _______________ _____________________5. ____________ _______________ _____________________6. ____________ _______________ _____________________

N o .N o .N o .N o .N o . Hari/THari/THari/THari/THari/Tanggalanggalanggalanggalanggal Jenis KegiatanJenis KegiatanJenis KegiatanJenis KegiatanJenis Kegiatan Pengamalan PancasilaPengamalan PancasilaPengamalan PancasilaPengamalan PancasilaPengamalan Pancasila

Page 30: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 2 12 12 12 12 1

Kalian telah memahami Nilai-Nilai Luhur Pancasila. Setelah itu,kalian diharapkan memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhurPancasila. Bagaimanakah sikap yang sesuai nilai luhur Pancasila?Simaklah uraian berikut.

D .D .D .D .D . Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasar-Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasar-Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasar-Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasar-Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasar-kankankankankan Pancasila Pancasila Pancasila Pancasila Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh rakyat Indonesia harus ber-landaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengamalan Pancasila sebagai Dasar NegaraPengamalan Pancasila sebagai Dasar NegaraPengamalan Pancasila sebagai Dasar NegaraPengamalan Pancasila sebagai Dasar NegaraPengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-UndangDasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandungdalam “Pembukaan” dalam pasal-pasalnya.

Di atas dasar UUD ini dibentuklah susunan pemerintahandan keseluruhan peraturan hukum positif yang mencakupsegenap bangsa Indonesia dalam kesatuan hidup bersamasecara kekeluargaan dan gotong-royong.

Seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesiadidasarkan atas, ditujukan kepada, dan diliputi oleh asasfalsafah, asas politik, dan tujuan negara. Demikian pula dalamhal menentukan kebijaksanaan haluan negara.

Negara adalah lembaga kemanusiaan, baik secara lahirmaupun batin. Hakikat negara didasarkan atas pokok pikiranyang bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunyaihakikat sifat sebagai individu dan makhluk sosial dalam satukesatuan serta keseimbangan.

Negara Republik Indonesia adalah monodualisme, yaitukedua sifat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosialsecara serasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2 .2 .2 .2 .2 . Sikap terhadap Pancasila sebagai Pandangan Hidup BangsaSikap terhadap Pancasila sebagai Pandangan Hidup BangsaSikap terhadap Pancasila sebagai Pandangan Hidup BangsaSikap terhadap Pancasila sebagai Pandangan Hidup BangsaSikap terhadap Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai pandanganhidup bangsa (falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakanPancasila dalam hidup sehari-hari, menggunakan Pancasilasebagai petunjuk hidup sehari-hari, agar hidup kita dapatmencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian mengenai keunggul-an ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunisdan liberalisme!

Page 31: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–2 22 22 22 22 2

Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari sangat penting.Dengan pelaksanaan tersebut diharapkan adanya tatakehidupan yang serasi (harmonis) antara hidup kenegaraan danhidup bermasyarakat dalam negara.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa melaksanakanPancasila dalam hidup sehari-hari apabila kita mempunyai sikapmental, pola pikir dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwaisila-sila Pancasila secara kebulatan, bersumber pada pembukaandan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan-santun dan adat kebiasaan, dan tidak bertentangan dengannorma-norma hukum yang berlaku.

Secara konkret, norma-norma itu dapat digali dan dikem-bangkan daria. sila-sila Pancasila (termasuk di dalamnya ajaran-ajaran agama);b. Pembukaan UUD 1945 (4 pokok pikiran);c. Batang Tubuh UUD 1945 (prinsip-prinsip);d. ketetapan-ketetapan MPR/S dan segala peraturan per-

undang-undangan yang berlaku;e. norma-norma perjuangan bangsa Indonesia (jiwa dan nilai-

nilai 1945);f. norma-norma lainnya yang bersumber kepada kepribadian

bangsa Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pelaksanaan Pancasiladalam hidup sehari-hari dapat disebut pengamalan Pancasilasecara subjektif (pelaksanaan subjektif Pancasila). PengamalanPancasila secara subjektif ini meliputi bidang-bidang yang luas,antara lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jugameliputi lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup ke-masyarakatan.Berdasarkan uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa

orang yang melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-haripasti memiliki sikap positif terhadap Pancasila. Sikap dan perbuatanpositif yang dimaksud, antara lain mengutamakan kepentinganumum/bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadiatau golongan; berani membela bangsa dan negara di mana pun,kapan pun, bagaimana pun, dan dengan apa pun yang kita miliki,apalagi dalam keadaan bangsa dan negara yang sedang mengalamiketerpurukan seperti saat sekarang ini.

Page 32: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 2 32 32 32 32 3

Pada sisi lain, kita menyadari bahwa proses dan perjalananbangsa untuk memperoleh tanah air yang merdeka, bersatu danberdaulat, merupakan perjuangan yang sangat berat dan semata-mata karunia dari Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagaiwujud rasa syukur kita kepada Sang Khalik dan rasa terima kasihkita kepada para pejuang, sudah selayaknya kita tetap teguh(berdisiplin) memelihara amanah sebagaimana yang dilakukan parapejuang, bersikap setia, mempunyai rasa memiliki, menjunjung tinggisemangat kebersamaan, dengan cara rela berkorban dengan penuhpengabdian bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yanglebih baik di masa sekarang dan yang akan datang. Selain itu, kitaperlu meningkatkan sikap kreatif, produktif, dan inovatif dalam berbagaibidang agar bangsa dan negara Indonesia disegani di dunia internasional.

Bagaimanakah sikap kalian terhadap Pancasila? Untukmengetahui sikap kalian terhadap Pancasila isilah tugas dalam ujikompetensi berikut.

Uji Kompetensi1. Bagaimanakah sikap kalian terhadap pernyataan berikut?

1. Berusaha mengganti ideo-logi negara dengan ideologinegara maju.

2. Menolak mengikuti ke-giatan Paskibraka karenalebih baik belajar saja.

3. Untuk membayar utangnegara, saya rela apabilapemerintah menjual salahsatu pulau yang ada.

4. Apabila negara dalamkeadaan krisis yang tidakberkesudahan, jika adakesempatan lebih baikpindah ke negara lain.

5. Pengiriman tenaga kerjaIndonesia ke luar negerisecara besar-besaranadalah pilihan terbaikdalam mengatasi krisisketenagakerjaan.

N o .N o .N o .N o .N o . PernyataanPernyataanPernyataanPernyataanPernyataan BaikBaikBaikBaikBaik BurukBurukBurukBurukBuruk AlasanAlasanAlasanAlasanAlasan______ _______ ________________

________________________________

______ _______ ________________________________________________

______ _______ ________________________________________________

______ _______ ________________________________________________

______ _______ ________________________________________________

Page 33: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–2 42 42 42 42 4

Kalian telah mempelajari sikap yang sesuai dengan nilai luhurPancasila. Setelah itu, kalian diharapkan dapat mempertahankanideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidupbangsa. Bagaimanakah cara mempertahankan ideologi? Untuk itu,simaklah uraian berikut.

E .E .E .E .E . UUUUUpapapapapayyyyya Mema Mema Mema Mema Memperperperperpertahanktahanktahanktahanktahankan Ideologi Pan Ideologi Pan Ideologi Pan Ideologi Pan Ideologi Pancasilaancasilaancasilaancasilaancasila

Ideologi Pancasila mampu menyelesaikan berbagai persoalandan cobaan yang dihadapi bangsa Indonesia semenjak awalkemerdekaan oleh adanya upaya-upaya sistematis untuk me-lemahkan pengamatan ideologi Pancasila. Berbagai pihak dari dalammaupun dari luar selalu menggoyangkan ideologi Pancasila denganberbagai cara. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia merasawajib untuk membela negara dari rongrongan, ancaman, danserangan musuh. UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.Temasuk dalam hal ini adalah mempertahankan ideologi Pancasila.

Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapatdilakukan, antara lain sebagai berikut:1. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai

Pancasila;2. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten;3. menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pem-

buatan peraturan perundangan nasional;4. menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa

Indonesia;Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila dapat tumbuh dan

melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia, antara laindidorong oleh hal-hal berikut.1. Adanya kenyataan bahwa negara Indonesia berdiri karena

perjuangan panjang dari seluruh rakyat Indonesia. Perjuanganitu sendiri merupakan pancaran jiwa dan watak bangsa yangsudah berabad-abad lamanya hidup dan berkembang menjadinilai-nilai hidup, misalnya gotong royong, kekeluargaan yang erat,tolong-menolong, rela berkorban, dan cinta tanah air. Perjuanganitu harus berjalan terus sampai kapan pun dengan cara mengisikemerdekaan.

2. Norma hidup yang dijiwai Pancasila dapat dikembangkan dandiganti dari manakah?

Page 34: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 2 52 52 52 52 5

2. Penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia didasarkan atashukum dasar nasional, yaitu Pancasila. Pancasila mengandungsuasana kebatinan dan cita-cita hukum yang mewajibkanpenyelenggara negara, pemimpin pemerintah, seluruh rakyatuntuk memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur danmemegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.Jalur yang dapat digunakan untuk mempertahankan Pancasila,

antara lain melalui jalur pendidikan dan media massa.

1 .1 .1 .1 .1 . PendidikanPendidikanPendidikanPendidikanPendidikan

Pendidikan memiliki peran penting untuk mempertahankannilai-nilai Pancasila. Pendidikan, meliputi pendidikan formalmaupun nonformal yang terlaksana dalam lingkungan keluarga,sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga, keteladanan orang tua sangatdiperlukan agar nilai-nilai Pancasila tertanam pada putra putrimereka.

Sekolah merupakan tempat siswa pertama kalinya bertemudan berkenalan dengan sistem sosial dalam skala cukup besar.Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pe-ngetahuan, tetapi juga untuk membina kepribadian yang sesuaidengan Pancasila.

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukankepribadian seseorang. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidakbisa hidup tanpa orang lain. Dengan mengajarkan nilai-nilaikemasyarakatan yang baik, suatu masyarakat telah berjasa pulamenanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para warga atauanggotanya. Pendidikan nonformal yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat dapat melalui PKK, Karang Taruna,ataupun Kelompok Tani.

2 .2 .2 .2 .2 . Media MassaMedia MassaMedia MassaMedia MassaMedia MassaMedia massa, baik elektronik maupun cetak, sangat

berperan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologibangsa. Pers menyediakan mimbar untuk kelangsunganpergaulan dan dialog antara masyarakat dan pemerintah danantara kelompok dalam masyarakat. Dalam proses itu, nilai-nilaiPancasila akan disebarluarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pen-didikan dan media massa merupakan faktor penting dalam upayamempertahankan ideologi Pancasila.

Page 35: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–2 62 62 62 62 6

Kalian telah mempelajari upaya Mempertahankan IdeologiPancasila dengan baik. Untuk lebih memahami materi tersebut,kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

1. Sebutkan upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankanideologi Pancasila!

2. Sebutkan dorongan yang menyebabkan kesadaran untukmelaksanakan Pancasila yang tumbuh dan melekat pada diridan menjadi sifat bangsa Indonesia!

3. Mintalah pendapat teman kalian dalam satu kelas, mengenaiupaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan ideologiPancasila. Kemudidian isikan dalam kolom berikut!

Uji Kompetensi

1. _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

2. _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

4. _________________________ ________________________________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Nama TNama TNama TNama TNama Temanemanemanemaneman PendapatPendapatPendapatPendapatPendapat

Page 36: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 2 72 72 72 72 7

Rangkuman1. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran,

konsep atau gagasan, sedangkan logos berarti pengetahuan.Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide,keyakinan, atau gagasan. Secara lebih luas, ideologi adalahseperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikanarah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan danmengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

2. Pancasila merupakan hasil karya yang besar, ide bangsa Indonesiameskipun diilhami oleh ide-ide besar dari bangsa dan negara didunia. Pancasila itu sendiri benar-benar merupakan kepribadianbangsa Indonesia sekaligus menjadi karakteristik bangsa Indonesiayang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

3. Secara umum dapat dirumuskan bahwa melaksanakan Pancasiladalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikapmental, pola pikir, dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwaisila-sila Pancasila secara kebulatan, bersumber kepadapembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangandengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan-santun dan adat kebiasaan, dan tidak ber-tentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

4. Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat di-lakukan, antara lain sebagai berikut:a. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai

Pancasila;b. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten;c. menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam

pembuatan peraturan perundangan nasional;d. menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian

bangsa Indonesia.5. Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila dapat tumbuh dan

melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia, antaralain didorong oleh hal-hal berikut.

Penutup

Selamat kalian telah mempelajari Dasar dan Ideologi NegaraIndonesia dengan baik. Untuk mengingat kembali materi yang telahdibahas, simaklah rangkuman materi dan kata kuncinya, sertajawablah soal-soal latihan berikut.

Page 37: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–2 82 82 82 82 8

1. Ideologi dapat diartikan sebagai pandangan hidup mengenaisebuah masyarakat diatur demi mencapai tujuannya.Dengan demikian, ideologi berhubungan erat dengan ....a. politik c. hukumb. ekonomi d. pertahanan

2. Manfaat suatu negara memiliki ideologi negara agar ....a. menjadi negara yang kuatb. dapat bersaing dengan negara lainc. dapat tercipta masyarakat adil dan makmurd. dapat mengantar bangsa dan negara mencapai cita-citanya

3. Rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam ....a. Pembukaan UUD 1945b. Batang Tubuh UUD 1945c. Piagam Jakartad. Penjelasan UUD 1945

4. Rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPKI pertamadisampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 oleh ....a. Mr. Moh. Yamin c. Ir. Soekarnob. Prof. Soepomo d. Drs. Moh. Hatta

A .A .A .A .A . Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!

Pelatihan

Kata KunciBPUPKI Pancasiladasar negara pandangan hidupideologi Panitia Sembilankomunisme Piagam Jakartakonstitusi PPKIliberalisme

a. Adanya kenyataan bahwa negara Indonesia berdiri karenaperjuangan panjang dari seluruh rakyat Indonesia.

b. Penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia didasarkanatas hukum dasar nasional, yaitu Pancasila.

6. Jalur yang dapat digunakan untuk menyimulasikan dan mem-pertahankan Pancasila, antara lain melalui jalur pendidikan danmedia massa.

Page 38: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 2 92 92 92 92 9

5. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yangbulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan satu dengan yanglain. Hal itu merupakan ....a. cita-cita bangsa Indonesiab. kelemahan dari Pancasilac. tujuan yang hendak dicapaid. ciri khas bangsa Indonesia dengan yang lain

6. Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 danberbagai peraturan perundangan yang berlaku. Hal itumerupakan cerminan Pancasila yang berkedudukansebagai ....a. perjanjian luhurb. dasar negarac. falsafah negarad. doktrin negara

7. Dalam Pembukaan UUD 1945, rumusan Pancasila yang sahterdapat di dalam alinea ....a. pertama c. ketigab. kedua d. keempat

8. Salah satu nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila pertamadari Pancasila adalah ....a. mengembangkan sikap saling mencintai sesama

manusiab. tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lainc. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan ter-

hadap Tuhan Yang Maha Esad. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat

dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan

9. Sumpah Pemuda membawa pengaruh positif terhadapperjuangan bangsa Indonesia karena ....a. memantapkan kesadaran untuk bersatub. merupakan unjuk rasa para pemudac. mempererat persatuan pemudad. melahirkan pahlawan nasional

10. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkandi negara kita sebenarnya ....a. mengambil alih sistem negara lainb. merupakan kepribadian bangsa Indonesia sendiric. mengombinasikan sistem-sistem dari negara baratd. mengombinasikan sistem dari luar dan dari dalam negeri

Page 39: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–3 03 03 03 03 0

B .B .B .B .B . Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!1. Pancasila yang dikemukakan dalam sidang I BPUPKI pada

1 Juni 1945 dimaksudkan untuk ….2. Kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang

diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad padabangsa itu untuk mewujudkannya disebut ….

3. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia padatanggal ….

4. Upaya untuk menyimulasikan dan mempertahankanPancasila dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu … dan ....

5. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, perekonomianbangsa Indonesia disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan atas asas ….

6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusanuntuk kepentingan ….

7. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalahsalah satu nilai luhur dalam sila ….

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakanpengamalan Pancasila sila ….

9. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuaidengan ….

10. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia padatanggal ....

C .C .C .C .C . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangsingkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!1. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara!2. Di mana kita dapatkan rumusan Pancasila yang sah dan

bagaimana rumusan Pancasila tersebut?3. Sebutkan hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya

mempertahankan ideologi Pancasila!4. Sebutkan beberapa contoh sikap dan perilaku yang

mencerminkan nilai luhur gemar melakukan kegiatankemanusiaan di lingkungan sekolah!

5. Jelaskan perbedaan pandangan terhadap hak dan asasimanusia antara ajaran Pancasila, komunis, dan liberalisme!

Selamat belajar!

Page 40: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 3 13 13 13 13 1

Setiap negara di dunia memiliki konstitusi. Namun, dalam praktik-nya, pemerintah yang menjalankan pemerintahan tidak jarangmelanggar atau bahkan bertentangan dengan konstitusi negara.Bagaimanakah perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia?Untuk itu, simaklah bab ini.

Konstitusidi Indonesia

BabBabBabBabBab 22222

Sumber: www.dpr.go.id

Page 41: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–3 23 23 23 23 2

Selamat berjumpa para siswa!Kalian telah mempelajari Dasar dan Ideologi Negara Indonesia pada

bab 1. Selain dasar dan ideologi negara, negara yang merdeka juga harusmemiliki konstitusi. Pada bab 2 ini, kita akan membahas lebih jauhmengenai konstitusi.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskanberbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, menganalisispenyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di In-donesia, menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945, dan menampil-kan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.

Untuk memudahkan kalian dalam mempelajari bab ini, perhatikanpeta konsep berikut.

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi menjadiempat subbab.Subbab A : KonstitusiSubbab B : Penyimpangan terhadap KonstitusiSubbab C : Amandemen UUD 1945Subbab D : Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Pelajarilah bab ini dengan tekun. Dengan belajar tekun, kalian pastidapat memahami bab ini.

Pendahuluan

Peta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta Konsep

AmandemenUUD 1945

Penyimpanganterhadap Konstitusi

terjadi

Konstitusi

mengatasi

Menghargai PelaksanaanUUD 1945

Hasil Amandemen

Page 42: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 3 33 33 33 33 3

A .A .A .A .A . KonstitusiKonstitusiKonstitusiKonstitusiKonstitusi

Selain memiliki dasar negara, negara merdeka dan berdaulatjuga memerlukan konstitusi. Tidak ada suatu negara tanpa konstitusi.Bahkan, penyusunan konstitusi dilakukan sebelum negara terbentuk.Jadi, konstitusi merupakan hal penting dalam negara.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian KonstitusiPengertian KonstitusiPengertian KonstitusiPengertian KonstitusiPengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis “constituer”yang berarti membentuk. Selain itu, konstitusi juga berasal darikata constitutie (Belanda), constitution (Inggris), konstitution(Jerman) atau constitutio (Latin). Dengan demikian, konstitusiberarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara.

Menurut L.J. ApeldoornL.J. ApeldoornL.J. ApeldoornL.J. ApeldoornL.J. Apeldoorn, konstitusi dibedakan dalam duapengertian, yaitu konstitusi sebagai grondwet (undang-undangdasar) dan konstitusi sebagai constitution. Konstitusi sebagaiundang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.Konstitusi sebagai konstitusi memuat baik peraturan tertulismaupun yang tidak tertulis.

Menurut Sri SoemantriSri SoemantriSri SoemantriSri SoemantriSri Soemantri, konstitusi sama dengan kata undang-undang dasar negara. Konstitusi menggambarkan seluruh sistemperaturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.

Menurut K.C. WheareK.C. WheareK.C. WheareK.C. WheareK.C. Wheare, konstitusi sebagai keseluruhansistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa pera-turan-peraturan yang membentuk atau memerintah dalampemerintahan negara.

2 .2 .2 .2 .2 . FFFFFungsi Kungsi Kungsi Kungsi Kungsi Konstitusionstitusionstitusionstitusionstitusi

Secara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut:a. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif;b. membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara;c. menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain;d. menentukan hubungan di antara lembaga negara;e. menentukan pembagian kekuasaan dalam negara;f. menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang;g. menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan.

3 .3 .3 .3 .3 . Substansi Konstitusi NegaraSubstansi Konstitusi NegaraSubstansi Konstitusi NegaraSubstansi Konstitusi NegaraSubstansi Konstitusi Negara

Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda.Perbedaan konstitusi tiap negara disebabkan suatu konstitusidisusun berdasarkan sejarah, budaya, ideologi, falsafah, per-kembangan masyarakat, tujuan negara, dan dasar negara.

Page 43: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–3 43 43 43 43 4

Pada hakikatnya, suatu konstitusi berisi tiga hal utama.a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga

negara.b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang

bersifat fundamental.c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

yang bersifat fundamental (mendasar).

Setiap konstitusi (UUD) memuat ketentuan-ketentuansebagai berikut.a. Organisasi negara atau

lembaga-lembaga negara.Misalnya, adanya pem-bagian kekuasan antaralembaga eksekutif (lem-baga yang menjalankanundang-undang), legislatif(lembaga yang berwenangmembuat undang-undang),dan yudikatif (lembaga yangbertugas mengadili perkara);pembagian kekuasaanantara pemerintah pusatdan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian masalahpelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah.

b. Jaminan hak asasi manusia harus terdapat dalam konstitusikarena munculnya konstitusi tidak lepas dari usaha peru-bahan dari negara otoriter menjadi negara yang menjaminhak asasi manusia.

c. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi dibuatberdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakatdan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Oleh karenaitu, konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.

d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifattertentu dari UUD. Misalnya, larangan mengubah bentuknegara kesatuan.

4 .4 .4 .4 .4 . Konstitusi yang Pernah Berlaku di IndonesiaKonstitusi yang Pernah Berlaku di IndonesiaKonstitusi yang Pernah Berlaku di IndonesiaKonstitusi yang Pernah Berlaku di IndonesiaKonstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empattahap.a. UUD 1945.b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949.c. UUDS 1950.d. UUD 1945 (amandemen).

Gambar 2.1 Setiap konstitusi memuat ketentuanmengenai lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif.

Sumber: Gema Diponegoro, 2004

Page 44: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 3 53 53 53 53 5

Pelaksanaan konstitusi dalam sejarah perjalanan bangsaIndonesia adalah sebagai berikut.

a .a .a .a .a . UUUUUndang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang Dasar 1ndang Dasar 1ndang Dasar 1ndang Dasar 1ndang Dasar 19999945 (145 (145 (145 (145 (18 A8 A8 A8 A8 Agustus 1gustus 1gustus 1gustus 1gustus 19999945–245–245–245–245–277777Desember 1949)Desember 1949)Desember 1949)Desember 1949)Desember 1949)

Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraanterbagi dalam dua periode.1) Periode 18 Agustus 1945 – 14 November 1945

a) Bentuk negara : negara kesatuanb) Bentuk pemerintahan : republikc) Bentuk kabinet : kabinet presidensial

2) Periode 14 November 1945 – 27 Desember 1949a) Bentuk negara : negara kesatuanb) Bentuk pemerintahan : republikc) Bentuk kabinet : kabinet parlementerSistematika Undang-Undang Dasar 1945 adalah

sebagai berikut.1) Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea.2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal,

serta 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal AturanTambahan.

3) Penjelasan resmi UUD 1945.

b .b .b .b .b . KKKKKonstitusi Ronstitusi Ronstitusi Ronstitusi Ronstitusi Republik Indonesia Serikepublik Indonesia Serikepublik Indonesia Serikepublik Indonesia Serikepublik Indonesia Serikat (2at (2at (2at (2at (27 Desember7 Desember7 Desember7 Desember7 Desember111119999949–149–149–149–149–17 A7 A7 A7 A7 Agustus 1gustus 1gustus 1gustus 1gustus 1950)950)950)950)950)

Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk peme-rintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut.1) Bentuk negara : negara federasi/serikat2) Bentuk pemerintahan : republik3) Bentuk kabinet : parlementer

Sistematika dari konstitusi RIS 1949 adalah sebagaiberikut.1) Mukadimah terdiri atas 4 alinea.2) Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 197 Pasal.3) Lampiran.

c .c .c .c .c . UUUUUndang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang Dasar Sementara 1ndang Dasar Sementara 1ndang Dasar Sementara 1ndang Dasar Sementara 1ndang Dasar Sementara 1950 (1950 (1950 (1950 (1950 (17 A7 A7 A7 A7 Agustusgustusgustusgustusgustus1950–5 Juli 1955)1950–5 Juli 1955)1950–5 Juli 1955)1950–5 Juli 1955)1950–5 Juli 1955)

Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara, pemerintahan,dan kabinet adalah sebagai berikut.1) Bentuk negara : negara kesatuan2) Bentuk pemerintahan : republik3) Bentuk kabinet : parlementer

Page 45: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–3 63 63 63 63 6

UUDS 1950 memiliki sistematika sebagai berikut.1) Mukadimah terdiri atas 4 alinea. Namun, rumusannya

tidak sama dengan UUD 1945.2) Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 146 Pasal.3) Tidak ada penjelasan.

d .d .d .d .d . Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik, bahkan

menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Oleh karenaitu, tidak mungkin lagi mempertahankan UUDS 1950 yangmempergunakan demokrasi liberal. Akhirnya, pada tanggal5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekret yang salah satuisinya kembali menggunakan UUD 1945.

Sejak saat itulah, bangsa Indonesia kembali memakaikonstitusi UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara,bentuk pemerintahan, dan kabinet adalah sebagai berikut.1) Bentuk negara : negara kesatuan2) Bentuk pemerintahan : republik3) Bentuk kabinet : presidensial

Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut.1) Pembukaan terdiri atas 4 alinea.2) Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab dan 37 Pasal.3) Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan

khusus.Setelah masa Orde Baru berakhir, bangsa Indonesia

memasuki masa Reformasi. Masa Reformasi ditandaidengan keterbukaan dan transparansi di segala bidang.Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakinkompleks, konstitusi pun harus diadakan perubahan atauamandemen. Amandemen UUD 1945 telah dilakukanselama empat kali.1) Amandemen I dilakukan pada tanggal 19 Oktober

1999.2) Amandemen II dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000.3) Amandemen III dilakukan pada tanggal 9 November 2001.4) Amandemen IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus

2002.Dengan ditetapkannya perubahan/amandemen UUD

1945 sebanyak empat kali, berdasarkan Pasal 2 AturanTambahan, UUD bangsa Indonesia adalah naskah yangterdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya.

Page 46: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 3 73 73 73 73 7

5 .5 .5 .5 .5 . Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada NegaraHubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada NegaraHubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada NegaraHubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada NegaraHubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada NegaraRI dengan Negara Liberal dan Negara KomunisRI dengan Negara Liberal dan Negara KomunisRI dengan Negara Liberal dan Negara KomunisRI dengan Negara Liberal dan Negara KomunisRI dengan Negara Liberal dan Negara Komunis

Pancasila sebagai dasar negara memiliki hubungan eratdengan UUD 1945 sebagai konstitusi RI. Pancasila sebagaiideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indone-sia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perludipahami sebagai latar belakang sejarah bangsa Indonesia.Selain itu, Pancasila juga perlu dipahami dengan latar belakangkonstitusi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara,dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, danPenjelasan UUD 1945.

Pancasila yang tercantumdalam Pembukaan UUD 1945alinea keempat memiliki sifatintegral. Artinya, Pancasila memilikisifat kekeluargaan dalam keber-samaan; memiliki semangat kerjasama dan gotong royong; dan me-ngutamakan musyawarah untukmufakat. Paham integralistik yangdimiliki dan menjadi sifat dariPancasila ini tidak dimiliki olehpaham liberalisme di negara liberalataupun paham sosialisme (komunis)di negara komunis.

Paham liberalisme melihat manusia sebagai makhlukbebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggidengan membawa unsur-unsur penting seperti materialismedan individualisme. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hakasasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidakbisa diganggu gugat oleh siapa pun. Ajaran liberalisme tidaksesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagaimakhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhlukpribadi dan sosial.

Seperti halnya paham liberalisme, paham sosialisme(komunisme) tidak sesuai dengan Pancasila karena pahamkomunisme tidak percaya adanya Tuhan. Bahkan, pahamkomunisme menganggap bahwa agama adalah racun masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasilasebagai dasar negara yang tercantum dalam konstitusi tidaksetuju atau tidak menerima paham liberalisme dan komunisme.

Gambar 2.2 Semangat kerja sama dan gotong royongtermasuk sifat dari Pancasila.

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Page 47: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–3 83 83 83 83 8

B.B.B.B.B. Penyimpangan terhadap Konstitusi di IndonesiaPenyimpangan terhadap Konstitusi di IndonesiaPenyimpangan terhadap Konstitusi di IndonesiaPenyimpangan terhadap Konstitusi di IndonesiaPenyimpangan terhadap Konstitusi di Indonesia

Berbagai perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan olehpenyimpangan-penyimpangan dari lembaga pengembangankedaulatan rakyat. Adapun bentuk penyimpangan terhadapkonstitusi di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1 .1 .1 .1 .1 . Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949)

Pada masa awal kemerdekaan negara kita masih beradapada masa peralihan hukum dan pemerintahan, pelaksanaanketatanegaraan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Namun, penjelasan UUD1945 telah mengantisipasi keadaan itu. Menurut Pasal IV AturanPeralihan, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD1945, segala kekuasaan negara dijalankan oleh presidendengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kaliansudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakantugas berikut.

Kalian telah mempelajari hakikat konstitusi dan berbagaikonstitusi yang berlaku di Indonesia. Mengapa di Indonesiamengalami berbagai perubahan konstitusi? Untuk memahami haltersebut, simaklah bab berikut.

Uji Kompetensi

1. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!2. Jelaskan isi pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen

yang berkaitan dengan jaminan HAM, susunan ketatanegaraan,dan pembagian tugas ketatanegaraan!

1. Jaminan HAM ____________________________________________________

2. Susunan ketatanegaraan ____________________________________________________

3. Pembagian dan tugas keta- __________________________tanegaraan __________________________

N o .N o .N o .N o .N o . PermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahan Pasal UUD 1945Pasal UUD 1945Pasal UUD 1945Pasal UUD 1945Pasal UUD 1945

Page 48: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 3 93 93 93 93 9

Dalam perkembangannya, KNIP yang dibentuk itu menuntutkekuasaan legislatif kepada pemerintah/presiden sehinggakeluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober1945, yang memberikan kewenangan kepada KNIP untukmenjalankan kekuasaan legislatif (DPR/MPR).

Penyimpangan kekuasaan KNIP menjadi lembaga legislatif(parlemen) waktu itu dimungkinkan setelah keluarnya MaklumatPemerintah tanggal 14 November 1945, yang menyatakanbahwa prinsip pertanggungjawaban menteri-menteri kepadaKNIP secara resmi diakui.

Akibatnya, kekuasaan peme-rintah bergeser dari tanganpresiden kepada menteri ataumenteri-menteri. Setiap undang-undang yang dikeluarkan harusterdapat tanda tangan menteri.Dengan demikian, presiden tidakdapat diganggu gugat. Oleh karenaitu, yang bertanggung jawab dalampenetapan suatu undang-undangadalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

2 .2 .2 .2 .2 . Penyimpangan terhadap Konstitusi RISPenyimpangan terhadap Konstitusi RISPenyimpangan terhadap Konstitusi RISPenyimpangan terhadap Konstitusi RISPenyimpangan terhadap Konstitusi RIS

Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidaksesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17Agustus 1945, Pancasila, dan kepribadian bangsa Indone-sia. Oleh karena itu, muncullah berbagai reaksi dan unjukrasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran negaraRIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.Atas desakan itu tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federalmengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunankenegaraan negara RIS. Dengan adanya Undang-Undangtersebut hampir semua negara bagian RIS menggabungkandiri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat diYogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negarabagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara IndonesiaTimur, dan Negara Sumatra Timur.

Gambar 2.3 Berdasarkan Maklumat Wakil PresidenNomor X, KNIP diberi wewenang untuk menjalankankekuasaan legislatif.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Page 49: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–4 04 04 04 04 0

Keadaan itu mendorong negara RIS berunding dengan RIuntuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950,dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara KesatuanRepublik Indonesia yang dituangkan dalam sebuah piagampersetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan itu akanberdasarkan undang-undang dasar baru yang merupakangabungan unsur-unsur UUD 1945 dengan Konstitusi RIS yangmenghasilkan UUDS 1950. Negara kesatuan RI secara resmiberdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan IrIrIrIrIr. Soek. Soek. Soek. Soek. Soekarnoarnoarnoarnoarno terpilihsebagai Presiden, dan Drs. Moh. HattaDrs. Moh. HattaDrs. Moh. HattaDrs. Moh. HattaDrs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.Sejak saat itu pula, pemerintah menjalankan pemerintahandengan menggunakan UUDS 1950.

3 .3 .3 .3 .3 . Penyimpangan terhadap UUDS 1950Penyimpangan terhadap UUDS 1950Penyimpangan terhadap UUDS 1950Penyimpangan terhadap UUDS 1950Penyimpangan terhadap UUDS 1950

Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnyakabinet sehingga pemerintah tidak stabil. Hal tersebut disebab-kan hal-hal berikut.a. Adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai

multipartai (banyak partai).b. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan

golongan atau partainya.c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat.

Baik UUD RIS maupun UUDS 1950 dalam menggunakanPancasila sebagai dasar negara hanya merupakan ketentuanformal, sedangkan jiwa kekeluargaannya belum mampudilaksanakan secara operasional.

UUDS 1950 ini pun bersifat sementara yang ditegaskandalam pasal 134 bahwa “Konstituante bersama-samaPemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-UndangDasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Badan konstituante yang diserahi tugas membuat undang-undang dasar baru tetap tidak dapat menjalankan tugasnyadengan baik. Keadaan ini memancing berkembangnyapersaingan politik yang membawa akibat luas dalam berbagaitata kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi gawatitu mendorong presiden mengajukan konsepsinya mengenaisistem Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD1945. Konsep itu disampaikan di depan sidang pleno DPR hasilPemilu tahun 1955.

Page 50: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 4 14 14 14 14 1

Perdebatan berlarut-larut tanpa menghasilkan suatu ke-putusan penting. Sementara itu, keadaan negara semakingawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dankesatuan bangsa dan negara Indonesia. Keadaan itumendorong Presiden Soekarno Presiden Soekarno Presiden Soekarno Presiden Soekarno Presiden Soekarno menggunakan wewenang-nya, yakni dengan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5Juli 1959, yang berisia. pembubaran Badan Konstituante;b. memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya

lagi UUDS 1950;c. pembentukan MPRS dan DPAS.

Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante, namundengan pandangan yang berbeda. Pertama, menerima saranuntuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh. Kedua, menerimauntuk kembali kepada UUD 1945 tetapi dengan amandemen,yaitu sila kesatu Pancasila seperti yang tercantum dalamPembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila kesatuPancasila seperti tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelahmelalui berbagai macam usaha, Konstituante tidak dapatmengambil keputusan untuk menerima anjuran tersebut.

4 .4 .4 .4 .4 . Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingatlembaga-lembaga negara belum lengkap, dilakukanlah beberapalangkah sebagai berikut.a. Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui

Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.b. Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

(DPRGR) dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960.Dalam pasal ditentukan bahwa anggota-anggota DewanPerwakilan Rakyat diberhentikan dengan hormat darijabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan DewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Presiden.

c. Untuk melaksanakan Dekret Presiden, Presiden me-ngeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

d. Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementaradengan penetapan Presiden No. 12 Tahun 1960.

e. Dikeluarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentangDewan Pertimbangan Agung Sementara.

Page 51: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–4 24 24 24 24 2

Ditinjau dari aspek konstitusional, langkah-langkah pe-nyusunan DPRGR dan MPRS yang dilakukan dengan PenetapanPresiden jelas menyimpang dari UUD 1945 yang berlakuberdasarkan Dekret Presiden. Apalagi langkah seperti ini terlebihdahulu diawali dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyathasil pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun1953. Lain daripada itu, dalam sistematika UUD 1945 produkhukum (perundang-undangan) yang berbentuk PenetapanPresiden sama sekali tidak dikenal. Oleh sebab, itu langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dalam rangka melaksanakanDemokrasi Terpimpin dan kembali ke UUD 1945 justru me-rupakan langkah-langkah yang menyalahi konstitusi. Bahkan, kalaupun dalam melakukan langkah-langkah ini, Presiden melandaskanpada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, juga masih belum dapatdikategorikan bersifat konstitusional sebab Dewan PerwakilanRakyat sudah terbentuk melalui Pemilu tahun 1955.

Dengan demikian, sejak berlakunya kembali UUD 1945berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, ketentuan-ketentuanyang terdapat di dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakansecara murni dan konsekuen. Penyimpangan yang telah terjadi,antara lain sebagai berikut.a. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA belum

dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga-lembaganegara ini masih bersifat sementara.

b. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumurhidup melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.Ketetapan ini jelas melanggar ketentuan Pasal 7 UUD 1945yang tegas-tegas menyatakan bahwa Presiden dan WakilPresiden memegang jabatannya selama masa lima tahun,dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

5 .5 .5 .5 .5 . Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde BaruPenyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde BaruPenyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde BaruPenyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde BaruPenyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde Baru

Tidak dapat dipungkiri rezim Orde Baru memang berhasil dalammewujudkan stabilitas politik. Pembangunan dapat berjalan secarabertahap dan berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Indonesia telah mampu berswasembada (mencukupikebutuhan sendiri) beras. Hal-hal inilah yang dipergunakan untukmenilai keberhasilan rezim Orde Baru. Sebaliknya, di bidang politik,telah terjadi pembelengguan hak politik bagi warga negara. Puncakdari kesadaran semacam itu terjadilah gerakan reformasi sebagaiakibat krisis di berbagai bidang pada akhir tahun 1997 danawal tahun 1998. Krisis di berbagai bidang tersebut telah men-dorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Page 52: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 4 34 34 34 34 3

Para mahasiswa bersama dengan kaum intelektual mengajukantuntutan kepada pemerintah agar melakukan reformasi totaldi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Karena krisis dalamberbagai bidang tidak dapat terselesaikan dengan segera, diawalidengan terjadinya kerusuhan tanggal 13–14 Mei 1998,Presiden SoehartoPresiden SoehartoPresiden SoehartoPresiden SoehartoPresiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tangal 20Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie Wakil Presiden B.J. Habibie Wakil Presiden B.J. Habibie Wakil Presiden B.J. Habibie Wakil Presiden B.J. Habibie.

Penggantian jabatan tersebut menurut sementara pihakmerupakan langkah yang konstitusional (berdasarkankonstitusi/UU) sebab Pasal 8 UUD 1945 menegaskan bahwa“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukankewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh WakilPresiden sampai habis waktunya”. Namun di pihak yang lain,proses penggantian tersebut dianggap inkonstitusional (tidakberdasarkan konstitusi). Bagi pihak yang menganggappergantian tersebut inkonstitusional, dilandasi oleh adanyaanggapan bahwa proses penggantian tersebut tidak ditandaidengan penyerahan kembali mandat yang diterima olehSoeharto Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto kepada MPR.

Dalam perundang-undangan dikenal adanya dua jenisKetetapan MPR jika ditinjau dari sifatnya, yaitu Ketetapan MPRyang bersifat perundang-undangan dan Ketetapan MPR yangbersifat bukan perundang-undangan. Ketetapan MPR yang mem-berikan mandat kepada Presiden, pada hakikatnya tidak dapatdikategorikan bersifat perundang-undangan. Hal ini mengingatsuatu produk hukum disebut perundang-undangan, kalaubersifat dan mengikat umum. Ketetapan tersebut sifatnyakonkret, individual, dan final. Oleh sebab itulah, Ketetapan MPRyang mengangkat Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto sebagai Presiden bisa dikatakanmirip dengan Ketetapan Tata Usaha Negara. Berdasarkan sifatseperti itulah, peralihan Jabatan Presiden dari SoehartoSoehartoSoehartoSoehartoSoehartokepada Wakil Presiden (B.J. HabibieB.J. HabibieB.J. HabibieB.J. HabibieB.J. Habibie) harus diawali denganpenyerahan mandat (Ketetapan MPR) terlebih dahulu. Pendekkata Mandat sebagaimana digariskan oleh Ketetapan MPR tidakdapat dialihkan begitu saja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwakonstitusi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia adalah UUD1945. Namun, dalam perkembangannya, sering terjadi pe-nyimpangan dalam pelaksanaannya.Kalian telah mempelajari berbagai bentuk penyimpangan

terhadap konstitusi di Indonesia. Untuk mengukur tingkat pe-mahaman kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut ini.

Page 53: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–4 44 44 44 44 4

Kalian telah mempelajari bentuk-bentuk penyimpangan terhadapkonstitusi di Indonesia. Berbagai bentuk penyimpangan tersebutmenyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah. Untuk menghindariberbagai penyimpangan tersebut, salah satu upaya pemerintahIndonesia adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

C .C .C .C .C . Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945

Undang-undang dasar mempunyai peranan penting bagi suatunegara karena sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraanpemerintahan negara. Undang-undang dasar negara kita adalah UUD1945. Menurut Tap. MPR No. III/2000, Undang-Undang Dasar 1945adalah hukum dasar Republik Indonesia memuat dasar dan garisbesar hukum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, parapejabat/pemerintah harus berjanji setia terhadap UUD 1945sebelum melaksanakan tugasnya.

Jelaskan bentuk penyimpangan yang terjadi terhadap UUD 1945dalam tabel berikut!

Uji Kompetensi

1. UUD 1945 Periode 1945- __________________________1949 __________________________

______________________________________________________________________________

2. UUD 1945 Periode 1959 __________________________________________________________________________________________________________________________________

3. UUD 1945 pada masa __________________________Orde Baru __________________________

______________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Bentuk PenyimpanganBentuk PenyimpanganBentuk PenyimpanganBentuk PenyimpanganBentuk Penyimpangan PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Page 54: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 4 54 54 54 54 5

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannyaperubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakangtuntutan perubahan UUD 1945, antara lain karena pada masa OrdeBaru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannyabukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar padaPresiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapatmenimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukungketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakanaturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM,pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum,serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dankebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mem-pertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atauselanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

1 .1 .1 .1 .1 . Kedudukan Pembukaan UUD 1945Kedudukan Pembukaan UUD 1945Kedudukan Pembukaan UUD 1945Kedudukan Pembukaan UUD 1945Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Salah satu bagian UUD 1945 yang penting adalahPembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakansumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsaIndonesia untuk mencapai tujuan. Pembukaan UUD 1945 jugamerupakan sumber dan cita-cita hukum serta cita-cita moralbangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubaholeh siapa pun karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berartipembubaran negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 me-ngandung empat alinea yang bermakna sebagai berikut.

a .a .a .a .a . Alinea PertamaAlinea PertamaAlinea PertamaAlinea PertamaAlinea PertamaAlinea pertama ini mengandung dua makna.

1) Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai denganperikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu,penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di duniamendapatkan hak kemerdekaan.

2) Dalil subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untukmembebaskan diri dari penjajahan.

b .b .b .b .b . Alinea KeduaAlinea KeduaAlinea KeduaAlinea KeduaAlinea KeduaMakna dari alinea kedua adalah sebagai berikut.

1) Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai padasaat yang menentukan.

Page 55: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–4 64 64 64 64 6

2) Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkanuntuk menyatakan kemerdekaan.

3) Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melain-kan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka,bersatu, adil, dan makmur.

c .c .c .c .c . Alinea KetigaAlinea KetigaAlinea KetigaAlinea KetigaAlinea KetigaMakna dari alinea ketiga adalah sebagai berikut.

1) Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhandari Proklamasi kemerdekaan.

2) Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan karenaberkat rida-Nya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

d .d .d .d .d . Alinea KeempatAlinea KeempatAlinea KeempatAlinea KeempatAlinea Keempat

Makna alinea keempat adalah sebagai berikut.1) Fungsi dan tujuan negara Indonesia, yaitu

a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia;

b) memajukan kesejahteraan umum;c) mencerdaskan kehidupan bangsa;d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar-

kan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial.

2) Susunan dan bentuk negara, yaitu republik Indonesia.3) Sistem pemerintahan negara, yaitu berkedaulatan rakyat.4) Dasar negara, yaitu Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 juga mengandung empat pokokpikiran.a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan ataspersatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia.

b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas

kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika terjadiperubahan dalam Pembukaan UUD 1945, akan terjadi perubahandasar filosofis dan tujuan negara, serta perubahan negara.

Page 56: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 4 74 74 74 74 7

Oleh karena itu, MPR tidak akan pernah melakukan perubahandalam Pembukaan UUD 1945. MPR hanya akan melakukanperubahan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Batang TubuhUUD 1945.

2 .2 .2 .2 .2 . Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945

Hasil-hasil amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a .a .a .a .a . Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Pertama Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Pertama Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Pertama Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Pertama Undang-Undang Dasar NegaraRRRRRepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tahun 1ahun 1ahun 1ahun 1ahun 1999994545454545

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbang-kan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yangbersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dannegara, serta dengan menggunakan kewenangannya ber-dasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan(3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak ter-pisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 SidangUmum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indone-sia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perubahan pertama UUD 1945 berkaitan dengan hal-hal berikut.1) Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil

Presiden, hanya untuk dua kali masa jabatan danmemperjelas dan membatasi hak prerogatif Presiden.

2) Penegasan kekuasaan legislasi(pembentukan UU) berada di DPRdan dalam mengangkat dutabesar dan menerima penem-patan duta besar negeri lain, sertadalam memberikan amnesti danabolisi, Presiden harus memer-hatikan pertimbangan DPR,sebagai upaya untuk mencipta-kan mekanisme checks and bal-ances.Gambar 2.4 Masa jabatan presiden berdasarkan UUD

1945 hasil amandemen dibatasi.

Sumber: www.dpr.go.id

Page 57: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–4 84 84 84 84 8

b .b .b .b .b . Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Kedua Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Kedua Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Kedua Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Kedua Undang-Undang Dasar NegaraRRRRRepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tahun 1ahun 1ahun 1ahun 1ahun 1999994545454545

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkandengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifatmendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, sertadengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubahdan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, BabIXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D,Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perubahan tersebut ditetapkan pada tanggal 18Agustus 2000. Perubahan kedua berkaitan dengan hal-halsebagai berikut.1) Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat, Provinsi,Kabupaten dan Kota, atas dasar penyelenggaraan prinsipotonomi daerah dengan memerhatikan kekhususan,keistimewaan, dan keragaman daerah.

2) Terdapat atribusi langsung dari amandemen Pasal 22Aakan perlunya UU tentang Tata Cara Pembentukan UU.

3) Pengaturan mengenai hak asasi manusia lebih rinci danluas.

4) Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga,struktur, dan ruang lingkup antara TNI yang berfungsi sebagaialat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keama-nan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

c .c .c .c .c . Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NegaraRRRRRepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tahun 1ahun 1ahun 1ahun 1ahun 1999994545454545

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkandengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifatmendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara,serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkanPasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-nesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan(3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2);

Page 58: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 4 94 94 94 94 9

Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1),(2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2),Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VII A, Pasal22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan(4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A, Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat(1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); danPasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak ter-pisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat ParipurnaMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7(lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang TahunanMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, danmulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perubahan Ketiga berkaitan dengan hal-hal sebagaiberikut.1) Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,

kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakanmenurut UUD.

2) MPR memiliki kewenangan terbatas, yaitu mengubahdan menetapkan UUD, hanya melantik (tidak memilih)dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presidenberdasarkan UUD.

3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden danWakil Presiden secara langsung, tata cara pem-berhentian Presiden dan Wakil Presiden dan pengaturanapabila Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan,atau tidak dapat melaksanakan jabatannya digantikanoleh Wakil Presiden. Apabila terjadi kekosongan WakilPresiden, MPR selambat-lambatnya dalam 60 harimemilih Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.

4) Menegaskan kedudukan Presiden dan DPR sejajar,karena itu Presiden tidak dapat membekukan dan/ataumembubarkan DPR.

5) Presiden dalam memberikan persetujuan internasionalyang berakibat luas dan mendasar bagi rakyat harusmemperoleh persetujuan dari DPR.

Page 59: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–5 05 05 05 05 0

6) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran ke-mentrian negara diatur dalam UU.

7) Ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berikut tata carapemilihannya, dan kewenangan serta pemberhentian-nya lebih lanjut diatur dalam UU.

8) Penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, harusdibahas dengan DPR, dengan memerhatikan pertim-bangan DPD. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangannegara harus diatur dengan UU.

9) Penegasan kewenangan BPK untuk memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tatacara penetapan anggota BPK dan struktur BPK hinggake provinsi yang diatur dalam UU.

10) Penegasan mengenai kekuasaan kehakiman sebagaikekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yangdilakukan oleh Mahkamah Agung, tata cara pemilihanKetua, Wakil Ketua danHakim Agung. Ada KomisiYudisial, mengenai kewe-nangannya, syarat-syaratkeanggotaan dan tatacara pengangkatannya,dan Mahkamah Kons-titusi mengenai kewena-ngannya, syarat-syaratkeanggotaan dan tatacara pengangkatannya.

d .d .d .d .d . Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar NegaraPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar NegaraRRRRRepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tepublik Indonesia Tahun 1ahun 1ahun 1ahun 1ahun 1999994545454545

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbang-kan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yangbersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dannegara, serta dengan menggunakan kewenangannyaberdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia menetapkan sebagai berikut.1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahanpertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat iniadalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-sia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus

Gambar 2.5 Berdasarkan perubahan ketiga UUD1945, Mahkamah Konstitusi termasuk dalamkekuasaan kehakiman.

Sumber: www.temporatif.com

Page 60: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 5 15 15 15 15 1

1945 dan diberlakukan kembali dengan dekretPresiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkansecara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DewanPerwakilan Rakyat.

2) Penambahan bagian akhir pada Perubahan KeduaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskandalam Rapat Paripurna Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggalditetapkan”.

3) Pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4)Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat(2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945menjadi Pasal 25A.

4) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan PertimbanganAgung dan pengubahan substansi Pasal 16 sertapenempatannya ke dalam Bab III tentang KekuasaanPemerintah Negara.

5) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1);Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1);Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); BabXIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5);Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat(4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; AturanTambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

6) Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat ParipurnaMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang TahunanMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Perubahan IV berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

1) MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD hasil pemilihanumum. Dengan demikian, Fraksi Utusan Golongan danTNI/Polri tidak lagi berada di MPR. Hal ini menunjukkanbahwa lembaga perwakilan kualitas keterwakilannya

Page 61: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–5 25 25 25 25 2

lebih jelas dan me-ningkat, yaitu semuaanggota MPR dipiliholeh rakyat, dan adawakil rakyat yangmewakili aspirasiruang/wilayah melaluiDPD.

2) Menegaskan bahwapemilihan Presidendan Wakil Presidendilakukan secara lang-sung oleh rakyat pada putaran kedua dari dua pasangancalon yang memperoleh suara terbanyak pertama dankedua.

3) Mengatur jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti,mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakanjabatannya. Secara bersamaan Pelaksana Tugas Presidenadalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, danMenteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya dalam 3 hari setelah itu, MPR bersidang untukmemilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partaipolitik atau gabungan partai politik, dari paket calonPresiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyakpertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya.

4) Menghapus Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA).Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yangdiatur dalam UU.

5) Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan,kewenangan, tanggung jawab, dan independensinyadiatur dengan UU; penetapan macam dan harga matauang ditetapkan dengan UU.

6) Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan ke-kuasaan kehakiman diatur dalam UU.

7) Menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untukmendapat pendidikan; khusus untuk pendidikan dasar,pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikannasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaanserta akhlak mulia dalam upaya mencerdaskan bangsa,20 persen APBN dan APBD diprioritaskan untukmemenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, dankewajiban pemerintah untuk memajukan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi.

Gambar 2.6 Berdasarkan perubahan keempat, TNI/Polri tidak lagi berada di MPR.

Sumber: www.TNI.mil.id

Page 62: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 5 35 35 35 35 3

8) Menegaskan kewajiban negara untuk memajukankebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakatuntuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, meng-hormati dan memelihara bahasa daerah.

9) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkandemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dankesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam UU.

10) Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistemjaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakanmasyarakat lemah, menyediakan fasilitas pelayananumum dan kesehatan yang layak yang diatur dalam UU.

11) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, diusulkan oleh1/3 anggota MPR secara tertulis dan rinci dan dihadirisekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satuanggota MPR. Khusus bentuk Negara Kesatuan, tidakboleh diubah.

12) Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnyapada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segalakewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

13) MPR ditugaskan meninjau kembali materi dan statushukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untukdiambil keputusannya pada Sidang MPR 2003, yangdiatur dalam Aturan tambahan Pasal 1.Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah

sebagai berikut.1) Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea.2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 20 Bab, 73 Pasal,

3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.3) Penjelasan UUD 1945.

Selamat, kalian telah mempelajari Amandemen UUD 1945dengan baik. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakantugas dalam uji kompetensi berikut ini.

1. Jelaskan pendapat kalian mengenai kedudukan PembukaanUUD 1945!

2. Tuliskan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengalamiperubahan selama empat kali!

Uji Kompetensi

Page 63: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–5 45 45 45 45 4

3. Jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada UUD 1945dalam empat tahap. Selanjutnya, isilah kolom berikut!

Proses Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk membenahistruktur ketatanegaraan Indonesia di era keterbukaan dankebebasan. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghargai pelaksanaanUUD 1945 hasil perubahan tersebut. Bagaimanakah sikapmenghargai pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan? Untuk itu,simaklah pembahasan berikut.

D .D .D .D .D . Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 HasilMenghargai Pelaksanaan UUD 1945 HasilMenghargai Pelaksanaan UUD 1945 HasilMenghargai Pelaksanaan UUD 1945 HasilMenghargai Pelaksanaan UUD 1945 HasilAmandemenAmandemenAmandemenAmandemenAmandemen

Proses Perubahan UUD 1945 merupakan hasil musyawarahbangsa Indonesia melalui sidang tahunan MPR. Sebagai hasil darikesepakatan bersama, UUD 1945 hasil amandemen tersebut harusdilaksanakan bersama.

1. Perubahan Pertama ________________________________________________________________________________________________________________

2. Perubahan Kedua ________________________________________________________________________________________________________________

3. Perubahan Ketiga ________________________________________________________________________________________________________________

4. Perubahan keempat ________________________________________________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Perubahan UUD 1945Perubahan UUD 1945Perubahan UUD 1945Perubahan UUD 1945Perubahan UUD 1945 PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Page 64: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 5 55 55 55 55 5

Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita komitmen dengankesepakatan dan keputusan tersebut. Dengan cara tetap teguhpendirian, loyal, taat asas, ada rasa terikat dan dengan penuh ke-cintaan, kita laksanakan kesepakatan dan keputusan itu dengansebaik-baiknya.

Wujud dari pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen, misalnyakita harus secara aktif ikut menyukseskan pemilihan presiden danwakil presiden secara langsung. Kita juga dapat berperan aktifmembantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, terutamadalam pendidikan dasar.

Proses perubahan UUD 1945 juga sebagai wujud kebulatantekad bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuannegara Indonesia. Kebulatan tekad dalam kehidupan merupakanfaktor yang sangat penting untuk memperoleh persatuan dankesatuan bangsa Indonesia sehingga memantapkan stabilitasnasional dan memperlancar jalannya pembangunan. Dalampenerapan kebulatan tekad, kita harus memiliki semangat yangtinggi, kemauan yang luas, dan hati yang kukuh agar kebulatan tekadsebagai hasil kemauan dan kesepakatan bersama-sama dapatberguna dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Kita bersyukur memiliki Pancasila yang telah terbukti dapatmempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Namun, persatuan yangtelah ada kini diambang perpecahan. Oleh karena itu, nilai-nilaiseperti musyawarah, kekeluargaan, rela berkorban, dan tanggungjawab mempunyai peran besar dalam memantapkan pelaksanaankebulatan tekad baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat,maupun negara.

Kalian telah mempelajari tentang Menghargai Pelaksanaan UUD1945 Hasil Amandemen. Untuk menguji tingkat pemahaman kalian,kerjakanlah uji kompetensi berikut!

1. UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyakempat kali. Menurutmu, apakah amandemen UUD 1945tersebut dapat dibenarkan?

2. Tunjukkan sikap-sikap menghargai pelaksanaan UUD 1945 hasilamandemen!

Uji Kompetensi

Page 65: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–5 65 65 65 65 6

1. Istilah berikut ini yang maknanya sama dengan undang-undang dasar adalah ….a. weltanschauung c. demokrasib. konstitusi d. konspirasi

2. Konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah Indonesiamerdeka adalah ….a. UUD 1945 c. Amandemen UUD 1945b. Konstitusi RIS d. UUDS 1950

A .A .A .A .A . Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!

Pelatihan

Penutup

Selamat, Anda telah mempelajari bab ini dengan baik. Untukmencapai ketuntasan belajar kalian, simaklah rangkuman dan katakunci berikut. Setelah itu kerjakan soal pada pelatihan.

Rangkuman1. Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap.

a. UUD 1945.b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949c. UUDS 1950.d. UUD 1945 (amandemen).

2. Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut.a. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea.b. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 20 Bab, 73 Pasal, 3

pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.c. Penjelasan UUD 1945.

3. Konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangkakerja dari suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahannegara tersebut diorganisir dan dijalankan.

Kata Kunciamandemen parlemeneksekutif republikkonstitusi undang-undang dasarlegislatif UUD 1945negara kesatuan yudikatifnegara serikat

Page 66: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 5 75 75 75 75 7

3. Pada awal kemerdekaan, sebelum DPR, MPR, dan DPA ter-bentuk, presiden menjalankan pemerintahan denganbantuan ….a. DPRS c. Komite Nasionalb. MPRS d. DPAS

4. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan sebagaiUUD Republik Indonesia oleh ….a. BPUPKI c. Komie Nasionalb. PPKI d. MPRS

5. Dari seluruh rumusan Pembukaan UUD 1945 dapat di-peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut, kecuali ….a. antikolonialisme merupakan sikap dasar bangsa Indonesiab. perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai ke-

merdekaan telah menempuh jalan yang panjangc. kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya

merupakan salah satu faktor yang menguntungkanbagi usaha kemerdekaan bangsa Indonesia

d. sistem pemerintahan demokrasi telah menjadi pilihanbangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan

6. Alinea I Pembukaan UUD 1945 menunjukkan dalil objektif.Artinya, ….a. penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaanb. aspirasi bangsa Indonesia di dalam membebaskan diri

dari penjajahc. kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir bangsa

Indonesiad. negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia7. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah UUDS 1950

menganut sistem pemerintahan ....a. presidensial c. semipresidensialb. unikameral d. parlementer

8. Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung dalil yangobjektif dan subjektif. Dalil yang subjektif adalah ….a. penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaan dan perikeadilanb. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan agar semua

bangsa dapat merdekac. penjajahan harus dilawan karena memeras negara yang

dijajahd. bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan

Page 67: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–5 85 85 85 85 8

9. Pada hakikatnya, suatu konstitusi berisi ….a. dasar dan tujuan negarab. rencana anggaran pendapatan negarac. program pembangunan jangka panjangd. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

10. Konstitusi di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 27Desember 1945 adalah ....a. UUD 1945b. Konstitusi RISc. UUDS 1950d. UUD 1945 hasil amandemen

B .B .B .B .B . Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!1. Konstitusi di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 17

Agustus 1950 adalah ….2. Sejak tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali

berdasarkan ….3. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas …

pasal dan ... ayat.4. Setelah dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas …

pasal dan ... ayat.5. Pada tanggal 22 Juni 1945 naskah Piagam Jakarta

disahkan menjadi ….6. Karena sidang Konstituante 1959 gagal menghasilkan UUD

baru, Indonesia menggunakan ….7. Salah satu penyimpangan UUD 1945, MPRS menetapkan

… sebagai presiden seumur hidup.8. Terlalu besarnya kekuasaan presiden merupakan pe-

nyelewenang pada masa ….9. Perubahan UUD 1945 dilakukan sejak tahun ….10. Sikap positif dalam menyikapi perubahan UUD 1945 adalah

….

C .C .C .C .C . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangsingkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!1. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi?2. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!3. Sebutkan bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada

tahun 1945-1949!4. Sebutkan latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945!5. Sebutkan empat kesepakatan dalam perubahan UUD 1945!

Selamat belajar!

Page 68: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 5 95 95 95 95 9

Perundang-UndanganNasional

BabBabBabBabBab

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indone-sia adalah negara hukum. Artinya, segala sesuatu harus didasarkandan tunduk pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untukmenciptakan kehidupan kenegaraan yang baik dan menciptakan tertibhukum bagi lembaga negara ataupun warga negara, diperlukan suatuperaturan perundang-undangan nasional.

33333

Sumber: www.dpr.go.id

Page 69: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–6 06 06 06 06 0

Selamat berjumpa para siswa!Pada bab 2 telah dijelaskan bahwa konstitusi yang berlaku di Indo-

nesia adalah UUD 1945. Hal itu berarti UUD 1945 sebagai hukum dasardalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia.Bagaimanakah hierarki (urutan tingkatan) peraturan perundangan diIndonesia? Untuk lebih jelasnya simaklah bab ini.

Dalam bab ini kalian diharapkan dapat memahami dan menaatiperundang-undangan nasional. Selain itu, kalian diharapkan dapatmenunjukkan kasus-kasus korupsi dan cara pemberantasannya di Indonesia.

Untuk mempermudah mempelajari bab ini, simaklah peta konsep berikut.

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini disajikandalam enam subbab.Subbab A : Hakikat Peraturan Perundang-UndanganSubbab B : Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganSubbab C : Sikap Kritis terhadap Perundang-UndanganSubbab D : Sikap Patuh terhadap Perundang-UndanganSubbab E : Pemberantasan Korupsi di IndonesiaSubbab F : Hukum dan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Pelajarilah bab ini dengan tekun dan teliti agar kalian memahamidan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selamatbelajar, semoga kalian dapat mempelajari seluruh materi dalam bab ini.

Pendahuluan

Peta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta Konsep

Perundang-Undangan Nasional

Hakikat PeraturanPerundang-Undangan

Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan

Sikap Kritis terhadapPerundang-Undangan

Sikap Patuh terhadapPerundang-Undangan

PemberantasanKorupsi di Indonesia

Hukum dan LembagaAnti Korupsi di Indonesia

Page 70: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 6 16 16 16 16 1

A .A .A .A .A . Hakikat Peraturan Perundang-UndanganHakikat Peraturan Perundang-UndanganHakikat Peraturan Perundang-UndanganHakikat Peraturan Perundang-UndanganHakikat Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu tuntutan masyarakat di era reformasi adalah reformasihukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuandasar yang efektif bagi penyelenggaraan negara.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, susunanhierarkis peraturan perundang-undangan perlu ditata lagi sesuaidengan perkembangan zaman.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian Peraturan Perundang-UndanganPengertian Peraturan Perundang-UndanganPengertian Peraturan Perundang-UndanganPengertian Peraturan Perundang-UndanganPengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulisyang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenangdan mengikat secara umum.

Lembaga negara atau jabatan yang berwenang dalammembentuk peraturan perundangan memerlukan sumberhukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

2 .2 .2 .2 .2 . Asas Peraturan Perundang-UndanganAsas Peraturan Perundang-UndanganAsas Peraturan Perundang-UndanganAsas Peraturan Perundang-UndanganAsas Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkanmenjadi dua macam, yaitu asas pembentukan peraturanperundang-undangan dan asas materi muatan peraturan per-undang-undangan.

a .a .a .a .a . Asas Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganAsas Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganAsas Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganAsas Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganAsas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membentuk peraturan perundang-undanganharus berdasarkan pada asas pembentukan peraturanperundang-undangan yang baik. Adapun asas pembentukanperaturan perundang-undangan yang baik adalah sebagaiberikut.

1) Asas Kejelasan TujuanSetiap pembentukan peraturan perundang-undanganharus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai.

2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang TepatSetiap jenis peraturan perundang-undangan harusdibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturanperundang-undangan yang berwenang. Peraturanperundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demihukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidakberwenang.

Page 71: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–6 26 26 26 26 2

3) Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harusbenar-benar memerhatikan materi muatan yang tepatdengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4) Asas dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undanganharus memperhitungkan efektivitas peraturan per-undang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baiksecara filosofis (falsafah), yuridis (hukum), maupunsosiologis.

5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karenamemang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaatdalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

6) Asas Kejelasan Rumus

Setiap peraturan perundang-undangan harus me-menuhi persyaratan teknis penyusunan peraturanperundang-undangan sistematika dan pilihan kata atauterminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudahdimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagaimacam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Asas Keterbukaan

Dalam proses peraturan perundang-undangan mulaidari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pem-bahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengandemikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikanmasukan dalam proses pembuatan peraturan per-undang-undangan.

b .b .b .b .b . Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-UndanganAsas Materi Muatan Peraturan Perundang-UndanganAsas Materi Muatan Peraturan Perundang-UndanganAsas Materi Muatan Peraturan Perundang-UndanganAsas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Asas materi muatan perundang-undangan, antara lainsebagai berikut.

1) Asas Pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus berfungsi memberikan perlindungan dalamrangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Page 72: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 6 36 36 36 36 3

2) Asas Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus mencerminkan perlindungan dan penghormatanhak-hak asasi manusia serta harkat dan martabatsertiap warga negara dan penduduk Indonesia secaraproporsional.

3) Asas Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesiayang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjagaprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus mencerminkan musyawarah untuk mencapaimufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangansenantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayahIndonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian darisistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6) Asas Kebhinnekaan

Materi muatan peraturan perundang-undangan harusmemerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dangolongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus-nya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalamkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagisetiap warga negara tanpa kecuali.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Peme-rintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangantidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakanberdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku,ras, golongan, gender, atau status sosial.

Page 73: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–6 46 46 46 46 4

9) Asas Ketertiban

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakatmelalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dankeselarasan antara kepentingan individu, kepentinganmasyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

3 .3 .3 .3 .3 . Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-UndanganJenis dan Hierarki Peraturan Perundang-UndanganJenis dan Hierarki Peraturan Perundang-UndanganJenis dan Hierarki Peraturan Perundang-UndanganJenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasionalberdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalahsebagai berikut.

a .a .a .a .a . UUD 1945UUD 1945UUD 1945UUD 1945UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam membuatperaturan perundang-undangan.

b .b .b .b .b . Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-UndangUndang-UndangUndang-UndangUndang-UndangUndang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undanganyang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersamaPresiden.

Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yangditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yangmemaksa. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945yang meliputi1) hak-hak asasi manusia;2) hak dan kewajiban warga negara;3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta

pembagian kekuasaan negara;4) wilayah negara dan pembagian daerah;5) kewarganegaraan dan kependudukan;6) keuangan negara.

Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.

Page 74: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 6 56 56 56 56 5

c .c .c .c .c . Peraturan PemerintahPeraturan PemerintahPeraturan PemerintahPeraturan PemerintahPeraturan PemerintahPeraturan pemerintah adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankanundang-undang sebagaimana mestinya.

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untukmenjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Maksud dari sebagaimana mestinya adalah materimuatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak bolehmenyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undangyang bersangkutan.

d .d .d .d .d . Peraturan PresidenPeraturan PresidenPeraturan PresidenPeraturan PresidenPeraturan PresidenPeraturan presiden adalah peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggara-kan pemerintah negara. Materi muatan peraturan presidenberisi materi yang diperintah oleh undang-undang atau materiuntuk melaksanakan peraturan pemerintah.

e .e .e .e .e . Peraturan DaerahPeraturan DaerahPeraturan DaerahPeraturan DaerahPeraturan DaerahPeraturan daerah adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.1) Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi

dengan gubernur.2) Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD

kabupaten/kota bersama bupati/walikota.3) Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh

badan perwakilan desa (BPD) atau nama lainnyabersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Materi muatan peraturandaerah adalah seluruh materimuatan dalam penyelenggaraanotonomi daerah dan tugas pem-bantuan, dan menampung kondisikhusus daerah serta penjabaranlebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapunmateri muatan peraturan desa/yang setingkat serta penjabaranlebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1 Peraturan daerah dibentuk oleh DPRDdengan kepala daerah.

Sumber: www.pekalongankab.go.id

Page 75: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–6 66 66 66 66 6

Kalian telah mempelajari jenis dan hierarki peraturannasional. Agar lebih mudah memahaminya, lihat skema hierarkiperaturan perundang-undangan berikut.

Pengertian hierarki dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun2004 adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturanperundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4 .4 .4 .4 .4 . Manfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga NegaraManfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga NegaraManfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga NegaraManfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga NegaraManfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga Negara

Manfaat perundang-undangan nasional bagi warga negara,antara lain sebagai berikut.

a .a .a .a .a . Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga NegaraMemberikan Kepastian Hukum bagi Warga NegaraMemberikan Kepastian Hukum bagi Warga NegaraMemberikan Kepastian Hukum bagi Warga NegaraMemberikan Kepastian Hukum bagi Warga NegaraSebuah peraturan berfungsi untuk memberikan

kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yangtidak memiliki kepastian hukum tentu akan kacau balau.Lihatlah negara-negara yang tengah dilanda perang.

Perang merupakan salah satu kondisi yang kepastianhukumnya jatuh pada tingkat yang paling rendah. Pada saat itutidak ada kepastian hukum, semua orang akan bertindak sesukahatinya. Hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat akanmenguasai yang lemah. Siapa yang kaya akan menindas yangmiskin. Dengan hadirnya hukum, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Semua diatur sehingga warga dapat hidup tenang.

UUD 1945

UU/PP Pengganti UU

PP

Perpres

Perda

Page 76: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 6 76 76 76 76 7

b .b .b .b .b . Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga NegaraMelindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga NegaraMelindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga NegaraMelindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga NegaraMelindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga NegaraPerundang-undangan berfungsi juga melindungi dan

mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak tersebutmemang telah ada sebelum adanya peraturan dibuat,misalnya hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasidari Tuhan yang sudah ada sebelum ada perundang-undangan yang dibuat manusia. Undang-undang ada untukmenjamin hak itu terus terjaga. Orang tidak lagi bolehmembunuh orang dengan sesuka hati. Apabila ia melanggarhak itu, ia akan berhadapan dengan hukum.

c .c .c .c .c . Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga NegaraMemberikan Rasa Keadilan bagi Warga NegaraMemberikan Rasa Keadilan bagi Warga NegaraMemberikan Rasa Keadilan bagi Warga NegaraMemberikan Rasa Keadilan bagi Warga NegaraPerundang-undangan hadir untuk memberikan rasa

keadilan bagi warga negara. Sulit bagi warga negara untukmenyadari adanya rasa keadilan jika tidak ada undang-undang. Pertama karena merasa tidak memiliki bukti tertulisakan adanya keadilan. Harus diakui bahwa undang-undangmerupakan sebuah jaminan tertulis adanya rasa keadilanitu. Kedua, tanpa adanya undang-undang apabila adapelanggaran akan sulit diusut.

d .d .d .d .d . Menciptakan Ketertiban dan KetenteramanMenciptakan Ketertiban dan KetenteramanMenciptakan Ketertiban dan KetenteramanMenciptakan Ketertiban dan KetenteramanMenciptakan Ketertiban dan KetenteramanPada akhirnya, perundang-undangan menjadi hal yang

sangat penting bagi warga negara karena undang-undangbisa menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Undang-undang mampu meredam kekacauan yang terjadi. Jikasegala yang tidak baik dapat terkendali, ketertiban danketenteraman akan datang dengan sendirinya.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kaliansudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakantugas berikut.

Kalian telah mempelajari hakikat peraturan perundang-undangan.Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajaripembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Diskusikanlah tentang tata urutan perundangan di Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004!

2. Sebutkanlah manfaat peraturan perundang-undangan bagiwarga negara!

Uji Kompetensi

Page 77: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–6 86 86 86 86 8

B.B.B.B.B. Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPembentukan Peraturan Perundang-UndanganPembentukan Peraturan Perundang-UndanganPembentukan Peraturan Perundang-UndanganPembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prosespembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnyadimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakanmenjadi dua macam, yaitu pembentukan undang-undang danpembentukan peraturan daerah.

1 .1 .1 .1 .1 . Pembentukan Undang-UndangPembentukan Undang-UndangPembentukan Undang-UndangPembentukan Undang-UndangPembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang dilakukan melalui tahapansebagai berikut.

a .a .a .a .a . Perencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan penyusunan undang-undang dilakukan

dalam suatu program Legislasi Nasional. Program LegislasiNasional adalah instrumen perencanaan programpembentukan undang-undang yang disusun secaraberencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan Legislasi Nasional dapat dibedakan menjaditiga macam.1) Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang dikoordinasi-kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alatkelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khususmenangani bidang legislasi.

2) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkunganDewan Perwakilan Rakyat yang dikoordinasikan olehalat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yangkhusus menangani bidang legislasi.

3) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkunganPemerintah yang dikoordinasikan oleh menteri yangtugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturanperundang-undangan.

b .b .b .b .b . Persiapan Pembentukan Undang-UndangPersiapan Pembentukan Undang-UndangPersiapan Pembentukan Undang-UndangPersiapan Pembentukan Undang-UndangPersiapan Pembentukan Undang-UndangRancangan undang-undangan dapat berasal dari DPR,

Presiden, dan DPD. Rancangan undang-undang, baik yangberasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusunberdasarkan Program Legislasi Nasional. Namun, DPR atauPresiden dapat mengajukan rancangan di luar ProgramLegislasi Nasional dalam keadaan tertentu.

Page 78: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 6 96 96 96 96 9

1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presidendisiapkan oleh menteri atau pimpinan lembagapemerintah nondepartemen sesuai dengan lingkuptugas dan tanggung jawabnya.

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan olehPresiden diajukan dengan surat Presiden kepadapimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam suratPresiden itu ditegaskan, antara lain tentang menteriyang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukanpembahasan rancangan undang-undang di DewanPerwakilan Rakyat.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat mulai mem-bahas rancangan undang-undang dari Presiden dalamjangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejaksurat Presiden diterima. Untuk keperluan pembahasanrancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat,menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memper-banyak naskah rancangan undang-undang tersebutdalam jumlah yang diperlukan.

Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasaldari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

2) Rancangan Undang-Undang dari DPR

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPRdiusulkan oleh DPR. Rancangan undang-undang yangtelah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyatdisampaikan dengan surat pimpinan Dewan PerwakilanRakyat kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden menugasi menteri yang mewakiliuntuk membahas rancangan undang-undang bersamaDewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinanDewan Perwakilan Rakyat diterima. Menteri yangmewakili dalam pembahasan rancangan undang-undangdengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan.

Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasaldari DPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat.

Page 79: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–7 07 07 07 07 0

3) Rancangan Undang-undang dari DPDRancangan undang-undangan dari DPD dapat diajukanoleh DPD kepada DPR.Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPDadalah rancangan undang-undang yang berkaitandengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungandaerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan denganperimbangan keuangan pusat dan daerah.

c .c .c .c .c . Pembahasan Rancangan Undang-UndangPembahasan Rancangan Undang-UndangPembahasan Rancangan Undang-UndangPembahasan Rancangan Undang-UndangPembahasan Rancangan Undang-UndangPembahasan rancangan undang-undang di DPR

dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yangditugasi. Adapun pembahasan yang berkaitan denganotonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnnya sertaperimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan denganmengikutkan Dewan Perwakilan Daerah. KeikutsertaanDewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancanganundang-undang hanya pada rapat komisi/panitia/alatkelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undangadalah sebagai berikut.

1) Proses Pembahasan RUU dari Presiden di DPR RIRUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskahakademis yang berasal dari Presiden disampaikansecara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan SuratPengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yangmewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUUtersebut.Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterimaoleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPRmemberitahukan kepada anggota masuknya RUUtersebut, kemudian membagikannya kepada seluruhanggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPDdisampaikan kepada pimpinan DPD.Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansipemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkatpembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yangmewakili Presiden.

Page 80: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 7 17 17 17 17 1

2) Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RIUsul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR atau Komisi,Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usulan itudisampaikan kepada Pimpinan DPR disertai nama dantanda tangan pengusul serta fraksinya.Dalam Rapat Paripurna, Ketua Rapat memberitahukandan membagikan usul inisiatif RUU kepada para anggotaDPR. Rapat Paripurna memutuskan untuk menerimaatau menolak usul RUU tersebut menjadi usul RUU dariDPR setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untukmemberikan pendapatnya.Pimpinan DPR menyampaikan RUU yang telah disetujuidalam Rapat Paripurna kepada Presiden denganpermintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akanmewakili Presiden dalam pembahasan RUU dan kepadaPimpinan DPD jika RUU yang diajukan terkait denganDPD. Kemudian RUU itu dibahas dalam dua tingkatpembicaraan di DPR bersama dengan menteri yangmewakili Presiden.

3) Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RIRUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskahakademis yang berasal dari DPD disampaikan secaratertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR. DalamRapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima olehDPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggotamasuknya RUU tersebut, kemudian membagikannyakepada seluruh anggota. Selanjutnya, Pimpinan DPRmenyampaikan surat pemberitahuan RUU yang berasaldari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.Badan Musyawarah (Bamus) sebagai badan miniatur DPRselanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi (Baleg)untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakanpembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja,Komisi atau Badan Legislasi mengundangkan anggotaalat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3(sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR,untuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkandalam Rapat Paripurna.RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan olehPimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agarPresiden menunjuk Menteri yang akan mewakili

Page 81: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–7 27 27 27 27 2

Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebutbersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikutmembahas RUU tersebut.

d .d .d .d .d . Pengesahan Rancangan Undang-UndangPengesahan Rancangan Undang-UndangPengesahan Rancangan Undang-UndangPengesahan Rancangan Undang-UndangPengesahan Rancangan Undang-UndangRancangan undang-undang yang telah disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan olehpimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untukdisahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancanganundang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan undang-undang disahkan oleh Presidendengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden. Apabila rancangan undang-undangtersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama,rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

e .e .e .e .e . TTTTTeknik Peknik Peknik Peknik Peknik Penenenenenyusunan Uyusunan Uyusunan Uyusunan Uyusunan Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-UndangndangndangndangndangPenyusunan undang-undang dilakukan sesuai dengan

penyusunan peraturan perundang-undangan.

f .f .f .f .f . Pengundangan Undang-UndangPengundangan Undang-UndangPengundangan Undang-UndangPengundangan Undang-UndangPengundangan Undang-UndangAgar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-

undangan harus diundangkan dengan menempatkannyadalam:

1) Lembaran Negara Republik IndonesiaPeraturan Perundang-undangan yang diundangkandalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:a) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;b) Peraturan Pemerintah;c) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian

antara negara Republik Indonesia dan negara lain ataubadan internasional dan pernyataan keadaan bahaya;

d) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurutPeraturan Perundang-undangan yang berlaku harusdiundangkan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Page 82: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 7 37 37 37 37 3

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiamemuat penjelasan peraturan perundang-undanganyang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indone-sia. Pengundangan peraturan perundang-undangandalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilak-sanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawab-nya di bidang peraturan perundang-undangan.

2) Berita Negara Republik IndonesiaPeraturan perundang-undangan lain yang menurutPeraturan perundang-undangan yang berlaku harusdiundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuatpenjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuatdalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalamBerita Negara Republik Indonesia dilaksanakan olehmenteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangperaturan perundang-undangan.

g .g .g .g .g . Penyebarluasan Undang-UndangPenyebarluasan Undang-UndangPenyebarluasan Undang-UndangPenyebarluasan Undang-UndangPenyebarluasan Undang-Undang

Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan per-undang-undangan yang telah diundangkan dalam LembaranNegara Republik Indonesia atau Berita Negara RepublikIndonesia.

2 .2 .2 .2 .2 . Pembentukan Peraturan DaerahPembentukan Peraturan DaerahPembentukan Peraturan DaerahPembentukan Peraturan DaerahPembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui tahapanberikut.

a .a .a .a .a . Perencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan Penyusunan Undang-UndangPerencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan

dalam suatu Program Legislasi Daerah. Program LegislasiDaerah adalah instrumen perencanaan program pem-bentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana,terpadu, dan sistematis.

b .b .b .b .b . Persiapan Pembentukan Peraturan DaerahPersiapan Pembentukan Peraturan DaerahPersiapan Pembentukan Peraturan DaerahPersiapan Pembentukan Peraturan DaerahPersiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DewanPerwakilan Rakyat Daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerahprovinsi, kabupaten, atau kota.

Page 83: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–7 47 47 47 47 4

1) Rancangan Undang-undang dari DPRDRancangan peraturan daerah dapat disampaikan olehanggota, komisi, gabungan komisi, atau alat keleng-kapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khususmenangani bidang legislasi. Tata cara mempersiapkanrancangan peraturan daerah diatur dalam PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan olehpimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepadagubernur atau bupati/walikota.Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yangberasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksana-kan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Rancangan Undang-undang dari Gubernur atau Bupati/WalikotaRancangan peraturan daerah yang telah disiapkan olehgubernur atau bupati/walikota disampaikan dengansurat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh gubernur ataubupati/walikota.Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yangberasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksana-kan oleh sekretaris daerah.Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah me-nyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenaimateri yang sama, yang dibahas adalah rancanganperaturan daerah yang disampaikan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Adapun rancangan peraturandaerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

c .c .c .c .c . Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahPembahasan Rancangan Peraturan DaerahPembahasan Rancangan Peraturan DaerahPembahasan Rancangan Peraturan DaerahPembahasan Rancangan Peraturan DaerahPembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan

Perwakilan Rakyat daerah dilakukan oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah bersama gubernur atau bupati/walikota.Pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.Tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud dilakukan dalamrapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan

Page 84: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 7 57 57 57 57 5

rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapembahasan rancangan peraturan daerah diatur denganPeraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembalisebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan gubernur atau bupati/walikota.

d .d .d .d .d . Penetapan Peraturan DaerahPenetapan Peraturan DaerahPenetapan Peraturan DaerahPenetapan Peraturan DaerahPenetapan Peraturan DaerahRancangan peraturan daerah yang telah disetujui

bersama oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah dangubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinanDewan Perwakilan Rakyat daerah kepada gubernur ataubupati/walikota untuk ditetapkan menjadi PeraturanDaerah. Penyampaian rancangan peraturan daerahdilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hariterhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh gubernuratau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangandalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakrancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama,rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadiPeraturan Daerah dan wajib diundangkan.

e .e .e .e .e . TTTTTeknik Peknik Peknik Peknik Peknik Penenenenenyusunan Pyusunan Pyusunan Pyusunan Pyusunan Peraturan Daeraheraturan Daeraheraturan Daeraheraturan Daeraheraturan DaerahPenyusunan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan

penyusunan peraturan perundang-undangan.

f .f .f .f .f . Pengundangan Peraturan DaerahPengundangan Peraturan DaerahPengundangan Peraturan DaerahPengundangan Peraturan DaerahPengundangan Peraturan DaerahPeraturan daerah harus diundangkan agar setiap or-

ang mengetahuinya. Untuk itu, peraturan daerahdiundangkan dengan menempatkannya dalam LembaranDaerah atau Berita Daerah.1) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan

dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah.2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau

peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah

dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

g .g .g .g .g . Penyebarluasan Peraturan DaerahPenyebarluasan Peraturan DaerahPenyebarluasan Peraturan DaerahPenyebarluasan Peraturan DaerahPenyebarluasan Peraturan DaerahPemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan

daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerahdan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalamBerita Daerah.

Page 85: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–7 67 67 67 67 6

3 .3 .3 .3 .3 . PihakPihakPihakPihakPihak-pihak y-pihak y-pihak y-pihak y-pihak yang Tang Tang Tang Tang Terlibat dalam Prerlibat dalam Prerlibat dalam Prerlibat dalam Prerlibat dalam Proses Poses Poses Poses Poses Penenenenenyusunan Pyusunan Pyusunan Pyusunan Pyusunan Pererererer-----undang-Undanganundang-Undanganundang-Undanganundang-Undanganundang-Undangan

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pihak-pihak yang terlibatdalam proses penyusunan perundang-undangan nasional adalahsebagai berikut.

a .a .a .a .a . Dewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga

legislatif yang ada di Indonesia. Artinya, hanya lembaga inilahyang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.Keanggotaan dewan ini berasal dari hasil pemilihan umumyang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Kelengkapan yang ada di DPR adalah sebagai berikut.1) Pimpinan DPR, terdiri

atas ketua dan wakil-wakil ketua.

2) Fraksi-fraksi DPR, antaralain Fraksi PDIP, FraksiGolkar, Fraksi PPP, FraksiPKB, dan Fraksi Refor-masi. Fraksi-fraksi inidibuat berdasarkanpartai atau kesepaka-tan antara golongan-golongan yang ada didalam DPR.

3) Komisi-komisi DPR, antara lain Komisi I, II, III, IV, V danVI.

4) Anggota DPR.

b .b .b .b .b . PresidenPresidenPresidenPresidenPresidenPresiden disebut sebagai lembaga eksekutif, yaitu

lembaga yang melaksanakan perundang-undangan.Meskipun demikian presiden juga memiliki hak mengajukanrancangan undang-undang.

Presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu olehsatu orang wakil presiden. Wakil presiden bekerja mem-bantu meringankan tugas presiden. Tak jarang sering terjadipembagian tugas kerja antara keduanya. Peran wakilpresiden yang cukup penting, jika presiden ke luar negeri.

Gambar 3.2 DPR memiliki wewenang untuk membuatundang-undang.

Sumber: www.dpr.go.id

Page 86: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 7 77 77 77 77 7

Dalam menjalankan tugassehari-hari, presiden dibantu olehmenteri-menteri. Para menteridiangkat dan diberhentikan olehpresiden.

Presiden juga memiliki hakuntuk mengajukan sebuah ran-cangan undang-undang. Bersama-sama dengan menteri, Presidendapat membuat rancangan undang-undang untuk kemudian diajukanke DPR.

Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mengusulkan peraturan. Untuk mewujudkanperaturan, pemerintah membutuhkan persetujuan DPR.Apabila tidak sesuai, DPR sebagai wakil rakyat dapatmenolaknya. Setelah undang-undang terlaksana, DPRberfungsi sebagai pengawas.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kaliansudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakantugas berikut!

Kalian telah mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah memahami pembahasan tersebut kalian dapatmempelajari sikap kritis terhadap perundang-undangan.

Gambar 3.3 Presiden sebagai lembaga pelaksanaperundang-undangan.

Sumber: www.dpr.go.id

1. Jelaskan peran presiden dalam proses penyusunan undang-undang!

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu bagaimana prosesrancangan undang-undang dalam masa sidang DPR!

Uji Kompetensi

CCCCC ..... Sikap Kritis Sikap Kritis Sikap Kritis Sikap Kritis Sikap Kritis ttttterhadap Perundang-Undanganerhadap Perundang-Undanganerhadap Perundang-Undanganerhadap Perundang-Undanganerhadap Perundang-UndanganSebagai anggota masyarakat, kita dapat mengusulkan

perubahan undang-undang itu melalui1. wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR;2. lembaga-lembaga pemerintah;3. media massa baik media elektronik maupun cetak;4. penyampaian aspirasi secara langsung di DPR.

Adapun bentuk-bentuk sikap kritis masyarakat terhadapperundang-undangan yang tidak mengakomodasi (menyediakansesuatu untuk memenuhi kebutuhan) aspirasi masyarakat, antaralain sebagai berikut.

Page 87: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–7 87 87 87 87 8

D.D .D .D .D . Sikap Patuh terhadap Perundang-UndanganSikap Patuh terhadap Perundang-UndanganSikap Patuh terhadap Perundang-UndanganSikap Patuh terhadap Perundang-UndanganSikap Patuh terhadap Perundang-UndanganMelakukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan

berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari yang sesuaidengan ketentuan norma, kaidah atau peraturan yang berlakumerupakan sikap patuh. Sikap patuh merupakan sikap yang dapatmembina ketertiban serta dapat meningkatkan kedisiplinan.Kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan nasionaldapat ditunjukkan dengan sikap berikut ini.1. Membiasakan tertib berlalu lintas dalam rangka melaksana-

kan UU Lalu Lintas.2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai jumlah dan waktu

yang ditentukan dalam rangka melaksanakan UU Perpajakan.3. Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UU

Sistem Pendidikan Nasional.4. Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka melaksana-

kan UU Antiteroris.5. Menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, dalam

rangka melaksanakan UU Pemilihan Umum.6. Menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden secara langsung, dalam rangka melaksanakan UUPemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

1. Mengadakan kajian, diskusi, dan seminar tentang dampak diber-lakukannya UU yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.

2. Mengadakan penelitian tentang dampak diberlakukannya UUyang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

3. Menyampaikan hasil kajian, diskusi, seminar, dan penelitiantersebut kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi ataumengamandemenkan terhadap UU yang dianggap sudah tidakrelevan atau yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.

4. Menyampaikan aspirasi langsung atau unjuk rasa secara tertibsesuai dengan aturan yang berlaku.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudahmemahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Kalian telah mempelajari sikap kritis terhadap perundang-undangan. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapatmempelajari sikap patuh terhadap perundang-undangan.

Diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Bagaimanakah bentuk-bentuk sikap kritis masyarakat terhadap perundang-undangan yangtidak mengakomodasi aspirasi masyarakat!

Uji Kompetensi

Page 88: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 7 97 97 97 97 9

Dengan sikap patuh terhadap undang-undang berarti rakyat dapathidup dengan tenang dan tidak was-was karena mereka menyadariadanya sebuah hukum yang menjamin ketenangan hidup mereka. Denganadanya sebuah perundang-undangan, berbagai kebutuhan hidup manusiayang berhubungan dengan hukum dapat terjamin keteraturannya.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudahmemahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Kalian telah mempelajari sikap patuh terhadap undang-undang.Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajaripembentukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

E .E .E .E .E . Pemberantasan Korupsi di IndonesiaPemberantasan Korupsi di IndonesiaPemberantasan Korupsi di IndonesiaPemberantasan Korupsi di IndonesiaPemberantasan Korupsi di IndonesiaPerlu kita ketahui bahwa korupsi telah terjadi di setiap negara,

baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun, baginegara-negara berkembang yang memiliki dana pembangunanterbatas, korupsi menjadi penghambat pembangunan.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian KorupsiPengertian KorupsiPengertian KorupsiPengertian KorupsiPengertian Korupsi

Istilah korupsi dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untukserangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum yangluas. Walaupun tidak ada definisi umum atau menyeluruh tentangapa yang dimaksud dengan perilaku korup, definisi yang palingmenonjol memberikan penekanan yang sama pada penyalahgunaankekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

1. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Carilah contohsikap patuh terhadap perundang-undangan nasional! Kerjakanpada kolom berikut ini!

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian terhadap akibatsikap patuh dan tidak patuh terhadap undang-undang!

Uji Kompetensi

1. _______________________________________________________2. _______________________________________________________3. _______________________________________________________4. _______________________________________________________5. _______________________________________________________

No. No. No. No. No. Contoh Sikap Patuh terhadap Perundang-undangan NasionalContoh Sikap Patuh terhadap Perundang-undangan NasionalContoh Sikap Patuh terhadap Perundang-undangan NasionalContoh Sikap Patuh terhadap Perundang-undangan NasionalContoh Sikap Patuh terhadap Perundang-undangan Nasional

Page 89: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–8 08 08 08 08 0

The Oxford Unabridged Dictionary (Kamus Lengkap Oxford)mendefinisikan korupsi sebagai “penyimpangan atau perusakanintegritas adalam pelaksanaan tugas-tugas publik denganpenyuapan atau balas jasa.”

Webstter’s Collegiate Dictionary (Kamus Perguruan TinggiWebster) mendefinisikan sebagai “bujukan untuk berbuat salahdengan cara-cara yang tidak pantas atau melawan hukum(seperti penyuapan).”

Pengertian ringkas yang dipergunakan oleh Bank Dunia adalah“penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.”

Beberapa definisi yang termuat dalam Kebijakan AntiKorupsi dari Asian Development Bank tersebut serupa denganyang dipergunakan oleh Transparansi Internasional (TI), LSM utamadalam upaya anti korupsi global. Menurut TransparansiInternasional, “Korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektorpublik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengantidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri,atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakankekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”

Menurut Bank Pembangunan Asia, korupsi melibatkan peri-laku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta karenamereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkayadiri mereka sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka,atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebutdengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblangtelah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidanakorupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperincimengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang berjumlah tiga puluhtersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.a. Kerugian keuangan negara.b. Suap menyuap.c. Penggelapan dalam jabatan.d. Pemerasan.e. Perbuatan curang.f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.g. Gratifikasi (uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang

telah ditentukan).

Page 90: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 8 18 18 18 18 1

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudahdijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitandengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitandengan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah sebagai berikut.a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.b. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan

yang tidak benar.c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau

memberi keterangan palsu.e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan

keterangan atau memberi keterangan palsu.f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

2 .2 .2 .2 .2 . Bentuk Perilaku KorupBentuk Perilaku KorupBentuk Perilaku KorupBentuk Perilaku KorupBentuk Perilaku Korup

Bentuk perilaku terlarang yang dikategorikan sebagaikorupsi, antara lain sebagai berikut.a. Perencanaan atau pemilihan proyek-proyek yang tidak

ekonomis karena kesempatan untuk mendapatkan komisidan dukungan politik.

b. Pemalsuan pengadaan, termasuk kolusi, pembiayaan ber-lebih, atau pemilihan pemborong, pemasok dan konsultandengan kriteria selain penawar responsif yang dinilai terendahsecara substansial.

c. Pembayaran-pembayaran uang pelicin kepada pegawai-pegawai pemerintah untuk memudahkan penyerahanbarang atau jasa secara tepat waktu yang merupakan hakpenuh masyarakat, seperti izin dan perizinan.

d. Pembayaran-pembayaran tidak sah kepada pegawai-pegawaipemerintah untuk memudahkan akses ke barang-barang,jasa, dan/atau informasi yang bukan hak masyarakat, atauuntuk menolak akses masyarakat ke barang dan jasa yangsecara hukum merupakan hak masyarakat.

e. Pembayaran-pembayaran terlarang untuk mencegahpenerapan peraturan dan perundang-undangan secara adildan konsisten, khususnya di bidang-bidang yang me-nyangkut keselamatan umum, penegakan hukum, ataupenagihan pemasukan.

Page 91: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–8 28 28 28 28 2

f. Pembayaran-pembayaran kepada pegawai-pegawaipemerintah untuk mengembangkan atau mempertahankanakses yang bersifat monopoli atau oligopoli ke pasar-pasartanpa adanya suatu alasan ekonomi yang mendukung untukpembatasan-pembatasan semacam itu.

g. Penyalahgunaan informasi rahasia untuk keuntunganpribadi, seperti mempergunakan pengetahuan tentangpenjaluran transportasi umum atau menanamkan modal diperumahan yang kemungkinan akan bertambah nilainya.

h. Penyingkapan secara sengaja informasi palsu ataumenyesatkan tentang status keuangan perusahaan-perusahaan yang dapat mencegah para calon penanammodal untuk menilai harga perusahaan-perusahaan tersebutsecara akurat, seperti kelalaian untuk mengungkapkankewajiban-kewajiban membayar yang bersyarat atau menilaiaset di bawah nilai yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang didaftarkan untuk swastanisasi.

i. Pencurian atau penggelapan harta atau uang milik umum.j. Penjualan tempat, jabatan, atau kenaikan pangkat

kepegawaian; nepotisme; atau tindakan-tindakan lain yangmelemahkan penciptaan pelayanan masyarakat yangprofesional dan meritokratik.

k. Pemerasan dan penyalahgunaan jabatan publik, sepertipenggunaan ancaman pajak atau sanksi hukum untukmemeras keuntungan pribadi.

l. Penghalangan hukum dan campur tangan dan tugas-tugasinstansi-instansi yang ditugaskan untuk memeriksa,menyelidiki, dan menuntut perilaku terlarang.

3 .3 .3 .3 .3 . Kasus Korupsi di IndonesiaKasus Korupsi di IndonesiaKasus Korupsi di IndonesiaKasus Korupsi di IndonesiaKasus Korupsi di Indonesia

Berbagai macam bentuk korupsi telah terjadi di Indonesia.Kita semua sudah mengetahui mulai dari korupsi yang kecil-kecil sampai yang terbesar telah terjadi di Indonesia. Teknik-teknik melakukannya atau modus operandinya pun sudahsemakin canggih. Mulai dari penggelapan uang negara,memanipulasi (memalsu) anggaran proyek-proyek bangunan,menyalahgunakan kredit pemerintah dan fasilitas-fasilitasimpor/ekspor, memanipulasi harga pembelian barang-barangkebutuhan pemerintah, memanipulasi jumlah areal lahan danpohon-pohon yang ditanam untuk menggerogoti anggarannegara (manipulasi reboisasi), memanipulasi tanah-tanah negara,bahkan sampai pada memanipulasi penggunaan perairan lautsecara tidak sah yang merugikan kepentingan umum (pelabuhan).

Page 92: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 8 38 38 38 38 3

Juga diyakini berlangsungnya penerimaan-penerimaan komisibaik melalui pembelian/penjualan (pelelangan) barang-barangkebutuhan milik pemerintah yang dilaksanakan di dalam dan diluar negeri. Selain itu, suap-menyuap juga terus berlangsung diberbagai sektor dan yang terakhir kita dengar pula bagaimanakelihaian seseorang untuk memperoleh kekayaan denganmenggunakan alat canggih komputer.

Faktor penyebab korupsi di Indonesia menurut PrPrPrPrProf. Drof. Drof. Drof. Drof. Dr.....Baharuddin Lopa, S.H.Baharuddin Lopa, S.H.Baharuddin Lopa, S.H.Baharuddin Lopa, S.H.Baharuddin Lopa, S.H. meliputia. kerusakan moral;b. kelemahan sistem;c. kerawanan kondisi sosial ekonomi;d. ketidaktegasan dalam penindakan hukum;e. seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-

pengusaha;f. pungli;g. kekurang pengertian tentang tindak pidana korupsi;h. penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba

tertutup;i. masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;j. masih lemahnya perundang-undangan yang ada;k. gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

4 .4 .4 .4 .4 . Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaUpaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaUpaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaUpaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaUpaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di In-donesia telah dilakukan sejak tahun 1960-an, baik dalam bentukpembentukan komisi-komisi ad hoc (komisi yang dibentuk untuksalah satu tujuan saja), kelembagaan yang permanen (tetap),maupun melalui penyempurnaan dan pembentukan peraturanperundang-undangan. Pada masa Orde Lama di bawahkepemimpinan SukarnoSukarnoSukarnoSukarnoSukarno, tercatat sudah dua kali dibentuk BadanPemberantasan Korupsi. Adapun perangkat hukum yangdigunakan adalah Undang-Undang Keadaan Bahaya denganproduknya yang diberi nama Paran (Panitia Retooling AparaturNegara). Badan ini dipimpin oleh A.H. NasutionA.H. NasutionA.H. NasutionA.H. NasutionA.H. Nasution dan dibantu olehdua orang anggota, yakni PrPrPrPrProf. M. Yof. M. Yof. M. Yof. M. Yof. M. Yaminaminaminaminamin dan RRRRRoeslan Aoeslan Aoeslan Aoeslan Aoeslan Abdulganibdulganibdulganibdulganibdulgani.

Salah satu tugas Paran adalah agar para pejabat peme-rintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Dalamperkembangannya, kewajiban pengisian formulir tersebutmendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agarformulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tetapi langsungkepada presiden.

Page 93: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–8 48 48 48 48 4

Usaha Paran akhirnya mengalami kemacetan (deadlock)karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisilain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas,tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah(Kabinet Juanda). Pada tahun 1963 melalui Keputusan PresidenNo. 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembalidigalakkan. Nasution Nasution Nasution Nasution Nasution yang saat itu menjabat sebagaiMenkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantuoleh WirWirWirWirWiryyyyyono Prono Prono Prono Prono Prodjodikodjodikodjodikodjodikodjodikusumousumousumousumousumo. Tugas mereka lebih berat,yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan.Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah “OperasiBudhi”. Sasaran Operasi Budhi adalah perusahaan-perusahaannegara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggaprawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata jugamengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindaripemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepadaPresiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri. Sementaraitu, direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belummendapat izin dari atasan. Dalam kurun waktu 3 bulan sejakOperasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkansebanyak kurang lebih Rp 11 miliar, suatu jumlah yang cukupbanyak untuk ukuran pada saat itu.

Presiden Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto bertekad untuk membasmi korupsisampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lamakemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yangdiketuai Jaksa Agung.

Pada tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPKdalam memberantas korupsi seperti komitmen SoehartoSoehartoSoehartoSoehartoSoeharto,mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memproteskeberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog,Pertamina, dan Departemen Kehutanan banyak disorotmasyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi.Gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswaditanggapi Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto Soeharto dengan membentuk Komite Empat.Komite ini beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersihdan berwibawa seperti PrPrPrPrProf. Johannesof. Johannesof. Johannesof. Johannesof. Johannes, I.J. K I.J. K I.J. K I.J. K I.J. Kasimoasimoasimoasimoasimo, MrMrMrMrMr.....WilopoWilopoWilopoWilopoWilopo, dan AAAAA. Tjokr. Tjokr. Tjokr. Tjokr. Tjokroaminooaminooaminooaminooaminotttttooooo. Tugas mereka yang utama adalahmembersihkan, antara lain Departemen Agama, Bulog, CVWaringin, PT. Mantrust, Telkom, dan Pertamina.

Pada tahun 1997, awal bencana krisis ekonomi melandaAsia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, akibat krisis tersebutIndonesia merupakan negara yang dinilai paling parah. Jika di

Page 94: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 8 58 58 58 58 5

negara-negara lain dalam kurun waktu 4–5 tahun sudahberanjak dari krisis moneter, di Indonesia justru krisisberkembang ke berbagai dimensi kehidupan. Sebut sajamisalnya krisis kepemimpinan, krisis politik, krisis moral, krisisbudaya, krisis persatuan, dan krisis keamanan. Di mana-manaterjadi kerusuhan, kriminalitas, dan termasuk meningkatnyabudaya korupsi.

Bagaimana fenomena korupsi dan pemberantasan korupsipada masa reformasi? Jika pada masa Orde Baru dan masasebelumnya, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit,pada masa Orde Reformasi ini hampir di seluruh elemenmasyarakat sudah terjangkit Virus Korupsi. Korupsi di Indone-sia sudah sangat membudaya. Kemudian, Presiden BJ HabibieBJ HabibieBJ HabibieBJ HabibieBJ Habibiemengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berikutpembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti KPKPN,KPPU atau Lembaga Ombudsman. Selanjutnya, PresidenAbdurrahman WahidAbdurrahman WahidAbdurrahman WahidAbdurrahman WahidAbdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentukdengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki DarusmanAgung Marzuki DarusmanAgung Marzuki DarusmanAgung Marzuki DarusmanAgung Marzuki Darusmandan dipimpin Hakim Agung Andi AndojoAgung Andi AndojoAgung Andi AndojoAgung Andi AndojoAgung Andi Andojo.

Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambahminimnya komitmen dari elite pemerintahan di era reformasi inimenjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur diIndonesia. Sebut saja misalnya kasus korupsi di beberapa DPRDera reformasi, dan KPU. Bahkan Departemen Agama punsekarang diinformasikan telah terserang “virus korupsi”.Sekarang pemerintah Indonesia dengan Presiden SusiloSusiloSusiloSusiloSusiloBambang YBambang YBambang YBambang YBambang Yudoudoudoudoudoyyyyyono ono ono ono ono menyatakan perang melawan korupsi.Kemudian, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimtasTipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukanpemerintahan Susilo Bambang YSusilo Bambang YSusilo Bambang YSusilo Bambang YSusilo Bambang Yudhoudhoudhoudhoudhoyyyyyono ono ono ono ono yang sekarangsedang giat-giatnya memberantas korupsi ini.Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi

sudah menggejala di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indone-sia. Upaya pemberantasan korupsi juga dilakukan oleh pemerintahanIndonesia sejak dulu. Namun, korupsi masih tetap merebak di Indo-nesia. Hal itu dibuktikan dari Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesiayang menduduki peringkat keenam negara yang terkorup di dunia.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kaliansudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakantugas berikut.

Page 95: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–8 68 68 68 68 6

FFFFF..... Hukum dan Lembaga Anti Korupsi di IndonesiaHukum dan Lembaga Anti Korupsi di IndonesiaHukum dan Lembaga Anti Korupsi di IndonesiaHukum dan Lembaga Anti Korupsi di IndonesiaHukum dan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi (keterbukaan,akuntabilitas (pelaporan semua transaksi dan akibatnya), danintegritas (kesatuan), serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis (teraturmenurut sistem) dan merugikan pembangunan berkelanjutansehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pem-berantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinam-bungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalammelaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiyang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tatapemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasukpengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut ICW dan Transparency International (TI) Indonesia, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mencegahdan memberantas tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut.1. Menerapkan peraturan nasional mendasar tentang pencegahan

korupsi dengan membangun, menerapkan, memeliharaefektivitas, dan mengkoordinasikan kebijakan anti korupsi yangmelibatkan partisipasi masyarakat, dan peraturan nasional yangmampu menjamin penegakan hukum, pengelolaan urusan dansarana publik yang baik, ditegakkannya integritas, transparansidan akuntabilitas di sektor publik.

2. Membangun badan independen yang bertugas menjalankan danmengawasi kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh KonvensiAnti Korupsi.

3. Melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi dan pemerintahanmereka masing-masing yang menjamin terbangunnya sistembirokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

1. Klipinglah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia!2. Berdasarkan hasil kliping tersebut, bagaimanakah upaya

pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia?3. Dari berbagai bentuk perilaku korupsi di Indonesia, manakah

yang sering terjadi di sekitar lingkungan kalian?

Uji Kompetensi

Kalian telah mempelajari pemberantasan korupsi di Indonesia.Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajarihukum dan lembaga anti korupsi di Indonesia.

Page 96: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 8 78 78 78 78 7

4. Setiap anggota wajib meningkatkan integritas, kejujuran, dantanggung jawab para pejabat publiknya, termasuk menerapkansuatu standar perilaku yang mengutamakan fungsi publik yanglurus, terhormat, dan berkinerja baik.

5. Membentuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,manajemen keuangan publik, dan sistem pelaporan untuk tujuantransparansi peran peradilan yang bersih dalam pemberantasankorupsi.

6. Melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta yang menge-depankan transparansi, sistem perakunan (laporan resmi mengenaiharta atau transaksi perusahaan/lembaga), dan pelaporan.

7. Melaksanakan pelibatan masyarakat dalam pencegahan danpemberantasan korupsi.Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan khusus yang berlaku. Akan tetapi, peraturanperundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karenabelum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengem-balian hasil tindak pidana korupsi.

1 .1 .1 .1 .1 . Hukum dan PerundanganHukum dan PerundanganHukum dan PerundanganHukum dan PerundanganHukum dan Perundangan

Adapun instrumen hukum dan perundangan anti korupsiyang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut.a. UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari KKNb. UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsic. UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999d. UU No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uange. UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsif. UU No. 7 Tahun 2006 Pengesahan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi

2 .2 .2 .2 .2 . Lembaga Anti Korupsi di IndonesiaLembaga Anti Korupsi di IndonesiaLembaga Anti Korupsi di IndonesiaLembaga Anti Korupsi di IndonesiaLembaga Anti Korupsi di Indonesia

Sejarah pembentukan Tim Pemberantasan Korupsisesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan munculnyaPerpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindakpidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No. 24/1960. Sementara militer tetap melancarkan “Operasi Budhi”,khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilaitidak cakap. Adapun lembaga atau badan anti korupsi yang telahdibentuk pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut.

Page 97: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–8 88 88 88 88 8

No.No.No.No.No. Nama Tim/BadanNama Tim/BadanNama Tim/BadanNama Tim/BadanNama Tim/Badan PelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksanaPelaksana KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeteranganDasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar Hukum

1. Tim PemberantasanKorupsi

(Keppres No. 228/1967 Tanggal 2 De-sember 1967 dan UUNo. 24/1960)

Ketua Tim: Sigit Arto(Jaksa Agung)Penasihat: MenteriKehakiman PanglimaABRI/Kastaf Angkatandan Kapolri Anggota

Pada tanggal 2 Desember 1967,baru enam bulan setelah diangkatMPRS sebagai pejabat presiden,Soeharto membentuk TimPemberantasan Korupsi (TPK)untuk membantu pemerintahmemberantas korupsi “secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya”

2. Komisi Empat

(Keppres No. 12 ta-hun 1970 tanggal 31Januari 1970)

Komisi Empat terdiri atas4 orang: Wilopo, S.H.(ketua merangkap ang-gota) Anggota: I.J. Kasimo,Anwar Tjokroaminoto,Prof. Ir. Johannes, MayjenSutopo Juwono (Sekre-taris) Penasihat: M. Hatta

Ditemukan skandal besar yangmelibatkan jenderal yang dikenaldekat dengan Soeharto, yaitukasus Coopa (pupuk Bimas) danPertamina. Februari 1970pimpinan ABRI memanggil DirutPertamina Ibnu Sutowo untukmemberikan pertanggung-jawaban. Namun kasus Coopadan Pertamina ini tak pernahsampai ke pengadilan.

3. Tim PemberantasanKorupsi (TPK) tahun1982

(Keppres mengenaiTPK tidak pernahterbit)

Menpan JB SumarlinPangkobkamtib SudomoKetua MA Mudjono, S.H.Menteri Kehakiman AliSaid, Jaksa Agung IsmailSaleh, Kapolri Jenderal(Poln) Awaludin DjaminMPA

Tidak ada tindak lanjut dancatatan keberhasilan tim

4. TGPTPK

(Pasal 27 UU No. 31tahun 1999 dan PPNo. 19/2000)

Ketua Andi Andojo Soe-tjipto didukung 25 oranganggota Polri, Kejaksa-an, dan aktivis kema-syarakatan

Dibubarkan dengan judicialreview MA (03/P/HUM/2000)tanggal 23 Maret 2001

TTTTTabel 3.abel 3.abel 3.abel 3.abel 3.11111

Badan Pemberantasan Korupsi yang PernahBadan Pemberantasan Korupsi yang PernahBadan Pemberantasan Korupsi yang PernahBadan Pemberantasan Korupsi yang PernahBadan Pemberantasan Korupsi yang PernahDibentuk di IndonesiaDibentuk di IndonesiaDibentuk di IndonesiaDibentuk di IndonesiaDibentuk di Indonesia

5. Komisi PemeriksaKekayaan Penyeleng-gara Negara (KPKPN)

(dibentuk berdasar-

Terdiri atas 27 anggotayang dipimpin oleh YusufSyakir.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun2002 akhirnya dilebur menjadibagian KPK. Upaya memper-tahankan KPKPN melalui per-

Page 98: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 8 98 98 98 98 9

Selain lembaga yang dibentuk pemerintah, di Indonesia juga terdapatlembaga anti korupsi yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembagaanti korupsi yang didirikan masyarakat, antara lain ICW (IndonesianCorruption Watch) dan Transparency International (TI) Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahIndonesia sejak tahun 2004 berupaya dengan sungguh-sungguhmemberantas korupsi melalui berbagai badan yang dibentuk.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kaliansudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakantugas berikut.

kan UU No. 28 Tahun1999)

mohonan judicial review (hak ujimaterial) ditolak oleh Mah-kamah Konstitusi. Sejumlahpejabat pernah dilaporkan olehKPKPN, namun banyak kasusyang tidak ditindaklanjuti sepertiMantan Jaksa Agung, MARachman.

6. Komisi Pemberan-tasan Korupsi

(UU No. 30 tahun2002)

Pada awal berdirinyadipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, SirajudinRasul, Amien Sunaryadi,Erry Riyana Harjapa-mengkas, dan Tumpak H.

Hingga akhir tahun 2004,sudah 2 perkara yang telahdilimpahkan ke Pengadilan.10 perkara masih dalamproses penyidikan.

7. Tim Pemburu Koruptor Diketuai oleh wakilJaksa Agung, BasriefArief.

Diberitakan sudah menurun-kan tim pemburu ke lima ne-gara, yaitu Singapura, AmerikaSerikat, Hongkong, Cina, danAustralia.

8. Tim Koordinasi Pem-berantasan TindakPidana Korupsi (Tim-tas Tipikor)

Keppres No. 11 tahun2005

Diketuai oleh Jampidsus,Hendarman Supanji danberanggotakan 45orang.

Bertugas menyelesaikankasus korupsi yang terjadi di16 badan usaha milik negara(BUMN), 4 departemen, 3perusahaan swasta, dan 12koruptor yang melarikan diri.

Sumber: pemantau peradilan.com

Carilah dari berbagai sumber mengenai tugas dan wewenang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan kasus-kasus korupsiyang telah ditanganinya!

Uji Kompetensi

Page 99: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–9 09 09 09 09 0

Penutup

Kata Kuncianti korupsi Peraturan Pemerintahberita daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangbupati PresidenDPD RUU

Rangkuman1. Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis

yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenangdan mengikat secara umum.

2. Lembaga negara atau jabatan yang berwenang dalammembentuk peraturan perundangan memerlukan sumberhukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harusberdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prosespembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnyadimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, danpenyebarluasan.

4. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasionalberdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.a. UUD 1945b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UUc. Peraturan Pemerintahd. Peraturan Presidene. Peraturan Daerah

5. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi,akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitasbangsa Indonesia.

Selamat, Anda telah mempelajari bab ini dengan baik. Untukmencapai ketuntasan belajar kalian, simaklah rangkuman dan katakunci berikut. Setelah itu kerjakan soal pada pelatihan.

Page 100: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 9 19 19 19 19 1

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan harusbersumber pada sumber hukum. Sumber hukum nasionaladalah ….a. hukum adatb. Pembukaan UUD 1945c. Pancasilad. Proklamasi Kemerdekaan RI

2. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diaturdalam ….a. UU No. 10 Tahun 2004b. Tap MPR No. III/MPR/2000c. Tap MPR No. I/MPR/2002d. Penjelasan UUD 1945

3. Undang-undang dibuat oleh ….a. DPR c. MPRb. Presiden d. DPR bersama Presiden

4. Dalam membentuk UU, Presiden berhak mengajukanRancangan Undang-Undang kepada ….a. DPR c. MAb. MPR d. BPK

5. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh ….a. MPRb. DPRc. DPR bersama Presidend. Presiden

6. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undangdisebut ….a. hak inisiatif c. hak budgetb. hak prerogatif d. hak amandemen

A .A .A .A .A . Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!

Pelatihan

DPR UUgubernur UUD 1945korupsi Wakil PresidenKPK Walikota

Page 101: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–9 29 29 29 29 2

7. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh ….a. DPRD bersama Gubernurb. DPRD bersama Bupati/Walikotac. Presiden dan DPRd. DPR

8. Peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Jika ber-tentangan, peraturan pemerintah yang bersangkutan ….a. tetap berlaku karena merupakan hak otonomi daerahb. tidak berlakuc. tidak berlaku dan pemerintah daerah tidak diizinkan

membuat peraturan lagid. berlaku dengan pengawasan pemerintah pusat

9. Berikut ini yang bukan merupakan tahap dalam prosespembentukan UU adalah ….a. penyiapan rancangan UUb. sosialisasi langsung kepada masyarakatc. proses pengajuan rancangan UU kepada DPRd. pengesahan dan pengundangan

10. Lembaga yang berwenang membuat undang-undangadalah ….a. eksekutif c. legislatifb. yudikatif d. inisiatif

11. Kelengkapan yang ada di DPR adalah ….a. Panitia Ad Hoc c. Badan Musyawarahb. Pimpinan DPR d. TNI dan Polri

12. Peraturan perundangan yang disusun berdasarkan keada-an darurat atau mendesak yang memerlukan pengaturancepat, yaitu ….a. UU c. Peraturan Pemerintahb. Keputusan Presiden d. Perpu

13. Keputusan Presiden ditandatangani dan ditetapkan oleh ….a. MPRb. DPRc. Presidend. Menteri Sekretaris Negara

14. Perpu yang telah ditetapkan presiden kemudiandiundangkan oleh ….a. Presidenb. Menteri Sekretaris Negarac. MPRd. DPR

Page 102: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 9 39 39 39 39 3

15. Lembaga yang melaksanakan perundang-undangandisebut ….a. eksekutif c. yudikatifb. legislatif d. inisiatif

16. Berikut ini yang termasuk peraturan daerah antara lain ….a. Keputusan Bupati c. Keputusan Menterib. Instruksi Menteri d. Keputusan Presiden

17. Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRDditandatangani oleh ….a. Presiden c. Menteri Dalam Negerib. DPR d. Kepala Daerah

18. Perpu yang sudah ditetapkan kemudian diundangkan dandimasukkan dalam ….a. lembaran negara c. Tap MPRb. media massa d. Peraturan Daerah

19. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan ….a. UU Nomor 7 Tahun 2006b. UU Nomor 20 Tahun 2001c. UU Nomor 31 Tahun 1999d. UU Nomor 30 Tahun 2002

20. LSM yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi danmelaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yangterjadi di Indonesia adalah ….a. walhi c. ICWb. kontras d. KPU

B .B .B .B .B . Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!1. Peraturan negara yang tertinggi di Indonesia dan sebagai

hukum dasar tertulis adalah ....2. UUD 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam

penyelenggaraan negara sehingga bersifat ....3. Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama presiden untuk

melaksanakan ... dan ....4. ...dibuat oleh pemerintah dalam hal ikhwal kegentingan

yang memaksa.5. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh ... dan ....6. Peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh ber-

tentangan dengan peraturan ....7. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan atas

inisiatif DPR atau atas inisiatif ....

Page 103: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–9 49 49 49 49 4

8. Rancangan UU yang sudah mendapat persetujuan DPR danpemerintah kemudian disahkan oleh presiden menjadi ....

9. Perundang-undangan nasional berlaku secara nasional danharus dipatuhi oleh ....

10. Hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang olehDPR disebut ....

C .C .C .C .C . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangsingkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!1. Jelaskan bahwa undang-undang seharusnya mengako-

modasikan keinginan rakyat!2. Siapa saja yang dapat memberikan partisipasi dan

pembentukan peraturan perundangan?3. Proses pembahasan RUU di DPR terdapat empat tingkat

pembicaran. Sebutkan agenda yang dibicarakan dalampembicaraan tingkat keempat Rapat Paripurna!

4. Sebutkan Undang-Undang yang berkaitan denganpemberantasan korupsi di Indonesia!

5. Bagaimanakah pendapat kalian tentang perjalananpemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini?

Selamat belajar!

Page 104: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 9 59 59 59 59 5

A .A .A .A .A . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangtepat !tepat !tepat !tepat !tepat !1. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia!2. Mengapa suatu negara dan bangsa memerlukan ideologi?3. Sebutkan hal-hal yang mendorong tumbuhnya Pancasila

menjadi sifat bangsa Indonesia!4. Jelaskan pembagian nilai menurut Prof. Drs. Notonagoro, S.H.!5. Sebutkan beberapa contoh sikap dan perilaku yang men-

cerminkan nilai luhur menghormati hak orang lain di ling-kungan sekolah!

6. Jelaskan fungsi konstitusi bagi suatu negara!7. Sebutkan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang

pernah terjadi di Indonesia!8. Mengapa MPR tidak melakukan perubahan (amandemen)

terhadap Pembukaan UUD 1945?9. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi MPR dalam

melakukan amandemen terhadap UUD 1945!10. Jelaskan sistematika UUD 1945 setelah mengalami

amandemen!11. Apakah yang dimaksud perundang-undangan nasional?12. Jelaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan!13. Sebutkan jenis dan hierarki peraturan perundangan RI

menurut UU No. 10 Tahun 2004!14. Jelaskan arti pentingnya perundang-undangan nasional bagi

warga negara!15. Sebutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia!

B .B .B .B .B . Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!

Memberantas KMemberantas KMemberantas KMemberantas KMemberantas Korupsi Torupsi Torupsi Torupsi Torupsi Tak Bisa dengan Kak Bisa dengan Kak Bisa dengan Kak Bisa dengan Kak Bisa dengan Kasihanasihanasihanasihanasihan

Catatan Pendek Tentang Indeks Persepsi Korupsi 20041. Di tengah semangat memberantas korupsi yang didengung-

kan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita dihadap-kan pada realitas pahit bahwa Indonesia masih terpuruk dibarisan paling bawah negara-negara paling korup didunia. Dari 146 negara yang disurvei oleh TransparencyInternational, Indonesia berada dalam posisi ke 137.Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Tajikistan, Turkmenistan,

Ulangan Semester IUlangan Semester IUlangan Semester IUlangan Semester IUlangan Semester I

Page 105: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–9 69 69 69 69 6

Azerbaijan, Paraguay, Chad, Myanmar, Nigeria, Bangladesh,dan Haiti. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk kawasanAsean, Indonesia adalah negara paling korup bersamaMyanmar jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia,Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina.

2. Indeks Persepsi Korupsi 2004 ini menunjukkan bahwa dalamlima tahun terakhir ini hampir tak ada perubahan yang berartidalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Sejak Indonesiamasuk dalam Indeks Persepsi Korupsi, posisi Indonesia selaludi barisan bawah dengan nilai (score) sekitar 2. Dalam rentangangka 0-10 ini, nilai 2 adalah nilai yang memalukan.Bandingkan dengan Singapura yang nilainya 9.3 (5), Malay-sia dengan nilai 5.0 (39), Thailand dengan nilai 3.6 (66),Hongkong dengan nilai 8.0 (16) dan Korea Selatan dengannilai 4.5 (47). Tidak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwapemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawatitelah gagal dalam memberantas korupsi. Jumlah koruptoryang diseret ke pengadilan sangatlah minimal jikadibandingkan dengan betapa banyaknya koruptor yangberkeliaran. Ironisnya, banyak koruptor yang bukan sajadiampuni melalui pemberian Release & Discharge (R & D)dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Pemberantasan korupsi yang mereka lakukan adalahpemberantasan korupsi “omdo” (omong doang).

3. Korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri. Akan tetapi,yang perlu dicatat juga adalah korupsi dalam artian “brib-ery” juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan profesional(akuntan dan pengacara). Satu operasi pemberantasankorupsi yang merupakan “shock therapy” perlu dilakukan.Kita sudah memiliki perangkat perundang-undangan tentangpemberantasan korupsi yang lumayan komprehensif denganancaman hukuman yang berat. Tetapi pemerintah takterlalu suka mendayagunakan peraturan perundangpemberantasan korupsi tersebut.

Sumber: Transparency International Indonesia 20 Oktober 2004.

Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut!1. Bagaimanakah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

serta?2. Mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia?3. Bagaimanakah perasaan kalian melihat data yang

menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang palingkorup di dunia?

Page 106: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 9797979797

DemokrasiBabBabBabBabBab

Pada zaman Yunani Kuno, rakyat yang menjadi warga negaraterlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilankeputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara.Demokrasi yang demikian itu disebut demokrasi langsung ataudemokrasi murni. Penerapan sistem demokrasi tersebut tidak mungkindilaksanakan sekarang.

44444

Sumber: www.beritajakarta.com

Page 107: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–9898989898

Selamat berjumpa para siswa!Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari Perundang-undangan

Nasional. Masyarakat yang demokratis membutuhkan perundang-undangan yang dibuat secara demokratis. Dalam bab ini, kita akan mem-bahas pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskanhakikat demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratisdalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menunjukkan sikappositif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi men-jadi sub-subbab berikut.Subbab A : Hakikat DemokrasiSubbab B : Pentingnya Kehidupan DemokrasiSubbab C : Menghargai Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai

KehidupanMateri dalam bab ini perlu kalian pelajari dan kalian terapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kalian dapat menyesuaikan diridalam lingkungan masyarakat yang demokratis.

Pendahuluan

Peta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta Konsep

PengertianDemokrasi

Prinsip DasarDemokrasi

Demokrasi

Hakikat Demokrasi

PelaksanaanDemokrasi di

Indonesia

Pentingnya Kehidupan Demokratis

Menghargai Pelaksanaan Demokrasi

BentukDemokrasi

Page 108: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 9999999999

A .A .A .A .A . Hakikat DemokrasiHakikat DemokrasiHakikat DemokrasiHakikat DemokrasiHakikat Demokrasi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilahdemokrasi. Istilah demokrasi tersebut sering dikaitkan dengankebebasan berpendapat dan demonstrasi. Apakah yang dimaksuddengan demokrasi? Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian DemokrasiPengertian DemokrasiPengertian DemokrasiPengertian DemokrasiPengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demosdan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berartipemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan kekuasaanrakyat atau pemerintahan dari rakyat. Kesimpulannya,demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasaldari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalampemerintahan negara.

2 .2 .2 .2 .2 . Prinsip-Prinsip Dasar DemokrasiPrinsip-Prinsip Dasar DemokrasiPrinsip-Prinsip Dasar DemokrasiPrinsip-Prinsip Dasar DemokrasiPrinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Suatu pemerintah dikatakan demokratis jika pemerintahantersebut sesuai dengan prinsip dasar demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi sebagai berikut.

a .a .a .a .a . Pemerintahan Berdasarkan KonstitusiPemerintahan Berdasarkan KonstitusiPemerintahan Berdasarkan KonstitusiPemerintahan Berdasarkan KonstitusiPemerintahan Berdasarkan KonstitusiPemerintah berdasarkan konstitusi artinya bahwa dalam

melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintahharus dibatasi oleh konstitusi atau UUD sehingga kekuasaanpemerintah tidak tak terbatas. Pembatasan tersebut pentingagar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan denganbertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

b .b .b .b .b . PPPPPemilihan Uemilihan Uemilihan Uemilihan Uemilihan Umum ymum ymum ymum ymum yang Bebas, Jujurang Bebas, Jujurang Bebas, Jujurang Bebas, Jujurang Bebas, Jujur, dan A, dan A, dan A, dan A, dan AdildildildildilSuatu pemerintahan

tidak dikatakan demokratisjika para pejabatnya tidakdipilih rakyat secara bebas,jujur, dan adil dalam suatupemilihan umum. Hanyapejabat hasil pemilihanumum yang bebas, jujur, danadil yang akan memastikansistem demokrasi berjalanbaik.

Gambar 4.1 Pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakansalah satu prinsip demokrasi.

Sumber: www.beritajakarta.com

Page 109: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–100100100100100

c .c .c .c .c . Hak Asasi Manusia DijaminHak Asasi Manusia DijaminHak Asasi Manusia DijaminHak Asasi Manusia DijaminHak Asasi Manusia DijaminSetiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada

dirinya sejak lahir yang disebut hak asasi manusia. Hak asasimanusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dantidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya.Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijaminpenuh oleh negara. Jaminan tersebut harus ada karenajaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujudpemerintahan yang demokratis.

d .d .d .d .d . Persamaan Kedudukan di Depan HukumPersamaan Kedudukan di Depan HukumPersamaan Kedudukan di Depan HukumPersamaan Kedudukan di Depan HukumPersamaan Kedudukan di Depan HukumSetiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama

di dalam hukum. Kesamaan perlakuan ini penting untukdiberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakanwarga negara dalam hukum merupakan suatu tindakandiskriminasi dan tidak adil. Warga negara yang melanggarhukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuanhukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorangyang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatanmelawan hukum harus bebas atau terhindar dari sanksihukum. Siapapun mereka, orang kaya, miskin, pejabat ataurakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.

e .e .e .e .e . Peradilan yang Bebas dan Tidak MemihakPeradilan yang Bebas dan Tidak MemihakPeradilan yang Bebas dan Tidak MemihakPeradilan yang Bebas dan Tidak MemihakPeradilan yang Bebas dan Tidak MemihakPeradilan yang bebas, tidak memihak dan terlepas dari

campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjaminterwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilanyang bebas dari tekanan apa pun akan mampu mewujudkankeadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harusbenar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyatmenghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

f .f .f .f .f . Kebebasan BerserikatKebebasan BerserikatKebebasan BerserikatKebebasan BerserikatKebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapatdan Mengeluarkan Pendapatdan Mengeluarkan Pendapatdan Mengeluarkan Pendapatdan Mengeluarkan PendapatBerserikat atau ber-

organisasi dan mengeluar-kan pendapat merupakanhak warga negara. Olehkarena itu, pemerintahharus menjamin haktersebut sebagai wujuddari pemerintahan yangdemokratis.

Gambar 4.2 Mengeluarkan pendapat termasuk hakwarga negara.

Sumber: www.dpr.go.id

Page 110: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 101101101101101

Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang ber-bentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasipolitik (partai politik), dan kebebasan masyarakat untukmengeluarkan pendapat dapat menjadi sarana yang baikuntuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Melaluiperkumpulan masyarakat tersebut, sarana atau kritik rakyatdapat dijadikan sarana penilaian bagi kinerja pemerintahsehingga jalannya pemerintah dapat dilaksanakan denganbaik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada.

g .g .g .g .g . Kebebasan PersKebebasan PersKebebasan PersKebebasan PersKebebasan PersKebebasan pers/media massa, baik cetak maupun

elektronik merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsipyang lain. Dengan kebebasan pers, rakyat dapat menyuara-kan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum(publik). Mengekang kebebasan pers berarti mengekanghak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

3 .3 .3 .3 .3 . Bentuk-Bentuk Demokrasi ModernBentuk-Bentuk Demokrasi ModernBentuk-Bentuk Demokrasi ModernBentuk-Bentuk Demokrasi ModernBentuk-Bentuk Demokrasi Modern

Dilihat dari keterkaitan antarbadan atau organisasi negaradalam berhubungan, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk,yaitu demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahankekuasaan, dan sistem referandum.

a .a .a .a .a . Demokrasi dengan Sistem ParlemenDemokrasi dengan Sistem ParlemenDemokrasi dengan Sistem ParlemenDemokrasi dengan Sistem ParlemenDemokrasi dengan Sistem ParlemenDalam demokrasi dengan sistem parlemen ada

hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah)dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat). Di sinitugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatubadan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggung-jawabkan segala kebijaksanaan pemerintahnya kepadaparlemen (badan perwakilan rakyat).

Apabila pertanggung jawaban menteri atau dewan menteriditerima oleh parlemen, kebijaksanaan tersebut dapat terusdilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakantugasnya sebagai menteri. Akan tetapi, apabila pertanggung-jawaban menteri atau dewan menteri tersebut ditolakparlemen, parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusanyang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepadamenteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jikahal itu terjadi, menteri atau para menteri tersebutmengundurkan diri. Peristiwa tersebut disebut krisis kabinet.

Page 111: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–102102102102102

Satu hal yang mungkinterjadi adalah apa yangdiputuskan oleh parlemenberbeda dengan pendapatrakyat yang diwakilinya.Apabila hal ini terjadiberarti kehendak parlementidak mencerminkankehendak rakyat yangdiwakilinya. Dengandemikian, parlemendianggap tidak bersifatrepresentatif (mewakili).Sebagai perimbanganapabila terjadi penolakan pertanggungjawaban kabinet olehparlemen, negara dapat membubarkan parlemen ataubadan perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklahbadan perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnyatumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa negaradi Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia, sistem parlemenditerapkan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun1950 yang biasa disingkat UUDS 1950.

Dalam penerapannya, sistem parlemen memilikikelebihan dan kelemahan.1) Kelebihan

Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan danperanannya dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

2) KelemahanKedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu ter-ancam adanya penghentian di tengah jalan karenaadanya mosi tidak percaya dari badan perwakilanrakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya,pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-pro-gram yang telah disusunnya.

b .b .b .b .b . Demokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDemokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDemokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDemokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDemokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDalam sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antara

badan eksekutif dan badan legislatif dapat dikatakan tidakada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif(pemerintahan) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) inimerupakan ajaran dari Montesquieu, yang dikenal denganajaran Trias Politika.

Gambar 4.3 Inggris merupakan negara yang menganutsistem demokrasi parlemen.

Sumber: Ensiklopedi Pelajar

Page 112: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 103103103103103

Menurut ajaran Trias Politika, ke-kuasaan negara dibagi menjadi tigakekuasaan yang satu sama lain terpisahdengan tegas. Kekuasaan yang dimaksudadalah sebagai berikut.1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan

untuk membuat Undang-Undang.2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan

untuk menjalankan Undang-Undang.3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan

untuk mengadili.Dalam sistem pemisahan kekuasaan,

badan eksekutif (pemerintah) terdiri ataspresiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu olehmenteri-menteri. Menteri-menteri yang memimpin departemenpemerintahan, diangkat oleh presiden dan hanya bertanggungjawab kepada presiden. Sistem seperti ini disebut sistempresidensial. Contoh negara yang menggunakan demokrasidengan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Sebagai sistem dalam demokrasi, sistem pemisahankekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahan.1) Kelebihan

Ada kestabilan pemerintah karena mereka tidak dapatdijatuhkan atau dibubarkan oleh badan perwakilanrakyat (parlemen). Oleh karena itu, pemerintahan dapatmelaksanakan program-programnya dengan baik.

2) KelemahanDapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan ditangan presiden.

c .c .c .c .c . Demokrasi dengan Sistem ReferendumDemokrasi dengan Sistem ReferendumDemokrasi dengan Sistem ReferendumDemokrasi dengan Sistem ReferendumDemokrasi dengan Sistem ReferendumDalam demokrasi sistem referendum, tugas badan legislatif

(badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasanrakyat. Dalam hal ini, pengawasan dilaksanakan dalam bentukreferendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpamelalui badan legislatif). Sistem ini dibagi dalam dua kelompok,yaitu referendum obligatoire dan referendum fakultatif.1) Referendum Obligatoire (Referendum yang Wajib)

Referendum obligatoire adalah referendum yangmenentukan berlakunya suatu Undang-Undang atausuatu peraturan. Artinya, suatu Undang-Undang baru

Gambar 4.4 Montesquieu sebagaipencetus ajaran Trias politika.

Sumber: www.lsg.musin.de

Page 113: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–104104104104104

dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyatmelalui referendum (pemungutan suara langsung olehrakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat).

2) Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)Referendum fakultatif adalah referendum yang me-nentukan apakah suatu Undang-Undang yang sedangberlaku dapat dipergunakan atau tidak, atau perlu adatidaknya perubahan-perubahan.Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat ini

berlaku dalam sistem referendum juga memiliki kelebihandan kelemahan.1) Kelebihan

Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan Undang-Undang.

2) KelemahanTidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukupterhadap Undang-Undang yang baik, dan pembuatanUndang-Undang menjadi lebih lambat.

4 .4 .4 .4 .4 . Pelaksanaan Demokrasi di IndonesiaPelaksanaan Demokrasi di IndonesiaPelaksanaan Demokrasi di IndonesiaPelaksanaan Demokrasi di IndonesiaPelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macamdemokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal,demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

a .a .a .a .a . Demokrasi LiberalDemokrasi LiberalDemokrasi LiberalDemokrasi LiberalDemokrasi LiberalDemokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer

diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkan maklumatpemerintah tanggal 14 November 1945. Sistem parlementeradalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinyabertanggung jawab kepada parlemen badan perwakilanrakyat (DPR). Penerapan sistem ini sebenarnya tidak sesuaidengan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang harusditerapkan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistemkabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial adalahsistem pemerintahan kabinet (menteri-menteri) bertanggungjawab kepada presiden. Dikeluarkan Maklumat Pemerintahtanggal 14 November 1945 memiliki makna bahwa mulaitanggal tersebut demokrasi yang diterapkan Indonesiaadalah demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal,kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara,sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdanamenteri.

Page 114: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 105105105105105

Tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinetyang dipimpin oleh perdana menteri. Hal itu berbeda dengansistem presidensial. Dalam kabinet presidensial, sebagaikepala negara dan kepala pemerintahan. Sistemparlementer semakin dikukuhkan dengan berubahnyabentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat(RIS) dan UUD yang digunakan diganti dengan KonstitusiRIS. Bentuk negara RIS tidak bertahan lama karena padadasarnya jiwa bangsa Indonesia sejak perjuangan merebutkemerdekaan adalah kesatuan. Gerakan dan upaya-upayauntuk kembali bersatu menuju Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI). Berdasarkan UUDS 1950, sistempemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia

tetap sistem parlementer dandemokrasi liberal. Dalam masapenerapan demokrasi liberalpemerintah banyak memberikankebebasan berpolitik sehinggabanyak partai yang bermunculan.Namun, penerapan UUDS 1950hanya bertahan beberapa tahunkarena sejak dikeluarkan DekretPresiden tanggal 5 Juli 1959negara kita kembali ke UUD 1945.Kembalinya penerapan UUD 1945juga menjadi tanda berakhirnyademokrasi liberal di Indonesia.

b .b .b .b .b . Demokrasi TDemokrasi TDemokrasi TDemokrasi TDemokrasi TerererererpimpimpimpimpimpinpinpinpinpinDemokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekret Presidentersebut adalah:

1) Pembubaran Konstitusi.2) Berlakunya kembali UUD 1945.3) Pembentukan MPRS dan DPAS

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.Dengan demikian, sistem

pemerintahan pun berubah darisistem parlementer menjadi sistempresidensial seperti yang diamanat-kan oleh UUD 1945. Dalam sistempresidensial diterapkan dua halpenting.

Gambar 4.5 Pengambilan Sumpah pada saat Indonesiamenerapkan sistem demokrasi liberal.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.6 Dekret Presiden dikeluarkan oleh PresidenSoekarno.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Page 115: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–106106106106106

1) Kedudukan presiden adalah sebagai kepala negarasekaligus kepala pemerintahan.

2) Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet presidensial adalah

sebagai berikut.1) Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang,

yaitu Presiden. Maksudnya, selain berkedudukan se-bagai kepala negara, presiden juga berfungsi sebagaikepala pemerintahan.

2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yangdiangkat dan bertanggung jawab kepadanya.

3) Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktutertentu.

4) Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawabkepada parlemen (DPR).

c .c .c .c .c . Demokrasi PancasilaDemokrasi PancasilaDemokrasi PancasilaDemokrasi PancasilaDemokrasi PancasilaDemokrasi Pancasila mulai ditegaskan untuk diterap-

kan di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Padadasarnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yangdijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila.Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasiyang menerapkan kelima sila dari Pancasila.1) Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.2) Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.4) Selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-

nesia.Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena

itu, kita menerapkan demokrasi Pancasila pada pemerintahannegara. Berkaitan dengan itu, dalam melaksanakan demokrasitersebut kita harus berharap dan berusaha untuk1) diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa;2) sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab;3) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;4) mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;

5) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Page 116: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 107107107107107

Dalam Demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjekdemokrasi. Hal ini berarti rakyat sebagai keseluruhanberhak ikut serta secara aktif menentukan arah ke-bijaksanaan pembangunan nasional, melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yang telah dipilih rakyat melaluipemilihan umum.

Prinsip demokrasi Pancasila adalah mempertahankankepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, suku, danagama. Demokrasi Pancasila juga tidak berprinsip kepadakemutlakan suara terbanyak yang dapat mengakibatkantirani (kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang)mayoritas dan juga tidak mendasarkan kepada kekuasaanminoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas.

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepadasetiap individu dengan didasarkan atas tanggung jawabsosial dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. DalamDemokrasi Pancasila lebih mengutamakan persatuan dankesatuan serta kepentingan bersama. Di samping itu, dalamdemokrasi Pancasila setiap orang harus menghormatipendapat atau pendirian orang lain, meskipun pendapat ataupendirian itu berbeda dengan pendapat kita sendiri. Disinilah pentingnya kita bersikap bijaksana untuk me-mecahkan segala permasalahan di tengah-tengah beranekaragam perbedaan.

Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-cara musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan.Musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat ini,dalam proses pemecahan masalahnya harus dilakukansecara bersama-sama dan terbuka. Dengan demikian,musyawarah untuk mencapai mufakat hendaklah dilakukandengan:1) semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan;2) mengambil putusan dengan seadil-adilnya;3) tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseim-

bangan antara hak dan kewajiban;4) menghargai dan menghormati pendapat, pikiran, atau

gagasan yang disampaikan orang lain;5) semangat tolong-menolong dan bekerja sama, untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapi;6) berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang

merata dan berkeadilan sosial.

Page 117: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–108108108108108

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwapemerintah dikatakan demokratis apabila kekuasaan adaditangan rakyat dan rakyatlah yang mempunyai peranandalam menentukan kehendak negara. Indonesia jugamemilih sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yangdikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentukalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahamankalian, kerjakan tugas berikut.

1. Banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi. Untukmembuktikan bahwa negara tersebut benar-benar demokratisharus kita amati apakah dalam menjalankan pemerintah sudahsesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Untuk itu,sebutkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan berilah pen-jelasan. Kerjakan pada kolom berikut ini!

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu bentuk-bentukdemokrasi kemudian isilah kolom berikut ini!

1. __________________ _________ ________ __________2. __________________ _________ ________ __________3. __________________ _________ ________ __________4. __________________ _________ ________ __________5. __________________ _________ ________ __________

N o .N o .N o .N o .N o . Bentuk DemokrasiBentuk DemokrasiBentuk DemokrasiBentuk DemokrasiBentuk Demokrasi PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan KelebihanKelebihanKelebihanKelebihanKelebihan KekuranganKekuranganKekuranganKekuranganKekurangan

Uji Kompetensi

1. _______________________ ____________________________________________________

2. _______________________ ____________________________________________________

3. _______________________ ____________________________________________________

4. _______________________ ____________________________________________________

5. _______________________ ____________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Prinsip-Prinsip DemokrasiPrinsip-Prinsip DemokrasiPrinsip-Prinsip DemokrasiPrinsip-Prinsip DemokrasiPrinsip-Prinsip Demokrasi PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Page 118: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 109109109109109

Kalian telah memahami hakikat demokrasi. Selanjutnya, kaliantentu ingin bertanya, “Mengapa kita perlu mempelajari demokrasi?”Untuk itu, simaklah uraian pada subbab berikut ini.

B .B.B.B.B. PenPenPenPenPentingnya Kehidupan Demokratistingnya Kehidupan Demokratistingnya Kehidupan Demokratistingnya Kehidupan Demokratistingnya Kehidupan Demokratis

Kalian telah mempelajari hakikat demokrasi. Banyak negarayang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Apakah artipentingnya kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari?Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.

Ciri bangsa Indonesia yang merupakan cerminan demokrasiPancasila adalah semangat kekeluargaan, gotong royong, ke-bersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Semangat tersebutdapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di berbagailingkungan sosial mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkunganmasyarakat sampai bangsa dan negara.

1 .1 .1 .1 .1 . Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan KeluargaPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan KeluargaPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan KeluargaPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan KeluargaPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Keluarga

Dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikanberbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah.Kepala keluarga selalu berusaha menyerap aspirasi, keinginan,kepentingan, atau pendapat dari anggota keluarga, untuk men-capai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Manfaat musyawarah dalam kehidupan keluarga, antaralain sebagai berikut.a. Seluruh anggota keluarga merasa mempunyai arti atau peranan.b. Seluruh anggota keluarga merasa ikut ambil bagian sekaligus

ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.c. Setiap anggota tidak ada yang merasa ditinggalkan.d. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam keluarga

akan semakin kokoh.

2 .2 .2 .2 .2 . Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan SekolahPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan SekolahPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan SekolahPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan SekolahPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Sekolah

Persoalan-persoalan di sekolah hendaknya diselesaikandengan cara musyawarah bersama. Hal-hal yang perlu di-musyawarahkan bersama di lingkungan sekolah, antara lainsebagai berikut.

a .a .a .a .a . PPPPPenenenenenyusunan Tyusunan Tyusunan Tyusunan Tyusunan Tata Tata Tata Tata Tata Tererererer tibtibtibtibtibTata tertib sekolah akan lebih baik, diterima dan di-

laksanakan warga sekolah, apabila disusun secara bersama-sama oleh seluruh unsur di sekolah, baik kepala sekolah,

Page 119: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–110110110110110

guru, karyawan, maupun siswa. Meskipun bobot keter-libatannya berbeda-beda, tetapi kalau semua dilibatkanmereka akan merasa dihargai dan bertanggung jawabterhadap hasil keputusan musyawarah tersebut.

b .b .b .b .b . Penyusunan Regu Piket KelasPenyusunan Regu Piket KelasPenyusunan Regu Piket KelasPenyusunan Regu Piket KelasPenyusunan Regu Piket KelasDemikian juga dalam menyusun regu piket kelas. Seluruh

siswa, pengurus kelas, dan wali kelas perlu bermusyawa-rah untuk mencapai mufakat. Kegiatan ini harus dilakukanagar semua pihak menerima dan menjalankan keputusanmusyawarah tersebut.

c .c .c .c .c . Pemilihan Ketua OSISPemilihan Ketua OSISPemilihan Ketua OSISPemilihan Ketua OSISPemilihan Ketua OSISPada umumnya, pemilihan ketua OSIS dilakukan dengan

cara pemungutan suara (voting). Agar pemilihan berjalandemokratis, seluruh siswadiberi kesempatan yangsama untuk mencalonkanatau dicalonkan sebagaiketua OSIS. Selain itu,pelaksanaan pemilihanharus benar-benar dilak-sanakan dengan jujur danadil sehingga siapapunyang terpilih menjadi ketuaOSIS akan benar-benarditerima dengan ikhlas danpenuh tanggung jawab.

3 .3 .3 .3 .3 . Pentingnya Kehidupan Pentingnya Kehidupan Pentingnya Kehidupan Pentingnya Kehidupan Pentingnya Kehidupan Budaya DemokraBudaya DemokraBudaya DemokraBudaya DemokraBudaya Demokratis tis tis tis tis di Lingkungandi Lingkungandi Lingkungandi Lingkungandi LingkunganMasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Demikian juga di lingkunganmasyarakat, segala keputusanmenyangkut kepentingan ber-sama harus dimusyawarahkanagar dapat diterima dengan baikoleh seluruh anggota masyara-kat. Kepentingan bersama yangperlu dimusyawarahkan, antaralain sebagai berikut.

Gambar 4.7 Pemilihan OSIS merupakan wujuddemokrasi di lingkungan sekolah

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.8 Kerja bakti sebagai hasil keputusanbersama merupakan wujud demokrasi di lingkunganmasyarakat.

Sumber: www.buleleng.go.id

Page 120: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 111111111111111

a .a .a .a .a . Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkung-Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkung-Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkung-Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkung-Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkung-annyaannyaannyaannyaannya

Perbaikan lingkungan untuk kepentingan bersama biasanyamelibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harusmerupakan hasil musyawarah agar berjalan dengan baik dantercapai sesuai dengan yang diinginkan.

b .b .b .b .b . Pemilihan Ketua RTPemilihan Ketua RTPemilihan Ketua RTPemilihan Ketua RTPemilihan Ketua RTPemilihan ketua RT biasanya dilakukan dengan pe-

mungutan suara (voting). Perlakuan yang sama dan adilterhadap calon-calon yang berhak serta pelaksanaan yang baikdalam proses pemilihan, akan sangat menentukan baik/tidaknya atau diterima/tidaknya calon terpilih oleh masyarakat.

4 .4 .4 .4 .4 . Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan NegaraPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan NegaraPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan NegaraPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan NegaraPentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Negara

Contoh budaya demokrasi dilingkungan negara dapat dilihatdalam kegiatan berikut.a. Rakyat terlibat dalam pemilu,

baik untuk memilih wakil-wakilrakyat maupun memilih pre-siden dan wakil presiden.

b. Rakyat melalui wakil-wakilnyaterlibat dalam penyusunanUndang-Undang.

c. Rakyat melakukan pengawas-an, baik terhadap wakil rakyatmaupun pemerintah melaluimedia massa.

Pemilu merupakan pelaksanaan demokrasi secara konkret.Pemilu sendiri merupakan hak rakyat karena dengan pemilurakyat dapat melaksanakan hak demokrasinya. Di dalam Pemilu,rakyat memilih wakil-wakil yang akan melaksanakan kedaulatanrakyat. Wakil-wakil ini melaksanakan permusyawaratan untukmenentukan nasib rakyat yang memilihnya.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pelak-sanaan Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tata kehidupanyang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengandilaksanakannya Pemilihan Umum berarti pemerintah telahmelaksanakan sistem demokrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat 2UUD 1945. Sistem Demokrasi ini disebut demokrasi perwakilanatau demokrasi tidak langsung.

Gambar 4.9 Pemilihan umum merupakan demokrasidi lingkungan negara.

Sumber: www.beritajakarta.com

Page 121: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–112112112112112

Dalam kenyataannya, di beberapa daerah di Indonesiamasih terjadi kekisruhan dalam pemilihan kepala daerah.Kekisruhan biasanya terjadi jika salah satu calon pemimpin yangdijagokan kelompok tertentu dalam pemilihan kepala daerahmengalami kekalahan. Kelompok tersebut tidak terima dankemudian menimbulkan kerusuhan. Hal tersebut, menunjukkanbahwa masih terdapat warga masyarakat yang belummemahami arti demokrasi.

Berdasarkan uraian dalam bab ini dapat disimpulkan bahwakehidupan demokratis telah berkembang di Indonesia, baik dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di lingkunganbangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis menjadikanlingkungan tertib, dinamis, dan nyaman.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentukalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian,kerjakan tugas berikut.

1. Sebutkan cara penerapan budaya demokrasi di lingkungankeluarga dan manfaatnya berikut ini!

Uji Kompetensi

______________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________

Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan KeluargaPenerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan KeluargaPenerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan KeluargaPenerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan KeluargaPenerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga

CaraCaraCaraCaraCara ManfaatnyaManfaatnyaManfaatnyaManfaatnyaManfaatnya

Page 122: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 113113113113113

Kalian telah memahami berbagai kehidupan yang demokratis dankeuntungannya. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menghargaipelaksanaan demokrasi. Bagaimanakah cara menghargai pelaksanaandemokrasi? Untuk itu simaklah uraian subbab berikut ini.

C .C .C .C .C . Menghargai Pelaksanaan DemokrasiMenghargai Pelaksanaan DemokrasiMenghargai Pelaksanaan DemokrasiMenghargai Pelaksanaan DemokrasiMenghargai Pelaksanaan Demokrasi

Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat yang dalammengambil keputusan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Dalam musyawarah, kita boleh berdebat, beradu argumentasi,mempertahankan pendapat yang kita anggap benar. Akan tetapi,apabila keputusan sudah diambil, masalah itu dianggap telah selesaidan putusan tersebut merupakan kesepakatan bersama.

Karena musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuaidengan hati nurani yang luhur serta untuk dilaksanakan denganpenuh tanggung jawab, musyawarah harus bercirikan:1. mengutamakan kepentingan bersama;2. mengemukakan pendapat kita dengan bahasa yang santun;3. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;4. menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya berbeda;5. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan;6. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan diliputi oleh

semangat kekeluargaan;

1. ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Kegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan denganKegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan denganKegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan denganKegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan denganKegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan denganCara Musyawarah MufakatCara Musyawarah MufakatCara Musyawarah MufakatCara Musyawarah MufakatCara Musyawarah Mufakat

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu macam-macamkegiatan sekolah yang dilaksanakan dengan cara musyawarahmufakat. Kerjakan pada kolom berikut ini!

Page 123: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–114114114114114

7. menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;8. melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai

dengan hati nurani yang luhur;9. mengambil keputusan harus dengan pertanggungjawaban secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggiharkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaan musyawarah

adalah seperti sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan,bijaksana, menghargai pendapat orang lain dan kebersamaan, halini tentunya agar pelaksanaan musyawarah lancar dan sesuai dengankeinginan bersama.

Sebagai warga yang baik, setiap keputusan yang dihasilkan baiksecara musyawarah atau voting (jika musyawarah sudah dilaksanakanmaksimal) hendaknya diterima dengan penuh keikhlasan, kejujurandan tanggung jawab. Sikap ikhlas seseorang dapat dilihat dalampenampilannya yang lembut serta penuh pengorbanan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hinggasekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil,terutama di bidang politik khususnya pada pelaksanaan demokrasi.Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupanketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin,dan demokrasi Pancasila. Ketiga macam demokrasi tersebut dalamrealisasinya semuanya berakhir dengan ketidakberhasilan.Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante me-netapkan UUD pengganti UUDS 1950; demokrasi terpimpinmengarah pada terpusatnya kekuasaan negara di tangan presiden;demokrasi Pancasila sebagai implementasi dari sila keempat, padaimplementasinya ketika Orde Baru mengarah juga pada terpusatnyakekuasaan negara di tangan seorang presiden.

Tanpa maksud menjelekkan semua hal yang berbau masa lalu,kita memang perlu mengkaji dan belajar dari perjalanan panjangyang telah kita lewati, dengan harapan kita tidak akan mengulanginyalagi dan dapat mengambil hikmah untuk perkembangan danperbaikan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlumengembangkan nilai-nilai dan sikap cerdas, meliputi analisis, kritis,teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif serta pengendalian diri.

Satu hal yang patut kita renungkan bahwa apa pun namademokrasi yang kita anut dan kita terapkan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya harus tetapdalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yangberlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, kita harusmemiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada nilai-nilai dansikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif,tertib, menjaga keamanan, dan kebersamaan.

Page 124: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 115115115115115

1. Sebutkan ciri-ciri musyawarah mufakat!2. Bagaimana sikapmu terhadap hasil keputusan musyawarah?3. Sebutkan tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan di

Indonesia!4. Tindakan apa yang dilakukan jika musyawarah mufakat tidak

tercapai?5. Cobalah kalian isi daftar skala sikap di bawah ini dengan

membubuhkan tanda ceklis ( ) pada kolom yang paling sesuaidengan perasaan kalian!

Uji Kompetensi

1. Dalam hidup bermasyarakat, kitadilarang memaksakan kehendakkepada orang lain.

2. Cita-cita harus kita capai meskipunharus mengorbankan orang lain.

3. Demonstrasi dengan pembakar-an adalah cara terbaik dalammenumbangkan pemimpin yangtidak adil.

4. Dalam berpolitik, kepentinganpartai harus diutamakan agarbangsa dan negara menjadi maju.

5. Jika terjadi benturan kepentinganantara kepentingan bangsa dankepentingan kelompok, kepen-tingan bangsa harus diutamakan.

6. Lebik baik tidak memilih karenatidak ada satu pun yang pantasuntuk dipilih menjadi pemimpin.

7. Karena tidak sepaham denganketua RT, kalian tidak menghadirirapat RT.

N o .N o .N o .N o .N o . PernyataanPernyataanPernyataanPernyataanPernyataan S SS SS SS SS S SSSSS RRRRR T ST ST ST ST S S T SS T SS T SS T SS T S

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kaliansudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakantugas berikut.

Page 125: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–116116116116116

Penutup

Selamat atas kesabaran dan ketekunan belajar kalian. Dengankesabaran dan ketekunan, kalian dapat menyelesaikan bab inidengan baik. Untuk mengingat kembali pelajaran pada bab ini,simaklah rangkuman dan kata kunci berikut ini. Setelah itu, kerjakanlatihan soalnya.

Rangkuman1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari

rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahannegara.

2. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, antara lain pemerintahanberdasarkan konstitusi; pemilihan umum yang bebas, jujur, danadil; HAM dijamin; Persamaan kedudukan di depan hukum;peradilan yang bebas dan tidak memihak; kebebasan berserikatdan mengeluarkan pendapat; kebebasan pers.

3. Dilihat dari keterkaitan antarbadan atau organisasi negaradalam berhubungan, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk,yaitu demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahankekuasaan, dan sistem referendum.

4. Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macamdemokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal,demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

5. Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-caramusyawarah mufakat untuk mengambil keputusan.

6. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaanDemokrasi Pancasila untuk mewujudkan tata kehidupan yang sesuaidengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan dilaksanakannya PemilihanUmum berarti pemerintah telah melaksanakan sistem demokrasisesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sistem Demokrasi ini disebutdemokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

7. Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaaan musyawarahadalah sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan,bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dan kebersamaan.

Kata Kuncidemokrasi musyawarahdemokrasi liberal referendumdemokrasi Pancasila voting

Page 126: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 117117117117117

1. Pelaksanaan demokrasi langsung pertama kali diterapkandi negara ….a. Swisb. Yunani Kunoc. Amerika Serikatd. Inggris

2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemenmerupakan ciri sistem pemerintahan ….a. liberal c. terpimpinb. presidensial d. parlementer

3. Pelaksanaan musyawarah di Indonesia dilandasi oleh ….a. semangat individualisme yang bermutub. akal sehat dan hati yang luhurc. kepentingan umum di atas kepentingan kelompokd. kerja sama yang murni dan tulus

4. Apabila dalam suatu musyawarah sulit diambil keputusanmufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengancara ….a. langsung ditetapkan pimpinanb. menunda pengambilan keputusanc. membatalkan materi musyawarahd. pemungutan suara

5. Dalam sistem parlementer, menteri-menteri bertanggungjawab kepada ....a. Presiden c. DPRb. MPR d. rakyat

6. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan ….a. dari rakyat, oleh rakyat untuk pejabatb. dari rakyat, oleh pejabat untuk rakyatc. dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyatd. dari pejabat, oleh rakyat untuk pejabat

A .A .A .A .A . Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!

Pelatihan

demokrasi terpimpin trias politikaeksekutif yudikatiflegislatif

Page 127: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–118118118118118

7. Kelemahan dari demokrasi dengan sistem parlementeradalah ….a. sering timbul krisis kabinet karena tidak mendapat

dukungan mayoritasb. kabinet tidak bisa dibubarkan DPRc. presiden dapat membubarkan DPRd. kabinet dipimpin oleh perdana meteri

8. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkanpada ….a. kedaulatan rakyatb. kekuasaan rakyatc. falsafah hidup bangsa Indonesiad. Undang-Undang Dasar 1945

9. Contoh perilaku demokratis di lingkungan sekolah adalah ….a. pandai bergaul dan memiliki teman belajarb. menolong teman sekelas yang mengalami kesulitanc. tidak membedakan sara dalam pergaulan di kelasd. menghormati teman lain yang seketurunan

10. Indonesia menggunakan sistem demokrasi karena ….a. presiden dipilih secara langsung oleh seluruh rakyatb. rakyat secara langsung menentukan jalannya peme-

rintahanc. kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyatd. kepala negara harus bertanggung jawab kepada rakyat

11. Salah satu konsekuensi dalam melaksanakan demokrasiPancasila, hendaknya semua pihak ….a. meyakini bahwa demokrasi Pancasila merupakan

demokrasi yang harus dilaksanakanb. selalu menghormati dan menjunjung tinggi nilai musyawarahc. rela berkorban untuk bangsa dan negarad. mendalami dan memahami arti demokrasi

12. Pengambilan keputusan menurut tata cara demokrasiPancasila dapat ditempuh dengan jalan ….a. menuruti saran para pemimpinb. musyawarah untuk mufakatc. memperhatikan petunjuk pemerintahd. mempertimbangkan peraturan tata tertib

13. Pelaksanaan demokrasi Pancasila terutama didasarkanatas asas ….a. hak dan kewajibanb. pemungutan suarac. kebebasan warga negarad. musyawarah untuk mufakat

Page 128: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 119119119119119

14. Pada suatu hari kalian ditugaskan memimpin rapat yangmembahas persoalan menyangkut orang banyak. Kaliantentu akan berusaha agar ….a. dapat menerima pendapat semua peserta rapatb. semua pendapat mencapai mufakatc. peserta dibatasi sehingga rapat berjalan lancard. semua peserta mendapat kesempatan untuk me-

nyampaikan pendapatnya15. Demokrasi Pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat

di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat memper-juangkan kepentingan ….a. golongan yang diwakilib. seluruh rakyat Indonesiac. kepentingan orang-orang pandaid. pemerintah beserta seluruh aparaturnya

16. Dalam pergaulan sehari-hari kadang-kadang kita me-lakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sila keempatPancasila, seperti ….a. menolak memberikan pendapat suatu rapatb. memaksakan pendapat sendiri untuk diterima oleh

musyawarahc. mencari alasan untuk tidak menghadiri pertemuand. tidak menyetujui keputusan pribadi pimpinan rapat

17. Jika di sekolah kalian ada rapat OSIS dan terjadi perdebatansengit, sikap kalian ….a. segera mengambil alih pimpinan rapatb. meninggalkan rapat dan menyatakan akan menerima

keputusanc. menyampaikan usul yang logis dan baikd. meninggalkan rapat karena dianggap terlalu menyita

waktu18. Salah satu contoh keputusan yang dihasilkan secara demo-

kratis di sekolah adalah ….a. pelaksanaan jadwal pelajaranb. pelaksanaan jadwal piketc. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikulerd. pelaksanaan kegiatan kokurikuler

19. Salah satu contoh memelihara demokrasi Pancasilaadalah ….a. mengadakan pemilihan kepala negarab. mengadakan pemilihan objek wisatac. mengadakan pemilihan pelajar teladand. penyelenggaraan pemilu

Page 129: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–120120120120120

20. Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia harus sesuaidengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu ….a. Undang-Undang Dasar 1945b. Undang-Undangc. Peraturan Pemerintahd. Keputusan presiden

B .B .B .B .B . Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!1. Demokrasi yang diterapkan pada zaman Yunani Kuno

adalah ….2. Kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas artinya ke-

kuasaan pemerintah harus dibatasi oleh ….3. Ada hubungan erat antara badan eksekutif dengan badan

legislatif merupakan ciri demokrasi dengan sistem ….4. Kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang adalah ….5. Referendum yang menentukan berlakunya suatu Undang-

Undang atau peraturan disebut ….6. Demokrasi liberal juga disebut demokrasi ….7. Sejak merdeka, demokrasi yang diterapkan di Indonesia

ada tiga, yaitu ….8. Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia sejak

pemerintahan ....9. Pemilihan ketua OSIS merupakan penerapan budaya

demokrasi di lingkungan ....10. Rakyat terlibat dalam pemilu merupakan penerapan budaya

demokrasi di lingkungan ....

C .C .C .C .C . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangsingkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!1. Apakah yang dimaksud demokrasi?2. Sebutkan dua hal penting dalam sistem pemerintahan

presidensial!3. Sebutkan usaha-usaha untuk melaksanakan demokrasi

Pancasila!4. Sebutkan penerapan budaya demokrasi di lingkungan

sekolah!5. Bagaimana cara pemilihan ketua RT yang demokratis?

Selamat belajar!

Page 130: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 121121121121121

Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila kekuasaan adadi tangan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai peranan dalam menentu-kan kehendak negara melalui pemerintahannya yang menjalankankehendak rakyat. Tentu tidak semua rakyat dapat memegang kendalipemerintahan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mengendalikanpemerintahan.

SistemPemerintahandi Indonesia

BabBabBabBabBab 55555

Sumber: www.deplujunior.org

Page 131: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–122122122122122

Selamat berjumpa para siswa!Dalam bab ini kalian akan mempelajari materi pokok sistem pe-

merintahan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkandapat memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mencapai hal tersebut, kalian harus dapat menjelaskanhakikat demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratisdalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menunjukkan sikappositif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Untuk memudahkan kalian mempelajari bab ini perhatikan petakonsep berikut.

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi menjadiempat subbab.Subbab A : Kedaulatan RakyatSubbab B : Pemegang Kedaulatan Rakyat dan PerannyaSubbab C : Sistem PemerintahanSubbab D : Menghargai Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintah-

an IndonesiaPelajarilah bab ini dengan tekun agar kalian dapat memahami

kedudukan kalian sebagai bagian dari rakyat. Dengan demikian, kaliandapat berperan aktif dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang me-ngemban kedaulatan rakyat.

Selamat belajar, semoga kalian dapat mempelajari seluruh materidalam bab ini.

Pendahuluan

KedaulatanRakyat

SistemPemerintahan

PemegangKedaulatan Rakyat

Peta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta KonsepPeta Konsep

Menghargai Kedaulatan Rakyat danSistem Pemerintahan Indonesia

Page 132: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 123123123123123

A .A .A .A .A . Kedaulatan RakyatKedaulatan RakyatKedaulatan RakyatKedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat

Pada bab 4, kita telah membahas masalah demokrasi, khusus-nya demokrasi Pancasila. Dasar dari demokrasi Pancasila adalahkedaulatan rakyat. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatanrakyat? Untuk memahaminya simaklah uraian berikut.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian KedaulatanPengertian KedaulatanPengertian KedaulatanPengertian KedaulatanPengertian Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan negara yang tertinggiterletak di tangan rakyat.

Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitukedaulatan ke dalam (intern) dan kedaulatan ke luar (ekstern).

a .a .a .a .a . Kedaulatan ke dalam (intern)Kedaulatan ke dalam (intern)Kedaulatan ke dalam (intern)Kedaulatan ke dalam (intern)Kedaulatan ke dalam (intern)Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di

dalam negara untuk mengatur fungsinya, pemerintah berhakmengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagailembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campurtangan negara lain.

b .b .b .b .b . Kedaulatan ke luar (ekstern)Kedaulatan ke luar (ekstern)Kedaulatan ke luar (ekstern)Kedaulatan ke luar (ekstern)Kedaulatan ke luar (ekstern)Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi di dalam

negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lainserta dalam mempertahankan wilayah dari berbagaiancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubunganatau kerja sama dengan negara lain guna kepentingannasionalnya.

2 .2 .2 .2 .2 . Sifat-sifat Pokok KedaulatanSifat-sifat Pokok KedaulatanSifat-sifat Pokok KedaulatanSifat-sifat Pokok KedaulatanSifat-sifat Pokok Kedaulatan

Kedaulatan mempunyai empat sifat. Adapun keempat sifatpokok kedaulatan yang dimaksud adalah sebagai berikut.a. Permanen artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara

tetap berdiri.b. Asli artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain

yang lebih tinggi.c. Bulat artinya tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu me-

rupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalamnegara.

d. Tidak terbatas artinya kedaulatan tidak dibatasi oleh siapapun. Apabila kedaulatan itu terbatas, tentu kedaulatansebagai kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

Page 133: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–124124124124124

3 .3 .3 .3 .3 . Jenis-Jenis TJenis-Jenis TJenis-Jenis TJenis-Jenis TJenis-Jenis Teori Keori Keori Keori Keori Kedaulatanedaulatanedaulatanedaulatanedaulatan

Jenis teori kedaulatan, antara lain sebagai berikut.

a .a .a .a .a . TTTTTeori Keori Keori Keori Keori Kedaulatan Tedaulatan Tedaulatan Tedaulatan Tedaulatan TuhanuhanuhanuhanuhanTeori ini mengajarkan bahwa raja atau penguasa

mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. KehendakTuhan menjelma ke dalam diri raja/penguasa.

Sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alamsemesta berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kedaulatansuatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negarajuga berasal dari Tuhan. Contoh: Jepang dengan Kaisar TenoHeika sebagai Dewa Matahari.

b .b .b .b .b . TTTTTeori Keori Keori Keori Keori Kedaulatan Negaraedaulatan Negaraedaulatan Negaraedaulatan Negaraedaulatan NegaraMenurut teori ini kekuasaan

tertinggi terletak pada negara.Sumber atau asal kekuasaanyang dinamakan kedaulatan ituialah negara. Negara sebagailembaga tertinggi kehidupansuatu bangsa dengan sendirinyamemiliki kekuasaan. Kedaulatannegara timbul bersama denganberdirinya suatu bangsa. Contoh:Jerman saat diperintah oleh Hitler.

c .c .c .c .c . TTTTTeori Keori Keori Keori Keori Kedaulatan Rajaedaulatan Rajaedaulatan Rajaedaulatan Rajaedaulatan RajaMenurut teori ini kekuasaan tertinggi terletak di tangan

raja. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di mukabumi. Raja mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Rajaberkuasa secara mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat,karena ada anggapan bahwa negara yang kuat harus dipimpinoleh seorang raja yang memiliki kedaulatan yang tidak dibatasiatau mutlak. Contoh: Prancis saat dipimpin oleh Louis XIV.

d .d .d .d .d . TTTTTeori Keori Keori Keori Keori Kedaulatan Hukedaulatan Hukedaulatan Hukedaulatan Hukedaulatan HukumumumumumMenurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara

terletak pada hukum. Hukum menurut teori kedaulatanhukum ialah hukum yang tertulis, seperti UUD dan peraturanperundangan lainnya dan hukum yang tidak tertulis.Pemerintah atau raja dalam melaksanakan tugas ataukekuasaan dibatasi oleh norma hukum sehingga kekuasaanraja tidak bersifat absolut.

Gambar 5.1 Hitler pada saat memimpin negaraJerman menerapkan teori kedaulatan negara.

Sumber: Ensiklopedi Pelajar

Page 134: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 125125125125125

e .e .e .e .e . TTTTTeori Keori Keori Keori Keori Kedaulatan Rakyedaulatan Rakyedaulatan Rakyedaulatan Rakyedaulatan RakyatatatatatTeori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara yang

tertinggi terletak di tangan rakyat.Sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah

ajaran demokrasi, yaitu pemerintah yang berasal dari rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Teori kedaulatan rakyat munculsebagai reaksi terhadap kekuasaanraja yang absolut atau mutlak. Agarkekuasaan pemerintah itu tidakabsolut atau mutlak, perlu batasan-batasan atau perlu ada pembagiankekuasaan. Hal tersebut sesuaidengan ajaran trias politika, yaituajaran yang menganjurkan agarkekuasaan pemerintahan negaradipisahkan menjadi tiga lembagasebagai berikut.

1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuatdan menetapkan Undang-Undang.

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk me-laksanakan Undang-Undang.

3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasipelaksanaan Undang-Undang.Negara-negara yang menganut asas kedaulatan rakyat

mempunyai ciri sebagai berikut.1) Keberadaan lembaga perwakilan rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yangmewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.

2) Penyelenggaraan pemilu untuk mengangkat danmenetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPD). Pemilu tersebutdiatur oleh UU.

3) Kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyatdan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

4) Pengawasan (kontrol) yang dilakukan oleh DPR terhadapjalannya pemerintahan atau lembaga eksekutif.

5) Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkandalam Undang-Undang Dasar.

Gambar 5.2 Keberadaan DPR dan MPR merupakansalah satu ciri negara yang menganut asas demokrasi.

Sumber: www.dpr.go.id

Page 135: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–126126126126126

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwakedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepadasetiap negara untuk bertanggung jawab dalam memelihara danmembina negara, membela negara, serta mengayomi rakyat.

Selamat, kalian telah mempelajari tentang kedaulatanrakyat dengan baik. Untuk mengingat kembali pelajaran subbabini, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

1. Carilah dari berbagai sumber mengenai jenis-jenis kedaulatan.Kemudian, tulislah dalam kolom berikut ini beserta penjelasannya.

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu mengenai ciri-cirinegara yang menganut asas kedaulatan rakyat. Kemudiantulislah hasil diskusi tersebut pada kolom berikut ini!

1 ____________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Ciri-ciri Negara yang Menganut Asas Kedaulatan RakyatCiri-ciri Negara yang Menganut Asas Kedaulatan RakyatCiri-ciri Negara yang Menganut Asas Kedaulatan RakyatCiri-ciri Negara yang Menganut Asas Kedaulatan RakyatCiri-ciri Negara yang Menganut Asas Kedaulatan Rakyat

1. ______________________ ________________________________________________________

2. ______________________ ________________________________________________________

3. ______________________ ________________________________________________________

4. ______________________ ________________________________________________________

5. ______________________ ________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Jenis KedaulatanJenis KedaulatanJenis KedaulatanJenis KedaulatanJenis Kedaulatan PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Uji Kompetensi

Page 136: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 127127127127127

Pada subbab di atas, kalian telah mempelajari tentang ke-daulatan rakyat. Tentu kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenaisistem pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Untuk itu,simaklah pembahasan berikut.

B .B.B.B.B. Pemegang Kedaulatan Rakyat dan PerannyaPemegang Kedaulatan Rakyat dan PerannyaPemegang Kedaulatan Rakyat dan PerannyaPemegang Kedaulatan Rakyat dan PerannyaPemegang Kedaulatan Rakyat dan Perannya

Untuk memahami sistem pelaksanaan kedaulatan rakyat di In-donesia, kita harus mengetahui dua landasan yang digunakansebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.

1 .1 .1 .1 .1 . Landasan Hidup Bangsa IndonesiaLandasan Hidup Bangsa IndonesiaLandasan Hidup Bangsa IndonesiaLandasan Hidup Bangsa IndonesiaLandasan Hidup Bangsa Indonesia

Landasan hidup bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadidua jenis, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945sebagai landasan konstitusional.

a .a .a .a .a . Pancasila Sebagai Landasan IdiilPancasila Sebagai Landasan IdiilPancasila Sebagai Landasan IdiilPancasila Sebagai Landasan IdiilPancasila Sebagai Landasan IdiilPancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar

penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, termasuksebagai dasar dalam menyelenggarakan segala ketentuanperaturan perundang-undangan Republik Indonesia. Silakeempat Pancasila disebutkan “Kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Penjelasan sila keempat Pancasila tersebutdapat diuraikan sebagai berikut.1) Kerakyatan (dapat juga disebut kedaulatan rakyat)

berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tanganrakyat, berarti demokrasi.

2) Hikmat kebijaksanaan mengandung arti penggunaanpikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkanpersatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyatdan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab, serta didorong oleh iktikad baik sesuai denganhati nurani.

3) Permusyawaratan mengandung arti bahwa dalammerumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkankehendak rakyat dan melalui musyawarah untukmufakat.

4) Perwakilan mengandung arti suatu tata cara meng-usahakan turut sertanya rakyat mengambil bagiandalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukanmelalui badan perwakilan rakyat.

Page 137: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–128128128128128

Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-bijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berartirakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan,dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah,yang dipimpin oleh pikiranyang sehat serta penuhtanggung jawab, baikkepada Tuhan Yang MahaEsa maupun kepadarakyat yang diwakilinya.Jadi berdasarkan landas-an idiil Pancasila, kedaulat-an rakyat dilaksanakanmelalui wakil rakyat yangdipilihnya (dalam Pemilu).

b .b .b .b .b . Undang-Undang Dasar 1945 sebagai LandasanUndang-Undang Dasar 1945 sebagai LandasanUndang-Undang Dasar 1945 sebagai LandasanUndang-Undang Dasar 1945 sebagai LandasanUndang-Undang Dasar 1945 sebagai LandasanKonstitusionalKonstitusionalKonstitusionalKonstitusionalKonstitusional

Dalam tata urutan peraturan perundang-undanganRepublik Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi.1) Pembukaan UUD 1945 alinea 4

“ …. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaanIndonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar NegaraIndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan NegaraRepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat denganberdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, PersatuanIndonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia.”Kata “berkedaulatan rakyat” dan “perwakilan” jelasmenunjukkan bahwa negara kita adalah negarademokrasi dan demokrasi yang kita jalankan adalahdemokrasi tak langsung, yaitu melalui perwakilan (badanperwakilan).

2) Batang Tubuh UUD 1945Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwakedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakanmenurut Undang-Undang Dasar.Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa ke-kuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ketentuan ini juga

Gambar 5.3 Kedaulatan rakyat dilaksanakan melaluiwakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.

Sumber: www.beritajakarta.com

Page 138: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 129129129129129

memberi makna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagidilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakanmenurut ketentuan UUD. Meskipun demikian, untukdapat melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasarkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan dan perwakilan perlu dibentukMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DewanPerwakilan Rakyat (DPR dan DPRD), dan DewanPerwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan harus didasar-kan pada ketentuan Undang-Undang, mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dapat menyerap dan memperjuangkanaspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, dan yangpaling penting sesuai dengan tuntutan perkembangankehidupan berbangsa dan bernegara.

2 .2 .2 .2 .2 . Pelaksana Kedaulatan Rakyat di IndonesiaPelaksana Kedaulatan Rakyat di IndonesiaPelaksana Kedaulatan Rakyat di IndonesiaPelaksana Kedaulatan Rakyat di IndonesiaPelaksana Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsimenjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi(wakil) kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara yangdimaksud menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR,Presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, Pemda, DPRD, KPU, dan KY.

Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalamUUD 1945 ditentukan dalam hala. mengisi keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri atas

anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilu (pasal2 (1));

b. mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 19 (1));c. mengisi keanggotaan DPD melalui pemilu (pasal 22C (1));d. memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pasangan

secara langsung (pasal 6A (1)).

Adapun lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankantugas negara sebagai wakil rakyat adalah sebagai berikut.

a .a .a .a .a . Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga

negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dananggota Dewan Perwakilan Daerah.

Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiriatas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.

Page 139: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–130130130130130

Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, jumlahanggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPRdan anggota DPD. Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang(Pasal 27 ayat (1) UU No 22 Tahun 2003). Adapun jumlahanggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih darijumlah anggota DPR. Putusan MPR sah apabila disetujui1) sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang

hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikanPresiden/Wakil Presiden;

2) sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh jumlahAnggota MPR untuk memutus perkara lainnya.Sebelum mengambil putusan dengan suara yang

terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusandengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas Pimpinan, Panitia AdHoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orangwakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yangdipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa aplikasiterhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yangdahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negarapemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat,kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yangsetara dengan lembaga negara lainnya, seperti LembagaKepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untukmenetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkanKetetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan denganmenetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapresapabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presidendan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presidenmangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapatmelakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secarabersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan statushukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejaktahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, saat iniKetetapan MPR (TAP MPR) tidak termasuk bagian dari hierarkiPeraturan Perundang-undangan.

Page 140: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 131131131131131

Tugas dan wewenang MPRdiatur dalam pasal 3 UUD 1945,yaitu1) mengubah dan menetapkan

UUD;2) melantik Presiden dan/atau

Wakil Presiden;3) hanya dapat memberhentikan

Presiden dan/atau wakil Pre-siden dalam masa jabatannyamenurut UUD.

Tugas dan wewenang MPR diatur lebih lanjut dalam UUNo 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan KedudukanAnggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

b .b .b .b .b . PresidenPresidenPresidenPresidenPresidenUUD 1945 mengharuskan bahwa calon Presiden dan

calon Wakil Presiden sebagai berikut.1) Warga negara Indonesia sejak

kelahirannya dan tidak pernahmenerima kewarganegaraan lainkarena kehendaknya sendiri(pasal 6 (1)).

2) Tidak pernah mengkhianatinegara (pasal 6 (1)).

3) Mampu secara rohani danjasmani untuk melaksanakantugas dan kewajiban Presidendan Wakil Presiden.

4) Dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat(pasal 6A (1)).

5) Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu(pasal 6A (2)).Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden

diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 23 Tahun 2003.Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama

5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalamjabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan(pasal 7 UUD 1945).

Gambar 5.4 Gedung MPR, tempat wakil rakyatmenjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 5.5 Presiden dan wakil presiden di Indone-sia memegang jabatan selama lima tahun dan dapatdipilih lagi untuk satu kali masa jabatan.

Sumber: www.presidenri.go.id

Page 141: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–132132132132132

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UUD 1945, yang dalam melakukan kewajibannyadibantu oleh satu orang wakil presiden. (pasal 4 UUD 1945).Kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD 1945, antaralain sebagai berikut.1) Membuat UU bersama DPR (pasal 5 (1) dan pasal 20).2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 (2)).3) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan

Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara(AU) (pasal 10).

4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjiandengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11).

5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12).6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan

memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13). Dutaadalah orang yang mewakili suatu negara di negara lainuntuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinyaserta membantu dan melindungi warga negaranya yangtinggal di negara itu. Adapun konsul adalah orang yangdiangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatunegara dalam mengurus kepentingan perdagangan atauperihal warga negaranya di negara lain.

7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikanpertimbangan Mahkamah Agung (MA) (pasal 14 (1)).Grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepalanegara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.Adapun rehabilitasi adalah pemulihan kepadakedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).

8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikanpertimbangan DPR (pasal 14 (2)). Amnesti adalahpengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikankepala negara kepada seseorang atau sekelompok orangyang telah melakukan tindak pidana tertentu. Adapunabolisi adalah peniadaan peristiwa pidana.

9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda ke-hormatan (pasal 15).

10) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugasmemberikan nasihat dan pertimbangan kepadapresiden (pasal 16).

11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinegara (pasal 17).

12) Mengajukan rancangan UU APBN (pasal 23 (2)).

Page 142: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 133133133133133

c .c .c .c .c . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

adalah lembaga negara dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesiayang merupakan lembaga perwakilanrakyat dan memegang kekuasaanmembentuk Undang-Undang.

DPR terdiri atas anggota partaipolitik peserta pemilihan umum,yang dipilih berdasarkan hasilPemilihan Umum. Anggota DPRberjumlah 550 orang. Masa jabatan

anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan padasaat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota DPR dipilih melalui pemilu (pasal 19),sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui UU.Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A (1) UUD 1945bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, danfungsi pengawasan.1) Fungsi legislasi antara lain diwujudkan dalam pem-

bentukan UU bersama presiden.2) Fungsi anggaran berupa penetapan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara yang diajukan presiden.3) Fungsi pengawasan dapat meliputi pengawasan

terhadap pelaksanaan UU, pengawasan terhadapkebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR dilengkapidengan hak interpelasi, hak angket, dan hakmenyatakan pendapat (pasal 20A (2)), hak mengajukanpertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat,serta hak imunitas (pasal 20A (3)).Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhakmeminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badanhukum, atau warga masyarakat untuk memberikanketerangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapatdikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturanperundang-undangan). Jika penggilan paksa ini tidakdipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapatdisandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturanperundang-undangan).

Gambar 5.6 DPR merupakan lembaga per-wakilan rakyat yang terdiri atas anggota partaipolitik peserta pemilu.

Sumber: www.dpr.go.id

Page 143: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–134134134134134

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi,Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan RumahTangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran,dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.1) Pimpinan DPR

Kedudukan Pimpinan dalam DPR bisa dikatakansebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secaraumum adalah mewakili DPR secara simbolis dalamberhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembagainternasional, serta memimpin jalannya administratifkelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.

Pimpinan DPR bersifat kolektif, terdiri atas satuorang ketua dan sebanyak-banyaknya 4 orang wakilketua yang mencerminkan fraksi-fraksi terbesar.Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.

2) KomisiKomisi adalah unit kerja utama di dalam DPR.

Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam Komisi.Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadianggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisiankeanggotaan Komisi terkait erat dengan latar belakangkeilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalahdan substansi pokok yang digeluti oleh Komisi.

Saat ini DPR mempunyai 11 Komisi dengan ruanglingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:a) Komisi I membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan

Informasi.b) Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri,

Otonomi daerah, Aparatur Negara, dan Agraria.c) Komisi III membidangi Hukum dan Perundang-

undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.d) Komisi IV membidangi Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.e) Komisi V membidangi Perhubungan, Telekomunikasi,

Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, PembangunanPedesaan, dan Kawasan Tertinggal.

f) Komisi VI membidangi Perdagangan, Perindustrian,Investasi, Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah),dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Page 144: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 135135135135135

g) Komisi VII membidangi Energi, Sumber Daya Mi-neral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

h) Komisi VIII membidangi Agama, Sosial,danPemberdayaan Perempuan.

i) Komisi IX membidangi Kependudukan, Kesehatan,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

j) Komisi X membidangi Pendidikan, Pemuda,Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.

k) Komisi XI membidangi Keuangan, PerencanaanPembangunan Nasional, Perbankan, LembagaKeuangan bukan Bank.

3) Badan MusyawarahBadan Musyawarah (Bamus) merupakan miniatur

DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodokterlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam RapatParipurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapatmengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memilikitugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenaiperkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, sertajangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU.

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPRmelalui Rapat Paripurna pada permulaan masakeanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, ber-dasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR.

4) Panitia AnggaranPanitia Anggaran DPR memiliki tugas pokok

melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara. Susunan keanggotaan Panitia Anggaranditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR.Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atasanggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan me-merhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.

5) Badan Kehormatan DPRDewan Kehormatan DPR merupakan alat ke-

lengkapan paling muda saat ini di DPR. DewanKehormatan merupakan respon, atas sorotan publikterhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk,misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dankonflik kepentingan.

Page 145: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–136136136136136

BKDPR melakukan penelitian dan pemeriksaanterhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan olehAnggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporanakhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPRsebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkansanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. TugasDewan Kehormatan dianggap selesai setelah me-nyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

6) Badan Legislasi DPRBadan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan

DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945,dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg,antara lain merencanakan dan menyusun program sertaurutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masakeanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg jugamelakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPRdan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam RapatParipurna, dan susunan keanggotaannnya ditetapkanpada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkanperimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ke-anggotaan Badan legislasi tidak dapat dirangkapdengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaanBadan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaanBadan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP).

7) Badan Urusan Rumah TanggaBadan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas

menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salahsatu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/admi-nistratif anggora dewan adalah membantu pimpinanDPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaanDPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan PegawaiSekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapatBadan Musyawarah.

8) Badan Kerjasama Antar-ParlemenBadan Kerjasama Antar-Parlemen menjalin kerja

sama dengan parlemen negara lain.

9) Alat Kelengkapan LainnyaJika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan

DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara.

Page 146: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 137137137137137

a) Panitia KhususPanitia Khusus adalah panitia yang dibentuk oleh

DPR. Komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus)ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkanperimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansusbertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkanoleh Rapat Paripurna, dan dibubarkan setelah jangkawaktu penugasannya berakhir atau karena tugasnyadinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkankinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam RapatParipurna. Contohnya, Pansus Bulog pada tahun 2001untuk menyelidiki penyelewengan dana Bulog.

b) Panitia KerjaPanitia Kerja adalah unit kerja sementara yang

dapat dibentuk oleh alat kelengkapan DPR untukmengefisienkan kinerjanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yangditetapkan dengan Keputusan Presiden, danpersonelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorangSekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikandengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga danmembantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secaraprofesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahlisesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebutberada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR.

d .d .d .d .d . Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) merupakan lembaga negarayang bebas dan mandiri, dengantugas khusus untuk menerimapengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara (pasal 29E (1)).Bebas dan mandiri berarti terlepasdari pengaruh dan kekuasaanpemerintah. Jika BPK tundukkepada pemerintah tidaklahmungkin dapat melaksanakankewajibannya dengan baik.

Gambar 5.7 BPK merupakan lembaga negara yangbertanggung jawab pada keuangan negara.

Sumber: www.tempointeraktif.com

Page 147: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–138138138138138

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang memintaketerangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak ber-tentangan dengan UU, BPK mengawasi apakah kebijak-sanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan olehpemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan apakahsudah dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPKdiserahkan DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan ke-wenangannya (pasal 23E (2)). BPK berkedudukan di ibukotanegara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

e .e .e .e .e . Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung (MA)

merupakan lembaga ne-gara yang memegangkekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Kons-titusi di Indonesia (pasal 24(2)). Dalam melaksanakankekuasaan kehakiman, MAmembawahi beberapamacam lingkungan pera-dilan, yaitu PeradilanUmum, Peradilan Agama,dan Peradilan Militer dan PTUN (pasal 24 (2)). Kekuasaankehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk me-nyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan (pasal 24 (1)).

Sebagai lembaga yudikatif, MA mempunyai kekuasaan.1) memutuskan permohonan kasasi;2) memeriksa dan memutuskan sengketa tentang ke-

wenangan mengadili;3) meninjau kembali putusan pengadilan yang telah mem-

peroleh kekuatan hukum tetap;4) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU

terhadap UU.

f .f .f .f .f . Mahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Konstitusi (MK)Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan

kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyaikewenangan untuk1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk

menguji UU terhadap UUD;

Gambar 5.8 Mahkamah Agung membawahi beberapalingkungan peradilan.

Sumber: www.pgri32.8.com

Page 148: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 139139139139139

2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD;

3) memutus pembubaran partai politik;4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu (pasal 24C

(2) UUD 1945).5) wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai

dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakilpresiden menurut UUD 1945.Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim

konstitusi, yang ditetapkan Presiden. Hakim konstitusi yangberjumlah 9 orang tersebut, 3 anggota diajukan oleh MA,3 anggota diajukan oleh DPR, 3 anggota diajukan olehPresiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

Hakim Konstitusi harus me-miliki integritas dan kepribadianyang tidak tercela, adil, negara-wan yang menguasai konstitusidan ketatanegaraan, serta tidakmerangkap sebagai pejabatnegara (pasal 24 (5) UUD 1945).Syarat lain diatur dalam pasal16 UUD No 24 tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan Hakim Kons-titusi adalah 5 tahun dan dapatdipilih lagi untuk sekali masajabatan berikutnya.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusidiawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan padatanggal 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahanketiga UUD 1945, dalam rangka menjalankan fungsi MKuntuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III AturanPeralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat RancanganUndang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelahmelalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintahmenyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hariitu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003,Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusidi Istana Negara pada tanggal 6 Agustus 2003.

Gambar 5.9 Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9hakim konstitusi.

Sumber: www.tempointeraktif.com

Page 149: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–140140140140140

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalahProf. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Guru besar hukum tatanegara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 initerpilih pada rapat internal antaranggota hakim MahkamahKonstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

g .g .g .g .g . Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih

melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (pasal 2 (1), 22C(1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi. Olehkarena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya,dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI(pasal 33 (4) UU Nomor 22 tahun 2003). Kewenangan DPDdituangkan dalam pasal 22D UUD 1945 antara lain:1) Mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran, serta pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuanganpusat dan daerah.

2) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancanganUU APBN dan rancangan UU yang berkaitan denganpajak, pendidikan, dan agama.

h .h .h .h .h . Pemerintah DaerahPemerintah DaerahPemerintah DaerahPemerintah DaerahPemerintah DaerahPemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah. Pemerintahan daerah penyelenggaraurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipnegara kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

i .i .i .i .i . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerahsebagai unsur penyeleng-gara pemerintahan daerah.DPRD memiliki tiga fungsi,yaitu1) fungsi legislasi, yaitu

fungsi membentukperaturan daerah ber-sama pemerintahdaerah;

Gambar 5.10 DPRD sebagai penyelenggarapemerintahan daerah.

Sumber: www.dprd-sidoarjo.info

Page 150: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 141141141141141

2) fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetap-kan APBD bersama pemerintah daerah;

3) fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pe-ngawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah.

j .j .j .j .j . Komisi Pemilihan Umum (KPU)Komisi Pemilihan Umum (KPU)Komisi Pemilihan Umum (KPU)Komisi Pemilihan Umum (KPU)Komisi Pemilihan Umum (KPU)KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan

pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifatnasional, tetap, dan mendiri (pasal 22E (5) UUD 1945). Tugasdan wewenang KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah1) merencanakan penyelenggaraan pemilu;2) menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan

dan pelaksanaan pemilu;3) menetapkan peserta pemilu;4) menetapkan waktu, tanggal,

tata cara pelaksanaan kam-panye, dan pemungutan suara;

5) menetapkan daerah pemilihan,jumlah kursi, dan calon anggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota;

6) menyelenggarakan pemilupresiden dan wakil presiden.

k .k .k .k .k . KKKKKomisi Yomisi Yomisi Yomisi Yomisi Yudisial (KY)udisial (KY)udisial (KY)udisial (KY)udisial (KY)Komisi Yudisial adalah lembaga

yang mandiri yang dibentuk olehpresiden dengan persetujuan DPR(pasal 24B (3) UUD 1945). AnggotaKomisi Yudisial harus mempunyaipengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memilikiintegritas dan kepribadian yang tidaktercela (pasal 24B (2) UUD 1945).

Komisi Yudisial berwenangmengusulkan pengangkatan HakimAgung serta menjaga dan menegak-kan kehormatan, keluhuran mar-tabat dan perilaku hakim (pasal 24B(17) UUD 1945).

Gambar 5.12 KY berwenang untuk menjaga danmenegakkan kehormatan hakim.

Sumber: www.temponteraktif.com

Gambar 5.11 KPU bertanggung jawab akan pelak-sanaan pemilu.

Sumber: www.cetro.id

Page 151: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–142142142142142

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa MPR,Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK merupakan lembaganegara yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

Dalam pembahasan materi di atas, kalian telah mengenalbeberapa lembaga negara di Indonesia sebagai pelaksanakedaulatan rakyat. Untuk lebih memahami peran lembagatersebut kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Jelaskan tugas dan kewenangan lembaga pelaksana ke-daulatan rakyat dalam tabel berikut!

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian makna silakeempat Pancasila!

1. Presiden ____________________________________________________________________________________

2. MPR ____________________________________________________________________________________

3. DPR ____________________________________________________________________________________

4. DPD ____________________________________________________________________________________

5. MA ____________________________________________________________________________________

6. MK ____________________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Lembaga PelaksanaLembaga PelaksanaLembaga PelaksanaLembaga PelaksanaLembaga Pelaksana TTTTTugas/Kugas/Kugas/Kugas/Kugas/KeeeeewwwwwenanganenanganenanganenanganenanganKedaulatan RakyatKedaulatan RakyatKedaulatan RakyatKedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat

Page 152: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 143143143143143

Kalian telah mempelajari tentang kedaulatan rakyat danlembaga yang berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat diIndonesia. Setelah itu, kalian dalam subbab ini akan mempelajarihal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

C .C .C .C .C . Sistem PemerintahanSistem PemerintahanSistem PemerintahanSistem PemerintahanSistem Pemerintahan

Pemerintahan yang baik akan mendapat legitimasi yang kuat darirakyat. Untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat,pemerintah harus memiliki sistem pemerintahan yang diterima rakyat.

1 .1 .1 .1 .1 . Pengertian Sistem PemerintahanPengertian Sistem PemerintahanPengertian Sistem PemerintahanPengertian Sistem PemerintahanPengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitusistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahandari system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, susunan,jaringan, atau cara. Jadi, sistem adalah tatanan yang terdiri atasbagian-bagian yang saling bergantung dan berpengaruh satu samalain dalam satu kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannyadan secara keseluruhan memiliki tujuan dan fungsi yang sama.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan katamerintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus BahasaIndonesia, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatuwilayah, daerah, atau negara, sedangkan pemerintahan adalahperbuatan, cara, hal, atau urusan dalam memerintah.

Pemerintahan memiliki dua pengertian, yaitu pemerintahandalam arti luas dan sempit.

a. Dalam arti luas, pemerintahanadalah perbuatan memerintahyang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, danyudikatif di suatu negara dalamrangka mencapai tujuanpenyelenggaraan negara.

b. Dalam arti sempit, pemerintahanadalah perbuatan memerintahyang dilakukan oleh badaneksekutif beserta jajarannyadalam rangka mencapai tujuanpenyelenggaraan negara.

Contoh1) Menurut UUD 1945, Pemerintah ialah presiden yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri;

Gambar 5.13 Presiden dan para menteri merupakanpengertian dari pemerintah dalam arti sempit.

Sumber: www.dpr.go.id

Page 153: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–144144144144144

2) Menurut UUD 1950, Pemerintah ialah Presiden danWakil Presiden bersama-sama dengan menteri-menteri;

3) Menurut Konstitusi RIS 1949, Pemerintah ialahPresiden dan menteri-menteri bersama-sama.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuhyang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerjasaling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan danfungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secaragaris besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanyalembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, danbekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuanpemerintahan negara yang bersangkutan.

Pada umumnya, tujuan pemerintahan suatu negara didasarkanpada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahannegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pemerintahantersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

Kekuasaan negara yang dianut bangsa Indonesia ber-pedoman pada Trias Politika. Namun, bukan berarti pemisahankekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Hal itudikarenakan antara lembaga eksekutif dan legislatif terdapathubungan dan kerja sama (check and balances).

2 .2 .2 .2 .2 . Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan NegaraJenis-Jenis Sistem Pemerintahan NegaraJenis-Jenis Sistem Pemerintahan NegaraJenis-Jenis Sistem Pemerintahan NegaraJenis-Jenis Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasibesar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistempemerintahan parlementer.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementertersebut didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutifdan legislatif. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganutsalah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adapun sistempemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasinya.

a .a .a .a .a . Sistem Pemerintahan ParlementerSistem Pemerintahan ParlementerSistem Pemerintahan ParlementerSistem Pemerintahan ParlementerSistem Pemerintahan ParlementerSistem pemerintahan parlementer adalah sistem peme-

rintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyaihubungan yang bersifat timbal balik dan saling memengaruhi.Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutifsebagai pelaksanaan kekuasaan, badan eksekutifmendapat pengawasan langsung dari badan legislatif.

Page 154: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 145145145145145

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagaiberikut.1) Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya

badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyatmelalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaanbesar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

2) Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partaipolitik yang memenangkan pemilihan umum sehinggamemiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memilikikekuasaan besar di parlemen.

3) Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri danperdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteridipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaaneksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif beradapada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggotakabinet umumnya berasal dari parlemen.

4) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapatbertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritasanggota parlemen.

5) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala peme-rintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri,sedangkan kepala negara adalah presiden dalamnegara republik atau raja/sultan dalam negara monarki.Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan.

6) Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan, makapresiden/raja atas saran dari perdana menteri dapatmembubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakanpemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

b .b .b .b .b . Sistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan PresidensialSistem Pemerintahan PresidensialSistem pemerintahan disebut

presidensial apabila badaneksekutif berada di luar penga-wasan langsung badan legislatif.Artinya, badan eksekutif danlegislatif memiliki kedudukanyang independen. Badaneksekutif dan legislatif tidakberhubungan secara langsungseperti dalam sistem pemerin-tahan parlementer. Badaneksekutif dan legislatif dipiliholeh rakyat secara terpisah.

Gambar 5.14 Penyelenggara negara berada di tanganpresiden merupakan ciri pemerintahan presidensial.

Sumber: www.presidenri.go.id

Page 155: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–146146146146146

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagaiberikut.1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden sebagai

kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsungoleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden.Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidakbertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemenkarena presiden tidak dipilih oleh parlemen.

4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen sepertidalam sistem parlementer.

5) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembagaperwakilan karena anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

6) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsungparlemen.

3 .3 .3 .3 .3 . Pelaksanaan Sistem Pemerintahan IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia

Sejak kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesiamengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan.Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia mengalamidinamika sejalan dengan proses perjalanan bangsa. Pelaksanaansistem pemerintahan berkaitan dengan Undang-Undang Dasarnegara yang sedang berlaku sebagai hukum dasar negara.

Secara garis besar pelaksanaan sistem pemerintahan diIndonesia dibagi dalam periode sebagai berikut.

a .a .a .a .a . Sistem Pemerintahan Periode 1945–1949Sistem Pemerintahan Periode 1945–1949Sistem Pemerintahan Periode 1945–1949Sistem Pemerintahan Periode 1945–1949Sistem Pemerintahan Periode 1945–1949Sejak tanggal 18 Agustus 1945, negara Indonesia

menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945.Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan negara adalahpresidensial. Presiden Republik Indonesia adalah kepalanegara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet dibentuk olehpresiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Namun,sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh UUD 1945 belumdapat berjalan secara baik. Hal itu disebabkan bangsa Indo-nesia masih mengalami masa pancaroba berkaitan denganusaha mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yangingin kembali menjajah. Segala sumber daya diarahkan untukperjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Page 156: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 147147147147147

Dalam situasi tersebut diberlakukan ketentuan Pasal IVAturan Peralihan yang menyatakan bahwa sebelum MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, danDewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945, segala kekuasaan dijalankan olehPresiden dengan bantuan Komite Nasional. Berdasarkan halitu, pemerintahan Indonesia dijalankan sepenuhnya olehpresiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Namun pada waktu itu, terjadi pula perubahan dalamsistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensialmenjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal itudisebabkan keberadaan dua maklumat sebagai berikut.1) Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober

1945 bahwa Komite Nasional Pusat yang sebelumnyasebagai pembantu presiden menjadi badan yangdiserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan garisbesar haluan negara.

2) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945tentang perubahan dari kabinet presidensial ke sistemkabinet parlementer.Dengan maklumat tersebut, berarti pelaksanaan

pemerintahan Indonesia menggunakan sistem peme-rintahan parlementer meskipun hal itu menyimpang dariUUD 1945 yang bercirikan presidensial.

b .b .b .b .b . Sistem Pemerintahan Periode 1949–1950Sistem Pemerintahan Periode 1949–1950Sistem Pemerintahan Periode 1949–1950Sistem Pemerintahan Periode 1949–1950Sistem Pemerintahan Periode 1949–1950Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Negara

Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan bentuknegara federal. Negara RIS terdiri atas daerah negara dankesatuan kenegaraan yang tegak sendiri.1) Daerah negara adalah negara bagian, yaitu Republik

Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur,Madura, dan Sumatera Timur.

2) Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu JawaTengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat,Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara,dan Kalimantan Timur.Dengan terbentuknya RIS, Republik Indonesia hanya

sebagai negara bagian dari RIS. Undang-Undang Dasar yangdigunakan oleh negara RIS adalah Konstitusi RIS 1949.Adapun sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistempemerintahan parlementer.

Page 157: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–148148148148148

Pokok-pokok sistem pemerintahan pada masa RISadalah sebagai berikut.1) Presiden dengan kuasa dari perwakilan negara bagian

menunjuk 3 pembentuk kabinet.2) Presiden mengangkat salah seorang dari pembentuk

kabinet tersebut sebagai perdana menteri.3) Presiden juga membentuk kabinet atau dewan menteri

sesuai anjuran pembentuk kabinet.4) Menteri-menteri (dewan menteri) dalam bersidang dipimpin

oleh perdana menteri. Perdana menteri melakukan tugaskeseharian presiden jika presiden berhalangan.

5) Presiden bersama menteri merupakan pemerintah.Presiden adalah kepala pemerintahan.

6) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yangtidak dapat diganggu gugat.

7) Menteri-menteri bertanggung jawab baik secara sendiriatau bersama-sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

8) Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksamenteri meletakkan jabatannya.Pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak berjalan

karena negara RIS bukanlah cita-cita bangsa Indonesia. Olehkarena itu, muncul tuntutan untuk kembali ke negarakesatuan. Negara-negara bagian yang tergabung dalam RISsatu per satu bergabung dengan negara Republik Indone-sia. Akibat penggabungan itu, negara federal RIS hanyatinggal tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indone-sia, Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.

Ketiga negara bagian itu bermusyawarah dan akhirnyamencapai kata sepakat untuk kembali ke Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus1945. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah UUDSementara yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS.Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara tertuangdalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang PerubahanKonstitusi Sementara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan UUDS 1950. Dengan UUDS1950, Indonesia menjalankan pemerintahan yang baru.

c .c .c .c .c . Sistem Pemerintahan Periode 1950–1959Sistem Pemerintahan Periode 1950–1959Sistem Pemerintahan Periode 1950–1959Sistem Pemerintahan Periode 1950–1959Sistem Pemerintahan Periode 1950–1959UUDS 1950 ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 dan

mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saatitulah terjadi perubahan pemerintahan di Indonesia.

Page 158: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 149149149149149

Bentuk negara kembali ke bentuk kesatuan dengan sistempemerintahan parlementer. Kabinet dipimpin oleh perdanamenteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan masa UUDS 1950sebagai berikut.1) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang

dibantu oleh seorang wakil presiden.2) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.3) Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai

pembentuk kabinet. Sesuai anjuran pembentuk kabinet,presiden mengangkat seorang sebagai perdana menteridan mengangkat menteri-menteri yang lain.

4) Perdana menteri memimpin kabinet (dewan menteri).5) Menteri-menteri, baik secara sendiri maupun bersama-

sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahkepada DPR.

6) Presiden berhak membubarkan DPR.Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila

menteri tidak dapat bertanggung jawab dan parlemenmengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet, kabinetmengundurkan diri atau bubar. Pada periode 1950-1959kabinet di Indonesia sering berganti karena adanya mositidak percaya dari DPR.

Pada kurun waktu itu terdapat Dewan Konstituante yangbertugas membuat Undang-Undang Dasar baru sebagaipengganti dari UUDS 1950. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal134 UUDS 1950 yang menyatakan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan UUD Republik Indo-nesia yang akan menggantikan UUDS 1950.

Konstituante mulai bersidang tahun 1955. Namun, dalamkurun waktu 2 tahun, sidang Konstituante tidak berhasilmencapai kata untuk menghasilkan Undang-Undang Dasarbaru. Pemerintah melalui perdana menteri mengusulkanuntuk kembali ke UUD 1945. Saran tersebut pada dasarnyadapat diterima anggota Konstituante, namun mereka berbedadalam pandangan. Kelompok pertama ingin menerimakembali UUD 1945 secara utuh sebagaimana yang ditetapkantanggal 18 Agustus 1945. Kelompok kedua menerima UUD1945 dengan memasukkan sila kesatu Pancasilasebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni1945. Kedua pihak sulit untuk mencapai kesepakatan.

Page 159: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–150150150150150

Akhirnya, diadakan pemungutan suara untuk menentu-kan dari kedua pandangan tersebut. Pemungutan suaratidak dapat memperoleh dukungan suara yang memenuhipersyaratan, yaitu disetujui 2/3 dari jumlah anggota yanghadir, sehingga Konstituante mengalami kebuntuan. Kons-tituante dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Untuk menghindari krisis pemerintahan yang berlarut-larut, presiden mengeluarkan keputusan presiden yangdikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi1) menetapkan pembubaran Konstituante;2) menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bangsa Indonesia

dan tidak berlakunya UUDS 1950;3) pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat.

Dengan dikeluarkan Dekret Presiden, berlaku kembalisistem pemerintahan menurut UUD 1945.

d .d .d .d .d . Sistem Pemerintahan Periode 1959–1966Sistem Pemerintahan Periode 1959–1966Sistem Pemerintahan Periode 1959–1966Sistem Pemerintahan Periode 1959–1966Sistem Pemerintahan Periode 1959–1966Sejak UUD 1945 ber-

laku lagi pada tanggal 5 Juli1959, Indonesia memasukiperiode demokrasi ter-pimpin. UUD 1945 menggu-nakan sistem pemerintahanpresidensial. Namun,pelaksanaannya terjadipenyimpangan atas sistempemerintahan menurutUUD 1945.

Penyimpangan yang dimaksud, antara lain sebagai berikut.1) MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden

Sukarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini ber-tentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masajabatan presiden adalah 5 tahun.

2) MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul“Penemuan Kembali Revolusi Kita” sebagai GBHN tetap.Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

3) Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menterinegara.

4) Presiden membuat penetapan presiden yang semesti-nya berupa Undang-Undang.

5) Presiden membubarkan lembaga DPR dan membentukDPR Gotong Royong.

Gambar 5.15 Presiden Soekarno ditetapkan sebagaipresiden seumur hidup oleh MPRS.

Sumber: Oxford Ensiklopedi Pelajar

Page 160: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 151151151151151

Pada kurun waktu tersebut terjadi pemberontakan yangdikenal dengan G-30-S/PKI. Pemberontakan PKI ini mem-buat keadaan negara kacau. Tuntutan agar presidenmembubarkan PKI banyak disuarakan rakyat, khususnyaoleh mahasiswa. Tuntutan rakyat waktu itu terkenal dengansebutan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu1) bubarkan PKI;2) bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI;3) turunkan harga.

Dengan peristiwa G-30-S/PKI tersebut, pada tanggal11 Maret 1966 presiden membuat surat perintah kepadabeberapa tokoh militer yang intinya berisi perintah untukmengendalikan keadaan negara. Surat perintah itukemudian dikenal dengan nama Surat Perintah SebelasMaret (Supersemar).

Pada tahun 1968 melalui sidang istimewa MPRS, di-angkatlah presiden baru menggantikan presiden pertama bangsaIndonesia sampai terpilihnya presiden hasil pemilihan umum.

e .e .e .e .e . Sistem Pemerintahan Periode 1966–1998Sistem Pemerintahan Periode 1966–1998Sistem Pemerintahan Periode 1966–1998Sistem Pemerintahan Periode 1966–1998Sistem Pemerintahan Periode 1966–1998Sejak diangkat sebagai presiden kedua oleh MPRS,

pemerintahan baru bertekad menjalankan pemerintahansecara murni dan konsekuen sesuai dengan Pancasila danUUD 1945 dan ingin menciptakan tatanan perikehidupankenegaraan yang baru sesuai dengan pengamalan Pancasiladan UUD 1945 serta tidak ingin mengulang kejadianpemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, masakepemimpinannya disebut era Orde Baru, sedangkankepemimpinan sebelumnya disebut era Orde Lama.

Sesuai dengan UUD 1945, sistem pemerintahan masaOrde Baru adalah presidensial. Orde Baru berhasilmenyelenggarakan pemerintahan melalui mekanismekenegaraan yang dikenal dengan Mekanisme KepemimpinanNasional Lima Tahun. Mekanisme Kepemimpinan NasionalLima Tahun yang dimaksud adalah sebagai berikut.1) Pemilihan umum diselenggarakan untuk mengisi

keanggotaan MPR, memilih anggota DPR, DPRD I danDPRD II.

2) MPR terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah sertagolongan yang ditetapkan Presiden. MPR bersidangmemilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetap-kan GBHN untuk 5 tahun.

Page 161: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–152152152152152

3) Presiden membentuk kabinet (menteri-menteri). Kabinetbertanggung jawab kepada presiden. Kabinetmelaksanakan tugas di bawah petunjuk presidendengan berlandaskan UUD 1945 dan GBHN.

4) Presiden adalah mandataris MPR. Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Presiden menyampaikan laporanpertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinankepada MPR.

5). DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu,DPR bersama Presiden membentuk Undang-Undang.Sistem pemerintahan negara Indonesia pada masa

Orde Baru berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen.Sistem pemerintahan tersebut tertuang dalam PenjelasanUUD 1945, yaitu tujuh kunci pokok sistem pemerintahan.1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum

(rechtsstaat).2) Sistem konstitusional.3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat.4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang

tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.6) Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri

negara tidak bertanggung jawab kepada DewanPerwakilan Rakyat.

7). Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.Ciri pemerintahan pada masa Orde Baru adalah ke-

kuasaan yang besar pada lembaga kepresidenan. Hal itudibuktikan dengan kedudukan Presiden Republik Indone-sia sebagai berikut.1) Pemegang kekuasaan legislatif, yaitu membentuk

undang-undang.2) Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.3) Pemegang kekuasaan sebagai kepala negara.4) Panglima tertinggi dalam kemiliteran.5) Berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR

dari utusan daerah dan golongan.6) Berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara.7) Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan

perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaanbahaya.

Page 162: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 153153153153153

8) Berhak mengangkat duta dan menerima duta darinegara lain.

9) Berhak memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tandakehormatan.

10) Berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.Semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD

1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbanganatau persetujuan DPR. Karena tidak ada pengawasan dantanpa persetujuan DPR, kekuasaan peresiden sangat besardan cenderung disalahgunakan.

Kekuasaan presiden yang besar menyebabkan sebagaiberikut.1) Terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga,

yaitu Presiden.2) Peran pengawasan dan perwakilan dari DPR semakin lemah.3) Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung di-

manfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungankekuasaan Presiden.

4) Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan Presiden.

5) Menciptakan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotismedi kalangan pejabat dan orang-orang yang dekat dengankekuasaan.

6) Terjadi personifikasi bahwa Presiden dianggap negara.Sikap menyalahkan Presiden dianggap menentang negara.

7) Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tidak kuasa, dancenderung tunduk pada kekuasaan Presiden semata.Meskipun banyak masalah, kekuasaan yang besar pada

presiden memiliki dampak positif, yaitu Presiden dapatmengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahansehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompakdan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudahjatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabatnegara dapat dihindari.

Namun, dalam perjalanan sistem pemerintahan di In-donesia kekuasaan yang besar dalam diri presidenkenyataannya banyak merugikan bangsa dan negara. Halitu dikarenakan kekuasaan Presiden semakin lama semakinbesar. Kekuasaan Presiden berlangsung secara absolut.Lembaga-lembaga seperti DPR dan MPR tidak mampumengimbangi kekuasaan Presiden. Presiden menjadilembaga negara yang paling berkuasa.

Page 163: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–154154154154154

Akibatnya, pada masaOrde Baru merebak pe-nyakit pejabat negara,yaitu korupsi, kolusi, dannepotisme (KKN) sehinggapemerintahan Orde Baruberakhir ketika terjadikrisis yang dimulai adanyakrisis ekonomi tahun1997 sampai munculnyakrisis politik 1998. Rakyatyang kecewa denganpemerintahan Orde Baru mulai menuntut perubahankekuasaan sehingga kekuasaan Orde Baru berakhir padatanggal 21 Mei 1998.

f .f .f .f .f . Sistem Pemerintahan Periode 1998–SekarangSistem Pemerintahan Periode 1998–SekarangSistem Pemerintahan Periode 1998–SekarangSistem Pemerintahan Periode 1998–SekarangSistem Pemerintahan Periode 1998–SekarangPada tahun 1998 dimulai era Reformasi. Gerakan

reformasi menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih,demokratis, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dengan mendasarkan pada UUD 1945, sistempemerintahan yang dipakai tetap sistem pemerintahanpresidensial. Namun, untuk mengembangkan sistempemerintahan yang bersih dan demokratis, UUD 1945 perludiamandemen. UUD 1945 yang telah diamandemen empatkali diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahanpresidensial yang bersih dan demokratis.

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan RepublikIndonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen adalahsebagai berikut.1) Presiden adalah kepala negara.2) Presiden adalah kepala pemerintahan.3) Presiden mengangkat para menteri sebagai kabinet

yang selanjutnya bertanggung jawab kepada presiden.4) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak

bertanggung jawab kepada DPR.5) Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada

DPR, DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannyapemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPRatas usul DPR.

6) Presiden tidak dapat membubarkan DPR.7) DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Gambar 5.16 Pada masa Orde Baru, Presiden menjadilembaga negara yang paling berkuasa.

Sumber: www.tempointeraktif.com

Page 164: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 155155155155155

Pada masa reformasi, bangsa Indonesia juga berhasilmelaksanakan pemilu yang demokratis, yaitu Pemilu 1999dan Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalahsebagai berikut.

1) Bentuk negara kesatuan de-ngan prinsip otonomi yang luas.

2) Bentuk pemerintahan adalahrepublik, sedangkan sistempemerintahan presidensial.

3) Presiden adalah kepalanegara dan sekaligus kepalapemerintahan yang dipilihsecara langsung oleh rakyatdalam satu paket melaluipemilihan umum.

4) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden danbertanggung jawab kepada presiden.

5) Parlemen terdiri atas dua bagian(bikameral), yaitu Dewan Per-wakilan Rakyat (DPR) danDewan Perwakilan Daerah(DPD). Para anggota Dewan Per-wakilan Rakyat (DPR) danDewan Perwakilan Daerah (DPD)merupakan anggota MPR. DPRterdiri atas para wakil rakyatyang dipilih melalui pemiludengan sistem proporsionalterbuka. Anggota DPD adalahpara wakil dari masing-masing

provinsi yang berjumlah empat orang tiap provinsi.Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengansistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPRdan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPRmemiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasijalannya pemerintahan.

6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agungdan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilantinggi, dan pengadilan negeri, serta sebuah MahkamahKonstitusi.

Gambar 5.17 Gus Dur sebagai salah satu presidenpada era reformasi.

Sumber: www.nu.com

Gambar 5.18 Anggota DPD ketika melakukanpeninjauan ke suatu daerah.

Sumber: www.dprtarakankota.go.id

Page 165: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–156156156156156

Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD1945 yang diamandemen menganut sistem pemerintahanpresidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Indonesiaadalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dantidak bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, sistempemerintahan Indonesia juga mengambil unsur-unsur darisistem parlementer dan melakukan pembaruan untukmenghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalamsistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensialdi Indonesia adalah sebagai berikut.1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR

atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaanmengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlupertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya,dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur BankIndonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian.

3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlupertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya,pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar,tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, danabolisi.

4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam halmembentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kaliperubahan. Perubahan-perubahan baru dalam sistem pe-merintahan Indonesia untuk memperbaiki sistem presidensialyang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanyapemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, me-kanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yanglebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan danfungsi anggaran.

Kalian telah mempelajari sistem pemerintahan di Indone-sia secara baik. Untuk mengingatkan kembali pemahamankalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Page 166: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 157157157157157

1. Sebutkan landasan hidup negara dan bangsa Indonesia besertapenjelasannya. Kerjakan pada kolom berikut ini!

2. Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 dapat dibagi dalamtiga hal. Diskusikan hal tersebut kemudian tuliskan hasil diskusidalam tabel berikut.

Uji Kompetensi

1. _______________________ ______________________________________________________________________________

2. _______________________ ______________________________________________________________________________

3. _______________________ ______________________________________________________________________________

4. _______________________ ______________________________________________________________________________

5. _______________________ ______________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Landasan Hidup NegaraLandasan Hidup NegaraLandasan Hidup NegaraLandasan Hidup NegaraLandasan Hidup NegaraPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasandan Bangsa Indonesiadan Bangsa Indonesiadan Bangsa Indonesiadan Bangsa Indonesiadan Bangsa Indonesia

1. _______________________ ______________________________________________________________________________

2. _______________________ ______________________________________________________________________________

3. _______________________ ______________________________________________________________________________

N o .N o .N o .N o .N o . Kekuasaan PresidenKekuasaan PresidenKekuasaan PresidenKekuasaan PresidenKekuasaan PresidenPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanmenurut UUD 1945menurut UUD 1945menurut UUD 1945menurut UUD 1945menurut UUD 1945

Page 167: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–158158158158158

Kalian telah memahami hakikat kedaulatan rakyat dan sistempemerintahan. Setelah itu, kalian diharapkan dapat bersikap positifterhadap kedaulatan rakyat. Untuk itu, simaklah uraian berikut.

D .D .D .D .D . Menghargai Kedaulatan Rakyat dan SistemMenghargai Kedaulatan Rakyat dan SistemMenghargai Kedaulatan Rakyat dan SistemMenghargai Kedaulatan Rakyat dan SistemMenghargai Kedaulatan Rakyat dan SistemPemerintahan IndonesiaPemerintahan IndonesiaPemerintahan IndonesiaPemerintahan IndonesiaPemerintahan Indonesia

Sikap yang dapat kita kembangkan sebagai rakyat dalamkehidupan sehari-hari, antara lain ikut berpartisipasi aktif dalampembangunan di segala bidang dengan komitmen tinggi danbertanggung jawab. Sebagai bangsa yang kondisi objektifmasyarakatnya sangat pluralistik (majemuk), baik dari segi agama,budaya, suku, adat istiadat maupun lainnya, kerukunan dalamkehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaramutlak perlu diciptakan. Dalam menjelaskan tentang arti pentingnyadan kegunaan kerukunan dalam keikutsertaan berpartisipasi aktifmasyarakat sangat penting untuk dikemukakan hal-hal (sebagaiprasyarat) bagi terwujudnya kerukunan itu. Persyaratan tersebut,berupa rasa hormat yang meliputi rasa sosial, kebersamaan, kasihsayang, menghargai, menghormati, dan bertenggang rasa yangbermuara pada pengendalian diri.

Dalam kaitan ini dapat digambarkan bagaimana mungkin akanterwujud kerukunan, kalau tiap-tiap individu yang ada dalammasyarakat tidak memiliki rasa sosial, kasih sayang, menghargai,menghormati, dan bertenggang rasa. Pada sisi lain, jika masing-masing orang dan masyarakat lebih mengedepankan kepentinganindividu (egoisme) dan bersikap mau menang sendiri (ekstrem) sertamemandang orang atau masyarakat lain lebih rendah, kehidupanmasyarakat, bangsa, dan negara akan diliputi oleh suasana salingcuriga, penuh pertentangan, dan konflik yang pada akhirnya dapatmerugikan dan membahayakan semuanya.

Agar kerukunan tetap terjaga dan dapat dipertahankan, perludikembangakan nilai-nilai dan sikap arif bijaksana, yang meliputikepekaan terhadap perasaan dan kepentingan orang lain sopansantun, ramah tamah, dan penuh perhitungan (terutama jika timbulmasalah).

Perwujudannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dapat dikembangkan nilai-nilai dan sikaptanggung jawab, antara lain meliputi berpikir matang/jauh ke depan,bersifat konstruktif, cermat, dan rela berkorban.

Page 168: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 159159159159159

Setiap manusia mempunyai keinginan, kepentingan, dan caramemperoleh keinginan yang berbeda-beda antara satu dan lainnya.Jika keinginan, kepentingan, dan cara mencapai keinginan tersebutakan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara, harus ada aturan yang disepakati bersama. Selain itu,yang tidak kalah penting lagi adalah nilai-nilai dan sikap yang dimilikioleh tiap-tiap orang dalam masyarakat, bangsa, dan negara itu harusmendukung. Nilai dan sikap yang dimaksud adalah pengendalian diri.

Namun, disadari bahwa nilai dan sikap pengendalian diribukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan nilai-nilai dan sikap lain, yaitu rasa hormat, yang meliputi rasa sosial (maumengerti perasaan dan kepentingan orang lain), kasih sayang,menghargai, menghormati, dan bertenggang rasa. Selain itu, adajuga nilai-nilai dan sikap yang sangat mendukung bagi terwujudnyapengendalian diri, yaitu disiplin, bertanggung jawab, berpikir matang,dan ksatria, dan yang tidak kalah penting juga nilai dan sikap sabar(terhadap perbedaan-perbedaan yang ada), sportif (akan kelebihanpihak lain), dan terbuka (terhadap saran dan kritik).

Kalian tentu telah memahami cara menghargai kedaulatanrakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk lebih meningkat-kan sikap kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

1. Ceritakan bagaimana kedaulatan rakyat di lingkungan RT/RWatau kelurahan kalian berlangsung jika dikaitkan dengan teori-teori di atas!

2. Bagaimanakah sikap yang dapat kalian kembangkan dalammenghargai kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanIndonesia?

3. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Apa yang akanterjadi jika masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalianmengedepankan sikap egois dan mau menang sendiri?

Uji Kompetensi

Page 169: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–160160160160160

Penutup

Selamat kepada kalian yang telah menyelesaikan bab ini denganbaik. Untuk mengingat kembali pelajaran pada bab ini, simaklahrangkuman dan kata kunci berikut ini. Setelah itu, kerjakan latihansoalnya.

Rangkuman1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan negara yang tertinggiterletak di tangan rakyat.

2. Kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepadasetiap negara untuk bertanggung jawab dalam memelihara danmembina negara, membela negara, serta mengayomi rakyat.

3. Landasan hidup bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi duajenis, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945sebagai landasan konstitusional.

4. Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsimenjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasikedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara yang dimaksudmenurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, Presiden,DPR, BPK, MA, MK, DPD, Pemda, DPRD, KPU, dan KY.

5. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yangterdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerjasaling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan danfungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secaragaris besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

6. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasibesar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistempemerintahan parlementer.

7. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yangdiamandemen menganut sistem pemerintahan presidensial.

Kata KunciBPK MADPD MKDPR MPRKedaulatan Pemerintah daerahkedaulatan rakyat PresidenKPU

Page 170: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 161161161161161

1. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah pengertiandari ….a. kedaulatan c. kewenanganb. kekuasaan d. kedudukan

2. Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan negara yangtertinggi di tangan ….a. DPR c. rakyatb. MPR d. pengusaha

3. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan ….a. Tuhan c. rakyatb. negara d. hukum

4. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota DewanPerwakilan Rakyat atau majelis, pemilihan umum di-laksanakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkanundang-undang. Hal ini sesuai dengan ….a. negara yang menganut asas kedaulatan rakyatb. ciri-ciri negara kedaulatan hukumc. falsafah negara yang memperjuangkan hak-hak asasid. ketentuan yang berlaku di negara itu

5. Rakyat menentukan keinginan mereka di dalam pe-merintahan dan rakyatlah yang menentukan wakil-wakilnyamelalui ….a. kepercayaan rakyatb. melalui seleksi yang tinggi di sekolahnyac. ditunjuk begitu sajad. pemilihan umum

6. Sebagai warga negara yang meyakini prinsip-prinsipkedaulatan rakyat, kita harus ….a. menyerahkan urusan pemerintahan kepada presidenb. tidak usah peduli dengan masalah politik sebab bisa

membahayakanc. ikut serta dalam usaha menyukseskan pembangunan

nasional sesuai dengan kemampuan kitad. menyerahkan pembangunan kepada presiden dan

wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu

A .A .A .A .A . Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d diBerilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d didepan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!depan jawaban yang paling tepat!

Pelatihan

Page 171: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–162162162162162

7. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan raja atau penguasamendapat kekuasaan tertinggi dari ….a. rakyat c. Tuhanb. negara d. hukum

8. Berikut ini yang tidak termasuk sifat kedaulatan adalah….a. permanen c. terbatasb. asli d. bulat

9. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atashukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaanbelaka (machstaat). Pernyataan demikian dapat kitatemukan dalam ….a. Pembukaan UUD 1945 alinea keduab. Pembukaan UUD 1945 alinea keempatc. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)d. Penjelasan Umum UUD 1945

10. Presiden dan DPR bekerja sama, terutama dalam hal ….a. melawat ke luar negerib. pembuatan undang-undangc. dalam menyusun kabinetd. menentukan pungutan pajak

B .B .B .B .B . Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!1. Sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah ….2. Menurut Jean Bodin kedaulatan suatu negara dibagi

menjadi dua pengertian, yaitu ….3. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih

tinggi. Hal ini berarti kedaulatan mempunyai sifat ….4. Menurut UUD 1945 yang memegang dan melaksanakan

kedaulatan rakyat adalah ….5. Sistem pembelaan negara yang mengikutsertakan rakyat

sesuai dengan UUD 1945 pasal 30, dikenal dengansebutan sistem ….

6. Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yangtertinggi dari Tuhan berdasarkan teori ….

7. Menurut UUD 1945 Pasal 17 secara tegas Indonesiamenganut sistem kabinet yang ….

8. Kekuasaan membuat dan menetapkan UU disebutkekuasaan ….

Page 172: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 163163163163163

9. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat AllahYang Maha Kuasa. Pernyataan tersebut terdapat dalamPembukaan UUD 1945 alinea ….

10. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 negara kita adalahnegara yang berkedaulatan ….

C .C .C .C .C . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangsingkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!singkat dan tepat!1. Jelaskan yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan ke-

daulatan ke luar!2. Apa yang dimaksud ajaran Trias Politika? Jelaskan!3. Bagaimanakah ciri-ciri negara yang menganut asas

kedaulatan rakyat?4. Kedaulatan apakah yang dianut negara Republik Indonesia?5. Bagaimanakah pelaksanaan kedaulatan menurut UUD

1945 pasal 1 ayat (2)!

Selamat belajar!

Page 173: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–164164164164164

A .A .A .A .A . Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangJawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yangtepat !tepat !tepat !tepat !tepat !1. Demokrasi apakah yang cocok diterapkan di Indonesia?2. Sebutkan perbedaan kedaulatan ke dalam dan ke luar!3. Sebut dan jelaskan jenis-jenis teori kedaulatan!4. Apakah yang dimaksud dengan tritura itu?5. Jelaskan arti Pancasila sebagai landasan idiil!6. Sebut dan jelaskan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat!7. Sebutkan tugas dan wewenang KPU menurut UU Nomor

12 Tahun 2003!8. Jelaskan arti pemerintahan dalam arti luas dan sempit!9. Sebutkan jenis-jenis sistem pemerintahan negara!10. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemerintahan Indo-

nesia periode 1949–1950?11. Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959!12. Apakah yang dimaksud Supersemar itu?13. Sebutkan pokok-pokok sistem pemerintahan masa UUDS

1950!14. Sebutkan penyimpangan atas sistem pemerintahan menurut

UUDS 1950!15. Sebutkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam

menghargai kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanIndonesia!

B .B .B .B .B . Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!

Sengketa DPR dan DPDSengketa DPR dan DPDSengketa DPR dan DPDSengketa DPR dan DPDSengketa DPR dan DPD

Di tengah begitu banyaknya persoalan besar yang menderakita, muncul persengketaan konstitusional antara DewanPerwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua lembaga tinggi negara itu berebut kewenangan danjuga eksistensi. Baik DPR maupun DPD merasa sebagai institusiyang mempunyai hak untuk mendengarkan pidato kenegaraandan penyampaian nota keuangan yang disampaikan olehpresiden.

Ulangan Semester I IUlangan Semester I IUlangan Semester I IUlangan Semester I IUlangan Semester I I

Page 174: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 165165165165165

Persengketaan itu sejak awal amandemen UUD 1945dibicarakan sudah kita prediksikan. Kita berbicara formatIndonesia, pembentukan lembaga-lembaga baru, tetapi kitatidak cukup jelas merinci tugas dan tanggung jawabnya, sertayang juga krusial menata pola hubungan di antaranya.

Padahal, dengan format Indonesia baru menurutamandemen UUD 1945, tidak dikenal lagi yang namanya lembagatertinggi negara. Akibatnya, semua lembaga negara beradadalam posisi yang sejajar dan mereka merasa mempunyaikewenangan yang sama.

Bukan mustahil pada suatu saat nanti kita akan menghadapipola hubungan lain yang tidak harmonis. Potensi itu bisa terjadidalam hubungan antara Mahkamah Agung, MahkamahKonstitusi, dan Komisi Yudisial.

Tentunya, kita harus melakukan penataan ulang. Sebab,tidak mungkin kita biarkan ketidakharmonisan itu terjadi,ketegangan itu berlangsung, dan setiap lembaga mempunyaikebebasan untuk menginterpretasikan UUD sesuai denganpersepsi dan kepentingan sendiri.

Suka tidak suka, sesuai dengan aturan perundangan,inisiatif penataan hubungan antarlembaga negara yang baruharus dilakukan DPR. Merekalah yang berhak membuat UUDyang mengatur semua itu agar bisa berjalan baik.

Sumber: Kompas, 22 Juli 2005 (Telah mengalami penyuntingan)

Setelah membaca dan memahami informasi di atas, cobalahjawab pertanyaan di bawah ini!1. Jelaskan kesimpulan singkat yang kamu peroleh dari

informasi di atas!2. Apakah dengan terbentuknya lembaga perwakilan, yaitu

DPR dan DPD, kehidupan demokratis di bidang politikdapat tercapai?

3. Apakah yang menyebabkan persengketaan dalam beritadi atas?

4. Bagaimanakah seharusnya upaya pemerintah agar konflikantarlembaga negara tidak terjadi?

5. Apakah dengan dibentuknya DPD, prinsip demokrasi diIndonesia semakin lengkap?

Page 175: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–166166166166166

Glosarium

abolisiabolisiabolisiabolisiabolisipeniadaan peristiwa pidana

amnestiamnestiamnestiamnestiamnestipengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikanoleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompokorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu

dekretdekretdekretdekretdekretputusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan olehkepala negara, pengadilan, dan sebagainya

demokrasidemokrasidemokrasidemokrasidemokrasipemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta me-merintah dengan perantaraan wakilnya

doktrindoktrindoktrindoktrindoktrinpendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan,ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalampenyusunan kebijakan negara

eksekut i feksekut i feksekut i feksekut i feksekut i fberkenaan dengan pengurusan (pengelolaan) ataupenyelenggaraan sesuatu

grasigrasigrasigrasigrasiampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orangyang telah dijatuhi hukuman

gratif ikasigratif ikasigratif ikasigratif ikasigratif ikasiuang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telahditentukan

hierarkihierarkihierarkihierarkihierarkiurutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan)

ideologiideologiideologiideologiideologikumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untukkelangsungan hidup

kedaulatankedaulatankedaulatankedaulatankedaulatankekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah

konsti tuantekonsti tuantekonsti tuantekonsti tuantekonsti tuantepanitia atau dewan pembentuk undang-undang dasar

Page 176: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 167167167167167

konstitusikonstitusikonstitusikonstitusikonstitusisegala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan

legislatiflegislatiflegislatiflegislatiflegislatifberwenang membuat undang-undang

menyimulasikanmenyimulasikanmenyimulasikanmenyimulasikanmenyimulasikanmembuat (menjadikan) dalam bentuk simulasi

orde baruorde baruorde baruorde baruorde barutata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia

orde lamaorde lamaorde lamaorde lamaorde lamatata pemerintahan pada masa sebelum orde baru

parlemenparlemenparlemenparlemenparlemenbadan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih danbertanggung jawab atas perundang-undangan danpengendalian anggaran keuangan negara

referendum fakultatifreferendum fakultatifreferendum fakultatifreferendum fakultatifreferendum fakultatiftidak wajib meminta pendapat rakyat secara langsung

referendum obligatoirereferendum obligatoirereferendum obligatoirereferendum obligatoirereferendum obligatoirekewajiban meminta pendapat rakyat secara langsungdalam mengubah sesuatu

simulasisimulasisimulasisimulasisimulasimetode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuktiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.

yudikatifyudikatifyudikatifyudikatifyudikatifbersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembagaperadilan

Page 177: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–168168168168168

IndeksAAAAA

abolisi 47, 132, 153, 156, 166anarkisme 6amnesti 47, 132, 153, 156, 166

DDDDD

dekret 36, 41, 42, 51, 105, 150, 164, 166demokrasi 9, 36, 40, 42, 45, 53, 56, 57, 86, 90, 97, 98, 99, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128,129, 150, 161, 164, 165, 166

doktrin 4, 7, 15, 18, 29, 166

EEEEE

eksekutif 34, 56,76, 92, 93,101, 102, 103, 117, 120,125, 134, 143, 144, 145, 160, 166

FFFFF

fasisme 6fundamental 5, 34

IIIII

ideologi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, +19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 3032, 33, 37, 95, 166

JJJJJ

Jean Bodin 162

KKKKK

Komisi Pemilihan Umum 141Komisi Yudisial 50, 141, 165komunisme 6, 19, 29, 37,konservatisme 6Konstituante 40, 41, 58, 114, 149, 150, 166konstitusi 11, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 56, 58,

60, 61, 95, 99, 101, 105, 116, 127, 128, 138, 139, 140, 144, 147,118, 155, 165, 167, 170

LLLLL

legislatif 34, 39, 56, 76, 92, 93, 101, 102, 103, 117, 120, 125, 143, 144,145, 146, 147, 152, 155, 160, 167

Page 178: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2– 169169169169169

MMMMM

Mahkamah Agung 50, 53, 132, 138, 139, 155, 165Mahkamah Konstitusi 51, 53, 138, 139, 140, 155, 165monodualisme 21Montesquieu 102, 103

NNNNN

nazisme 6

PPPPP

parlemen 35, 39, 40, 56, 57, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 116, 117,118, 134, 136, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 160, 167

philosofische grondslag 4Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH 140Prof. Drs. Notonagoro, S.H. 4, 95

RRRRR

referendum obligatoire 103, 167

SSSSS

sekuler 19, 20staatsidee 4Surat Perintah Sebelas Maret 151

TTTTT

traktat 4Trias Politika 102, 103, 117, 144, 163

WWWWW

way of life 7weltanschauung 56

YYYYY

yudikatif 34, 56, 92, 93, 103, 117, 125, 138, 143, 144, 155, 160, 167yuridis konstitusional 11yurisprudensi 4

Page 179: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–170170170170170

Daftar Pustaka

Asian Development Bank. 1998. Kebijakan Anti Korupsi. Manila: ADB.

Budiarjo, Miriam. 1985. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Chandra, Gregorius. 2004. Pemasaran Global: Internasionalisasi danInternetisasi. Yogyakarta: Andi.

Darmodiharjo, Darji, dkk. 1991. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.

Djuroto, Totok dan Bambang Supriyadi. 2002. Menulis Artikel dan Karya Ilmiah.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Faturohman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Malang:UMM.

Haricahyono. 1986. Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kamal Pasha, Musthafa. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri.

Kansil, C.S.T. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

__________ 1986. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: BinaAksara.

__________ 1994. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta:Pradnya Paramita.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. UU RI Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers. Jakarta: Setneg RI.

Lopa, Baharuddin. 1997. Masalah Korupsi dan Pemecahannya. Jakarta: KipasPutih Aksara.

Morissan. 2005. Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. Jakarta: RamdinaPrakarsa.

Oxford University Press. 2001. Oxford Ensiklopedi Pelajar. Jakarta: Widyadara.

Rahman, Syaiful. 2004. Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR-RI dalam EraReformasi. Jakarta: Pancur Siwah.

Seri Pustaka Yustisia. 2005. Hukum Jurnalistik. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Shadily, Hasan. 1996. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Starke. 2001. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaelani Sukaya, Endang, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan untukPerguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

Page 180: BukuBse.belajarOnlineGratis.com-Kelas 8 Pkn Wahyu Nugroho-1

Buku ini telah dinilai oleh BSNP dan dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 22 Tahun 2007Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku

Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 978-979-068-164-4

979-979-068-153-8 (no. jil. lengkap)

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp10.767