Top Banner
Dalam Bab 3 ditambahkan Analisis Media Film berikut. Analisis Media Film State Violence Against The Urban Poor of Jakarta Diproduksi oleh: Urban Poor Consortium (UPC) Pengantar Film ini menceritakan berbagai penggusuran daerah permukiman kumuh di wilayah DKI Jakarta, dan penggusuran ekonomi pengemudi becak karena adanya peraturan daerah yang melarang beroperasinya becak di Jakarta. Operasi penggusuran tukang becak ini berlandaskan perjanjian tertulis Pemda DKI dengan World Bank berkaitan dengan ”Program Jakarta Kota Tanpa Permukiman Kumuh dan Tanpa Pekerja Sektor Informal”. Penggusuran ini ternyata berdampak hingga ke daerah (kampung) tempat tukang becak yang digusur itu berasal. Akibatnya, terjadi penurunan pendapatan tukang becak di daerah Cirebon, Tegal, Indramayu, dan sekitarnya akibat tingginya persaingan merebut penumpang. Saksikanlah film tersebut! Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini secara tertulis! 1. Deskripsikanlah ringkasan film yang telah kamu saksikan dengan menggunakan bahasa sendiri! 2. Identifikasilah jenis pelanggaran apa saja yang terdapat dalam film yang kamu saksikan! Apakah jenis pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bidang ekosob? Uraikan pendapatmu! 3. Jika penggusuran adalah pelanggaran HAM, apakah solusi yang paling adil bagi warga Jakarta yang menjadi korban penggusuran? 4. Uraikanlah perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindak pidana biasa!
103

Buku Guru Pkn Kls x Esis

Jun 20, 2015

Download

Documents

imanueltulle
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Dalam Bab 3 ditambahkan Analisis Media Film berikut.

Analisis Media FilmState Violence Against The Urban Poor of Jakarta

Diproduksi oleh: Urban Poor Consortium (UPC)

PengantarFilm ini menceritakan berbagai penggusuran daerah permukiman kumuh di wilayah DKI Jakarta, dan penggusuran ekonomi pengemudi becak karena adanya peraturan daerah yang melarang beroperasinya becak di Jakarta. Operasi penggusuran tukang becak ini berlandaskan perjanjian tertulis Pemda DKI dengan World Bank berkaitan dengan ”Program Jakarta Kota Tanpa Permukiman Kumuh dan Tanpa Pekerja Sektor Informal”. Penggusuran ini ternyata berdampak hingga ke daerah (kampung) tempat tukang becak yang digusur itu berasal. Akibatnya, terjadi penurunan pendapatan tukang becak di daerah Cirebon, Tegal, Indramayu, dan sekitarnya akibat tingginya persaingan merebut penumpang.

Saksikanlah film tersebut! Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini secara tertulis!1. Deskripsikanlah ringkasan film yang telah kamu

saksikan dengan menggunakan bahasa sendiri!2. Identifikasilah jenis pelanggaran apa saja yang

terdapat dalam film yang kamu saksikan! Apakah jenis pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bidang ekosob? Uraikan pendapatmu!

3. Jika penggusuran adalah pelanggaran HAM, apakah solusi yang paling adil bagi warga Jakarta yang menjadi korban penggusuran?

4. Uraikanlah perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindak pidana biasa!

Page 2: Buku Guru Pkn Kls x Esis
Page 3: Buku Guru Pkn Kls x Esis

SILABUS Mata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : XSemester : 1Standar Kompetensi :1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Alokasi waktu : 8 X 45 Menit

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara

Bangsa dan negarao manusia

sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial

o Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa

o Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

- Rakyat- Wilayah- Pemerintah

yang berdaulat

- Pengakuan dari negara lain

Mengkaji berbagai literatur tentangkedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Mendiskusikan hasil kajian literatur Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa, Pengertian Negara dan Unsur-unsur terbentuknya negara

Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

Menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa

Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Darji Darmo-diharjo (1990), Pendidiikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Malang: Penerbit IKIP Malang

Budiyanto (1999), Tata negara untuk SMA, Jakarta Penerbit Erlangga

Page 4: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

o Hakikat negara

o Asal mula terjadinya negara

o pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain

o Bentuk- bentuk kenegaraan

Mengkaji informasi dari berbagai sumber tentang pengertian, asal mula terjadinya Negara

Mendiskusikan hasil kajian literatur pentingnya pengakuan suatu negara dari negara lain dan bentuk-bentuk kenegaraan

Menganalisis pengertian Negara

Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara

Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara

Membandingkan bentuk-bentuk kenegaraan

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Musthafa Kamal Pasha, B.Ed,(2002), Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education), Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

o Pengertian fungsi dan tujuan negara secara universal

o Pengertian dan tujuan NKRI

o Perbandingan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara

o Tujuan NKRI

Mengkaji dari berbagai buku sumber tentang pengertian, fungsi negara secara universal

Mendiskusikan hasil kajian literatur teori tentang fungsi dan tujuan negara serta tujuan Negara Kesatuan

Menguraikan pengertian dan fungsi negara

Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan Negara

Mendeskripsikan

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda,

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Idrus Affandi, (1997), tata negara, Jakarta: Depdikbud- balai pustaka

Page 5: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIANALOKASI WAKTU

SUMBER BELAJAR

yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Republik Indonesia tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

lainnya)

o Presentasi

1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

o Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme)

- Makna nasionalisme

- Makna patriotisme

o Macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan

o Tata cara penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan

Mengkaji dari literatur tentang semangat kebangsaan dan patriotisme dan nasionalisme Indonesia, macam-macam perwujudan nasionalisme

Mendiskusikan hasil kajian literatur tentang pengertian nasionalisme serta menunjukkan bersikap positif terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia

Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan

Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam kehidupan

Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan

Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Anhar Gonggong (2002), Nasionalisme sebuah kajian sejarah, (makalah sarasehan antar generasi) Departemen Sosial, Jakarta

Hans Kohn (1961), Nasionalisme arti dan sejarahnya, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta.

Page 6: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Mata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : XSemester : 1Standar Kompetensi : 2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasionalAlokasi Waktu : 10 X 45 Menit

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Sistem hukum dan lembaga peradilan

o Pengertian hukum

o Tata hukum Indonesia

o Penggolongan hukum

o Sumber hukum

o Lembaga- lembaga peradilan

Menganalisis berbagai buku sumber tentang pengertian sistem hukum dan penggolongan hukum.

Berdiskusi hasil kajian tentang sumber hukum, pengertian lembaga peradilan nasional dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

Mendeskripsikan pengertian hukum

Menentukan macam-macam penggolongan Hukum

Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material

Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia

Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Soehino

(1987) Ilmu Negara, Jakarta

Sudargo Gautama (1987), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, Alumni

2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

Lembaga Peradilan

o Perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan

Mengkaji berbagai literatur tentang perangkat lembaga peradilan

Berdiskusi kelompok hasil kajian tentang macam-macam

Menguraikan perangkat lembaga peradilan

Menganalisis macam-macam lembaga peradilan

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian,

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

UU kehakiman Republik

Page 7: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

o Klasifikasi lembaga peradilan

o Tingkatan lembaga peradilan

o Peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan

lembaga peradilan dan peranan lembaga peradilan

Melihat praktek peradilan pada tingkat pengadilan negeri

Menganalisis peranan lembaga peradilan

Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan

pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi Laporan

Indonesia

Lembaga pemasyarakatan

2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Sikap yang sesuai dengan hukum

o Perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum

o Contoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya

Berdiskusi tentang sikap taat pada hukum

Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya

Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum

Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Berbagai media cetak dan elektronik

Page 8: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi

o Pengertian Korupsi

o Dasar hukum pemberantas korupsi

o Klasifikasi perbuatan korupsi

o Kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi

Mengkaji dari berbagai literatur tentang aturan dan macam – macam perbuatan yang berkategori korupsi

Mengkaji media cetak tentang contoh pemberantasan korupsi di Indonesia

Berdiskusi hasil kajian pemberantasan korupsi di Indonesia

Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi

Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi

Menunjukkan contoh tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Kumpulan naskah yang dikeluarkan oleh KPK

2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

o Macam- macam Gerakan atau organisasi anti korupsi

o Contoh peran serta

Menelaah berbagai literatur tentang korupsi tentang perbuatan sikap anti korupsi

Mendiskusikan tentang macam- macam perbuatan anti korupsi

Menunjukkan contoh sikap anti korupsi

Menunjukkan contoh gerakan/ organisasi anti korupsi

Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi

Manampilkan sikap anti korupsi

Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Media cetak dan elektronik

Page 9: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi

o Sikap diri anti korupsi

Presenta

Page 10: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Mata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : XSemester : 1Standar Kompetensi : 3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Alokasi Waktu : 6 X 45 Menit

KOMPETENSI DASARMateri

Pembelajaran KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

o Pengertian dan macam- macam HAM

o Upaya pemerintah dalam menegakan HAM

o Instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM

o Peran masyarakat dalam menegakan HAM

Mengkaji dari berbagai pustaka (buku paket dan sumber lain) tentang pengertian, macam- macam instrumen HAM

Mendiskusikan artikel tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah, individu dan masyarakat

Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan pemerintah

Menentukan instrumen HAM nasional

Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang dilakukan oleh individu dan masyarakat

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Fakih Mansour, Antonius M. Indrianto, Eko Prasetyo, (2003), Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pogunglor C-145, Yogyakarta: Insist Press.

Mansyur Effendi, ( 1993), HAM, Jakarta, GI

Page 11: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

Pembelajaran KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia

o Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

o Pelanggaran HAM dan penangganan kasus pelanggaran HAM

o contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

Mengkaji berbagai sumber tentang proses penegakkan HAM, menentukan sikap, perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

Melalui pengamatan dapat mengilustrasikan dan menyimpulkan contoh perilaku dalam penegakkan HAM

Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM

Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

UU HAM

Munir (2003), HAM dan posisi Hukum, LPTHI Ikadin, Jakarta

Page 12: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

Pembelajaran KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

o Instrumen HAM Internasional

o Kasus –kasus pelanggaran HAM internasional

o Proses dan sanksi pelanggaran HAM pada Peradilan Internasional

Mengkaji beberapa literatur dan sumber bacaan tentang instrumen hukum dan peradilan internasional HAM serta menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

Mendeskripsikan instrumen HAM internasional

Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

Mendeskripsikan peradilan HAM internasional

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku

Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Aturan HAM Internasional

Page 13: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Mata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : XSemester : 2Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiAlokasi Waktu : 10 X 45 Menit

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

Dasar negara dan konstitusi

o Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Negara

o Tujuan dan Nilai konstitusi

o Keterkaitan Dasar negara dan konstitusi

Mengkaji berbagai literatur tentang pe-ngertian dasar negara dan konsitusi.

Berdiskusi tentang keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi

Mendeskripsikan pengertian dasar negara

Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara

Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi

Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

4 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

J.C.T.Simorangkir, SH., Dr. (1986), Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: PT: Gunung Agung.

4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara

Substansi konstitusi negara

o Muatan konstitusi negara

o Klasifikasi konstitusi di Indonesia

o Implementasi dasar negara ke dalam

Mengkaji beberapa buku sumber atau literatur tentang unsur-unsur konstitusi

menganalisis substansi konstitusi negara, ciri sebuah konstitusi dan konstitusi Indonesia

Menguraikan unsur sebuah konstitusi

Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu

Menganalisis substansi konstitusi Indonesia

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Mimbar Demokrasi, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas

Page 14: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

konstitusi atau UUD 1945

o Presentasi Negeri Jakarta, Vol 5, No. 1, Oktober 2005

4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

o Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

o Kedudukan Pembukaan dalam UUD 1945

o Makna setiap alinia dalam pembukaan

Menglkaji UUD 1945 tentang pokok pikiran, makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Berdiskusi hasil kajian tentang kedudukan pembukaan terhadap UUD 1945

Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945

Menguraikan makna tiap alinia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

H. Dahlan Thaib Dr. dkk (1999), Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Page 15: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

Perkembangan konstitusi Indonesia

o Periode berlakunya konstitusi

o Fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945

o Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan

o Contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara

Mengkaji perubahan UUD 1945 tentang priodesasi konstitusi Indonesia

Mengkaji hasil perubahan UUD 1945 dapat menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi, dan bersikap positif terhadap konstitusi negara

Menunjukkan periodesasi konstitusi Indonesia

Mendeskripsikan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan.

Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi

Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Sekjen Mahkamah Konstitusi RI. (2005). UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Page 16: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Mata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : XSemester : 2Standar Kompetensi : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanAlokasi Waktu : 8 X 45 Menit

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

5.1Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Warga negara dan pewarganegaraan

o Dasar hukum yang mengatur Warga negara

o Asas dan stesel dalam kewarganegaraan

o Syarat menjadi warga negara

o Hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan

Melalui kajian literatur tentang warga negara sesuai hukum yang berlaku

Berdiskusi berbagai kasus kewarganegaraan syarat menjadi warga negara, penyebab kehilangan kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan

Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945

Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan

Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

4 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

CT. Kansil (1976), Aku warga negara Indonesia, Jakarta,

UU tentang Kewarganegaraan

Page 17: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

5.2 Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

persamaan kedudukan warga negara

o Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara

o Berbagai aspek persamaan kedudukan setiap warga negara

o contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara

Mengkaji berbagai literatur tentang kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-undang

mendiskusikan tentang perilaku yang mencerminkan pelaksanaan persamaan kedudukan yang diatur oleh UU yang berlaku

Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok/ individu)

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, bentuk lainnya)

o Presentasi

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

UUD 1945

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan

o ras

o Agama

Mendiskusikan tentang persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender,

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok

o Tes tertulis (Uraian,

2 x 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Buletin, surat kabar dan sumber

Page 18: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

o Gender

o golongan,

o budaya, suku

golongan, budaya, dan suku secara garis besar

Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

lain yang relevan

Page 19: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Mata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : XSemester : 2Standar Kompetensi : 6. Menganalisis sistem politik di IndonesiaAlokasi Waktu : 12 X 45 Menit

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

supra struktur dan infra struktur politik

o pengertian sistem politik Indonesia

o cara berpolitik melalui Suprastruktur politik atau lembaga formal negara

o Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat- partai

politik- k

elompok kepentingan

- kelompok penekan

Mengkaji literatur tentang pengertian sistem politik Indonesia

Mendiskusikan tentang eksistensi supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia

Mendiskripsikan pengertian sistim politik Indonesia

Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia

mendeskripsikan infrastruktur politik

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

4 X 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Afan Gafar ( 2002) Civic education, Jakarta, Universitas Islam Negeri

Page 20: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

- media komunikasi politik

6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

sistem politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negara

o Dinamika politik Indonesia

o Sistem politik di negara Liberal dan negara komunis

Menganalisis berbagai sumber bacaan tentang dinamika politik Indonesia,

Membandingkan sistem politik Indonesia dengan yang berlaku di negara liberal dan komunis

Menguraikan dinamika politik Indonesia

Menunjukkan kelebihan dan kelemahan sistim politik yang dianut Indonesia

Mendeskripsikan perbedaan sistim politik Indonesia dengan negara liberal dan komunis

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

o Presentasi

4 X 45 Buku Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

Buku yang relevan, media cetak dan media elektronik

6.3 Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

peran serta dalam sistem politik di Indonesia

o Ciri masyarakat politik

o Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan

Menganalisis berbagai literatur tentang ciri-ciri masyarakat politik

Mendemontrasikan perilaku dan berperan aktif dalam sistem politik di Indonesia

Mengidentifikasikan ciri – ciri masyarakat politik

Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan

Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan

o Non tes: Performance tes (tugas kelompok

o Tes tertulis (Uraian, pilihan ganda, lainnya)

4 X 45Kewarganegaraan Esis Kelas X, karangan Dra. Retno Listyarti

relevan, media cetak dan media elektronik

Page 21: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KOMPETENSI DASARMateri

PembelajaranKEGIATAN

PEMBELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN ALOKASI

WAKTUSUMBER BELAJAR

o Contoh peranserta dalam system politik

oleh pemerintah ( Pemilu )

Berperan serta secara aktif dalam sistim politik di Indonesia

o Presentasi

Page 22: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 001 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Bangsa dan Negara

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 1

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)

2. Kompetensi Dasar

1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya

negara

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan

makhluk sosial

2. Menganalisis pengertian bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa

3. Menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya Negara

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

Page 23: Buku Guru Pkn Kls x Esis

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, Juli 2010

MengetahuiGuru Mata Pelajaran

Kepala SMK N 4 Kupang

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 24: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 002 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 2

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. Kompetensi Dasar

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

III. INDIKATOR

1. Menganalisis pengertian Negara

2. Mendeskripsikan asal mula terjadinya negara

3. Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu

negara

4. Menganalisis bentuk-bentuk kenegaraan

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

Page 25: Buku Guru Pkn Kls x Esis

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, Juli 2010

MengetahuiGuru Mata Pelajaran

Kepala SMK N 4 Kupang

Page 26: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 003 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Pengertian, fungsi dan tujuan negara

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 3

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. Kompetensi Dasar

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

III. INDIKATOR

1. Menguraikan pengertian dan fungsi negara

2. Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara

Page 27: Buku Guru Pkn Kls x Esis

3. Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Page 28: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Kupang, Juli 2010

MengetahuiGuru Mata Pelajaran

Kepala SMK N 4 Kupang

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 004 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Semangat Kebangsaan

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 4

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

1. Memahami hakekat bangsa dan NKRI

Page 29: Buku Guru Pkn Kls x Esis

2. Kompetensi Dasar

1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan makna semangat kebangsaan

2. Menguraikan macam-macam perwujudan nasionalisme dalam

kehidupan

3. Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat

kebangsaan

4. Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

Page 30: Buku Guru Pkn Kls x Esis

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, Juli 2010

MengetahuiGuru Mata Pelajaran

Kepala SMK N 4 Kupang

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 006 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Sistem hukum dan lembaga peradilan

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 6

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

Page 31: Buku Guru Pkn Kls x Esis

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan

nasional

2. Kompetensi Dasar

2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pengertian hukum

2. Menentukan macam-macam penggolongan hukum

3. Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material

4. Menjelaskan sistim tata hukum Indonesia

5. Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan

nasional

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

Page 32: Buku Guru Pkn Kls x Esis

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, 19 Juli 2010

Mengetahui Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 007 / RPP

Page 33: Buku Guru Pkn Kls x Esis

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Lembaga peradilan

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 7

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2. Kompetensi Dasar

2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

III. INDIKATOR

1. Menguraikan perangkat lembaga peradilan

2. Menganalisis macam-macam lembaga peradilan

3. Menganalisis peranan lembaga peradilan

4. Menganalisis pelaksanaan lembaga peradilan

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

Page 34: Buku Guru Pkn Kls x Esis

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang

Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 35: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 008 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Sikap yang sesuai dengan hukum

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 8

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2. Kompetensi Dasar

2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum

2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentang dengan

hukum

3. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

55’ - Kerjasama

Page 36: Buku Guru Pkn Kls x Esis

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 37: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 009 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Pemberantasan korupsi

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 9

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2. Kompetensi Dasar

2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan

korupsi

2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi

3. Menunjukkan contoh macam-macam tindak pidana korupsi yang telah

dikenakan sanksi

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

15’ - Disiplin

- Kerjasama

Page 38: Buku Guru Pkn Kls x Esis

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, 19 Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 39: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 010 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Peran serta dalam upaya pemberantasan

korupsi di Indonesia

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 10

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

2. Menampilkan sikap positif terhadap hukum dan peradilan nasional

2. Kompetensi Dasar

2.5. Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan contoh sikap anti korupsi

2. Menunjukkan contoh gerakan atau organisasi anti korupsi

3. Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi

4. Manampilkan sikap anti korupsi

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Belajar Waktu Aspek lifeskill

Page 40: Buku Guru Pkn Kls x Esis

( Menit )yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, 19 Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Page 41: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 012 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Pemajuan, penghormatan dan pengakuan

HAM

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 12

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan

dan perlindungan HAM

2. Kompetensi Dasar

3.1. Menganalisis upaya pemajuan, dan penegakan HAM

III. INDIKATOR

1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

yang dilakukan pemerintah

Page 42: Buku Guru Pkn Kls x Esis

2. Menentukan instumen HAM nasional

3. Mendeskripsikan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

yang dilakukan oleh individu dan masyarakat

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Page 43: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Kupang , 19 Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang

Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 013 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Peran serta dalam penegakan HAM di

Indonesia

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 13

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan

dan perlindungan HAM

Page 44: Buku Guru Pkn Kls x Esis

2. Kompetensi Dasar

3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan

dan penegakkan HAM di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan

penegakan HAM

2. Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM

3. Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan,

penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

Page 45: Buku Guru Pkn Kls x Esis

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang Juli 2010

Mengetahui Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 014 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Instrumen hukum dan peradilan internasional

HAM

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 14

Page 46: Buku Guru Pkn Kls x Esis

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan

dan perlindungan HAM

2. Kompetensi Dasar

3.3. Mendeskripsikan insterumen hukum dan peradilan internasional

HAM

III. INDIKATOR

Mendeskripsikan instrumen HAM internasional

Menunjukkan bentuk pelanggaran HAM internasional

Mendeskripsikan peradilan HAM internasional

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

Page 47: Buku Guru Pkn Kls x Esis

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, Juli 2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 016 / RPP

Page 48: Buku Guru Pkn Kls x Esis

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Dasar negara dan konstitusi

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 16

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

2. Kompetensi Dasar

4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pengertian dasar negara

2. Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara

3. Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi

4. Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah

negara

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

55’ - Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

Page 49: Buku Guru Pkn Kls x Esis

- Tanya jawab

- Latihan

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, 19 Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

.

Page 50: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 017 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Substansi konstitusi negara

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 17

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

2. Kompetensi Dasar

4.2. Menganalisis susbtansi konstitusi negara

III. INDIKATOR

1. Menguraikan unsur sebuah konstitusi

2. Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu

3. Menganalisis substansi konstitusi Indonesia

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

55’ - Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

Page 51: Buku Guru Pkn Kls x Esis

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, 19 Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 52: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 018 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan

Republik Indonesia

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 18

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

2. Kompetensi Dasar

4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan

Republik Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD

1945

2. Menguraikan makna tiap alenia yang terdapat dalam pembukaan UUD

1945

3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

Page 53: Buku Guru Pkn Kls x Esis

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang,19 Juli

2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPd

Page 54: Buku Guru Pkn Kls x Esis

NIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 019 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Perkembangan konstitusi Indonesia

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 19

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

2. Kompetensi Dasar

4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan priodesasi konstitusi Indonesia

2. Menguraikan fungsi perubahan sebuah konstitusi

3. Menyimpulkan perilaku positif terhadap konstitusi negara

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

Page 55: Buku Guru Pkn Kls x Esis

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang,19 Juli 2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Page 56: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 021 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Warga negara dan pewarganegaraan

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 21

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai

aspek kehidupan

2. Kompetensi Dasar

5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan

di Indonesia

Page 57: Buku Guru Pkn Kls x Esis

III. INDIKATOR

1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD

1945

2. Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan

hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan

3. Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Page 58: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Kupang,19 Juli

2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 022 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Persamaan kedudukan warga negara

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 22

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai

aspek kehidupan

Page 59: Buku Guru Pkn Kls x Esis

2. Kompetensi Dasar

5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan negara

2. Mendeskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

3. Memberikan contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan

warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

Page 60: Buku Guru Pkn Kls x Esis

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang,19 Juli 2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 023 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Persamaan kedudukan warga negara tanpa

membedakan

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 23

Page 61: Buku Guru Pkn Kls x Esis

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai

aspek kehidupan

2. Kompetensi Dasar

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa

membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku

III. INDIKATOR

1. Menunjukkan persamaan kedudukan warga negara tanpa

membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

2. Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku

secara garis besar

3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan

ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

Page 62: Buku Guru Pkn Kls x Esis

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang,19 Juli 2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 025 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

Page 63: Buku Guru Pkn Kls x Esis

2. Materi Pokok : Supra struktur dan infra struktur politik

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 25

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

2. Kompetensi Dasar

6.1. Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Menganalisis pengertian sistim politik Indonesia

2. Mendeskripsikan supra struktur politik Indonesia

3. mendeskripsikan infrastruktur politik

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

20’ - Pengendalian

diri

Page 64: Buku Guru Pkn Kls x Esis

- Penenangan

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang,19 Juli 2010

Mengetahui

Kepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 026 / RPP

Page 65: Buku Guru Pkn Kls x Esis

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Sistem politik Indonesia dan sistem politik di

berbagai negara

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 26

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

2. Kompetensi Dasar

6.2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

III. INDIKATOR

1. Menguraikan dinamika politik Indonesia

2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan sistem politik yang dianut

Indonesia

3. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik Indonesia dengan negara

liberal dan komunis

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

15’

- Disiplin

- Kerjasama

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

55’ - Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

Page 66: Buku Guru Pkn Kls x Esis

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang, 19 Juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 67: Buku Guru Pkn Kls x Esis

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nomor : 027 / RPP

I. IDENTITAS

1. Mata Pelajaran : PKn

2. Materi Pokok : Peran serta dalam sistem politik di Indonesia

3. Kelas/Program : X

4. Pertemuan Minggu ke : 27

5. Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

II. STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR :

1. Standar Kompetensi

6. Menganalisis sistem politik di Indonesia

2. Kompetensi Dasar

6.3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

III. INDIKATOR

1. Mengidentifikasikan ciri – ciri masyarakat politik

2. Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan

3. Mensimulasikan salah satu kegiatan politik yang diselenggarakan oleh

pemerintah (Pemilu)

4. Berperan serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

No. Kegiatan BelajarWaktu

( Menit )

Aspek lifeskill

yang

dikembangkan

1. Pendahuluan

- Memberikan salam

15’ - Disiplin

- Kerjasama

Page 68: Buku Guru Pkn Kls x Esis

siswa

- Mengabsen dan

mengetahui kondisi

siswa

- Keterampilan

2. Kegiatan Inti

- Menyampaikan

kompetensi yang ingin

dicapai

- Penjelasan materi

- Tanya jawab

- Latihan

55’

- Kerjasama

- Kesungguhan

- Disiplin

- Uji diri

3. Penutup

- Evaluasi / Tanya jawab

- Penenangan

20’- Pengendalian

diri

V. PERANGKAT PEMBELAJARAN

1. Buku Paket PKn Kelas X

2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen

3. Buku-Buku Sumber yang Relevan

4. Lembar Kerja Siswa

VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

1. Penilaian Kognitif

2. Penilaian Afektif

Kupang ,19 juli 2010

MengetahuiKepala SMK N 4 Kupang Guru Mata Pelajaran

Drs.Supriandhi Widyasususanta Imanuuel Tulle,SPdNIP.19671204 199402 1 002 NIP.19660513199403 1 012

Page 69: Buku Guru Pkn Kls x Esis

KUNCI JAWABAN

BAB 1A.

1. c 2. d3. c4. e5. d6. b7. e8. d9. c10.b

B.1. Dapat. Suatu bangsa terbentuk karena adanya persamaan dan perasaan

senasib di dalam suatu masyarakat. Negara terbentuk apabila bangsa membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, suatu bangsa harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dapat disebut negara, seperti rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.

2. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Batas wilayah suatu negara dapat dibedakan atas batas wilayah daratan, laut, udara, dan ekstrateritorial.Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, hutan dan sebagainya; batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia seperti dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, pos penjagaan dan sebagainya; dan batas geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan melalui batas-batas secara geofisika, yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan garis bujur dalam bola dunia. Misalnya letak negara Indonesia secara geografis berada dalam 6 LU-11 LS, 95-141 BT.Sebagaimana wilayah daratan, wilayah laut pun memiliki batas-batas. Adapun batas wilayah laut dapat dibedakan sebagai berikut.Laut Teritorial adalah wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut yang lebarnya adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara dan diukur pada saat air surut.

Page 70: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Zona Bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut territorial suatu negara. Jadi kalau negara sudah memiliki teritorial 12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil laut diukur dari pantai.Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Dengan keistimewaan ini, negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi eksklusif suatu negara. Di dalam zona tersebut negara pantai berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan.Landas Kontinen ialah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.Landas Benua merupakan wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut tempat negara boleh mengelola kekayaan di wilayah tersebut dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di udara ditentukan berdasarkan teori konsepsi udara yang dikenal saat ini, yaitu Teori Udara Bebas dan Teori Negara Berdaulat di Udara.Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

3. Pengakuan dari negara lain terbagi atas dua macam, yakni pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara, dan pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional.

4. Secara formal, negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara dalam pengertian ini diartikan sebagai pemerintah (staat-overheid). Secara material, negara diartikan sebagai masyarakat (staat gemeinschaap) atau negara sebagai persekutuan hidup.

5. Terbentuknya negara dapat dikaji melalui beberapa teori berikut.Teori Ketuhanan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara dengan sendirinya juga terjadi atas kehendak Tuhan.Teori Kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa.Teori Perjanjian Masyarakat. Menurut teori ini, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.Teori Hukum Alam. Menurut teori ini, hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah.

6. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Contoh negara yang berbentuk kesatuan antara lain Indonesia, Filipina, Belanda, Italia, dan Jepang.

7. Teori Negara Berdaulat di Udara merupakan salah satu teori tentang konsepsi udara, yang terdiri atas teori-teori berikut.Teori Keamanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu.

Page 71: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Teori Pengawasan Cooper. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.Teori Udara Schacter. Teori ini menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai pada suatu ketinggian, di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.

8. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara.

9. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan ke luar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

10.(Soal diganti): Uraikan perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme!Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang ditunjukkan setelah memiliki nasionalisme, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 2A.

1. d 2. c3. a4. a5. c6. d7. a8. d9. e10.b

B.1. Menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian

peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa.Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.Menurut Samidjo, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.Menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah

Page 72: Buku Guru Pkn Kls x Esis

mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.Menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

2. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

3. Tata Hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda rechtorde yaitu susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan “memberi tempat sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

4. Dalam hukum positif di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. Hukum Tata Negara (HTN), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan.Hukum Administrasi Negara (HAN), adalah ketentuan-kententuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara.Hukum Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya atau mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.Hukum Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia alam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Hukum Acara atau Hukum Formal, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Hukum Acara Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang

mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.

Hukum Acara Perdata, adalah ketentuan-ketentuan mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material.

5. Berdasarkan masa berlakunya, hukum terbagi atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini. Contohnya hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang.Hukum yang akan datang (ius constituendum), yaitu hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya hukum Pidana nasional yang hingga saaat ini masih disusun.Hukum universal, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapapun. Contohnya Piagam PBB tentang DUHAM.

Page 73: Buku Guru Pkn Kls x Esis

6. Kasus korupsi dana nonbujeter Bulog, kasus korupsi pengadaan tinta Pemilu 2004, kasus korupsi Goro Batara Sakti.

7. Korupsi sulit diberantas di Indonesia karena belum ada upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. Korupsi yang terjadi di level bawah mungkin bisa diberantas. Tetapi untuk level atas, sangat sulit. Selain itu, korupsi telah menjadi budaya yang mewarnai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, sehingga secara tidak langsung, korupsi telah “dilegalkan” baik oleh orang yang mengkorupsi maupun yang dikorupsi. (Jawaban siswa bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan pemahamannya tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, titik berat jawaban ada pada kesesuaian pendapat dan alasan/analisisnya)

8. Beberapa contoh organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi:GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara)OAK (Organisasi Anti Korupsi)ICW (Indonesia Corruption Watch)SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)Transparency International Indonesia (TII)Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Gerak)

9. Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini harus ditanamkan sikap jujur, terbuka, adil, dan mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Begitu pula dalam lingkungan keluarga. Antaranggota keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam lingkungan sekolah pun harus ada kejujuran dan keterbukaan lembaga pendidikan pada warga sekolah. Para siswa dididik untuk selalu percaya diri, mandiri, beretos kerja tinggi sehingga terhindar dari perilaku buruk, seperti menyontek.

10.Akibat korupsi bagi yang mengkorupsi Melatih hidup tidak jujur Hidup tidak tenang, selalu kekurangan Hilangnya kepedulian terhadap sesamaAkibat korupsi bagi yang dikorupsi Hilangnya harta benda yang seharusnya menjadi haknya Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan berprestasi Timbulnya ketidakpercayaan pada sesama

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 3A.

1. d2. a3. b4. e5. d6. d

Page 74: Buku Guru Pkn Kls x Esis

7. c8. a9. d10. e

B.1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena

martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.Sejarah kelahiran HAM tidak dapat dipungkiri dimulai di Inggris. Bangsa Inggris memiliki tradisi perlawanan terhadap para raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak. Tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk memberikan Magna Charta Libertatum (larangan penghukuman, penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang).Tahun 1679 lahir Habeas Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan). Tahun 1689 lahir Bill of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), dokumen ini merupakan konstitusi modern pertama di dunia. Dalam Akta tersebut ditandaskan bahwa raja tunduk kepada parlemen, raja tidak dapat memungut pajak ataupun memiliki pasukan pada masa damai tanpa persetujuan parlemen, dan raja harus mengakui hak-hak parlemen. UU ini masih diskriminatif karena hanya mengakui hak kaum bangsawan (itu pun hanya laki-laki).

2. Hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi plitik (political rights), hak asasi hukum (rights of legal equality), hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), serta hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).

3. Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia, berbagai peraturan ditulis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan serta kovenan internasional sudah banyak diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta.

4. Pihak masyarakat yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak masyarakat adalah menggunakan haknya untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Masyarakat juga berhak mengajukan usulan mengenai perumusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

5. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara, karena dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat yang cerdas dan sadar sehingga mampu menghargai dan menghormati HAM perlu diberikan

Page 75: Buku Guru Pkn Kls x Esis

pendidikan terutama masalah yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat.Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.(Dari kedua pandangan ini, siswa boleh memilih salah satunya asalkan disertai alasan yang jelas. Untuk di Indonesia, tanggung jawab memajukan HAM akan lebih efektif dengan mengacu pada pandangan kedua)

6. Jika negara tidak dapat melindungi HAM warga negaranya, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara lain (seperti pelecehan, diskriminasi, dan penganiayaan); negara itu sendiri (seperti penghapusan etnis dan pemaksaan budaya tertentu); maupun negara lain (seperti kejahatan perang dan pembantaian).

7. Nickel mengajukan 3 alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakkan dan perlindungan HAM. Pertama, sejumlah besar problem HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara dalam hal ini rakyat. Kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya. Ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah.

8. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

9. Kejahatan kemanusiaan merupakan serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran secara paksa; pemaksaan kehamilan; pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik; ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang

Page 76: Buku Guru Pkn Kls x Esis

telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

10.Contoh kasus yang mencerminkan usaha penegakan HAM adalah pengusutan terhadap tewasnya tokoh LSM terkenal, Munir. Walaupun terkesan terlalu lambat, diusutnya kasus ini menunjukkan sinyal positif terhadap usaha penegakan HAM di Indonesia. (Siswa boleh mengajukan contoh kasus yang berbeda asalkan sesuai dengan pertanyaan)

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 4A.

1. d2. d3. c4. a5. c6. a7. c8. d9. a10.d

B.1. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu

negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.

2. Sebelum sebuah negara berdiri, segala sesuatunya harus dipersiapkan agar negara tersebut dapat berdiri kokoh. Negara tersebut harus memiliki dasar negara yang kokoh pula. Selain itu, diperlukan pula aturan main yang jelas yang mengatur perilaku dalam ketatanegaraan. Aturan main dan tata cara tersebut tertuang dalam konstitusi negara. Dasar negara Indonesia, Pancasila, memiliki keterkaitan erat dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, terkandung nilai-nilai Pancasila, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945.

3. Tiap-tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda, baik materi, semangat, daya jangkau, maupun sistematikanya. Hal ini tergantung pada bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik yang dianut negara tersebut.

4. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia atas dasar persatuan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat

berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.5. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia,

yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945

Page 77: Buku Guru Pkn Kls x Esis

sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.Jika pembukaan itu diubah, maka itu berarti mengubah tertib hukum dan konsensus politik tertinggi, yang berarti pula menyia-nyiakan hasil jerih payah para pendiri negara (the founding fathers) Indonesia.

6. Periodisasi konstitusi di IndonesiaUndang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Paniitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950)Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)Untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan undang-undang itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950.(Kembali ke) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai tetap sebagai UUD sementara. Namun, pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh.Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Adapun keempat perubahan tersebut sebagai berikut. Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999 – 18

Agustus 2000) Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000 – 9

November 2001) Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 (9 November 2001 – 10

Agustus 2002)

Page 78: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Perubahan (amandemen) keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002 – sekarang)

7. Perubahan dalam konstitusi dimaksudkan untuk: Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas

dalam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya.

Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap, serta terlalu banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya pada undang-undang dan ketetapan lainnya.

Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal, serta antara bab dan pasal.

Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara.

8. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi melalui jalan penafsiran. Menurut K.C. Wheare, caranya yaitu melalui: beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary sources); perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement); penafsiran secara hukum (judicial interpretation); kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and

convention).9. Beberapa hal positif dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Merupakan bukti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki sistematika yang jelas, yang diawali dengan Pembukaan,

kemudian Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan

perundang-undangan RI. Merupakan konstitusi politik sekaligus konstitusi ekonomi. Memiliki pembukaan yang lengkap, karena memenuhi unsur-unsur

politik, religius, moral dan mengandung ideologi negara (state ideology), Pancasila.

10.Indikator UUD pasca amandemen mirip konstitusi AS adalah sebagai berikut. Adanya pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Adanya mekanisme checks and balances (saling kontrol dan saling

imbang) antarlembaga negara sebagai mitra sejajar dan separation of power (pemisahan kekuasaan) di antara lembaga negara.

Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara. Adanya sistem pemilu reguler sebagai mekanisme peralihan

kekuasaan. Tanggung jawab pemerintahan negara kepada pemilih dan konstitusi. Adanya mekanisme judicial review (uji materi). Adanya mekanisme impeachment (pendakwaan terhadap pejabat

negara yang melanggar konstitusi dan hukum pidana). C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan

disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 5A.

Page 79: Buku Guru Pkn Kls x Esis

1. e (seharusnya tanpa pasal 26)2. d3. a4. b5. a (jawaban seharusnya 1, 2, 3, 5 atau semuanya)6. d7. a8. c9. e10.a

B.1. Referendum adalah hak warga negara untuk memberikan persetujuan atau

penolakan. Dalam hal kewarganegaraan, seorang warga negara berhak menyetujui atau menolak keinginan MPR untuk mengubah UUD 1945. Ketentuan tentang referendum dimuat dalam Tap MPR No. IV/MPR/1983 jo. UU No. 5 Tahun 1985.

2. Langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara. Menghilangkan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan

antargolongan. Menjaga keutuhan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan kebiasaan seperti bergosip, menggunjingkan

keburukan orang lain, menyulut rasa iri atas harta atau penampilan yang lebih dari yang lain.

Menghindari tindakan yang terlalu mengagung-agungkan ajaran agama sendiri atau mengagung-agungkan suku sendiri.

3. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada 7 (tujuh) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu: karena kelahiran, karena pengangkatan, karena dikabulkannya pemohonan, karena pewarganegaraan, karena perkawinan, karena turut ayah dan atau ibu, serta karena pernyataan.

4. Kawulanegara Belanda yang dapat dibagi atas 3 golongan sebagai berikut. Golongan Eropa Golongan Timur Asing Golongan Bumiputera (Indonesia)

5. Jika seseorang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, ia juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari sesuatu (pihak) negara (stelsel aktif). Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, apabila seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (stelsel pasif).

6. Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih status kewarganegaraan. Contohnya adalah Paul Wolfowitz (Presiden Bank Dunia), Arnold Schwarzenegger (Senator Negara Bagian California), dan Jelena Dokic (petenis).

Page 80: Buku Guru Pkn Kls x Esis

7. Berdasarkan UU No. 62/1958, untuk memperoleh status kewaganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti sebagai berikut. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh

kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan Akta Kelahiran.

Surat bukti kewarganeggaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing dari Peraturan Pemerintah No.67/1958, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.23/2/25, butir 6, tanggal 5 Januari 1959.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia).

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh pewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan adalah Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.

Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh/kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

8. Berdasarkan pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannnya sendiri; tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,

sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas

permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden;

secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI;

secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberi tahu secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Page 81: Buku Guru Pkn Kls x Esis

9. Jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia secara kultural telah tertanam melalui adat dan budaya yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Dalam perisai lambang burung Garuda Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat pertanda bahwa dalam kurun waktu perjalanan hidup bangsa Indonesia hingga saat ini, masalah perbedan suku, agama, ras, dan antargolongan tidaklah menajdi penghalang dalam pergaulan hidup, akan tetapi justru sebaliknya mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain nilai religius, nilai gotong royong, nilai ramah-tamah, serta nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air.

10. Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, juga telah dirumuskan dalam dasar negara Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa segala agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila utama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Kemanusiaan yang Adil dan BeradabMenunjukkan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginana kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antarmanusia terdapat jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab.

Persatuan IndonesiaDengan dasar sila ini, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan, keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Setiap warga negara harus sanggup memberikan jaminan persamaan hidup antarwarga dan siap berkorban untuk bangsa dan negara atas dasar cinta tanah air terhadap bangsanya.

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanMerupakan kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persamaan hidup bagi setiap warga negara, merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan melalui konsensus adanya persamaan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaDalam pelaksanaan hubungan antarmanusia yang mencakup jaminan persamaan hidup, semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia lain sangat dilarang. Diharapkan agar setiap anggota masyarakat mampu menciptakan kondisi untuk semua golongan mendapatkan kesemapatan yang sama dan berkeadilan menuju penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)

BAB 6A.

1. a2. c

Page 82: Buku Guru Pkn Kls x Esis

3. a4. e5. d (penjelasan di buku tidak ada)

Diktator sederhana. Diktaktor hanya dapat melaksanakan kekuasaannya melalui pengendalian yang absolut atas sarana-sarana pemaksa tradisional saja, yaitu militer, polisi, birokrasi, dan peradilan.

Diktator kaisaristik. Dalam beberapa situasi, diktator dapat merasa dipaksa untuk membangun dukungan masyarakat, mendapatkan basis massa, baik demi mencapai kekuasaan ataupun demi pelaksanaan kekuasaan, atau demi keduanya. Yang sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, selalu berbenuk diktator personal.

Diktator totaliter. Merupakan kombinasi paksaan dan dukungan rakyat yang tidak cukup sebagai jaminan kekuasaan. Mungkin perlu mengendalikan pendidikan, sarana komunikasi, dan lembaga-lembaga ekonomi dan karenanya memacu seluruh masyarakat dan kehidupan pribadi warga negarnya kepada sistem dominasi politik. Diktator ini dapat bersifat kolektif (bersama-sama) atau personal, yakni dapat atau tidak dapat mempunyai suatu unsur kaisaristik.

6. e7. a8. a9. b10.d

B.1. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai

politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat yang mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi seperti ini menggunakan madia partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu, media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.

2. Menurut Gabriel A. Almond, ada 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu:

institutional interest groups, yang terdiri dari elite politik, tentara, anggota parlemen, para pemuka agama, kelompok profesi, dan lain-lain;

non-associational interest groups yaitu kelompok etnis, suku, agama, dan lain-lain;

anomic interest groups yaitu bersifat spontan, misalnya dalam kelompok demontrasi; dan

associational interest groups yang merupakan pengabungan dari kelompok elite maupun kelompok tertentu (khusus), seperti perserikatan dagang, perhimpunan wiraswasta, asosiasi etnik, asosiasi

Page 83: Buku Guru Pkn Kls x Esis

yang diorganisasi oleh kelompok aliran agama, kelompok masyarakat dan sejenisnya.

3. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Sedangkan kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru yang berlawanan dengan desakannya.

4. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut. Ide kedaulatan rakyat

Bahwa yang berdaulat di negara demokarsi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”.

Negara berdasar atas hukumNegara demokrasi juga negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Bentuk republikNegara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Pemerintah berdasarkan konstitusiPenyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemerintahan yang bertanggung jawabPemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem perwakilanPada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.

Sistem pemerintahan presidensialPresiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

5. Lima sistem politik selain demokrasi antara lain sebagai berikut (siswa boleh menjawab berbeda asalkan benar). Absolutisme, merupakan Sistem politik di mana tidak ada batasan

hukum, kebiasaan, atau moral atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi juga bisa digunakan pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama bentuk pemerintahan ini adalah pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, tidak adanya partai politik pesaing, dan perwakilan rakyat menjadi oposisi.

Page 84: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Anarkisme, merupakan sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak untuk bersatu melawannya, dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui organisasi negara.

Koalisi, merupakan kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah koalisi paling sering digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintah koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Prancis dan Italia, dapat dibentuk ketika tidak satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.

Persemakmuran (commonwealth), merupakan badan yang terdiri atas rakyat komunitas yang terorganisasi secara politis, yang bersifat independen atau semi-independen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.

Komunisme. Menurut teori, komunisme dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam prakteknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.

6. Totalitarianisme adalah sistem pemerintahan dan ideologi di mana semua aktivitas sosial, politik, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Beberapa ciri penting membedakan totalitarianisme, bentuk otokrasi yang asing pada abad ke-20, dengan bentuk yang lebih tua seperti despotisme, absolutisme, dan tirani. Dalam bentuk otokrasi yang lebih tua, rakyat bisa hidup dan relatif independen, asalkan mereka meninggalkan arena politik. Namun, dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Otokrasi yang lebih tua dipimpin oleh seorang raja atau bengsawan lain yang memimpin dengan prinsip seperti hak dari Tuhan, sementara negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengontrol partai politik.

7. Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah memiliki kehidupan sendiri, sebenarnya merupakan proses yang pola-pola ulangannya sudah mantap dan mencerminkan struktur. Struktur mencakup lembaga-lembaga formal dan informal, seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi, dan sebagainya. Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (yang bersifat material).

Page 85: Buku Guru Pkn Kls x Esis

Keputusan-keputusan kebijakan diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

8. Menurut Sri Soemantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif) dan infrastruktur politik (ada 4 komponen: partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, dan alat komunikasi politik).Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.Menurut David Easton, sistem politik adalah: Sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai. Pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan. Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan.Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik didefinisikan menurut beberapa cara pandang sebagai memiliki beberapa komponen yang berbeda, yaitu kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan.

9. Menurut Rusadi Kantaprawira, istilah sistem politik di Indonesia sudah lazim dipergunakan di kalangan dunia universitas. Sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu, dan tentunya kapabilitas tersebut selalu berada dalam suatu ”wilayah” tertentu (dalam arti tak selalu bersifat geografis). Oleh karena itu, sistem politik Indonesia tiada lain ialah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebut, Sistem Politik Indonesia menunjuk pada suatu sistem: (1) yang pernah berlaku di Indonesia, (2) yang sedang berlaku atau nyata-nyata berlaku di Indonesia, (3) yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang.

10. Menurut Almond, sistem politik modern dan primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun

mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk perbandingan kerja yang teratur.

Menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana frekuensi pelaksanaan fungsi-fungsi itu tadi (sering dilaksanakan atau tidak), dan bagaimana gaya pelaksanaannya.

Memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu, sistem politik dapat diperbandingkan sesuai tingkat kekhususan tugas.

C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)