Buku sejarah perundingan unfccc 2

.

Sejarah Isu Perubahan

Iklim dan UNFCCC

1979

Pada tahun 1979, Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization, WMO)

menyelenggarakan Konferensi Iklim Dunia yang pertama (First World Climate Conference) pada 12-23 Februari

1979 di Jenewa. Konferensi ini adalah salah satu pertemuan internasional besar pertama yang membahas

tentang perubahan iklim. Pada dasarnya pertemuan ini adalah sebuah

konferensi ilmiah, dihadiri oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu.

Konferensi diselenggarakan dalam bentuk persidangan empat kelompok

kerja untuk melihat ke dalam data iklim, identifikasi topik iklim, studi

dampak terpadu, dan penelitian tentang variabilitas iklim dan

perubahan. Konferensi ini mendorong pembentukan Program Iklim

Dunia (World Climate Program) dan Program Penelitian Iklim Dunia

(World Climate Research Programme).

November 1988

PBB, melalui program lingkungan PBB (United Nations Environment Programme, UNEP) dan

Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization, WMO) membentuk The

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada November 1988 untuk meneliti dan

menganalisa isu-isu perubahan iklim melalui berbagai metode ilmu pengetahuan yang

muncul. Sejak 1990 setiap lima atau enam tahun IPCC telah mengeluarkan laporan-laporan yang berkaitan

dengan ilmu pengetahuan melalui pengamatan dan prediksi untuk mengetahui kecenderungannya di masa

depan.

IPCC tidak melakukan penelitian baru, tetapi tugas IPCC adalah untuk membuat rancangan kebijakan yang

sesuai dengan isu-isu dan literatur diseluruh dunia tentang aspek ilmu pengetahuan, teknik dan sosio-

ekonomi dari perubahan iklim. Laporan-laporan IPCC disusun oleh ribuan ahli dari seluruh bagian di dunia.

1990

IPCC merilis laporan penilaian pertama (first assessment

report) yang menyatakan "emisi yang dihasilkan dari kegiatan

manusia secara substansial meningkatkan konsentrasi gas

rumah kaca di atmosfer" yang

mengarah ke dorongan

pembentukan perjanjian

global oleh IPCC dan Konferensi Iklim Dunia kedua (second World

Climate Conference).

Pada tanggal 11 Desember 1990, Majelis Umum PBB mendirikan

Intergovernmental Negotiating Committee (INC) untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. INC

diadakan dalam lima sesi di mana lebih dari 150 negara membahas komitmen global yang mengikat, memiliki

target dan memiliki batas waktu untuk pengurangan emisi, mekanisme keuangan, transfer teknologi, dan

tanggung jawab "common but differentiated" dari negara-negara maju dan berkembang.

1992

Berakhirnya perang dingin juga membawa angin segar bagi isu perubahan iklim. Pada Mei

1992, teks dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nation

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) diadopsi di Markas Besar PBB di New

York.

Pada bulan Juni tahun yang sama Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang

Perubahan Iklim (UNFCCC) dibuka untuk ditandatangani pada KTT Bumi di Rio,

hal ini membawa dunia satu langkah maju secara bersama-sama untuk

mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

UNFCCC memiliki dua Konvensi yang senada juga setuju di Rio yakni, Konvensi

PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan Konvensi untuk Memerangi

Desertifikasi.

1994

Pada 21 Maret 1994, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC),

yang disepakati dua tahun sebelumnya di Rio, Brazil pada 1994 mulai diberlakukan.

Negara-negara yang menandatangani perjanjian itu dikenal sebagai "Negara Pihak".

Dengan 196 Negara Pihak, UNFCCC memiliki keanggotaan yang mendekati hampir -

universal. Negara Pihak bertemu setiap tahun di Konferensi Para Pihak (Conference of

the Parties, COP) untuk menegosiasikan tanggapan multilateral terhadap perubahan

iklim.

1995

Konferensi Para Pihak yang pertama (COP 1) diadakan pada bulan April 1995 di

Berlin, Jerman. Menteri Lingkungan Hidup Jerman pada waktu itu, Angela Merkel,

memimpin COP 1 di Berlin, di mana Para Pihak sepakat bahwa komitmen yang

telah tercatat dalam Konvensi UNFCCC "tidak memadai" untuk memenuhi tujuan

konvensi. Sebuah keputusan yang disebut dengan The Berlin Mandate

menetapkan proses untuk menegosiasikan penguatan komitmen dari negara-

negara maju, sehingga proses ini dianggap sebagai sebuah dasar untuk Protokol

Kyoto.

1997

Protokol Kyoto Diadopsi

Konferensi Para Pihak ketiga mencapai sebuah tonggak sejarah dengan diadopsinya Protokol

Kyoto, perjanjian dunia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang pertama.

2001

Sebuah terobosan besar dicapai pada bulan Juli tahun 2001 dimana pada bagian

kedua dari Konferensi Para Pihak keenam (COP 6) di Bonn, negara pihak Negara Pihak

mencapai kesepakatan politik yang luas untuk menyetujui buku aturan operasional

untuk Protokol Kyoto tahun 1997.

Konferensi ketujuh dari Negara Pihak di Marakkesh,

Maroko pada Oktober 2001 menghasilkan sebuah

kesepakatan yang dinamakan Marrakesh Accords,

memberikan kondisi yang ideal untuk ratifikasi Protokol Kyoto. Ini akan memformalkan

kesepakatan mengenai aturan operasional untuk Perdagangan Emisi Internasional

(International Emissions Trading, IET), Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean

Development Mechanism) dan Implementasi Bersama (Joint Implementation) dan juga pendirian sebuah rezim

kepatuhan dan prosedur akuntabilitas.

2005

Pada bulan Januari 2005, Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa

(EU Emission Trading Scheme, EU-ETS) sebagai skema

perdagangan emisi pertama dan terbesar di dunia, diluncurkan

sebagai pilar utama kebijakan perubahan iklim dari Uni Eropa.

Sistematika diatur oleh skema secara kolektif dan akan menjadi

sebuah sistem untuk menaungi hampir separuh dari emisi Uni

Eropa CO2.

Tahun 2005 juga menjadi sebuah tahun bersejarah dimana pada 16 Februari 2005

Federasi Rusia menyerahkan instrumen ratifikasi Protokol Kyoto, yang menandai

tercapainya syarat ratifikasi dan dimulainya masa berlaku Protokol Kyoto.

Setelah berlakunya Protokol Kyoto pada awal tahun, Konferensi Para Pihak kesebelas

(COP 11) untuk pertama kalinya diadakan bersamaan dengan Konferensi Para Pihak

yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties serving as

the Meeting of the Parties, CMP 1) .

2006

Pada bulan Januari 2006 Mekansime Clean Development

Mechanism (CDM) mulai dibuka. CDM adalah salah satu dari

tiga mekanisme fleksibel dalam Protokol Kyoto yang

dirancang untuk membantu negara industri/Annex1 untuk

memenuhi komitmennya mengurangi efek Gas Rumah Kaca

(GRK) dan membantu negara berkembang dalam mencapai

pembangunan berkelanjutan. CDM adalah satu-satunya

mekanisme fleksibel yang melibatkan negara berkembang.

Berdasarkan Protokol Kyoto, negara berkembang tidak

memiliki kewajiban membatasi emisi GRKnya, akan tetapi

dapat secara sukarela berkontribusi dalam pengurangan

emisi global dengan menjadi tempat pelaksanaan proyek

CDM.

Pada Konferensi Para Pihak kedua belas (COP 12) yang diadakan di Nairobi, Kenya pada bulan November 2006, Badan

Pendukung untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA) diberi

mandat untuk melakukan program untuk mengatasi dampak, menghitung kerentanan dan memberikan saran untuk aksi

adaptasi terhadap perubahan iklim - kegiatan Nairobi Work Plan, NWP secara resmi dimulai.

2007

Pada Konferensi Para Pihak ketiga belas (COP 13) yang diadakan di Bali,

Indonesia pada Desember 2007 mengadopsi Bali Road Map, termasuk

Bali Action Plan (BAP), berbagai keputusan penting ini menentukan arah

baru dalam proses negosiasi untuk mengatasi perubahan iklim. BAP ini

memiliki lima kategori utama: visi bersama, mitigasi, adaptasi, teknologi

dan pendanaan.

2008

Pada bulan Januari 2008, salah satu mekanisme dalam Protokol Kyoto yakni "Joint

Implementation" dimulai. Hal ini memungkinkan negara dengan pengurangan

emisi atau komitmen pembatasan di bawah Protokol untuk mendapatkan unit

pengurangan emisi (Emission Reduction Unit, ERU) dari kegiatan pengurangan

emisi atau proyek penghapusan emisi di negara lain dengan komitmen yang

sama.

Konferensi Para Pihak keempat belas (COP 14) di Poznan, Polandia pada

Desember 2008, memberikan langkah penting menuju membantu negara-negara berkembang, termasuk peluncuran

Dana Adaptasi (Adaptation Fund) di bawah Protokol Kyoto dan Poznan Strategic Programme on Technology Transfer.

2009 Pada bulan Desember 2009 para pemimpin dunia berkumpul untuk

menghadiri Konferensi kelima belas (COP 15) dari Pihak di Kopenhagen,

Denmark, yang menghasilkan Copenhagen Accord. Negara-negara maju

berjanji memberikan bantuan hingga USD 30 miliar pada pendanaan Fast

Start Finance untuk periode 2010-2012.

2010 Konferensi Para Pihak keenam belas (COP 16) di Cancun, Mexico pada Desember 2010

menghasilkan Kesepakatan Cancun (Cancun Agreement), kesepakatan ini adalah sebuah

paket komprehensif oleh para negara pihak untuk membantu negara-negara berkembang

dalam menghadapi perubahan iklim. The Green Climate Fund, Mekanisme Teknologi dan

Kerangka Kerja Adaptasi Cancun (Cancun Adaptation Framework) juga ditetapkan pada

pertemuan tahun itu.

2011 Pada Konferensi Para Pihak ketujuh belas (COP 17) di Durban, Afrika Selatan, para negara

pihak berkomitmen untuk menyusun sebuah kesepakatan perubahan iklim universal yang

baru pada 2015 untuk diimplementasikan pada periode setelah 2020. Hal ini mendorong

terbentuknya Kelompok Kerja Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for

Enhanced Action atau lazim disebut ADP.

Pada COP ke 17 ini juga diluncurkan sebuah inisiatif bernama Momentum For Change, sebuah inisiatif khusus dari

UNFCCC, yang memberikan apresiasi terhadap tindakan memerangi perubahan iklim dengan cara yang inovatif dan

transformatif yang dijadikan teladan di seluruh dunia.

2012

Pada Konferensi Para Pihak kedelapan belas (COP 18) di Doha,

Qatar,para negara pihak setuju untuk mempercepat proses kerja yang

mengarah kepada sebuah kesepakatan perubahan iklim universal pada

2015 dan untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan upaya

sebelum 2020 untuk mencapai target janji pengurangan emisi. Negara

Pihak juga mengadopsi Doha Amendment, yang meresmikan berlakunya periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto.

2013

Pada 27 September 2013 Kelompok Kerja I dari Panel PBB tentang Perubahan

Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) merilis Laporan Penilaian

Kelima (Fifth Assessment Report, AR5), pada isu perubahan iklim yang terfokus pada

data ilmiah terbaru terkait penyebab dan akibat dari Perubahan Iklim.

Pada November 2013 diadakan Konferensi Para Pihak kesembilan belas (COP 19)

di Warsawa, Polandia yang menghasilkan Warsawa Outcomes, termasuk buku

aturan (rulebook) untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan mekanisme untuk

mengatasi kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh dampak jangka panjang perubahan iklim.

2014

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) merayakan ulang tahun ke-20 pada bulan

Maret 2014. Pada 31 Maret 2014 Kelompok Kerja II dari Panel PBB tentang

Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) merilis

Bagian Kedua dari Laporan Penilaian Kelima (2nd part of the Fifth Assessment

Report, AR5), pada isu perubahan iklim yang terfokus pada akibat, saran aksi

adaptasi dan kajian kerentanan terhadap perubahan iklim. Pada tahun ini juga

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah

pertemuan puncak para Kepala Negara (Climate Summit) di New York, yang mengundang Kepala Negara dan

Pemerintah, pemimpin di bidang bisnis, keuangan, masyarakat sipil dan para pemimpin lokal untuk

memobilisasi tindakan dan ambisi untuk memerangi perubahan iklim sebelum pertemuan COP 21 di Paris

pada tahun 2015 .

Pada Konferensi Para Pihak kedua puluh di Lima-Peru yang direncanakan diadakan pada

Desember tahun 2014, para pemerintah dunia akan memiliki kesempatan untuk

membuat dorongan kolektif yang terakhir menuju kesepakatan universal baru dan

bermakna pada yang diharapkan mampu tercapai pada COP 21 di Paris tahun 2015

.