BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG

LAPORAN KELOMPOK PESERTA

PPRA XLIX LEMHANNAS RI

STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI

TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BUKU 1

BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RINOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013TANGGAL : 2 April 2013

iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa menyelesaikan Buku I ini sebagai

Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler

Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21

s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat

Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang

berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu”.

Pada kesempatan ini kami segenap anggota Kelompok SSDN di Provinsi Bengkulu,

mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan

kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami

juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan

Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc,

sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs.

Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan.

Kami telah berupaya menyusun laporan Buku I Studi Strategis Dalam Negeri

(SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang

sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami

sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh

karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari

para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat

bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa

Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2013

Kombes Pol Drs. Lutfi Lubihanto, MM

KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU

vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

PENDAHULUAN

1. Umum 2

2. Maksud dan Tujuan 3

3. Ruang Lingkup dan Sistematika 4

4. Metode dan Pendekatan 5

5. Pengertian-Pengertian 6

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum 14

7. Paradigma Nasional 15

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015

sebagai Landasan Operasional. 20

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu

Tahun 2010-2015 sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah. 25

10. Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional 31

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

11. Umum 38

12. Kondisi Kehidupan Dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu 38

13. Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu 49

14. Permasalahan yang Dihadapi 62

DAFTAR ISI

BAB 1 - PENDAHULUAN

vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

15. Umum 68

16. Pengaruh Internal 69

17. Pengaruh Eksternal 77

18. Peluang dan Kendala 80

ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

19. Umum 84

20. Bidang Geografi 86

21. Demografi 86

22. Sumber Kekayaan Alam 87

23. Ideologi 89

24. Politik 89

25. Ekonomi 90

26. Sosial Budaya 92

27. Pertahanan dan Keamanan 96

PENUTUP

28. Kesimpulan 102

29. Saran 104

LAMPIRAN :

A BUKU-II TENTANG VALIDASI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI

PROVINSI BENGKULU

B. DAFTAR NAMA KELOMPOK PESERTA

C. DATA LAIN YANG DIPERLUKAN

BAB 1 - PENDAHULUAN

viii LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PENDAHULUAN1LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI

TENTANGPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU


BAB 1 - PENDAHULUAN

2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

1. UMUM

Lemhannas RI menyelenggarakan Program Pendidikan baik Reguler (PPRA)

maupun Program Pendidikan Singkat (PPSA) guna penyiapan dan pemantapan kader

pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan/

wawasan strategis serta terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis

baik dalam lingkup global, regional, nasional, maupun provinsial/lokal.

Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu bertujuan untuk

membekali para peserta PPRA XLIX Lemhannas RI agar memiliki cakrawala berpikir

yang lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif Provinsi Bengkulu, yang

merupakan bagian integral dari NKRI, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan

Pembangunan Nasional di daerah serta kondisi Tannas Daerah Provinsi Bengkulu.

Di samping itu SSDN bertujuan untuk mempertajam kemampuan peserta dalam

3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

menemukan isu-isu strategis di daerah, mengambil keputusan dalam arti memberikan

rekomendasi kebijakan, serta memprediksi implikasi dari rekomendasi kebijakan yang

disarankan.

Melalui metode pembelajaran SSDN dengan melakukan peninjauan langsung ke

Provinsi Bengkulu baik ke pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan

lainnya, maupun objek / produk unggulan dari Provinsi Bengkulu, para peserta

sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki kepekaan terhadap

spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari NKRI,

meningkatkan wawasan kebangsaan, mendapat gambaran tentang kondisi Ketahanan

Nasional serta mengetahui lebih dekat tentang proses Pembangunan Nasional di

Provinsi Bengkulu. Pemahaman terhadap semua itu diperlukan oleh para peserta untuk

menambah cakrawala berfikir yang lebih komprehensif, integral dan holistik dalam

bingkai NKRI.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lengkap

tentang pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu guna memperoleh gambaran,

masukan, dan pemahaman tentang pencapaian pembangunan nasional pada provinsi

yang ditinjau, dalam hal ini adalah Provinsi Bengkulu.

b. Tujuan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan

kepada peserta PPRA tentang pelaksanaan pembangunan nasional pada beberapa

provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Bengkulu, sehingga diharapkan

dapat menumbuhkan kepekaan terhadap proses pembangunan tidak hanya pada level

nasional, tetapi juga pada level kewilayahan.

BAB 1 - PENDAHULUAN


Melalui kegiatan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi

Bengkulu ini, para peserta PPRA diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang

pelaksanaan pembangunan nasional di provinsi Bengkulu secara lebih komprehensif,

muncul pemikiran dan sumbang saran untuk turut serta mengoptimalkan potensi yang

ada guna mendukung Pembangunan Nasional, khususnya di Provinsi Bengkulu, serta

menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Ruang lingkup Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu

ini dibatasi pada pelaksanaan pembangunan nasional Provinsi Bengkulu dengan tolok

ukur pencapaian output, outcome, dan impact atas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015. Pisau analisis yang digunakan pada

laporan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu ini adalah

Ketahanan Nasional, meliputi aspek demografi, geografi, kekayaan alam, ideology,


politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistematika penulisan

laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

a. Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

ruang lingkup, metoda dan pendekatan serta pengertian-pengertian.

b. Bab II Landasan Pemikiran. Menguraikan tentang Paradigma Nasional dan

berbagai peraturan yang terkait, dengan Pembangunan Nasional sebagai Landasan

Pemikiran dalam menganalisa kondisi dinamis ketahanan nasional dan pelaksanaan

pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu yang dikunjungi.

c. Bab III Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Menggambarkan fakta-fakta

yang ditemukan selama berkunjung di Provinsi Bengkulu, terutama tentang kondisi

dinamis kehidupan berbangsa dan bernegara dari prespektif Astagatra.

d. Bab IV Faktor-faktor yang mempengaruhi. Berisi uraian tentang berbagai faktor yang

berpengaruh terhadap dinamika kehidupan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu

yang dikunjungi.

e. Bab V Analisa tentang Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu. Berisi tentang

uraian analisa data yang diperoleh peserta selama melaksanakan SSDN guna

keberhasilan Pembangunan Nasional secara keseluruhan.

f. Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pengkajian yang telah

dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran.

4. METODE DAN PENDEKATAN

Metode yang digunakan pada laporan ini adalah metode deskriptif analitis

dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk

menggambarkan kondisi objek pengamatan secara detail sesuai dengan informasi yang

ditangkap oleh seluruh panca indera. Penjelasan atas Provinsi Bengkulu sebagai objek

penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi

Bengkulu saat ini.

Penjelasan tersebut akan membahas faktor-faktor internal dan eksternal yang

mempengaruhi kinerja Pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta di Provinsi

BAB 1 - PENDAHULUAN


Bengkulu sebagai stakeholders. Faktor internal dan eksternal tersebut memiliki

kewajiban untuk melaksanakan pembanguan nasional Provinsi Bengkulu seutuhnya

serta memiliki hak untuk menikmati pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah

dicapai. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan

pendekatan yang dipergunakan adalah secara komprehensif integral dan holistik dalam

perspektif Ketahanan Nasional.

5. PENGERTIAN-PENGERTIAN

a. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Asas otonomi dan Tugas Pembantuan

adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan

secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh

pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari

pemerintah kabupaten/kota ke desa.

b. Daya Saing Daerah. Daya Saing Daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor

kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia,

dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk

bersaing dengan daerah lain.

c. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 butir 7

UU No 32/ 2004).

d. Geostrategi. Geostrategi adalah rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan

kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama ditambah berbagai faktor

internal dan eksternal yang akan memengaruhinya, yaitu geografi, demografi,

sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan

dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional.

e. Hubungan Administrasi. Hubungan Administrasi adalah hubungan yang terjadi

sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.


f. Hubungan Kewilayahan. Hubungan Kewilayahan adalah hubungan yang terjadi

sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah daerah

merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.

g. Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Terwujudnya Keamanan dan

Kesejahteraan Masyarakat adalah tujuan nasional Indonesia, yang dinyatakan sebagai

berikut “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Alinea ke 4

Pembukaan UUD NRI 1945).

h. Ketahanan Nasional (Tannas). Tannas adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan

kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan

BAB 1 - PENDAHULUAN


gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri yang

langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan

hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

i. Keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI adalah cita-cita nasional yang dinyatakan yaitu

“Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. (Alinea ke 2

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945).

j. Kewaspadaan Nasional (Padnas). Padnas1 adalah Suatu sikap dalam hubungannya

dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta

perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman.

k. Lingkungan Strategis. Lingkungan Strategis adalah faktor-faktor yang potensial

dapat menjadi sumber dinamika perubahan keadaan, yang secara strategis atau dalam

jangka panjang dapat mempengaruhi, mengganggu atau mengubah arah, tujuan atau

pencapaian sasaran kepentingan nasional.

l. Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(UU NO 32/2004, pasal 1 point 5).

m. Paradigma Nasional. Paradigma nasional adalah pemahaman bangsa Indonesia

bahwa konsepsi tentang falsafah hidup bangsa Indonesia, dasar negara adalah

Pancasila dengan nilai instrumental sebagai landasan konstitusional adalah UUD

NRI Tahun 1945, wawasan visional adalah Wawasan Nusantara, landasan konseptual

adalah Ketahanan Nasional dan landasan operasional adalah RPJMN.

n. Pemangku Kepentingan (Stakeholders). Pemangku kepentingan adalah pihak-

pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

o. Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang

dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

1 Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2013. Modul 7 Bidang Studi/ Materi Pokok Kewaspadaan Nasional Modul 1 S.D. 3 Sub. B.S. Kewaspadaan Nasional Pasca Orde Baru, Lemhannas RI, Jakarta.


pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

p. Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 butir 2, UU No 32/ 2004).

q. Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah

suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

BAB 1 - PENDAHULUAN


unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. (Perda Provinsi Bengkulu

No 4 Tahun 2011).

r. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah

kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU NO. 25 Tahun 2004).

s. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Sismennas adalah perpaduan tata nilai,

struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai

kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber

daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

t. Wawasan Nusantara (Wasantara). Wasantara adalah kesamaan persepsi pada

segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan

semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan, yang akan menjadi


BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN


LANDASAN PEMIKIRAN2

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERITENTANG

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULUPPRA XLIX LEMHANNAS RI



daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan dan mendarmabaktikan karya

terbaik bagi bangsa dan negara.

6. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

jika daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional

juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan

pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan

potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan kebijakan, strategi dan

upaya pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijaksanaan yang diterapkan dan

berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lain.

Otonomi daerah yang saat ini terus bergulir merupakan sistem yang diharapkan

dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi


lokal. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dalam koridor ideal dan teoretik,

perlu dibahas teori dan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan dasar dari

proses dan tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia.

Berikut ini akan diuraikan tentang paradigma Nasional yang terdiri dari Pancasila, UUD

NRI 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

7. PARADIGMA NASIONAL

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia yang berisikan cita-cita

bangsa dan negara yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat. Adapun cita-cita yang terkandung dalam Pancasila yang harus menjadi



arah dalam setiap upaya pembangunan bangsa dan negara RI adalah mewujudkan

kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Hakikat pembangunan bangsa dan negara

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar,

tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan

merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari

masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan

seluruh rakyat sebagai bentuk perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang

menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional

dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk

memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang

sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus mencerminkan

adanya keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi

Bengkulu, yang menyelenggarakan pembangunan pada semua sektor kehidupan, harus

mencerminkan dan menunjukkan keinginan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi

Bengkulu yang adil, makmur dan sejahtera.

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional NKRI adalah UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan

hukum dasar penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 merupakan

landasan konstitusional yang menjadi pedoman kebijakan di tingkat nasional sebagai

suatu sumber hukum tertulis yang mengarahkan aparat / alat negara yang memiliki

kekuasaan dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam

penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek kehidupan masyarakat dan di

lingkungan pemerintahan itu sendiri, harus berdasarkan landasan hukum yang telah

ditetapkan sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan


rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan

di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya,

dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan

Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan

dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka

panjang yang ingin diwujudkan.

Terkait dengan pembangunan kehidupan masyarakat di wilayah Propinsi

Bengkulu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahannya harus mencerminkan penyelenggaraan pemerintah beserta rakyat

yang berlandaskan UUD NRI 1945, yang lebih konkrit dijabarkan dalam pasal-pasal

yang tertuang dalam UUD tersebut. Tugas pemerintahan dalam kerangka mewujudkan

keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Propinsi Bengkulu di semua sektor

harus melandasi ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut.

Demikian juga peran, sikap dan perilaku pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat

sehari hari, harus sejalan dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang termuat

dalam UUD NRI 1945.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Sebagai landasan visional, Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terhadap diri

dan lingkungannya dengan berlandaskan konstelasi geografis Indonesia yang berfungsi

menumbuhkan nasionalisme. Cara pandang tersebut diantaranya dimaksudkan

untuk menciptakan tanggung jawab, motivasi dan dorongan bagi bangsa Indonesia

guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu Wawasan Nusantara selanjutnya

menjadi landasan penentuan kebijakan politik Negara. Melalui Wawasan Nusantara,

bangsa Indonesia memiliki cara pandang dan sikap yang sama dalam penyelenggaraan

pembangunan nasional

Dalam kaitan itu, maka setiap langkah pembangunan harus berorientasi Wawasan



Nusantara, dimana pembangunan nasional harus sesuai dengan ciri dan karakteristik

kondisi bangsa Indonesia yang penuh dengan kebhinnekaan dan memahami kondisi

lingkungan geografis Indonesia yang berwujud dalam kepulauan serta memiliki wilayah

yang cukup luas.

Pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat yang

memiliki kebhinekaan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang

harmonis. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling

mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan

pembangunan nasional.

Demikian pula halnya dalam rangka menjalankan pembangunan Propinsi

Bengkulu, segenap aparatur dan masyarakat harus dapat menunjukkan sikap dan cara

pandang yang berlandaskan Wawasan Nusantara. Penyelenggaraan pemerintahan di

Propinsi Bengkulu harus mencerminkan nilai-nilai Wawasan Nusantara secara nyata

pada penyelenggaraan pembangunan di semua sektor pembangunan kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitan itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu harus memahami dan

menghargai kebhinekaan masyarakat dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Disamping itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk kebijakan pembangunan

daerah Bengkulu harus mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan pada semua sektor

pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan.

Pembangunan Propinsi Bengkulu harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan

pribadi warga masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya

setempat dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang

berkesinambungan dan berkelanjutan.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional

Ketahanan nasional adalah sebuah konsepsi untuk melakukan pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam


seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan

Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Pengaturan dan penyelenggaraan tersebut

dilakukan di seluruh aspek kehidupan nasional, Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan

Alam dan Ipoleksosbudhankam. Ketahanan pada setiap aspek kehidupan nasional

tersebut, akan mempengaruhi dan berkontribusi bagi terwujudnya kondisi ketahanan

nasional.

Dalam hal ini pembangunan Nasional harus mempertimbangkan adanya

keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, yaitu keseimbangan, keserasian

dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan

raga, individu, masyarakat dan negara pusat dan daerah Bengkulu sendiri

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Bengkulu, maka

untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan semua

potensi daerah agar mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan

gangguan, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa



dan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraaan pemerintah propinsi Bengkulu tersebut,

diharapkan dapat menghadapi semua bentuk AGHT, sehingga berkontribusi kepada

pencapaian tujuan nasional. Pembangunan Daerah Bengkulu harus mencerminkan

kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Bengkulu secara

adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan

negara yang maju dan demokratis.

Pembangunan Daerah Bengkulu diselenggarakan sebagai usaha bersama harus

merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Propinsi Bengkulu di

mana setiap warga Propinsi Bengkulu berhak memperoleh kesempatan berperan dan

menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan

Untuk dapat mewujudkan pembangunan Propinsi Bengkulu yang dapat

memberikan kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya

perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahun dan teknologi, serta mendorong

pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

seksama.

Penyelenggaraan pemerintah di wilayah Propinsi Bengkulu, harus dimaknai

dan diimplementasikan sebagai pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan

keamanan, bagi semua masyarakat Provinsi Bengkulu, yang mencakup semua sektor

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pembangunan tersebut terwujud kemajuan dan kesejahteraan lahir

bathin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta

terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh

rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia

dengan Tuhannya, antara sesame manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam

sekitarnya.

8. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

(RPJMN) TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL.

a. Visi Pembangunan Indonesia 2010-2014


Dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia

melakukan inventarisasi dan analisis terhadap berbagai permasalahan, tantangan, dan

isu strategi yang dimiliki. Setidaknya dalam lima tahun mendatang, terdapat beberapa

tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan mayarakat Indonesia sejahtera di

tengah persaingan global yang meningkat, antara lain;

1.) Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum

cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

2.) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi

yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth)

3.) Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus

tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki

tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

4.) Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang

tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata

ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja.

5.) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.

6.) Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.

7.) Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal

dari peningkatan produktivitas.

8.) Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam

5 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan

Nasional tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis,

dan Berkeadilan”.

Misi tersebut mengandung beberapa penjelasan, yaitu:

a. Kesejahteraan Rakyat, yang berarti terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat,



melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,

kekayaan Sumber Kekayaan Alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan

penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,

berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab

serta hak asasi manusia.

c. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa

Indonesia.

b. Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014

Misi pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses untuk

menuju cita-cita pembangunan Indonesia yang holistik dan komprehensif. Ia adalah

rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu

terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, namun tidak terlepas dari

kondisi dan tantangan lingkungan global,regional dan nasional yang mempengaruhinya.

Berikut adalah Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014:

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang

dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan

dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses

demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan

penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan


demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan

pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik,

juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara

negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi

dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi

di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik

gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah

air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi

saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi

kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas

proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan

publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan

media masa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga

negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing, sesuai dengan yang diatur oleh

undang-undang.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen

bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi

konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan

pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu

didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah

dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem

wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah

administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses

industri dan distribusi.

Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah,



serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama

antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang

berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan

dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan

masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk

jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Prioritas Pembangunan Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional

ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan

diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk

sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.


Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin

implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2)

pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)

infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana;

(10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan,

kreativitas, dan inovasi teknologi.

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan

Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya

di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang

kesejahteraan rakyat.

9. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN

OPERASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH.

Penyusunan dokumen perencanaan di daerah merupakan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun),

jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal

ini, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah

dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya:

a. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman Pembangunan Daerah selama

5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

terpilih pada saat kampanye PILKADA.

b. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana

kerja tahunan (RKPD).



c. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal

(SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan

daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan.

d. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan

program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsi masing-masing.

e. RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik

dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu: tahap pertama:

persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi penyusunan agenda

kerja dan pengumpulan data/informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan awal RPJMD

dimana di dalamnya terdapat proses Focused Group Discussion (FGD) dengan SKPD,

pembahasan dengan DPRD dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan

para pakar dan profesional. Tahap ketiga: Penyebaran surat edaran Gubernur kepada SKPD

untuk menyampaikan rancangan renstra SKPD. Tahap keempat: penyusunan rancangan

RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra SKPD. Tahap kelima: Musrenbang

RPJMD. Tahap keenam: penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi: perumusan

rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan

kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala daerah,

konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri dan penyempurnaan

rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Tahap ketujuh: penetapan Peraturan

Daerah tentang RPJMD.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 merupakan pelaksanaan tahun

kedua dari RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan menjadi pedoman dalam

penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2011-2015 serta dijabarkan

setiap tahunnya dalam dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya


disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama kurun waktu 2010 sampai

dengan 2015.

c. Visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015

Di dalam RPJMD Bengkulu, telah tertuang Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang

merupakan induk dari setiap strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah. Visi

dan Misi tersebut merupakan acuan yang akan membawa arah pembangunan Provinsi

Bengkulu. Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015, tertuang visi “Terwujudnya

Masyarakat Bengkulu yang Semakin maju, semakin bertakwa, dan sejahtera.”

Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu maju, bertakwa, dan sejahtera.

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju

baik secara materi maupun non materi. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang

kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan, keteramplan, dan keahlian

yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan masyarakat/daerah lainnya.

Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pertumbuhan

ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ketakwaan merupakan persyaratan dalam mewujudkan kehidupan agamis, serta

menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntuna ajaran agama yang diyakini.

Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan

dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan takwa. Selain itu juga dengan ketakwaan

akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun yang merupakan

salah satu modal utama dalam pembangunan.

Tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan

masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari

terpenuhinya kebutuhan yang bersifat jasmaniah seperti terpenuhinya kebutuhan

sehari-hari melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah dan rohaniah

seperti rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri dan aktualisasi diri.

Variabel sejahtera ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pendapatan

perkapita serta terus menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.



d. Misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, perlu ada misi yang merupakan

acuan yang bersifat lebih operasional dibandingkan dengan visi. Di dalam RPJMD

Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, ditetapkan empat misi, yaitu:

1.) Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing;

2.) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman;

3.) Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar

dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian

daerah dan pembangunan yang berkelanjutan;

4.) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta

mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat;


e. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu merupakan operasionalisasi

dari empat misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan

Provinsi Bengkulu, sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 adalah

sebagai berikut:

1.) Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing

Tujuan :

1. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri;

2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB;

3. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan;

4. Terwujudnya penanggulangan pengangguran;

5. Peningkatan keuangan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 % tahun 2015;

2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun 2015;

3. Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun 2015;

4. Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015;

5. Meningkatkan pendapatan daerah menjadi sebesar 1,67 triliun pada tahun 2015.

1) Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Beriman

Tujuan :

1. Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;

2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;

3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;

4. Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;



2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada tahun 2015;

3. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat;

4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan;

5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.) Misi III: Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur

Dasar dan Penanggulangan Bencana dalam rangka Menunjang Daya Saing

Perekonomian Daerah dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Tujuan :

1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang berkelanjutan;

2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang berkelanjutan;

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

4.) Misi IV: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta

mewujudkan sistem politik, hukum dan kemanan yang mengayomi masyarakat

Tujuan :

1. Mewujudkan clean dan good governance;

2. Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.

Sasaran :


1. Menurunnya angka korupsi;

2. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun;

3. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah;

4. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;

5. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.

10. PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL

Berbagai undang-undang terkait perencanaan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang–undang ini mengatur tentang pertanggung-jawaban keuangan negara yang

dikelola oleh penyelenggara negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara. Penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar

akuntansi pemerintah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan

pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan

keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan

standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna

anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD,

dari segi manfaat/hasil (outcome).

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dalam undang–undang ini diatur tentang hak dan kewajiban negara yang perlu

dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, yang dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, yang diwujudkan



dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara

yang mengatur perbendaharaan negara, dan pejabat yang bertugas dan kewengana

yang dimiliki sehingga APBD (pengeluaran dan peneeimaan negara) untuk

pembangunan dapat berjalan secara maksimal.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Dalam Undang-Undang ini ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

harus memuat perencanaan pembangunan untuk dalam jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan

di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam proses penyusunan

rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-

program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala

Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-

agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat

kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan

pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka

berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk

itu. Perencanaan dengan pendekatan artisipatif dilaksanakan dengan melibatkan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan

mesyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan

menurut jenjang pemerintah.

d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Dalam ketentuan tersebut diatur tentang penyelenggaraan pembangunan di setiap

Daerah. Pemerintah Daerah termasuk Propinsi harus menyusun RPJP Daerah


yang mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan kebijakan dalam

rangka pembangunan Daerah yang harus sejalan dengan RPJPN Nasional. Oleh

karena perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa terlepas dari ketentuan yang

digariskan oleh perencanaan pembangunan di tingkat Nasional.

e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah

Berdasarkan UU ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan kewenangan

untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan

tugas pembuatan serta diarahkan untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat serta meningkatkan daya saing masyarakat proses penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang baik akan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan

keadilan serta keistimewaan dan kekususan daerah-derah sehingga akan terciptanya

ketahanan dalam semua aspek kehidupan bangsa di daerah pada khususnya.



f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat

dan Daerah

Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya perlu diatur bahwa

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam

dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan

antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Dalam kerangka

pengaturan perimbangan keuangan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendukung

penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan

berrdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan

Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian

kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas.

g. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan anggaran

ditentukan bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan Anggaran ditentukan

mekanisme penyusunan anggaran oleh semua Lembaga Pemerintah termasuk

Pemerintah Provinsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Pemerintah

termasuk Pemerintah Daerah.

h. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah 2010-2015

Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai ketentuan yang harus diperdomanidalam

rangka pemyusus RPJPM tingkat nasional dan Pemerintah Daerah selama kurun

waktu 2010 s/d 2015, yang harus sejalan dengan RPJPM Nasional, disesuaikan

dengan masa pemerintahan daerah masing-masing.


i. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai mekanisme pengendalian penggunaan

dan pengelolaan keuangan negara, oleh setiap jenjang birokrasi pemerintah, sehingga

semua satuan / unit kerja dapat mencapai target dan hasil pembangunan sesuai

dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

j. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional

Dalam ketentuan tersebut diatur tentang mekanisme yang harus dilakukan dalam

kerangka menyusun Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Kementrian dan

Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mencakup pemikiran visioner untuk periode

jangka panjang, tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi,

budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta hasil evaluasi pembangunan

sebelumnya.

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU3

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERITENTANG

PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULUPPRA XLIX LEMHANNAS RI



11. UMUM

Pembangunan daerah seyogianya mendatangkan kesejahteraan melalui distribusi

hasil pembangunan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Oleh

karena hal itu, kemampuan Pemerintah dalam menggali potensi daerah, baik potensi

Sumber Kekayaan Alam maupun sumber daya manusia, menjadi penting mengingat

akan menentukan model pembangunan yang akan dilakukan. Pemetaan potensi dan

kebutuhan melalui inventarisasi data dan informasi daerah menjadi salah satu proses

penting, khusunya dalam kaitan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu,

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan berupa perencanaan jangka panjang

(RPJP), jangka menengah (RPJM), maupun tahunan (RKP) harus memuat desain, strategi,

bahkan rencana aksi pembangunan daerah. Hal tersebut agar visi kepala daerah untuk

menuntaskan pembangunan dapat tercapai dan terukur.

12. KONDISI KEHIDUPAN DINAMIS PEMBANGUNAN PROVINSI

BENGKULU

Kondisi kehidupan dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu disusun

berdasarkan aspek tinjauan Astagatra, yaitu sebagai berikut:


Aspek Alamiah (Trigatra):

a. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi

Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki luas 32.365,6 km² dengan luas daratan Laut

12.335,2 km² dan luas daratan 20.030,4 km².

Pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) , Bengkulu Provinsi

Bengkulu yang semula terbagi dalam 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota telah

berubah menjadi 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah perbatasn Propinsi

Bengkulu dapat digambarkan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat,

sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan dengan

Provinsi Lampung dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak pada 101 ̊ 01 – 103 ̊ 46 Bujur

Timur sera 2 ̊ 16 – 3 ̊ 31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera,

membujur dari Utara ke Selatan, sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka

alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan



dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ±

50 km.

Dari kondisi geografis tersebut, di wilayah Provinsi Bengkulu, terdapat 7 pulau

yaitu P. Enggano (terbesar), P. Satu, P. Dua, P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus dan P. Mega.

Pulau Enggano merupakan pulau terluar dan relatif masih mengalami keterbatasan

transportasi, dimana sampai dengan saat ini hanya sarana kapal laut sebagai satu-satunya

alat transpotasi ke pulau tersebut.

b. Keadaan dan Sumber Kekayaan Alam

1. Pertanian Tanaman Pangan

Pendapatan daerah yang terbesar dengan produksi yang relatif terus meningkat

setiap tahunnya. Setiap tahunnya, lahan produksi maupun luas panen meningkat

lebih dari 20%. Pada tahun 2012, potensi lahan pertanian sebesar 1.447.229 Ha,

luas pemanfaatan sebesar 1.037.460 Ha. Sedangkan lahan pertanian yang belum

dimanfaatkan (terlantar) sebesar 409.769 Ha (28,3 %) produksi padi dari lahan

pertanian tersebut sebanyak 543.034 ton, dan produksi palawija sebanyak 165.351

ton. Adapun lahan yang belum termanfaatkan terdiri dari rawa, lebak dan lahan

kering. Adapun kabupaten dengan luas tanam dan luas panen pertanian tanaman

pangan terbesar adalah di Kabupaten Bengkulu Utara serta Kabupaten Seluma

dan Lebong.

2. Perkebunan

Perkebunan juga merupakan sub sektor penyumbang PDRB cukup besar bagi PDRB

Provinsi Bengkulu, komoditi unggulannya adalah kelapa sawit. Usaha perkebunan

di Provinsi Bengkulu, sebagian diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta,

dan sebagian lagi oleh perkebunan rakyat. Kawasan perkebunan besar kelapa

sawit swasta, serta kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang telah

bekerja sama dengan pabrik pengolahan maupun belum bekerjsama mencapai

luas total 327.122 Ha dengan produksi 642.305 ton per tahun yang tersebar di

masing-masing kabupaten dan kota. Sedangkan komoditas lain yang diusahakan

adalah kopi, karet, kelapa, cengkeh, coklat, aren, lada, kayu manis, pinang, jahe,


nilam, teh, dan tembakau. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian

dilakukan oleh rumah tangga perkebunan rakyat, dan sebagian diusahakan

oleh perkebunan swasta. Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan rumah

tangga di Provinsi Bengkulu adalah tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit

dan cokelat Disisi lain dengan meningkatnya upaya memperluas perkebunan

baik oleh perusahaan swasta dan perkebunan milik rakyat, telah menyebabkan

munculnya konfilk lahan yang berlarut –larut yang berkaitan dengan kepemilikan

lahan pertanian dan perkebunan..

3. Pertambangan dan Industri

Kegiatan pertambangan meski tidak memilik peranan dalam PDRB terlalu

besar, Provinsi Bengkulu memiliki cadangan sumber daya mineral yang cukup

banyak meliputi pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam

wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP),

wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN),

sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi

pertambangan mineral dan pertambangan baru bara. Selanjutnya pertambangan

mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan

mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batu bara, pasir besi, serta emas

dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang batubara

sendiri sudah di beberapa wilayah. Batu bara yang diproduksi pada umumnya

ditujukan untuk pasar ekspor dengan produksi yang masih relatif kecil atau rata-

rata kurang dari 80.000 ton per bulan. Kegiatan eksploitasi tambang batu bara

berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, serta Seluma Disisi

lain masih adanya eksplorasi batu bara disekitar muara sungai Bengkulu yang

dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan

lingkungan aliran sungai karena masyarakat melakukan penggalian yang tidak

terkontrol oleh pemerintah daerah. Sedangkan eksplorasi batubara berada di

beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Batik Nau, serta Lasi di Kabupaten



Bengkulu Utara; Kecamatan Air Nipal, Karang Tinggi, serta Taba Penanjung

di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kecamatan Sukaraja, Seluma, serta Talo di

Kabupaten Seluma; Kecamatan Kedurang di Bengkulu Selatan; dan Kecamatan

Kaur Utara di Kabupaten Kaur.

4. Perikanan dan Kelautan

Produksi kelautan Provinsi Bengkulu hingga saat ini baru untuk pemenuhan

kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan

di wilayah pesisir pantai karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang

memadai untuk merambah kawasan ZEE. Kegiatan perikanan laut di Provinsi

Bengkulu, berlokasi di pantai barat pulau Sumatera yang menghadap laut Hindia

yang mempunyai pantai sepanjang 525 km dengan luas laut teritorial sebesar 53.000

km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari

pantai dengan luas 685.000 Km2 sehingga mempunyai potensi produksi sumber daya

perikanan laut sebsar 29.246 ton dengan nilai produksi Rp. 251.706.089.000,-.

Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di

Provinsi Bengkulu, pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan

perairan ul-num. Adapun luasnya mencapai 50.867,5 Ha yang tersebar di Kabupaten

Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahyang, Rejang

Lebong, serta Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di

Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko mencapai 14.106,25 Ha, dan di Kabupaten

Seluma, Bengkulu Selatan, serta Kaur adalah 19.545 Ha. Sedangkan di Kabupaten

Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong mencapai 10.000 Ha.

c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 2.104.903 jiwa. pada tahun sebelumnya

penduduk Provinsi Bengkulu mencapai 1.715.518 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai

1.666.920 jiwa atau meningkat 2,88 persen. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada

tahun 2010 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan

terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu,

hanya Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu


yag memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah 102, 103 dan

101. Sementara Muko-Muko sebesar 109. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi

Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 855.026 orang, dan tingkat pengangguran sebesar

3,61%.

Profil Demografi Provinsi Bengkulu

No Indikator Satuan 2010 20111. Jumlah Penduduk Jiwa (000) 1.715 1.7422. Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 87 873. Pertumbuhan Penduduk % 2,88 1,584. Rasio Jenis Kelamin % 105 1055. Jumlah Rumah Tangga RT (000) 432,9 435,56. Rata-rata ART Jiwa/RT 3,95 4,00

Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012

Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu (persen)

No URAIAN 2009 2010 2011

1. TPAK 74,09 71,86 73,832. Bekerja terhadap Angkatan Kerja 94,69 95,41 97,633. TPT 5,31 4,59 2,37

4. Bekerja di Sektor Primer 64,51 59,14 53,335. Bekerja di Sektor Sekunder 7,31 7,01 8,21

6. Bekerja di Sektor Tersier 28,18 33,85 38,46

Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012

Aspek Sosial (Pancagatra):

a. Ideologi

Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

dengan ideologi yang berlaku umum, yaitu Pancasila.

b. Politik dan Pemerintahan

Sejak diberlakukaanya otonomi daerah pada tahun 2001, telah terjadi pemekaran

wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 2008, Provinsi Bengkulu



terdiri dari 9 kabupaten da 1 Kota. Sedangkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan,

mengalami perubahan dari 59 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan, menjadi 126

kecamatan dan 1.524 desa/kelurahan pada tahun 2012. Di bidang politik, pada saat ini

pemilihan umum anggota legislatif daerah se-Provinsi Bengkulu terpilih 295 anggota

DPRD yang berasal dari berbagai partai politik. Dari jumlah tersebut, 13 persen

merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan 87 persen

merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin laki-laki.

Sementara itu, di tingkat DPRD Provinsi Bengkulu terdapat 45 kursi yang

diperebutkan oleh 21 partai politik, 9 kursi diantaranya diraih Partai Golkar (dominan),

diikuti Partai Demokrat sebanyak 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi

dan Partai Amanat Nasional sebanyak 5 kursi. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. 11 partai politik meraih kurang dari dua kursi

dan lima partai politik lainnya tidak memperoleh kursi. Jumlah fraksi yang adda di

DPRD Provinsi Bengkulu sebanyak 6 Fraksi ( terdiri dari 4 Fraksi Mandiri dan 2 Fraksi

Gabungan),

c. Ekonomi

Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat diukur dengan melihat

besaran produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2011 PDRB atas dasar

harga berlaku tercatrat Rp 21,2 trilyun meningkat dari Rp 18,7 trilyun pada tahun 2010.

Meningkatnya besaran PDRB ini berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita

penduduk yang diukur berdasarkan PDRB per kapita. Pada tahun 2009 pendapatn per

kapita tercatat sebesar Rp 9,7 juta sedangkan pada tahun 2011 pendapatan per kapita

tercatat sebesar Rp 12,1 juta. Sektor pertanian, perdagangan, hotal dan restoran serta

sektor jasa-jasa lainnya adalah tiga sektor kunci dalam perekonomian Bengkulu (PDRB

ADHB 2011) dengan peranan pada tahun 2011 masing-masing sebesar 40 persen, 19

persen, dan 16 persen.

Perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu


No Sektor 2009 2010* 2011**

1. PDRB ADHB (Miliar rupiah) 16.385 18.650 21.150

2. PDRB ADHK (Milyar rupiah 7.860 8.336 8.869

3. Pertumbuhan Ekonomi 5,62 6,06 6,40

4. PDRB Perkapita ADHB (Ribu rupiah) 9.693 10.871 12.141

5. PDRB Perkapita ADHK (Ribu rupiah) 4.649 4.859 5.091

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2012

Dalam RPJMD 2010-2015 Provinsi Bengkulu, indikator kinerja daerah di bidang

ekonomi pada tahun 2010-2012 dijabarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009 Bidang Ekonomi

No. Indikator Realisasi 2010

Target 2011

Realisasi 2011

Target 2012

Realisasi 2012

1 Pertumbuhan ekonomi (%)

6,10 6,2-6,4 6,40 6,4 -6,6 6,61

2 Pendapatan perkapita (Rp. juta)

10,87 11,14-

11,93

12,14 11,93-

12,72

13,68

3 Nilai Investasi PMDN dan PMA (Rp Milyar)

254,53 375,23-

412,76

663,27 412, 76-

454,04

1.126

4. Inflasi % 9,08 4,49-4,27 3,96 4,27-

4,06

4,61

Sumber: BPS Propinsi Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi realisasi selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 6,40 dari

target antara 6,2 -6,4. Sedangkan target pada tahun 2012 sebesar 6,64-6,6.

d. Sosial Budaya

Dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang kesejahteraan

rakyat pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa indikator kesejahteraan



sosial yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam angka kemiskinan,

angka pengangguran dan Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS),

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009

Bidang Kesejahteraan Sosial

No. Indikator Realisasi 2010

Target 2011

Realisasi 2011

Target 2012

Realisasi 2012

1 Angka kemiskinan

18,30 17,83- 16,92

17,5 16,92-16,00 17,51(Sept 2012)

2 Angka Pengangguran (%)

4,59 3,82-3,42

2,37 3,42-3,01 3,61 (Agt 2012)

3 Jumlah penyandang maslah kesejahteraan sosial (PNKS) (orang)

5.426 29.420-27.949

3.812 27.949- 26.551

3.812


Angka kemiskinan pada tahun 2011 direalisasikan sebesar 17, 5 dari target 17,83

– 16,92. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2011 direalisasi sebesar 2,37 % dari

target 3,82 – 3,42

Selanjutnmya dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang

prioritas sumber daya manusia pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa

indikator yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam bidang Indeks

pembangunan manusia, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan

hidup dan angka kematian bayi, sebagai berikut:


Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2010-202012

Bidang SUMBER DAYA MANUSIA

No. Indikator Realisasi

2010

Target

2011

Realisasi

2011

Target

2012

Realisasi

20121 Indeks

pembangunan manusia (IPM)

72,90 73,53-74,00

73,40 74,00-

74,47

73,92

2 Angka rata-ta rata lama sekolah (thn)

8,25 8,16-8,20 8,33 8,20-8,24 8,20

(TW III)3 Angka melek huruf

(%)95,30 96,70-

97,17

95,13 97,17-

97,63

95,30

(TW II)4 Angka harapan

hidup (tahun) 69,9 72,0-72,7 72,0 72,7-73,4 72,7

(TWII)5 Angka kematian bayi

(per 1000 kelahiran) 36 31-29 31 29-27 29

(TW II)


Dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa ipm tahun 2010 meningkat pada tahun

2012, sedangkan angka rata-rata lama sekolah mengalamipeningkatan dari tahun 2010

ketahun2011 sebesar 0,08. Kemudian,angka melek huruf mengalami penurunan yang

dapat direalisasikan pada tahun 2011 sebesar 95,13, angka harapan hidup dari 69,9

meningkatmenjadi 72,0. Selanjutnya Angka kematian bayi mengalami penurunan sebesar

5 per 1000 kelahiran

Untuk kebudayaan, penduduk Provinsi Bengkulu sebagian besar berbudaya

Melayu, dengan titik berat kepada tradisi Ninik Mamak yang berorientasi kepada tradisi

Minang. Sebagian besar penduduk Bengkulu masih bertradisi Matrilineal dengan garis

keturunan ibu sebagai garis keturuanan.

e. Pertahanan Keamanan

Kondisi pertahanan di Propinsi Bengkulu, secara umum berada dalam situasi

kondusif dan belum ada hal-hal yang menonjol dibidang pertahanan, yang didukung

oleh peran serta masyarakat Provinsi Bengkulu. Kekuatan aparat pertahanan di Provinsi

Bengulu terdiri dari TNI AD yaitu Korem 041/Gamas dan Kodim. Keberadaan Korem 041/



Gamas dan jajaranya, cukup mendukung terwujudnya wilayah pertahanan di Provinsi

Bengkulu. Adapun tugas pokok dari Korem 041/Gamas adalah menyelenggarakan

pembinaan kemampuan kekuatan, penggelaran kekuatan, pembinaan etorial,

menyiapkan wilayah pertahanan dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka

mendukung tugas pokok Kodam II / Sriwijaya.

Selain aparat TNI AD, terdapat satuan TNI lainnya yaitu Pangkalan TNI AL

(Lanal) Bengkulu, yang bertugas menjalankan tugas pertahanan matra laut. Ancaman

dan permasalahan yang dihadapi oleh Lanal Bengkulu berkitan dengan tugas pertahanan

tersebut diantaranya pendangkalan di alur pelabuhan Bengkulu, cuaca di laut yang

sulit untuk di prediksi perubahannya, kerawanan terhadap bencana gempa bumi dan

tsunami, masih adanya perselisihan antar nelayan, masih adanya penangkapan ikan

dengan bom laut & trawl mini dan adanya pelintasan dan transit imigran gelap tujuan

Australia.

Dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, secara umum situasi dalam

keadaan kondusif dan dapat sepenuhnya mendukung proses Pembangunan Daerah

provinsi Bengkulu. Adapun permasalahan dibidang keamanan, terutama menyangkut

pelanggaran hukum, pada umumnya masih diwarnai oleh kejahatan konvensional

seperti kecelakaan lalu lintas jalan dan kriminalitas. Selama periode semester I tahun

2013 kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 370 kasus (korban jiwa 123 orang), yang

dominan diakibatkan oleh faktor manusia (pengemudi). Sedangkan dibidang kriminalitas

(kejahatan konvensional) selama semester I tahun 2013 terjadi sebanyak 2.187 kasus.

Dari sejumlah kasus tersebut didominasi oleh kejahatan pencurian, pencurian

kendaraan bermotor roda 2 dan penipuan, yang kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor

ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan kejahatan Trans Nasional /

Lintas Negara terjadi sebanyak 67 kasus (paling banyak kasus Narkoba) dan kejahatan

yang berkaitan dengan hak sesorang sebanyak 32 kasus(yang didominasi kejahatan

terhadap anak-anak).

Dari data diatas dibandingkan dengan kasus kejahatan yang terjada pada periode

semester II tahun 2012 , maka terdapat kenaikan kasus kejahatan pada semester I tahun

2013. Disamping itu permasalahan lainnya yang dirasakan cukup menonjol terjadi di


wilayah Polda Bengkulu, adalah persoalan konflik perbatasan yang melibatkan 2 (dua)

pemerintah daerah yaitu wilayah Pemda Lebong dan wilayah Pemda bengkulu Utara,

dimana masih terdapat perebutan wilayah perbatasan ke dua Pemda tersebut2.

Hal ini sangat berpengaruh kepada semua aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara, terutama menjelang Pemilu 2014, yang akan menyangkut pendataan domisili

dari penduduk yang akan menjalankan hak-hak politiknya. Sedangkan konflik lahan

terutama terjadi karena adanya persoalan kepemilikan lahan anatara perusahaan

perkebunan swasta dan masyarakat di sekitar perkebunan tersebut, dengan melakukan

penggarapan lahan.

13. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu berdasarkan atas prioritas

pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Bengukulu 2010-2015 dan 11+3

(sebelas dan tiga) prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN 2010-2014 yang

kemudian akan dibahas pada bab analisa pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu.

Berikut adalah prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015:

a. Perekonomian rakyat dan iklim invstasi

b. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan

olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana)

c. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

d. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan

e. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kominfo)

f. Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

g. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tekonologi

h. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka dalam RKPD 2013, ditetapkan

prioritas, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Bengkulu sebagai berikut:

2 Pemprov Bengkulu,2011. Peraturan DaerahProvinsi Bengkulu No 4 Tahun 2011 Tentang RPJPMD Provinsi Bengkulu 2010-2015. Pemprov. Bengkulu





















14. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai pemenuhan prioritas

pembangunan daerah dan nasional adalah sebagai berikut :

a. Bidang Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi

1.) Masih rendahnya produktivitas daya saing produk-produk pertanian dan

perdagangan;

2.) Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian;

3.) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil;

4.) Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai

dari sektor hulu sampai hilir;

5.) Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan

iklim investasi yang kondusif;

6.) Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.


b. Bidang Sumber Daya Manusia

1.) Struktur penduduk didominasi oleh usia muda akibat dari tingginya tingkat kelahiran

dan rendahnya tingkat kematian penduduk sehingga tingkat ketergantungan cukup

tinggi;

2.) Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;

3.) Masih rendahnya mutu pendidikan;

4.) Kurangnya tenaga kesehatan baik tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis;

5.) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah.

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulanan Kemiskinan

1.) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;

2.) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan,

antar masyarakat dan antar wilayah;

3.) Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa,

kecamatan maupun kabupaten;

4.) Kabupaten/kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program-

program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengingkatan kesejahteraan

masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

d. Bidang Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan

1.) Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian masih cukup rendah;

2.) Penggunaan teknologi pertanian belum optimal;

3.) Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap;

4.) Kurangnya modal kerja dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan perikanan

darat;

5.) Perlu adanya dukungan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar distribusi

dan pemasaran produk-produk pertanian;

6.) Perlunya dilakukan reformulasi ulang terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi

penyuluh.



e. Bidang infrastruktur Dasar

1.) Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan

dan belum berfungsi optimal;

2.) Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan;

3.) Masih belum optimal pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasaran yang sudah

ada;

4.) Masih terbatasnya diversifikasi energi dan pemanfaatan energi alternatif;

5.) Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah.

f. Bidang Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

1.) Kapasitas pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan lingkungan hidup masih belum

optimal;

2.) Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

3.) Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang;

4.) Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan

lindung;

5.) Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan

hutan;

6.) Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi

dan mitigasi bencana alam.

h. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

1.) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu

dan terintegrasi;

2.) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal;

3.) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya;

4.) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan


rumah tangga;

5.) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan tekonologi tepat guna pada

usaha mikro dan kecil.

i. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.

1.) Pelayanan publik masih belum optimal;

2.) Belum optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan

sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien;

3.) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya

kasus-kasus pelanggaraan asusila, narkoba maupun korupsi;

4.) Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah;

5.) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah;

6.) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan

pembangunan daerah;

7.) Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah;

8.) Masih banyaknya potensi dan aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan

hukum.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun isu-isu strategis

daerah dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya

aparatur pelaksana, pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional

dan daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, daya ungkit terhadap

pembangunan daerah dan kemudahan untuk dilaksanakan.

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

4LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI





15. UMUM

Kemajuan setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang

berasal dari luar atau eksternal, maupun yang berasal dari dalam atau faktor internal.

Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara simultan atas individu terhadap

kebijakan dan strategi yang dilakukan/diambil oleh stakeholders pada Pembangunan

ekonomi nasional di Provinsi Bengkulu, guna keberhasilan otonomi daerah dalam rangka

ketahanan nasional. Apabila faktor tersebut berdampak negatif terhadap pembangunan,

harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan meminimalkan pengaruh disamping

mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan apabila faktor tersebut berimplikasi positif

terhadap pembangunan, harus disikapi dengan memanfaatkannya secara maksimal

untuk mensukseskan otonomi daerah sebagai pengejawantahan demokratisasi politik

dalam pembangunan ekonomi.

Keberhasilan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan

ekonomi yang mampu menciptakan partisipasi masyarakat dan menghasilkan

akuntabilitas pada kinerjanya. Faktor penentu dari keberhasilan tersebut terletak pada

tata kelola pemeirntahan yang baik, terutama dari sisi kepemimpinan daerahnya.

Kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah otonomi juga memegang peranan penting

dalam mempercepat proses pendewasaan daerah dalam berotonomi. Bahwa setiap


daerah mempunyai kondisi dan permasalahan yang unik, adalah keniscayaan dari suatu

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luas dengan budaya,

suku bangsa, dan karakter geografis yang berbeda.

Situasi global begitu cepat berubah menciptakan borderless region yang saling

bergantungan, juga membuat daerah harus selalu memperhatikan implikasinya terhadap

daerah tersebut, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemampuan

kepemimpinan daerah melihat lingkungan strategi global merupakan kunci dalam

menentukan grand strategy pembangunan nasional. RPJP tahun 2005-2025 Provinsi

Bengkulu merupakan hasil dari suatu proses pemikiran yang jauh ke depan tentang arah

pembangunan nasional daerah, dengan memperhatikan peranan otonom daerah yang

semakin nyata dan bertanggung jawab.

16. PENGARUH INTERNAL

Faktor pengaruh internal terdiri dari faktor tata kelola pemerintahan daerah dan

birokrasi, faktor infrastruktur daerah, faktor sosial budaya, faktor Sumber Kekayaan

Alam, dan faktor pertahanan keamanan.



a. Faktor Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Birokrasi

Pertumbuhan ekonomi daerah harus benar-benar merepresentasikan indikator

keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi lokal

harus dibangun secara sadar, penuh komitmen, konsistensi, dan berkesinambungan

antara berbagai komponen utama daerah otonom, yang tidak lain adalah pemerintah

daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya

menjadi dasar atau esensi orientasi, mengapa daerah-daerah otonom di seluruh penjuru

nusantara berlomba-lomba untuk mendorong pertumbuhan.

Seiring dengan perkembangan desentralisasi di Indonesia yang diamanatkan oleh

UU No 22 tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui UU No 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan daerah saat ini

tidak lepas dari konsep good lokal governance atau tata kelola pemerintahan daerah yang

baik. Dalam kaitannya dengan aktor atau komponen utama daerah otonom, berbagai

literature dan studi tentang pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah

menyebut peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah sama

dominannya satu sama lain.

Sinergisme hubungan ketiganya akan menciptakan iklim ekonomi yang positif

bagi Provinsi Bengkulu. Sinergisitas ini berkaitan erat dengan keterpaduan peran

ketiganya. Dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik, masing-masing pihak

dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran tertentu3. Dunia usaha

memiliki peran di antaranya yaitu menciptakan nilai tambah keunggulan komparatif

yang tersedia; menciptakan beragam usaha, inovasi produk, dan lapangan kerja;

menciptakan pendapatan daerah; dan menumbuhkan ekonomi lokal berkelanjutan.

Adapun peran yang dimiliki masyarakat, diantaranya yaitu: menggerakan berbagai

kelompok dalam masyarakat untuk berpartisapasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial,

budaya, dan politik; memfasilitasi interaksi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya,

dan politik; dan menumbuhkan budaya baru yang berorientasi pada peningkatan nilai-

nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dianut. Sehubungan dengan peran dunia

3 Faozan, Haris. 2010. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan pertumbuhan ekonomi local yang Menim-bulkan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Administrai VolumeVII/No.4/Desember 2010.


usaha dan masyarakat tersebut, maka pemerintahan daerah memiliki berbagai peran

strategis dalam membangun sinergisitas tripartite sebagai bagian tak terpisahkan dari

keberadaannya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Konsekuensi atas peran strategis yang dimiliki pemerintah daerah, dalam hal ini

Pemerintahan Provinsi Bengkulu, maka pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut untuk

dapat melakukan berbagai hal sangat mendasar guna tercapainya sinergisitas tripartit

tersebut, di antaranya yaitu:

1.) Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu mengatur secara handal

eksistensi peran dunia usaha dan masyarakat.

2.) Kebijakan Pemerintah provinsi Bengkulu dituntut mampu memberdayakan dan

mengoptimalkan peran dunia usaha dan masyarakat.

3.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik

kepada dunia usaha dan masyarakat selaku customer.

4.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu melakukan perubahan, sejalan

dengan tuntutan yang dikehendaki oleh dunia usaha dan masyarakat selaku customer.

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan



bahwa jika Pemerintah provinsi Bengkulu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan dan

birokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dunia usaha dan masyarakat, maka

pintu Pembangunan Provinsi Bengkulu semakin terbuka lebar. Peran pengungkit (leveraging

role) Pemerintah provinsi Bengkulu ini lah yang harus digarisbawahi dan diperhatikan.

Dalam kajiannya, The Asia Foundation & B-Trust sebagaimana dikutip Haris

(2010), mengidentifikasi beragam masalah yang dikeluhkan oleh pelaku usaha berkaitan

dengan proses perijinan, yaitu: Biaya Perijinan. Biaya perijinan berkaitan dengan biaya

yang cukup membebankan khusunya bagi pelaku usaha kecil. Pembebanan biaya ini juga

semakin besar karena pungutan liar yang belum dapat dikendalikan oleh Pemerintah.

Selain itu, transparansi biaya juga menjadi aspek yang relative dipertanyakan oleh

banyak pelaku usaha.

1.) Waktu. Proses yang berbelit menyebabkan waktu yang diperlukan untuk mengurus

perijinan relative lama, tidak ada kepastian waktu kapan ijin akan diselesaikan, dan

lamanya waktu proses perijinan

2.) Persyaratan. Seringkali persyaratan yang sama dan diminta berulang-ulang untuk

berbagai jenis ijin, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk

diperoleh dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga terdapat beberapa

persyaratan yang sulit dipenuhi khususnya oleh pengusaha kecil. tergantung pada

pola birokrasi setempat.

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani akan menciptakan iklim usaha dan

investasi daerah yang buruk. Pada kesudahannya, hal tersebut akan menghambat

pertumbuhan ekonomi daerah akibat terjadinya penyumbatan pada pos-pos ekonomi

potensial daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu seharusnya mampu melahirkan keijakan-kebijakan yang menjadi solusi

bagi permasalahan hubungan dengan dunia usaha. Beberapa kebijakan tata kelola

pemerintahan daerah dan birokrasi yang seharusnya menjadi focus adalah menciptakan

organisasi birokrasi pemerintah daerah yang efektif baik dalam hal struktur maupun

aparatur, membangun sistem perizinan satu pintu, mengesahkan perda transparansi,

dan mengupayakan pelaporan yang handal dengan pencapaian predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).


b. Faktor Infrastruktur Daerah

Dalam meningkatkan perkembangan indikator sosial dan indikator ekonomi

wilayah, prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal yang penting. Pembangunan

tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Setiap aspek kehidupan

sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana sendiri, yang merupakan satuan terbesar

dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, dalam mengsukseskan

pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi harus memperhatikan

infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak

efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan

potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun

non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan berbagai sektor

infrastruktur antara lain sektor transportasi, sektor energi dan ketanaga listrikan, sektor

telekomunikasi, sektor sumber air bersih, sektor perumahan atau permukiman, sektor

sumber daya air, dan beberapa sektor lainnya. Kesemua sektor tersebut dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)4, masing-

masing sektor infrastruktur memiliki fungsi yang vital bagi pembangunan wilayah.

Sektor Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi mencakup transportasi

jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan

udara. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik

dan misi pembangunan nasional. Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai

industri jasa. Pembangunan transportasi, diarahkan untuk mendukung perwujudan

Indonesia yang lebih sejahtera dan sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman

dan damai serta adil dan demokratis.

4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2008. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah-an dan pembangunan Daerah: Infrastruktur dan pembangunan Daerah.



Sektor energi memiliki peran bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan

Provinsi Bengkulu, karena energi merupakan input utama bagi kegiatan ekonomi

maupun sosial. Untuk itu, diperlukan jaminan keamanan pasokan energi untuk

mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut serta memberikan

akses energi terhadap masyarakat luas. Sektor Telekomunikasi memiliki peran untuk

mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya saing bangsa tersebut.

Kemampuan yang sama juga mutlak dimiliki setiap daerah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan

akses informasi terutama infrastruktur telekomunikasi sangat esensial untuk membuka

keterisolasian suatu daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi daerah tersebut.

Sektor air bersih / minum mempunyai fungsi dan peran Meningkatkan cakupan pelayanan

sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Sektor Perumahan dan

permukiman mempunyai fungsi dan peran dalam menyediakan hunian sewa dan milik

yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fungsi dan peran lain adalah

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sektor Sumber Daya Air memiliki

keterkaitan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti pembangunan pertanian,

perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang semuanya akan mendukung kegiatan dan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Seluruh sektor infrastruktur tersebut harus dapat tersedia dengan kualitas

dan kuantitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Tanpa ketersediaan seluruh

infrastruktur tersebut, pembangunan Provinsi Bengkulu akan terhambat dan tidak

berjalan sesuai dengan target capaian Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah.

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional di

Provinsi Bengkulu adalah kondisi faktor sosial budaya pada masyarakat Provini

Bengkulu. Faktor sosial budaya ini meliputi tingkat pendidikan masyarakat, interaksi

sosial masyarakat, background sosial masyarakat, partisipasi masyarakat. Dalam kajian


sosiologi pembangunan, faktor sosial ini sering kali digambarkan dengan modal sosial.

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai

investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal

sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakan keberamaan

, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan, untuk mencapai

kemajuan bersama.5 Beberapa unsur yang membangun modal sosial adalah participation

in a network, reciprocity atau saling tukar kebaikan antarindividu, trust atau kepercayaan

yang terbangun antarindividu masyarakat,social norms atau norma sosial yang terbangun

di masyarakat, values atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan proactive action

atau tindakan pro aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan provinsi

Bengkulu.

Keseluruhan unsur dalam modal sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan masyarakat Provinsi Bengkulu serta informasi yang berkembang diantara

mayarakat. Semakin tinggi background education masyarakat Bengkulu, maka semakin

terbangun modal sosial masyarakat. Terbangunnya modal sosial ini akan meningkatkan

partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor

yang mendorong pembangunan nasional di provinsi Bengkulu.

d. Faktor Sumber Kekayaan Alam

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembangunan nasional Provinsi

Bengkulu adalah Kekayaan Alam yang dimiliki suatu daerah. Kekayaan alam merupakan

given factor dari Tuhan. Dengan demikian, tidak semua wilayah memiliki kekayaan alam

dengan jumlah, jenis, dan kualitas yang sama. Meskipun demikian, keberadaan kekayaan

alam menjadi faktor yang mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah tersebut.

Meskipun bukan faktor tunggal, namun kekayaan alam berkontribusi cukup signifikan.

Sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi

5 Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora/Vol.12/1 April 2012



Pendapatan Asli Daerah yang besar biasanya memiliki kekayaan alam yang besar dan

dimanfaatkan secara baik.

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Potensi

pertanian dan perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakatnya,

sekaligus memiliki kontribusi besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi. Dengan mengetahui potensi kekayaan alam yang dimiliki, seharusnya

Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu memanfaatkan dengan menciptakan kebijakan

dan program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada.

e. Faktor Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan pertahanan dan keamanan di Provinsi Bengkulu merupakan bagian

integral dari pembangunan Provinsi Bengkulu itu sendiri. Berhasilnya Pembangunan

Provinsi Bengkulu akan meningkatkan ketahanan wilayah dan selanjutnya ketahanan

wilayah yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan yang sudah dicapai.

Upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu

haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak

langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan setempat. Hal-hal yang

langsung dapat mengganggu jalannya Pembangunan Daerah, adalah gangguan

keamanan dari dalam provinsi seperti tindak kriminal dan kejahatan yang tinggi

dan aksi-aksi separatisme dari kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk kejahatan

dan kriminalitas yang biasanya terjadi di daerah pun cukup banyak, antara lain

pencurian, penodongan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pembalakan hutan

yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Tindakan-tindakan ini

dapat menimbulkan instabilitas keamanan di dalam wilayah provinsi Bengkulu.

Kesudahannya, instabilita keamanan akan berdampak buruk bagi iklim investasi

karena tingginya resiko yang akan diterima investor akibat kejahatan dan kriminalitas

yang tidak terkendali.

Semakin Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu mengendalikan dan

meminimalisasi tindakan kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di wilayahnya, maka hal


tersebut akan menciptakan iklim positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

Provinsi Bengkulu. Salah satu hal yang harus ditingkatkan oleh pemerintah provinsi

Bengkulu adalah penegakan hukum (law enforcement.)

17. PENGARUH EKSTERNAL

Pengaruh eksternal atau pengaruh yang datangnya dari luar Provinsi Bengkulu

terhadap proses pembangunan provinsi Bengkulu terdiri dari Pengaruh Global, Pengaruh

Regional, dan Pengaruh Nasional.

a. Pengaruh Global

Kecenderungan dunia untuk menyelenggarakan desentralisasi ekonomi dan

politik telah mulai berkembang di semua negara baik di negara-negara industri maupun

di negara-negara berkembang. Kecenderungan otonomi daerah di dunia adalah dalam

rangka mengantisipasi kompetisi global yang memerlukan efisiensi dalam segala aspek

lehidupan supaya daerah dan nasional memiliki daya saing yang unggul.

Krisis energi yang dialami dunia yang semakin luas dampknya kesemua daerah,

termasuk Provinsi Bengkulu, telah menghasilkan peluang maupun kendala. Kebutuhan

dunia akan energi telah mengakibatkan perebutan kawasan sumber energi minyak dan

batubara antara negara-negara besar ekonomi seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang,

China, dan India. Implikasinya terhadap Provinsi Bengkulu yang memiliki sumber

kekayaan alam batubara dan juga bijih besi telah menarik negara-negara tersebut

berminat untuk mengkesploitasinya.

Perdagangan bebas juga telah mendorong meningkatnya perdagangan antarnegara

yang membuat sektor pelayaran antarbenua yang membuat sektor pelayaran antarbenua

dan samudera menjadi penting. Provinsi Bengkulu dilewati jalur Sea Lines of Trade (SLOT)

yang akan semakin penting perananya di masa yang akan datang.

Masalah kelestarian lingkungan akan tetap menjadi fakor yang banyak menjadi

perhatian masyarakat internasional. Terutama upaya mempertahankan hutan konservasi



dan hutan lindung. Pengerusakan Taman Nasional (Bakit Burisan dan Kerinci sablat) akan

menjadi isu yang sangat sensitif bagi daerah Bengkulu dan juga bagi negara Indonesia.

b. Pengaruh Regional

Pengaruh regional adalah pengaruh yang datangnya dari negara-negara kawasan

Asia Tenggara (ASEAN). Pengaruh yang paling dirasakan oleh Indonesia adalah pengaruh

dalam bidang ekonomi. Semakin berkembangnya perekonomian ingapura, Malaysia,

Thailand, Vietnam, Filipina, serta negara kawasan ASEAN lainnya mendatangkan

kekhawatiran tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Mulai berdatangannya barang-

barang impor asal Vietnam contohnya, sedikit banyak menjadi pesaing bagi produk-

produk dalam negeri.

Persaingan ekonomi diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara semakin akan

terlihat ketika kesepakatan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai dilaksanakan

pada tahun 2015 mendatang. Oleh karenanya Indonesia harus mulai memperkuat

ekonomi nasional, salah satunya dengan membangun dan memperkuat sektor riil

sehingga ancaman kekuatan ekonomi negara lainnya dapat ditangkal dengan kekuatan


ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga menjadi syarat

bagi keberhasilan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di tengah

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia

harus tetap membangun faktor-faktor pendukung IPM sehingga bangsa Indonesia tidak

tersegregasi dari ekonomi kawasan.

Di sisi lain, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan peluang bagi Indonesia

dengan semakin terbuka lebarnya investasi yang akan masuk ke Indonesia. Investasi

yang semakin banyak masuk ke Indonesia akan mendatangkan multiplier effect, tidak

hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya.

Salah satu pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN pada aspek sosial dan budaya

adalah mulai banyaknya budaya negara lain melalui pop culture yang saat ini banyak

diminati khususnya oleh masyarakat muda Indonesia. Oleh karenanya, memperkuat

basis ekonomi di daerah merupakan salah satu cara Indonesia untuk menghadapi MEA

mendatang.

c. Pengaruh Nasional

Semakin terbukanya keran-keran demokrasi pada berbagai lini kehidupan

masyarakat Indonesia membawa sebuah pola yang semakin lama semakin berkembang

di masyarakat, dalam cakupan daerah maupun nasional. Salah satu wujud nyata dari

semakin terbukanya demokrasi adalah penguatan demokrasi pada level sub nasional

melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Melalui proses

pilkada, masyarakat diarahkan untuk menjadi bagian dari sistem politik daerah melalui

keterlibatannya dalam memilih kepala daerah. Proses ini telah mendatangkan banyak

hal, baik yang sifatnya cenderung membangun (konstruktif) maupun yang sifatnya

berdampak negatif menghancurkan (destruktif).

Salah satu keluaran yang sifatnya membangun dari proses pilkada ini adalah

masyarakat Indonesia semakin melek berpolitik. Kehidupan politik dalam skala daerah

maupun nasional semakin dinamis. Beriringan dengan hal tersebut, keluaran yang

sifatnya menghancurkan juga sering kali terjadi. Salah satunya adalah semakin dinamis

kehidupan politik masyarakat, maka semakin banyak pula potensi-potensi konflik



yang terjadi. Kondisi tersebut tentu akan mengganggu stabilitas sosial dan politik

daerah maupun nasional, yang juga dapat berpengaruh pada stabilitas ekonomi, seperti

berkurangnya investasi akibat indeks keamanan yang semakin menurun.

Demokrasi pada akhirnya memang semakin mendidik masyarakat Indonesia

untuk berpikir lebih baik dalam membangun bangsa. Salah satunya yang saat ini juga

menjadi bagian dari perkembangan ekonomi, poltik, dan sosial masyarakat secara

nasional maupun kewilayahan adalah proses penindakan kasus korupsi. Tingginya

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia diantara negara-negara dunia lainnya tidak

dipungkiri menjadi salah satu hal yang mempengaruhi belum maksimalnya investasi

asing yang datang ke Indonesia. Bukan hanya pada skala nasional, korupsi juga terjadi

pada skala daerah, bahkan lebih banyak dan jumlah nya tidak kalah besar. Korupsi

juga menyerang birokrasi di daerah, bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia, tanpa

terkecuali di Bengkulu. Oleh karenanya, penindakan korupsi ini menjadi pengaruh

bagi pembangunan nasional di Bengkulu sebagai faktor yang mendukung terciptanya

kemantapan pembangunan nasional.

18. PELUANG DAN KENDALA

a. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh daerah Provinsi Bengkulu, antara lain:

1.) Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan Sumber Kekayaan Alam yang besar dan beragam

terutama pada sektor pertambangan dan pertanian. Sumber-sumber kekayaan alam

tersebut memerlukan dukungan skill dan teknologi dalam pemanfaatannya.

2.) Kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Bengkulu diiringi dengan permintaan dari

dalam dan luar negeri yang besar atas kekayaan SDA tersebut. Aktivitas ekspor

menjadi meningkat dan tentu menggerakkan ekonomi Provinsi Bengkulu.

3.) Adanya kesediaan dan Provinsi Sumatera Selatan untuk bekerjasama saling

menguntungkan dalam pengembangan dan transportasi SDA melalui pelabuhan

Bengkulu (Linau)


4.) Keberadaan jalur Sea Lines of Communications (SLOC) dengan lalu lintas yang akan

semakin meningkat, dapat dimanfaatkan leh provinsi Bengkulu untuk penyediaan

logistic pelabuhan di daerah provinsi Bengkulu.

e. Kendala

1.) Kondisi Geografi. Kondisi Geografi Bengkulu yang pada beberapa bagian masih

ditutupi oleh Hutan Lindung, menjadi kendala transportasi dalam penyaluran

produk ke pasar yang potensial. Keberadaan hutan lindung ini menutupi jalur-jalur

lalu lintas utama pantai utara-selatan sehingga akan mempengaruhi pengembangan

jalan di kemudian hari.

2.) Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat yang

menyeragamkan model pembangunan pada semua daerah, telah menghambat

percepatan pembangunan daerah-daerah yang tertinggal. Pendekatan pembangunan

yang menunggu naiknya permintaan (demand) akan sult diterapkan di daerah provinsi

Bengkulu. Pembangunan infrastruktur seharusnya mendahului kemajuan ekonomi

agar berfungsi sebagai pendorong kemajuan.

3.) Kualitas SDM yang masih Rendah. Rendahnya Angka Partisipasi Murni Provinsi

Bengkulu, khususnya pada jenjang SMA menyebabkan rendahnya produktivitas

daerah. Di sisi lain, tingginya tingkat lulusan SD menyebabkan rata-rata kualitas

keahlian masyarakat Bengkulu tergolong menengah ke bawah.

BAB 5 - ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU


ANALISA PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

5LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI





19. UMUM

Pembangunan nasional di seluruh provinsi ditekankan pada 11 Prioritas Nasional

dan 3 Prioritas Nasional lainnya. Dimulai pada RPJMN 2010 – 2015 dan RKP tahun 2010,

rencana pembangunan nasional disusun dalam bentuk 3 buku yaitu Buku I : Prioritas

Nasional, Buku II : Bidang dan Buku II : Kewilayahan. Oleh karena itu, pembangunan

nasional juga dapat dilihat dalam dimensi kewilayahan.

Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam wilayah Pulau Sumatera, dimana pada

pulau ini, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnya dalam RPJMN

diarahkan pada: sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, gugus industri

unggulan, sentra industri migas dan lumbung nasinal, pariwisata, jaringan listrik, serta

keterkaitan domestik wilayah Sumatera. Sedangkan isu strategis Bengkulu dalam RKP

2013 Buku III meliputi isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana

perhubungan, serta cadangan pangan.

Berdasarkan penelitian Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) sebelumnya di

Provinsi Bengkulu6, telah didapatkan analisis seluruh parameter dalam astagatra dengan

6 Berdasarkan http://lanalbengkulu.blogspot.com/2009/08/paparan-danlanal-bku-tentang-matra-laut.html, studi dilaksanakan oleh Angkatan XLIII Lemhanas RI di Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI No : Sprin/ 1734/ VII/ 2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang perintah untuk melaksanakan Studi Strate-


rincian sebagai berikut:

a. Geografi total nilai 350, bobot 6 dengan nilai 58,33 (Cukup Tangguh).

b. Demografi, Total nilai 740, bobot 14 dengan nilai 52,85 (kurang tangguh).

c. Sumber Kekayaan Alam. Nilai total 340, bobot 6 dengan nilai 56,66 (cukup Tangguh).

d. Ideologi, total nilai 1050, bobot 15 dengan nilai 70 (Tangguh)

e. Politik, total nilai 589, bobot 9 dengan nilai 65,44 (cukup tangguh).

f. Ekonomi, total nilai 764 bobot 16 dengan nilai 47,75 (kurang tangguh).

g. Sosial Budaya, total nilai 1590, bobot 24, dengan nilai 66,25 (cukup tangguh).

h. Hankam, total nilai 574,75, bobot 10, dengan nilai 57,47 (cukup tangguh).

Nilai kondisi keseluruhan Asta Gatra adalah 5997,75 dengan bobot 100, berarti nilai

ketahanan daerah Propinsi Bengkulu adalah sebesar 5997.75/100 = 59.98. Selanjutnya

penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai capaian pembangunan nasional

di Bengkulu berdasarkan aspek astagatra di atas. Berikut ini akan diuraikan analisis

pembangunan Provinsi Bengkulu yang ditinjau dari aspek astagatra :

gis Dalam Negeri (SSDN) di Propinsi Bengkulu, sebagai rangkaian Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIII.



20. BIDANG GEOGRAFI

Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota sejak tahun 2008. Undang–

Undang No. 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah telah

menambah Kabupaten di Provinsi ini menjadi 9 Kabupaten. Bengkulu memiliki wilayah

yang ketinggiannya bervariasi. Namun hampir separuh dari luasnya merupakan dataran

rendah dengan ketinggian 0 – 250 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di Bengkulu

berupa bagian dari Bukit Barisan yang memanjang sejajar dengan garis pantai. Dalam

Bukit Barisan tersebut terdapat hutan suaka alam dan hutan lindung yang luasnya sekitar

75% dari total kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Dengan hutan yang relatif luas,

Bengkulu memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan jumlah hari hujan bervariasi

antara 100 – 250 hari per tahun. Hal yang menjadi permasalahan dalam aspek geografi

Bengkulu adalah kerawanannya terhadap bencana gempa.

Pencapaian pembangunan terkait dengan pengaturan ruang geografi wilayah

Bengkulu yaitu disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu

melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan

bagi pemerintah bersama swasta dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan

ruang wilayah Bengkulu. Sementara itu, telah terdapat 4 kabupaten/kota di Bengkulu

yang telah mengesahkan RTRWnya yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten

Rejang Lebong, Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Sedangkan yang belum

mengesahkan RTRWnya dalam Peraturan Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara,

Bengkulu Tengah, Lebong, Kapahiang, Seluma dan Kaur.

21. DEMOGRAFI

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Bengkulu mencapai 1.715.518 jiwa yang terdiri

dari 877.159 jiwa laki-laki dan 838.359 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan

dari tahun 2008 sebesar 1.616.663 jiwa. Berdasarkan Laporan EKPD Bengkulu 2012,

tingkat jumlah penduduk Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

salah satu diantaranya disebabkan ada pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan lebih

rendah bila dibandingkan dengan perkotaan. Dengan tingkat ekonomi yang rendah

ini maka fertilitas menjadi lebih tinggi, dengan demikian laju pertumbuhan jumlah


penduduk meningkat pula. Hal tersebut juga yang menyebabkan laju pertumbuhan

penduduk Bengkulu (1,67%) lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan

penduduk nasional (1,49%) pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Meski demikian,

pada tahun 2011, pertumbuhan penduduk Bengkulu lebih rendah dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu menjadi sebesar 1,57%. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata

provinsi untuk pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 2,12%. Dengan demikian, jumlah

penduduk Bengkulu masih relatif sedikit dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar

86,692/km2.

22. SUMBER KEKAYAAN ALAM

Sumber kekayaan alam Bengkulu terdiri dari pertanian, perkebunan, perikanan dan

pertambangan.

a. Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Daya dukung utama Perekonomian Bengkulu ada pada Sumber Kekayaan Alam terbarukan

provinsi tersebut yaitu Pertanian. Pertanian Bengkulu telah memberikan 58,06 % lapangan kerja

bagi masyarakat Bengkulu, khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas. Pertanian tanaman

pangan merupakan penyumbang pendapatan daerah yang terbesar dengan produksi yang

cenderung meningkat tiap tahunnya. Komoditas utama tanaman pangan Bengkulu adalah

padi, dengan lahan sekitar 133,63 ribu ha (RKPD Bengkulu 2013).

Pencapaian pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan didukung

oleh daerah – daerah penghasil tanaman pangan, salah satunya adalah Bengkulu. Mendukung

ketahanan pangan nasional, produksi padi Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari

516.868 ton tahun 2010 menjadi 552.918 ton paad triwulan III tahun 2012 (Laporan Evaluasi

Kinerja Pembagunan Daerah (EKPD) Bengkulu, 2012). Kenaikan ini terjadi karena banyaknya

masyarakat yang masih kontinyu dalam memanfaatkan lahan untuk produksi pertanian, baik

masyarakat di kawasan perdesaaan maupun perkotaan.

Sesuai dengan arah pengembangan wilayah dalam RPJMN yang mengarahkan

Sumatera sebagai sentra perikanan, sektor perikanan di Bengkulu memberikan kontribusi

dengan peningkatan produksi perikanan dari tahun 2010 ke tahun 2011 untuk perikanan

laut, tambak, kolam dan sawah dengan masih-masing naik menjadi 48.663,2 ton; 664,42 ton;



19.535,42 ton dan 8.485,22 ton pada tahun 2011 (BPS Provinsi Bengkulu, 2011).

Potensi perkebunan di Provinsi Bengkulu seluas 818.784 hektar dengan tingkat

pemanfaatan seluas 358.570 hektar dan sedang dalam potensi pengembangan seluas 460.214

hektar. Hasil perkebunan terbesar dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit sebesar 642.305 ton

pada tahun 2012 dari luas perkebunan sawit 327.122 hektar lahan kemudian disusul oleh hasil

perkebunan karet sebesar 130.840 dari luasan lahan karet 118.483 hektar. Hasil perkebunan

yang lain adalah kopi, kakao, kelapa, rempah-rempah dan teh.

Potensi produksi sumber daya perikanan di Provinsi Bengkulu mencapai 29.246 ton

perikanan laut dengan nilai produksi Rp.251.706.089.000. Untuk jenis perikanan lain seperti

perikanan perairan umum, tambah, kolam dan sawah, pemanfaatan masih dibawah 25 persen.

b. Potensi Pertambangan

Provinsi Bengkulu telah mengembangkan potensi panas bumi (geothermal) secara

bertahap untuk menjadi sumber cadangan energi listrik. Terdapat tiga titik sumber panas

bumi yaitu di Desa Ulu Lais, Tambang Sawah, dan Bukit Danau Kabupaten Lebong. Ketiga

titik tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan sekitar 1083 MW secara total.

Disamping panas bumi, Provinsi bengkulu juga mempunyai potensi batubara dengan

cadangan terukur 122.913.304 ton, cadangan terunjuk: 169.295.783 ton, dan cadangan tereka

101.087.376 ton, Namun dari pengamatan dan wawancara maka, penggunaan infrastrukur

ekspor Batubara melalui Pulau Bai kurang maksimal, sehingga memanfaatkan Pulau Tikus,

yang berdampakterganggunya ekosistem di lokasi tersebut, karena bukan dipersiapkan

sebagai tempat aktivitas bongkar muat batu bara. Hasil pertambangan lain adalah bahan

galian logam (emas, perak, tembaga, timah hitam, zeng, pasir besi, dan timbal), bahan galian

industri (batu apung, batu gamping, bentonit, kaolin, lempung, zeolit, marmer, fosfat guano,

pasir kuarsa, belerang, oker, perlit, trass), dan batu mulia (kalsidon, agate, suseki, dan opal)

serta bahan bagunan (andesit, basalt, pasir batu, pasir laut, batu koral, pasir sungai, granit,

diorit, obsidian).


23. IDEOLOGI

Ideologi masyarakat Bengkulu tercemin pada visi pembangunan Bengkulu yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Yang Semakin Maju, Semakin Bertakwa, Dan

Semakin Sejahtera”. Meski masyarakat Bengkulu bersifat multietnis, mayoritas dari

mereka beragama Islam, yaitu sebesar 97,28% dari total penduduk Bengkulu (Sensuk

Penduduk BPS, 2010). Oleh karena itu, kebudayaan dan visi masyarakat di Bengkulu

sangat terpengaruh dari nilai-nilai agama Islam tersebut.

24. POLITIK

Partisipasi politik masyarakat Bengkulu relatif rendah, terlihat dari data jumlah

pemilihan Gubernur Bengkulu 2009, dari sebanyak 1.060.336 daftar pemilih, yang

menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 751.951 suara dan yang tidak menggunakan

hak pilihnya sebanyak 308.385 suara (29,08%). Sementara itu pada putaran kedua

pemilihan Gubernur Bengkulu, angka Golput yang ada pada pemilihan Kepala Daerah

tersebut lebih tinggi lagi mencapai 30 sampai 35 % (sumber KPUD Provinsi). Meskipun

demikian angka tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah lebih tinggi

jika dibandingkan dengan pemilihan Presiden (Pilpres). Tingginya angka partisipasi ini

disebabkan karena adanya keterkaitan dan kepentingan langsung masyarakat setempat

dengan calon kepala daerah yang dipilih, seperti antara lain karena faktor: hubungan

kekeluargaan, daerah asal, ingin mendapat jabatan dan lain-lain. Fenomena ini juga

terlihat dalam pemilihan legislatif antara provinsi dan nasional seperti pada tabel berikut:

Tabel

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Daerah dan Nasional

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemili-

han Legislatif (%)2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bengkulu 70,92 - - - - 78Nasional 75,19 - - - - 71

Sumber: Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu



Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat menjadi

masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk terus mensosialisasikan

hak-hak politik warga negara dan juga pentingnya suara rakyat dalam menentukan

masa depan daerahnya.

25. EKONOMI

a. Pendapatan per Kapita

Capaian pembangunan nasional di Bengkulu dalam bidang ekonomi dapat

ditinjau dari besarnya pendapatan perkapita masyarakat Bengkulu. Terjadi kenaikan

pendapatan perkapita Provinsi Bengkulu dari Rp.10,87 juta pada tahun 2010 menjadi

Rp. 12,14 juta/tahun tahun 2011. Angka tersebut telah melebihi target dalam RKP 2011

sebesar Rp. 11,14 juta - Rp.11,93 juta/tahun. Meskipun naik, pendapatan perkapita

Bengkulu masih jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan per kapita nasional sebesar

Rp. 30,81 juta/tahun. Apabila pendapatan perkapita penduduk Provinsi Bengkulu

dibandingkan dengan perkapita penduduk Indonesia secara keseluruhan menunjukkan

bahwa perolehan pendapatan per kapita tidak mencapai setengahnya. Keadaan ini

menunjukkan ketertinggalan dan kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk di

Provinsi Bengkulu dan akan memperbesar jurang perbedaan pendapatan (Laporan

nasional EKPD, 2012).

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu mengalami kenaikan dari 6,06% menjadi

6,4% tahun 2011, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,32% dan juga

melebihi target pertumbuhan ekonomi Bengkulu dalam RKP 2011 yang diproyeksikan

sebesar 4,93%-5,85%. Pada tahun 2012 (hingga triwulan III 2012), pertumbuhan ekonomi

Bengkulu sebesar 6,2%. Dalam laporan EKPD 2012 Provinsi Bengkulu, disebutkan bahwa

pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan yang terjadi pada hampir semua

sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar

13,89%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih (16,76%).

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (13,1%), sektor jasa-jasa (10,88%) dan sektor


pengangkutan dan komunikasi (10,57%). Sedangkan sektor pertanian yang memiliki

peranan/andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu hanya mampu

tumbuh sebesar 4,32%.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Melalui kebijakan pengembangan sentra-sentra pertanian, perikanan, perkebunan dan

industri oleh pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah, kebijakan ini diharapkan

dapat membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan ini menuai

hasil dengan menurunkan angka pengangguran terbuka dari 4,59 % menjadi 2,37 % pada

tahun 4,59 % ( sebelumnya 3,41 %) menjadi 2,37 % (sebelumnya 2,14 %) pada tahun 2011.

Sebagian besar penduduk Bengkulu bekerja pada sektor Pertanian, yaitu sebesar 58,53%,

mengingat sektor ini merupakan utama tumpuan perekonomian Bengkulu. Hanya sebesar

3,88% penduduk bekerja yang bekerja dalam sektor industri. Tantangan yang dihadapi

Bengkulu adalah sebagian besar pekerja (47,22%) merupakan penduduk dengan tamatan SD

ke bawah.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka 33 ProvinsiSumber: Laporan Nasional EKPD 2012

d. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bengkulu menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011 menjadi



3,96%. Angka ini di bawah rata-rata inflasi seluruh provinsi yang sebesar 4,43%. Pada

tahun 2012 (sampai dengan April 2012), laju inflasi berada pada kisaran 4,49 – 4,27%.

Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi di

Bengkulu cukup terkendali.

e. Pertumbuhan Ekspor

Kebijakan pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan di Bengkulu

menjadikan Bengkulu sebagai pemasok Sumber Kekayaan Alam ke luar negeri melalui

ekspor. Pertumbuhan ekspor di Bengkulu mengalami kenaikan dari 66,74% menjadi

80,55% pada tahun 2011. Menurut laporan EKPD 2012 Provinsi bengkulu, pada tahun

2011 total volume ekspor Provinsi Bengkulu mencapai 2.746,81 ribu ton. dengan nilai

265,56 milyar US dolar. Selanjutnya pada bulan Juli 2012 nilai ekspor Provinsi Bengkulu

berdasarkan harga Free On Board (FOB) mencapai US$ 21,128 juta, atau turun sebesar

2,96 persen bila dibandingkan dengan ekspor pada bulan Juni 2012 yang tercatat sebesar

US$ 21.772 juta. Ekspor Provinsi Bengkulu terdiri dari ekspor batu bara sebesar US$

17.043 juta (80,67 persen), karet sebesar US$ 3.019 juta (14,29 persen) dan cangkang sawit

sebesar US$ 1.066 ribu (5,04 persen).

26. SOSIAL BUDAYA

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2010 sebesar 72,92 meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 72,55 tahun 2009. Kemudian pada tahun selanjutnya, IPM provinsi

ini mengalami kenaikan lagi menjadi 73,4. Angka ini telah melebihi IPM Indonesia yang

sebesar 72,77. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manusia Bengkulu meningkat baik

ditinjau kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

b. Rata-rata lama Sekolah

Pada tahun 2011, melalui RKP, pemerintah menargetkan rata-rata lama sekolah

Bengkulu sebesar 8 tahun. Target ini dapat dicapai oleh provinsi Bengkulu yang rata-


rata lama sekolah 2011 sebesar 8,33 tahun. Angka ini juga sudah melebihi rata-rata lama

sekolah seluruh provinsi sebesar 8,1 tahun. Meski telah melebihi rata-rata provinsi dan

target yang ditetapkan, rata-rata lama sekolah Bengkulu masih tergolong rendah karena

masih belum tamat SMP atau 9 tahun. Rata-rata lama sekolah yang rendah tersebut

berdasarkan Laporan EKPD 2012 Provinsi Bengkulu mencerminkan rendahnya kualitas

sumber daya manusia di provinsi Bengkulu. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk

di Provinsi Bengkulu yang rendah disebabkan oleh faktor-faktor antara lain; kurangnya

akses pendidikan terutama di daerah perdesaan, tingkat kemiskinan (tidak mampu untuk

melanjutkan pendidikan), harus bekerja menopang ekonomi keluarga dan rendahnya

pemahaman pendidikan pada tataran lingkugan keluarga. Kualitas sumberdaya yang

rendah tentu akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi peningkatan

produktivitas daerah, inovasi, kreativitas, pendapatan, dan kriminalitas (kamtibmas).

Grafik rata- rata lama sekolah 33 provinsiSumber: Laporan Nasional EKPD 2012

c. Angka Melek Huruf

Berdasarkan laporan EKPD Provinsi Bengkulu tahun 2012, angka melek aksara di

provinsi Bengkulu pada tahun 2011 tercatat sebesar 95,13 % yang memberi makna bahwa

setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 95 orang yang melek aksara.

Angka melek aksara di provinsi Bengkulu pada tahun 2011 terbesar terdapat di kota

Bengkulu sebesar 99,22 persen, dan disusul kabupaten Kaur, sedangkan angka melek



huruf terendah berada di kabupaten Bengkulu Tengah yakni sebesar 91,56 %.

Angka melek aksara provinsi Bengkulu usia 15 tahun ke atas pada tahun 2011

terlihat sedikit terjadi penurunan dibandingkan dengan angka tahun 2010, yakni sebesar

95,30 tahun 2010 menjadi 95,13 pada tahun 2011 (EKPD Bengkulu 2012). Penurunan

yang relatif kecil merupakan sinyal bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus

menggalakkan pendidikan non formal bagi masyarakat utamanya masyarakat yang buta

aksara.

d. Umur Harapan Hidup

Angka umur harapan hidup masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2010

– 2012 cenderung mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan


dalam RKP 2011 sebesar 70,7 tahun. Umur Harapan hidup pada tahun 2010 sebesar 71,3

tahun naik menjadi 72,0 tahun pada tahun 2011 dan 72,7 pada tahun 2012, Angka ini juga

lebih tinggi dibandingkan umur harapan hidup rata-rata semua provinsi yang sebesar

69,9 tahun pada 2011. Oleh karena itu, hal ini memberikan indikasi bahwa telah terjadi

perbaikan pada tingkat sosial ekonomi masyarakat dan keberhasilan pembangunan pada

bidang kesehatan.

Menurut laporan EKPD 2012, perhatian pemerintah terhadap pembangunan

kesehatan penduduk cukup besar. Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga

miskin melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai 30-40% dari jumlah penduduk

miskin. Target layanan kesehatan gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun

2010-2012 secara berturut-turut adalah 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah, kualitas

dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus

meningkat.

e. Gizi Buruk

Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan

yang berkesinambungan sejak lima tahun terakhir, bahkan data BPS tidak ditemukan

balita dengan gizi buruk hingga triwulan II 2012 (Laporan EKPD, 2012). Berdasarkan

hasil tim Evaluasi Bengkulu melalui laporan EKPD 2012, menurunnya angka Prevalensi

Gizi Buruk (PGB) antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan per kapital dan

program kesehatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga

berpengaruh positif terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

f. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2010 prosentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu sebanyak 18,3 %.

Periode 2011-2012, jumlah dan persentase penduduk miskin di provinsi Bengkulu mengalami

kenaikan. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin meningkat dari 17,50 % (sebelumnya

17,0 persen ) menjadi sebesar 17,70 persen pada tahun 2012, jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan tingkat kemiskinan nasional yang hanya sebesar 11,66% (BPS, Maret 2012). Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2012



bertambah lagi sebesar 8,06 ribu orang yaitu dari 303,60 ribu orang menjadi 311,66 ribu orang

yang miskin. Tingkat persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu lebih besar bila dibandingkan

dengan tingkat kemiskinan nasional, yaitu hanya sebesar 13,3 persen.

Peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu memberikan

dampak antara lain:

1.) Tumbuh pola-pola berbentuk polarisasi sosial ekonomi yang berkaitan dengan

pemilikan dan penguasaan alat-alat produktif.

2.) Penurunan pendapatan para anggota keluarga akibat pengangguran yang menimpa

anggota keluarga.

3.) Penurunan daya beli rumah tangga sehingga sulit memenuhi kebutuhan makan,

pendidikan, kesehatan. (4) Usia kerja cenderung untuk bekerja sebagai pegawai

bukan membuka kesempatan berusaha (menciptakan pekerjaan). (5). Meningkatnya

kriminalitas di masyarakat (Laporan EKPD 2012). Kenaikan persentase kemiskinan

di provinsi ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat menyusun

program penanggulangan kemiskinan dengan tepat sasaran.

27. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

a. Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional

Menurut laporan EKPD 2012, berdasarkan data kriminalitas tahun 2010 jumlah

tindak kejahatan konvensional yang dilaporkan mencapai 3.716 kasus. Jumlah laporan yang

dapat diselesaikan sebanyak 2.131 kasus atau 57,35 persen. Pada tahun 2011 angka kejahatan

konvensional yang dilaporkan menurun menjadi 2.131 kasus dan yang dapat diselesaikan

sebanyak 1.978 kasus atau 92,82% (BPS, Statistik Kriminal Provinsi Bengkulu, 2011). Angka

ini jauh melebihi penyelesaian kejahatan konvensional rata-rata seluruh provinsi yang hanya

sebesar 57,49%. Kemajuan triwulan II tahun 2012, merujuk pada data Kejaksaan Tinggi

Bengkulu periode Januari-Juni 2012 jumlah kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan

sebanyak 721 kasus dan sudah diselesaikan sebanyak 668 kasus atau 92,65%.

Tingginya persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan tahun 2011

menunjukkan peningkatan kinerja aparatur penegak hukum yang makin membaik yang


didukung kesadaran hukum masyarakat menggunakan jalur hukum (litigasi) dalam

menyelesaikan setiap kasus hukum yang dihadapinya. Berbeda dengan persentase

capaian tahun 2010, rendahnya persentase tersebut disebabkan faktor banyaknya kasus

kejahatan konvensional yang dilaporkan masyarakat kepada aparatur kepolisian daerah

yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana,

sehingga proses penyelidikan dan penyidikannya dihentikan.

Adapun kasus kejahatan selama 4 tahun (diluar kejahatan transnasional) yaitu:

DATA GANGGUAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

DI Daerah Bengkulu 2009-2012

No. TAHUN / KRIMINALITAS 2009 2010 2011 20121 Kejahatan Konvensional 2.220 2.672 5.521 3.9622 Kejahatan kekayaan negara 61 3.350 3.962 4713 Kejahatan berimplikasi

kontijensi 11 17 473 362

Jumlah 2.292 6.039 9.656 4.795

Sesuai dengan data diatas maka pada tahun 2012 terjadi penurunan kasus kejahatan

sebanyak 4.861 kasus sedangkan kasus yang paling tinggi yang terjadi selama 4 tahun

adalah kasus konvensial yaitu 14.375 kasus

b. Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

Berdasarkan data yang ada pada instansi penegak hukum dalam wilayah Provinsi

Bengkulu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) sepanjang tahun 2013 terdapat 11 (sebelas)

laporan kasus kejahatan transnasional berupa kasus narkotika, yang ditindak sesuai

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan Bengkulu

perlu terus diwaspadai guna mengantisipasi berkembangnya kasus narkoba, yang dapat

merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di kalangan generasi muda di

Provinsi Bengkulu.

Adapun jumlah kasus kejahatan transnasional yaitu:



DATA GANGGUAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI

Daerah Bengkulu 2009-2012

No. TAHUN / KRIMINALITAS

2009 2010 2011 2012

1 Kejahatan Trans Nasional

109 133 233 471

Dari data diatas maka pada tahun 2012 terjadi peningkatan kasus sebanyak 238 kasus,

dibanding dengan tahun 2011.

c. Indeks Kriminalitas

Berdasarkan laporan EKPD 2012, mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat

dinyatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan mewujudkan

kehidupan masyarakat yang damai dan aman secara umum sudah memperlihatkan

capaian yang cukup memuaskan. Di mana secara kuantitas kecenderungannya

menurun. Apabila dicermati dari jenis tindak kejahatan yang dilaporkan sebagian besar

merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi (terkait dengan persoalan kemiskinan dan

pengangguran).

Kejahatan bermotif ekonomi sejalan dengan persentase penduduk atau angka

kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Bengkulu pada tahun evaluasi, angka

kemiskinan tahun 2010 sebesar 18,3 %, tahun 2011 sebesar 17,50% dan bulan Maret tahun

2012 naik menjadi 17,70%, maka dapat dikatakan meningkatnya tindak kriminalitas

kejahatan terhadap harta benda disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya. Selain

itu tidak dapat dikesampingkan bahwa jenis tindak kriminal menyangkut keselamatan

badan dan jiwa seseorang juga sangat tinggi, seperti pembunuhan, penganiayaan berat,

pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencemaran nama baik seseorang

yang mencerminkan masih kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai moral, agama dan

nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama (Laporan EKPD, 2012).


BAB 6- PENUTUP


PENUTUP6LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI



BAB 6- PENUTUP


28. KESIMPULAN

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pembangunan provinsi Bengkulu

terdiri dari faktor tata kelola pemerintahan daerah dan birokrasi, faktor infrastruktur

daerah, faktor sosial budaya, faktor Sumber Kekayaan Alam, dan faktor pertahanan

keamanan.

b. Pembangunan Daerah bengku didasarkan pada sinergitas prioritas-prioritas yang

terdapat dalam Bengkulu dan RPJM Nasional 2010-2015.

c. Masih terdapat permasalahan – permasalahan atau tantangan yang harus segera

ditangani pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, meliputi: perekonomian,

sumberdaya Manusia, kemiskinan, revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan,

infrastruktur dasar, pemerintahan dan hukum, SDA LH dan mitigasi bencana.

d. Berdasarkan analisis pembangunan nasional yang telah dilakukan berdasarkan aspek

astagatra dan mengacu pada studi sebelumnya, maka hasilnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek geografi, Bengkulu memiliki keunggulan dengan adanya curah hujan yang tinggi dan iklim yang sejuk dilengkapi dengan telah disahkannya RTRW Provinsi. Hal ini akan mendukung pembangunan Bengkulu berdasarkan pola ruang yang ada. Tantangan dalam bidang geografi yaitu rawannya daerah Bengkulu terhadap bencana gempa.

2. Untuk aspek demografi, laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara nasional juga memperlihatkan bahwa demografi Bengkulu kurang tangguh.

3. Sumber Kekayaan Alam Bengkulu merupakan poin utama Bengkulu dalam menunjang perekonomian provinsi tersebut. Oleh karena itu hasil analisis pembangunan nasional ini mendukung penelitian sebelumnya yang menekankan Sumber Kekayaan Alam dengan poin analisis tertinggi yaitu tangguh.

4. Ideologi Bengkulu dipengaruhi kuat oleh Ideologi Islam meskipun terdiri dari berbagai etnis.

5. Aspek politik dari Bengkulu masih perlu ditingkatkan ditunjukkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan daerah baik untuk kepala daerah maupun legislatif. Meski demikian, kondisi politik di Bengkulu relatif stabil dari kerusuhan pilkada.


6. Aspek Ekonomi dari Bengkulu memperlihatkan ba`hwa pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan dan telah mencapai target RKP 2011. Begitu pula dengan pengangguran terbuka dan inflasi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan ekonomi Bengkulu relatif kondusif dan stabil. Tantangan dalam bidang ini yaitu masih banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan rendah.

7. Untuk bidang sosial budaya, terdapat hasil positif dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, angka kemiskinan Bengkulu yang relatif tinggi dibandingkan dengan nasional dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi tersebut.

8. Pertahanan dan keamanan Bengkulu cukup tangguh ditunjukkan dengan tingginya persentase penyelesaian penanganan kasus kejahatan konvensional dan tidak adanya kejahatan transnasional.

BAB 6- PENUTUP


29. SARAN

Beberapa saran yang diusulkan antara lain:

a. Memperkuat faktor-faktor internal yang menjadi pendorong pembangunan nasional

di Bengkulu, dan segera mencari solusi atas faktor-faktor yang melemahkan

pembangunan nasional di Bengkulu. Untuk Faktor eksternal, Pemerintah Indonesia

maupun Bengkulu harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, seperti akan

datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, penindakan korupsi pada level nasional,

serta perdagangan bebas negara-negara di dunia yang berpotensi pada peningkatan

nilai investasi ke daerah.

b. Memantapkan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu melalui partisipasi

berbagai stakeholders untuk terlibat aktif mengusulkan program-program pembangunan

di Bengkulu. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha menjadi penting mengingat

mereka adalah target pembangunan, sekaligus pelaksana pembangunan.

c. Menyelaraskan berbagai program pembangunan Provinsi Bengkulu yang termuat

dalam RPJPD, RPJMD, maupun RKPD Provinsi Bengkulu dengan melakukan

pengawasan sehingga potensi deviasi terhadap perencanaan pembangunan

sangat kecil. Selain itu, Provinsi Bengkulu juga harus menyelaraskan perencanaan

pembangunannya (RPJMD) dengan target-tergat pembangunan nasional yang

termuat dalam RPJMN.

d. Menyelaraskan data yang ada di pemerintahan provinsi dan instansi penegak hukum

seperti Kepolisian Daerah dan Kejaksaatn Tinggi, khususnya untuk data tingkat

kriminalitas, sehingga bisa diantisipasi penanganannya. Demikian pula halnya dalam

rangka mengantisipasi perkembangan perkebunan perlu diselesaikan sengketa lahan

yang terjadi antara penduduk dan pengusaha perkebaunan. Disamping itu konflik

perbatasan pemerintah daerah Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong perlu, langkah

penyelesaian dalam rangka menghadapi situasi politik pada tahun 2014.


e. Mengoptimalkan Pelabuhan Pulai Baai yang saat ini pengusahaannya dilakukan oleh

PT PELINDO untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kota Bengkulu

melalui pemberlakuan tiket masuk pelabuhan, penyediaan air bersih untuk kapal,

pengelolaan pemanduan kapal untuk keluar masuk pelabuhan, pengupayaan

uang rambu untuk masuk PNPB pemerintahan kota Bengkulu dan bersinergi antar

stakeholders. Disamping itu perlu pengawasan penggunaan Pulau Tikus sebagai

tempat bongkar muat Batu Bara yang akan diekspor, karena pulau tersebut tidak

diperuntukkkan untuk kegiatan dan aktivitas pelabuhan.

BAB 6- PENUTUP


DOKUMENTASI KEGIATAN


STUDI STRATEGIS DALAM NEGERIPPRA XLIX LEMHANNAS RIPROVINSI BENGKULU

21- 26 JULI 2013

107PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 107PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 6- PENUTUP




BAB 4 - PENUTUP


109PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 109PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU 109PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 6- PENUTUP



BAB 6- PENUTUP



BAB 6- PENUTUP




PESERTA


Drs. Lutfi Lubihanto, MMKombes Pol.

Ketua Pok. Peserta

Puwakpitiye U.S.VMayjen Srilangka

Ir. Fedhy E. WiyanaKol. Laut (E)

Wakil Ketua Pok. Peserta

Phineas M.Chief Super Intended

Zimbabwe

Dr. Dadang Solihin, SE,MAPembina Utama Muda (IV/d)

Sekretaris

Ratnawati H, SH, MHKombes Pol.

BAB 6- PENUTUP




Sri Utami E., SPT, MMPembina Utama Muda (IV/c)

Partono, S.IPKol. Arh.

Ida Bagus PKol. Inf.

Joko WarsitoKol. Inf.

Moch. EffendiKol. Czi

Iwan BarleyKol. Inf.


Moch. EffendiKol. Czi

Iwan BarleyKol. Inf.


Yuniar Ludfi-

Drs. Tabana Bangun, M.SiKombes Pol.

Taufiq Suhargo ArifKol. Tek.

Drs. Adi KuntoroKombes Pol.

Toto B., SH Kol. Nav.

Drs. Ade Rahmat SKombes Pol.

BAB 6- PENUTUP




Drs. Pepen Supendi Y, M.SiPembina Utama Madya (IV/d)

Drs. Edward Marpaung, MMPembina Utama Madya (IV/d)

Boedhi SetiadjidPembina Utama Madya (IV/d)

Diaz Hendropriyono, MA, MPA-

Dr. Faizul Ishom, M.EngPembina Tk. I (IV/b)

Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)


Dr. Faizul Ishom, M.EngPembina Tk. I (IV/b)

Arya Rezavidi, MEE, Ph.D Pembina Utama Madya (IV/d)


Ir. Fransiscus Go, SH-

Dr. Valentinus Saeng, CP-

DR. Yurnal, SH, S.Pd, M.HumKol. Nav.

BAB 6- PENUTUP


BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Documents

di sisi lain

oleh karena

makmur dan

sumber daya

maksud dan

sumber kekayaan

faktor infrastruktur

faktor sosial