Buku Tata Cara Klaim Jamsostek

Tata Cara Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1


Arvin Afriansyah, Desi Kurniawati, Rangga Darmajati,

Ira Pracinasari, Aldhila Liantika M. Mia Lukitawati,

Romadona, Sri Handayani

TATA CARA KLAIM JAMINAN SOSIAL TENAGA

KERJA

Ed 1, Cet 1 Surakarta

I, 150 hlm. ; 17,4 x 23,5 cm.

I Judul.

Jml kata : 13.349 Karakter : 75.872 Baris : 632

Buku ini dicetak di atas kertas HVS putih; 80 gr; green

softcover.

Hak Cipta 2013, pada Penulis/Pengarang Buku

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan

cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin

fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit/penulis.

Cetakan Pertama, Mei 2013

Arvin Afriansyah, Desi Kurniawati, Rangga Darmajati, Ira

Pracinasari, Aldhila Liantika M., Mia Lukitawati, Romadona,

Sri Handayani

TATA CARA KLAIM JAMINAN SOSIAL TENAGA

KERJA

Penulis/Editor : Arvin, dkk

Desain Cover : Arvin, dkk

Dicetak di : Tumpy FC, Surakarta - Indonesia


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha

Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja

dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya

kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan

buku Perundang-Undangan yang berjudul TATA

CARA KLAIM JAMSOSTEK

Adapun buku Perundang-Undangan yang

berjudul TATA CARA KLAIM JAMSOSTEK ini

telah kami usahakan semaksimal mungkin dan

tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga

dapat memperlancar pembuatan buku ini. Untuk itu

kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu kami

dalam pembuatan makalah ini.


Namun tidak lepas dari semua itu, kami

menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik

dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya.

Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan

terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi

pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada

kami sehingga kami dapat memperbaiki buku

Perundang-Undangan yang berjudul TATA CARA

KLAIM JAMSOSTEK

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari

makalah buku Perundang-Undangan yang berjudul

TATA CARA KLAIM JAMSOSTEK ini dapat

diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat

memberikan inpirasi terhadap pembaca.

Surakarta, 31 Mei 2013

Tim Penulis,


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 1

1.1. Profil Jamsostek 1

1.2. Pengertian 3

1.3. Filosofi 5

1.4. Sejarah Jamsostek 8

1.5. Struktur Organisasi Jamsostek 11

1.6. Program Jamsostek 12

BAB II PERATUAN

PERUNDANG-UNDANGAN 16

2.1. Undang-Undang No.3 Tahun 1992 16

2.2. Keterangan MPR RI No.II/MPR/1993 18

2.3. Mengapa Harus Undang-Undang 18

2.4. Hubungan Risiko dan Jaminan 20

BAB III KEPESERTAAN 23

3.1. Ketentuan Wajib 23

3.2. Tahap Kepesertaan 25


3.3. Kepesertaan Parsial 27

BAB IV BENTUK JAMINAN 28

4.1. Jaminan Kecelakaan Kerja 28

4.2. Jaminan Hari Tua 32

4.3. Jaminan Kematian 38

4.4. Jaminaan Pemeliharaan Kesehatan 38

BAB V TINGKAT IURAN 56

BAB VI PENYELENGGARAAN 59

6.1. Badan Penyelenggara 59

6.2. Investasi dan Pengelolaan Dana 60

6.3. Sanksi Hukuman 62

BAB VII PROSEDUR PENDAFTARAN DAN

IURAN 64

BAB VIII PEMBAYARAN JAMINAN DAN

PELAYANAN KLAIM JAMSOSTEK 70

8.1 Tata Cara Pengajuan Klaim

Jamsostek JKK 70

8.2. Tata Cara Pengajuan Klaim

Jamsostek JKM 78



Jamsostek JHT 82


Jamsostek JPK 87

CONTOH KASUS 119

DAFTAR PUSTAKA 124

LAMPIRAN 128


BAB I

JAMINAN SOSIAL TENAGA

KERJA

1.1. Profil Jamsostek

Jamsostek merupakan suatu perlindungan bagi

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau

keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan

meninggal dunia. Jamsostek dimaksudkan untuk

menumbuhkan kemandirian dan menjaga harkat dan

martabat serta harga diri tenaga kerja dalam

menghadapi risiko sosial ekonomi. Sedangkan tujuan

jamsostek adalah mengurangi ketidakpastian masa

depan tenaga kerja yang akan menunjukan ketenangan


sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga

kerja.

Dasar hukum jamsostek adalah :

1. UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek.

2. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelengaraan

Jamsostek.

3. Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit

Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.

Permenaker No. 5/MEN/1993 tentang Petunjuk

Teknis Pendaftaraan, Pembayaran Iuran, Pembayaran

Santunan, dan Pelayanan.

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)

sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992,

pada prinsispnya merupakan sistem asuransi sosial

bagi pekerja (yang mempunyai hubungan kerja)

beserta keluarganya. Skema Jamsostek meliputi

program-program yang terkait dengan resiko, seperti

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan

pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.

Jamsostek mempunyai visi Menjadi lembaga

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang


terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima

dan manfaat optimal bagi seluruh peserta. Adapun

misinya adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan Mutu

Pelayanan dan Manfaat kepada peserta

berdasarkan Prinsip Profesionalisme.

2. Meningkatkan jumlah kepesertaan program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Meningkatan Budaya Kerja melalui kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan

Good Corporate Governance (GCG).

4. Mengelola dana peserta secara optimal dengan

mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent).

5. Meningkatkan Corporate Values dan Corporate

Images

1.2. Pengertian

Jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya

merupakan program publik yang memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi


risiko-risiko sosial-ekonomi tertentu. Unsur-unsur

utama dalam pengertian ini menyangkut:

a. Program piblik

Jaminan sosial merupakan program publik, yaitu

program yang memberikan hak dan kewajiban

secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan

tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3

Tahun 1992. Hak yang diberikan berupa santunan

tunai dan pelayanan medis bagi tenaga kerja dan

keluarganya, sedang kewajibannya berupa

kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini.

b. Perlindungan

Jaminan sosial memberikan perlindungan yang

sifatnya dasar dengan maksud untuk menjaga

harkat dan martabat manusia jika mengalami

risiko-risiko sosial-ekonomi dengan pembiayaan

yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan

tenaga kerja sendiri.

c. Risiko sosial ekonomi


Risiko-risiko yang ditanggulangi terbatas pada

peristiwa-peristiwa kecelakaan, sakit, hamil,

bersalin, cacad, hari tua dan meninggal dunia

yang mengakibatkan berkurangnya atau

terputusnya penghasilkan tenaga kerja dan/atau

membutuhkan perawatan medis.

1.3. Filosofi

a. Jaminan sosial tenaga kerja dilandasi dengan

filosofi kemandirian dan harga diri manusia

dalam menghadapi risiko sosial-ekonomi.

Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain

dalam membiayai perawatan sewaktu sakit,

dalam membiayai hidup di hari tua, dalam

mengurus keluarganya jika meninggal dunia.

Harga diri berarti jaminan-jaminan tersebut

diperoleh sebagai hak, dan bukan dari belas

kasihan orang lain, karena memang jaminan

sosial itu merupakan hak tenaga kerja.


b. Untuk merealisasikan filosofi tersebut,

perlindungan itu harus dijamin secara dasar.

Kuantitas dan kualitas jaminan memang tidak

berlebihan tetapi hanya bersifat dasar yang

diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat

manusia.

c. Jaminan-jaminan tersebut memerlukan

pembiayaan yang harus ditanggung oleh

pengusaha dan tenaga kerja. Namun pembiayaan

itu hendaknya tidak terlalu memberatkan dan

masih dalam batas-batas yang dapat dijangkau;

karena itu perlindungan yang diberikan juga

hanya yang bersifat dasar dan esensial saja.

d. Jaminan-jaminan yang diberikan harus

memberikan kemanfaatan bagi tenaga kerja dan

keluarganya dalam menghadapu risiko-risiko

yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai

prinsip dan pembiayaan, kemanfaaatan tersebut

juga yang bersifat dasar saja.

e. Agar pembiayaan dan kemanfaatan dapat

optimal, maka pelaksanaannya harus dilakukan


secara gotong royong dimana yang muda

membantu yang lebih tua, yang sehat membantu

yang sakit, dan yang berpenghasilan tinggi

membantu yang berpenghasilan rendah.

Dengan motto Pelindung Pekerja, Mitra

Pengusaha. Kantor Pusat Jamsostek beralamat di Jl.

Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930 Tlp.

(021) 5207797 (Hunting 20 Lines) Fax. (021)

5202310. Untuk Kantor Wilayah IV Jawa Barat

beralamat di Jl. P. Hasan Mustofa No. 39 Bandung

40124 Tlp. (022) 7200610, 7102732 Fax. (022)

7200609. Sedangkan untuk Kantor III Cabang

Tasikmalaya beralamat di Jl. R.E. Martadinata No.

260 Tasikmalaya Tel. (0265) 327987, 327811 Fax.

(0265) 331346.

1.4. Sejarah Jamsostek

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero)

mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.


33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo

PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk

usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.

15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh,

PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana

Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja,

secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial

tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan,

baik menyangkut landasan hukum, bentuk

perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada

tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.

33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi

sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap

pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk

mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP

No.34/1977 tentang pembentukan wadah

penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.


Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU

No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995

ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan

penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program

Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk

memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan

keluarganya, dengan memberikan kepastian

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga

sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya

penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004,Pemerintah

juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan

dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan

pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan

Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

dan tidak mampu sesuai dengan martabat


kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat

lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi

maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan

kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di

Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT

Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 6

program bagi pekerja di sektor formal, yang mencakup

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga

kerja dan keluarganya, Dana Peningkatan

Kesejahteraan Peserta (DPKP), dan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk

pekerja di sektor informal, Jamsostek mempunyai

program Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-

LHK). Dengan penyelenggaraan yang makin maju,

program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada

pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif

dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi


kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa

depan bangsa.

1.5. Struktur Organisasi Jamsostek

Struktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero)

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi

Nomor: KEP/190/082007 bulan Agustus 2007 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek

(Persero), adalah sebagai berikut:

1.6. Program Jamsostek

Pada dasarnya program Jamsostek merupakan

sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan


didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded

system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi

kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori

merupakan mekanisme asuransi. Penyelengaraan

sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully

funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini

pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi

terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau

paling tidak pemerintah terikat untuk menutup

kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami

defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara Jamsostek

memperoleh keuntungan, maka pemerintah akan

memperoleh deviden dan pajak badan karena bentuk

badan hukum adalah BUMN Persero.

Jenis jenis (ruang lingkup) program jamsostek terdiri

dari :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan

pengantian biaya perawatan dan upah,

santunan cacad dan santunan kematian akibat

kecelakaan dan sakit akibat kerja.


2. Jaminan Hari Tua (JHT) berupa tabungan

selama masa kerja yang dibayarkan kembali

pada umur 55 tahun atau sebelum itu jika

mengalami cacad tetap total atau meninggal

dunia.

3. Jaminan Kematian (JKM) memberikan

pembayaran tunai kepada ahli waris dari

tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum

umur 55 tahun.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

memberikan pelayanan media berupa rawat

jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan

pertolongan persalinan, penunjang diagnostik,

pelayanan khusus dan gawat darurat bagi

tenaga kerja dan keluarganya yang menderita

sakit.

5. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta atau

lebih dikenal sebagai DPKP merupakan dana

yang dihimpun dan digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan peserta program


Jamsostek yang diambil dari sebagian dana

hasil keuntungan PT. Jamsostek (Persero).

6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

yang lebih dikenal sebagai PKBL merupakan

kerjasama antara BUMN dengan Usaha Kecil

yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh

dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN, sesuai dengan Keputusan

Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003.

7. Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TK-

LHK) memberikan perlindungan jaminan

sosial bagi tenaga kerja yang melakukan

pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat

tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau

seluruh penghasilannya sebagai akibat

terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan

meninggal dunia. Memperluas cakupan

kepesertaan program jaminan sosial tenaga

kerja.


BAB II

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Undang-Undang No.3 Tahun 1992

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini

merupakan landasan bagi dibentuknya program

jaminan sosial yang dapat membantu

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan jika

mengalami resiko-resiko sosial-ekonomi.

2. Undang-Undang No.2 tahun 1951 merupakan

salah satu penjabaran dari pasal 27 ayat (2)

UUD 1945, mewajibkan setiap pengusaha

untuk bertanggung jawab dan memberikan

ganti rugi terhadap kecelakaan kerja yang

menimpa tenaga kerjanya.

3. Undang-Undang No.14 Tahun 1969 yang

merupakan undang-undang pokok


ketenagakerjaan, antara lain mengatur

penyelenggaraan jaminan sosial oleh

pemerintah yang meliputi jaminan sakit, hamil,

bersalin, hari tua, cacad, meninggal dunia, dan

menggangur bagi seluruh tenaga kerja

4. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977

tentang ASTEK menyellenggarakan Undang-

Undang No.2/1951 dan Undang-Undang

No.14/1969, tetapi hanya menyangkut jaminan

kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian, dalam

bentuk asuransi kecelakaan kerja, tabungan

hari tua, dan asuransi kematian.

5. Dalam rangka melengkapi program ASTEK

dengan jaminan sakit, hamil, dan bersalin

sesuai Undang-Undang No.14/1969, ditetapkan

SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri

Kesehatan tentang Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Tenaga Kerja.

6. Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja memadukan

seluruh program diatas menjadi Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan

Kematian Pemeliharaan Kesehatan, sedangkan

pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan

dalam Peraturan pemerintah No.14 Tahun

1993< keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993,


dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-

05/MEN/1993.

2.2. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993

1. Jaminan Sosial tenaga kerja telah diangkat dan

dicantumkan dalam garis-garis besar haluan

negara 1993 yaitu bab IV Pembangunan Lima

Tahun Keenam sebagai kebijaksanaan PELITA

Keenam bidang Ekonomi khususnya sektortenaga

kerja.

2. Dalam GBHN 1993 itu disebutkan bahwa

Jaminan sosial tenaga kerja mencakup jaminan

hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan,

jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan

terhadap kematian.

2.3. Mengapa Harus Undang-Undang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja fiatur dengan

undang-undang karena alasan-alasan tertentu.

1. Jaminan sosial memberikan hak ( kepada

tenaga kerja ), dan membebani kewajiban (

terutama bagi pengusaha ), sehingga harus

ada persetujuan dari wakil-wakil rakyat

dilembaga legislatif.


2. Penjelasan pasal 23 UUD 1945

menyebutkan bahwa segala tindakan yang

menempatkan beban kepada rakyat, seperti

pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan

dengan undang-undang yaitu dengan

persetujuan DPR-RI

3. Sesuai kita Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), kewajiban yang

mengandung ancaman sanksi pidana hanya

dapat diatur dengan undang-undang dimana

sifat wajib dari jaminan sosial memang

mengandung sanksi pidana sebagai upaya

penegak hukum.

4. Peraturan Perundang-undangan yang ada

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan

kondisi. Undang-Undang No.2/1951 yang

mengatur kecelakaan kerja sebagai

kewajiban pengusaha secara individual,

dianggap memberatkan keuangan pengusaha

menengah dan kecil serta membuat sungkan

tenaga kerja mengajukan Klaim kepada

pengusahanya selain hanya menyangkut 13

sektor usaha saja, peraturan pemerintah


No.33/1977 perlu disempurnakan jenis dan

jumlah programnya.

5. Perkembangan pembangunan nasional

kearah industrialisasi memerlukan

perlindungan yang lebih pasti bagi tenaga

kerja sebagai pihak yang lemah.

2.4. Hubungan Risiko dan Jaminan

1. Setiap tenaga kerja yang bekerja dengan

mendapatkan penghasian yang baik dalam

hubungan kerja maupun tidak dalam hubungan

kerja selalu mengha risiko-risiko sosial-

ekonomi tertentu dalam pekerjaannya, yaitu

kemungkinan menderita sakit termasuk

kehamilan dan persalinan, mengalami cacat,

mecapai hari meninggal dunia, dan

menganggur karena PHK.

2. Risiko-risiko tersebut, sebagaimana yang

disebutkan dalam pasal 15 undang-undang

no.14 tahun 1969, sifatnya universal terjadi

dimanapun dan kapanpun, di negara industri

maju dan di negara berkembang, sehingga

harus ditangani secara sistematis, terencana

teratur melalui program-program sebagaimana


yang diatur dalam undang-undang n0.3 tahun

1992 yaitu, jaminan kecelakaan kerja,

jaminnan pemeliharaan kesehatan, jaminan

hari tua, dan jaminan kematian.

3. Jaminan kecelakaan kerja menanggulangi sakt,

cacat, dan kematian akibat kerja. Jaminan

pemeliharaan kesehatan menanggulangi sakit

akibat apa saja, kehamilan, persalinan; jaminan

hari tua menangulangi hari tua, cacat, dan

kematian; jaminan kematian menanggulangi

kematian biasa.

4. Satu-satunya resiko yang belum ditanggulangi

adalah pengangguaran akibat Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal ini jaminan

hari tua sebagai jaminan masa karyawan dapat

diberikan dalam hal karyawan menalami PHK

sebelum umur 55 tahun asalka telah menjadi

peserta setidak-tidaknya selama 5 tahun.

5. Dalam matrix risiko-jaminan kelihatan ada

beberapa tumpang-tindih dalam

penanggulangan risiko. Oleh karena itu, dalam

penyelenggaraan program-program jaminan


sosial itu sebaiknya dilakukan secara terpadu,

sehingga mungkin merupakan satu kesatuan

paket jaminan.


BAB III

KEPESERTAAN

3.1. Ketentuan Wajib

Jaminan sosial selalu dilaksanaka secara nasional dan

besifat wajib sehingga prinsip-prisipnya dapat

terlaksana secara optimal yaitu menyangkut skala

besar ekonomi gotong-royong, pemerataan

perlindungan, kemanfaatannya terjamin, dan

pendidikan masa depan.

1. Skala besar ekonomis

Ketentuan wajib dapat menjamin jumlah

kepesertaan yang cukup besar sehingga secara

statistik dan berdasarkan hukum angka besar,

maka probabilita, asumsi dan perkiraannya dapat

dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu,

pembiayaan secara rata-rata, per unit atau per

kapita dapat ditekan lebih rendah.


2. Gotong-royong

Kepesertaan yang besar kemungkinan

berlangsungnya gotong-royong secara efektif.

Gotong-royong antar resiko berarti mereka yang

sehat membantu yang sakit, mereka yang tidak

mengalami musibah membantu yang terkena

musibah. Gotong-royong antar generasi yaitu

mereka yang muda membantu yang lebih tua.

Gotong-royong antar penghasilan ialah mereka

yang berpenghasilan tinggi membantu yang

berpenghasilan rendah.

3. Pemerataan perlindungan

Dengan ketentuan wajib yang ditegakkan secara

konsisten, maka pada dasarnya setiap tenaga

kerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Tenaga kerja yang bekerja di peusahaan besar

maupn di perusahaan menengah dan perusahaan

kecil berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan dasar memungkinkan diikuti oleh

setiap pengusaha dan tenaga kerja karena

pembiayaannya dapat terjangkau.

4. Kemanfaatannya terjamin

Peraturan perundang-undangan menjamin

kesinambungan kepesertaan. Dengan

kesinambungan kepesertaan, perkiraan dan


proyeksi dapat dilakukan jauh ke depan secara

lebuh akurat. Dengan demikian solvabilitasnya

tetap terjamin. Dengan demikian kemanfaatan-

kemanfaatannyaakan selalu terjamin, karena

penerimaan iurannya juga akan terjamin

kesinambungannya. Dengan kata lain,

penyelenggaraannya tidak akan mengenal

kebangkrutan.

5. Pendidikan masa depan

Ketentuan wajib mendidik tenaga kerja

memikirka masa depannya. Tanpa kewajiban

umumnya sulit bagi tenaga kerja untuk

menyisihkan sedikit dari penghasilannya guna

kepentinga jaminan sosial hari tua, waktu sakit,

bila mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

Demikian juga, ketentuan wajib memaksa

pengusaha memikirkan jaminan sosial bagi

karyawannya.

3.2. Tahap Kepesertaan

1. Pada hakekatnya, kepesertaan dan pengusaha

dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial

tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena

luasnya kepesertaan, maka pelaksanaannya


dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan

teknis, administratif, dan oprasional.

2. Kepesertaan pengusaha yang semula dalam

program ASTEK untuk mereka yang

mempunyai 100 orang tenaga kerja atau lebih.

Dengan berlakunya program jaminan sosial,

syarat kepesertaan tersebut diteruskan, yaitu 10

orang tenaga kerja atau lebih, atau membayar

upah sebesar Rp1.000.000 atau lebih sebulan.

3. Kepesertaam tenaga kerja pada dasarnya

meliputi seluruh tenaga kerja sesuai

pengertiannya dalam undang-undang no. 14

tahun 1969 yaitu setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja. Di dalam hubungan kerja

artinya tenaga kerja yang mempunyai perjanjian

kerja dengan pengusaha atau perorangan, seperti

karyawan pengusaha, pembantu rumah tangga.

Di luar hubungan kerja artinya tenaga kerja

mandiri, seperti dokter, pengacara, akuntan,

pedagang.

4. Pentahapan kepesertaan tenaga kerja saat ini

masih menyangkut tenaga kerja dalam hubungan

kerja dengan pengusahan atau perorangan,


termasuk tenagaborongan dan harian lepas.

Kepesertaan tenaga kerja mandiri ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

3.3. Kepesertaan Persial

1. Pengusah atau kontraktor di sektor konstruksi

umumnya mempekerjakan pekerja harian lepas.

Dalam hal ini, hubungan kerja tidak boleh untuk

waktu lebih dari 3 bulan berturut-turut, sesudah

itu pekerja harian lepas hanya dapat

dipekerjakan kembali sesudah waktu 20 hari.

2. Oleh karena itu, maka sifat dan pekerjaannya

dapat berubah-ubah dalam waktu maupun

volumenya, upah didasarkan atas kehadiran

pekerja secara harian, dan pihak pengusaha

maupun pihak pekerja bebas memutuskan

hubungan kerja tanpa syarat.

3. Dalam keadaan demikian maka hubungan kerja

tersebut tidak pasti, sehingga kepesertaan p


BAB IV

BENTUK JAMINAN

4.1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

4.1.1. Pengertian

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja

merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga

kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk

menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh

penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-

risiko sosial seperti kematian atau cacat karena

kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka

diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan

tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha

memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan

kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74%

sesuai kelompok jenis usaha.


4.1.2. Manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan

kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang

mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat

bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita

penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program

JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis

usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

1. Jaminan kecelakaan kerja pada hakekatnya

memberikan kompensasi yang terdiri dari :

a. Penggantian biaya yang dikeluarkan

pengusaha, yaitu transport, upah sementara,

tidak mampu bekerja dan perawatan.

b. Ganti rugi atas turunnya/hilangnya

kemampuan bekerja/ berpenghasilan yaitu

santunan cacad atau santunan kematian.

2. Jenis-Jenis kemanfaatan Jaminan Kecelakaan

Kerja meliputi :

a. Biaya transport maksimum :


Darat Rp. 100.000,00, laut Rp. 200.000,00

dan udara Rp. 250.000,00.

Biaya transport dapat digunakan untuk

transport rawat jalan.

b. Penggantian upah sementara tidak mampu

bekerja.

120 hari pertama sebesar 100% upah, 120

hari kedua sebesar 75% upah, dan hari

selanjutnya sebesar 50% upah.

c. Biaya perawatan medis.

Maksimum sebesar Rp. 3.000.000,00

d. Santunan cacad tetap-sebagian

Persentase jenis cacad sesuai tabel dikalikan

60 bulan upah.

e. Santunan cacad tetap-total

i. Pembayaran sekaligus max : 70 % x

bulan upah

ii. Pembayaran berkala : Rp. 25.000,00

selama 24 bulan

f. Santunan kematian


i. Pembayaran sekaligus : 60 % x 60 bulan

upah

ii. Pembayaran berkala : Rp. 25.000,00

selama 24 bulan

iii. Biaya pemakaman Rp. 200.000,00

g. Biaya rehabilitasi

Prothese ( anggota badan tiruan ) dan

orthose ( alat bantu ) seperti tongkat dan

kursi roda, dengan penggantian biaya sesuai

harga RS. DR. Suharso, Surakarta ditambah

40 %.

3. Penyakit akibat kerja sesuai daftar dianggap

sebagai kecelakaan kereja dan ditanggung

selama hubungan kerja dan sampai selama-

lamanya tiga tahun setelah hubungan kerja

berakhir.

Selain memberikan kompensasi dan rehabilitasi, JKK

juga ikut aktif membantu usaha-usaha pencegahan

kecelakaan kerja.


4.2. Jaminan Hari Tua

4.2.1. Pengertian

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai

pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena

meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan

dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan

Hari Tua memberikan kepastian penerimaan

penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja

mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi

persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

Ditanggung Perusahaan = 3,7%

Ditanggung Tenaga Kerja = 2 %

4.2.2. Manfaat

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar

akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan


sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil

pengembangannya, apabila tenaga kerja:

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau

cacat total tetap

Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-

kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan

Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi

PNS/ABRI.

1. Progam Jaminan Hari Tua diselenggarakan

dengan sistem tabungan hari tua (provident fund),

dimana iuran dari pengusaha dan tenaga kerja

setiap bulan dikreditir pada rekening tenaga kerja

secara individual, dan mendapatkan bunga setiap

tahun; saat ini tingkat bunga tersebut 10 %

setahun dari saldo rekening yang terakhir.

2. Dana Jaminan Hari Tua pada hakikatnya

semacam dana bersama (mutual fund) dimana

peserta memberikan iurannya untuk dikelola

dalam investasi bersama, sehingga hasil


pengelolaan (laba) dibagikan kepada peserta;

karena itu peserta jaminan hari tua juga diberikan

bagian surplus hasil usaha PT. ASTEK (saat ini

sebesar 20 %).

3. Kemanfaatan dari jaminan hari tua berupa

pembayaran saldo tabungan (termasuk bunga dan

bagian surplus hasil usaha) pada saat timbulnya

hak peserta, yaitu :

a. Mencapai umur 55 tahun, atau

b. Mengalami cacat total dan tetap sehingga

tidak bisa bekerja lagi, atau

c. Meninggal dunia, atau

d. Mengalami PHK setelah menjadi peserta

setidak-tidaknya 5 tahun, atau

e. Pergi ke luar negeri atau pulang ke negeri

asal untuk tidak kembali lagi

4. Besarnya saldo tabungan tersebut tergantung dari

iuran, bunga, masa kepesertaan, dan bagian

surplus hasil usaha badan penyelenggara tetapi

diperkirakan kurang lebih 75 % upah untuk setiap

tahun kepesertaan.


5. Saldo tabungan tersebut dapat dibayarkan

sekaligus apabila jumlahnya Rp.3.000.000 jangka

waktu 5 tahun apabila jumlahnya diatas Rp.

3.000.000,00.

6. Rumus pembayaran berkala adalah sebagai

berikut :

Tabel JHT Berkala bulanan

Jangka waktu

annuitas

(tahun)

Faktor

annuitas

bulanan

Cara

menentukan

besar Jaminan

Bulanan

1 0,0870 JHT Sekaligus

x 0,0870


x 0,0456


x 0,0318



x 0,0250


x 0,0209

4.3. Jaminan Kematian

4.3.1. Pengertian

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris

dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan

karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian

diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga

baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun

santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung

iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3%

dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp

21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan

kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan

santunan berkala .

4.3.2. Manfaat


Program ini memberikan manfaat kepada keluarga

tenaga kerja seperti:

1. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-

2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-

3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama

24 bulan)

*) sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2007

1. Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahliu

waris dari tenaga kerja peserta yang meninggal

dunia

2. Jaminan kematian ini pada hakekatnya

merupakan unsur komplementer terhadap

jaminan hari tua pada saat meninggal dunia,

saldo tabungan belum optimal sehingga

jaminan kematian akan menutupnya.

3. Jaminan kematian dibayarkan sekaligus sebesar

Rp. 1.200.000 yang terdiri dari:

a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00


b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00

4. Dalam hal tidak ada ahli waris atau wasiat

lainnya biaya pemakaman dibayarkan kepada

pengusaha atau pihak lain yang mengurus

pemakamannya.

4.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4.4.1. Pengertian

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK

adalah salah satu program Jamsostek yang membantu

tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah

kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik

kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu

peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan,

secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang

telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK

(Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

4.4.2. Manfaat


JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat

memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat

konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih

produktif.

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan

dalam bentuk pelayanan medis sebagai paket

jaminan pemeliharaan kesehatan dasar.

2. Paket tersebut terdiri dari :

a. Rawat jalan tingkat pertama, terutama berupa

: pemeriksaaan dan pengobatan oleh dokter

umum dan dokter gigi, pemeriksaan

kehamilan, tindakan medis sederhana.

b. Rawat jalan lanjutan, terutama berupa :

pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter

spesialis.

c. Rawat inap dirumah sakit, antara lain berupa

: pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter,

tindakan medis, menginap dan makan pada

kelas II rumah sakit pemerintah atau kelas III

rumah sakit swasta. Lamanya hari rawat dan


ditanggung maksimum 60 hari per kasus

pertahun sudah termasuk perawatan khusus

atau ICCU/ ICU. Bagi penyakit tertentu yang

memerlukan perawatan diruang khusus

ICCU/ICU ditanggung maksimum 20 hari

per kasus pertahun.

d. Pergolongan persalinan, terutama berupa :

tindakan medis oleh dokter atau bidan,

menginap dirumah bersalin.

e. Penunjang diagnostik, terutama berupa :

pemeriksaan laboratorium, radiologi EEG,

ECG, USG, dan CT SCAN sesuai

tersedianya fasilitas tersebut.

f. Pelayanan khusus, terutama berupa

penggantian maksimum biaya : kacamata Rp.

50.000,00 , prothesa mata Rp. 100.000,00,

prothesa gigi Rp. 80.000, prothesa tangan

Rp. 125.000,00 , prothesa kaki Rp.

150.000,00, alat bantu dengar Rp.100.00,00


g. Pelayanan gawat darurat, terutama berupa :

pemeriksaan dan pengobatan, tindakan

medik,rawat inap ( jika perlu ).

3. Hal-hal yang tidak tidak ditanggung.

a. Pelayanan kesehatan yang tidak

ditanggungantara lain diluar prosedur

yang ditetapkan .

b. Pelayanan kesehatan pada penyakita

akibat alkohol , narkotika,penyakit

kelamin, penyakit kanker,AIDS,

perawatan kosmetik, transplantasi

organ, dan kemodialisa.

c. Obat-obatan yang tidak ditanggung

antara lain : obat kanker, kosmetika,

obat gosok dan susu.

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh

melalui program JPK:

1. Pelayanan dari dokter umum dan dokter gigi


Dokter umum dan dokter gigi bisa anda pilih

sendiri sesuai dengan fasilitas yang ditunjuk

sebagai dokter keluarga.

2. Obat-obatan dan penunjang Diagnostik

Obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan

medis, dengan standar obat JPK

JAMSOSTEK dan penunjang diagnostik

sesuai ketentuan.

3. Pelayanan Kesejahteraan ibu dan anak

Berupa pelayanan imunisasi dasar (BCG,

DPT, Polio), pelayanan KB (IUD,vasektomi,

tubektomi, suntik.)

4. Pelayanan Dokter Spesialis

Untuk ke Dokter Spesialis, anda harus

membawa surat rujukan dari dokter PPK

tingkat I yang ditunjuk.

5. Rawat Inap.

Bila diperlukan rawat inap, JPK

menyediakan fasilitas rumah sakit yang telah

ditunjuk. Dilayani pada kelas II RS

Pemerintah atau kelas III RS Swasta. Rawat


Inap diberikan selama 60 hari dalam satu

tahun, termasuk 20 hari pelayanan pada

ICU/ICCU.

6. Pelayanan Persalinan

7. Berlaku untuk pelayanan persalinan pertama

sampai persalinan ketiga saja, bagi tenaga

kerja berkeluarga, JPK memberikan bantuan

biaya persalinan sebesar maksimum

Rp.400.000,00 per anak.

8. Pelayanan Gawat Darurat

Untuk mendapatkan pelayanan ini melalui

fasilitas yang ditunjuk JPK JAMSOSTEK

langsung, tanpa surat rujukan. Pelayanan

Khusus hanya diberikan kepada Tenaga

Kerja dan diperoleh melalui rujukan

Penggantian Kacamata.

Untuk mendapat penggantian kacamata

(kaca dan bingkai) maksimal sebesar Rp.

150.000,00.

Penggantian Gigi Palsu


Untuk mendapat penggantian gigi palsu

(yang bisa dipasang/dilepas) dengan

bahan acrylic, maksimum sebesar Rp.

250.000,00.

Penggunaan Mata Palsu dan Alat Bantu

Dengar

Untuk penggunaan mata palsu dan alat

bantu dengar, masing-masing

memperoleh penggantian maksimum

sebesar Rp. 300.000,00.

Penggunaan Alat Bantu Tangan & Kaki

Untuk penggunaan alat bantu tangan

memperoleh penggantian maksimum

sebesar Rp. 350.000,00 dan penggunaan

alat bantu kaki memperoleh penggantian

maksimum sebesar Rp. 500.000,00

4.4.3. Jumlah iuran yang harus

dibayarkan:

Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2012 tentang


perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan

sebagai berikut:

Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks

Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja lajang

Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks

Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja berkeluarga

Dasar perhitungan persentase iuran dari upah

setinggi-tingginya Rp 3.080.000,-

Prosedur ditulis berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-

12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,

Pembayaran Santunan dan Pelayanan


2. Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero)

No. KEP/127/062006 tentang Petunjuk


Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Peserta Program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan.

4.4.4. Hak-hak Peserta Program JPK:

1. Memperoleh kesempatan yang sama untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal

dan menyeluruh, sesuai kebutuhan dengan

standar pelayanan yang ditetapkan, kecuali

pelayanan khusus seperti kacamata, gigi palsu,

mata palsu, alat bantu dengar, alat Bantu gerak

tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga

kerja dan tidak diberikan kepada anggota

keluarganya

2. Bagi Tenaga Kerja berkeluarga peserta

tanggungan yang diikutkan terdiri dari suami/istri

beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21

tahun dan belum menikah


3. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan dalam

wilayah yang sesuai atau mendekati dengan

tempat tinggal

4. Dalam keadaan Emergensi peserta dapat

langsung meminta pertolongan pada Pelaksana

Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh

PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak.

5. Peserta berhak mengganti fasilitas kesehatan

rawat jalan Tingkat I bila dalam Kartu

Pemeliharaan Kesehatan pilihan fasilitas

kesehatan tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan

setelah 6 (enam) bulan memilih fasilitas

kesehatan rawat jalan Tingkat I, kecuali pindah

domisili.

6. Peserta berhak menuliskan atau melaporkan

keluhan bila tidak puas terhadap penyelenggaraan

JPK dengan memakai formulir JPK yang

disediakan diperusahaan tempat tenaga kerja

bekerja, atau PT. JAMSOSTEK (Persero)

setempat.


7. Tenaga kerja/istri tenaga kerja berhak atas

pertolongan persalinan kesatu, kedua dan ketiga.

8. Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang

anak sebelum menjadi peserta program JPK,

tidak berhak lagi untuk mendapatkan pertolongan

persalinan.

4.4.5. Kewajiban Peserta Program JPK

1. Menyelesaikan Prosedur administrasi, antara lain

mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga

(Formulir Jamsostek 1a)

2. Menandatangani Kartu Pemeliharaan Kesehatan

(KPK)

3. Memiliki Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)

sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan

4. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang

telah ditetapkan

5. Segera melaporkan kepada PT JAMSOSTEK

(Persero) bilamana terjadi perubahan anggota


keluarga misalnya: status lajang menjadi kawin,

penambahan anak, anak sudah menikah dan atau

anak berusia 21 tahun. Begitu pula sebaliknya

apabila status dari berkeluarga menjadi lajang

6. Segera melaporkan kepada Kantor PT

JAMSOSTEK (Persero) apabila Kartu

Pemeliharaan Kesehatan (KPK) milik peserta

hilang/rusak untuk mendapatkan penggantian

dengan membawa surat keterangan dari

perusahaan atau bilamana masa berlaku kartu

sudah habis

7. Bila tidak menjadi peserta lagi maka KPK

dikembalikan ke perusahaan

4.4.6. Hal-hal yang tidak menjadi

tanggung jawab badan

penyelenggara (PT Jamsostek

(Persero))

1. Peserta

Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku

yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara


Akibat langsung bencana alam, peperangan dan

lain-lain

Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri,

misalnya percobaan bunuh diri, tindakan

melawan hukum

Olah raga tertentu yang membahayakan seperti:

terbang layang, menyelam, balap mobil/motor,

mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arum jeram

Tenaga kerja yang pada permulaan

kepesertaannya sudah mempunyai 3 (tiga) anak

atau lebih, tidak berhak mendapatkan pertolongan

persalinan

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk

oleh Badan Penyelenggara JPK, kecuali kasus

emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung

maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat

inap yang telah ditetapkan

Imunisasi kecuali Imunisasi dasar pada bayi


General Check Up/Check Up/Regular Check Up

(termasuk papsmear)

Pemeriksaan, pengobatan, perawatan di luar

negeri

Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan

alkohol/narkotik

Penyakit Kanker (terhitung sejak tegaknya

diagnosa)

Penyakit atau cidera yang timbul dari atau

berhubungan dengan tugas pekerjaan

(Occupational diseases/accident)

Sexual transmited diseases termasuk AIDS

RELATED COMPLEX

Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis

termasuk kesengajaan

Kelainan congential/herediter/bawaan yang

memerlukan pengobatan seumur hidup, seperti:

debil, embesil, mongoloid, cretinism, thalasemia,

haemophilia, retardasi mental, autis

Pelayanan untuk Persalinan ke 4 (empat) dan

seterusnya termasuk segala sesuatu yang


berhubungan dengan proses kehamilan pada

persalinan tersebut

Pelayanan khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa

mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak)

hilang/rusak sebelum waktunya tidak diganti

Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi

tanggung jawab Penyelenggara JPK

Haemodialisa termasuk tindakan penyambungan

pembuluh darah untuk hemodialisa

Operasi jantung berserta tindakan-tindakan

termasuk pemasangan dan pengadaan alat pacu

jantung, kateterisasi jantung termasuk obat-

obatan

Katerisasi jantung sebagai tindakan Therapeutik

(pengobatan)

Transpalantasi organ tubuh misalnya

transplantasi sumsum tulang

Pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan

peralatan canggih/baru yang belum termasuk

dalam daftar JPK, antara lain: MRI (Magnetic

Resonance Immaging), DSA (Digital


Substraction Arteriography), TORCH

(Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes)

Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan

kesuburan termasuk bayi tabung

3. Obat-obatan:

Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya

dengan penyakit

Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk

operasi keloid yang bukan atas indikasi medis

Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk

bayi dan sebagainya

Obat-obatan gosok sepeti kayu putih dan

sejenisnya

Obat-obatan lain seperti: verban, plester, gause

stril

Pengobatan untuk mendapatkan kesuburan

termasuk bayi tabung dan obat-obatan kanker

4. Pembiayaan:


Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat

Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan

administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan

klaim

Biaya perjalanan untuk memperoleh

perawatan/pengobatan di Rumah sakit yang

ditunjuk.

Biaya perawatan emergensi lebih dari 7 (hari)

diluar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan

Penyelenggara JPK

Biaya Perawatan dan obat untuk penyakit lebih

dari 60 hari/kasus/tahun sudah termasuk

perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, HCB, ICU,

PICU) pada penyakit tertentu sehingga

memerlukan perawatan khusus lebih dari 20

hari/kasus/tahun

Biaya tindakan medik super spesialistik

Batas waktu pengajuan klaim paling lama 3 (tiga)

bulan setelah perusahaan melunasi tunggakan

iuran, selebihnya akan ditola


BAB V

TINGKAT IURAN

1. Dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja,

selain faktor pelayanan, maka ada 2 faktor utama

yang perlu mendapatkan pertimbangan yang

serius yaitu :

a. Kemampuan membayar dari peserta (ability to

pay)

b. Kemanfaatan yang cukup berarti

(meaningfulness of benefits),

2. Kemampuan membayar menyangkut iuran yang

harus tetap berada dalam jangkauan keuangan

penguasaha (besar,menengah,dan kecil) dan

tenaga kerja untuk menanggung. Dilain pihak,

iuran tersebut harus dapat membiayai

kemanfaatan yang cukup berarti, sehingga dapat

dinikmati oleh tenaga kerja dan keluarganya.

3. JAMSOSTEK pada hakekatnya merupakan

kelanjutan dari asuransi sosial tenaga kerja atau

ASTEK, sehingga tingkat iuran dan

kemanfaatannya juga merupakan kelanjutannya.

Selama 15 tahun, ASTEK telah mengalami


perkembangan dan kemajuan dalam hal

kemanfaatan dan pelayanannya, yang akan

diteruskan dalam pelaksanaan JAMSOSTEK.

Oleh karena itu, tingkat dan struktur iurannya

juga perlu lebih dioptimalkan dan dirasionalkan.

4. Optimalisasi dan rasionalisasi iuran dilakukan

sebagai berikut :

a. Tingkat iuran AKK yang ditanggung

sepenuhnya oleh pengusaha, terdiri dari 10

tarif yang kurang efektif, disederhanakan

menjadi 5 tarif, dan diturunkan dari 0,24 % -

3,6 % upah menjadi 0,24 % -1,74 % upah

dalam JKK.

b. Tingkat iuran AKK yang ditanggung

sepenuhnya oleh pengusaha, sebesar 0,5 %

upah diturunkan menjadi 0,3 % upah dalam

JKM agar dapat memberikan rasio jaminan

yang lebih rasional.

c. Tingkat Iuran THT sebesar 2,5 % upah dimana

1,5 % upah ditanggung pengusaha dan 1 %

upah ditanggung tenaga kerja , tidak bisa

memberikan kemanfaatan yang berarti, karena

itu dinaikkan menjadi 5,7 % upah dalam JHT,

dimana 3,7 % upah ditanggung oleh pengusaha

dan 2 % upah ditanggung tenaga kerja. Oleh

karena kemanfaatan JHT pasti akan diterima

oleh tenaga kerja atau ahli warisnya di hari


depan, maka kenaikan iuran secara marginal

ini relatif memberikan kemanfaatan yang lebih

besar.

d. Tingkat iuran JPKTK sebesar 7 % upah yang

ditanggung pengusaha untuk pelayanan medis

bagi tenaga kerja dan keluarganya, dalam JPK

lebih dirinci menjadi 3 % upah bagi tenaga

kerja lajang, dan 6 % upah bagi tenaga kerja

dengan keluarga.


BAB VI

PENYELENGGARAAN

6.1. Badan Penyelenggara

1. Menurut pasal 25 Undang-undang No. 3/1992,

badan penyelenggara JAMSOSTEK adalah

BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan

(PERSERO) yang dibentuk dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yaitu

Undang-Undang No. 9/1969 dan Peraturan

Pemerintah No. 3/1983.

2. Pada saat ini, PERSERO yang menyelenggarakan

progam-progam jaminan sosial bagi tenaga kerja

dan keluarganya sejak akhir 1977 ialah PT.

ASTEK yang dibentuk dari perubahan PERUM

berdasarkan peraturan pemerintah No. 19/1990.

PT. ASTEK telah memiliki personil, sarana, dan

organisasi untuk menyelenggarakan progam

jaminan sosial selama lebih dari 15 tahun,

sehingga paling siap untuk menyelenggarakan

Undang-Undang No. 3/1992.

3. Badan penyelenggara ini diharapkan lebih

meningkatkan pelayanan dalam rangka

perlindungan dan kesejahteraaan tenaga kerja dan


keluarganya, serta menjaga prinsip-prinsip

solvabilitas (kemampuan memenuhi kewajiban

dalam jangka panjang), likuiditas (kemampuan

memenuhi kewajiban yang segera harus

dipenuhi), dan rentabilitas (tidak menderita

kerugian sehingga tidak membebani keuangan

negara).

4. Kekhususan dari PERSERO penyelenggara

jaminan sosial ini, selain tidak mengejar laba

tetapi mengutamakan pelayanan, perlindungan

dan kesejahteraan tenaga kerja, Dewan Komisaris

sebagai pengawas terdiri dari unsur-unsur tripartit

yaitu unsur Pemerintah, unsur pengusaha, dan

unsur tenaga kerja karena unsur-unsur tersebut

terlibat dan berkepentingan secara langsung

terhadap penyelenggaraan progam jaminan sosial

tenaga kerja.

6.2. Investasi dan Pengelolaan Dana

1. JAMSOSTEK dibiayai dengan iuran bulanan

secara teratur, sedangkan hak atas jaminannya

timbul dikemudian hari, sehingga terpupuk dana

yang akan dipergunakan di masa depan.

Pemupukan dan ini terutama akan terjadi pada

progam yang berjangka panjang yaitu JHT dan

JKM, serta pada progam yang berjangka pendek

yaitu JKK dan JPK dalam skala yang kecil.


2. Dana yang merupakan cadangan untuk

pembayaran jaminan ini harus dikelola dengan

mengindahkan syarat-syarat :

a. Keamanan, baik secara nominal (atas pokok

modal yang ditanam) dan riil (atas laju inflasi).

b. Hasil, secara maksimal dalam batas risiko yang

rendah (aman).

c. Likuid, tetap dapat memenuhi kewajiban-

kewajiban.

Oleh karena itu perlu ditentukan portofolio atau

diversifikasi investasi yang tepat.

3. Portofolio investasi ditentukan sedemikian rupa,

sehingga bentuk-bentuknya mencerminkan urutan

syarat-syarat diatas :

a. SBI, Deposito berjangka, dan surat berharga

Pemerintah lainnya, serta obligasi perusahaan

yang bonafid.

b. Surat saham yang diperdagangkan di pasar

modal.

c. Kekayaan tetap, penyertaan modal, dan anak

perusahaan.

4. Saat ini, deposito berjangka pada Bank

pemerintah merupakan bentuk investasi yang

diunggulkan karena :

a. Keamanan nominal dan riil terjamin.


b. Hasilnya sebesar +/- 1,25 % sebulan sehingga

memperoleh bunga majemuk.

c. Likuiditas terjamin karena dapat dicairkan

dengan perhitungan bunga dan biaya tertentu.

d. Diversifikasinya dapat dilakukan dengan

penempatan pada beberapa Bank Pemerintah.

e. Dapat diperpanjang otomatis, sehingga dapat

bersifat jangka menengah, bukan jangka

panjang.

Bentuk Investasi demikian telah berlangsung

selama lebih dari 20 tahun.

6.3. Sanksi Hukuman

1. JAMSOSTEK pada hakekatnya adalah progam

yang bersifat wajib secara nasional sehingga

termasuk hukum publik yang diatur dengan

undang-undang lengkap dengan sanksi pidana.

2. Ancaman Hukuman terdiri dari :

a. Ketentuan pidana, yaitu :

i. Hukuma kurungan selama-lamanya enam

bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp.

50.000.000,-

ii. Pengulangan tindak pidana untuk kedua

kalinya atau lebih dihukum pidana

kurungan selama-lamanya delapan bulan.


Terutama yang menyangkut pelanggaran

kepesertaan, iuran dan laporan.

b. Hukuman administratif, berupa :

i. Ganti rugi.

ii. Denda.

Terutama yang menyangkut pelanggaran

keterlambatan pembayaran iuran dan

kekurangan pembayaran jaminan.

3. Penegakan hukum dilakukan oleh Pegawai

Pengawas Ketenaga Kerjaan, sesuai Undang-

Undang No. 3/1951 tentang pengawasan

perburuhan, sedangkan penyidikan tindak pidana

selain dilakukan oleh Polisi, juga oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil sesuai Undang-Undang No.

8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.


BAB VII

PROSEDUR PENDAFTARAN

DAN IURAN

1. Tata cara pendaftaran perusahaan dalam

JAMSOSTEK meliputi 3 macam kegiatan

administrasi, yakni:

a. Pendaftaran Perusahaan

Pengusaha melakukan pendaftaran untuk kepesertaan

dalam JAMSOSTEK yang terdiri JKK, JHT, dan

JKM. Khusus JPK bagi perusahaan yang sudah

memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang

lebih baik dapat tidak mengikuti program JPK.

b. Penetapan Tarif Iuran JKK

Berdasarkan klasifikasi jenis usaha perusahaan, PT.

ASTEK akan menentukan satu tarif JKK dari 5 tarif


yang ada yang berkisar dari 0,24% s/d 1,74% dari

jumlah upah sebulan.

c. Penerbitan Sertifikat Perusahaan

PT. ASTEK akan memberikan Sertifikat bagi

perusahaan sebagai tanda kepesertaan dalam program

JAMSOSTEK.

Aliran dokumen dalam administrasi pendaftaran

perusahaan dalam JAMSOSTEK adalah sebagai

berikut:

a. Form Pendaftaran Perusahaan (F.1) dikirim ke PT.

ASTEK dengan tembusan ke Kantor Departemen

Tenaga Kerja setempat.

b. PT. ASTEK akan menyampaikan penetapan tarif

iuran JKK kepada perusahaan setelah F.1 diterima dari

perusahaan. Berdasarkan penetapan ini, perusahaan

melakukan pembayaran iuran pertama.

c. PT. ASTEK akan membuat Sertifikat bagi

perusahaan dan menyerahkannya ke perusahaan

setelah iuran pertama diterima PT. ASTEK.


2. Tata cara pendaftaran tenaga kerja dalam

JAMSOSTEK meliputi 4 macam kegiatan

administrasi, yakni :

a. Pendaftaran Tenaga kerja

Pengusaha melakukan pendaftaran tenaga kerja untuk

kepesertaan dalam JAMSOSTEK. Pendaftaran tenaga

kerja ini dilakukan baik bagi tenaga kerja baru pada

kepesertaan awal, maupun bagi karyawan baru susulan

pada bulan-bulan berikutnya.

b. Penerbitan Kartu Peserta (KPA)

Berdasarkan informasi pendaftaran tenaga kerja , PT.

ASTEK akan menerbitkan dan menyampaikan KPA

sebagai tanda kepesertaan tenaga kerja dalam progam

JAMSOSTEK.

c. Pendaftaran Keluarga Tenaga Kerja

Pengusaha melakukan pendaftaran keluarga tenaga

kerja dalam kepesertaan progam JPK. Dan dalam

pendaftaran ini juga dilakukan pemilihan fasilitas

pelayanan kesehatan yang dikehendaki tenaga kerja

dan keluarganya.

d. Pelaporan Tenaga Kerja Keluar

Pengusaha perlu memberitahukan kepada PT. ASTEK

perihal tenaga kerja yang keluar dari perusahaannya.


Aliran dokumen dalam administrasi pendaftaran

tenaga kerja dalam JAMSOSTEK adalah sebagai

berikut :

a. Form Pendaftaran Tenaga Kerja (F.1a) diisi oleh

perusahaan bagi tenaga kerja baru yang bekerja di

perusahaan tersebut dan dikirim ke PT. ASTEK

setempat.

b. PT. ASTEK akan membuat KPA bagi tenaga

kerja baru yang belum memiliki kartu KPA,

setelah F.1a diterima dari perusahaan, KPA ini

diserahkan kepada tenaga kerja melalui

perusahaan.

c. Form Daftar Susunan Keluarga (F.1b) diisi oleh

perusahaan berisi data keluarga dan pilihan

fasilitas pelayanan kesehatan khusus bagi peserta

progam JPK. Form ini dikirim ke PT. ASTEK.

d. Berdasarkan F.1b tersebut, PT. ASTEK membuat

Kartu Berobat bagi tenaga kerja dan keluarganya,

dan diserahkan kepada tenaga kerja peserta

melalui perusahaan.

e. Dan berdasarkan F.1b tersebut, PT. ASTEK

menysun daftar peserta progam JPK dan

meneruskannya kepada setiap fasilitas pelayanan

kesehatan yang ditunjuk.


f. Form Laporan Tenaga Kerja Keluar (F.1c)

disampaikan ke PT. ASTEK oleh perusahaan,

bila terdapat tenaga kerja yang keluar dari

perusahaan.

g. Berdasarkan laporan F.1c tersebut, PT. ASTEK

akan memperbaiki catatan administrasi, dan

menyampaikan perubahan tersebut kepada setiap

fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

3. Tata cara pembayaran iuran dalam JAMSOSTEK

meliputi 3 kegiatan administrasi, yakni :

a. Perincian iuran

Pengusaha melakukan perincian iuran dalam form F.2

setiap bulan berdasarkan upah karyawan bulan yang

bersangkutan dan sesuai dengan tarif iuran setiap

progam yang diikuti. Termasuk didalamnya kelebihan

atau kekurangan iuran yang terjadi pada bulan

sebelumnya.

b. Pelaporan upah tenaga kerja

Pengusaha melaporkan daftar upah tenaga kerja dalam

periode 6 bulan sekali atau kurang dalam bentuk form

F.2a.

c. Rekonsiliasi iuran


Berdasarkan informasi iuran yang diterima setiap

bulan dan informasi upah karyawan yang diterima

setiap periode tersebut, PT. ASTEK akan melakukan

rekonsiliasi iuran.


BAB VIII

PEMBAYARAN JAMINAN DAN

PELAYANAN KLAIM

JAMSOSTEK

8.1. Tata cara pengajuan klaim Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK)

Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK) dalam JAMSOSTEK meliputi 4

macam kegiatan administrasi, yakni:

a. Pelaporan Kecelakaan Tahap Pertama (F.3)

Pengusaha melaporkan kecelakaan kerja dalam

tempo 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan

kerja kepada PT ASTEK dan Kantor

Departemen Tenaga Kerja Setempat.


b. Pelaporan Kecelakaan Tahap Lanjutan

(F.3b/3c/3d)

Pengusaha melaporkan status kecelakaan kerja

dalam tempo 2 x 24 jam sejak tenaga kerja

dinyatakan sembuh, cacad total atau sebagian,

atau meninggal dunia. Laporan ini berfungsi

juga sebagai dokumen klaim JKK yang disertai

keterangan dokter (F.3b/3c) dan bukti-bukti

lainnya. Dan laporan tersebut dikirimkan ke PT

ASTEK dan Kantor Departemen Tenaga Kerja

setempat.

c. Penempatan Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan informasi kecelakaan kerja yang

lengkap, PT ASTEK akan melakukan

penetapan besarnya jaminan JKK berdasarkan

tingkat cacad dan tingkat upah tenaga kerja

yang bersangkutan.

d. Pembayaran Jaminan JKK

Dari hasil penetapan tersebut, PT. Jamsostek

melaksanakan pembayaran jaminan JKK.


Aliran dokumen dalam administrasi pengajuan klaim

JKK dalam Jamsostek adalah sebagai berikut:

a. Form Laporan Kecelakaan Tahap I (F.3) diisi

oleh perusahaan dan disampaikan ke PT ASTEK

dan Kantor Departemen Tenaga Kerja dalam

tempo 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan

kerja, dengan cara:

1. Mengisi formulir 3 tahap 1 yang sudah di cap

dan tandatangan perusahaan

2. Melampirkan foto copy Kartu Peserta

Jamsostek (KPJ) korban.


3. Melampirkan foto copy KTP korban.

4. Kronologis Kejadian yang dibuat perusahaan.

5. Formulir 3 tahap 1 yang sudah dilengkapi

dengan persyaratan diatas, diserahkan kepada

Kantor Dinas Tenaga Kerja untuk

mendapatkan nomor registrasi kecelakaan.

6. Berkas formulir 3 tahap 1 yang berwarna

merah diserahkan ke Kantor Dinsnaker.

7. Berkas formulir 3 tahap 1 yang berwarna putih

diserahkan ke kantor Jamsostek.


kuning untuk arsip perusahaan.

Kronologis kejadian berguna pada saat

perusahaan melaporkan kecelakaan kerja kepada

Disnaker, supaya petugas Disnaker dapat

memperoleh informasi secara tertulis. Kronologis

kejadian (asli) diserahkan kepada Kantor

Disnaker, sedangkan foto copy-nya di lampirkan

dengan formulir 3 berwarna putih, foto copy KPJ

dan KTP kepada Kantor Jamsostek. Apabila


laporan kecelakaan kerja dilaporkan lebih dari

224 jam, maka perusahaan membuat surat

keterangan keterlambatan klaim untuk disertakan

bersamaan dengan laporan kecelakaan kerja.

b. Form Laporan Kecelakaan Tahap Lanjutan (F.3a)

diisi oleh perusahaan dan disampaikan ke PT

ASTEK dan Kantor Departemen Tenaga Kerja

dalam tempo 2 x 24 jam sejak tenaga kerja

meninggal, atau dinyatakan cacad total/sebagian,

atau dinyatakan sembuh.

Laporan ini dilampiri dengan Surat Keterangan

Dokter (F.3b) untuk kasus kecelakaan kerja, atau

F3c untuk kasus penyakit karena hubungan kerja.

Selain itu juga dilampiri dengan bukti-bukti yang

berkaitan dengan kasusnya.

1. Mengisi formulir 3 tahap 2 yang sudah di cap

dan tandatangan perusahaan.

2. Foto copy kartu peserta (KPJ).

3. Surat keterangan dokter (formulir 3a).


4. Melampirkan kwitansi biaya pengobatan dan

pengangkutan. Laporan tahap ini tidak

melebihi 224 jam.

5. Melampirkan berita acara kecelakaan lalulintas

dari kepolisian. (kecelakaan lalulintas).


merah diserahkan ke Kantor Dinsnaker.

7. Berkas formulir 3 tahap 2 yang berwarna putih

diserahkan ke kantor Jamsostek.


kuning untuk arsip perusahaan.

PT . Jamsostek akan menentukan apakah

kecelakaan dan penyakit tersebut termasuk dalam

lingkup program Jamsostek. Kemudian akan

dihitung besarnya santunan dan penggantian

biaya. Uang penggantian akan diberikan melalui

perusahaan sedangkan santunan akan diberikan

kepada tenaga kerja atau ahli waris.

Berikut ketentuan santunan atas biaya pengobatan

dan angkutan :


1. Biaya Transport (Maksimum) :

o Darat/sungai/danau Rp 750.000,-

o Laut Rp 1.000.000,-

o Udara Rp 2.000.000,-

2. Sementara tidak mampu bekerja :

o Empat (4) bulan pertama, 100% x upah

sebulan

o Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan

o Seterusnya 50% x upah sebulan

3. Biaya pengobatan/perawatan, maksimum

sebesar Rp 20.000.000,- dan pergantian gigi

tiruan Rp. 2.000.000,-

4. Santunan Cacat :

o Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah.

o Total-tetap: Sekaligus: 70% x 80 bulan upah

& Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per

bulan.


o Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x

80 bulan upah.

5. Santunan Kematian :

o Sekaligus 60% x 80 bulan upah

o Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*

o Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*

6. Biaya rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap

kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh

pusat rehabilitasi RS. Umum Pemerintah dan

ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya

rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp

2.000.000,- :

o Prothese/alat penganti anggota badan.

o Alat bantu/orthose (kursi roda).

c. PT ASTEK berdasarkan semua informasi yang

berasal dari F.3, F.3a dan F.3b/3c melakukan

perhitungan dan penetapan besarnya jaminan

JKK yang terdiri dari penggantian biaya dan


santunan JKK yang tergantung tingkat cacad dan

tingkat upah tenaga kerja yang bersangkutan.

d. Berdasarkan penetapan tersebut, PT ASTEK

melakukan pembayaran jaminan JKK kepada

perusahaan untuk komponen penggantian

biasanya, dan kepada tenaga kerja/ahli waris

untuk komponen santunannya.


Kematian (JKM)

Tata cara pengajuan klaim Jaminan Kematian

(JKM) dalam Jamsostek meliputi 3 macam kegiatan

administrasi, yakni:

a. Pengajuan Klaim JKM (F.4)

Ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal

dunia mengajukan permintaan pembayaran

JKM kepada PT ASTEK.


b. Penetapan Jaminan Kematian

PT ASTEK akan menetapkan besarnya

jaminan JKK sebesar Rp. 1,2 juta yang terdiri

santunan kematian sebesar Rp. 1,0 juta dan

uang kubur sebesar Rp. 0,2 juta.

c. Pembayaran Jaminan JKM

Dari hasil penetapan tersebut, PT ASTEK

melaksanakan pembayaran jaminan JKM

kepada ahli waris tenaga kerja.

Aliran dokumen dalam administrasi pengajuan klaim

JKM dalam Jamsostek adalah sebagai berikut:


a. Form Pengajuan Pembayaran JKM (F.4( diisi

oleh ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal

dunia dan disampaikan kepada PT ASTEK

setempat. Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja

yang meninggal dunia mengisi dan mengirim

Formulir Permintaan Pembayaran Jaminan

Kematian, Santunan Berkala dan Jaminan Hari

Tua (Formulir Jamsostek 4) kepada Kantor

Cabang PT Jamsostek (Persero)

Dokument pendukung:

1. Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) Asli

2. Surat keterangan kematian dari Rumah

sakit/Kepolisian/Kelurahan

3. Salinan/fotokopi KTP/SIM dan Kartu

Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang

masih berlaku

4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan

Kartu Keluarga)


5. Surat Keterangan Ahli Waris dari

Lurah/Kepala Desa setempat

6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang

diberi kuasa (apabila pengambilan JK ini

dikuasakan)

b. PT ASTEK berdasarkan form F.4 tersebut

melakukan penetapan besarannya jaminan JKM

yang terdiri dari santunan kematian sebesar Rp.

1,0 juta dan uang kubur sebesar Rp. 0,2 juta.

c. Berdasarkan penetapan tersebut, PT ASTEK

melakukan pembayaran jaminan JKM kepada

ahli waris tenaga kerja.


Hari Tua (JHT)

Tata cara pengajuan klaim Jaminan Hari Tua

(JHT) dalam Jamsostek meliputi 3 macam

kegiatan admisitrasi, yakni:

a. Pengajuan Klaim JHT (F.5)


Tenaga kerja atau keluarganya mengajukan

permintaan pembayaran JHT (dan THT)

kepada PT ASTEK.

b. Penetapan Jaminan Hari Tua

PT ASTEK akan menghitung dan menetapkan

besarnya JHT (dan THT) selama menjadi

peserta program Jamsostek (dan program PP.

33/1977) ditambah hasil pengembangan dana

dan sebagian dari sisa hasil usaha PT ASTEK.

c. Pembayaran Jaminan Hari Tua

Dari hasil penetapan tersebut, PT ASTEK

melaksanakan pembayaran jaminan JHT (dan

THT) yang dapat dilakukan sekaligus atau

berkala bulanan selama 5 tahun, tergantung

pilihan tenaga kerja peserta.


Aliran dokumen dalam admisistrasi pengajuan klaim

JHT dalam Jamsostek adalah sebagai berikut:

a. Form Pengajuan Pembayaran JHT (F.5) diisi oleh

tenaga kerja atau keluarganya (dalam kasus

meninggal dunia) dan disampaikan kepada PT

ASTEK setempat. Pengajuan ini bisa dilakukan

bila tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, tidak

bekerja dengan masa kepesertaan minimal 5

tahun dan menjalani masa tunggu 6 bulan, atau

tenaga kerja meninggal.

b. PT ASTEK berdasarkan Form F.5 tersebut dan

semua informasi administrasi JHT (dan THT)

tenaga kerja tersebut selama menjadi peserta


program Jamsostek (dan PP. 33/1977) melakukan

perhitungan dan penetapan besarnya jaminan JHT

yang terdiri dari pemupukan iuran JHT (dan

THT) tenaga kerja yang bersangkutan ditambah

hasil pengembangan dana JHT dan sebagian dari

sisa hasil usaha PT ASTEK.

c. Berdasarkan penetapan tersebut, PT ASTEK

melakukan pembayaran jaminan JHT (dan THT)

kepada tenaga kerja atau keluarganya.

Pembayaran ini bisa dilakukan sekaligus atau

berkala bulanan paling lama 5 tahun.

Prosedur berdasarkan pada ketentuan-ketentuan:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-



Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja, beserta perubahannya


Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. PER-06/MEN/III/2009

Setiap permintaan JHT, Tenaga Kerja mengisi

dan menyampaikan Formulir Permintaan

Pembayaran JHT (Formulir Jamsostek 5) kepada

Kantor Cabang PT Jamsostek.

Dokumen pendukung:

1. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli

2. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)

3. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari

perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan

Industrial

4. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai

5. Kartu Keluarga (KK)

6. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja

yang mengalami cacat total dilampiri

dengan Surat Keterangan Dokter


Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja

yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia

dilampiri dengan:

1. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia

2. Photocopy Paspor

3. Photocopy VISA


yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

1. Surat keterangan kematian dari Rumah

Sakit/Kepolisian/Kelurahan

2. Photocopy Kartu keluarga


yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55

thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah

melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja,

dilampiri dengan:


1. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari

perusahaan

2. Surat pernyataan belum bekerja lagi


yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

Masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dengan masa tunggu 1 (satu) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

sejak pembayaran iuran pertama Program

Jaminan Hari Tua

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan

tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan

pembayaran JHT

8.4. Tata cara memperoleh Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Tata cara memperoleh Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) dalam Jamsostek meliputi 2

macam kegiatan pelayanan, yakni:


a. Pelayanan PPKK tingkat pertama

Tenaga kerja dan keluarganya berhak

memperoleh pelayanan PPK tingkat pertama

berupa pemeriksaan dan berobat jalan pada Balai

Pengobatan Umum/Gigi yang dipilih.

Dan untuk memperoleh pelayanan tersebut,

tenaga kerja dan keluarganya menunjukan kartu

Pemeliharaan Kesehatan (kartu berobat).

b. Pelayanan PPK tingkat lanjutan

Apabila diperlukan, tenaga kerja atau

keluarganya bisa memperoleh pelayanan PPK

tingkat lanjutan dengan melalui rujukan dari PPK

tingkat pertama. Pelayanan ini bisa berupa rawat

inap dan tingkan medis yang diperlukan.

Untuk pengambilan obat untuk kacamata dapat

dilakukan pada apotik atau optik yang ditunjuk

oleh PT ASTEK. Berdasarkan rujukan resep

dokter spesialis berwenang yang ditunjuk.


Prosedur ditulis berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-



Pembayaran Santunan dan Pelayanan


2. Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero)

No. KEP/127/062006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Peserta Program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan.


8.4.1. Petunjuk Umum

Selalu membawa dan meperlihatkan Kartu

Pemeliharaan Kesehatan (KPK) kepada petugas

Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) di Klinik

Dokter Keluarga (PPK I), Klinik Dokter Spesialis

(PPK II), Rumah Sakit, Apotek dan Optik.

Setiap berkunjung ke Klinik Spesialis (PPK II),

sertakan berkas pendukung (fotokopi):

1. Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)

2. Surat rujukan dari Dokter Keluarga

Setiap berkunjung ke Kantor Cabang PT

Jamsostek, sertakan berkas pendukung

(fotokopi):

1. Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK)

2. Surat rujukan dari Dokter Keluarga/Dokter

Spesialis

3. Resep obat/ resep kacamata

Selalu menandatangani Formulir Bukti

Kunjungan / Perawatan / Tindakan / Resep di

setiap PPK yang dikunjungi.


8.4.2. Pelayanan Kesehatan Tingkat

Pertama (PPK I - Dokter Keluarga)

Datangilah dokter keluarga / dokter gigi yang

sudah dipilih sesuai yang tercantum dalam KPK.

Perlihatkan KPK dan daftarkan diri dengan

mengisi dan menandatangani Blanko Kunjungan

di PPK I (JPK 4)

Peserta mendapatkan pelayanan dan obat di PPK

I

Tindakan medis sederhana dilakukan di PPK I,

setelah selesai tandatanganilah Bukti Tindakan

Perawatan (Formulir Jamsostek 6.b1)

Bila memerlukan pemeriksaan, tindakan medis

atau perawatan tindak lanjutan, dokter keluarga

akan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan

yang lebih tinggi.

Mintalah Surat Rujukan (F6.a1) rangkap 4:

1. Lembar 1 : Dokter Spesialis (Rumah Sakit)

2. Lembar 2 : Untuk pengambilan obat

3. Lembar 3 : Untuk arsip peserta


4. Lembar 4 : Untuk arsip PPK I pengirim

Surat Rujukan dapat dipakai maksimal 4x dalam

satu bulan untuk penyakit yang sama.

Mintalah jawaban rujukan dari dokter spesialis

(Formulir Jamsostek 6.a1) untuk diberikan

kepada dokter keluarga

8.4.3. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat

Lanjutan (PPK II - Dokter Spesialis)

Dokter spesialis akan melayani peserta

berdasarkan surat rujukan (Formulir Jamsostek

6.a1) dari dokter keluarga

Tahap-tahap pelayanan:

o Mendaftar di loket RS yang ditunjuk,

perlihatkan surat rujukan (Formulir

Jamsostek 6.a1) dan blanko bukti tindakan

dan perawatan (Formulir Jamsostek 6.b1)

dan KPK

o Setelah diperiksa oleh dokter spesialis:


1. tandatanganilah blanko bukti tindakan

dan perawatan (Formulir

Jamsostek 6.b1)

2. Dokter spesialis menjawab rujukan

(Formulir Jamsostek 6.b1) pada kolom

yang disediakan untuk diberikan

kepada dokter keluarga

o Untuk rujukan ke poliklinik lain/unit

penunjang diagnostik lain atau ke Rumah

Sakit lain, mintalah dokter spesialis

membuat surat rujukan internal/eksternal

(Formulir Jamsostek 6.b2) rangkap 2:

1. Lembar pertama, untuk poliklinik/unit

penunjang diagnostik/RS yang dituju

2. Lembar kedua, untuk arsip pada

poliklinik yang mengirim. Setelah

pelayanan selesai, tanda tangani bukti

pelayanan dan kembali kepada fasilitas

pengirim dengan membawa jawaban

konsul dan hasil pemeriksaan.

o Untuk pengambilan obat di apotek:


1. resep harus dilegalisasi oleh Kantor

Cabang PT Jamsostek.

2. Obat hanya dapat diambil di apotek

yang telah bekerjasama denga PT

Jamsostek.

o Untuk tindakan khusus atau pemeriksaan

khusus:

1. Tindakan khusus diberikan sesuai

dengan surat pengantar untuk

tindakan/pemeriksaan dari dokter

spesialis

2. Bawa surat pengantar ke Kantor

Cabang PT Jamsostek untuk dibuatkan

surat jaminan (Formulir

Jamsostek 6.c2)

3. Serahkan surat jaminan PT Jamsostek

(Formulir Jamsostek 6.c2) ke Tim

Pengendali/Koordinator Pencatatan dan

Pelaporan Data (P2D) di Rumah Sakit

o Dalam hal peserta memerlukan rawat inap:


1. Dokter spesialis akan membuat

perintah untuk rawat inap

2. Minta surat pengantar rawat inap dari

Tim Pengendali/Koordinator

Pencatatan dan Pelaporan Data (P2D)

di Rumah Sakit dengan menunjukkan

surat perintah rawat inap.

o Kontrol ulang rawat jalan dokter spesialis:

1. Dokter spesialis mencantumkan tanggal

kontrol ulang dan paraf pada surat

rujukan (Formulir 6.a1)

2. Buat dua lembar fotokopi surat rujukan

--- satu lembar untuk pendaftaran di

Rumah Sakit, dan satu lembar lainnya

untuk pengambilan obat

3. Surat rujukan berlaku maksimal untuk

4 (empat) kali kunjungan dalam satu

bulan untuk kasus yang sama yang

dilayani di fasilitas yang sama; di luar

ketentuan ini perlu surat rujukan baru.

Tata Cara Klaim Ja

Buku Tata Cara Klaim Jamsostek

Documents