Top Banner

of 108

Buku Standar JK 05 HS (2)

Feb 23, 2018

Download

Documents

Okha Tabun
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    1/108

    BUKU STANDAR JK 05 HSPRAKUALIFIKASI(SELEKSI UMUM - KUALITAS & BIAYA)

    LampiranPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Nomor: 31/PRT/M/2015 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    2/108

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    3/108

    DAFTAR ISI

    BAB I ........................................................................................................... 1

    UMUM ......................................................................................................... 1

    BAB II.......................................................................................................... 4

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ............................................................ 4

    A. UMUM .................................................................................................... 4

    B. DOKUMEN SELEKSI ............................................................................... 6

    C. PENYIAPAN PENAWARAN ....................................................................... 9

    D. DOKUMEN PENAWARAN ...................................................................... 11

    E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN .......................................... 12

    F. PENETAPAN PEMENANG ...................................................................... 26

    G. PENUNJUKAN PEMENANG SELEKSI ..................................................... 30

    H. SELEKSI GAGAL .................................................................................. 31

    BAB III ...................................................................................................... 35

    LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) .............................................................. 35

    BAB V ........................................................................................................ 45

    BENTUK DOKUMEN PENAWARAN .............................................................. 45

    BAB VI ....................................................................................................... 61

    BENTUK RANCANGAN KONTRAK ............................................................... 61

    BAB VII ..................................................................................................... 69

    SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) ................................................ 69

    BAB VIII .................................................................................................... 94

    SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)............................................. 94

    BAB IX ...................................................................................................... 98

    BENTUK DOKUMEN LAIN........................................................................... 98

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    4/108

    1

    BAB I

    UMUM

    A.

    Dalam hal mengevaluasi apabila ada pertentangan ketentuan yangtertulis pada Instruksi Kepada Peserta (IKP) dengan Lembar Data

    Pemilihan (LDP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada LembarData Pemilihan (LDP).

    B.

    Dokumen Seleksi ini disusun untuk membantu peserta dalammenyiapkan dokumen penawaran.

    C.

    Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah dan singkatansebagai berikut :

    - JasaKonsultansi

    : adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai

    bidang keilmuan yang mengutamakan adanyaolah pikir (brainware);

    - Kontrak HargaSatuan

    : adalah kontrak pengadaan jasa konsultansiatas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam

    batas waktu tertentu berbasis input,berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetapuntuk setiap satuan/unsur pekerjaan denganspesifikasi teknis tertentu, yang volumepekerjaannya masih bersifat perkiraansementara, sedangkan pembayarannyadidasarkan pada hasil pengukuran bersamaatas volume pekerjaan yang benar-benar telahdilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,seperti pekerjaan:

    a.

    Advisory/Technical

    Assistance/Pendampingan

    b.

    Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen

    Konstruksi

    c.

    Pekerjaan yang beresiko tinggi dan / atau

    menggunakan teknologi tinggi dimana

    volume atau kuantitas atau waktupelaksanaannya masih bersifat perkiraanpada saat Kontrak ditandatangani.

    Kontrak Harga Satuan Pengadaan JasaKonsultansi yang ditetapkan dengan ketentuan

    sebagai berikut :

    a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap

    satuan atau unsur pekerjaan denganspesifikasi teknis tertentu;

    b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih

    bersifat perkiraan pada saat Kontrakditandatangani;

    c. pembayarannya didasarkan pada hasil

    pengukuran bersama atas volume pekerjaanyang benar-benar telah dilaksanakan oleh

    Penyedia Barang/Jasa; dan

    d. dimungkinkan adanya pekerjaantambah/kurang berdasarkan hasilpengukuran bersama atas pekerjaan yangdiperlukan

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    5/108

    2

    - KAK : Kerangka Acuan Kerja adalah uraian kegiatanyang akan dilaksanakan antara lain meliputilatar belakang, maksud dan tujuan, sumberpendanaan, serta jumlah tenaga yang

    diperlukan;- HPS : Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil

    perhitungan seluruh volume pekerjaandikalikan dengan Harga Satuan ditambahdengan seluruh beban pajak dan keuntungan;

    - Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO)

    : adalah kerjasama usaha antar penyedia yangmasing-masing pihak mempunyai hak,kewajiban dan tanggung jawab yang jelasberdasarkan perjanjian tertulis;

    -

    Hari :adalah hari kalender untuk pelaksanaankontrak dan proses seleksi secara elektronikdan batas akhir setiap tahapan pemilihanadalah hari kerja;

    - PA : Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaranKementerian/ Lembaga/ Satuan KerjaPerangkat Daerah atau Pejabat yang disamakanpada Institusi Pengguna APBN/APBD;

    - KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBNatau ditetapkan oleh Kepala Daerah untukmenggunakan APBD.

    - ULP : Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasiKementerian/Lembaga/Pemerintah

    Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakanPengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekatpada unit yang sudah ada.

    - Pokja ULP : adalah Kelompok Kerja ULP perangkat dari ULP

    yang dibentuk dan ditetapkan oleh KPA yangpenugasannya diatur oleh Kepala ULP untukmelaksanakan Pemilihan PenyediaBarang/Jasa.

    - Tenaga Ahli : Adalah personil bersertifikat yang dipekerjakanpada penyedia jasa konsultansi konstruksisesuai dengan peraturan perundangan;

    - LDP : Lembar Data Pemilihan adalah data yangmemuat ketentuan dan informasi yang spesifiksesuai dengan jenis pekerjaan antara lain

    meliputi penyusunan, penyampaian,pembukaan, kriteria dan tata cara penilaiandokumen penawaran, pengumuman pemenang,dan sanggahan.

    - Panitia/PejabatPenerima HasilPekerjaan

    : panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasilpekerjaan.

    - APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah ataupengawas intern pada Institusi lain yangselanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

    melakukan pengawasan melalui audit, reviu,

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    6/108

    3

    evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraantugas dan fungsi organisasi;

    - Penyedia : badan usaha yang menyediakan/

    melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi;

    - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan

    - SPPJ : Surat Penunjukan Penyedia Jasa adalah suratyang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia jasakonsultansi untuk melaksanakan pekerjaan

    - SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yangditerbitkan oleh PPK kepada penyediabarang/jasa untuk memulai melaksanakan

    pekerjaan, jangka waktu penyelesaian, danserah terima pekerjaan

    - RK3K : Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Konstruksi adalah dokumen rencanapenyelenggaraan Keselamatan dan KesehatanKerja Konstruksi bidang penyelenggaraankonstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasadalam mengajukan penawaran

    - LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalahunit kerja K/L/D/I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan

    pengadaanbarang/jasa secara elektronik;

    - Aplikasi SPSE : aplikasi perangkat lunak Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE) berbasis web yangterpasang di server LPSE yang dapat di aksesmelalui website LPSE.

    D. Seleksi Umum dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

    E. Seleksi Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta badanusaha tunggal (sendiri) atau kemitraan (KSO).

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    7/108

    4

    BAB II

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

    A. Umum

    1 LingkupPekerjaan

    1.1. Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

    1.2. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang tercantum dalam LDP, berdasarkansyarat umum dan syarat khusus kontrakdengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja

    dan biaya sesuai kontrak.

    2 Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang

    tercantum dalam LDP.3 Peserta 3.1. Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat

    diikuti oleh semua penyedia yang tercantumdalam Daftar Pendek.

    3.2. Pokja ULP mengundang para peserta yangmasuk dalam daftar pendek untuk

    menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan jasa konsultansi sebagaimana

    tercantum dalam LDP.

    3.3. Peserta kemitraan dilarang untuk mengubah

    Perjanjian Kemitraan/KSO.

    4 LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN),PenyalahgunaanWewenang sertaPenipuan

    4.1. Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut :

    a.

    berusaha mempengaruhi anggota Pokja

    ULP dalam bentuk dan cara apapun,untuk memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Seleksi,dan/atau peraturan perundang-

    undangan;

    b.

    melakukan persekongkolan denganpeserta lain untuk mengatur hasil seleksi,sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/ meniadakan persainganyang sehat dan/atau merugikan pihak lainsebagaimana diatur dalam peraturan

    perundang-undangan. Indikasipersekongkolan antar Penyedia

    Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-

    kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :1).

    terdapat kesamaan dalam DokumenPenawaran, antara lain pada:pengalaman perusahaan, pendekatandan metodologi, dan/atau analisapendekatan teknis;

    2). seluruh penawaran dari Penyedia

    mendekati HPS;

    3). adanya keikutsertaan beberapaPenyedia Barang/Jasa yang berada

    dalam 1 (satu) kendali;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    8/108

    5

    4). adanya kesamaan/kesalahan isidokumen penawaran, antara lainkesamaan/kesalahan pengetikan,susunan, dan format penulisan; atau

    5).

    terdapat kesamaan kepemilikanTenaga Ahli tetap.

    c.

    membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/ atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Seleksi.

    4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 diatas dikenakan sanksi sebagai berikut :

    a.

    sanksi administratif, seperti digugurkandari proses seleksi, atau pembatalanpenetapan pemenang;

    b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

    c.

    gugatan secara perdata; dan/atau

    d.

    pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang.

    4.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan.5 Larangan

    PertentanganKepentingan

    5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, dilarang memiliki/melakukanperan ganda atau terafiliasi.

    5.2. Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1antara lain meliputi:

    a.

    Seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris suatu Badan Usaha tidak bolehmerangkap sebagai anggota Direksi atauDewan Komisaris pada Badan Usaha

    lainnya yang menjadi peserta pada Seleksipekerjaan yang sama;

    b.

    Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan manajemen konstruksiberperan sebagai konsultan perencana/konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik

    yang direncanakan/diawasi;

    c.

    Penyedia yang telah ditunjuk sebagai

    konsultan perencana/pengawas bertindaksebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi

    yang direncanakannya/diawasinya;

    d.

    pengurus koperasi pegawai dalam suatu

    K/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULPatau pejabat yang berwenang menetapkanpemenang Seleksi.

    e.

    PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsung

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    9/108

    6

    mengendalikan atau menjalankanperusahaan peserta;

    f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidak

    langsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus)pemegang saham dan/atau salah satu

    pengurusnya sama.

    6 PendayagunaanProduksi DalamNegeri

    6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan

    penawaran yang mengutamakan lokasipekerjaan jasa konsultansi yang dilaksanakan

    di Indonesia oleh tenaga Indonesia(mengutamakan tenaga ahli dalam negeri).

    6.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa

    konsultansi dimungkinkan menggunakankomponen berupa tenaga ahli dan perangkatlunak yang tidak berasal dari dalam negeri(impor) dengan ketentuan:

    a.

    penggunaan tenaga ahli asing dilakukan

    semata-mata untuk mencukupikebutuhan jenis keahlian yang belumdapat diperoleh di Indonesia, disusun

    berdasarkan keperluan yang nyata, dandiusahakan secara terencana untuk

    semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahliasing tersebut ke tenaga Indonesia.

    b.

    komponen berupa perangkat lunak yangdiproduksi di dalam negeri belummemenuhi persyaratan

    7 Satu PenawaranTiap Peserta

    7.1. Setiap peserta, baik atas namasendiri/tunggal maupun sebagai anggota

    kemitraan hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan.

    7.2.

    Setiap peserta yang termasuk dalamkemitraan/KSO DILARANG menjadi pesertabaik secara sendiri/tunggal maupun sebagaianggota kemitraan/KSO yang lain pada paketpekerjaan yang sama.

    B. Dokumen Seleksi

    8 PengambilanDokumenSeleksi

    8.1. Peserta yang masuk dalam daftar pendekdapat mengambil Dokumen Seleksi sesuaihari, tanggal, waktu dan tempat pengambilanyang ditentukan dalam undangan.

    8.2. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)perusahaan dalam pengambilan dokumen.

    8.3. Dalam hal pengambilan dokumen seleksisecara elektronik dilakukan sesuai petunjuk

    penggunaan aplikasi SPSE pada websiteLPSE.

    9 Isi DokumenSeleksi

    9.1. Dokumen Seleksi terdiri atas:

    a.

    Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi;

    b.

    Instruksi Kepada Peserta;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    10/108

    7

    c.

    Lembar Data Pemilihan (LDP);

    d.

    Kerangka Acuan Kerja (KAK);

    e.

    Bentuk Dokumen Penawaran:

    1)

    Sampul I

    a)

    Dokumen Penawaran Administrasi,dan

    b)

    Dokumen Penawaran Teknis.

    2)

    Sampul II:

    Dokumen Penawaran Biaya.

    f.

    Bentuk Rancangan Kontrak:

    1)

    Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;

    2)

    Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan

    3)

    Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

    g.

    Bentuk Dokumen Lain:

    1)

    SPPBJ;

    2)

    Jaminan Uang Muka;

    3)

    SPMK.

    9.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan

    isi Dokumen Seleksi. Kelalaian

    menyampaikan Dokumen Penawaran yangmengakibatkan tidak memenuhi persyaratanyang ditetapkan dalam Dokumen Seleksisepenuhnya merupakan risiko peserta.

    10 PemberianPenjelasan

    10.1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempatdan pada waktu yang tercantum dalam LDP,serta dihadiri oleh para peserta yangdiundang.

    10.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk

    menolak/ menggugurkan penawaran.10.3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat

    pemberian penjelasan menunjukkan tandapengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

    10.4. Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP

    menjelaskan kepada peserta mengenai :

    a.

    Kerangka Acuan Kerja;

    b.

    metode pemilihan;

    c.

    cara penyampaian Dokumen Penawaran;

    d.

    kelengkapan yang harus dilampirkan

    bersama Dokumen Penawaran;

    e.

    jadwal pemasukan dan pembukaanDokumen Penawaran;

    f.

    metode dan tata cara evaluasi;

    g. hal-hal yang menggugurkan penawaran;

    h.

    jenis kontrak yang akan digunakan;

    i.

    ketentuan tentang penyesuaian harga;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    11/108

    8

    j.

    ketentuan dan cara sub kontraksebagian pekerjaan kepada Usaha Kecil;

    k. risiko K3 yang mungkin timbul akibatpekerjaan termasuk kondisi dan bahaya

    (apabila diperlukan);

    l.

    perjanjian Kemitraan/ kerja sama operasi(apabila bermitra); dan

    m.

    ketentuan tentang asuransi.

    10.5. Apabila diperlukan, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan. Biayapeninjauan lapangan dan keperluan pesertaditanggung oleh masing-masing peserta.

    10.6.

    Pemberian penjelasan isi DokumenSeleksi, pertanyaan dari peserta, jawabandari Pokja ULP, perubahan substansi

    dokumen, hasil peninjauan lapangan, sertaketerangan lain dituangkan dalam BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP) yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP danminimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadirdan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Dokumen Seleksi.

    10.7.

    Apabila tidak ada satu pun peserta yanghadir atau yang bersedia menandatanganiBAPP maka BAPP cukup ditandatangani olehanggota pokja ULP yang hadir.

    10.8. Apabila dalam BAPP di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting

    yang perlu ditampung, maka Pokja ULPmenuangkan ke dalam Adendum DokumenPemilihan yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari Dokumen Seleksi.

    10.9.

    Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalam

    Adendum Dokumen Pemilihan makaketentuan baru atau perubahan tersebut

    dianggap tidak ada dan ketentuan yangberlaku adalah yang tercantum dalamDokumen Seleksi yang awal.

    10.10.Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan BAPP dan/atau AdendumDokumen Seleksi.

    10.11.

    Peserta dapat mengambil salinan BAPPdan/atau Adendum Dokumen Pemilihanyang disediakan oleh Pokja ULP ataumengunduhnya melalui aplikasi sistempengadaan secara elektronik (SPSE).

    10.12.Dalam hal pemberian penjelasan secaraelektronik dilakukan sesuai petunjuk

    penggunaan aplikasi SPSE pada websiteLPSE.

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    12/108

    9

    11 PerubahanDokumenSeleksi

    11.1. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir waktu pemasukan penawaran,Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Seleksi, berdasarkan informasi

    baru yang mempengaruhi substansipekerjaan.

    11.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenSeleksi.

    11.3. Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan Adendum DokumenSeleksi.

    11.4. Peserta dapat mengambil salinan

    Adendum Dokumen Seleksi yang disediakan

    oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melaluiaplikasi sistem pengadaan secara elektronik(SPSE).

    12 TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

    Dalam Adendum Dokumen Seleksi, Pokja ULP

    dapat memberikan tambahan waktu untukmemasukkan Dokumen Penawaran.

    C. Penyiapan Penawaran

    13 Biaya dalamPenyiapanPenawaran

    13.1.

    Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

    13.2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

    14 BahasaPenawaran

    14.1.

    Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

    14.2.

    Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan

    Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

    14.3.

    Dokumen penunjang yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terdapat perbedaan

    penafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

    15 DokumenPenawaran

    15.1.

    Penawaran yang disampaikan oleh pesertaterdiri dari 2 (dua) sampul yang memuatPenawaran Administrasi dan Teknis (SampulI) dan Penawaran Biaya (Sampul II).

    15.2. Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul

    I) meliputi:

    a. Surat Penawaran, yang didalamnyamencantumkan:

    1)

    tanggal;

    2)

    masa berlaku penawaran; dan

    3)

    jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

    b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

    c.

    Dokumen Penawaran Teknis:

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    13/108

    10

    1)

    data pengalaman perusahaan, terdiriatas:

    a)

    data organisasi perusahaan;

    b)

    daftar pengalaman kerja sejenisselama 10 (sepuluh) tahunterakhir;

    c) Referensi dari pengguna jasa; dan

    d)

    uraian pengalaman kerja sejenisselama 10 (sepuluh) tahunterakhir, diuraikan secara jelasdengan mencantumkan informasi:

    nama pekerjaan yangdilaksanakan, lingkup dan datapekerjaan yang dilaksanakan

    secara singkat, lokasi, pemberitugas, nilai, dan waktupelaksanaan (menyebutkan bulandan tahun).

    2)

    pendekatan dan metodologi, terdiriatas:

    a)

    tanggapan dan saran terhadapKerangka Acuan Kerja;

    b)

    uraian pendekatan, metodologi danprogram kerja, dan program kerjalain (apabila dipersyaratkan);

    c)

    jadwal pelaksanaan pekerjaan;

    d)

    komposisi tim dan penugasan; dan

    e)

    jadwal penugasan tenaga ahli.

    3)

    kualifikasi tenaga ahli, terdiri atas:

    a)

    Daftar Riwayat Hidup personil yangdiusulkan;

    b)

    Referensi dari pengguna jasa; dan

    c)

    surat pernyataan kesediaan untukditugaskan.

    d.

    RK3K (bila disyaratkan).

    15.3. Penawaran Biaya (Sampul II ) meliputi:

    a.

    surat penawaran biaya yang di dalamnyatercantum total biaya penawaran;

    b.

    rekapitulasi penawaran biaya;

    c.

    rincian penawaran biaya yang terdiri:

    1)

    rincian Biaya Langsung Personil(remuneration); dan

    2)

    rincian Biaya Langsung Non-Personil

    (direct reimbursable cost);

    16 HargaPenawaran

    16.1. Peserta mencantumkan harga satuan danbiaya total untuk tiap matapembayaran/pekerjaan dalam Rincian BiayaLangsung Personil dan Non-Personil.

    16.2. Biaya overhead termasuk untuk

    penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    14/108

    11

    Kerja (K3), asuransi, dan keuntungan, sertasemua pajak, bea, retribusi, dan pungutanlain yang harus dibayar oleh penyedia untukpelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi

    ini diperhitungkan dalam total biayapenawaran.

    17 Mata UangPenawaran danCaraPembayaran

    17.1. Semua biaya dalam penawaran harus dalambentuk mata uang yang ditetapkan dalamLDP.

    17.2.

    Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasakonsultansi ini dilakukan sesuai dengan carayang ditetapkan dalam LDP dan diuraikandalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus

    Kontrak.

    18 Masa BerlakuPenawaran danJangka WaktuPelaksanaan

    18.1.

    Masa berlakunya penawaran sesuaiketentuan dalam LDP.

    18.2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran,Pokja ULP dapat meminta kepada seluruhpeserta secara tertulis untuk memperpanjangmasa berlakunya penawaran tersebut dalamjangka waktu tertentu.

    18.3. Berkaitan dengan 17.2, maka peserta dapat:

    a.

    Menyetujui permintaan tersebut tanpamengubah penawaran;

    b.

    Menolak permintaan tersebut dan dapatmengundurkan diri secara tertulistanpa sanksi.

    18.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai

    ketentuan dalam LDP.

    D.

    Dokumen Penawaran

    19 Pemasukan danCaraPenyampaianDokumenPenawaran

    19.1.

    Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknisdimasukkan dalam Sampul I1, sedangkanDokumen Penawaran Biaya dimasukkan

    dalam Sampul II2.

    19.2. Peserta menyampaikan dokumen penawarandengan cara mengunggah melalui aplikasisistem pengadaan secara elektronik (SPSE)pada website LPSE sesuai ketentuan dalamLDP.

    19.3. Jika terdapat penarikan/pembatalan/

    penggantian Dokumen Penawaran, dapatdilakukan dengan cara mengupload kembalidokumen surat pengundurandiri/pembatalan/penggantian.

    19.4. Tata cara penyampaian dokumen penawaransesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE

    pada website LPSE.

    1Sampul 1 (dapat berupa sampul elektronik 1, file 1, folder 1, dan lainnya).2Sampul 2 (dapat berupa sampul elektronik 2, file 2, folder 2, dan lainnya).

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    15/108

    12

    20 Batas AkhirPemasukanPenawaran

    Penawaran harus disampaikan kepada Pokja ULPmelalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik(SPSE) pada website LPSE paling lambat pada waktuyang ditentukan dalam LDP.

    21 PenawaranTerlambat

    Setiap Dokumen Penawaran dan/atau sebagiantambahan Dokumen Penawaran yang diterima olehPokja ULP setelah batas akhir waktu pemasukan

    penawaran akan ditolak.

    E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

    22 PembukaanPenawaranSampul I

    22.1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan

    peserta pada waktu dan tempat sesuaiketentuan dalam LDP, yang dihadiri palingkurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

    22.2. Perwakilan peserta yang hadir pada saatpembukaan Dokumen Penawaranmenunjukkan tanda pengenal dan suratpenugasan kepada Pokja ULP.

    22.3. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1(satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULPmenunda pembukaan Dokumen Penawaranselama 2 (dua) jam.

    22.4. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam,

    hanya ada 1 (satu) atau tidak ada pesertasebagai saksi, maka pembukaan DokumenPenawaran tetap dilanjutkan denganmenunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULPyang ditunjuk oleh Pokja ULP.

    22.5. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta, seleksi dilanjutkan dengan

    dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

    22.6. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk

    apabila dokumen penawaran pokok/utama

    sebagaimana dimaksud pada 14.1 terpenuhi.Surat pengunduran diri (misalnya) tidaktermasuk sebagai penawaran.

    22.7. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidakdibuka, apabila dokumen dimaksud telah

    disusuli dokumen dengan sampul bertandaPENARIKAN.

    22.8.

    Pokja ULP membuka Sampul I (dokumenadministrasi dan teknis) di hadapan pesertakemudian dijadikan lampiran Berita Acara

    Pembukaan Dokumen PenawaranAdministrasi dan Teknis. Sampul II yang

    berisi data harga tidak boleh dibuka.

    22.9. Pokja ULP memeriksa dihadapan peserta yanghadir mengenai kelengkapan Sampul I, yangmeliputi :

    a.

    surat penawaran administrasi dan teknisyang di dalamnya mencantumkan:

    1)

    tanggal

    2)

    masa berlaku penawaran; dan

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    16/108

    13

    3)

    jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

    b.

    surat kuasa dari direkturutama/pemimpin perusahaan kepadapenerima kuasa (apabila dikuasakan);

    c.

    RK3K (apabila disyaratkan);

    d.

    dokumen penawaran teknis; dan

    e.

    sampul II (tidak dibuka).

    22.10.Pokja ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaanpenawaran.

    22.11.Dalam hal terjadi penundaan waktupembukaan penawaran, maka penyebabpenundaan tersebut harus dimuat denganjelas di dalam Berita Acara.

    22.12.Pokja ULP segera membuat Berita AcaraPembukaan Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat :

    a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;

    b.

    jumlah Dokumen Penawaran yang

    lengkap dan tidak lengkap;

    c.

    kejanggalan yang dijumpai dalam

    Dokumen Penawaran (apabila ada);d.

    keterangan lain yang dianggap perlu; dan

    e.

    tanggal pembuatan berita acara.

    22.13.Berita Acara ditandatangani oleh anggotaPokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

    22.14.Salinan Berita Acara dibagikan kepadapeserta yang hadir tanpa dilampiri DokumenPenawaran dan Pokja ULP dapat mengunggahsalinan tersebut melalui aplikasi sistem

    pengadaan secara elektronik(SPSE).22.15.Tata cara pembukaan dokumen penawaran

    sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSEpada website LPSE.

    23 Klarifikasi DanKonfirmasiPenawaran

    23.1. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran,Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang tidak jelas dalamdokumen penawaran. Peserta harus

    memberikan tanggapan atas klarifikasi.Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi

    dan harga penawaran. Klarifikasi dantanggapan atas klarifikasi harus dilakukansecara tertulis.

    23.2. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitandengan dokumen penawaran, pokja ULP dapatmelakukan konfirmasi kebenarannya

    termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

    23.3.

    Hasil klarifikasi/konfirmasi dapatmenggugurkan penawaran.

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    17/108

    14

    24 Hak Menolakatau MenerimaPenawaran

    Dalam keadaan khusus, Pokja ULP berhakmembatalkan proses Seleksi, menerima ataumenolak penawaran atau semua penawaran setiapsaat sebelum penandatanganan kontrak, dan tidak

    dapat diminta bertanggung jawab apapun kepadapenawar atau berkewajiban untukmenginformasikan kepada penawar alasan daritindakan tersebut. Dalam hal pembatalan, semua

    penawaran segera dikembalikan kepada penawar.

    25 EvaluasiPenawaranSampul I

    25.1. Data yang digunakan Pokja ULP dalam

    evaluasi dokumen penawaran adalah datayang diunggah (upload) pada sistempengadaan secara elektronik, sesuai dengandata syarat-syarat yang tertulis dalamdokumen seleksi.

    25.2. Dalam hal terdapat lebih dari satu datadokumen elektronik berbeda isi dan tidaksaling melengkapi serta tidak ada keterangan

    penarikan, penggantian, pengubahan, ataupenambahan dokumen, maka dokumen yangdigunakan untuk evaluasi adalah dokumenyang diupload paling akhir. Tetapi jika waktuuploadnya sama maka yang digunakan adalah

    dokumen yang waktu modifikasinya palingakhir.

    25.3.

    Data dokumen elektronik yang rusak(sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE)akibat kesalahan pengiriman dokumen olehPenyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumentersebut tidak dapat dilakukan evaluasi olehPokja ULP, maka dokumen elektronik tersebutdinyatakan tidak memenuhi syarat.

    25.4. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadapsampul I yang meliputi :

    a.

    evaluasi administrasi; dan

    b.

    evaluasi teknis.

    25.5. Ketentuan umum dalam melakukanevaluasi sebagai berikut :

    a. Pokja ULP dilarang menambah,mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah kriteria dan persyaratanyang telah ditetapkan dalam DokumenSeleksi;

    b.

    Pokja ULP dan/atau peserta dilarang

    menambah, mengurangi, menggantidan/atau mengubah isi sampul I;

    c.

    penawaran yang memenuhi syarat adalah

    penawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan ruang lingkup serta

    kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkandalam Dokumen Seleksi, tanpa adapenyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

    d. penyimpangan yang bersifat penting/

    pokok atau penawaran bersyarat adalah:

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    18/108

    15

    1)

    penyimpangan dari DokumenPemilihan yang mempengaruhilingkup, kualitas, dan hasil/kinerjapekerjaan; dan/atau

    2)

    penawaran dengan persyaratantambahan di luar ketentuan DokumenSeleksi yang akan menimbulkanpersaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara pesertayang memenuhi syarat.

    e.

    para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP

    selama proses evaluasi;

    f.

    apabila dalam evaluasi ditemukan bukti

    adanya persaingan usaha yang tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama(indikasi kolusi/ persekongkolan) antarapeserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan

    tujuan untuk memenangkan salah satupeserta, maka:

    1)

    peserta yang ditunjuk sebagai calonpemenang dan peserta lain yang

    terlibat dimasukkan dalam DaftarHitam, baik badan usahanya maupun

    pengurusnya;

    2)

    Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibatpersengkongkolan diganti dandikenakan sanksi administrasidan/atau pidana;

    3)

    proses evaluasi tetap dilanjutkandengan menetapkan peserta lainnyayang tidak terlibat (apabila ada);

    4)

    apabila tidak ada peserta lainnyasebagaimana dimaksud pada angka

    3), maka seleksi dinyatakan gagal.25.6. Evaluasi Administrasi :

    a.

    Evaluasi terhadap data administrasi hanyadilakukan terhadap hal-hal yang tidakdinilai pada saat penilaian kualifikasi.

    b.

    Penawaran dinyatakan memenuhi

    persyaratan administrasi, apabila :

    1)

    syarat-syarat substansial yangdiminta berdasarkan DokumenSeleksi dipenuhi/ dilengkapi;

    2)

    surat penawaran :

    a)

    Jangka waktu berlakunya suratpenawaran tidak kurang dariwaktu yang ditetapkan LDP,dengan ketentuan:

    (1) apabila ada perbedaan nilaipenulisan antara angka danhuruf maka yang diakuiadalah tulisan huruf;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    19/108

    16

    (2)

    apabila nilai yang tertulisdalam angka jelassedangkan nilai dalamhuruf tidak jelas, maka nilai

    yang diakui adalah nilaiyang tertulis dalam angka;atau

    (3)

    apabila nilai dalam angkadan nilai yang tertulis dalamhuruf tidak jelas, maka

    penawaran dinyatakangugur.

    b)

    jangka waktu pelaksanaan

    pekerjaan yang ditawarkan tidak

    melebihi jangka waktu yangditetapkan dalam Dokumen

    Seleksi, dengan ketentuan:

    (1)

    apabila ada perbedaan nilai

    penulisan antara angka danhuruf maka yang diakuiadalah tulisan huruf;

    (2)

    apabila nilai yang tertulisdalam angka jelassedangkan nilai dalam

    huruf tidak jelas, maka nilaiyang diakui adalah nilai

    yang tertulis dalam angka;atau

    (3)

    apabila nilai dalam angkadan nilai yang tertulis dalamhuruf tidak jelas, makapenawaran dinyatakangugur.

    c)

    Bertanggal.

    3)

    surat kuasa (apabila dikuasakan),dengan ketentuan:

    a)

    Dilampirkan apabila dikuasakankepada pihak yang berbeda padasaat prakualifikasi/surat kuasasudah tidak berlaku);

    b)

    Harus ditandatangani direkturutama/ pimpinan perusahaan;

    c)

    Nama penerima kuasa tercantumdalam akte pendirian/anggarandasar; dan

    d)

    Dalam hal kemitraan, surat kuasaditandatangani oleh anggotakemitraan yang diwakili menurutperjanjian kerja sama.

    c.

    untuk menghindari kesalahan-kesalahan

    kecil yang dapat menggugurkanpenawaran, maka syarat-syarat lainnyayang diperlukan agar diminta dandievaluasi pada saat prakualifikasi dan

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    20/108

    17

    tidak perlu dievaluasi pada DokumenPenawaran;

    d.

    Pokja ULP dapat melakukan klarifikasisecara tertulis terhadap hal-hal yang

    kurang jelas dan meragukan namun tidakboleh mengubah substansi;

    e.

    peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi dilanjutkan dengan evaluasiteknis;

    f.

    apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis;

    g.

    apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka seleksidinyatakan gagal.

    25.7. Evaluasi Teknis:

    a.

    Evaluasi teknis dilakukan terhadappeserta yang memenuhi persyaratanadministrasi.

    b.

    Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuaidengan yang ditetapkan dalam DokumenSeleksi.

    c.

    Evaluasi penawaran teknis dilakukandengan cara memberikan nilai angkatertentu pada setiap kriteria yang dinilaidan bobot yang telah ditetapkan dalamDokumen Seleksi, kemudianmembandingkan jumlah perolehan nilai

    dari para peserta, dengan ketentuan :

    1)

    unsur-unsur pokok yang dinilai

    adalah:

    a)

    pengalaman perusahaan (bobotnilai antara 10% s.d 20%),

    b)

    pendekatan dan metodologi (bobotnilai antara 20% s.d 40%),

    c)

    kualifikasi tenaga ahli (bobot nilaiantara 50% s.d 70%);

    d)

    jumlah pembobotan a)+b)+c)=(100%);

    2)

    penilaian dilakukan sesuaipembobotan dari masing-masing

    unsur yang telah tercantum dalamLDP;

    3)

    bobot masing-masing unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkanjenis pekerjaan yang akandilaksanakan;

    d.

    Penilaian terhadap PengalamanPerusahaan dilakukan atas:

    1)

    pengalaman perusahaan peserta

    dalam melaksanakan pekerjaansejenis dengan pekerjaan yang

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    21/108

    18

    dipersyaratkan dalam KAK untuk 10(sepuluh) tahun terakhir;

    2)

    pengalaman kerja di Indonesiadan/atau di lokasi kegiatan

    mendapat tambahan nilai;

    3)

    pengalaman tersebut diuraikansecara jelas dengan mencantumkaninformasi: nama pekerjaan yangdilaksanakan, lingkup dan datapekerjaan yang dilaksanakan secarasingkat, lokasi, pemberi tugas, nilai,dan waktu pelaksanaan(menyebutkan bulan dan tahun);

    4)

    penilaian juga dilakukan terhadap

    jumlah pekerjaan yang sedangdilaksanakan oleh peserta, disampinguntuk mengukur pengalaman jugadapat dipergunakan untuk mengukur

    kemampuan/kapasitas peserta yangbersangkutan dalam melaksanakantugasnya;

    5)

    pengalaman perusahaan pesertaharus dilengkapi dengan referensidari pengguna jasa, yang

    menunjukkan kinerja perusahaanpeserta yang bersangkutan selama 10

    (sepuluh) tahun terakhir. Pengalamanperusahaan peserta yang tidakmemiliki referensi, tidak diberi nilai.

    Sub unsur Pengalaman Perusahaanyang dinilai adalah:

    a)

    pengalaman melaksanakankegiatan sejenis;

    b)

    pengalaman melaksanakan di

    lokasi kegiatan;c)

    pengalaman manajerial dan

    fasilitas utama; dan

    d)

    kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenagaahli tetap.

    Bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP

    berdasarkan jenis pekerjaan yangakan dilaksanakan sesuai dengan

    yang tercantum dalam LDP.

    6)

    Terhadap perusahaan baru yangberdiri kurang dari 3 tahun mendapatnilai unsur yang ditetapkan dalamLDP.

    e.

    Penilaian terhadap Pendekatan danMetodologi dilakukan atas:

    1)

    pemahaman perusahaan peserta atas

    lingkup pekerjaan/jasa layanan yang

    diminta dalam KAK, pemahaman atassasaran/tujuan, kualitas metodologi,

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    22/108

    19

    dan hasil kerja, sub unsur yangdinilai antara lain:

    a)

    pemahaman atas jasa layananyang tercantum dalam KAK,

    penilaian terutama meliputi:pengertian terhadap tujuankegiatan, lingkup serta jasakonsultansi yang diperlukan(aspek-aspek utama yangdiindikasikan dalam KAK), dan

    pengenalan lapangan;

    b)

    kualitas, metodologi, penilaianterutama meliputi: ketepatan

    menganalisa masalah dan

    langkah pemecahan yangdiusulkan dengan tetap mengacu

    kepada persyaratan KAK,konsistensi antara metodologi

    dengan rencana kerja, apresiasiterhadap inovasi, tanggapanterhadap KAK khususnyamengenai data yang tersedia,orang bulan (person-month)

    tenaga ahli, uraian tugastermasuk potensi bahaya, jenis

    bahaya, identifikasi bahaya daripekerjaan konstruksi yang didesain, jangka waktupelaksanaan, laporan-laporanyang disyaratkan, jenis keahlianserta jumlah tenaga ahli yangdiperlukan, program kerja,jadwal pekerjaan, jadwalpenugasan, organisasi,

    kebutuhan jumlah orang bulan,dan kebutuhan fasilitas

    penunjang;

    c)

    hasil kerja (deliverable),penilaian meliputi antara lain:analisis, gambar-gambar kerja,spesifikasi teknis, perhitungan

    teknis, dan laporan-laporan;

    d) fasilitas pendukung dalammelaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK;

    Bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkan jenis pekerjaan yangakan dilaksanakan sesuai dengan

    yang tercantum dalam LDP.

    2)

    gagasan baru yang diajukan olehpeserta untuk meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalam KAKdiberikan nilai lebih;

    f.

    Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaiandilakukan atas:

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    23/108

    20

    1)

    tenaga ahli yang diusulkan untukmelaksanakan pekerjaan denganmemperhatikan jenis keahlian,persyaratan, serta jumlah tenaga

    yang telah diindikasikan di dalamKAK Seorang tenaga ahli yangdiusulkan hanya untuk satu pakettertentu dalam periode waktu yang

    sama.

    2)

    sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli

    yang dinilai adalah :

    a)

    tingkat pendidikan, yaitu lulusanperguruan tinggi negeri atau

    perguruan tinggi swasta yang

    telah lulus ujian negara atauyang telah diakreditasi, atau

    perguruan tinggi luar negeri yangtelah diakreditasi, dibuktikan

    dengan salinan ijazah;

    b)

    pengalaman kerja profesionalseperti yang disyaratkan dalamKAK, didukung dengan referensidari pengguna jasa. Bagi tenagaahli yang diusulkan sebagaipemimpin/wakil pemimpin

    pelaksana pekerjaan (teamleader/co team leader) dinilaipula pengalaman sebagaipemimpin/wakil pemimpin tim.Ketentuan penghitunganpengalaman kerja profesionaldilakukan sebagai berikut :

    (1)

    tidak boleh terjaditumpang tindih (overlap),bila terjadi overlap yang

    dihitung hanya salah satu,(2)

    apabila terdapatperhitungan bulanmenurut Pokja ULP lebihkecil dari yang tertulisdalam penawaran, makayang diambil adalahperhitungan Pokja ULP.Apabila perhitungan PokjaULP lebih besardibandingkan dengan yangtertulis dalam penawaran,maka yang diambil adalahyang tertulis dalampenawaran,

    (3)

    apabila jangka waktu

    pengalaman kerjaprofesional ditulis secaralengkap tanggal, bulan, dantahunnya, makapengalaman kerja akan

    dihitung secara penuh(kecuali bila terjadi overlap,

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    24/108

    21

    maka bulan yang overlapdihitung satu kali),

    (4)

    apabila jangka waktupengalaman kerja

    professional ditulis bulandan tahunnya saja (tanpatanggal), maka pengalamankerja yang dihitung adalahtotal bulannya dikurangi 1(satu) bulan,

    (5)

    apabila jangka waktupengalaman kerjaprofesional ditulis tahunnyasaja (tanpa tanggal danbulan), maka pengalaman

    kerja yang dihitung hanya25 % dari total bulannya,

    (6)

    kesesuaian lingkuppekerjaan dan posisipengalaman kerjaprofesional dibandingkandengan yang dipersyaratkandalam KAK, dinilai dengankriteria sebagai berikut:

    (a).

    lingkup pekerjaan:

    i. sesuai

    ii. menunjang

    iii. terkait

    (b).

    posisi :

    i. sesuai

    ii. tidak sesuai

    (c). Nilai masing-masingkriteria ditetapkan oleh

    Pokja ULP berdasarkanjenis pekerjaan yangakan dilaksanakan

    sesuai dengan yangtercantum dalam LDP.

    (7)

    bulan kerja profesional yangdidapatkan dari angka (3),(4), dan (5) dikalikan dengannilai kesesuaian lingkuppekerjaan dan posisi yangdidapatkan dari angka (6),

    (8)

    total seluruh bulan kerjaprofesional dibagi denganangka 12 sehinggadidapatkan jangka waktupengalaman kerjaprofesional seorang tenagaahli.

    (9)

    Nilai jangka waktupengalaman kerjaprofesional tenaga ahli

    dicantumkan dalam LDP

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    25/108

    22

    b).

    sertifikat keahlian/profesi yangdikeluarkan oleh pihak yangberwenang mengeluarkan,sesuai dengan keahlian/profesi

    yang disyaratkan dalam KAK;c).

    lain-lain: penguasaan bahasaInggris, bahasa Indonesia (bagikonsultan Asing), bahasasetempat, aspek pengenalan(familiarity) atas tata-cara,

    aturan, situasi, dan kondisi(custom) setempat. Personil yang

    menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikannilai lebih tinggi;

    Bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkan jenis pekerjaan yang

    akan dilaksanakan sesuai denganyang tercantum dalam LDP.

    3)

    Tingkat pendidikan tenaga ahli yangkurang dari tingkat pendidikan yangdipersyaratkan dalam KAK tidakdiberi nilai.

    4)

    Kualifikasi dari tenaga ahli yangmelebihi dari kualifikasi yangdipersyaratkan dalam KAK tidakmendapat tambahan nilai.

    25.8.

    Ambang Batas (Passing Grade)

    a.

    Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis

    apabila hasil evaluasi teknis memenuhiambang batas nilai teknis (passing grade)seperti yang tercantum dalam LDP.

    b.

    Hasil evaluasi teknis harus ambang

    batas total nilai teknis (passing grade) dan ambang batas masing-masing nilai unsurteknis seperti yang tercantum dalam LDP.

    c.

    Apabila tidak ada peserta yang lulus

    evaluasi teknis maka seleksi dinyatakangagal.

    d.

    Peserta yang lulus evaluasi teknisdilanjutkan evaluasi harga.

    25.9. Pokja ULP membuat dan menandatangani

    Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I yangpaling sedikit memuat :

    a.

    nama seluruh peserta;

    b.

    hasil evaluasi penawaran administrasidan teknis termasuk alasan

    ketidaklulusan peserta;

    c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai darinilai tertinggi;

    d. ambang batas nilai teknis;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    26/108

    23

    e.

    jumlah peserta yang lulus dan tidaklulus pada setiap tahapan evaluasi;

    f.

    tanggal dibuatnya Berita Acara;

    g.

    keterangan-keterangan lain yangdianggap perlu mengenai pelaksanaanseleksi; dan

    h.

    pernyataan bahwa seleksi gagal apabilatidak ada penawaran yang memenuhisyarat.

    26 PenetapanPeringkatTeknis

    26.1. Pokja ULP membuat Surat Penetapan UrutanPeringkat Teknis berdasarkan Berita AcaraEvaluasi Sampul I (Penawaran Administrasidan Teknis).

    27 PengumumanPeringkatTeknis

    27.1.

    Pokja ULP memberitahukan penetapanperingkat teknis kepada seluruh peserta, sertadiumumkan di website layanan pengadaansecara elektronik (LPSE) yang tercantumdalam LDP dan ditempel di papanpengumuman resmi untuk masyarakat, yangsekurang-kurangnya memuat:

    a.

    nama paket pekerjaan;

    b.

    nama dan alamat peserta;

    c.

    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

    d.

    hasil evaluasi persyaratan administrasi;

    e.

    nilai teknis seluruh peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi; dan

    f.

    ambang batas nilai teknis.

    27.2. Tidak ada masa sanggahan dalam

    pengumuman penetapan peringkat teknis.

    28 Undangan/PemberitahuanPembukaan

    PenawaranSampul II

    28.1. Pokja ULP menyampaikan undangan/pemberitahuan kepada seluruh peserta yanglulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara

    pembukaan Dokumen Sampul II segerasetelah Pengumuman Peringkat Teknis

    diumumkan.

    28.2. Undangan/pemberitahuan mencantumkan

    tempat, hari, tanggal, dan waktu pembukaanDokumen Sampul II.

    29 PembukaanPenawaranSampul II, danEvaluasi

    PenawaranSampul II

    29.1. Penawaran Sampul II dibuka di hadapanpeserta yang hadir pada waktu dan tempatsesuai undangan yang dihadiri paling kurang2 (dua) peserta sebagai saksi.

    29.2.

    Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1(satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULPmenunda pembukaan Dokumen Penawaranselama 2 (dua) jam.

    29.3. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam,hanya ada 1 (satu) atau tidak ada pesertasebagai saksi, maka pembukaan DokumenPenawaran tetap dilanjutkan denganmenunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULPyang ditunjuk oleh Pokja ULP.

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    27/108

    24

    29.4. Dalam hal terjadi penundaan waktupembukaan sampul II, maka penyebabpenundaan tersebut harus dimuat denganjelas dalam Berita Acara.

    29.5.

    Perwakilan peserta yang hadir pada saatpembukaan Penawaran Sampul IImenunjukkan tanda pengenal dan surat tugas

    kepada Pokja ULP.

    29.6. Pokja ULP membuka sampul II yang meliputi:

    a.

    surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum biaya penawaran;

    b.

    rekapitulasi penawaran biaya;

    c.

    rincian penawaran biaya yang terdiri dari:

    1)

    rincian Biaya Langsung Personil(remuneration); dan

    2)

    rincian Biaya Langsung Non Personil(direct reimbursable cost).

    29.7. Pokja ULP membuat dan menandatanganiBerita Acara Pembukaan Penawaran SampulII (Penawaran Biaya) yang sekurang-kurangnya memuat:

    a.

    nama dan alamat peserta;

    b. besaran usulan biaya;

    c.

    keterangan lain yang dianggap perlu;

    d.

    tanggal pembuatan berita acara; dan

    e. tanda tangan anggota Kelompok Kerja ULPdan wakil peserta.

    29.8.

    Berita Acara Pembukaan Penawaran SampulII dilampiri Dokumen Penawaran Biaya.

    29.9.

    Berita Acara Pembukaan Penawaran SampulII ditandatangani oleh Pokja ULP yang hadirdan 2 (dua) peserta yang ditunjuk oleh parapeserta yang hadir.

    29.10.Pokja ULP dapat mengunggah Salinan BeritaAcara Pembukaan Penawaran Sampul IIkepada peserta tanpa dilampiri DokumenPenawaran Biaya melalui aplikasi sistempengadaan secara elektronik (SPSE).

    29.11.Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik

    terhadap penawaran biaya, denganketentuan:

    a.

    volume pekerjaan yang tercantum dalamDaftar Kuantitas dan Harga disesuaikandengan yang tercantum dalam DokumenSeleksi;

    b.

    apabila terjadi kesalahan hasil perkalianantara volume dengan harga satuanpekerjaan, maka dilakukan pembetulan,dengan ketentuan harga satuan pekerjaan

    yang ditawarkan tidak boleh diubah;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    28/108

    25

    c.

    Jenis pekerjaan yang tidak diberi hargasatuan dianggap sudah termasuk dalamharga satuan pekerjaan yang lain danharga satuan pada daftar kuantitas dan

    harga tetap dibiarkan kosong;d.

    Jenis pekerjaan yang tidak tercantumdalam daftar kuantitas dan hargadisesuaikan dengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam Dokumen Pemilihan danharga satuan pekerjaan dimaksud

    dianggap nol;

    e.

    Jenis pekerjaan yang ditawarkan berbedadengan daftar kuantitas dan harga

    disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang

    tercantum dalam dokumen pengadaan danharga satuan pekerjaan menggunakan

    harga yang tercantum dalam penawaran;dan

    f.

    Apabila terdapat koreksi pada huruf a.sampai dengan angka e. dilakukanklarifikasi kepada penyedia.

    29.12.Total penawaran biaya terkoreksi yangmelebihi HPS mengugurkan penawaran.

    29.13.Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai

    dalam evaluasi penawaran biaya dilakukanterhadap:

    a.

    kewajaran biaya pada Rincian BiayaLangsung Personil (remuneration);

    b.

    kewajaran penugasan tenaga ahli;

    c.

    kewajaran penugasan tenaga pendukung;dan

    d.

    kewajaran biaya pada Rincian BiayaLangsung Non-Personil (direct

    reimbursable cost).

    29.14.

    Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasiteknis dan biaya, dengan ketentuan sebagaiberikut :

    a.

    menghitung nilai kombinasi antara nilaipenawaran teknis dan nilai penawaranbiaya terkoreksi dengan cara perhitungansebagai berikut :

    NILAI AKHIR = {Nilai Evaluasi Teknis x

    Bobot Penawaran Teknis} + {NilaiPenawaran Biaya Terkoreksi x BobotPenawaran Biaya}.

    b.

    bobot masing-masing unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenispekerjaan yang akan dilaksanakan sesuaidengan yang tercantum dalam LDP.

    c.

    nilai penawaran biaya terendah diberikan

    nilai/skor tertinggi, sementara itu untuknilai penawaran biaya yang lain secara

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    29/108

    26

    proporsional. Rumus yang digunakanadalah sebagai berikut:

    NBt = (PBt / PBt) x 100

    NBn = (PBt / PBn) x 100dimana:

    NBt = nilai untuk peserta denganpenawaran biaya terkoreksiterendah;

    NBn = nilai untuk peserta denganpenawaran biaya terkoreksiyang di atasnya;

    PBt = penawaran biaya terendah;

    PBn = penawaran biaya di atasnya.29.15.Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih

    peserta mendapatkan nilai gabungan

    penawaran teknis dan penawaran biaya yangsama, maka penentuan peringkat peserta

    didasarkan pada perolehan nilai teknis yanglebih tinggi, dan hal ini dicatat dalam BeritaAcara.

    29.16.Pokja ULP membuat dan menandatanganiBerita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

    Sampul II (Penawaran Biaya) dan PerhitunganKombinasi Teknis dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat :

    a.

    nama dan alamat peserta;

    b.

    besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;

    c.

    nilai/skor penawaran :

    1)

    teknis; dan

    2)

    biaya

    d.

    nilai/skor gabungan penawaran teknisdan penawaran biaya;

    e.

    kesimpulan tentang kewajaran :

    1) biaya pada Rincian Biaya LangsungPersonil (remuneration);

    2)

    penugasan tenaga ahli;

    3)

    penugasan tenaga pendukung; dan

    4)

    biaya pada Rincian Biaya Langsung NonPersonil (direct reimbursable cost).

    f.

    keterangan lain yang dianggap perlu;

    g. tanggal pembuatan berita acara; dan

    h.

    tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakilpeserta.

    29.17.Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranSampul II dilampiri Dokumen PenawaranBiaya.

    F. Penetapan Pemenang

    30 PenetapanPemenang 30.1.

    Pokja ULP membuat Surat PenetapanPemenang Seleksi berdasarkan Berita Acara

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    30/108

    27

    Evaluasi Penawaran, untuk nilai sampaidengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah).

    30.2. PA membuat Surat penetapan Pemenang

    Seleksi untuk nilai diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)setelah mendapat usulan dari Pokja ULP,dengan ketentuan :

    a.

    usulan penetapan Pemenang Seleksiditembuskan kepada PPK dan APIPKementerian/ Lembaga/ PemerintahDaerah/ Institusi; dan

    b.

    apabila PA tidak setuju dengan usulan

    Pokja ULP dengan alasan yang sesuai

    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA secara tertulismemerintahkan evaluasi ulang ataumenyatakan seleksi gagal.

    30.3. Penetapan Pemenang Seleksi terdiri dari 1(satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua)pemenang cadangan yaitu peserta lain yangmendapatkan nilai kombinasi tertinggiberikutnya.

    1.2. Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa

    paket dalam waktu penetapan pemenangbersamaan dengan menawarkan tenaga ahli

    yang sama untuk beberapa paket yang diikutidan dalam evaluasi memenuhi persyaratanpada masing-masing paket pekerjaan, makahanya dapat ditetapkan sebagai pemenangpada 1 (satu) paket pekerjaan dengan caramelakukan klarifikasi untuk menentukantenaga ahli tersebut akan ditempatkan,sedangkan untuk paket pekerjaan lainnyatenaga ahli dinyatakan tidak ada dan

    dinyatakan gugur.

    30.4. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagaipemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dapatdikecualikan apabila tenaga ahli yang

    diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih(overlap).

    31 PengumumanPemenang

    Pokja ULP memberitahukan penetapan pemenangkepada seluruh peserta, serta diumumkan diwebsitelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE)yang tercantum dalam LDP dan ditempel di papan

    pengumuman resmi untuk masyarakat umum,yang sekurang-kurangnya memuat:

    1.

    nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

    2.

    nama, NPWP, dan alamat Penyedia serta hargapenawaran atau harga terkoreksi; dan

    3.

    hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, danbiaya untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

    32 Sanggahan 32.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronik

    atas pengumuman pemenang kepada PokjaULP dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    31/108

    28

    pengumuman pemenang, disertai buktiterjadinya penyimpangan melalui website,dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA danAPIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah

    Daerah/Institusi sebagaimana tercantumdalam LDP.

    32.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara

    sendiri-sendiri maupun bersama-sama denganpeserta lain.

    32.3.

    Sanggahan diajukan apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi :

    a.

    penyimpangan ketentuan dan prosedurdiatur dalam Peraturan Presiden No. 54

    Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan

    Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015beserta petunjuk teknisnya dan yang telahditetapkan dalam Dokumen Seleksi;

    b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

    c.

    penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

    32.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar makaPokja ULP menyatakan seleksi gagal.

    32.5. Sanggahan yang disampaikan bukan daripeserta dianggap sebagai pengaduan dan tetapharus ditindaklanjutiserta tidak menghentikanproses seleksi.

    32.6. Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA,PPK atau disampaikan dan diterima diluarmasa sanggahan, dianggap sebagai pengaduandan tetap harus ditindaklanjuti serta tidakmenghentikan proses seleksi.

    33 UndanganKlarifikasi danNegosiasiTeknis danBiaya

    33.1.

    Pokja ULP segera mengundang peserta yangditetapkan sebagai pemenang untukmenghadiri acara klarifikasi dan negosiasi

    teknis dan biaya, dengan ketentuan:

    a. tidak ada sanggahan dari peserta;

    b.

    sanggahan terbukti tidak benar; atau

    c.

    masa sanggah berakhir.

    33.2. Undangan mencantumkan tempat, hari,

    tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya.

    34 Klarifikasidan/atauNegosiasi

    34.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan oleh Pokja ULP, dengan memberiwaktu yang cukup kepada:

    a. direktur utama/pimpinan perusahaan;

    b.

    penerima kuasa dari direkturutama/pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam aktependirian atau perubahannya;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    32/108

    29

    c.

    kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik; atau

    d.

    pejabat yang menurut perjanjian kerja

    sama berhak mewakili perusahaan yangbekerja sama.

    34.2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan untuk:

    a.

    meyakinkan kejelasan teknis dan biayadengan memperhatikan kesesuaian antarabobot pekerjaan dengan tenaga ahlidan/atau tenaga pendukung yangditugaskan, serta mempertimbangkan

    kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukung

    yang proporsional guna pencapaian hasilkerja yang optimal; dan

    b.

    memperoleh kesepakatan biaya yang efisiendan efektif dengan tetap mempertahankanhasil yang ingin dicapai sesuai dengan

    penawaran teknis yang diajukan peserta.

    34.3. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:

    a.

    lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

    b.

    cara penanganan pekerjaan dan rencanakerja;

    c.

    kualifikasi tenaga ahli;

    d.

    organisasi pelaksanaan;

    e. program alih pengetahuan;

    f.

    jadwal pelaksanaan pekerjaan;

    g.

    jadwal penugasan personil; dan

    h.

    fasilitas penunjang.

    34.4.

    Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:

    a.

    kesesuaian rencana kerja dengan jenispengeluaran biaya;

    b.

    volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

    c.

    biaya satuan dibandingkan dengan biayayang berlaku di pasaran.

    34.5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya

    personil dilakukan berdasarkan daftar gajiyang telah diaudit dan/atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yangbersangkutan, dengan ketentuan:

    a.

    biaya satuan dari biaya langsung personil,maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gajidasar yang diterima oleh tenaga ahli tetapdan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima)kali penghasilan yang diterima oleh tenagaahli tidak tetap berdasarkan perhitungandari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    33/108

    30

    bukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan;

    b. unit biaya personil dihitung berdasarkansatuan waktu yang dihitung berdasarkan

    tingkat kehadiran sebagaimana tercantumdalam LDP dengan ketentuan sebagaiberikut:

    1)

    1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (duapuluh dua) hari kerja; dan

    2)

    1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8(delapan) jam kerja.

    34.6. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenagapendukung (tenaga teknik dan penunjang/

    administrasi), seperti: tenaga survey,sekretaris, atau manajer kantor, dilakukanberdasarkan harga pasar tenagapendukung tersebut.

    34.7. Harga satuan yang dapat dinegosiasikanyaitu Biaya Langsung Non-Personil yang dapatdiganti (direct reimbursable cost) dan/atauBiaya Langsung Personil (remuneration) yangdinilai tidak wajar.

    34.8. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi

    dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukanhal- hal yang tidak wajar, maka total

    penawaran biaya dapat diterima sepanjangtidak melebihi pagu anggaran.

    34.9.

    Apabila klarifikasi dan negosiasi denganpemenang seleksi tidak menghasilkan

    kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkandengan mengundang pemenang cadanganpertama (apabila ada) untuk dilakukan proses

    klarifikasi dan negosiasi.

    34.10.

    Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi denganpemenang cadangan pertama tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP

    melanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan kedua (apabila ada), yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi.

    34.11.

    Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya dengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua)pemenang cadangan tidak menghasilkankesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal.

    34.12.

    Pokja ULP membuat Berita Acara HasilKlarifikasi dan Negosiasi.

    G.

    Penunjukan Pemenang Seleksi

    35 KerahasiaanProses

    35.1. Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifatrahasia dan dilaksanakan oleh pokja ULP

    secara independen.

    35.2. Informasi yang berhubungan dengan

    penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi; danusulan calon pemenang tidak boleh

    diberitahukan kepada peserta, atau orang lain

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    34/108

    31

    yang tidak berkepentingan sampai keputusanpemenang diumumkan.

    35.3. Setiap usaha peserta lelang mencampuri prosesevaluasi dokumen penawaran atau keputusan

    pemenang akan mengakibatkan ditolaknyapenawaran yang bersangkutan.

    35.4. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Seleksi (BAHS) oleh PokjaULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.

    H. Seleksi Gagal

    36 Seleksi Gagal 36.1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:

    a.

    dalam evaluasi penawaran ditemukan

    bukti/indikasi terjadi persaingan usahayang tidak sehat;

    b.

    tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;

    c.

    semua penawaran biaya terkoreksi lebihtinggi dari HPS;

    d.

    sanggahan dari peserta atas pelaksanaanseleksi ternyata benar terhadap:

    1)

    penyimpangan ketentuan dan prosedur

    yang telah ditetapkan dalam DokumenSeleksi;

    2)

    rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang tidaksehat; dan/atau

    3)

    penyalahgunaan wewenang oleh PokjaULP dan/atau pejabat yang berwenanglainnya.

    e.

    calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam

    klarifikasi teknis dan negosiasi biayadengan alasan yang tidak dapat diterima;atau

    f.

    Bagi calon penyedia yang mengundurkandiri dengan alasan yang tidak dapatditerima, dikenakan sanksi berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.

    g.

    klarifikasi teknis dan negosiasi biayadengan calon pemenang dan calonpemenang cadangan 1 dan 2 tidak

    menghasilkan kesepakatan.

    36.2. PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:

    a.

    PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak

    bersedia menandatangani SPPBJ karenapelaksanaan seleksi tidak sesuai PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 04 Tahun 2015 beserta petunjukteknisnya;

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    35/108

    32

    b.

    pengaduan masyarakat adanya dugaanKKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atauPPK, ternyata benar;

    c.

    dugaan KKN dan/atau pelanggaran

    persaingan sehat dalam pelaksanaanSeleksi dinyatakan benar oleh pihakberwenang;

    d.

    sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran atas kesalahan prosedur yang

    tercantum dalam Dokumen SeleksiPenyedia Barang/Jasa ternyata benar;

    e.

    calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dari

    penunjukan pemenang;f.

    Dokumen Seleksi tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan;

    g.

    pelaksanaan seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Seleksi; atau

    h.

    Pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 04 Tahun 2015 beserta petunjukteknisnya.

    36.3. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Institusimenyatakan Seleksi gagal, apabila pengaduanmasyarakat adanya dugaan KKN dan/atauterjadinya penyimpangan ketentuan danprosedur dalam pelaksanaan seleksi yangmelibatkan KPA, ternyata benar.

    36.4.

    Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal,apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan

    KKN yang melibatkan PA dan/atau KPAternyata benar.

    36.5. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka PokjaULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

    36.6. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal,maka Pokja ULP meneliti dan menganalisispenyebab terjadinya seleksi gagal, untukmenentukan langkah selanjutnya.

    37 PenunjukanPenyedia Jasa

    Konsultansi

    37.1.

    Pokja ULP menyampaikan Berita AcaraHasil Seleksi (BAHS) kepada PPK sebagai dasar

    untuk menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

    37.2. PPK menerbitkan SPPBJ, apabila sependapatdengan Pokja ULP, kepada peserta seleksidengan peringkat teknis terbaik yang telahmencapai kesepakatan dengan Pokja ULPdalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis

    dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.

    37.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari

    kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS

    kepada PPK.

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    36/108

    33

    37.4. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan(tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

    37.5. Apabila pemenang yang ditunjuk

    mengundurkan diri, maka dilakukan prosesklarifikasi dan negosiasi teknis dan biayakepada peringkat teknis kedua atau ketigasesuai dengan urutan peringkatnya, selamamasa surat penawarannya masih berlaku atausudah diperpanjang masa berlakunya.

    38 Penandatangan-an Kontrak

    Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatanganiKontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananyatelah cukup tersedia dalam dokumen anggaran,

    dengan ketentuan sebagai berikut :

    38.1. Penandatanganan Kontrak paling lambat 14

    (empat belas) hari kalender setelah diterbitkanSPPBJ.

    38.2. PPK dan penyedia tidak diperkenankanmengubah substansi Dokumen Pemilihansampai dengan penandatanganan Kontrak,kecuali mempersingkat waktu pelaksanaanpekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akanmelewati batas tahun anggaran.

    38.3. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaanpekerjaan melewati batas tahun anggaran,penandatangan kontrak dilakukan setelahmendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

    38.4. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa,redaksional, angka dan huruf sertamembubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak.

    38.5. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian

    Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjiandengan maksud apabila terjadi pertentanganketentuan antara bagian satu dengan bagianyang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

    a.

    adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

    b.

    pokok perjanjian;

    c.

    surat penawaran, beserta rincian

    penawaran biaya;

    d.

    syarat-syarat khusus Kontrak;e.

    syarat-syarat umum Kontrak;

    f.

    Kerangka Acuan Kerja;

    g.

    gambar-gambar;

    h.

    dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS,BAPP.

    38.6. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu :

    a.

    paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri

    dari :

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    37/108

    34

    1). Kontrak asli pertama untuk PPKdibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh penyedia; dan

    2). Kontrak asli kedua untuk penyedia

    dibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPK.

    b.

    rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi

    materai, apabila diperlukan.

    38.7. Penandatanganan Kontrak yang kompleksdan/atau bernilai diatas Rp 100.000.000.000(seratus miliar rupiah) dilakukan setelahmemperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

    38.8. Pihak yang berwenang menandatangani

    Kontrak atas nama penyedia adalah Direksiyang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturanperundang- undangan.

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    38/108

    35

    BAB III

    LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

    A.Penerapan IKPdan LDP

    Apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis padaLembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi KepadaPeserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuanpada Lembar Data Pemilihan (LDP).

    B.LingkupPekerjaan

    Pokja ULP : [diisi nama Pokja ULP]

    Alamat Pokja ULP

    Website: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

    Nama pekerjaan

    Uraian singkat pekerjaan [diisi nama paket pekerjaan/kegiatan dan uraian secarasingkat dan jelas Pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

    Jangka waktu penyelesaian pekerjaan . (..)hari kalender sejak .. [diisi waktu yang diperlukanuntuk menyelesaikan pekerjaan]

    C.Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan TahunAnggaran

    [diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuaidokumen

    anggaran pembiayaan]

    D.

    Pemberianpenjelasan danPeninjauanLapangan

    PemberianPenjelasanpada:Hari : ....................................Tanggal : ....................................Pukul : ....................................

    Tempat : ....................................

    Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada :Hari : ....................................

    Tanggal : ....................................Pukul : ....................................

    Tempat : ....................................

    E.

    Mata UangPenawaran danCaraPembayaran

    1.

    Bentuk Mata uang penawaran :

    2. Pembayaran dilakukan dengan cara

    [diisi pembayarannya dilaksanakan secara : bulanan,berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin),atau secara sekaligus]

    F.

    Masa BerlakuPenawaran danJangka WaktuPelaksanaan

    1.

    Masa berlaku penawaran selama . (..)hari kalender sejak batas akhir pemasukanpenawaran.

    2.

    Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan .(..) hari kalender sejak .. [diisi waktuyang ditetapkan dalam SPMK]

    G.Batas AkhirPemasukanPenawaran

    [Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaansecara elektronik]

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    39/108

    36

    H.PembukaanPenawaranSampul I

    [Sesuai jadwal yang tercantum dalam sistem pengadaansecara elektronik]

    I.

    EvaluasiPenawaran Bobot kombinasi teknis dan biaya ditetapkan: bobot penawaran teknis sebesar ..

    bobot penawaran biaya sebesar ...

    [acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuaidengan rentang sebagai berikut:

    - bobot penawaran teknis sebesar 0,60 sampai 0,80;

    - bobot penawaran biaya sebesar 0,20 sampai 0,40.

    Pembobotan Nilai Teknis dan Biaya, khusus untuk Metoda

    Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan mempertimbangkankompleksitas/teknis pekerjaan maka dapat digunakanbobot sebagai berikut:

    1. Bobot Penawaran Teknis = 0,80

    2. Bobot Penawaran Biaya = 0,20]

    J.

    Evaluasi Teknis Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai:

    1.

    Unsur Pengalaman Perusahaan: ...... %

    a.

    Pengalaman perusahaan peserta dalammelaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaanyang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10(sepuluh) tahun terakhir.

    b.

    Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak

    dinilai.c.

    Terhadap perusahaan baru < dari 3 (tiga) tahunmendapat nilai minimum.

    d.

    Apabila dilengkapi referensi namun dari hasil

    klarifikasi terbukti tidak benar, maka penawarandigugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.

    e. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatansejenis, dengan bobot sub unsur .% danketentuan penilaian sub unsur :

    1) Kegiatan yang sejenis adalah: ..[deskripsikan dengan jelas]

    2)

    Memiliki . Paket pekerjaan sejenis dalamwaktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberi nilai

    3) Memiliki .s.d . paket pekerjaan sejenisdalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberinilai .

    4)

    Memiliki < . paket pekerjaan sejenis dalamwaktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberi nilai

    .

    5)

    Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur

    pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis =NILAI BOBOT sub unsur pengalamanmelaksanakan kegiatan sejenis.

    f.

    Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasikegiatan, dengan bobot sub unsur . % danketentuan penilaian sub unsur :

    1)

    Memiliki . Paket pekerjaan di lokasiproyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh)tahun terakhir diberi nilai

    2)

    Memiliki .s.d . Paket pekerjaan di lokasi

    proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh)tahun terakhir diberi nilai .

    JDIH Kementerian PUPR

  • 7/24/2019 Buku Standar JK 05 HS (2)

    40/108

    37

    3)

    Memiliki < . Paket pekerjaan di lokasiproyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh)tahun terakhir diberi nilai .

    4)

    Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur

    pengalaman melaksanakan di lokasiproyek/kegiatan = NILAI BOBOT sub unsurpengalaman melaksanakan di lokasi

    proyek/kegiatan.

    g.

    Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitasutama dengan bobot sub unsur .% danketentuan penilaian sub unsur :

    1)

    Memiliki . Pengalaman manajerial danfasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahunterakhir diberi nilai

    2)

    Memiliki .s.d . Pengalaman manajerialdan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh)tahun terakhir diberi nilai .

    3)

    Memiliki < . Pengalaman manajerial danfasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahunterakhir diberi nilai .

    4)

    Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurpengalaman manajerial dan fasilitas utama =NILAI BOBOT sub unsur pengalamanmanajerial dan fasilitas utama.

    h.

    Sub unsur kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, denganbobot sub unsur .% dan ketentuan penilaiansub unsur :

    1)

    Memiliki . Orang tenaga ahli tetap yangdigunakan untuk melakukan pekerjaan sejenisdalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberinilai

    2)

    Memiliki .s.d . Orang tenaga ahli tetapyang digunakan untuk melakukan pekerjaan

    sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun

    terakhir diberi nilai .3)

    Memiliki < . Orang tenaga ahli tetap yangdigunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis

    dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diberinilai .

    4)

    Nilai yang didapatkan X bobot sub unsurkapasitas perusahaan dengan memperhatikan

    jumlah tenaga ahli tetap = NILAI BOBOT subunsur kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

    i.

    Total bobot seluruh sub unsur = 100%j.

    Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobotunsur Pengalaman Perusahaan = NILAIPENGALAMAN PERUSAHAAN.

    k.

    Dalam hal nilai unsur pengalaman perusahaan