Buku Panduan Psu

1 BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan pembangunan kawasan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau.

Salah satu isu permasalahan strategis yang dihadapi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman saat ini adalah masih tingginya angka backlog atau akumulasi kebutuhan rumah yang sudah mencapai sekitar 8 juta. Kondisi ini ditambah lagi dengan semakin tingginya pertumbuhan kebutuhan rumah yang mencapai 720.000 unit per tahun, yang merupakan isyarat bahwa upaya-upaya penyiapan kawasan perumahan dan permukiman sangat mendesak untuk dilakukan.

Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku pembangunan. Untuk itu, telah disusun Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 sesuai dengan Permenpera No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan , yang dapat juga diakses melalui situs www.kemenpera.go.id.

Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 ini dapat tersusun dan disajikan.

Besar harapan kami, Buku Panduan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

Dr. Hazaddin TS


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, rumah yang layak huni merupakan dasar dan salah satu komponen penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan.

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sesuai dengan tupoksinya, akan membantu dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu kawasan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai.

Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Satuan Unit Rum ah


Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

PSU perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenpera Tahun 2010 – 2014 akan memberikan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah untuk mendorong terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, seimbang dan selaras yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum, khususnya perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah (MBM) maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

1.2.2. Tujuan

Tujuan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan permukiman.

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan


Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman; 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4. TARGET PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 adalah 161.616 unit rumah, dari total target 700.000 unit rumah yang akan diberikan stimulan PSU sepanjang tahun 2010-2014, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat. Namun target ini merupakan target tahun jamak (multi years), dimana kekurangan pelaksanaan tahunan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai tahun 2014.

Tahun PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (unit)

2010 90.374 2011 117.010 2012 145.000 2013 161.616 2014 186.000 Total 700.000


Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014

Skema Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Stimulan P SU Perumahan dan Kawasan Permukiman


BAB 2

PENDEKATAN PENANGANAN

Pendekatan Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melalui perencanaan berbasis kawasan. Hal ini dimaksudkan agar PSU perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan akan terintegrasi dengan PSU perkotaan. Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat mendukung pembangunan rumah tapak dan rusun sewa.

Sasaran lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2013 digambarkan dalam skema di bawah ini:

Sasaran Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukima n


2.1. BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN P ADA KAWASAN SKALA BESAR

Pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan skala besar diwujudkan melalui pengembangan kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun (lisiba), dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (lisiba BS) sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 1999, yaitu sebanyak 1.000 – 10.000 unit rumah.

Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman skala besar, yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

Selanjutnya, lisiba BS adalah lisiba yang bukan merupakan bagian dari kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.

2.2. BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN P ADA KAWASAN BUKAN SKALA BESAR (KLASTER)

Kawasan bukan skala besar adalah sebidang lahan yang fisiknya telah dipersiapkan secara terstruktur untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan jumlah unit rumah yang bisa ditampung adalah 100 s/d kurang dari 1.000 unit (jumlah unit masih bersifat sementara).

Pengembangan kawasan bukan skala besar pada umumnya dikembangkan di kawasan perkotaan, dikarenakan keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Pengembangan kawasan ini pun juga tetap perlu untuk diintegrasikan dengan kawasan di sekitarnya maupun dengan sistem kota, untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang lebih baik.

2.3. BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN P ADA KAWASAN KHUSUS

Berdasarkan Permenpera No. 14/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus, kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berfungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan bencana.

Jumlah unit rumah yang dapat ditampung di kawasan khusus minimal 100


unit, dan dapat dibangun secara horizontal atau vertikal. Bantuan PSU perumahan dan permukiman pada kawasan khusus juga ditujukan untuk mendukung pembangunan rumah khusus.

2.4. BANTUAN PSU PADA RUSUN SEWA

Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman diberikan pada rusun sewa yang pembangunannya telah dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman ini diharapkan dapat mempercepat penghunian rusun sewa yang layak huni.


BAB 3

PROSEDUR BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sejalan dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa perumahan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah, maka pemangku kepentingan dalam Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Kemenpera, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku pembangunan (pemerintah dan/atau setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan).

3.1.1. Kemenpera

Tugas Kemenpera meliputi: a. melakukan sosialisasi dan koordinasi program bantuan PSU kepada

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku pembangunan perumahan;

b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis; c. menetapkan lokasi penerima bantuan PSU; d. mengalokasikan anggaran bantuan PSU; e. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; f. menyerahkan hasil bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota; g. dalam hal bantuan PSU pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka

penyerahan hasil bantuan PSU dilaksanakan kepada pemerintah provinsi; h. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan,

penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam bantuan PSU; dan i. melakukan pembinaan bantuan PSU.

3.1.2. Pemerintah Provinsi

Tugas pemerintah provinsi meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian berdasarkan

usulan pemerintah kabupaten/kota; b. melakukan koordinasi dengan Kementerian untuk verifikasi administrasi

dan teknis; c. melakukan koordinasi pengelolaan hasil bantuan PSU yang berada pada

2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; d. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan

dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;


e. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; f. mensinergikan program pembangunan PSU pada perumahan dan

kawasan permukiman; g. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU

kepada Kementerian; dan h. melakukan pembinaan bantuan PSU.

3.1.3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Tugas pemerintah kabupaten/kota meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan

kepada Kementerian; b. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; c. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PSU pada perumahan

dan kawasan permukiman melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

d. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi;

e. mensinergikan program pembangunan PSU pada perumahan dan kawasan permukiman;

f. melakukan pembinaan bantuan PSU.

3.1.4. Pelaku Pembangunan

Tugas pelaku pembangunan meliputi: a. mengajukan usulan bantuan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota

tembusan kepada pemerintah provinsi; b. melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan PSU; c. mengoordinasikan hasil pengawasan dan pengendalian bantuan PSU

kepada Kementerian melalui pemerintah provinsi; d. mensinergikan program pembangunan PSU pada perumahan dan

kawasan permukiman; e. melakukan pembinaan bantuan PSU.

3.2. KRITERIA PEMILIHAN LOKASI

(1) Kriteria lokasi perumahan dan kawasan permukiman, meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. lokasi sudah memiliki rencana tapak; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. luas lokasi sekurang-kurangnya 6 (enam) hektar atau memiliki daya

tampung rumah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) unit rumah; e. luas bangunan rumah sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) meter

persegi.


(2) Kriteria kabupaten/kota, yang sudah memiliki: a. rencana rinci tata ruang kawasan (RRTR); b. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman (RP3KP); dan/atau c. dokumen perencanaan perumahan lainnya.

3.3. PROSES PENGUSULAN

Usulan bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaku pembangunan mengisi kuesioner (Lampiran 1) b. pelaku pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada

pemerintah kabupaten/kota, tembusan kepada pemerintah provinsi dan Kementerian (Lampiran 2 Form 1);

c. pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada pemerintah provinsi tembusan kepada Kementerian (Lampiran 2 Form 2);

d. pemerintah provinsi mengusulkan lokasi bantuan PSU kepada Kementerian;

e. Kementerian melakukan konsolidasi usulan melalui rapat konsultasi dan koordinasi teknis mencakup materi verifikasi administrasi (Lampiran 2 Form 3).

3.4. PENGISIAN KUESIONER

Pengisian kuesioner pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang detail mengenai kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang diusulkan, khususnya mengenai kondisi eksisting dan kebutuhan PSU yang diperlukan. Kuesioner disusun sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi bantuan PSU sebagaimana disampaikan di atas. Selanjutnya, hasil isian kuesioner akan menjadi salah satu bahan penilaian terhadap penetapan lokasi. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan para pelaku pembangunan perumahan, baik yang belum atau sudah tergabung dalam asosiasi pengembang, seperti REI, APERSI, dll, diharapkan dapat mengisi kuesioner dengan informasi yang jelas dan terkini.

3.5. VERIFIKASI

Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, serta dapat melibatkan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi administrasi berdasarkan kelengkapan administrasi yang diusulkan, meliputi: a. data lokasi; b. surat usulan pengembang;


c. surat usulan pemerintah kabupaten/kota; d. surat usulan pemerintah provinsi; dan e. surat pernyataan kesanggupan membangun dari pengembang.

Kemudian, Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi teknis untuk melihat langsung kondisi fisik tapak dan mengecek keakuratan administrasi. Verifkasi teknis meliputi: a. rencana tapak; b. daya tampung rumah atau luas lahan; c. rencana pembangunan rumah; dan d. lahan siap bangun.

3.6. PENETAPAN

Penetapan lokasi bantuan PSU berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan bantuan PSU, melalui Keputusan Menteri. Kemudian, operasionalisasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagan Alir Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permuk iman


BAB 4

KOMPONEN KEGIATAN BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMN

5.1 PENYUSUNAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED)

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan DED ini adalah memberikan acuan teknis bagi pelaksanaan pembangunan fisik PSU perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pembangunan PSU tersebut dapat mendorong terciptanya keterpaduan sistem kegiatan maupun jaringan infrastruktur di sekitarnya.

5.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN STIMULAN PSU

Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dibangun mengacu pada rekomendasi RRTR/Siteplan dan sesuai dengan DED. Namun, hal ini pada dasarnya akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman.

Komponen Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen:

(1) Jalan Persyaratan teknis untuk jalan meliputi: a. pembangunan jalan baru untuk jalan lokal primer/sekunder kawasan; b. peningkatan jalan lokal primer/sekunder kawasan yang sudah

terbangun; c. pembangunan baru jalan lingkungan atau penyediaan bangunan

pelengkap prasarana jalan lingkungan untuk rumah tapak atau rusun sewa;

d. kriteria teknis: 1) lahan untuk daerah milik jalan telah tersedia; 2) jenis konstruksi jalan yang dapat dibantu berupa jalan dengan

laburan aspal atau jalan dengan lapis penetrasi makadam, beton atau paving blok; dan

3) ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku.

(2) Drainase

Persyaratan teknis untuk drainase meliputi: a. penyediaan prasarana drainase dan bangunan pelengkap pada

perumahan dan kawasan permukiman; b. penyediaan saluran drainase lingkungan; c. kriteria teknis:


1) saluran drainase merupakan saluran terbuka dilengkapi dengan bangunan pelengkap;

2) sistem drainase harus dihubungkan dengan badan air penerima, sehingga drainase dapat berfungsi dengan baik, dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu;

3) badan air penerima dapat merupakan sungai, laut, kolam, danau dan drainase kawasan/perkotaan; dan

4) ketentuan mengenai kriteria teknis jalan sesuai pedoman teknis yang berlaku.

(3) Air Limbah

Persyaratan teknis untuk air limbah meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana air limbah pada perumahan dan

kawasan permukiman; b. pembangunan prasarana air limbah komunal; c. kriteria teknis:

1) lahan untuk prasarana pembuangan air limbah komunal telah tersedia;

2) penempatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat ditempatkan pada lokasi yang telah direncanakan atau pada lokasi ruang terbuka hijau (RTH), atau pada badan jalan, dengan memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi;

3) penyediaan sarana air limbah sistem terpusat, meliputi jaringan air limbah dan IPAL;

4) prasarana dan sarana pembuangan air limbah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan dan kemudahan dalam pengoperasian; dan

5) perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sesuai pedoman teknis yang berlaku

(4) Persampahan

Persyaratan teknis untuk persampahan meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang melayani skala

lingkungan dan kawasan; b. pembuatan tempat pengolahan sampah; c. untuk rusun sewa tempat sampah/tempat pembuangan sementara

(TPS) berupa tempat pembuangan sampah komunal; d. kriteria teknis untuk persampahan sesuai pedoman teknis yang

berlaku. (5) Air Minum

Persyaratan teknis untuk air minum meliputi: a. tersedia jaringan air minum yang dapat melayani/tersambung dengan

lokasi perumahan (tapping dari pipa PDAM); b. dalam hal tidak tersedia jaringan PDAM, maka dapat diberikan pada

sumber air minum seperti pembuatan sumur bor;


c. penyediaan sarana air minum komunal, meliputi jaringan distribusi, tangki penampungan, rumah pompa;

d. kriteria teknis untuk air minum sesuai pedoman teknis yang berlaku.

(6) Penerangan Jalan Umum (PJU) Persyaratan teknis untuk PJU meliputi: a. tersedia sumber listrik yang bersumber dari PT. PLN atau sumber

listrik lainnya; b. konstruksi jaringan distribusi PJU di perumahan baru atau

pengembangan perumahan yang telah ada, meliputi: trafo, tiang, lampu, dan kabel distribusi listrik dari PLN maupun sumber listrik lainnya;

c. penempatan PJU di dalam perumahan pada jalan lingkungan, jalan setapak dan taman;

d. apabila di dalam perumahan sudah tersedia jaringan distribusi listrik, namun belum terdapat PJU, maka jaringan distribusi listrik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana penempatan PJU;

e. jarak penempatan antara PJU dapat memberikan penerangan yang cukup dengan daya listrik yang efisien;

f. kriteria teknis untuk penerangan jalan umum sesuai pedoman teknis yang berlaku.

(7) Tempat Parkir pada Rusun Sewa

Persyaratan teknis untuk tempat parkir pada rusun sewa meliputi: a. lahan untuk tempat parkir telah dimatangkan; b. tempat parkir ditujukan untuk parkir kendaraan roda dua; c. tempat parkir kendaraan roda empat ditujukan hanya untuk parkir

sementara; d. pembangunan tempat parkir bisa menggunakan konstruksi beton atau

paving blok; e. kriteria teknis untuk tempat parkir sesuai pedoman teknis yang berlaku.

5.3 SUPERVISI BANTUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PER MUKIMAN

Pelaksanaan supervisi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam upaya meningkatkan komitmen kegiatan. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk mengawal dan menjamin pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan permukiman agar tepat sasaran, mutu dan waktu.


Lampiran I : Kuesioner

BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2013

1. Nama Perumahan

2. Jenis Perumahan* Rumah Tapak Rumah Susun Sewa Rumah Susun Milik 3. Tipologi Kawasan* Kawasan Skala Besar ( 1.000 unit) Kawasan Bukan Skala Besar Kawasan Tematik Kawasan Industri Kawasan Perbatasan Kawasan Nelayan Kawasan Pertambangan Kawasan Pertanian Kawasan Pariwisata Kawasan Pelabuhan Kawasan Cagar Budaya Kawasan lainnya,

(sebutkan)......................................................... Kota/Kabupaten

(coret salah satu)

Provinsi

* √ Checklist salah satu (KOTA/KABUPATEN), (TANGGAL/BULAN/TAHUN)

DIISI OLEH,

( siapa berdasarkan K-1 )


I. DATA UMUM

1. Alamat

Jalan

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Provinsi

2. Luas Kawasan (Hektar)

3. Kesediaan Pemda untuk sharing Bersedia

Tidak Bersedia

4. Kesediaan Pemda untuk MoU Bersedia

Tidak Bersedia

5. Jumlah Rumah

5.1. Rencana Daya Tampung Rumah

5.2. Rumah Terbangun 5.3. Rumah Terhuni

5.1.1. Rumah sederhana

unit 5.2.1. Rumah sederhana

unit 5.3.1. Rumah sederhana

unit

5.1.2. Rumah menengah

unit 5.2.2. Rumah menengah

unit 5.3.2. Rumah menengah

unit

5.1.3. Rumah mewah unit 5.2.3. Rumah mewah

unit 5.3.3. Rumah mewah

unit

Total Total Total

6. Jalan

6.1. Jalan kawasan 6.2. Jalan lingkungan

6.1.1. Rencana 6.2.1 Rencana

Panjang m Panjang m

Lebar m Lebar m

Jenis Perkerasan Jenis Perkerasan

6.1.2. Eksisting 6.2.2 Eksisting

Panjang m Panjang m

Lebar m Lebar m


6.1.3. Kondisi jalan 6.2.3 Kondisi jalan

Baik m Baik m

Rusak ringan m Rusak ringan m

Rusak berat m Rusak berat m


6.1.4. Usulan 6.2.4 Usulan

Panjang m Panjang m

Lebar m Lebar m


Estimasi biaya jalan Rp. Estimasi biaya jalan Rp.

� Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi jalan

7. Drainase

7.1 Drainase kawasan 7.2 Drainase lingkungan

7.1.1 Rencana 1.2.1 Rencana

Panjang m Panjang m

Lebar m Lebar m

7.1.2 Eksisting 1.2.2 Eksisting

Panjang m Panjang m

Lebar m Lebar m

7.1.3 Kondisi drainase 1.2.3 Kondisi drainase

Baik m Baik m

Rusak ringan m Rusak ringan m

Rusak berat m Rusak berat m

7.1.4 Usulan 6.2.5 Usulan

Panjang m Panjang m

Lebar m Lebar m

Estimasi biaya drainase Rp. Estimasi biaya drainase Rp.

� Lampiran peta lokasi usulan fasilitasi drainase

8. Jaringan Air Minum

8.1 Skala kawasan 8.2 Skala lingkungan

8.1.1 Terbangun dan telah melayani

% dari total rencana

8.2.1 Terbangun dan telah melayani

% dari total rencana

8.1.2 Kapasitas liter/detik 8.2.2 Kapasitas liter/detik

8.1.3 Usulan fasilitasi 8.2.3 Usulan fasilitasi

Panjang m Panjang m

Kapasitas liter/detik Kapasitas liter/detik

Estimasi biaya Rp. Estimasi biaya Rp.

� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan air minum

9 Sanitasi Lingkungan

9.1 Eksisting

9.1.1 Terbangun dan telah terlayani % dari total rencana


� Sanitasi individu

� Sanitasi komunal

9.1.2 Kondisi sanitasi komunal

� Baik, ___________ m

� Sedang, ___________ m

� Buruk, ___________ m

9.2 Usulan fasilitasi

9.2.1 Volume komunal unit

9.2.2 Estimasi biaya Rp.

� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi sanitasi lingkungan

10. Persampahan

10.1 Eksisting

10.1.1Terbangun dan telah melayani % dari total rencana

10.1.2Jumlah TPS unit

10.1.3Kapasitas

� Cukup

� Kurang

10.1.4Kondisi

� Baik

� Sedang

� Buruk


10.2.1Jumlah TPS unit

10.2.2Estimasi biaya Rp.

� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi persampahan

11. Jaringan listrik

11.1 Skala Kawasan 11.2 Skala Lingkungan

11.1.1Eksisting % dari total rencana 11.2.1 Eksisting

Daya KVA Daya KVA

Gardu unit Trafo unit

Kondisi Kondisi

� Berfungsi � Berfungsi

� Tidak berfungsi � Tidak berfungsi

Jumlah tiang buah Jumlah tiang buah


Panjang kabel m Panjang kabel m

11.1.2Usulan fasilitasi 11.2.2 Usulan fasilitasi

Jumlah tiang buah Jumlah tiang buah

Panjang kabel m Panjang kabel m

Estimasi biaya Rp. Estimasi biaya Rp.

� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi jaringan listrik

12 Penerangan jalan umum

12.1 Eksisting

Jumlah tiang buah

Jumlah lampu buah

Estimasi biaya Rp.


Jumlah tiang buah

Jumlah lampu buah

Estimasi biaya Rp.

� Lampiran peta lokasi eksisting dan usulan fasilitasi penerangan jalan umum

No. 13 – 15 KHUSUS UNTUK RUSUN SEWA

13. Ground tank dan pompa air minum

13.1 Kapasitas

13.2 Estimasi biaya Rp.

� Lampiran peta lokasi ground tank dan pompa air minum

14. Tempat parkir

14.1 Kapasitas

14.2 Jumlah


� Lampiran peta lokasi tempat parkir

15. Lift untuk rusun milik

15.1 Kapasitas

15.2 Jumlah unit


� Lampiran peta lokasi lift untuk rusun milik

16. Potensi Sumber Daya Eksisting

16.1 Akses menuju lokasi

� Sudah tersedia


� Sedang dikembangkan

� Belum ada akses

16.2 Ketersediaan sumber air bersih

16.2.1 Air perpipaan

Volume/debit air

� Mencukupi

� Tidak mencukupi

16.2.2 Air permukaan (sungai, danau/situ)

Volume/debit air

� Mencukupi

� Tidak mencukupi

16.2.3 Air tanah

Volume/debit air

� Mencukupi

� Tidak mencukupi

Kedalaman air tanah

m

16.2.4 Sumber air lainnya, sebutkan

Volume/debit air

� Mencukupi

� Tidak mencukupi

16.3 Ketersediaan daya listrik dari PLN

� Ada. Kapasitas watt

� Tidak ada

II. PENILAIAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

17. Perencanaan, Kebijakan dan Program

17.1 Dokumen RTRW Kab/Kota

� Ada Perda Tahun :

� Dalam proses

� Sedang disusun

� Belum ada

17.2 Dokumen RP4D

� Ada Perda Tahun :

� Dalam proses


� Sedang disusun

� Belum ada

17.3 Renstrada memuat bidang perumahan

� Ada SK Bupati/Walikota Tahun :

� Belum ada

17.4 Program pembangunan infrastruktur mendukung perumahan

� Ada Jenis infrastruktur :

� Tidak ada

17.5 Kebijakan kemudahan perijinan pembangunan RSH

17.5.1 Ada

� Bebas retribusi IMB

� Bebas BPHTB

� Lainnya. Sebutkan :

17.5.2 Tidak ada

17.6 Permohonan bantuan PSU ke Kemenpera

� Pernah No. Surat :

� Belum pernah

17.7 Aspek legalitas lokasi

� Ada SK Bupati/Walikota Tahun :

� Belum ada

17.8 Kelembagaan Pemda yang menangani

� Setingkat Eselon II (Kepala Dinas)

� Setingkat Eselon III (Kepala Bidang)

� Setingkat Eselon IV (Kepala Seksi)

� Tidak ada

17.9 Lembaga pengelola kawasan

� Sudah ada Untuk tanah milik Pemda. SK Bupati/Walikota No. :

Untuk tanah swasta. Ijin lokasi No. :

� Belum ada

17.10 Alokasi APBD untuk pembangunan PSU

� Sudah ada. Rp.

� Sedang disusun

� Tidak ada


III. PENILAIAN KESIAPAN LOKASI KAWASAN YANG AKAN DITANGANI

18. Kesiapan Perencanaan Kawasan

18.1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang

� Sesuai (lampiran peta yang terdapat di RTRW)

� Tidak sesuai

18.2 Status kepemilikan tanah (dilampirkan copy sertifikat)

18.2.1 Milik perseorangan

Ha

18.2.2 Milik badan usaha

Ha

� Perum Perumnas

Ha

� Anggota REI Ha

� Anggota APERSI

Ha

� Dikuasai negara

Ha

� Lainnya,__________

Ha

18.3 Pihak pelaksana pembangunan perumahan Tahun 2011

� Pemerintah pusat

unit

� Pemda unit

� Perum Perumnas

unit

� Anggota REI unit

� Anggota APERSI

unit

� Lainnya,__________

unit

18.4 Potensi permasalahan tanah di lokasi yang diusulkan

� Ada

� Tidak ada

18.5 Dokumen RRTR kawasan/ site plan lingkungan perumahan

� Sudah ditetapkan

SK Bupati/ Walikota No. :


� Dalam proses penetapan

� Sedang disusun

� Belum ada

18.6 Dokumen DED PSU yang diusulkan

� Ada Disahkan oleh : No. :

� Dalam proses pengesahan

� Sedang disusun

� Belum ada

19. Kesiapan Pelaksanaan Rencana

19.1 Rencana implementasi pembangunan perumahan tahun berikutnya

� Ada unit

� Tidak ada

19.2 Pihak yang akan melaksanakan pembangunan perumahan tahun berikutnya

� Pemda unit

� Perum Perumnas

unit

� Anggota REI unit

� Anggota APERSI

unit

� Lainnya,__________

unit


Lampiran II : Contoh Format Surat Usulan

KOP PELAKU PEMBANGUNAN

Nomor : .................., ................ 20…

Lampiran :

Kepada Yth. Walikota/Bupati…………. di – ………………. Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20..

untuk Perumahan …………….. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20......, sebagai berikut: Usulan Lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah - Lokasi ………., ……. unit rumah

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Kuesioner Stimulan PSU Perumahan ……lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RRTR, Site plan (rencana tapak), dan DED PSU - Surat pernyataan Pengembang akan menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU

kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun rumah - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Direktur Utama

PT …………………….

…………………………

Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Gubernur Provinsi……….. 4. Arsiparis.

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Nomor : .................., ..............20.... Lampiran : Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA

20...., Kabupaten/Kota …………….. Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan lokasi bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 20....., sebagai berikut:

- Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. - Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) ….. - Lokasi ………., oleh (di isi siapa pelakunya) …..

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- Kuesioner bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman per lokasi - Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota ………………… - Dokumen RP4D, RRTR, site plan (rencana tapak), dan DED - Surat Pernyataan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Stimulan PSU

Perumahan dan Permukiman TA 20… dan kesiapan tanah/lahan (clean and clear) - Surat pernyataan Pengembang untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan PSU

kepada pemerintah daerah - Surat pernyataan kesanggupan membangun dari Pengembang - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman - Foto-foto dan data pendukung lainnya.


Bupati/Walikota …………………….

………………………………. Tembusan Yth. : 1. Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Arsiparis.


KOP PEMERINTAH PROVINSI

No. : ..........., ............. 20..

Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Cq. Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan

Gedung Kementerian Perumahan Rakyat

Jalan Raden Patah I No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman TA

20...., Provinsi .......

Dalam rangka mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota............., bersama ini dengan

hormat kami sampaikan usulan kabupaten/kota dan lokasi yang perlu mendapat bantuan

PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi………….pada TA 20......., adalah

sebagai berikut:

- Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….

- Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ……….

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan,

yaitu:

- Usulan lokasi perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota ……………

- Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota ……………


Gubernur Provinsi …………………….

……………………………….

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;

2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;

3. Walikota/Bupati ………

4. Arsiparis.


SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG PERUMAHAN ……………………………..

PT....................................... Dalam rangka pelaksanaan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2013, maka bersama ini, kami selaku Direktur PT .......................................................... yang bergerak di bidang pembangunan perumahan .........................., dengan total luas lahan yang dimiliki*) ........ (..........................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan ......................................., Kecamatan ............................................, Kabupaten/Kota .........................................., Provinsi ..............................., menyatakan akan/telah membangun .............. (..........................................) unit rumah sampai dengan tahun 2014 dengan daya tampung**) .............. (..........................................) unit rumah baik yang sudah dibangun maupun direncanakan akan dibangun, serta menyatakan akan memanfaatkan dukungan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di lokasi perumahan yang mendapatkan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran ........... (tahun berjalan). Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

......................, ...................................

Yang Membuat Pernyataan PT ..........................................

Nama Pembuat Pernyataan Direktur

Diketahui oleh,

Perwakilan Pemerintah

Provinsi ….............................. Dinas/Badan …..............................

.......................................... NIP.

Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota…......................

Dinas/Badan …..............................

.......................................... NIP.

Catatan: *) Luas lahan perumahan yang mendapatkan Stimulan PSU minimal 6 hektar **) Daya tampung minimal adalah 300 unit rumah dalam satu lokasi perumahan

Materai

Buku Panduan Psu

Documents