Buku Bpu RKJM

iR K J M D A N R K A S / M

ii BPU PKB TINGKAT I KS/M

iiiR K J M D A N R K A S / M

KATAPENGANTAR

iv BPU PKB TINGKAT I KS/M

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi Kemdikbud 2025 untuk ‘menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)’, tema pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) 2010-2014, menjabarkan bahwa sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2014 adalah ‘terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia cerdas dan beradab’. Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, misi Kemdikbud 2010-2014 dikemas dalam Misi: Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan (M1); Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan (M2); Kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan (M3); Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan (M4); Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan (M5), dan Mewujudkan kelestarian dan memperkukuh kebudayaan Indonesia (M6).

Tujuan strategis telah dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dengan memperhatikan rumusan misi. Salah satu tujuan strategis untuk mencapai visi-misi Kemendiknas 2010-2014 adalah terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan (T2), dengan strategi umum penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2) serta arah kebijakan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Upaya pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah diantaranya dilakukan dengan menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah. Untuk itu, Badan Pengambangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) telah menetapkan IKU & IKK sebagai berikut:

IKK 9.3.6 – 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya

IKK 9.3. 11 : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya

IKK 9.3.12 : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat manajemen sekolah yang terakreditasi

IKK 9.3.6 – 9.3.10 : Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya

SAMBUTAN KEPALA BPSDMPK DAN PMP

vR K J M D A N R K A S / M

IKK 9.3.11 : Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya

IKK 9.3.12 : Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat manajemen sekolah yang terakreditasi

BPSDMPK dan PMP yang didukung oleh Kemitraan Pendidikan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Australia melalui program Australia Education Partnership with Indonesia – School System Quality (AEPI-SSQ) telah mengembangkan sistem nasional pengembangan keprofesian bagi tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dukungan pemerintah Australia ini diberikan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 2013-2016. Di samping dana hibah, pemerintah Republik Indonesia juga telah menyediakan APBN untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem nasional tersebut.

Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut selanjutnya disebut Program Professional Develompment for Education Personnel (ProDEP), yang terdiri dari empat program sebagai berikut. 1. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS), 2. Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD), 3. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS), 4. Pengembangan Keprofesian Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M)

Kerjasama dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kelancaran Program ProDEP ini demi terbentuknya sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan.

Atas nama pemerintah Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang dahulu dikenal dengan AusAID atas dukungan dana hibah yang disediakan untuk Program ProDEP. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung keterlaksanaan sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan ini.

Jakarta, ...Juni 2014

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaandan Penjaminan Mutu Pendidikan

Prof. Dr. Syawal GultomNIP 19620203 198703 1002

vi BPU PKB TINGKAT I KS/M

KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan dari Kemitraan Pendidikan Indonesia Australia telah berhasil menyusun 24 (dua puluh empat) Bahan Pembelajaran Utama (BPU) untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepala sekolah/madrasah tingkat 1, 2, dan 3.

Menurut Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, Unsur PKB terdiri dari Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif. BPU ini merupakan bahan bagi PKB kepala sekolah/madrasah unsur Pengembangan Diri. Kedua puluh empat BPU PKB kepala sekolah/madrasah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Sistem PKB untuk kepala sekolah/madrasah dikembangkan menjadi tiga tingkatan, tingkat 1 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah pemula, PKB tingkat 2 bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah/madrasah untuk kepala sekolah/madrasah berpengalaman, dan PKB tingkat 3 bertujuan untuk meningkatkan kepakaran/keahlian kepala sekolah/madrasah dalam bidang-bidang tertentu, seperti pakar dalam bidang penelitian tindakan sekolah/madrasah, pakar dalam bidang penelitian tindakan kelas, pakar dalam bidang pengembangan kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pakar dalam bidang manajemen sistem informasi sekolah/madrasah, dan sebagainya.

Pusbangtendik, Badan PSDMPK dan PMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada:1. Kemitraan Pendidikan Indonesia Australia yang telah dan sedang memberikan

dukungan terhadap upaya pengembangan Sistem PKB Kepala Sekolah/Madrasah.2. LPMP yang bersedia mengirimkan widyaiswara yang terlibat dalam uji coba dan

mengorganisasikan kegiatan uji coba di LPMP.3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersedia mengirimkan peserta uji coba,

menyediakan tempat, dan dan mengorganisasikan kegiatan di tingkat daerah.4. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan menyediakan fasilitas uji

coba Bahan Pembelajaran Utama PKB tingkat 1, 2, dan 3.

viiR K J M D A N R K A S / M

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Saudara dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Terakhir, Pusbangtendik memohon maaf apabila dalam BPU ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak/Ibu/Saudara.

Jakarta, Juni 2014Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan,Badan PSDMPK dan PMPKementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. Muhammad HattaNIP. 195507201983031003

viii BPU PKB TINGKAT I KS/M

Bahan Pembelajaran Utama (BPU) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) ini berisi pembelajaran tentang bagaimana mengkaji RKJM dan RKAS/M yang ada dengan melakukan analisis konteks atau analisis laporan EDS/M dan merevisi RKJM-RKAS/M berdasarkan hasil kajian RKJM-RKAS/M serta hasil analisis konteks atau analisis laporan EDS/M.BPU ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu: Pengantar BPU, Kegiatan Pembelajaran, Lembar Kerja (LK), Bahan Bacaan, dan Penilaian.

Sebelum mempelajari BPU ini, Saudara harus memiliki dokumen-dokumen sebagai

berikut:a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikanb. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaanc. Laporan hasil analisis konteks atau laporan EDS/Md. Dokumen RKJM-RKAS/M milik sekolah/madrasah sendiri atau contoh dari

sekolah/madrasah lain

BPU ini berkaitan dengan BPU yang lain yaitu:a. Pengelolaan Keuanganb. Pengelolaan Sarana dan Prasaranac. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Waktu yang dipergunakan untuk mempelajari BPU ini diperkirakan 120 Jam Pelajaran (JP) untuk diselesaikan maksimal 1 (satu) semester dengan waktu sebagai berikut:a. In-1 diperkirakan18 JPb. On diperkirakan100 JPc. In-2 diperkirakan 2 JP

1 JP setara dengan 45 menit. Perkiraan waktu ini sangat fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Penyelenggara pembelajaran bisa menyesuaikan waktu dengan model pembelajaran di KKKS/MKKS, dinas pendidkan kab/kota, LPMP, LPPKS, PPPTK, atau model pembelajaran lain dengan pemanfaat teknologi lain.

Petunjuk PenggunaanBahan Pembelajaran Utama (BPU)

ixR K J M D A N R K A S / M

Untuk melakukan kegiatan pembelajaran, Saudara harus mulai dengan membaca pengantar BPU, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan/diminta, mengikuti tahap demi tahap kegiatan pembelajaran secara sistematis dan mengerjakan perintah-perintah kegiatan pembelajaran pada Lembar Kerja (LK). Untuk melengkapi pengetahuan, Saudara dapat membaca bahan bacaan dan sumber-sumber lain yang relevan. Pada akhir dari kegiatan ini, Saudara akan dinilai oleh pengawas dengan menggunakan rubrik penilaian dan format penilaian BPU.

BPU ini dilaksanakan melalui tiga tahap pembelajaran yaitu In Service Learning 1 (In-1), On The Job Learning (On), dan In Service Learning 2 (In-2). Pada tahap kegiatan In-1, Saudara bersama kepala sekolah/madrasah yang lain akan dipandu oleh fasilitator untuk mengenal BPU ini secara umum dan menyiapkan dasar pengetahuan dan pengalaman Saudara sebagai bahan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah saat On. Pada tahap On, Saudara menerapkan kegiatan pembelajaran di tempat tugas Saudara dengan didampingi oleh pengawas. Pada tahap In-2, Saudara bersama kepala sekolah/madrasah lain melaporkan tagihan dan mempresentasikan berbagai temuan, hikmah dan kendala yang Saudara hadapi, serta solusi yang Saudara lakukan selama proses pembelajaran. Saudara juga bisa mendapatkan pelajaran dari dan berbagi pengalaman dengan kepala sekolah/madrasah lain.

Produk yang dihasilkan pada:a. kegiatan In-1, Saudara akan menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk

kegiatan On The Job Learning.b. kegiatan On, Saudara akan menghasilan laporan analisis konteks atau laporan

analisis laporan EDS/M, hasil kajian RKJM-RKAS/M yang ada, dan hasil revisi RKJM-RKAS/M.

c. kegiatan In-2, Saudara akan menghasilkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan In-1 dan On serta bahan paparan presentasi.

Waktu pelaksanaan yang direkomendasikan adalah akhir tahun pelajaran yaitu pada bulan Mei.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan pada BPU ini, Saudara harus mempertimbangkan inklusi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, orang dengan HIV/AIDS dan yang berkebutuhan khusus. Inklusi sosial ini juga diberlakukan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

x BPU PKB TINGKAT I KS/M

Selain itu, Saudara harus memperhatikan Undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penjelasan lebih lanjut mengenai inklusi sosial dan Undang-Undang RI No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dilihat pada Bahan Bacaan.

xiR K J M D A N R K A S / M

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .................................................................................................... iiiPETUNJUK PENGGUNAAN Bahan Pembelajaran Utama (BPU) .................................viiiDAFTAR ISI .................................................................................................................xiPENGANTAR BPU ..................................................................................................... 1 Pengantar ..................................................................................................................... 2 Target Kompetensi ........................................................................................................ 3 Hasil Pembelajaran yang Diharapkan ........................................................................... 3 Organisasi Pembelajaran ..............................................................................................3 Isi Bahan Pembelajaran Utama ................................................................................. 4 Strategi Pembelajaran ...............................................................................................5 Prinsip Penilaian Kompetensi Peserta .......................................................................... 5 Tagihan ......................................................................................................................... 6 Tugas 1: Mengkaji Ulang RKJM-RKAS/M ................................................................... 6 Tugas 2: Merevisi RKJM-RKAS/M .............................................................................. 6

KEGIATAN PEMBELAJARAN ........................................................................................ 9TOPIK IKAJIAN RKJM-RKAS/M ............................................................................................ 10 Pengantar ................................................................................................................... 10 Kegiatan In Service Learning 1 .............................................................................. 10 Kegiatan Pengantar: Mengidentifikasi Isi BPU (Diskusi Kelompok, 1 JP) .................11 Kegiatan 1 : Berpikir Reflektif tentang Pentingnya Perencanaan Sekolah/Madrasah (1 JP) ................................................................ 11 Kegiatan 2 : Mengidentifikasi SNP (2 JP, 40 Menit ) ............................................12 Kegiatan 3 : Mengidentifikasi Kondisi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Analisis Konteks atau EDS/M (2 JP) .............................................................. 13 Kegiatan 4 : MengInventarisasi Penyelesaian Kesenjangan Kondisi Nyata Sekolah/Madrasah dan Analisis Konteks atau Laporan EDS/M (2JP) ....................................................................... 13 Kegiatan 5 : Mendiskusikan Komponen Perencanaan Sekolah/Madrasah (1 JP) 14 Kegiatan 6 : Berbagi Pengalaman Langkah Penyusunan Rencana Sekolah/Madrasah (3 JP) ................................................................. 14 Kegiatan 7 : Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (20 Menit) ..............................15

Kegiatan On The Job Learning .............................................................................. 15 Kegiatan 8 : Memetakan SNP/SPM (FGD, 3 JP) ...................................................15 Kegiatan 9 : Menginventarisasi Hasil Laporan Analisis Konteks Atau EDS/M - FGD (5 JP) .................................................................. 16 Kegiatan 10 : Mengidentifikasi Komponen RKJM-RKAS/M (FGD, 5 JP) .................16

xii BPU PKB TINGKAT I KS/M

Kegiatan In Service Learning 2 .............................................................................. 17 Kegiatan 11 : Mempresentasikan Hasil Diskusi Analisis Konteks atau EDS/M (10 Menit) ............................................................................ 17 Kegiatan 12 : Mendiskusikan Paparan Presentasi (15 Menit) ..............................17 Kegiatan 13 : Menyusun Rencana Tindak Lanjut Kajian RKJM-RKAS/M (10 Menit) ............................................................... 18 Kegiatan 14 : Melaksanakan Penilaian Diri ( 10 Menit ) ........................................18 Refleksi ....................................................................................................................... 18 Kesimpulan ................................................................................................................. 19

TOPIK IIREVISI RKJM-RKAS/M .............................................................................................. 20 Pengantar ................................................................................................................... 20 Kegiatan In Service Learning 1 .............................................................................. 21 Kegiatan 1 : Melaksanakan Revisi RKJM-RKAS/M (Simulasi, 4 JP) .......................21 Kegiatan 2 : Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (1 JP) .......................................22

Kegiatan On The Job Learning .............................................................................. 23 Kegiatan 3 : Merevisi Kesenjangan 4 Tahun ke Depan dalam RKJM (4 JP) ..........23 Kegiatan 4 : Merevisi Visi, Misi, Tujuan, dan Program Strategis (11 JP) ..............24 Kegiatan 5 : Revisi Analisis Situasi Pendidikan Saat Ini dalam RKJM (1JP) ...........25 Kegiatan 6 : Revisi Analisis Situasi Pendidikan yang Diharapkan 4 Tahun ke Depan dalam RKJM (1JP) ................................................................. 25 Kegiatan 7 : Menyebarkan Angket Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik (10 JP) ........................................................................ 26 Kegiatan 8 : Merevisi Strategi Pelaksanaan, Kunci Keberhasilan serta Pemantauan dan Evaluasi dalam RKJM (12 JP) ................................26 Kegiatan 9 : Merevisi Analisis Pendidikan dan Kesenjangan Saat Ini dan 1 Tahun ke Depan dalam RKAS/M (9 JP) ..........................................27 Kegiatan 10 : Merevisi Tujuan, Sasaran dan Identifikasi Tingkat Kesiapan Sekolah/Madrasah untuk 1 Tahun ke Depan dalam RKAS/M (7JP) ........................................................................ 27 Kegiatan 11 : Merevisi Analisis Konteks dalam RKAS/M (6 JP) ..............................28 Kegiatan 12 : Merevisi Rencana Kegiatan dalam RKAS/M (4 JP) ...........................29 Kegiatan 13 : Merevisi Kunci Keberhasilan (Milestone) dan Rencana Biaya dalam RKAS/M (11 JP) ..................................................................... 29 Kegiatan 14 : Merevisi Rencana Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi dalam RKAS/M (6 JP) ....................................................................... 30 Kegiatan 15 : Merevisi Jadwal Pelaksanaan dan Penanggungjawab Program Kegiatan dalam RKAS/M (2 JP) ..........................................30

Kegiatan In Service Learning 2 .............................................................................. 30 Kegiatan 16 : Mempresentasikan Laporan Hasil Revisi RKJM-RKAS/M (10 Menit) ............................................................... 31

xiiiR K J M D A N R K A S / M

Kegiatan 17 : Mendiskusikan Hasil Presentasi Laporan Revisi RKJM-RKAS/M Sesama Kepala Sekolah/Madrasah dalam Revisi RKJM-RKAS/M (10 Menit) ............................................................... 31 Kegiatan 18 : Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Merevisi RKJM-RKAS/M (10 Menit) ............................................................... 31 Kegiatan 19 : Melaksanakan Penilaian Diri (10 Menit) ..........................................32 Refleksi ....................................................................................................................... 32 Kesimpulan ................................................................................................................. 32

KESIMPULAN BPU RKJM-RKAS/M ............................................................................ 33

LEMBAR KERJA ........................................................................................................ 35 LK-01 ........................................................................................................................... 36 LK-02 ........................................................................................................................... 39 LK-03 ........................................................................................................................... 41 LK-04 ........................................................................................................................... 42 LK-05 ........................................................................................................................... 43 LK-06 ........................................................................................................................... 45 LK-07 ........................................................................................................................... 46 LK-08 ........................................................................................................................... 48 LK-09 ........................................................................................................................... 50 LK-10 ........................................................................................................................... 51 LK-11 ........................................................................................................................... 52 LK-12 ........................................................................................................................... 53 LK-13 ........................................................................................................................... 54 LK-14 ........................................................................................................................... 55 LK-15 ........................................................................................................................... 56 LK-16 ........................................................................................................................... 57 LK-17 ........................................................................................................................... 60 LK-18 ........................................................................................................................... 61 LK-19 ........................................................................................................................... 62 LK-20 ........................................................................................................................... 63 LK-21 ........................................................................................................................... 64 LK-22 ........................................................................................................................... 65 LK-23 ........................................................................................................................... 66 LK-24 ........................................................................................................................... 67 LK-25 ........................................................................................................................... 68 LK-26 ........................................................................................................................... 69 LK-27 ........................................................................................................................... 70 LK-28 ........................................................................................................................... 71 LK-29 ........................................................................................................................... 72 LK-30 ........................................................................................................................... 73

xiv BPU PKB TINGKAT I KS/M

BAHAN BACAAN ...................................................................................................... 75 Tabel Bahan Bacaan ....................................................................................................76 Bahan Bacaan 1 .......................................................................................................... 77 Bahan Bacaan 2 .......................................................................................................... 78 Bahan Bacaan 3 .......................................................................................................... 80 Bahan Bacaan 4 .......................................................................................................... 84 Bahan Bacaan 5 .......................................................................................................... 93 Bahan Bacaan 6 .......................................................................................................... 96 Bahan Bacaan 7 ........................................................................................................101 Bahan Bacaan 8 ........................................................................................................133 Bahan Bacaan 9 ........................................................................................................137 Bahan Bacaan 10 ......................................................................................................140

PENILAIAN ..............................................................................................................165 Penilaian Diri Kepala Sekolah/Madrasah .................................................................. 166 Penilaian Pengawas/Assessor ................................................................................... 168

REFERENSI ..............................................................................................................170DAFTAR ISTILAH ......................................................................................................171

1R K J M D A N R K A S / M

PENGANTAR BPU

2 BPU PKB TINGKAT I KS/M

Pengantar

Perencanaan yang baik pada suatu kegiatan adalah awal dalam meraih sebuah kesuksesan. Pada saat kita mulai menyusun perencanaan kegiatan, kita telah menciptakan banyak peluang untuk menuju kesuksesan. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan ketentuan lain yang menunjang telah dibuat sebagai landasan dalam penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah. Kesemuanya ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah perencanaan yang baik.

Permendiknas No19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan menjelaskan bahwa: 1. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) menggambarkan tujuan yang akan dicapai

dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.

2. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

Rencana kerja sekolah/madrasah akan memberikan banyak peluang bagi Saudara sebagai kepala sekolah/madrasah dalam mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah/madrasah dengan cara yang terbaik, efektif dan efisien, untuk mendapatkan prestasi terbaik, memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik.

BPU ini disusun untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah/madrasah dalam proses penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah yang dikembangkan dengan memperhatikan sistem pendidikan inklusi yaitu lingkungan geografis, budaya, agama, ras, jender, perlindungan anak serta kelompok masyarakat HIV/AIDS dan berkebutuhan khusus.

BPU ini akan membantu Saudara dalam proses penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah dengan terlebih dahulu memahami Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pendidikan dasar, Analisis Konteks atau Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M), dan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah. Melalui kajian berbagai dokumen dan diskusi dengan sesama kepala sekolah/madrasah dalam forum KKKS/KKM atau MKKS/M serta diskusi dengan tim pengembang di sekolah/madrasah, maka kemampuan dan keterampilan Saudara dalam menyusun rencana kerja sekolah/madrasah akan semakin meningkat.

Keterampilan menyusun RKJM-RKAS/M sangat penting bagi Saudara. RKJM merupakan wujud dari program jangka menengah (empat tahun), dan RKAS/M merupakan program tahunan (satu tahun) yang akan menjadi pedoman bagi Saudara beserta tim pengembang sekolah/madrasah dalam mengelola sekolah/madrasah selama Saudara melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah.


RKJM-RKAS/M juga akan menjadi panduan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah Saudara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang berkualitas pula. RKJM-RKAS/M yang ideal membutuhkan tim pengembang yang kompak, maka Saudara perlu menyamakan persepsi di lingkungan tempat kerja agar proses penyusunan sesuai dengan yang diharapkan.

BPU ini dilakukan dengan pendekatan In Service Learning (In-1), On the Job Learning (On) dan In Service Learning 2 (In-2).

Target Kompetensi

Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. (Permendiknas no.13 tahun 2007,kompetensi 2.1)

Hasil Pembelajaran yang DiharapkanSetelah selesai mempelajari BPU ini, Saudara diharapkan mampu:1. Mengkaji RKJM-RKAS/M yang ada dengan melakukan analisis konteks atau analisis

laporan EDS/M;2. Merevisi RKJM-RKAS/M berdasarkan hasil kajian RKJM-RKAS/M serta hasil analisis

konteks atau analisis laporan EDS/M;

Organisasi Pembelajaran

Melalui BPU ini, Saudara akan melakukan kegiatan yang terdiri dari mengkaji RKJM-RKAS/M dan merevisi RKJM-RKAS/M. Pada topik I kegiatan In-1, Saudara akan melakukan kegiatan berpikir reflektif, pemetaan konsep, identifikasi, presentasi hasil identifikasi, inventarisasi penyelesaian kesenjangan, berbagi pengalaman, Focus Group Discussion (FGD), penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Pada kegiatan On, Saudara akan melakukan FGD pemetaan SNP dan SPM bagi pendidikan dasar, FGD inventarisasi hasil laporan analisis konteks atau EDS/M, dan mengidentifikasi komponen RKJM-RKAS/M bersama tim pengembang sekolah/madrasah. Pada kegiatan In-2, Saudara akan melaporkan dan mendiskusikan laporan hasil analisis konteks atau EDS/M, hasil identifikasi komponen RKJM-RKAS, rencana tindak lanjut, serta penilaian diri secara pribadi sebagai kepala seolah/madrasah untuk mengetahui apakah Saudara sudah kompeten atau belum kompeten dalam melakukan kajian RKJM-RKAS/M. Kegiatan pada topik I diakhiri dengan melakukan refleksi.

Pada topik II kegiatan In-1, Saudara akan melakukan simulasi pelaksanaan revisi RKJM-RKAS/M dan penyusunan rencana tindak lanjut yang akan segera dilakukan pada saat On. Pada kegiatan On, Saudara bersama tim pengembang sekolah/madrasah akan merevisi RKJM-RKAS/M. Pada kegiatan In-2, Saudara akan mempresentasikan dan mendiskusikan laporan hasil revisi RKJM-RKAS/M, dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut,


dan penilaian diri secara pribadi sebagai kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui apakah Saudara sudah kompeten atau belum kompeten dalam melakukan revisi RKJM-RKAS/M. Kegiatan pada topik II ini juga diakhiri dengan melakukan refleksi.

Isi Bahan Pembelajaran UtamaMelalui BPU ini, Saudara akan mempelajari dasar perencanaan sekolah/madrasah berupa SNP dan SPM bagi pendidikan dasar, pemanfaatan laporan hasil analisis konteks atau EDS/M, komponen-komponen perencanaan sekolah/madrasah sampai dengan merevisi RKJM-RKAS/M. Untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran melalui BPU ini, Saudara membutuhkan waktu 120 jam pelajaran (JP) dalam satu semester. Kegiatan-kegiatan pada tataran konsep teori (In-1) berdurasi 20 menit sampai maksimal 3 JP, sementara kegiatan-kegiatan pada tataran penerapan (On) berdurasi 3 sampai dengan 6 JP. Secara keseluruhan topik dan subtopik yang ada bisa dilihat pada tabel berikut.

NO TOPIK SUB TOPIK IN-1 ON IN-2

1 Kajian RKJM-RKAS/M 1.1 SNP dan SPM bagi Pendidikan Dasar

4 JP 25 menit

3JP 1JP

1.2 Analisis Konteks atau Analisis Laporan EDS/M

4 JP 5 JP

1.3 Analisis Komponen RKJM-RKAS/M

4 JP 20 menit

5 JP

2 Revisi RKJM - RKAS/M 2.1 Analisis Hasil Identifikasi Kesenjangan Analisis Konteks atau EDS/M dengan SNP dan SPM bagi Pendidikan Dasar

2.2 Analisis Hasil Identifikasi Kesenjangan RKJM-RKAS/M dengan SNP dan SPM bagi Pendidikan Dasar

2.3 Revisi RKJM-RKAS/M

5 JP 87JP 1JP

Jumlah 18 JP 100 JP 2 JP


Strategi PembelajaranUntuk mencapai kompetensi yang diharapkan perlu cara atau strategi mencapainya. Melalui BPU ini, Saudara akan melakukan berbagai kegiatan dengan strategi sebagai berikut:

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN IN-1 ON IN-2

1 Berpikir Reflektif √ - -

2 Pemetaan Konsep √ - -

3 Mengidentifikasi √ √ -

4 Presentasi hasil identifikasi √ - -

5 Inventarisasi penyelesaian kesenjangan √ - -

6 Berbagi Pengalaman (sharing) √ - -

7 Simulasi √ - -

8 Focus Group Discussion (FGD) √ √ -

9 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) √ - -

10 Kajian Dokumen RKJM-RKAS/M √ √ -

11 Revisi Dokumen RKJM-RKAS/M - √ -

12 Refleksi - - √

13 Presentasi dan pelaporan - - √

Prinsip Penilaian Kompetensi Peserta

Penilaian berbasis kompetensi dalam BPU ini didasarkan pada bukti fisik yang menunjukkan pencapaian hasil pembelajaran yang memuaskan terkait dengan target kompetensi berdasarkan Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah/madrasah.


Untuk masing-masing BPU, kepala sekolah/madrasah menyelesaikan tugas-tugas dari sejumlah tagihan yang disyaratkan. Pengawas sekolah/madrasah melakukan penilaian profesional terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah berdasarkan bukti fisik dari tagihan-tagihan tersebut. Bukti fisik hendaknya sesuai dan mencerminkan praktek profesional di tempat kerja yang meningkat serta peningkatan hasil pendidikan di sekolah/madrasah.

Pada bagian Penilaian telah disediakan petunjuk bagi kepala sekolah/madrasah dan pengawas agar dapat membuat keputusan penilaian berbasis bukti fisik. Petunjuk ini digunakan untuk menentukan apakah kepala sekolah/madrasah mampu menunjukkan tingkat memuaskan yang diperoleh melalui kinerja dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Bukti fisik didasarkan pada tagihan-tagihan spesifik pada materi pembelajaran; diselesaikan dalam waktu OJL; dikaitkan dengan kegiatan peningkatan sekolah/madrasah dan dipresentasikan pada saat In-2.

Sebagai tambahan, penilaian dalam BPU ini tidak didasarkan pada kehadiran, tugas atau kegiatan selama pembelajaran In-1, post test, volume atau jumlah laporan yang dikumpulkan.

Tagihan

Sebagai bukti bahwa Saudara telah mampu meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah/madrasah melalui BPU ini, maka Saudara harus memenuhi tagihan-tagihan di bawah ini:

Mengkaji Ulang RKJM-RKASM

Kegiatan ini akan Saudara lakukan pada tahap On. Saudara diminta untuk melakukan identifikasi komponen yang harus ada dalam RKJM-RKAS/M di sekolah/madrasah Saudara bertugas yang berdasarkan pemetaan konsep SNP dan SPM bagi pendidikan dasar. Saudara juga harus melakukan review dan mengidentifikasi kekurangan komponen-komponen yang ada di RKJM-RKAS/M Saudara bersama dengan tim pengembang sekolah/madrasah. Hasil identifikasi ini kemudian Saudara jadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji ulang dan merevisi RKJM-RKAS/M.

Merevisi RKJM-RKAS/M

Pada kegiatan ini Saudara bersama dengan tim pengembang sekolah/madrasah akan melakukan analisa konteks atau evaluasi diri sekolah/madrasah (EDS/M). Dari hasil analisa


konteks atau EDS/M, Saudara diminta melakukan revisi RKJM-RKAS sesuai dengan hasil analisa konteks atau EDS/M. Selain itu Saudara harus merevisi komponen-komponen RKJM-RKAS/M berdasarkan saran perbaikan yang dibuat oleh tim pengembang sekolah/madrasah. Hasil revisi komponen ini harus Saudara laporkan di In-2 dalam bentuk dokumen RKJM-RKAS/M yang telah direvisi. Selain dokumen RKJM-RKAS/M, Saudara juga harus membuat bahan paparan presentasi tentang:1. ringkasan perbaikan;2. temuan tentang komponen RKJM-RKAS/M selama On;3. kendala yang dihadapi selama On;4. perubahan yang bisa diimplementasikan; dan 5. rencana tindak lanjut.

Saudara juga bisa memanfaatkan hasil evaluasi diri terhadap kondisi nyata sekolah/madrasah Saudara dan membandingkannya dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dari hasil evaluasi diri ini, Saudara akan menemukan kesenjangan yang seharusnya dipenuhi oleh sekolah/madrasah Saudara. Bandingkanlah kesenjangan tersebut dengan skor dan rekomendasi laporan EDS/M sebagai draf awal program kerja dan kegiatan. Buatlah program kerja dan kegiatan untuk menutup kesenjangan yang telah disepakati bersama tim pengembang dan komite sekolah/madrasah.

Untuk mendapat dukungan dari orang tua/wali peserta didik, Saudara dapat membuat dan menyebarkan angket (bagi sekolah/madrasah yang memungkinkan) untuk mendapat saran program dan dukungan yang akan diberikan oleh orang tua/wali peserta didik. Dari hasil angket, Saudara dan tim pengembang sekolah/madrasah menentukan prioritas program yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merevisi RKJM-RKAS/M yang telah dikembangkan sebelumnya di sekolah/madrasah Saudara. Di samping itu Saudara juga harus melakukan pengkajian ulang pada RKJM-RKAS/M yang telah dimiliki oleh sekolah/madrasah Saudara. Kajian ulang ini difokuskan pada 3 hal berikut.1. Apakah visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis telah sesuai dengan kondisi

nyata di sekolah/madrasah?2. Apakah visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis telah sesuai dengan kondisi

ideal yang diharapkan?3. Apakah visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis telah sesuai dengan harapan

dan cita-cita orang tua/wali peserta didik?

Setelah Saudara melakukan kajian ulang, Saudara harus merevisi RKJM-RKAS/M berdasar hasil kajian ulang tersebut. Hasil revisi ini harus Saudara laporkan di In-2 dalam bentuk dokumen RKJM-RKAS/M hasil revisi yang berisi tentang: 1. Analisis lingkungan strategis;2. Visi;3. Misi; 4. Tujuan;5. Program strategis;


6. Strategi pelaksanaan/pencapaian;7. RKJM 4 tahun; dan8. RKAS/M 1 tahun.

Selain itu Saudara harus membuat bahan paparan presentasi yang berisi hal-hal berikut:1. Ringkasan perbaikan;2. Temuan tentang komponen RKJM-RKAS/M selama On;3. Kendala yang dihadapi selama On;4. Hikmah yang bisa diambil;5. Rencana Tindak Lanjut


KEGIATAN PEMBELAJARAN


TOPIK IKAJIAN RKJM-RKAS/MWaktu : 27 JP

Pengantar

Topik I ini membekali Saudara sebagai kepala sekolah/madrasah bagaimana cara melakukan kajian RKJM-RKAS/M. RKJM-RKAS/M merupakan dua hal penting yang perlu disusun oleh kepala sekolah/madrasah. RKJM merupakan perencanaan sekolah/madrasah untuk empat tahun, sedangkan RKAS/M merupakan rencana yang dibuat setiap tahun berdasarkan RKJM. Dengan mengkaji RKJM-RKAS/M, Saudara dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan RKJM-RKAS/M yang telah dibuat sehingga Saudara bisa menjadikannya lebih baik.

Kajian RKJM-RKAS/M sangat penting Saudara pelajari karena RKJM-RKAS/M merupakan panduan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah Saudara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Perencanaan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas kinerja Saudara, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta dukungan dari pemangku kepentingan. Perencanaan yang benar akan membawa Saudara pada satu situasi yang terkontrol dan menjadi pengendali segala sesuatu di masa depan. Pada akhirnya, para siswa di sekolah/madrasah Saudara akan mendapat kenyamanan dalam belajar, mencapai prestasi puncak, dan tumbuh kembang sesuai minat dan bakat.

Ruang lingkup dari kajian RKJM-RKAS/M ini adalah SNP dan SPM bagi pendidikan dasar, analisis konteks atau EDS/M, Identifikasi komponen RKJM-RKAS/M, dan melakukan kajian langkah-langkah penyusunan RKJM-RKAS/M.

Kegiatan In Service Learning 1

Pada kegiatan In-1, Saudara akan bersama-sama kepala sekolah/madrasah menyamakan persepsi tentang konsep perencanaan sekolah/madrasah yang baik dan benar. Pada kegiatan In-1, Saudara akan mengawali dari sesuatu yang bersifat umum sampai hal yang bersifat khusus untuk sekolah/madrasah Saudara.


Kegiatan Pengantar: Mengidentifikasi Isi BPU (Diskusi Kelompok, 1 JP)

Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, berdiskusilah dengan sesama kepala sekolah/madrasah di kelompok Saudara untuk mengidentifikasi hal-hal berikut ini:1. Ada berapa dokumen yang ada di dalam BPU RKJM-RKAS? Sebutkan!2. Apa topik yang akan dipelajari oleh kepala sekolah/madrasah di BPU RKJM-RKAS/M?

Sebutkan!3. Apa kompetensi yang seharusnya dicapai oleh kepala sekolah/madrasah dalam

mempelajari BPU RKJM-RKAS/M?Jelaskan!4. Apa bukti yang harus diunjukkerjakan oleh kepala sekolah/madrasah bahwa dia telah

mencapai kompetensi yang ditargetkan? Jelaskan!5. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah/madrasah sebelum

mempelajari BPU RKJM-RKAS/M? Sebutkan!6. Bagaimana cara kepala sekolah/madrasah mempelajari BPU RKJM-RKAS/M ini?

Jelaskan!7. Kapan sebaiknya BPU RKJM-RKAS/M ini dipelajari oleh kepala sekolah/madrasah?

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menggunakan LK-01!Jika Saudara bisa menjawab pertanyan-pertanyaan di atas dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan pembelajaran dengan melakukan kegiatan 1.

Berpikir Reflektif tentang Pentingnya Perencanaan Sekolah/Madrasah (1 JP)

Perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah Saudara nama kendaraan darat tersebut? Benar, namanya Shinkansen. Kereta api tercepat di Jepang, bahkan mungkin di dunia saat ini. Kecepatannya di atas rata-rata kendaraan darat (edisi terbaru kecepatan maksimal mencapai 300 km/jam).


Apa yang terjadi jika Si Masinis Shinkansen tidak punya rencana kerja yang jelas? Berantakan? Tentu saja. Jika Saudara adalah masinis bagi sekolah/madrasah maka ketidaksiapan Saudara dalam merencanakan kegiatan sama dengan masinis yang tidak siap menjalankan kereta cepat Shinkansen. Untuk itu sebelum Saudara mulai melangkah lebih jauh dan melakukan kegiatan lebih lanjut, jawablah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan berikut.

Mengapa perencanaan itu penting? Tulislah 5 alasan pentingnya perencanaan bagi sekolah/madrasah Saudara! (Saudara bisa mendiskusikan hal ini dengan anggota kelompok Saudara dan tulislah hasilnya pada LK-02.

Apa yang akan terjadi jika sekolah/madrasah Saudara tidak memiliki perencanaan? Diskusikan lagi dengan rekan terdekat Saudara dan tulislah hasilnya pada LK-02. Apa pendapat Saudara tentang perencanaan sekolah/madrasah Saudara yang ada sekarang ini? Jawablah pertanyaan ini secara individu dan tulislah hasilnya pada LK-02.

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas dengan kelompok kepala sekolah/madrasah Saudara. Setelah Saudara berdiskusi, lanjutkan dengan kegiatan berikutnya yaitu pemetaan konsep tentang SNP.

Mengidentifikasi SNP (2 JP, 40 Menit )

Sebelum memulai kegiatan 2 ini lakukan hal-hal sebagai berikut :

Sebelum melakukan kegiatan 2, Saudara harus memiliki dan menyiapkan:1. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,2. Profil sekolah/madrasah Saudara.

Buatlah peta konsep SNP dengan cara menuliskan kembali standar apa saja yang seharusnya dipenuhi oleh sekolah/madrasah Saudara. Pemetaan konsep ini dilakukan secara berkelompok, dimana setiap anggota kelompok menuliskan standar dan sedikit uraian yang seharusnya dipenuhi oleh sekolah/madrasah Saudara berdasar pada 8 SNP dan SPM bagi pendidikan dasar. Pemetaan konsep dilakukan dengan menggunakan diagram pada LK-03.

Setelah Saudara melakukan pemetaan tersebut, lanjutkan dengan mengidentifikasi SNP dan SPM bagi pendidikan dasar, dan mengaitkannya dengan profil/keadaan sekolah/madrasah.

Saudara cukup membaca dan menuliskan kembali 8 SNP


Setelah Saudara membuat peta konsep, bandingkan antara SNP dan SPM bagi pendidikan dasar dengan profil sekolah/madrasah Saudara dengan menjawab pertanyaan berikut.

Adakah kesenjangan antara kondisi sekolah/madrasah Saudara dengan SNP dan SPM bagi pendidikan dasar dengan profil sekolah/madrasah Saudara? Jika ada, tuliskan kesenjangan tersebut pada LK-04!

Saudara telah mengidentifikasi bagian penting dari dasar-dasar perencanaan sekolah/madrasah, yaitu SNP dan SPM bagi pendidikan dasar. Sampaikan hasil kerja Saudara dalam kegiatan 3.

Semoga penyajian tadi dapat menginspirasi teman-teman Saudara dan juga penyempurnaan pekerjaan Saudara berdasar masukan atau umpan balik dari kepala sekolah lain. Selanjutnya, silakan melanjutkan mengidentifikasi kondisi sekolah/madrasah berdasar analisis konteks atau hasil evaluasi diri sekolah/madrasah.

Mengidentifikasi Kondisi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Analisis Konteks atau EDS/M (2 JP)

Sebelum Saudara melaksanakan kegiatan lebih lanjut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan jawaban Saudara di LK-05! 1. Bagaimana kondisi nyata sekolah/madrasah Saudara berdasarkan hasil analisis

konteks atau laporan EDS/M untuk tiap-tiap standar dalam SNP?2. Apakah Saudara pada saat menganalisa kondisi sekolah/madrasah sudah

mempertimbangkan unsur sosial inklusi, seperti: lingkungan geografis, budaya, agama, ras, jender, perlindungan anak, serta kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS dan berkebutuhan khusus? Jelaskan!

3. Berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1, bubuhkan tanda contreng/ centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kategori pada LK-05.

Sekarang Saudara sudah memiliki kesadaran tinggi seberapa lengkap sekolah/madrasah Saudara mencapai SNP atau SPM bagi pendidikan dasar berdasarkan hasil analisis konteks atau EDS/M. Agar lebih bermakna, maka gunakanlah hasil kegiatan tersebut untuk menjadikannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 4.

Menginventarisasi Penyelesaian Kesenjangan Kondisi Nyata Sekolah/Madrasah dan Analisis Konteks atau Laporan EDS/M (2JP)

Berdasarkan jawaban yang diperoleh pada dua pertanyaan di kegiatan 3, buatlah daftar permasalahan dan alternatif penyelesaian atas kesenjangan yang terjadi antara kondisi sekolah/madrasah berdasarkan analisis konteks atau analisis laporan EDS/M dengan SNP pada LK-06. Kerjakan tugas ini secara mandiri.


Mendiskusikan Komponen Perencanaan Sekolah/Madrasah (1 JP)

Saudara telah melakukan kegiatan yang menjadi momen kemajuan sekolah/madrasah. Selanjutnya diskusikanlah bersama kelompok kepala sekolah/madrasah Saudara pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan jawabannya pada LK-07.1. Komponen apa yang harus ada pada perencanaan sekolah/madrasah?2. Mengapa komponen-komponen tersebut penting?3. Apa yang akan terjadi jika ada komponen yang tidak dicantumkan? Apa yang akan

terjadi jika ada komponen yang tidak sesuai dengan komponen lain?4. Apa yang akan terjadi jika ada satu komponen yang tidak sesuai dengan komponen

lain?

Komponen-komponen perencanaan sekolah/madrasah telah Saudara dapatkan. Sebagai gambaran untuk menambah pengetahuan Saudara sebagai kepala sekolah/madrasah pendidikan dasar, bacalah bahan bacaan 5 mengenai komponen, aspek, dan indikator standar pengelolaan sekolah/madrasah, jika Saudara Kepala SMA/MA/SMK bacalah bahan bacaan mengenai petunjuk teknis RKJM dan RKAS SMA. Sekarang gunakan data tersebut untuk menjadi bekal penyusunan langkah-langkah perencanaan sekolah/madrasah.

Berbagi Pengalaman Langkah Penyusunan Rencana Sekolah/Madrasah (3 JP)

Sebelum Saudara melakukan kegiatan lebih lanjut, diskusikan bersama kelompok Saudara pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan jawaban Saudara pada LK-08.1. Apa yang Saudara lakukan sebelum menyusun RJKM-RKAS/M? Sebutkan minimal 4

langkah awal sebelum menyusun RKJM-RKAS/M!2. Data-data apa saja yang Saudara perlukan dalam menyusun RKJM-RKAS/M? Sebutkan

sekurang-kurangnya 8 data penting yang Saudara perlukan!3. Bagaimana Saudara menggunakan data-data tersebut dalam RKJM-KAS/M? Jelaskan!4. Apa yang akan terjadi jika sekolah/madrasah membuat RKJM-RKAS/M tanpa

menggunakan data?

Hasil kerja yang sangat luar biasa. Konsep perencanaan sekolah/madrasah telah Saudara dapatkan. Teruslah berbuat. Untuk melengkapi pengetahuan, bacalah bahan bacaan 6 tentang Petunjuk Teknis No. 16 Tahun 2010 Penyusunan RKJM-RKAS/M. Sekarang Saudara dapat merumuskannya dalam sebuah rencana tindak lanjut tentang apa yang akan Saudara kerjakan saat di sekolah/madrasah tempat Saudara bertugas.


Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (20 Menit)

Saudara sudah menyelesaikan kegiatan In-1 pada topik 1. Selanjutnya untuk mempersiapkan kegiatan On Saudara harus menyusun rencana tindak lanjut (RTL) dengan menggunakan format yang disediakan dalam LK-09.

Gunakan RTL yang sudah Saudara rancang sebagai alat bantu memudahkan pelaksanaan kegiatan di On The Job Learning (On).

Kegiatan On The Job Learning

Kegiatan In-1 telah Saudara lakukan dengan baik. Sekarang Saudara ada di sekolah/madrasah yang telah siap menerima perubahan diri Saudara. Jangan sia-siakan kesempatan. Ajaklah tim pengembang sekolah/madrasah untuk bersama-sama mengimplementasikan semua yang sudah Saudara dapatkan pada kegiatan On.

Memetakan SNP/SPM (FGD, 3 JP)

Saudara telah menyusun Rencana Tindak Lanjut kegiatan In-1. Sekarang saatnya melakukan rencana tersebut. Bersama tim pengembang sekolah/madrasah dan komite sekolah/madrasah lakukan pemetaan SNP dan SPM bagi pendidikan dasar yang akan dijadikan pedoman perencanaan sekolah/madrasah. Manfaatkan pengalaman Saudara pada saat kegiatan In-1. Untuk memudahkan pekerjaan Saudara gunakan LK-10.

Untuk membantu Saudara mengkaji dokumen SNP, Saudara harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.


Saudara telah bekerja selama tiga jam pelajaran yang sangat bermakna bersama dengan tim pengembang sekolah untuk memetakan SNP dan SPM bagi pendidikan dasar. Carilah waktu yang tepat selama 5 JP bersama tim untuk menginventarisasi hasil laporan analisis konteks atau EDS/M.

Menginventarisasi Hasil Laporan Analisis Konteks Atau EDS/M - FGD (5 JP)

Sebelum mengerjakan kegiatan 9 terlebih dulu siapkanlah laporan hasil analisis konteks atau EDS/M Saudara

Bersama tim pengembang dan komite sekolah/madrasah diskusikanlah hasil laporan analisis konteks atau EDS/M Saudara dengan mengidentifikasi rekomendasi, mulai dari program yang sangat perlu untuk dilaksanakan sampai dengan program yang tidak perlu dilaksanakan. Gunakan LK-11 untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan ini.

Saudara telah mendapatkan gambaran nyata tentang sekolah/madrasah Saudara, sekarang saatnya mencari wadah/tempat menampungnya. Komponen-komponen RKJM-RKAS/M adalah tempat terbaik untuk menampungnya. Untuk itu, kerjakan kegiatan 10 di bawah ini.

Analisis Komponen RKJM-RKAS/M (FGD, 5 JP)

Saudara sudah mendapatkan gambaran tentang kondisi sekolah/madrasah berdasar hasil laporan analisis konteks atau EDS/M. Manfaatkanlah hasil tersebut sebagai bahan awal penyusunan RKJM-RKAS/M. Agar tim pengembang sekolah/madrasah dan Saudara lebih dekat mengenal rencana kerja ini maka pimpinlah tim Saudara mengenal dan memahami dan menganalisa komponen perencanaan sekolah.

Libatkanlah tim dalam satu forum untuk bersama-sama mengkaji komponen-komponen yang ada di RKJM-RKAS/M Saudara. Diskusikanlah dengan tim apakah antar komponen telah memiliki kesinambungan secara logis dan sistematis. Untuk mendapat penguatan apakah pemahaman Saudara tentang komponen ini sudah benar, Saudara bisa meminta pengawas atau pendamping yang menguasai bidang ini. Tulislah hasil diskusi tim pengembang sekolah/madrasah tersebut dalam LK-12.

Kegiatan In-1 dan On telah Saudara kerjakan dengan baik. Gunakanlah sebagai bekal untuk melaporkan dan mempresentasikan di hadapan kepala sekolah/madrasah lain dan fasilitator pada kegiatan In-2.



Pada kegiatan In-2 ini Saudara akan diuji oleh keadaan apa saja hal yang telah Saudara dapatkan saat di In-1 dan On lewat presentasi dan pelaporan. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan kegiatan ini akan mengindikasikan tingginya kompetensi yang Saudara miliki.

Mempresentasikan Hasil Diskusi Analisis Komponen RKJM-RKAS/M (10 Menit)

Saudara sudah mendiskusikan hasil analisis konteks atau EDS/M sekolah/madrasah Saudara dalam kegiatan 10 bersama tim pengembang sekolah/madrasah dengan baik. Silakan Saudara menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut dengan mempresentasikan di hadapan para peserta untuk mendapatkan masukan sebagai umpan balik. Format presentasi sekurang-kurangnya memuat:1. Nama sekolah/madrasah;2. Program/kegiatan yang mendapatkan rekomendasi;3. Peringkat prioritas untuk ditindaklanjuti;4. Dst.

Tulislah bahan paparan presentasi Saudara pada LK-13.

Mendiskusikan Paparan Presentasi (15 Menit)

Saudara telah melaksanakan presentasi di hadapan para kepala sekolah/madrasah dan fasilitator. Seluruh masukan dari para kepala sekolah/madrasah dan fasilitator perlu dicatat dan diperhatikan dan jika masukan tersebut akan memberi nilai lebih maka bisa ditindaklanjuti. Gunakan LK-14 untuk memperlancar kegiatan ini.

Hasil umpan balik pada presentasi ini akan sangat bermanfaat jika Saudara memanfaatkannya sebagai bahan baku utama perencanaan kegiatan sekolah/madrasah berikutnya. Saudara telah melaksanakan diskusi di kelompok Saudara, maka susunlah Laporan hasil diskusi sesama kepala sekolah/madrasah, sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut dari kajian RKJM-RKAS/M.


Menyusun Rencana Tindak Lanjut Kajian RKJM-RKAS/M (10 Menit)

Saudara dalam menyusun rencana tindak lanjut topik I dalam waktu 10 menit, berarti Saudara telah menyelesaikan topik I. BPU Utama ini telah menyediakan format penyusunan Rencana Tindak Lanjut yang termuat dalam LK-15.

Selamat. Saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian di topik I. Luangkan waktu selama sepuluh menit untuk melakukan Penilaian Diri.

Melaksanakan Penilaian Diri ( 10 Menit )

Saudara telah melakukan semua rangkaian kegiatan In-On-In untuk mencapai hasil yang diharapkan dari topik ini. Di akhir In-2, Saudara harus mengisi penilaian diri yang terdapat pada bagian penilaian BPU.

Bukalah pengantar BPU dan lihat kembali tagihan apa saja yang diminta. Periksalah tagihan-tagihan yang telah Saudara buktikan dan Saudara unjukkerjakan. Saudara diminta secara profesional menilai diri apakah semua tagihan telah Saudara buktikan dan unjukkerjakan. Saudara juga diminta secara profesional menilai diri apakah hasil yang diharapkan dari topik ini telah dicapai atau belum. Penilaian diri disini didasarkan pada kinerja yang diunjukkerjakan serta bukti fisik yang diminta.

Setelah melengkapi penilaian diri terhadap hasil yang diharapkan untuk semua topik. Saudara diminta menilai, apakah Saudara sudah kompeten atau belum dalam mencapai target kompetensi BPU ini. Saudara hanya boleh memilih Sudah Kompeten jika telah berhasil mencapai semua hasil yang diharapkan.

Refleksi

Setelah Saudara melakukan Kegiatan Pembelajaran pada topik I tentang kajian RKJM-RKAS/M, Saudara harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan jawabannya pada LK-16.1. Apa yang telah Saudara dapatkan dari proses pembelajaran ini?2. Bagaimana peran SNP dan SPM bagi pendidikan dasar dalam menyusun perencanaan

sekolah/madrasah Saudara?3. Setelah saudara mengkaji SNP dan SPM bagi pendidikan dasar, apa selanjutnya yang

akan Saudara lakukan untuk rencana pengembangan sekolah/madrasah Saudara?


4. Setelah saudara mengkaji hasil analisis konteks, apa selanjutnya yang akan Saudara lakukan untuk menyusun perencanaan pengembangan sekolah/madrasah Saudara?

5. Setelah Saudara menemukan kesenjangan antara hail analisis konteks sekolah Saudara dengan SNP atau SPM, apa yang akan Saudara lakukan untuk membuat rencana pengembangan sekolah/madrasah Saudara?

6. Setelah Saudara memenuhi kesenjangan sekolah/madrasah Saudara dengan SNP, apa selanjutnya yang akan Saudara lakukan untuk membuat pengembangan sekolah/madrasah Saudara?

7. Setelah Saudara mengidentifikasi komponen RKJM-RAKS/M, langkah-langkah apa yang akan Saudara lakukan untuk merevisi RKJM-RKAS/M sekolah/madrasah Saudara?

Apapun jawaban Saudara adalah refleksi atau gambaran kompetensi yang Saudara miliki. Teruslah melangkah untuk kemajuan pendidikan di tanah air kita tercinta, lebih khusus di sekolah/madrasah Saudara.

Kesimpulan

Kegiatan Pembelajaran pada topik I ini memberi pengalaman Saudara untuk mendeskripsikan perencanaan sekolah/madrasah yang dilandasi oleh SNP dan SPM bagi pendidikan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam mengkaji ulang RKJM-RKAS/M. Untuk melakukannya, Saudara harus melakukan kegiatan secara mandiri maupun kelompok di tahapan In-1, On, dan In-2. Pada prinsipnya Saudara harus dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau sekurang-kurangnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan demikian sekolah/madrasah Saudara dapat memberikan layanan yang optimal kepada para peserta didik, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan berakhir dengan pencapaian prestasi maksimal dari para peserta didik di sekolah/madrasah Saudara.

Pada topik I Saudara baru mempelajari dasar konsep perencanaan sekolah/madrasah. Untuk dapat menyempurnakan menjadi kemampuan merancang kegiatan sekolah/madrasah yang dapat dipedomani, maka Saudara harus melanjutkan kegiatan di topik II.


TOPIK IIREVISI RKJM-RKAS/MWaktu: 93 JP

Pengantar

Pada topik II ini Saudara akan melanjutkan kegiatan penyusunan atau revisi RKJM-RKAS/M. Kegiatan ini merupakan hal yang penting dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini karena rencana kerja adalah pedoman bagi semua rencana-rencana kegiatan yang ada di sekolah/madrasah. Ada banyak cara, strategi, dan pendekatan yang bisa dilakukan sebagai dasar penyusunan RKJM-RKAS/M. Apapun cara, strategi, dan pendekatan yang dilakukan pada prinsipnya adalah bahwa RKJM-RKAS/M harus dikembangkan berdasar pada kondisi nyata sekolah/madrasah yang mempertimbangkan unsur sosial inklusi (lingkungan geografis, budaya, agama, ras, jender, perlindungan anak, kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS dan berkebutuhan khusus, kondisi sosial ekonomi) menuju kondisi ideal yang diinginkan, dan sebagai upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perencanaan sekolah/madrasah ini akan memberikan banyak peluang bagi Saudara dalam mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah/madrasah dan menjadi pedoman kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga Saudara dapat mengelola sekolah/madrasah dengan cara yang terbaik, mendapat prestasi yang terbaik bagi Saudara sebagai kepala sekolah/madrasah, guru dan staf di sekolah Saudara, dan peserta didik.

Kegiatan pada topik ini mensyaratkan Saudara mempersiapkan dokumen-dokumen yaitu profil sekolah/madrasah, laporan hasil analisis konteks atau hasil Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M), RKJM dan RKAS/M milik sekolah/madrasah Saudara atau contoh dari sekolah/madrasah lain.

Ruang lingkup dari topik II ini adalah memanfaatkan hasil analisis konteks atau EDS/M untuk merevisi RKJM-RKAS/M yang sudah ada. Jika sekolah/madrasah Saudara belum memilikinya, Saudara dapat memanfaatkan format atau template yang tersedia di bahan bacaan BPU ini.



Pada kegiatan In-1 topik II ini, Saudara akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari simulasi revisi RKJM-RKAS/M bersama teman kepala sekolah/madrasah sampai dengan revisi RKJM-RKAS/M bersama tim pengembang sekolah/madrasah. Hasil dari revisi ini akan menjadi rencana kerja sekolah/madrasah Saudara yang akan menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah/madrasah.

Melaksanakan Revisi RKJM-RKAS/M (Simulasi, 4 JP)

Kegiatan ini akan menjadi hal yang menentukan pencapaian kompetensi Saudara dalam merevisi sebuah RKJM-RKAS/M. Sekarang Saudara mensimulasikan revisi RKJM-RKAS/M bersama teman-teman kepala sekolah/madrasah. Di saat On nanti, Saudara akan menjadi pemimpin kegiatan revisi RKJM-RKAS/M bersama tim pengembang sekolah/madrasah.

Agar semua dapat berjalan dengan lancar maka Saudara harus menyiapkan:1. Profilsekolah/madrasah,2. HasillaporananalisiskonteksatauEDS/M,3. RKJM-RKAS/M yang sudah ada di sekolah/madrasah Saudara. (Jika sekolah/madrasah

Saudarabelummemilikinya,SaudaradapatmenggunakancontohRKJM-RKAS/Myangtersedia di bahan bacaan BPU ini).

Bentuklah kelompok kecil kepala sekolah/madrasah. Diskusikanlah bersama kelompok Saudara tentang langkah-langkah penyusunan RKJM-RKAS/M dengan cara menyusun ulang langkah-langkah acak di bawah ini menjadi langkah-langkah yang sistematis. Tuliskan jawaban Saudara pada LK-17.

1. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan RKJM-RKAS/M yang diacak. Bersama kelompok Saudara diskusikan dengan mengurutkan hal-hal tersebut sehingga menjadi langkah-langkah sistematis yang akan digunakan sebagai dasar simulasi penyusunan RKJM-RKAS/M:a. Menyusun waktu pelaksanakan rencana kegiatan tahunan. b. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah

saat ini.c. Menyusun rencana kegiatan strategis.


d. Menyusun rencana kegiatan tahunan. e. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. f. Mencari kesenjangan antara butir b dan c.g. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah/madrasah.h. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi.

2. Kerjakan langkah-langkah tersebut secara berurutan bersama kelompok Saudara. Untuk memastikan bahwa Saudara telah menyusun langkah-langkah merevisi RKJM-RKAS/M dengan benar, maka bacalah bahan bacaan 5 Jika sudah selesai mengurutkan ulang langkah-langkah penyusunan RKJM-RKAS/M, maka bersama kelompok Saudara simulasikan kegiatan merevisi dengan langkah-langkah yang telah diurutkan tersebut.

Langkah-langkah penyusunan RKJM-RKASM

Bukankah merevisi RKJM-RKAS/M itu mudah? Syukurlah, dengan bekerja sama pekerjaan susah menjadi serasa mudah dan yang berat serasa ringan. Teruskanlah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Saat di sekolah/madrasah nanti Saudara akan bekerja sama dengan tim pengembang sekolah/madrasah. Akan tetapi jika prinsip utama penyusunan/revisi RKJM-RKAS/M sudah dipahami maka segalanya akan menjadi lancar.

Setelah Saudara menyelesaikan kegiatan In-1 topik II, maka sekarang bersiap-siaplah untuk melakukan puncak kegiatan dari BPU ini. Kegiatan itu adalah kegiatan merevisi RKJM-RKAS/M di sekolah/madrasah Saudara bersama tim pengembang sekolah/madrasah. Agar semua berjalan sesuai harapan, buatlah rencana tindak lanjut kegiatan In-1 ini menuju ke On di sekolah/madrasah.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (1 JP)

Rencana tindak lanjut ini akan membantu Saudara pada pelaksanaan On the Job Learning. Untuk menyusun rencana ini Saudara bisa berdiskusi dengan teman sesama kepala sekolah/madrasah, tetapi pada prinsipnya rencana ini khusus untuk sekolah/madrasah Saudara.

Mulailah kerja Saudara dalam penyusunan RTL dengan melakukan hal berikut:1. Penyiapan format RTL.2. Penyiapan hasil-hasil kegiatan In-1 topik II.3. Perumusan Rencana Tindak Lanjut.


Saudara menggunakan LK-18 untuk RTL merevisi apa saja yang akan Saudara lakukan di sekolah/madrasah bersama tim pengembang dan komite sekolah/madrasah.

Selalu menggunakan rencana dalam segala kegiatan. Maka manfaatkanlah RTL tersebut dalam kegiatan On the Job Learning. Selamat berkarya demi anak-anak bangsa yang ada di sekolah/madrasah Saudara bersama tim pengembang sekolah/madrasah.

Kegiatan On The Job Learning

Semua rencana telah Saudara susun pada saat akhir kegiatan In-1. Sekarang saatnya memanfaatkan RTL tersebut dalam kegiatan On.

Merevisi Kesenjangan 4 Tahun ke Depan dalam RKJM (4 JP)

Kegiatan On ini akan menjadi saat paling menentukan masa depan sekolah/madrasah Saudara.

Sebelum melakukan kegiatan ini Saudara perlu mempersiapkan dokumen-dokumen dan kelengkapan berikut.1. Profil sekolah/madrasah.2. Hasil laporan analisis konteks atau EDS yang sudah berekomendasi.3. RKJM-RKAS/M atau format/template RKJM-RKAS/M yang telah disediakan

di bahan bacaan BPU ini.4. Hasil identifikasi rancangan kegiatan dan rencana anggaran.5. Rencana tindak lanjut hasil rumusan In-1.

Langkah-langkahyangtersediaadalahlangkah-langkahnormatif.Saudarabersamatimpengembangsekolah/madrasahdapatmenentukansesuai

keadaan dan situasi daerah setempat.

Semua dokumen sudah terkumpul, segeralah memulai kegiatan revisi. Ada banyak langkah yang harus Saudara ikuti bersama tim.

Siapkan RKJM-RKAS/M yang ada di sekolah/madrasah Saudara. Bersama tim pengembang


sekolah/madrasah bukalah bagian analisis lingkungan strategis, analisis situasai pendidikan saat ini dan analisis situasi pendidikan yang di harapkan, analisis kesenjangan empat tahun ke depan, dalam RKJM Kemudian diskusikan tentang faktor-faktor eksternal sekolah/madrasah, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Berbagai faktor tersebut diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat dan nasional, kondisi geografis lingkungan sekolah/madrasah, kondisi demografis masyarakat sekitar, kondisi perpolitikan, kondisi keamanan lingkungan, perkembangan globalisasi, perkembangan IPTEK, regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan sebagainya. Hasil kajian ini dapat dipergunakan untuk menentukan visi sekolah/madrasah.

Jika analisis yang ada di dalam RKJM tidak relevan, maka Saudara bersama tim pengembang harus merumuskan ulang atau merevisi sesuai dengan kenyataan kondisi yang ada.

Jika analisis yang ada di dalam RKJM masih relevan dengan keadaan akhir-akhir ini maka lakukanlah analisis situasi pendidikan saat ini.

Merevisi Visi, Misi, Tujuan, dan Program Strategis (11 JP)

Bersama tim pengembang sekolah/madrasah Saudara cermatilah visi, misi tujuan dan program strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan jangka menengah yang meliputi 8 SNP dalam RKJM saat ini. Jika sekolah/madrasah Saudara belum memiliki visi, misi, tujuan dan program strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan jangka menengah yang meliputi 8 SNP dalam RKJM maka Saudara harus menciptakannya bersama tim pengembang. Jika ada, apakah visi, misi, tujuan dan program strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan jangka menengah yang meliputi 8 SNP dalam RKJM sekolah/madrasah Saudara sudah:1. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang

berkepentingan pada masa yang akan datang? (Ya/Tidak)2. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah

dan segenap pihak yang berkepentingan? (Ya/Tidak)3. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah pihak-pihak

yang berkepentingan, dan sosial inklusi (lingkungan geografis, budaya, agama, ras, jender, perlindungan anak, kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS dan berkebutuhan khusus, kondisi sosial ekonomi) selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional? (Ya/Tidak)

4. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah dan stake holder? (Ya/Tidak)

5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan? (Ya/Tidak)


6. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat? (Ya/Tidak)

7. Jika semua jawaban tim adalah Ya, maka visi, misi, tujuan dan program strategis untuk mencapai visi misi dan tujuan jangka menengah yang meliputi 8 SNP dalam RKJM tersebut bisa dipertahankan dan jika sebagian besar jawaban adalah Tidak maka segeralah rumuskan visi, misi, tujuan dan program strategis untuk mencapai visi, misi dan tujuan jangka menengah yang meliputi 8 SNP dalam RKJM baru bersama tim pengembang sekolah/madrasah. Tulislah pada LK-19.

Revisi Analisis Situasi Pendidikan Saat Ini dalam RKJM (1JP)

Bersama tim pengembang sekolah/madrasah Saudara, kajilah semua unsur sekolah/madrasah yang akan dan telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Aspek atau unsur-unsur sekolah/madrasah yang secara internal dapat dikaji antara lain mengenai kondisi saat ini tentang: PBM, pendidik, kepala sekolah/madrasah, tenaga TU, laboran, tenaga perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pembelajaran, buku, peserta didik, kurikulum, manajemen sekolah/madrasah, pembiayaan dan sumber dana sekolah/madrasah, kelulusan, sistem penilaian/evaluasi, peran komite sekolah/madrasah, dan sebagainya. Hasil kajian ini dapat dirumuskan dalam education profile pada suatu daerah yang dapat dipergunakan untuk menentukan status atau potret pendidikan di sekolah/madrasah saat ini sebagai sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau Standar Pelayanan Minimal. Hasil ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa empat tahun mendatang, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesenjangan yang terjadi.

Jika hasil kajian tim pengembang sekolah/madrasah sama dengan yang ada di dalam RKJM yang ada maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.

Revisi Analisis Situasi Pendidikan yang Diharapkan dalam RKJM (1JP)

Bersama tim pengembang sekolah/madrasah lakukanlah kajian atau penelaahan tentang cita-cita potret pendidikan di masa datang (khususnya dalam 4 tahun mendatang). Libatkanlah semua pemangku kepentingan sekolah/madrasah, khususnya mereka yang memiliki cara pandang yang visioner, sehingga dapat menentukan kondisi sekolah yang benar-benar ideal tetapi terukur, layak, dan rasional. Hasil analisis ini selanjutnya dipergunakan untuk membandingkan dengan kondisi nyata sekolah/madrasah saat ini.

Jika hasil kajian bersama tim pengembang sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan sama atau masih mirip dengan hasil kajian yang ada di dalam RKJM maka teruskan ke langkah berikutnya.


Jika berbeda keadaannya maka tulislah seperti hasil kajian bersama tim Saudara pada LK-20. Menyebarkan Angket Kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik (10 JP)

Bersama tim pengembang siapkanlah angket yang berisi hal-hal berikut.1. Visi Sekolah/Madrasah;2. Misi Sekolah/Madrasah;3. Tujuan Sekolah/Madrasah;4. Program-program Strategis Jangka Menengah.Untuk memudahkan pekerjaan Saudara dan tim pengembang sekolah/madrasah gunakanlah contoh format yang termuat di dalam LK-21.

Merevisi Strategi Pelaksanaan, Kunci Keberhasilan serta Pemantauan dan Evaluasi dalam RKJM (12 JP)

Setelah program dirumuskan, selanjutnya tugas Saudara dan tim pengembang sekolah/madrasah adalah menentukan strategi pelaksanaan, penentuan tonggak-tongak kunci keberhasilan serta pemantauan dan evaluasi dalam RKJM apa yang harus dijalankan untuk melaksanakan program tersebut secara efisien, efektif, jitu, dan tepat. Karakteristik strategi pelaksanaan, penentuan tonggak-tonggak kunci keberhasilan serta pemantauan dan evaluasi dalam RKJM adalah yang sesuai dengan tuntutan program. Strategi yang salah akan menyebabkan tidak tercapainya program, demikian pula sebaliknya. Misalnya untuk pencapaian program pemenuhan standar kurikulum yang berwawasan nasional, dimungkinkan berbeda strateginya dengan strategi untuk mencapai standar prasarana atau fasilitas pendidikan yang berstandar nasional. Oleh karena itu dalam perumusan strategi pelaksanaan, penentuan tonggak-tonggak kunci keberhasilan serta pemantauan dan evaluasi dalam RKJM ini harus mempertimbangkan keterlibatan pihak lain terkait dengan kemampuan sekolah/madrasah itu sendiri.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Saudara dan tim pengembang sekolah/madrasah, silakan mencermati contoh yang ada di dalam bahan bacaan 7 dan 8 sebagai inspirasi.


Merevisi Analisis Pendidikan dan Kesenjangan Saat Ini dan 1 Tahun ke Depan dalam RKAS/M (9 JP)

Analisis pendidikan sekolah/madrasah saat Ini, merevisi analisis pendidikan 1 tahun ke depan yang diharapkan dan merevisi kesenjangan antara situasi sekolah/madrasah saat ini dengan yang diharapkan 1 tahun ke depan dalam RKAS/M ini lebih menitikberatkan kepada analisis pendidikan sekolah/madrasah saat Ini, merevisi analisis pendidikan 1 tahun ke depan yang diharapkan dan merevisi kesenjangan antara situasi sekolah/madrasah saat ini dengan yang di harapkan 1 tahun ke depan dalam RKAS/M. Aspek atau unsur-unsur sekolah/madrasah yang secara internal dapat dikaji antara lain mengenai kondisi saat ini tentang: PBM, guru, kepala sekolah, tenaga TU, laboran, tenaga perpustakaan, fasilitas atau sarpras, media pengajaran, buku, peserta didik, kurikulum, manajemen sekolah, pembiayaan dan sumber dana sekolah/madrasah, kelulusan, sistem penilaian/evaluasi, peran komite sekolah/madrasah, dan sebagainya.

Saudara bersama tim pengembang harus mencermati dari RKAS/M yang sudah ada atau merumuskannya jika sekolah/madrasah belum memilikinya. Hasil kajian ini dapat dirumuskan dalam school profile sekolah/madrasah yang dapat dipergunakan untuk menentukan status atau potret sekolah/madrasah saat ini. Hasil ini selanjutnya akan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan di masa 1 tahun mendatang, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesenjangan yang terjadi. Untuk memudahkan kerja Saudara dan tim pengembang sekolah/madrasah, silakan lihat contoh yang ada di dalam bahan bacaan 8 sebagai inspirasi. Tuliskan analisis tersebut dalam LK-22.

Merevisi Tujuan, Sasaran dan Identifikasi Tingkat Kesiapan Sekolah / Madrasah untuk 1 Tahun ke Depan dalam RKAS/M (7JP)

Langkah selanjutnya adalah membandingkan tujuan, sasaran dan identifikasi tingkat kesiapan sekolah/madrasah untuk 1 tahun ke depan dengan RKAS/M Saudara. Jika belum memiliki RKAS/M maka Saudara bersama tim pengembang sekolah/madrasah harus merumuskan tujuan, sasaran dan identifikasi tingkat kesiapan sekolah/madrasah untuk 1 tahun ke depan dalam RKAS/M. Hal ini merupakan penjabaran lebih rinci, operasional, dan terukur dari tujuan 4 tahunan. Jangan lupa bahwa tujuan di sini tidak boleh berbeda atau menyimpang dari tujuan 4 tahunan. Dalam perumusannya harus mengandung aspek ABCD (audience, behaviour, condition, dan degree). Secara substansi tujuan tersebut lebih mentitikberakan kepada tujuan pencapaian standar nasional dalam berbagai aspek pendidikan. Tuliskan pada LK-23.

Saudara dapat melihat contoh yang ada di dalam bacaan 8 sebagai inspirasi.


Merevisi Analisis Konteks dalam RKAS/M (6 JP)

Jika Saudara dan tim pengembang memiliki kompetensi, lakukanlah analisis konteks. Tetapi jika tim pengembang dan Saudara sendiri tidak memiliki kompetensi, lanjutkan ke tahap perumusan dan identifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. Analisis konteks dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis konteks dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam melakukan analisis terhadap fungsi dan faktor-faktornya, maka berlaku ketentuan berikut:

Untuk tingkat kesiapan yang memadai, minimal memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran, dinyatakan sebagai kekuatan bagi faktor internal atau peluang bagi faktor eksternal. Sedangkan tingkat kesiapan yang kurang memadai, tidak memenuhi kriteria kesiapan minimal, dinyatakan sebagai kelemahan bagi faktor internal atau ancaman bagi faktor eksternal. Untuk menentukan kriteria kesiapan, diperlukan standar, kecermatan, kehati-hatian, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup agar dapat diperoleh ukuran kesiapan yang tepat.

Kelemahan atau ancaman yang dinyatakan pada faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai, disebut persoalan. Selama masih adanya fungsi yang tidak siap atau masih ada persoalan, maka sasaran yang telah ditetapkan diduga tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran dapat tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk mengubah fungsi tidak siap menjadi siap. Tindakan yang dimaksud disebut langkah-langkah pemecahan persoalan, yang pada hakekatnya merupakan tindakan mengatasi kelemahan atau ancaman agar menjadi kekuatan atau peluang.

Setelah diketahui tingkat kesiapan faktor melalui analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah memilih alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap dan mengoptimalkan fungsi yang dinyatakan siap.

Oleh karena kondisi dan potensi sekolah/madrasah berbeda-beda antara satu dengan lainnya, maka alternatif langkah-langkah pemecahan persoalannya pun dapat berbeda, disesuaikan dengan kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya di sekolah/madrasah tersebut. Dengan kata lain, sangat dimungkinkan suatu sekolah/madrasah mempunyai langkah pemecahan yang berbeda dengan sekolah/madrasah lain untuk mengatasi persoalan yang sama. Oleh karena itu dalam analisis konteks harus dilakukan pada tiap sasaran. Agar lebih jelas perhatikan contoh yang ada di dalam bahan bacaan 9 tentang juknis laporan analisis konteks sebagai inspirasi.


Merevisi Rencana Kegiatan dalam RKAS/M (4 JP)

Berdasarkan pada beberapa alternatif pemecahan persoalan yang dihasilkan dari analisis konteks tersebut, Saudara bersama tim pengembang selanjutnya menyusun program sesuai dengan kemampuan sekolah/madrasah. Saudara bersama tim diharapkan mampu merumuskan alternatif pemecahan masalah dengan inovasi maksimal dan biaya minimal. Selanjutnya Saudara bersama tim pengembang dan komite sekolah/madrasah harus menyusun dan merealisasikan rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan. Hal itu juga diperlukan untuk memudahkan dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun orangtua peserta didik, baik secara moral maupun finansial. Tuliskan pada LK-24

Merevisi Kunci Keberhasilan (Milestone) dan Rencana Biaya dalam RKAS/M (11 JP)

Berdasarkan pada tujuan atau sasaran 1 tahunan dan program di atas, maka selanjutnya Saudara bersama tim pengembang merumuskan Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan (Milestone) dan Rencana Biaya (Besar Dana, Alokasi, Sumber Dana) dalam RKAS/M serta out put apa saja yang akan dihasilkan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan kapan akan dicapai dalam waktu satu tahun.

Misalnya dalam empat tahun akan mencapai standar nasional, sarana pendidikan 100%, maka pada tahun pertama ini akan dicapai 25%-nya.

Demikian pula untuk hasil-hasil yang akan dicapai dari program-program lainnya. Misalnya dari program pencapaian standar nasional aspek sarana dan prasarana pendidikan, bentuk hasil yang akan dicapai sarana pendidikan apa saja dalam jangka satu tahun bisa terwujud. Tuliskan pada LK-25.


Merevisi Rencana Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi dalam RKAS/M (6 JP)

Setelah menyusun anggaran dengan cermat maka langkah Saudara bersama tim pengembang sekolah/madrasah gunakan LK-26 untuk merumuskan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Pemantauan serta Evaluasi dalam RKAS/M ini lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik, dan atau strategi yang jitu, efisien, efektif, dan layak untuk dilaksanakan. Cara di sini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pada program tersebut. Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya dengan pelatihan atau workshop, seminar, lokakarya, temu alumni, kunjungan, in house training, matrikulasi, remedial, pengayaan, pendampingan, bimbingan teknis rutin, dan lainnya. Dalam perencanaan pelaksanaan harus mempertimbangkan alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan sebagainya.

Merevisi Jadwal Pelaksanaan dan Penanggung jawab Program Kegiatan dalam RKAS/M (2 JP)

Apabila program-program telah disusun dengan baik dan pasti, selanjutnya sekolah/madrasah merencanakan alokasi waktu per mingguan atau bulanan atau triwulanan dan penanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik program yang bersangkutan. Fungsi utama dengan adanya penjadwalan dan penanggung jawab. Keterlaksanaan jadwal program ini untuk pegangan bagi para pelaksana program dan sekaligus mengontrol pelaksanaan tersebut. Untuk mempermudah Saudara, tuliskan hal tersebut pada LK-27.

Kegiatan In Service 2

Dokumentasikanlah rangkaian panjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran BPU RKJM-RKAS/M. Laporkanlah seluruh bukti pelaksanaan kegiatan. Buatlah bahan pemaparan agar para kepala sekolah/madrasah mengetahui dan memahami apa yang telah Saudara kerjakan. Presentasikanlah laporan Saudara dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di bawah ini.


Mempresentasikan Laporan Hasil Revisi RKJM-RKAS/M (10 Menit)

Sudah selesai semua kegiatan di On? Hebat...! Presentasikan hasil semua pekerjaan Saudara selama On pada topik II. Presentasi Saudara harus memuat:1. Keadaan sekolah/madrasah saat ini, apakah memiliki atau tidak memiliki RKJM-

RKAS/M?2. Jika memiliki RKJM-RKAS/M, apa sajakah bagian dalam perencanaan sekolah/

madrasah tersebut yang masih relevan dan yang tidak relevan yang disepakati tim pengembang sekolah/madrasah dan komite sekolah/madrasah. Pada bagian yang tidak relevan, penyusunan ulang seperti apa yang telah Saudara lakukan bersama tim pengembang sekolah/madrasah.

3. Jika sekolah/madrasah Saudara tidak memiliki RKJM-RKAS/M sebelumnya, paparkan RKJM-RKAS/M yang telah Saudara susun bersama tim pengembang sekolah/madrasah dan komite sekolah/madrasah.

Presentasikanlah di hadapan seluruh kepala sekolah/madrasah di kelompok Saudara. Berilah kesempatan kepada kepala sekolah/madrasah di kelompok Saudara untuk memberikan masukan, bertanya, dan berbagi pengalaman yang serupa setelah Saudara mempresentasikan hasil pembelajaran Saudara selama On. Jangan lupa menyisihkan salinan laporan dan presentasi sebagai arsip. Tuliskan pada LK-28.

Agar bisa menjadi catatan penting dalam hidup Saudara, buatlah rancangan kerja ke depan yang akan mempengaruhi sekolah/madrasah dan juga Saudara sendiri.

Mendiskusikan Hasil Presentasi Laporan Revisi RKJM-RKAS/M Sesama Kepala Sekolah/Madrasah dalam Revisi RKJM-RKAS/M (10 Menit)

Dalam durasi waktu 10 menit ini Saudara perlu mendiskusikan hasil presentasi laporan sesama kepala sekolah/madrasah di kelompok Saudara.

Menyusun Rencana Tindak Lanjut ( RTL) dalam Merevisi RKJM-RKAS/M (10 Menit)

Saudara setelah mengerjakan semua rangkaian kegiatan Presentasi untuk kemajuan sekolah/madrasah tempat Saudara bertugas. Selanjutnya, susunlah Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan berpengaruh kepada sekolah/madrasah dan diri Saudara. Tuliskan pada LK-29.


Selamat. Saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian di topik II. Luangkan waktu selama sepuluh menit untuk melaksanakan penilaian diri.

Melaksanakan Penilaian Diri (10 Menit)

Saudara telah melakukan semua rangkaian kegiatan In-On-In untuk mencapai hasil yang diharapkan dari topik ini. Di akhir In-2, Saudara harus mengisi penilaian diri yang terdapat pada bagian penilaian BPU.

Bukalah pengantar BPU dan lihat kembali tagihan apa saja yang diminta. Periksalah tagihan-tagihan yang telah Saudara buktikan dan Saudara unjukkerjakan. Saudara diminta secara profesional menilai diri apakah semua tagihan telah Saudara buktikan dan unjukkerjakan. Saudara juga diminta secara profesional menilai diri apakah hasil yang diharapkan dari topik ini telah dicapai atau belum. Penilaian diri disini didasarkan pada kinerja yang diunjukkerjakan serta bukti fisik yang diminta. Setelah melengkapi penilaian diri terhadap hasil yang diharapkan untuk semua topik. Saudara diminta menilai, apakah Saudara sudah kompeten atau belum dalam mencapai target kompetensi BPU ini. Sudara hanya boleh memilih Sudah Kompeten jika telah berhasil mencapai semua hasil yang diharapkan.

Refleksi

Sisihkan waktu selama 10 untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:1. Apa yang Saudara lakukan sebelum menyusun RJKM dan RKAS/M? Sebutkan minimal

4 langkah awal sebelum menyusun RKJM-RKAS/M.2. Data-data apa saja yang Saudara perlukan dalam menyusun RKJM-RKAS/M? Sebutkan

8 data penting yang Saudara perlukan!3. Bagaimana Saudara menggunakan data-data tersebut dalam RKJM-RKAS/M? Jelaskan!4. Apa yang akan terjadi jika sekolah/madrasah membuat RKJM-RKAS/M tanpa

menggunakan data?

Kesimpulan

Topik II membekali peserta pengalaman praktis pembelajaran merevisi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M). Pengalaman bekerja sama dengan sesama kepala sekolah/madrasah dalam simulasi revisi RKJM-RKAS/M dan pengalaman bekerja sama dengan tim pengembang sekolah/madrasah dalam merevisi RKJM-RKAS/M.

Rencana tindak lanjut dimaksudkan agar peserta memiliki perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan dan juga panduan singkat pada saat melaksanakan kegiatan.


KESIMPULAN BPURENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM) DAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH (RKAS/M)Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) adalah bagian penting tugas perencanaan Kepala Sekolah/Madrasah. Pada saat kepala sekolah/madrasah mulai berupaya membuat perencanaan sebetulnya telah menciptakan banyak peluang yang lebih baik menuju kesuksesan. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan ketentuan lain yang menunjang telah disediakan dalam BPU ini sebagai landasan dalam penyusunan perencanaan. Namun demikian, perencanaan bukanlah sekedar memenuhi persyaratan, seperti yang dipersyaratkan pemerintah. Perencanaan ini akan memberikan banyak peluang bagi Saudara dalam mengelola segala sumber daya yang ada di sekolah/madrasah sehingga Saudara bisa mengelola sekolah/madrasah dengan cara yang terbaik, mendapat prestasi yang terbaik, pekerjaan Saudara menjadi lebih efektif, dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik.

Bahan Pembelajaran Utama ini membantu Saudara dalam proses penyusunan perencanaan dengan memahami Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, komponen-komponen perencanaan sekolah/madrasah, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKAS/M). Melalui kajian berbagai dokumen tersebut di atas dan diskusi dengan tim pengembang sekolah/ madrasah serta pembandingan dengan sekolah/ madrasah yang lebih maju akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan Saudara dalam mengelola sekolah/ madrasah.

Keterampilan menyusun RKJM merupakan wujud dari kemampuan mendisain program jangka menengah (empat tahun) yang akan dilaksanakan oleh Saudara beserta tim pengembang sekolah/madrasah. RKAS/M juga merupakan program tahunan yang akan menjadi pedoman Saudara untuk melaksanakan program dalam satu tahun.

RKJM-RKAS/M menjadi panduan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah Saudara dalam melaksanakan tugas keseharian. Perencanaan yang berkualitas menghasilkan kinerja yang berkualitas pula. Penyusunan RKJM-RKAS/M yang demikian ideal membutuhkan tim kerja yang kompak, maka Saudara menyamakan persepsi di lingkungan tempat kerja agar proses penyusunan sesuai dengan yang diharapkan.

Bahan pembelajaran ini telah dilakukan dengan pendekatan In Service Learning 1 (In-1), On the Job Learning (On) dan In Service Learning 2 (In-2).



LEMBARKERJA


LK-01Mengidentifikasi Isi BPU

1. Ada berapa dokumen yang ada di dalam BPU RKJM-RKAS? Sebutkan!

2. Apa topik yang akan Saudara pelajari sebagai kepala sekolah/madrasah di BPU

RKJM-RKAS/M? Sebutkan!

3. Apa kompetensi yang seharusnya dicapai oleh kepala sekolah/madrasah dalam mempelajari BPU RKJM-RKAS/M? Jelaskan!


4. Apa bukti yang harus diunjukkerjakan oleh kepala sekolah/madrasah bahwa dia telah mencapai kompetensi yang ditargetkan? Jelaskan!

5. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah/madrasah sebelum mempelajari BPU RKJM-RKAS/M? Sebutkan!

6. Bagaimana cara kepala sekolah/madrasah mempelajari BPU RKJM-RKAS/M ini?

Jelaskan!


7. Kapan sebaiknya BPU RKJM-RKAS/M ini dipelajari oleh kepala sekolah/madrasah?


LK-02Berpikir Reflektif tentang Pentingnya Perencanaan

Sekolah/Madrasah In-1

1. Mengapa perencanaan itu penting? Tulislah 5 alasan pentingnya perencanaan bagi sekolah/madrasah Saudara! Saudara bisa mendiskusikan hal ini dengan anggota kelompok Saudara.

5 (lima) alasan pentingnya perencanaan:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Apa yang akan terjadi jika sekolah/madrasah Saudara tidak memiliki perencanaan? Diskusikan lagi dengan teman Saudara.

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………………………………………...……………


c. Apa pendapat Saudara tentang perencanaan sekolah/madrasah Saudara yang ada sekarang ini? Jawablah pertanyaan ini secara individu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………


LK-03Mengidentifikasi SNP

Lengkapi Diagram di bawah ini:


LK-04Identifikasi SNP dan SPM bagi Pendidikan Dasar

dengan Profil Sekolah/Madrasah


LK-05Mengidentifikasi Kondisi Sekolah/Madrasah

Berdasarkan Analisis Konteks atau EDS/M

1. Bagaimana kondisi nyata sekolah/madrasah Saudara berdasarkan hasil analisis konteks atau laporan EDS/M untuk tiap-tiap standar dalam SNP?

2. Apakah Saudara pada saat menganalisa kondisi sekolah/madrasah sudah mempertimbangkan unsur sosial inklusi, seperti: lingkungan geografis, budaya, agama, ras, jender, perlindungan anak, serta kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS dan berkebutuhan khusus? Jelaskan!


3. Berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1, bubuhkan tanda contreng/centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kategori pada tabel di bawah ini.

Tabel Format Analisis SNP untuk Diterapkan di Sekolah

No. Standar Sangat sulit Sulit Cukup MudahSangat mudah

Ket.

1. Isi

2. Proses

3. Kompetensi Lulusan

4. Pendidik & Tenaga Kependidikan

5. Sarana Prasarana

6. Pengelolaan

7. Pembiayaan

8. Penilaian Pendidikan

Keterangan:- 0 – 20% = sangat sulit- 21 – 40% = sulit- 41 – 60% = cukup- 61 – 80% = mudah- 81 – 100% = sangat mudah


LK-06

Menginventarisasikan Penyelesaian Kesenjangan Kondisi Nyata

Sekolah/Madrasah dan Analisis Konteks atau Laporan EDS/M

Tabel Format Penyelesaian Masalah Kesenjangan Pemenuhan SNP dan Alternatif Penyelesaian

NO. STANDAR PERMASALAHANATERNATIF

PENYELESAIAN1. Isi

2. Proses

3. Kompetensi Lulusan

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Sarana Prasarana

6. Pengelolaan

7. Pembiayaan

8. Penilaian Pendidikan


LK-07Mendiskusikan Komponen Perencanaan Sekolah/Madrasah

1. Komponen apa yang harus ada pada perencanaan sekolah/madrasah?

2. Mengapa komponen-komponen tersebut penting?


3. Apa yang akan terjadi jika ada komponen yang tidak dicantumkan?

4. Apa yang akan terjadi jika ada satu komponen yang tidak sesuai dengan komponen lain?


LK-08

Berbagi Pengalaman Langkah Penyusunan Rencana Sekolah/Madrasah

1. Apa yang Saudara lakukan sebelum menyusun RJKM-RKAS/M? Sebutkan minimal 4 langkah awal sebelum menyusun RKJM-RKAS/M!

5 (lima) alasan pentingnya perencanaan:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Data-data apa saja yang Saudara perlukan dalam menyusun RKJM-RKAS/M? Sebutkan sekurang-kurangnya 8 data penting yang Saudara perlukan!


3. Bagaimana Saudara menggunakan data-data tersebut dalam RKJM-KAS/M? Jelaskan!

4. Apa yang akan terjadi jika sekolah/madrasah membuat RKJM-RKAS/M tanpa menggunakan data?


LK-09

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut


LK-10

Memetakan SNP dan SPM bagi Pendidikan Dasar


NO

STA

ND

AR

NA

SIO

NA

L PE

ND

IDIK

AN

PRO

GRA

M

KEG

IATA

NRE

KOM

END

ASI

(S

KOR)

KATA

GO

RIJM

L SK

OR

PERI

NG

KAT

SAN

GAT

PE

RLU

CUKU

P PE

RLU

PERL

UBE

LUM

PE

RLU

TID

AK

PERL

U

Skor

pad

a ka

tago

ri a

dala

h se

baga

i ber

ikut

:Sa

ngat

Per

lu

:

skor

5

Ku

rang

Per

lu

: S

kor

2 Cu

kup

Perl

u

: sk

or 4

Tida

k Pe

rlu

: S

kor

1Pe

rlu

: sk

or 3

LK-11Menginventarisasi Hasil Laporan Analisis Konteks atau EDS/M

Tabel Format Inventarisasi Peringkat Rekomendasi atas Hasil Analisis Konteks/EDS


LK-12

Mengidentifikasi Komponen RKJM-RKAS/M

Tabel Keterkaitan antar Komponen

NO KOMPONENKETERKAITAN ANTAR

KOMPONENKEKURANGAN

SARAN PERBAIKAN

1. Analisis Lingkungan Strategis

2. Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi) antara Kondisi Pendidikan Saat Ini terhadap Kondisi Pendidikan Masa Datang

3. Visi Sekolah/Madrasah

4. Misi Sekolah

5. Tujuan Sekolah dalam 4 Tahun

6. PROGRAM STRATEGIS

7. STRATEGI PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

8. HASIL YANG DIHARAPKAN

9. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

10. PEMBIAYAAN


LK-13

Mempresentasikan Hasil Diskusi Analisis Konteks atau EDS/M


LK-14

Mendiskusikan Paparan Presentasi


LK-15

Menyusun Rencana Tindak Lanjut Kajian RKJM-RKAS/M (10 menit)

Gunakan format berikut ini untuk membantu Saudara dalam kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut konsep perencanaan sekolah/madrasah.

NO. KEGIATAN TOPIKWAKTU

TAGIHAN KETR.BULAN MINGGU

1.

2.

3.

4.

5.

dst


LK-16

Refleksi

1. Apa yang telah Saudara dapatkan dari proses pembelajaran ini?

2. Bagaimana peran SNP dan SPM bagi pendidikan dasar dalam menyusun perencanaan sekolah/madrasah Saudara?

3. Setelah Saudara mengkaji SNP dan SPM bagi pendidikan dasar, apa selanjutnya yang akan Saudara lakukan untuk rencana pengembangan sekolah/madrasah Saudara?


4. Setelah saudara mengkaji hasil analisis konteks, apa selanjutnya yang akan Saudara lakukan untuk menyusun perencanaan pengembangan sekolah/madrasah Saudara?

5. Setelah Saudara menemukan kesenjangan antara hail analisis konteks sekolah/madrasah Saudara dengan SNP, apa yang akan Saudara lakukan untuk membuat rencana pengembangan sekolah/madrasah Saudara?

6. Setelah Saudara memenuhi kesenjangan sekolah/madrasah Saudara dengan SNP, apa selanjutnya yang akan Saudara lakukan untuk membuat pengembangan sekolah/madrasah Saudara?


7. Setelah Saudara mengidentifikasi komponen RKJM-RAKS/M, langkah-langkah apa yang akan Saudara lakukan untuk merevisi RKJM-RKAS/M sekolah/madrasah Saudara?


LK-17Melaksanakan Revisi RKJM-RKAS/M

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, silakan urutkan langkah-langkah penyusunan RKJM dan RKAS berikut ini.

a. Menyusun waktu pelaksanakan rencana tahunan b. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan

sekolah saat inic. Menyusun rencana kegiatan strategisd. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan anggarannyae. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang f. Mencari kesenjangan antara butir b&cg. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah h. Menyusun kegiatan monitoring dan evaluasi

Langkah-langkah penyususunan RKJM-RKAS/M seharusnya sebagai berikut :

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

4. .........................................................................................................................

5. .........................................................................................................................

6. .........................................................................................................................

7. .........................................................................................................................

8. .........................................................................................................................

Sekarang, mulailah melakukan revisi sesuai dengan langklah-langkah di atas. Bersama kelompok Saudara nikmatilah tahapan ini. Saudara akan menjadi mentor saat On di sekolah/madrasah Saudara.


LK-18

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

NO. KEGIATANPIHAK YANG DILIBATKAN

WAKTUTAGIHAN KETERANGAN

BULAN MINGGU1. Melakukan

analisis lingkungan strategis sekolah

Tim Pengembang

Sekolah ................ ................ ................

2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini

3. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang

4. Mencari kesenjangan antara butir 2 & 3

5. Menyusun rencana strategis

6. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan anggarannya

7. Menyusun waktu pelaksanakan rencana tahunan

8. Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi


LK-19

Merevisi Visi, Misi, Tujuan, dan Program Strategis

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*

TIDAK RELEVAN(DIREVISI,

HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Visi Sekolah/Madrasah Dalam RKJM

2. Misi Sekolah/Madrasah dalam RKJM

3. Tujuan Sekolah/Madrasah Selama Empat Tahun Ke Depan Dalam RKJM


LK-20

Revisi Analisis Situasi Pendidikan Yang Diharapkan

4 Tahun ke Depan dalam RKJM

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Visi Sekolah/Madrasah Dalam RKJM

2. Misi Sekolah/Madrasah dalam RKJM

3. Tujuan Sekolah/Madrasah Selama Empat Tahun Ke Depan Dalam RKJM


LK-21

Menyebarkan Angket kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik

Angket untuk Orang Tua/Wali Peserta Didik

Nama Peserta Didik : ..........................................................................................Nama Orang Tua/Wali : ..........................................................................................Kelas : ..........................................................................................

NO. NAMA KEGIATAN URAIANTANGGAPAN

MASUKANSETUJU TIDAK SETUJU

1. Visi Sekolah/Madrasah ........................

2. Misi Sekolah/Madrasah a............................b............................c............................d............................

3. Tujuan Sekolah/Madrasah a............................b............................c............................d............................

4. Program-program Strategis Jangka Menengah

a. Standar Isi1) ...................2) ..................3) Dst

b. Standar Kompetensi Lulusan

1) ......................2) .......................3) Dst

c. Standar Proses1) ........................2) ..........................3) Dst.

d. Standar Sarprase. PTKf. Pengelolaang. Pembiayaanh. Penilaian


LK-22

Merevisi Analisis Pendidikan dan Kesenjangan Saat Ini

dan 1 Tahun ke Depan dalam RKAS/M

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Analisis Lingkungan Operasional Sekolah/Madrasah dalam RKAS/M

2. Analisis Pendidikan Sekolah/Madrasah Saat Ini dalam RKAS/M

3. Analisis Pendidikan Sekolah/Madrasah Satu Tahun ke Depan (yang Diharapkan) dalam RKAS/M


LK-23

Merevisi Tujuan, Sasaran dan Identifikasi Tingkat Kesiapan Sekolah/

Madrasah untuk 1 Tahun ke Depan dalam RKAS/M

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Tujuan Sekolah/Madrasah Selama Satu Tahun ke Depan (Sasaran atau Tujuan Situasional Satu Tahun) dalam RKAS/M

2. Revisi Identifikasi Tingkat Kesiapan Sekolah/Madrasah Untuk Dikaji Tingkat Kesiapannya dalam RKAS/M

3. Analisis Pendidikan Sekolah/Madrasah Satu Tahun ke Depan (yang Diharapkan) dalam RKAS/M


LK-24

Merevisi Rencana Kegiatan dalam RKAS/M

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Analisis SWOT dalam RKAS/M

2. Rencana Kegiatan dalam RKAS/M

3. Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan (Milestone) dalam RKAS/M


LK-25

Merevisi Kunci Keberhasilan (Milestone) dan

Rencana Biaya dalam RKAS/M

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***


LK-26

Merevisi Rencana Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi dalam RKAS/M

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Rencana Pelaksanaan Program dalam RKAS/M.

2. Rencana Pemantauan Program dalam RKAS/M

3. Rencana Evaluasi dalam RKAS/M

4. Penanggungjawab Program/Kegiatan dalam RKAS/M


LK-27

Merevisi Jadwal Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Program

Kegiatan dalam RKAS/M (2 JP)

NO. BIDANG REVISI

KEBERADAAN

KET.****

ADA TIDAK ADA

RELEVAN(DITERUSKAN)

*


HASIL REVISI)**

RUMUSAN BARU

***

1. Jadwal Pelaksanaan Program dalam RKAS/M

2. Penanggungjawab Program/Kegiatan dalam RKAS/M


LK-28

Mempresentasikan Laporan Hasil Revisi RKJM-RKAS/M

1. Nama sekolah/madrasah : ...................................................................................

2. Nama kepala sekolah : ...................................................................................

3. Isi Bagian RKJM dan RKAS/M yang direvisi:

a. ............................................................................................................................

b. ............................................................................................................................

c. ............................................................................................................................

4. Proses revisi:

a. Waktu:................................................................................................................

b. Tempat:..............................................................................................................

c. dst

5. Hasil revisi:

a. ...........................................................................................................................

b. ...........................................................................................................................

c. ...........................................................................................................................

d. ...........................................................................................................................


LK-29

Menyusun Rencana Tindak lanjut ( RTL) dalam Merevisi RKJM-RKAS/M

NO KEGIATANPIHAK YANG DILIBATKAN

WAKTUTARGET KET.

BULAN MINGGU1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


LK-30

Refleksi

1. Apa yang Saudara lakukan sebelum menyusun RJKM dan RKAS/M? Sebutkan minimal 4 langkah awal sebelum menyusun RKJM-RKAS/M.

2. Data-data apa saja yang Saudara perlukan dalam menyusun RKJM-RKAS/M? Sebutkan 8 data penting yang Saudara perlukan!

3. Bagaimana Saudara menggunakan data-data tersebut dalam RKJM-RKAS/M? Jelaskan!


4. Apa yang akan terjadi jika sekolah/madrasah membuat RKJM-RKAS/M tanpa menggunakan data?


BAHAN BACAAN


Tabel Bahan Bacaan

NO. BAHAN BACAAN FOKUS BACAAN

1. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Lingkup, Fungsi, dan Tujuan. 8 Standar Nasional Pendidikan: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian,Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana

2. Peraturan Mendiknas No.19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan

Pasal 1 ayat 1 dan 2 dan lampiran no 4 tentang Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

3. Peraturan Mendiknas No.15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bab II Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

4. Buku Indikator Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kemendiknas Ditjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMP

Komponen, aspek, dan indikator Standar Pengelolaan yang harus dikembangkan dalam Perencanaan Sekolah.

5. Buku Petunjuk Teknis penyusunan Laporan Analisis Konteks tahun 2010 dari Direktorat Pendidikan SMA

Juknis Laporan Analisis Konteks

6. Buku Petunjuk Teknis RKJM no 16 Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan SMA

Petunjuk Teknis RKJM dan RKAS SMA

7. Contoh RKJM - RKAS/M Contoh RKJM – RKAS/M

8. Mengembangkan Pendidikan Inklusi untuk Anak yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas)

Mengembangkan Pendidikan Inklusi untuk Anak yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas)

9. Mengembangkan Pendidikan Inklusi untuk Anak yang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas)


10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Perundangan Tentang Perlindungan Anak di Republik Indonesia


Bahan Bacaan 1

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB IILINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN,

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana;f. standar pengelolaan;g. standar pembiayaan;danh. standar penilaian pendidikan.

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Informasi lebih lanjut silahkan baca buku indikator SNP yang berisi komponen aspek dan indikator masing masing standar dan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.


Bahan Bacaan 2

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2007TENTANGSTANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL 23 MEI 2007TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN

OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PERENCANAAN PROGRAM

1. Visi Sekolah/Madrasaha. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.b. Visi sekolah/madrasah:

1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;

2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;

3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;

4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;

5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;

6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

2. Misi Sekolah/Madrasaha. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya.b. Misi Sekolah/Madrasah:

1) Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;

2) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;3) Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;4) Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang

diharapkan oleh sekolah/madrasah;5) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program

sekolah/madrasah;6) Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-

satuan unit sekolah/madrasah yang terlib


7) Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;

8) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;

9) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasaha. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya.b. Tujuan Sekolah/Madrasah:

1) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);

2) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;

4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;

5) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasaha. Sekolah/Madrasah membuat:

1) Rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;

2) Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari

komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah;

2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat

dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang

ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.


e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: Kesiswaan;

1) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;2) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;3) Sarana dan prasarana;4) Keuangan dan pembiayaan;5) Budaya dan lingkungan sekolah;6) Peranserta masyarakat dan kemitraan;7) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan

pengembangan mutu. Informasi penting lebih lanjut baca Permen no 15 th 2010. Bahan Bacaan 3

PERATURANMENTERI PENDIDIKANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2010TENTANG

STANDAR PELAYANANMINIMALPENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

BAB IISTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.

(2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota:

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimalsatu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan


meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

14. Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan: 1. Setiap SD/Mi menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya

oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap pesertadidik;

2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

3. SetiapSD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe),contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

4. SetiapSD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;


5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:a) Kelas I–II: 18 jam per minggu;b) Kelas III: 24 jam per minggu;c) Kelas IV - VI: 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII- IX: 27 jam per minggu;

7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diajarkanya;

9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) danUlangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

(1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan,


monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan yang merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah, dibebankan kepada APBN Kementerian Pendidikan Nasional.

(2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaandan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli, 2010MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya


Bahan Bacaan 4

Buku Indikator Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kemendiknas Ditjen Mandikdasmen Direktorat PSMP

Komponen, aspek, dan indikator Standar Pengelolaan yang harus dikembangkan dalam Perencanaan Sekolah

NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR1. Rencana Kerja Sekolah 1) Visi sekolah (1) Memiliki perumusan dan penetapan visi

sekolah yang mudah dipahami. Unsur-unsur dalam penetapan visi : 1) Selaras dengan visi, 2) Sesuai dengan perkembangan dan

tantangan masyarakat, 3) Mudah dipahami, 4) Bersifat filosofis, 5) Mengandung cita-cita, 6) dan lain-lain.

Rumusan indikator visi : 1) Kompetensi lulusan, 2) Isi, 3) Proses, 4) Pendidik dan kependidikan,5) Sarana dan prasarana, 6) Pengelolaan, 7) Pembiayaan, 8) Penilaian, 9) Budaya, 10) Lingkungan, 11) dan lain-lain.

(2) Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Dalam proses sosialisasi melibatkan : 1) Warga sekolah, 2) Komite sekolah, 3) Masyarakat,4) Dewan pendidikan, 5) LSM, 6) Dunia usaha, 7) dan lain-lain.

2) Misi sekolah Memiliki perumusan dan penetapan misi sekolah yang mudah dipahami serta sering disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur dalam menetapkan misi :

1) Tiap indikator visi terdapat rumusan misi, 2) Mengandung strategi pencapaian visi,


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR3) Mengandung tolak ukur pencapaian, 4) Dirumuskan dengan kalimat lengkap, 5) Mudah dipahami, 6) Disosialisasikan, 7) dan lain-lain.

3) Tujuan sekolah (1) Memiliki perumusan dan penetapan tujuan sekolah 4 tahun dan 1 tahun yang mudah dipahami serta sering disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur tujuan 4 tahuan : 1) Tiap misi mengandung tujuan, 2) Mengandung indikator audience-

behaviour-conditions-degree, 3) Dirumuskan dengan kalimat lengkap, 4) Mudah dipahami, 5) Disosialisaikan, dan 6) dan lain-lain.

Demikian juga untuk tujuan 1 tahunan yang mengandung unsur-unsur di atas.

(2) Berisi sesuai dengan aspek-aspek : 1) SKL, 2) Isi, 3) Proses, 4) Pendidik dan kependidikan, 5) Sarpras, 6) Pengelolaan, 7) Pembiayaan, dan 8) Penilaian.

4) Rencana kerja sekolah

(1) Memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan). Unsur-unsur RKS empat tahuan: 1) Analisis lingkungan strategis, 2) Analisis pendidikan saat ini, 3) Analisis pendidikan dimasa yang akan

datang, 4) Identifikasi tantangan nyata, 5) Rumusan visi, 6) Rumusan misi,


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR7) Rumusan tujuan , 8) Program strategis, 9) Stratesi pencapaian, 10) Hasil yangdiharapkan, 11) Supervisi, monitoring dan evaluasi, 12) RAKS/M, dan lain-lain.

Rencana Kerja Sekolah(RKS) juga mengandung aspek :

1) SKL, 2) Isi, 3) Proses, 4) Tebaga pendidik dan kependidikan, 5) Sarana dan prasarana, 6) Pengelolaan, 7) Pembiayaan, dan 8) Penilaian.

(2) Memiliki rencana kerja satu tahun dengan sistematika sesuai pedoman. Unsur-unsur RAKS satu tahunan:1) Analisis lingkungan operasional, 2) Analisis kondisi pendidikan saat ini, 3) Analisis kondisi pendidikan yang akan

datang, 4) Idetifikasi tantangan nyata, 5) Sasaran/tujuan situasional, 6) Identifikasi urusan sekolah, 7) Analisis SWOT, 8) Alternatif pemecahan persoalan, 9) Rencana kegiatan, 10) Hasil yang diharapkan, 11) Supervisi, monitoring dan evaluasi, 12) RAPBS, 13) Jadwal kegiatan, 14) Penangung jawab, 15) dan lain-lain.

(3) Sosialisasi oleh pemimpin sekolah kepada : 1) Warga sekolah, 2) Komite sekolah, 3) Masyarakat, 4) Dewan pendidikan, 5) LSM, 6) Dunia usaha, 7) dan lain-lain.


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR(4) Isi keseluruhan RKAS/M atau rencana kerja

jangka pendek/rencana kerja satu tahun berdasarkan aspek-aspek SNP, antara lain : 1) SKL, 2) Isi, 3) Proses, 4) Lembaga pendidik dan kependidikan, 5) Sarana dan Prasarana, 6) Pengelolaan, 7) Pembiayaan, dan 8) Penilaian.

(5) Perencanaan kegiatan bidang kesiswaan, antara lain : 1) Seleksi penerimaan siswa baru, 2) Pemberian layanan konseling, 3) Melaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler, 4) Melakukan pembinaan prestasi unggul, 5) Melakukan pelacakan alumni.

(6) Perencanaan kegiatan bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran, menghasilkan :1) KTSP, 2) Kelender pendidikan, 3) Program pembelajaran, 4) Penilaian hasil pembelajaran, dan 5) Peraturan akademik.

(7) Perencanaan kegiatan bidang pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain : 1) Pembagian tugas, 2) Penetuan sistem penghargaan, 3) Pengembangan profesi, 4) Promosi dan penempatan, 5) Mutasi.

(8) Pengelolaan kegiatan bidang sarana dan prasarana pembelajaran, antara lain : 1) Pemenuhan sarpras, 2) Pemeliharaan sarpras, 3) Kelengkapan fasilitas pembelajaran,


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR4) Penyusunan skala prioritas

pengembangan fasilitas pembelajaran, 5) Pemeliharaan fasilitas fisik.

(9) Pengelolaan kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan pendidikan, antara lain : 1) Sumber pengeluaran, pemasukan, dan

pengelolaan, 2) Kewenangan dan tanggung jawab kepala

sekolah, 3) Pembukuan, 4) Penggunaan anggaran dan pelaporan.

(10) Perencanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif, antara lain :1) Seminar ilmiah, 2) Pelatihan tentang pengembangan

budaya dan lingkungan, 3) Menciptakan kebersihan, 4) Menanamkan jiwa kejuangan, 5) Kedisplinan, 6) dan lain-lain.

(11) Perencanaan melibatkan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, antara lain:1) LPMP, 2) DUDI,3) Perguruan Tinggi, 4) Sekolah lain, 5) Puskesmas, 6) Kepolisian, 7) Lembaga lain yang relevan.

(12) Perencanaan pengawasan, antara lain :1) Supervisi, 2) Monitoring, 3) Evaluasi, 4) Pelaporan, 5) Tindak lanjut hasil pengawasan.


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR(13) Perencanaan kegiatan evaluasi diri, melalui

pengajian analisis: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

(14) Perencanaan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan meliputi : 1) Kesesuaian penugasan dengan keahlian, 2) Keseimbangan beban tugas, 3) Kinerja tenaga pendidik dan

kependidikan, 4) Pencapaian prestasi.

(15) Perencanaan kegiatan persiapan bahan yang diperlukan untuk akreditasi sekolah oleh BAN, antara lain: 1) Dokumen pendukung,2) Personil/pelaksana, 3) Bukti fisik non dokumen,4) Sarpras yang dinutuhkan.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah

1) Pedoman pengelolaan sekolah

Memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis; Mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait, antara lain :

1) KTSP, 2) kalender pendidikan, 3) struktur organisasi sekolah, 4) pendayagunaan pendidikan dan

kependidikan, 5) peraturan akademik, 6) tata tertip sekolah, 7) kode etik sekolah, 8) biaya operasional sekolah, 9) pedoman lainnya.

2) Struktur organisasi sekolah

Memiliki struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas dari masing-masing anggota organisasi, antara lain :

1) bagan organisasi, 2) uraian tugas,tanggung jawab dan

kewajiban, 3) mekanisme kerja organisasi, 4) lengkap sesuai kebutuhan, 5) dan lain-lain.

3) Pelaksanaan kegiatan sekolah

Pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan rencana kerja tahunan.


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR4) Bidang kesiswaan Pelaksanaan kegiatan bidang kesiswaan, antara

lain 1) seleksi penerimaan siswa baru, 2) pemberian layanan konseling, 3) melaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler, 4) melakukan pembinaan prestasi unggul, 5) melakukan pelacakan alumni.

5) Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran

Pelaksanaan bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran, antara lain :

1) KTSP, 2) kelender pendidikan, 3) program pembelajaran, 4) penilaian hasil pembelajaran, dan 5) peraturan akademik.

6) Bidang pendidik dan tenaga kepen-didikan

Pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain :

1) pembagian tugas, 2) penetuan sistem penghargaan, 3) pengembangan profesi, 4) promosi dan penempatan, 5) mutasi.

7) Bidang sarana dan prasarana

Pengelolaan kegiatan bidang sarana dan prasarana pembelajaran, antara lain :

1) pemenuhan sarpras, 2) pemeliharaan sarpras, 3) kelengkapan fasilitas pembelajaran, 4)penyusunan skala prioritas

pengembangan fasilitas pembelajaran, 5) pemeliharaan fasilitas fisik.

8) Bidang keuangan dan pembiayaan

Pengelolaan kegiatan bidang keuangan dan pembiayaan pendidikan, antara lain :

1) sumber pengeluaran, pemasukan, dan pengelolaan,

2) kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah,


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR3) pembukuan, 4) penggunaan anggaran dan pelaporan.

9) Budaya dan lingkungan sekolah

Penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif, antara lain:

1) seminar ilmiah, 2) pelatihan tentang pengembangan budaya

dan lingkungan, 3) menciptakan kebersihan, 4) menanamkan jiwa kejuangan, 5) kedisplinan,6) dan lain-lain. .

10) Peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah

Keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, antara lain:

1) LPMP, 2) DUDI, 3) perguruan tinggi, 4) sekolah lain, 5) Puskesmas, 6) kepolisian, 7) lembaga lain yang relevan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

1) Program pengawasan

(1) Memiliki program pengawasan dan sosialisasi, melalui :1) pengumuman, 2) rapat dewan guru, 3) keterlibatan guru, 4) warga sekolah.

(2) Pelaksanaan pengawasan, melalui :1) supervisi, 2) monitoring, 3) evaluasi, 4) pelaporan, 5) tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Isi / sasaran kepengawasan, meliputi bidang : 1) kurikulum, 2) pembelajaran,3) penilaian, 4) manajemen, 5) pembiayaan, 6) ketenagaan, 7) sarpras,


NO KOMPONEN ASPEK INDIKATOR8) kesiswaan, 9) lingkungan, 10) budaya, 11) dan lain-lain.

2) Evaluasi diri Pelaksanaan kegiatan evaluasi diri, melalui pengkajian dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

3) Evaluasi pendaya-gunaan pendidik dan tenaga kepen-didikan

Pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain :

1) kesesuaian penugasan dengan keahlian, 2) keseimbangan beban tugas, 3) kinerja tenaga pendidik dan

kependidikan, 4) pencapaian prestasi.

4) Akreditasi sekolah

Pelaksanaan persiapan bahan yang diperlukan untuk akreditasi sekolah oleh BAN, antara lain :

1) dokumen pendukung, 2) personil/pelaksana, 3) bukti fisik non dokumen, 4) sarpras yang dinutuhkan.

4. Kepemimpinan Sekolah Kepemimpinan kepala dan wakil kepala sekolah

Memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu :

1) seorang kepala sekolah dan 1 (satu) atau lebih wakil kepala sekolah,

2) dipilih secara demokratis, 3) dilaporkan ke atasan langsung, 4) SK dari atasan.

5. Sistem Informasi manajemen sekolah

Pengelolaan informasi manajemen sekolah

Memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan, antara lain :

1) dokumen, 2) foto, 3) leaflet, 4) booklet, 5) buku tamu, 6) buletin, 7) papan informasi, 8) CD,9) dan lain-lain.


Bahan Bacaan 5

Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Analisis Konteks Tahun 2010

Uraian Prosedur Kerja1. Kepala sekolah menugaskan kepada tim kerja untuk melakukan koordinasi dan rapat persiapan untuk laporan analisis konteks;2. Kepala sekolah memberikan arahan tehnis tentang penyusunan laporan analisis konteks kepada tim kerja antara lain mencakup tujuan, hasil yang diharapkan, mekanisme kerja dan unsur yang terlibat dalam pembuatan laporan analisis konteks;3. Tim kerja mengumpulkan dokumen hasil analisis yang mencakup hasil analisis SNP,4. Hasil analisis kondisi satuan pendidikan, dan hasil analisis kondisi lingkungan eksternal

satuan pendidikan dijadikan data dan informasi untuk dianalisis sebagai bahan laporan;

5. Tim kerja mengolah dan menginterpretasikan data seluruh dokumen hasil analisis;6. Tim kerja menyusun draf laporan hasil analisis konteks;7. Kepala sekolah bersama tim kerja dan komite sekolah melakukan review dan revisi

draf laporan hasil analisis konteks;8. Tim kerja memfinalkan laporan hasil analisis konteks yang telah direview;9. Kepala sekolah menandatangani laporan hasil analisis konteks;10.Tim kerja menggandakan laporan analisis konteks sesuai kebutuhan dan mendistribusikan kepada dewan guru, komite sekolah dan pihak lain yang memerlukan, sebagai bahan untuk penyusunan KTSP dan penyusunan rencana kerja

sekolah.

Struktur Isi Laporan Analisis Konteks1. Sampul (contoh terlampir) Sekurang-kurangnya memuat:

a. Logo sekolah atau logo pemerintah kabupaten/kota dimana sekolah tersebut berada

b. Nama “LAPORAN HASIL ANALISIS KONTEKS”c. Satuan Pendidikan (Nama Sekolah)d. Tahun Pelajarane. Kabupaten/Kota dan Provinsi tempat sekolah tersebut berada

2. Kata Pengantar Sekurang-kurangnya memuat:

a. Ucapan syukur atas tersusunnya laporan analisis konteksb. Proses penyusunan laporan analisis konteksc. Tujuan dan manfaat disusunnya laporan analisis konteksd. Ucapan terima kasih pada pihak yang telah berpartisipasie. Tanda tangan Kepala Sekolah


3. Lembar Pengesahan Sekurang-kurangnya memuat:

a. Pemberlakuan secara menyeluruh atau embededb. Masa berlakunyac. Legalitas formal berupa tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan komite

sekolah/madrasah

4. Daftar Isi Memuat semua hal (item) yang ada dalam laporan analisis konteks yang disusun

dilengkapi dengan halaman.

5. Batang Tubuh yang memuat:

BAB I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

Memuat hal-hal sebagai berikut:1) Kondisi ideal suatu sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan2) Kondisi riil sekolah3) Upaya atau langkah memenuhi kondisi ideal sekolah.

B. Dasar Kebijakan Memuat landasan hukum yang digunakan dalam menyusun laporan analisis

konteks

C. Tujuan dan Manfaat1) Memuat tujuan penyusunan laporan analisis konteks2) Memuat manfaat yang diharapkan dengan adanya laporan analisis konteks

BAB II. HASIL ANALISIS KONTEKSA. Analisis Standar Nasional Pendidikan

1. Analisis Standar Isi Memuat deskripsi hasil analisis standar isi yang sekurang-kurangnya

memaparkankondisi riil pelaksanaan standar isi , kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisiideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebutdapat didukung oleh data kuantitatif.

2. Analisis Standar Komptensi Lulusan Memuat deskripsi hasil analisis standar kompetensi lulusan yang sekurang-

kurangnya memaparkan kondisi riil pencapaian standar kompetensi lulusan, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif


3. Analisis Standar Proses Memuat deskripsi hasil analisis standar proses yang sekurang-

kurangnyamemaparkan kondisi riil pelaksanaan standar proses, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya.Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

4. Analisis Standar Pengelolaan Memuat deskripsi hasil analisis standar pengelolaan yang sekurang-kurangnya

memaparkan kondisi riil pelaksanaan standar pengelolaan, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

5. Analisis Standar Penilaian Memuat deskripsi hasil analisis standar penilaian yang sekurang-kurangnya

memaparkan kondisi riil pelaksanaan standar penilaian, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

B. Analisis Kondisi Satuan Pendidikan Memuat deskripsi hasil analisis kondisi satuan pendidikan yang sekurang-kurangnya

memaparkan:1) Kekuatan dan kelemahan kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program

2) Rencana Tindak Lanjut Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

C. Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan Memuat deskripsi hasil analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan yang

sekurang-kurangnyamemaparkan:1) peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar

misalnyakomite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

2) rencana tindak lanjut Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

BAB III. PENUTUPA. KesimpulanB. Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN


Bahan Bacaan 6

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNANRENCANA KERJA SMA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2010

BAB IIIMEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKOLAH

Seluruh kegiatan penyusunan RKS dibawah koordinasi langsung Kepala Sekolah. Agar RKS yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam proses penyusunan RKS ini Kepala Sekolah dapat membentuk dan menugaskan tim kerja sekolah untuk menyusun RKS dengan tugas-tugas, antara lain melakukan dan mengolah hasil analisis konteks, mengidentifikasi rencana tindak lanjut, menentukan skala prioritas, menentukan rencana kegiatan, pembiayaan, target yang akan dicapai, peran fungsi personil, serta waktu pelaksanaan

Pengolahan hasil analisis konteks 8 SNP, Satuan Pendidikan, dan dukungan eksternal yang menggambarkan kondisi riil sekolah dan rencana tindak tindak lanjut yang dijadikan acuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah, serta menentukan kegiatan atau program yang harus dilaksanakan sekolah dan mensosialisasikannya kepada semua pihak terkait.

A. Merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah dirumuskan dengan mengacu kepada hasil kajian analisis

konteks terhadap 8 (delapan) SNP, terutama hasil analisis kompetensi lulusan, serta hasil analisis kondisi satuan pendidikan. Rumusan Visi memuat komponen pernyataan dari hasil kajian referensi dan hasil analisis kondisi yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai sekolah. Visi dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, menarik, bermakna, dan komunikatif. Misi dirumuskan sesuai dengan indikator visi dan disusun dalam kalimat yang operasional, sedangkan tujuan sekolah dirumuskan untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.

Tabel Contoh Hasil Analisis Konteks

1. STANDAR ISI

KONDISI IDEAL KONDISI RIIL RENCANA TINDAK LANJUT1) Memiliki silabus semua mapel

untuk semua jenjang Sekolah belum memiliki dokumen silabus semua mapel untuk semua jenjang

• Merevisi dokumen silabus yang sudah ada

• Melengkapi dokumen Silabus semua mapel untuk semua jenjang

2) Dst..... Dst....


2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

KONDISI IDEAL KONDISI RIIL RENCANA TINDAK LANJUT1) Dokumen KKM disusun

berdasarkan hasil analisis kompleksitas kompetensi, intake peserta didik , sumber daya pendukung

Dalam penentuan KKM masih ada yang tidak memperhatikan hasil analisis kompleksitas kompetensi, intake peserta didik, sumber daya pendukung

Dilakukan IHT dengan penentuan KKM yang memperhatikan hasil analisis kompleksitas kompetensi, intake peserta didik, sumber daya pendukung

2) Lulus 100% Lulus 100% Mempertahankan persentase lulusan Ujian Nasional

3) X >75% 85,00 % Meningkatkan Persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi (x)

4) Dst....

3. STANDAR PROSES1) Semua guru mata pelajaran

telah mengembangkan bahan ajar, baik bahan ajar cetak maupun bahan ajar berbasis TIK

Tiga mata pelajaran memiliki bahan ajar dalam bentuk cetakan, tapi belum dikembangkan secara optimal, dan belum ada yang mengembangkan bahan ajar yang berbasis TIK.

• Menyusun bahan ajar

4. STANDAR PENDIDIK DAN TENDIK1) Dst.....

Kondisi Satuan Pendidikan

1) 80% Pendidik mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi

20% Pendidik belum mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi

meningkatkan kemampuan pendidik menggunakan internet melalui pembimbingan dan latihan

2) Mampu mengoperasikan MS.Excel

Tidak Memiliki latar belakang pendidikan Laboran tetapi

Mengupayakan Tenaga laboran memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya atau memiliki sertifikat laboran, mampu mengoperasikan komputer

3) 50% Tenaga Administrasi mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi

50% Tenaga Administrasi mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi

mengoptimalkan penggunaan internet sebagai sarana komunikasi untuk tenaga adminstrasi

4) Mampu menggunakan MS Excel dan MS Word

Masih ada tenaga administrasi yang tidak mampu menggunakan MS Power Point

Menyempurnakan kemampuan Tenaga administrasi menerapkan TIK


B. Menyusun Rencana Kerja Sekolah Tim Kerja menentukan berbagai kegiatan yang dapat dituangkan dalam rencana kerja

sekolah. dari berbagai kegiatan ini, tim kerja juga mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan untuk jangka waktu empat tahun, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Contoh untuk KTSP harus dikembangkan, dievaluasi keterlaksanaannya, dan disempurnakan secara berkelanjutan setiap tahun.

a. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Dari rencana kerja pada contoh 1, untuk seterusnya dijabarkan menjadi kegiatan

yang operasional. Jika komponen dalam RKJM atau RKAS/M dikelompokkan berdasarkan 8 SNP, maka masing-masing Standar menjadi komponennya, sehingga akan ada 9 komponen dalam RKJM maupun RKAS/M. Jika komponen RKJM dan RKAS/M dikelompokkan berdasarkan Standar Pengelolaan, maka RKJM dan RKAS/Makan mencakup 8 komponen. Jika ada kegiatan yang sama, seperti pada contoh 1 diatas tentang pengadaan ATK, maka dapat diprogramkan menjadi satu kegiatan, baik dalam RKJM maupun RKAS/M, tetapi dilaksanakan untuk setiap tahun. Setelah kegiatannya ditentukan, maka untuk kegiatan selanjutnya adalah menentukan sasaran berapa, atau siapa, atau berapa lama kegiatan tersebut dilaksanakan, akan menghasilkan apa, dan siapa yang bertanggungjawab.

b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) Rencana kerja tahun pertama dalam RKJM dijabarkan secara lebih rinci menjadi

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam RKAS ini dijabarkan pula sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam tahun pelajaran tertentu.

Untuk penyusunan RKAS diperlukan juga rincian pembiayaan, siapa yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaannya. Dengan demikian kegiatan dalam RKAS dapat dijabarkan lagi kedalam kegiatan bulanan atau mingguan, sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, atau menjadi suatu program kecil yang meruapakan bagian RKAS. Untuk masing-masing kegiatan yang seperti ini, sekolah harus menyusun rencana dan laporan khusus kegiatan yang akan menjadi lampiran dalam RKAS atau lampiran dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang digunakan. Di dalam RKAS juga ditetapkan personil yang bertanggungjawab, sasaran dan hasil yang harus dicapai, waktu pelaksanaan, serta sumber dana yang direncanakan.

Penentuan besaran biaya dapat memgacu kepada ketentuan Kabupaten/Kota masing-masing, atau ketentuan lain yang ditetapkan menurut harga pasar. Semua sumber dana harus dicantumkan dalam RKAS, baik dana yang diterima sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan sumber lainnya sesuai dengan tuntutan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Lampiran Bagian A butir 8.b.4) yang menyatakan; pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya”.


Penghitungan dan penentuan besaran biaya/harga akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh sebab itu dalam hal ini sekolah/madrasah harus mengacu kepada besaran biaya/plafon yang berlaku serta pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing. Jika peraturan daerah tidak mencakup penentuan biaya kegiatan yang dilaksanakan, sekolah /madrasahdapat menggunakan peraturan yang berlaku secara umum/nasional, atau melaksanakan ketentuan khusus yang berlaku dalam kegiatan tersebut, misal untuk dana hibah atau bantuan sosial.

BAB IVSISTEMATIKA RENCANA KERJA SEKOLAH/MADRASAH (RKAS/M)

Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M), baik RKJM maupun RKAS/M, harus disusun secara sistematik dan mencakup berbagai komponen yang diperlukan. RKJM dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:1. Cover yang mencantumkan periode tahun keberlakuan RKJM, misalnya 2011 – 20142. Lembar Pengesahan yang berisi tandatangan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan

Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau yang mewakili 3. Kata Pengantar dan Daftar Isi4. Identitas Sekolah/madrasah dan Kepala Sekolah/madrasah5. Bab I. Pendahuluan yang memuat;

a. Latar Belakang yang menggambarkan alasan, baik alasan secara kebijakan ataupun alasan yang berdasarkan pengalaman, serta kebutuhan yang diperlukan sekolah.

b. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 6. Bab II. Deskripsi Hasil Analisis Konteks yang merupakan kekuatan dan kelemahan

sekolah, tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dipergunakan secara optimal.

7. Bab III. Rencana Kerja Sekolah yang berisi rencana kegiatan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun.

8. Bab IV. Penutup9. Lampiran – lampiran; Guna mendukung kelengkapan informasi, maka program kerja sekolah harus

dilengkapi/dilampiri dengan :a. Fotocopy surat keputusan pendirian sekolah (bagi sekolah negeri) atau Akte

pendirian yayasan (bagi sekolah swasta)b. Fotocopy surat keputusan pembentukan Komite Sekolahc. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah, sebagai bukti status

Kepala Sekolah yang definitifd. Data sekolah mengacu pada Lembar Identitas Sekolah/Madrasah (LISM) e. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Kerja Sekolah beserta uraian tugasnya.


Contoh RKJM di lampiran 2RKAS merupakan program kerja operasional dalam satu tahun berjalan, dan merupakam bagian dari RKJM. Untuk menyusun RKAS dapat digunakan sistematika sebagai berikut;1. Cover yang mencantumkan tahun keberlakuan RKAS, misalnya tahun 2011 dan

cantumkan pula untuk tahun ke berapa mengacu kepada periode keberlakuan RKJM 2. Lembar Pengesahan yang berisi tandatangan Kepala Sekolah/Madrasah, Komite

Sekolah/Madrasah, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten atau yang mewakili 3. Kata Pengantar dan Daftar Isi4. Identitas Sekolah/Madrasah dan Kepala Sekolah/Madrasah5. Bab I. Pendahuluan yang memuat;

a. Latar Belakang yang menggambarkan alasan, baik alasan secara kebijakan ataupun alasan yang berdasarkan pengalaman, serta kebutuhan yang diperlukan sekolah/Madrasah.

b. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah/Madrasah, dan Sasaran6. Bab II. Deskripsi Hasil Analisis Konteks yang menggambarkan kesenjangan antara

kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun7. Bab III. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah untuk satu tahun dengan

substansinya, yaitu aspek dan uraian kegiatan, tanggal pelaksanaan, unsur yang terlibat, tujuan kegiatan, hasil kegiatan dan sumber dana.

8. Bab IV. Penutup9. Lampiran – lampiran; Guna mendukung kelengkapan informasi, maka program kerja sekolah/madrasah

harus dilengkapi/dilampiri dengan:a. Fotocopy surat keputusan pendirian sekolah/madrasah (bagi sekolah/madrasah

negeri) atau Akte pendirian yayasan (bagi sekolah/madrasah swasta)b. Fotocopy surat keputusan pembentukan Komite Sekolah/Madrasah c. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah , sebagai bukti

status Kepala Sekolah/Madrasah yang definitifd. Data sekolah mengacu pada Lembar Identitas Sekolah/Madrasah (LISM) e. Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Tim Kerja Sekolah beserta

uraian tugasnyaf. Hasil Analisis Konteks


Bahan Bacaan 7

CONTOH RKJM – RAKS/M


PENGESAHAN

Rencana Kerja Sekolah (RKS) SMA Negeri 1 BatuTahun Pelajaran 2011/2012 s. d. 2014/2015

Disahkan penggunaannya pada:tanggal : 3 Juli 2011

di : Batu

Ketua Kepala Sekolah,Komite Sekolah,

H. Hadi Nuryatim, SE Drs. Suprantiyo, MM.NIP 19590923 198703 1 009 Pembina Tk. I

Mengetahui;KepalaDinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timut Kota Batu,

Dr. HARUN, M.Si, MM Drs. M.Zakaria, M.M. Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda NIP. 19550320 198503 1 008 NIP 19590407 198503 1 016


DAFTAR ISI

Lembar pengesahan Daftar isi Kata pengantar Rencana kerja sekolah

I. Analisis lingkungan strategis II. Analisis pendidikan masa datang III. Analisis pendidikan masa sekarang IV. Visi sekolah dan indikator-indikator visi V. Misi sekolah VI. Nilai yang dikembangkan VII. Tujuan VIII. Program strategis IX. Strategi pencapaian X. Indikator keberhasilan(milestone) XI. Supervisi, monitoring dan evaluasi

Rencana kegiatan sekolah (RKS) Penutup


RENCANA KERJA SEKOLAHTAHUN PELAJARAN 2011/2012 S.D. 2014/2015

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Era globalisasi yang tak terbendung akan membawa dampak perubahan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, maupun kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan dan perubahan di berbagai bidang tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dunia pendidikan. Pengaruh secara langsung yang dihadapi dunia pendidikan adalah perubahan sikap masyarakat terhadap dunia pendidikan. Perhatian masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin tinggi. Masyarakat mempunyai harapan yang besar terhadap pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan zaman dan menghasilkan output yang siap menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif; sedangkan pengaruh tidak langsung, dunia pendidikan mau tidak mau harus terus berbenah agar keberadaannya benar-benar mampu menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, berbagai upaya inovasi dan perubahan baik, dari sisi filosofi maupun manajemen pendidikan harus selalu berubah dan berkembang selaras dengan paradigma perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat modern dengan berbagai pergeseran corak budaya serta kehidupan sosial ekonomi dan politiknya menuntut agar pendidikan benar-benar mampu mencetak genarasi yang paripurna, siap bersaing di kancah global.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, mau tidak mau harus diakomodasi oleh lembaga pendidikan. Sosok sekolah harus mampu mengikuti arus perkembangan tersebut dan untuk selanjutnya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk membentuk output yang melek teknologi. Pendidikan yang berbasis ternologi adalah jawaban yang tidak bisa ditawar-tawar.

Pada intinya, perubahan pranata sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi harus senantiasa terakses dan terwadahi dalam rangka menentukan arah kebijakan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia akan semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi.

B. ANALISIS PENDIDIKAN MASA DATANGBerbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan bahan ajar yang relevan,pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Berbagai produk perundangan dan kebijakan dalam bidang pendidikan pun sudah dicanangkan, misalnya pencanangan wajib belajar 9 tahun, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.Berbagai usaha tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang dapat dilihat dari indikator ketercapaian sebagai berikut.1. Anak usia sekolah, terutama sekolah dasar dan menengah mendapat pelayanan

pendidikan yang memadai tanpa membedakan gender, tingkat sosial ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya.

2. Terpenuhinya standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar lulusan, standar pendanaan, standar manajeman, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

C. ANALISIS PENDIDIKAN MASA SEKARANGSalah satu permasalahan pendidikan dewasa ini yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang. Menurut Human Development Index (HDI) tahun 2004, pendidikan di Indonesia menduduki peringkat ke-111 dari 147 negara. Bahkan pendidikan di negara kita jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam.

Rendahnya kualitas pendidikan di negara kita tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab, di antaranya adalah(a) kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih terpuruk akibat krisis multidimensi yang mendera bangsa Indonesia 10 tahun terakhir, (b) masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, (c) masih kurang optimalnya dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui APBN untuk sektor pendidikan, (d) letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga daya jangkau/akses pendidikan untuk daerah terpencil masih sangat minim, (e) jumlah penduduk yang besar dengan keragaman budaya, agama, suku, bahasa, dan adat-istiadat, (f) masih belum optimalnya pengelolaan manajemen pendidikan mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat pusat sehingga arah pendidikan kurang jelas dan terfokus, dan (g) masih terjadinya ketimpangan mutu dan kondisi yang sangat jauh antara sekolah di kota dengan di daerah-daerah terpencilserta faktor-faktor yang lain.

Dari sisi akses pendidikan, masih banyak bahkan jutaan anak Indonesia yang belum bisa menikmati dan mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat menengah. Kondisi ini terjadi lebih disebabkan oleh keterbatasan faktor ekonomi keluarga dan tingginya biaya pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah perkotaan. Kalau kondisi ini tidak tertangani secara serius, kita akan menjadi bangsa yang semakin terpuruk dan tergilas dalam arus global.

D. VISI SEKOLAH DAN INDIKATOR-INDIKATOR VISITerwujudnya Sekolah Unggul Bertartaraf Internasional Berdasarkan Iman dan Taqwa serta berbudaya lingkungan.


INDIKATOR VISI1. Sekolah yang mempunyai standar kompetensi lulusan Nasional plus adopsis dan

adaptasi SKL Internasional (Cambridge)2. Sekolah yang memiliki kurikulum nasional (KTSP) plus adopsi dan adaptasi kurikulum

Internasional (Cambridge)3. Guru memiliki kemampuan mengembangkan proses belajar mengajar berbasis IT

melalui pembelajaran bilingual.4. Sekolah yang mampu bersaing dibidang akademik dan non akademik pada tingkat

regional, nasional maupun internasional5. Sekolah memiliki kemampuan membentuk jejaring dengan lembaga-lembaga

regional, nasional maupun internasional6. Sekolah mampu melaksanakan system manajemen berstandar internasional7. Warga sekolah yang taat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing8. Warga sekolah yang mencintai tanah air9. Warga sekolah memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kelestarian lingkungan

E. MISI SEKOLAH1. Melaksanakan kurikulum nasional (KTSP) yang diperkaya dengankurikulum Negara

maju (Cambidge)2. Meningkatkan keunggulan inovasi pembelajaran berbasis IT dalam Bahasa Indonesia

dan Bahasa Inggris3. Meningkatkan keunggulan prestasi akademik dengan pembelajaran efektif, efisien

dan menyenangkan dengan memanfaatkan multi resources yang berbasis IT4. Meningkatkan keunggulan prestasi non akademik melalui pembinaan pengembangan

diri yang berkualitas, efektif dan efisien5. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga sektoral, lintas sektoral, regional,

nasional dan regional6. Melaksanakan manajemen berstandar Internasional melalui sertifikasi ISO 9001:20087. Menumbuhkan penghayatan dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan pribadi,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara8. Mendorong dan membantu siswa mengenal dan mengembangkan potensi diri,

dengan semangat keunggulan local dan global bernuansa tanah air9. Menumbuhkan kepedulian terhadap potensi dan konservasi serta pengembangan

lingkungan hidup10.Menyediakan sarana prasarana yang berstandar internasional.

F. Nilai yang dikembangkan1. Prestasi 2. Kejujuran3. Tanggungjawab4. Disiplin5. Demokrasi


6. Agama7. Kerjasama8. Kreativitas9. Rasa senang10.Persahabatan11.Tolereransi

G. TUJUAN1. Sekolah menghasilkan lulusan yang mampu bersaing diera global , beriman, dan

bertakwa dengan kompetensi bertaraf internasional. 2. Sekolah mampu menghasilkan kurikulum sekolah (KTSP) dan SKL bertaraf internasional.3. Sekolah mampu menyelesaikan akreditasi nasional dengan nilai “A” dan berakreditasi

internasional melalui sertifikasi ISO 9001:2008.4. Sekolah mampu menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, variatif, dan

berbasis IT dengan penerapan pembelajaran bilingual.5. Sekolah mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, dan

bertaraf internasional.6. Sekolah mampu memberikan pelayanan dan pengembangan ekstrakurikuler dalam

rangka membentuk dan mengembangkan karakter siswa.7. Sekolah mampu menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan beretos kerja,

tangguh, profesional, dan memiliki kompetensi bertaraf internasional.8. Sekolah mampu menghasilkan prestasi bidang akademik dan nonakademik yang

kompetitif tingkat nasional dan internasional.9. Sekolah mampu mengembangkan budaya baca, budaya bersih, budaya takwa, dan

budaya sopan santun.10.Sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rindang, asri,

dan bersih sesuai dengan konsep adiwiyata dalam mendukung pencapaian prestasi tingkat internasional.

H. PROGRAM STRATEGIS1. Pencapaian Akreditasi Sekolah Tingkat Nasional dan Akreditasi Internasional:

a. mengembangkan instrumen evaluasi diri;b. melaksanakan evaluasi diri;c. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait;d. meningkatkan kinerja sekolah dan aspek-aspeknya.

2. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dan Prestasi Sekolah:a. menginventarisasi SKL RSMA-BI, SKL per mata pelajaran baik dari dalam maupun

luar negeri;b. menyusun SKL RSMA-BI, SKL BI untuk mata pelajaran Matematika, Kimia, Fisika,

Bilogi, Bahasa Inggris, TIK, dan mata pelajaran lainnya;c. menyosialisasikan SKL RSMA-BI, SKL BI untuk mata pelajaran Matematika, Kimia,

Fisika, Biologi, Bahasa Inggris, TIK, dan mata pelajaran lainnya;


d. mendokumentasikan SKL RSMA-BI, SKL BI untuk mata pelajaran Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Bahasa Inggris, TIK, dan mata pelajaran lainnya;

e. meningkatkan prestasi sekolah baik akademik dan nonakademik pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional

3. Pengembangan Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional:a. menelaah KTSP dan kurikulum SBI dari dalam maupun luar negeri;b. menyusun KTSP dan kurikulum SBI dokumen I dan Dokumen II untuk semua mata

pelajaran yang akan diberlakukan di sekolah;c. menyosialisasikan dan mendokumentasikan KTSP dan kurikulum SBI yang

diberlakukan di sekolah;d. mengembangkan modul/bahan pembelajaran bertaraf internasional;e. mengadakan buku pelajaran bertaraf internasional;f. mengembangkan panduan pembelajaran dan penilaian bertaraf internasional

untuk semua mata pelajaran.g. Pengembangan Proses Pembelajaran Bertaraf Internasional:h. mengembangkan dokumen rencana kegiatan pengelolaan atau manajemen

pembelajaran bertaraf internasional di kelas;i. mengadakan pendampingan guru dalam kegiatan pembelajaran bertaraf

internasional di kelas RSMABI;j. mengembangkan model-model proses pembelajaran bertaraf internasional;k. mengadakan pendampingan proses pembelajaran berbasis IT;l. mengembangkan model-model penilaian bertaraf internasional beserta

penerapan dan analisisnya yang berbasis komputer dan internet

4. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bertaraf Internasional:1) meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris bagi pendidik dan tenaga kependidikan

semua mata pelajaran sampai mencapai nilai TOEFL minimal 450;2) meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang

studinya atau latar belakang bidangnya sesuai tuntutan kurikulum internasional;3) meningkatkan manajerial dan kepemimpinan bagi kepala sekolah dan jajarannya;4) meningkatkan kemampuan komputer dan internet semua warga sekolah;5) meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, komputer, dan internet bagi

peserta didik RSMABI;6) meningkatkan kemampuan pendidik menggunakan IT dalam pembelajaran.

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Sekolah Bertaraf Internasional:a. menyusun dan mendokumentasikan rencana pengembangan fasilitas dalam

jangka pendek dan panjang bertaraf internasional;b. pengadaan peralatan media pembelajaran di kelas internasional (TV, DVD, Tape,

LCD, dan sound system pendukung);c. penambahan dan penyempurnaan jaringan internet di kelas internasional;d. rehabilitasi ruang kelas internasional;


e. pengadaan fasilitas komputer untuk kelas internasional, ruang laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruang multimedia, dan laboratorium komputer.

6. Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah Bertaraf Internasional:a. menyusun dokumen pengembangan manajemen sekolah bertaraf internasional,

baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang;b. operasionalisasi implementasi MBS dalam bentuk penyediaan bahan/alat

administrasi maupun pelaksanaan (pelaporan dan kerja sama dengan media cetak dan atau elektronik);

c. implementasi model manajemen sekolah dengan standar internasional melalui persiapan secara bertahap untuk penerapan ISO 9001:2008 dan penerapan PAS secara bertahap;

d. pendokumentasian berbagai panduan khusus pengelolaan bertaraf Internasional/ ISO dalam berbagai aspek pendidikan yang berbasis IT (manajemen kesiswaan, fasilitas perpustakaan, penilaian tenaga, penerapan website, dan sebagainya).

e. memperoleh jalinan kerja sama dengan sekolah sederajat yang telah bertaraf internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

7. Pengembangan dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan Bertaraf Internasional:a. pembuatan panduan-panduan program dan proposal khusus dalam upaya

memperoleh sumber dana dari pihak lain;b. mendokumentasikan berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;c. melakukan penggalian sumber dana dan penggalian dana dengan mengundang

stakeholders (komite sekolah/orang tua peserta didik), dunia usaha/industri, dan melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi sekolah;

d. melaksanakan penelusuran dan pertemuan alumni dalam upaya penggalangan dana untuk sekolah.

8. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Bertaraf Internasional:a. menyusun dan mengembangkan konsep dan panduan standar internasional sistem

penilaian, meliputi: standar nilai, standar metode penilaian, standar instrumen penilaian sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran, standar analisis nilai, standar kompetensi yang dinilai, dan lain-lain;

b. mendokumentasikan konsep dan panduan standar internasional sistem penilaian, meliputi: standar nilai, standar metode penilaian, standar instrumen penilaian sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran, standar analisis nilai, standar kompetensi yang dinilai, dan lain-lain melalui penerapan PAS sistem penilaian;

c. menyusun kisi-kisi kompetensi yang akan dinilai bertaraf internasional sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran;

d. menyusun instrumen atau perangkat soal dalam berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang sesuai tuntutan kurikulum internasional;

e. melaksanakan penilaian dan analisis nilai oleh semua pendidik yang mengajar kelas internasional;

f. mendokumentasikan nilai di sekolah.


9. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolaha. mengembangkan budaya bersihb. mengembangkan budaya bacac. mengembangkan budaya tata krama (4S)d. menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, asri, indah, rindang, dan sejuk

(tamanisasi)e. merehabilitasi sistem sanitasi/drainasif. membangun kerja sama dengan lembaga lain yang relevan dengan bidang 6Kg. mengembangkan lomba-lomba kebersihan dan kesehatan.

I. STRATEGI PENCAPAIAN1. Pencapaian Akreditasi Sekolah Tingkat Nasional dan Persiapan Akreditasi

Internasional dilakukan dengan strategi penyiapan instrumen pendukung evaluasi diri dengan melakukan inventarisasi dan pengadaan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan, mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan menjalin komunikasi dengan sekolah bertaraf internasional.

2. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dan Prestasi Sekolah dilaksanakan melalui workshop penyusunan SKL, pembinaan intensif dalam pengembangan prestasi siswa, serta melalui partisipasi aktif dalam berbagai lomba prestasi akademik maupun nonakademik tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional.

3. Pengembangan Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional dilaksanakan dengan cara melaksanakan inventarisasi model-model kurikulum SBI, mengadakan kerja sama dengan SBI, dan workshop penyusunan kurikulum SBI.

4. Pengembangan Proses Pembelajaran Bertaraf Internasional dilaksanakan dengan strategi studi pustaka, workshop penyusunan panduan proses pembelajaran, pendampingan pembelajaran di kelas, serta penyediaan sarana pendukung pembelajaran bertaraf internasional.

5. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bertaraf Internasional dilaksanakan melalui strategi pelatihan, seminar, workshop, pendampingan, guru tamu, monitoring/evaluasi pembelajaran, optimalisasi MGMPS, MGMP Kota, dan MGMP RSMABI, serta menyediakan sarana penunjang dan mengadakan kerja sama/studi banding ke SBI yang lebih berkualitas.

6. Pengembangan Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Sekolah Bertaraf Internasional dilakukan melalui strategi optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, pendataan kebutuhan sarana penunjang, rehabilitasi, pengadaan, dan perawatan, serta pengajuan bantuan pengadaan sarana prasarana kepada pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders.

7. Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah Bertaraf Internasional diwujudkan dengan strategi penyusunan instrumen pengelolaan manajemen, pengadaan bahan/alat pendukung implementasi MBS, workshop dan sosialisasi, pemersiapan pencapaian ISO 9001:2008, serta mengadakan jalinan kerja sama dengan lembaga terkait dan SBI di dalam maupun luar negeri.


8. Pengembangan dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan Bertaraf Internasional dilaksanakan dengan cara menjalin komunikasi dengan stakeholders, melakukan penggalian sumber dana dan penggalian dana dengan menjalin kerja sama dengan dunia usaha/industri, dan mengembangkan badan usaha/ekonomi milik sekolah.

9. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Bertaraf Internasional dilaksanakan melalui kegiatan workshop pengembangan instrumen dan model sistem penilaian bertaraf internasional, melaksanakan ujicoba, serta melaksanakan perencanaan, penilaian, serta tindak lanjut yang mengacu pada standar SBI.

10.Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah, strateginya adalah pengoptimalan program pengembangan diri, pengoptimalan kinerja tenaga kependidikan, serta pemeliharaan dan pengadaan berbagai sarana penunjang.

J. INDIKATOR KEBERHASILAN (MILESTONE)Hasil yang diharapkan dalam pengembangan sekolah selama 4 tahun adalah sebagai berikut.1. Terealisasinya Akreditasi Sekolah Tingkat Nasional dan Persiapan Akreditasi

Internasional 2. Terealisasinya Standar Kompetensi Lulusan dan Prestasi Sekolah bertaraf internasional.3. Terealisasinya pengembangan Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional.4. Terealisasinya Proses Pembelajaran Bertaraf Internasional.5. Terealisasinya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bertaraf Internasional.6. Terealisasinya Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Sekolah Bertaraf Internasional.7. Terealisasinya Manajemen Sekolah Bertaraf Internasional.8. Terealisasinya penggalian sumber dana pendidikan bertaraf internasional.9. Terealisasinya sistem penilaian bertaraf internasional. 10.Terealisasinya Budaya dan Lingkungan Sekolah.


Indikator Keberhasilan Sekolah

NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV1. PENCAPAIAN AKREDITASI SEKOLAH

a. mengembangkan instrumen evaluasi diri;

b. melaksanakan evaluasi diri;

c. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait;

d. meningkatkan kinerja sekolah dan aspek-aspeknya.

100% untuk akreditasi tingkat nasionalRSBI Jawa Timur , UM,UMM, UB

50% persiapan ISO 9001:2008Penjajakan dengan Malaysia dan Singapura

75% persiapan ISO 9001:2008MoU dengan Malaysia dan Singapura

100% persiapan ISO 9001:2008Pertukaran guru dan siswa

2. PENGEMBANGAN SKL DAN PRESTASI SEKOLAH

Peningkatan Prestasi

a. Peningkatan Ujian Nasional 1,00

b. Peningkatan prestasi bidang akademik tingkat provinsi

c. Peningkatan prestasi bidang nonakademik tingkat nasional

8,00

Juara HarapanJuara provinsi

8,25

Juara III - 1 jenis lomba

8,50

Juara II -2 jenis lomba

8,75

Juara I -3 jenis lomba

Pengembagan SKL

a. menginventarisasi SKL RSMA-BI, SKL per mata pelajaran baik dari dalam maupun luar negeri;

b. menyusun SKL RSMA-BI, SKL BI untuk mata pelajaran Matematika, Kimia,Fisika,Biologi, Bahasa Inggris, TIK, dan mata pelajaran lainnya;

c. menyosialisasikan SKL RSMA-BI, SKL BI untuk mata pelajaran Matematika, Kimia,Fisika,Biologi, Bahasa Inggris, TIK, dan mata pelajaran lainnya;

d. mendokumentasikan SKL RSMA-BI, SKL BI untuk mata pelajaran Matematika, Kimia,Fisika,Biologi, Bahasa Inggris, TIK, dan mata pelajaran lainnya;

e. meningkatkan prestasi sekolah baik akademik dan nonakademik pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional

70% terinventa-risasi

1 SKL RSMA-BI dan 4 mapel



5 besar provinsi





3 besar provinsi





10 besar nasional





5 besar internasional


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV3. PENGEMBANGAN KURIKULUM RSMABI

A. Mengembangkan perangkat mengajar semua mapel non RSMABI

1) Mapel PKnMapel Bhs. IndonesiaMapel EkonomiMapel PenjaskesMapel KesenianMapel AgamaMapel SosiologiMapel PLHMapel SejarahMapel SosiologiMapel GeografiMapel AntropologiMapel Bahasa AsingMapel Sastra

• Merivisi dan memperbaiki Silabus, RPP kelas X semua mapel non RSMABI

• Menyusun Modul kelas X semua mapel non RSMABI

• Menyusun Panduan pembela-jaran bertaraf internasinal kelas X semua non RSMABI

• Menyu-sun panduan Evaluasi Hasil Belajar bertaraf internasional kelas X untuk semua mapel RSMABI

• Merivisi dan memperbaiki Silabus, RPP kelas XI semua mapel non RSMABI

• Menyusun Modul kelas XI semua mapel non RSMABI

• Menyusun Panduan pembelajaran bertaraf internasinal kelas XI semua non RSMABI

• Menyusun panduan Evaluasi Hasil Belajar bertaraf internasional kelas XI untuk semua mapel RSMABI

• Merivisi dan memperbaiki Silabus, RPP kelas XII semua mapel non RSMABI

• Menyusun Modul kelas XII semua mapel non RSMABI

• Menyusun Panduan pembelajaran bertaraf internasinal kelas XII semua non RSMABI

• Menyusun panduan Evaluasi Hasil Belajar bertaraf internasional kelas XII untuk semua mapel RSMABI

• Merivisi dan memperbaiki Silabus, RPP kelas XI semua mapel non RSMABI

• Merimvi dan memper-baiki Modul kelas X,XI,XII semua mapel non RSMABI

• Merevisi dan memperbaiki Panduan pembelajaran bertaraf internasi-onal kelas X,XI, & XII non RSMABI

• Merevisi dan memper-baiki Panduan Evaluasi Hasil Belajar bertaraf internasional kelas X, XI dan XII untuk semua mapel RSMABI

B. Menyusun dan mengembangkan Perangkat mengajar RSMABI

1) Mapel Matematika:

a. silabus bertaraf internasional

b. RPP bertaraf internasional

c. Bahan Ajar, Modul, Buku, dan sebagainya bertaraf internasional

d. Panduan Pembelajaran bertaraf internasional

e. Panduan Evaluasi Hasil Belajar bertaraf internasional

Tersusunnya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas X yang bertaraf internasional

Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas XI yang bertaraf internasional

Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas XII yang bertaraf internasional

Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas X , XI, dan XII bertaraf internasional yang telah direvisi dan diperbaiki.


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV2) Mapel

(Kimia,Fisika,Biologi)







Tersusun-nya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas XI yang bertaraf internasional

Tersusun-nya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas XII yang bertaraf internasional

Tersusun-nya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas X , XI, dan XII bertaraf internasional yang telah direvisi dan diperbaiki.

3) Mapel Bahasa Inggris







Tersusunnya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas XI yang bertaraf internasional

Tersusunnya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas XII yang bertaraf internasional

Tersusunnya silabus, RPP, Bahan Ajar, Modul, Buku, Panduan Pembelajaran, dan Panduan Evaluasi Hasil Belajar kelas X , XI, dan XII bertaraf internasional yang telah direvisi dan diperbaiki.

4) Mapel TIK







Evaluasi Hasil Belajar kelas XI yang bertaraf internasional

Evaluasi Hasil Belajar kelas XII yang bertaraf internasional

Evaluasi Hasil Belajar kelas X , XI, dan XII bertaraf internasional yang telah direvisi dan diperbaiki.


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV5) PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN BERTARAF INTERNASIONAL

a. Peningkatan kompetensi kepala Sekolah dan staf sekolah

b. Peningkatan kompetensi pendidik

c. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

• kompetensi tenaga kependidikan (kepala sekolah) bertaraf internasional

• kompetensi pendidik (guru) bertaraf internasional

• kompetensi tenaga kependidikan lainnya yang bertaraf internasional

• Studi Banding ke sekolah bertaraf Internasional

• Workshop tentang Rencana program dan pelaksanaan RSMABI

100% sesuai SNP

95% sesuai SNP

70% sesuai SNP

Terpenuhi-nya pendidikan S2Mahir berbahasa Inggris

Dapat mengoperasikan IT dengan trampil

Sarjana 100% bisa tercapai

mengikuti workshop 100 %,

Penguasaan berbahasa Inggris 50%Penguasaan IT 50%

Sarjana 100% bisa tercapai

Berbahasa Inggris 50%

Penguasaan IT 50%

2 kali

6 kali

100% sesuai SNP

100% sesuai SNP

80% sesuai SNP

Melanjutkan ke S3Mahir berbahasa Inggris

Dapat mengoperasikan IT dengan trampil dan dapat membuat produk

Sarjana 100% Melanjutkan S2 sejumlah 30 %


Penguasaan berbahasa Inggris 75%Penguasaan IT 75% dan dapat membuat produk

Sarjana 100%

Penguasaan berbahasa Inggris 75%Penguasaan IT 75%dan dapat membuat produk

3 kali

6 kali

100% sesuai SNP

100% sesuai SNP

90% sesuai SNP

Melanjutkan ke S3Mahir berbahasa Inggris

Dapat mengoperasikan IT dengan trampil dan dapat membuat produk

Sarjana 100% Melanjutkan S2: 30 %


Penguasaan berbahasa Inggris 90%Penguasaan IT 90% dan dapat membuat produkSarjana 100%


4 kali

6 kali

100% sesuai SNP

100% sesuai SNP

100% sesuai SNP

Tercapainya pendidikan S3(bertaraf Internasional) Mahir berbahasa Inggris (advance)

Dapat mengoperasi-kan IT dengan terampil dan dapat membuat produk

S2 30 % tercapai


Penguasaan berbahasa Inggris 100%Penguasaan IT 100% dan dapat membuat produk

Sarjana 100% Melanjutkan S2


5 kali

6 kali


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV6) PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA BERTARAF INTERNASIONAL

a. Pemenuhan sarana dan prasarana minimal

b. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang lainnya

c. Pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian

70% terpenuhi sesuai SNP












a. menyusun dan mendokumentasikan rencana pengembangan fasilitas dalam jangka pendek dan panjang bertaraf internasional;

b. pengadaan peralatan media pembelajaran di kelas internasional (TV, DVD, Tape, LCD, dan sound system pendukung);

c. penambahan dan penyempurnaan jaringan internet di kelas internasional;

d. rehabilitasi ruang kelas internasional;

e. pengadaan fasilitas komputer untuk kelas internasional, ruang laboratorium IPA(Kim, Fis, Bio) laboratorium bahasa, ruang multimedia, dan laboratorium komputer

100%

3 kelas

3 kelas

3 kelas

3 unit

Revisi

10 kelas

10 kelas

6 kelas

6 unit

Revisi

20 kelas

20 kelas

9 kelas

9 unit

Revisi

Semua kelas

Semua kelas

12 kelas

12 unit


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV7) PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RSMABI

a. Pemenuhan perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan sekolah

b. Pemenuhan struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah

c. Peningkatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah

d. Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan

e. Pengembangan perangkat administrasi sekolah (Program Aplikasi Sekolah)

f. Pengembangan PAS sekolah

g. Pengembangan standar ISO: 9001 : 2008


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IVa. menyusun dokumen

pengembangan manajemen sekolah bertaraf internasional, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang;

b. operasionali-sasi implementasi MBS dalam bentuk penyediaan bahan/alat administrasi maupun pelaksanaan (pelaporan dan kerja sama dengan media cetak dan atau elektronik);

c. implementasi model manajemen sekolah dengan standar internasional melalui persiapan secara bertahap untuk penerapan ISO 9001:2008 dan penerapan PAS secara bertahap;

d. pendokumen-tasian berbagai panduan khusus pengelolaan bertaraf Internasional/ ISO dalam berbagai aspek pendidikan yang berbasis IT (manajemen kesiswaan, fasilitas, perpustakaan, penilaian tenaga, penerapan website, dan sebagainya)

e. memperoleh jalinan kerja sama dengan sekolah sederajat yang telah bertaraf internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

20% terpenuhi sesuai standar RSMABI





NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV8) PENGEMBANGAN SUMBER DANA PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

a. Peningkatan sumber dana pendidikan

b. Pengembangan pengalokasian dana

c. Pengembangan penggunaan dana

d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan penggunaan dana

e. Peningkatan dokumen pendukung pelaporan penggunaan dana

f. Pengembangan income generating unit/unit usaha sekolah





a. pembuatan panduan-panduan program dan proposal khusus dalam upaya memperoleh sumber dana dari pihak lain;

b. mendokumentasikan berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;

c. melakukan penggalian sumber dana dan penggalian dana dengan mengundang stakeholders (komite sekolah/orang tua peserta didik), dunia usaha/industri, dan melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi sekolah;

d. melaksanakan penelusuran dan pertemuan alumni dalam upaya penggalangan dana untuk sekolah.






NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV9) PENGEMBANGAN PENILAIAN BERTARAF INTERNASIONAL

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas ulangan harian

b. Peningkatan pelaksanaan Ulangan Tengah Semester

c. Pengembangan materi Ulangan Akhir Semester

d. Pengembangan materi Ulangan Kenaikan Kelas

e. Pengembangan teknik-teknik penilaian kelas

f. Pengembangan instrumen ulangan harian

g. Pengembangan instrumen ulangan tengah semester

h. Pengembangan instrumen ulangan akhir semester

i. Pengembangan instrumen ulangan kenaikan kelas

j. Pemenuhan mekanisme dan prosedur penilaian oleh guru

k. Pemenuhan mekanisme dan prosedur penilaian oleh sekolah

l. Pengembangan perangkat pendokumentasian penilaian

80% tercapai sesuai SNP





NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IVa. menyusun dan

mengembangkan konsep dan panduan standar internasional sistem penilaian.

b. mendokumentasikan konsep dan panduan standar internasional sistem penilaian, meliputi: standar nilai, standar metode penilaian, standar instrumen penilaian sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran, standar analisis nilai, standar kompetensi yang dinilai, dan lain-lain melalui penerapan PAS sistem penilaian;

c. menyusun kisi-kisi kompetensi yang akan dinilai bertaraf internasional sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran;

d. menyusun instrumen atau perangkat soal dalam berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang sesuai tuntutan kurikulum internasional;

e. melaksanakan penilaian dan analisis nilai oleh semua pendidik yang mengajar kelas internasional;

f. mendokumentasikan nilai di sekolah.


NO PROGRAM TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV10) PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

a. Pengembangan budaya bersih

b. Pengembangan budaya baca

c. Pengembangan budaya tata krama (4S)

d. Penciptaan lingkungan sekolah yang sehat, asri, indah, rindang, dan sejuk (tamanisasi)

e. Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

f. Peningkatan kerja sama dengan lembaga lain yang relevan dengan bidang 6K

g. Pengembangan lomba-lomba kebersihan dan kesehatan.

70%

70%

70%

60%

60%

2

2

80%

80%

80%

75%

75%

3

4

90%

90%

90%

90%

90%

4

6

100%

100%

100%

100%

100%

5

8


K. SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASIProgram supervisi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan sekolah dalam empat tahun ke depan adalah sebagai berikut.1. Mewujudkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya.2. Mewujudkan supervisi klinis pengembangan SKL, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Proses Pembelajaran, Manajemen Sekolah, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Penilaian Bertaraf Internasional (membuat instrumen, memvalidasi, melaksanakan, menganalisis, membuat laporan, tindak lanjutnya)

3. Mewujudkan supervisi klinis CTL, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Aktif, dan sebagainya.

4. Mewujudkan evaluasi kinerja sekolah secara internal pada setiap akhir tahun pelajaran dengan tahapan: a) menentukan tim, b) membuat instrumen,c) memvalidasi, d) melaksanakan, e) menganalisis, f) membuat laporan, dan g) tindak lanjutnya.

Rincian Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi SMA Negeri 1 Batu selama empat tahun adalah sebagai berikut.

No ProgramTahun Pelaksanaan, Prioritas Program

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

1. Pembentukan Tim Pelaksana Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Intern Sekolah √ √ √ √

2. Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Instrumen Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

√ √ √ √

3. Pemenuhan Supervisi Klinis Administrasi Sekolah √ √ √ √

a.Kegiatan Pembelajaran √ √ √ √

b.Administrasi Kurikulum √ √ √ √

c.Administrasi Kesiswaan √ √ √ √

d. Administrasi Sarana Prasarana √ √ √ √

e. Administrasi Keuangan dan pembiayaan √ √ √ √

f. Administrasi Manajemen Sekolah √ √ √ √

g. Administrasi Ketenagaan (Ditendik) √ √ √ √

h. Administrasi Bimbingan Konseling √ √ √ √

i. Administrasi Budaya dan Lingkungan Sekolah √ √ √ √

4. Monitoring Pelaksanaan Program Sekolah √ √ √ √

a. Pemenuhan SKL dan Prestasi Sekolah/Siswa √ √ √ √

b. Pengembangan Standar Isi √ √ √ √

c. Pengembangan Proses Pembelajaran √ √ √ √


No ProgramTahun Pelaksanaan, Prioritas Program

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

e. Pemenuhan Sarana dan Prasarana √ √ √ √

f. Pemenuhan Standar Pengelolaan/Manajemen √ √ √ √

g. Pemenuhan Standar Pendanaan Pendidikan √ √ √ √

h. Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan √ √ √ √

i. Pengembangan Budaya Sekolah √ √ √ √

j. Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal √ √ √ √

5. Pemenuhan Evaluasi Kinerja Sekolah RSMABI √ √ √ √

6. Pemenuhan Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan √ √ √ √

7. Tindak lanjut hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi √ √ √ √

Pelaksanaan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1. Internal

a) Kepala sekolahb) Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah

2. Eksternala) Komite sekolahb) Dinas Pendidikan Kota Batuc) Bawasda Kotad) Dinas Pendidikan Provinsie) Direktorat Pembinaan SMAf) Irjen Depdiknas, BPKP, dan BPK

Waktu Pelaksanaan1. Supervisi dan Monitoring

a. Internal: dilaksanakan setiap dua bulan sekalib. Eksternal: sesuai jadwal monitoring

2. Evaluasia. Internal: dilaksanakan akhir tahun pelajaranb. Eksternal: sesuai jadwal evaluasi

Sumber Data1. Dokumen2. Hasil Pengamatan3. Instrumen ME


Metode Pengumpulan Data1. Metode dokumentasi2. Metode wawancara3. Metode observasi4. Metode kuesioner


L. R

ENCA

NA

AN

GG

ARA

N D

AN

BEL

AN

JA S

EKO

LAH

REN

CAN

A K

EGIA

TAN

AN

GG

ARA

N S

EKO

LAH

(RKA

S)

Nam

a Se

kola

h : S

MA

Neg

eri 1

Bat

uA

lam

at

: J

l. KH

. Agu

s Sa

lim N

o. 5

7Ke

cam

atan

: B

atu

Kab

/ Ko

ta

: B

atu

Prov

insi

: Jaw

a Ti

mur

RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)

Isi

Wor

ksho

op p

enin

gkat

an

kine

rja

Tim

Pen

gem

bang

Ku

riku

lum

(TPK

) ses

uai

deng

an p

rose

dur

mel

iputi

ja

dwal

keg

iata

n, p

elak

sana

an

kegi

atan

dan

pel

apor

an

kegi

atan

..

2x14

x250

0070

0.00

0

700.

000

Men

amba

h pe

laja

ran

mul

ok

sesu

ai d

enga

n bu

daya

dan

po

tens

i dae

rah

Kota

Bat

u se

hing

ga d

apat

tera

dops

i da

n m

enja

di s

ebua

h ka

rakt

er

daer

ah s

alah

sat

unya

den

gan

Kara

wita

n ba

gi k

elas

X

2x11

x12x

50

000

13.2

00.0

0013

.200

.000

Mem

onito

ring

keg

iata

n re

med

ial d

an p

enga

yaan

de

ngan

men

ggun

akan

in

trum

en y

ang

sesu

ai

2X2X

12X2

5000

1.20

0.00

01.

200.

000

Pena

mba

han

tena

ga g

uru

BK.

5500

00X1

26.

500.

000

6.50

0.00

0


RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)

Pros

es

Mel

akuk

an k

egia

tan

wor

ksho

p pe

nyus

unan

RPP

yan

g be

rsin

ergi

den

gan

sila

bus

yang

m

empe

rhati

kan

aspe

k ta

hap

inte

lekt

ual,

min

at, b

akat

, m

otiva

si b

elaj

ar, p

oten

si,

kem

ampu

an s

osia

l, em

osio

nal,

gaya

bel

ajar

, keb

utuh

an

khus

us, k

ecep

atan

bel

ajar

, la

tar

bela

kang

bud

aya,

nor

ma,

ni

lai-n

ilai,

dan

lingk

unga

n pe

sert

a di

dik

3X90

X105

.000

28.3

5000

028

.350

.000

Men

amba

h b

uku

pela

jara

n se

hing

ga m

emen

uhi r

asio

1

: 1 a

ntar

a si

swa

deng

an

buku

, den

gan

mel

ibat

kan

pem

erin

tah

kota

Bat

u.

25X1

8X50

.000

22.5

00.0

0022

.500

.000


Kom

pete

nsi

Lulu

san

Pela

ksan

aan

rem

idi s

ehin

gga

men

capa

i tar

get u

ntuk

se

jum

lah

sisw

a ya

ng b

elum

m

elam

paui

KKM

267X

18X7

.500

36.0

45.0

0036

.045

.000

Pem

bina

an p

ada

guru

tent

ang

tuga

s m

andi

ri te

rstr

uktu

r da

n tu

gas

man

diri

tida

k te

rstr

uktu

r1X

90X3

5000

3.12

5.00

0

Pem

bina

an p

ada

guru

mat

a pe

laja

ran

untu

k m

emoti

vasi

da

n m

enin

gkat

kan

perc

aya

diri

ya

ng ti

nggi

bag

i sis

wa

1X90

X350

003.

125.

000

Diti

ngka

tkan

bud

aya

sapa

, sa

lam

dan

sen

yum

dal

am

setia

p as

pek

kehi

dupa

n se

kola

h, d

enga

n m

elib

atka

n se

mua

gur

u da

n pe

sert

a di

dik

dala

m k

egia

tan

: Hal

al B

ihal

al,

Latih

an k

edis

iplin

an

2X12

5X50

.000

12.5

00.0

0012

.500

.000

Pela

tihan

moti

vasi

terh

adap

pe

sert

a di

dik

untu

k m

emili

h ek

stra

kuri

kule

r ya

ng s

esua

i de

ngan

min

atny

a

1X90

0X12

.500

2.25

0.00

02.

250.

000

Peng

adaa

n bu

ku re

kam

an

ibad

ah u

ntuk

sis

wa

yang

be

raga

ma

non

mus

lim25

X1X4

2.50

01.

0625

00RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)


PEN

DID

IK

DA

N T

ENAG

A

KEPE

ND

IDIK

AN

Pena

mba

han

guru

TI,

Ola

h Ra

ga2x

12x5

50.0

0013

.200

.000

Men

igka

tkan

kua

lifika

si

pend

idik

ke

jenj

ang

S-2

(Bio

logi

dan

Fis

ika)

2X1X

7.50

0.00

015

.000

.000

15.0

00.0

00

Men

ingk

atan

jenj

ang

pend

idik

an u

ntuk

tena

ga

kepe

ndid

ikan

sam

pai s

arja

na

(Kat

as)

3.12

5.00

0

Men

ingk

atka

n ke

mam

puan

ba

hasa

ingg

ris

teru

tam

a gu

ru

MIP

A (m

elal

ui k

ursu

s)15

X1X5

00.0

00

SARA

NA

DA

N

PRA

SARA

NA

Reha

b 17

rua

ng k

elas

, ,L

abor

ator

ium

Bah

asa

dan

Labo

rato

rium

kom

pute

r. Se

hing

ga m

emen

uhi s

tand

ar

19X4

7.50

0.00

012

.500

.000

Mem

bang

un 1

rua

ng k

elas

da

n m

ereh

ab 1

6 ru

ang

kela

s ya

ng s

esua

i sta

ndar

1X75

.000

2.25

0.00

0

Men

amba

h ju

mla

h ko

mpu

ter

di la

bora

tori

um k

ompu

ter

yang

ses

uai s

tand

ard,

pad

a la

bora

tori

um b

ahas

a da

n m

ultim

edia

per

lu d

iting

katk

an

jum

lah

mau

pun

kual

itas

yang

se

suai

sta

ndar

10X4

.500

.000

45.0

00.0

0045

.000

.000

Pem

elih

araa

n ba

ngun

an

seko

lah

seca

ra b

erka

la d

an

sesu

ai d

enga

n SN

P40

.000

.000

40.0

00.0

00

Reha

b ke

las

akse

lera

si

(ber

kebu

tuha

n Kh

usus

) ses

uai

stan

dar.

1X15

.000

.000

15.0

00.0

0015

.000

.000

RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)


PEN

GEL

O L

AA

N

Men

yusu

n RK

S be

rdas

arka

n ev

alua

si d

iri s

ekol

ah,

mel

ibat

kan

sem

ua k

ompo

nen

yang

terk

ait

1x12

x50.

000

600.

000

600.

000

Di e

valu

asi s

ecar

a be

rkal

a da

n m

embu

at p

rogr

am ti

ndak

la

njut

dan

pen

ingk

atan

1x12

x50.

000

600.

000

600.

000

Mer

evie

w R

ENST

RA d

enga

n m

elib

atka

n se

luru

h ko

mpo

nen

seko

lah

1x12

x50.

000

600.

000

600.

000

Dila

kuka

n pr

ogra

m

Peny

usun

an E

DS

seca

ra

berk

elan

juta

n1x

12x5

0.00

060

0.00

060

0.00

0

Dib

uatk

an p

aram

eter

pe

nguk

uran

kin

erja

yan

g ba

ik30

0.00

050

0.00

050

0.00

0

Dib

uat p

rogr

am y

ang

dapa

t m

emud

ahka

n ak

ses

info

rmas

i se

kola

h5.

000.

000

5.00

0.00

05.

000.

000

Dila

kuka

n pe

ning

kata

n ak

ses

dan

peng

upda

te d

ata

500.

000

500.

000

500.

000

Dib

uatk

an p

eran

gkat

m

onito

ring

tent

ang

Kine

rja

pend

idik

dan

tena

ga

kepe

ndid

ikan

125X

1X3.

500

437.

500

437.

500

Dila

kuka

n s

uper

vise

tena

ga

pend

idik

dan

kep

endi

dika

n ,

hasi

lnya

diti

ndak

lanj

uti50

0.00

050

0.00

050

0.00

0

RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)


Dili

batk

an s

emua

war

ga

seko

lah

berp

eran

akti

f dal

an

kegi

atan

aka

dem

is d

an n

on

akad

emis

dal

am b

entu

k pe

mbi

naan

12x1

00.0

001.

200.

000

1.20

0.00

0

Dila

kuka

n tin

dak

lanj

ut

MoU

yan

g te

lah

dila

kuka

n de

ngan

pih

ak-p

ihak

lain

, yai

tu

UM

M(b

acks

topp

ing

akse

l),

Lem

jiant

ek (P

BB)

3x1.

000.

000

3.00

0.00

03.

000.

000

PEM

BIAY

AA

N M

enyu

sun

RAPB

S se

suai

PP

No.

488X

4X15

0.00

04.

800.

000

4.80

0.00

0

Sosi

alis

asi p

enyu

suna

n re

ncan

a ke

uang

an s

ekol

ah

terh

adap

pih

ak y

ang

terk

ait

1X10

X50.

000

500.

000

500.

000

Lapo

ran

seca

ra m

enye

luru

h ke

pada

pem

erin

tah

dan

pem

angk

u ke

penti

ngan

5X50

.000

250.

000

250.

000

Rapa

t koo

rdin

asi d

enga

n pe

ngel

ola

kanti

n,

kope

rasi

sek

olah

unt

uk

men

gopti

mal

kan

hasi

l

3X15

X50.

000

2.25

0.00

02.

250.

000

Rapa

t koo

rdin

asi d

enga

n du

nia

usah

a da

n du

nia

indu

stri

2x50

0.00

01.

000.

000

1.00

0.00

0

Dib

entu

k Ik

atan

Alu

mni

250.

000

250.

000

250.

000

RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)


PEN

ILA

IAN

PE

ND

IDI K

AN

Seko

lah

mem

beri

kan

bent

uan

kepa

da s

isw

a ya

ng k

uran

g m

ampu

den

gan

subs

idi s

ilang

155X

12X

150.

000

279.

000.

000

279.

000.

000

Wor

ksho

op p

enyu

suna

n in

trum

en p

enila

ian

1X90

X105

.000

9.45

0.00

09.

450.

000

Dia

daka

n pe

latih

an u

ntuk

pe

nyus

unan

KKM

mel

alui

an

alis

is In

dika

tor

1X90

X50.

000

4.50

0.00

04.

500.

000

Gur

u m

embu

at R

PP n

ya

send

iri

Wor

ksho

op p

enyu

suna

n in

trum

en p

enila

ian

1X90

X105

.000

9.45

0.00

09.

450.

000

Mel

aksa

naan

ana

lisis

has

il be

laja

r da

n an

alis

is b

utir

soal

se

baga

i bah

an re

med

ial

1X90

X35.

000

3.15

0.00

03.

150.

000

JUM

LAH

2X90

0X5.

500

9.90

0.00

09.

900.

000

Dib

entu

k Ik

atan

Alu

mni

250.

000

250.

000

1.58

1.79

5.00

0

RKA

S

STA

ND

AR

PRO

GRA

M D

AN

KEG

IATA

NSA

TUA

N /

VO

LUM

E

SUM

BER

DA

NA

DA

N

ALO

KASI

AN

GG

ARA

N

RUTI

N

(RP)

BOS

(RP)

BKSM

/AU

SKM

(RP)

BLO

CK

GRA

ND

(R

P)

SUM

BER

LAIN

(RP)

JUM

LAH

(RP)


PENUTUP

Demikian rencana kegiatan sekolah kami buat dengan harapan rencana tersebut diatas dapat terimplementasikan ke dalam rencana pengembangan sekolah dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan ( Dinas Pendidikan Kota, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Pendidikan Nasional ) sebagai bahan pertimbangan untuk membantu sekolah dalam upaya memenuhi delapan standar Nasional Pendidikan yang berdampak kepada primanya layanan bagi peserta didik, orangtua, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Kepala SMA Negeri 1 Batu

Drs. SUPRANTIYO, MM NIP. 19590923 198703 1 009

Bahan Bacaan 8


A. Latar Belakang Setiap individu pada dasarnya memiliki keunikannya masing-masing. Berdasar pada prinsip tersebut maka kini dikembangkan sistem pendidikan inklusi. Di dalam sekolah inklusi terdapat peserta didik dengan berbagai macam latar belakang dari yang reguler (biasa) sampai anak berkebutuhan khusus. Pelayananan pendidikan yang diberikan secara bersamaan, sehingga akan terjadi interaksi antara keduanya, saling memahami, mengerti adanya perbedaan, dan meningkatkan empati bagi anak-anak reguler.

B. Landasan Hukum Pada tanggal 18 Oktober 2011, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on Rights of Persons with Disabilities). Pada pasal 24 tentang Pendidikan disebutkan bahwa negara-negara pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat atas pendidikan. Dalam rangka mewujudkan hak tersebut tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, maka negara-negara pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang yang ditujukan untuk: 1. Pengembangan potensi manusia yang sepenuhnya dan perasaan martabat dan

harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia;


2. Pengembangan personalitas, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik orang-orang penyandang cacat sejauh potensi mereka memungkinkan;

3. Memampukan orang-orang penyandang cacat untuk berpartisipasi secara efektif di masyarakat yang bebas;

4. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: 5. Orang-orang penyandang cacat harus dimasukkan dalam sistem pendidikan umum

atas dasar kecacatan, dan bahwa anak-anak penyandang cacat harus dapat mengikuti pendidikan dasar wajib secara gratis, atau pendidikan tingkat kedua atas dasar kecacatan;

6. Anak-anak penyandang cacat dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan pendidikan tingkat kedua yang berkualitas dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal;

7. Akomodasi yang selayaknya yang dibutuhkan oleh individu-individu tersedia; 8. Orang-orang penyandang cacat menerima dukungan yang dibutuhkan, dalam sistem

pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan mereka secara efektif; 9. Tersedia sarana-sarana pendukung individual yang efektif dalam lingkungan yang

memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, yang konsisten dengan tujuan dan inklusi secara penuh.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Th 2009, Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa. Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Guna menunjang terwujudnya sistem pendidikan inklusi maka sarana fisik sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan fisik anak didik yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan menyangkut aksesibilitas yang berkaitan dengan fasilitas umum termasuk bangunan sekolah. Peraturan tersebut diantaranya;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-undang ini mensyaratkan agar dalam pembangunan gedung dipenuhi fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang cacat yang tercantum dalam Pasal 27.

2. Keputusan Menteri Pekerjan Umum Nomor 68/K P T S/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan,

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.


C. Teknik Pelaksanaan 1. Input siswa Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam

mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Siapa input siswanya, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti

kelas reguler bercampur anak lainnya “anak normal”? b. Bagaimana identifikasinya? c. Apa alat identifikasi yang digunakan? d. Siapa yang terlibat dalam identifikasi?

2. Kurikulum Kurikulum (bahan ajar) yang dikembangkan hendaknya mengacu kepada kemampuan

awal dan karakteristik siswa. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Bagaimana model kurikulum (bahan ajarnya) untuk kemampuan anak yang

beragam dalam kelas reguler yang sama? b. Siapa yang mengembangkannya? c. Bagaimana pengembangannya?

3. Tenaga kependidikan Tenaga kependidikan (guru/instruktur/pelatih/therapist dsb.) yang mengajar

hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, dan memahami karakteristik siswa. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Siapa saja tenaga kependidikan yang terlibat? b. Apa peranserta masing-masing? c. Bagaimana kualifikasi gurunya? d. Persyaratan apa yang harus dimiliki?

4. Sarana-prasarana Sarana-prasarananya hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar)

yang telah dikembangkan. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Prasarana apa yang diperlukan? b. Sarana apa yang diperlukan?

5. Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler memerlukan dukungan dana

yang memadai. Untuk itu dapat ditanggung bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa, serta sumbangan suka rela dari berbagai pihak.

Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Dari mana sumber dana untuk operasional sekolah inklusi? b. Untuk keperluan apa saja dana tersebut?


6. Manajemen Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan manajemen yang berbeda dengan

sekolah reguler. Implikasinya antara lain perlu difikirkan: a. Bagaimana manajemennya? b. Siapa saja yang dilibatkan? c. Apa tugas dan fungsinya?

7. Lingkungan Agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan maka lingkungan belajar dibuat

sedemikian rupa sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara aman dan nyaman. Implikasinya antara lain perlu difikirkan: a. Bagaimana lingkungan sekolahnya? Bangunan sekolah dan lingkungan apakah

aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus? b. Bagaimana lingkungan sekitaranya?Bagaimana lingkungan rumah tangganya? c. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan

orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan di sini?

8. Proses belajar-mengajar Proses belajar-mengajar lebih banyak memberikan kesempatan belajar kepada siswa

melalui pengalaman nyata. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Bagaimana perencanaan kegiatan belajar-mengajar? b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar? c. Bagaimana evaluasi kegiatan belajar-mengajar?

Sumber : Pusat Kajian Perlindungan Anak & Pusat Kajian Disabilitas UI (PUSKAPA)


Bahan Bacaan 9


A. Latar Belakang Setiap individu pada dasarnya memiliki keunikannya masing-masing. Berdasar pada

prinsip tersebut maka kini dikembangkan sistem pendidikan inklusi. Di dalam sekolah inklusi terdapat peserta didik dengan berbagai macam latar belakang dari yang reguler (biasa) sampai anak berkebutuhan khusus. Pelayananan pendidikan yang diberikan secara bersamaan, sehingga akan terjadi interaksi antara keduanya, saling memahami, mengerti adanya perbedaan, dan meningkatkan empati bagi anak-anak reguler.

B. Landasan Hukum Pada tanggal 18 Oktober 2011, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi PBB tentang

Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on Rights of Persons with Disabilities). Pada pasal 24 tentang Pendidikan disebutkan bahwa negara-negara pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat atas pendidikan. Dalam rangka mewujudkan hak tersebut tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, maka negara-negara pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang yang ditujukan untuk: 1. Pengembangan potensi manusia yang sepenuhnya dan perasaan martabat dan

harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia;

2. Pengembangan personalitas, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik orang-orang penyandang cacat sejauh potensi mereka memungkinkan;

3. Memampukan orang-orang penyandang cacat untuk berpartisipasi secara efektif di masyarakat yang bebas;

4. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: 5. Orang-orang penyandang cacat harus dimasukkan dalam sistem pendidikan

umum atas dasar kecacatan, dan bahwa anak-anak penyandang cacat harus dapat mengikuti pendidikan dasar wajib secara gratis, atau pendidikan tingkat kedua atas dasar kecacatan;

6. Anak-anak penyandang cacat dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan pendidikan tingkat kedua yang berkualitas dan inklusif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal;

7. Akomodasi yang selayaknya yang dibutuhkan oleh individu-individu tersedia; 8. Orang-orang penyandang cacat menerima dukungan yang dibutuhkan, dalam

sistem pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan mereka secara efektif; 9. Tersedia sarana-sarana pendukung individual yang efektif dalam lingkungan yang

memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, yang konsisten dengan tujuan dan inklusi secara penuh.


Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Th 2009, Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa. Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Guna menunjang terwujudnya sistem pendidikan inklusi maka sarana fisik sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan fisik anak didik yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan menyangkut aksesibilitas yang berkaitan dengan fasilitas umum termasuk bangunan sekolah. Peraturan tersebut diantaranya;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-undang ini mensyaratkan agar dalam pembangunan gedung dipenuhi fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang cacat yang tercantum dalam Pasal 27.

2. Keputusan Menteri Pekerjan Umum Nomor 68/K P T S/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan,

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

C. Teknik Pelaksanaan 1. Input siswa Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi acuan utama dalam

mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Siapa input siswanya, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti

kelas reguler bercampur anak lainnya “anak normal”? b. Bagaimana identifikasinya? c. Apa alat identifikasi yang digunakan? d. Siapa yang terlibat dalam identifikasi?

2. Kurikulum Kurikulum (bahan ajar) yang dikembangkan hendaknya mengacu kepada kemampuan

awal dan karakteristik siswa. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Bagaimana model kurikulum (bahan ajarnya) untuk kemampuan anak yang

beragam dalam kelas reguler yang sama? b. Siapa yang mengembangkannya? c. Bagaimana pengembangannya?

3. Tenaga kependidikan Tenaga kependidikan (guru/instruktur/pelatih/therapist dsb.) yang mengajar

hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, dan


memahami karakteristik siswa. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Siapa saja tenaga kependidikan yang terlibat? b. Apa peranserta masing-masing? c. Bagaimana kualifikasi gurunya? d. Persyaratan apa yang harus dimiliki?

4. Sarana-prasarana Sarana-prasarananya hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar)

yang telah dikembangkan. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Prasarana apa yang diperlukan? b. Sarana apa yang diperlukan?

5. Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler memerlukan dukungan dana

yang memadai. Untuk itu dapat ditanggung bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa, serta sumbangan suka rela dari berbagai pihak.

Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Dari mana sumber dana untuk operasional sekolah inklusi? b. Untuk keperluan apa saja dana tersebut?

6. Manajemen Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan manajemen yang berbeda dengan

sekolah reguler. Implikasinya antara lain perlu difikirkan: a. Bagaimana manajemennya? b. Siapa saja yang dilibatkan? c. Apa tugas dan fungsinya?

7. Lingkungan Agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan maka lingkungan belajar dibuat

sedemikian rupa sehingga proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara aman dan nyaman. Implikasinya antara lain perlu difikirkan: a. Bagaimana lingkungan sekolahnya? Bangunan sekolah dan lingkungan apakah

aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus? b. Bagaimana lingkungan sekitaranya?Bagaimana lingkungan rumah tangganya? c. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan

orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan di sini?

8. Proses belajar-mengajar Proses belajar-mengajar lebih banyak memberikan kesempatan belajar kepada siswa

melalui pengalaman nyata. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: a. Bagaimana perencanaan kegiatan belajar-mengajar? b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar? c. Bagaimana evaluasi kegiatan belajar-mengajar?

Sumber : Pusat Kajian Perlindungan Anak & Pusat Kajian Disabilitas UI (PUSKAPA)


Bahan Bacaan 10

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANGPERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 342. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);


4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan.2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.


6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a. non diskriminasi;b. kepentingan yang terbaik bagi anak;


c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dand. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.


Pasal 9

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:a. diskriminasi;b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;c. penelantaran;d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;e. ketidakadilan; danf. perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan


dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;dane. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari

orang dewasa;b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

tahapan upaya hukum yang berlaku; danc. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :a. menghormati orang tua, wali, dan guru;b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;


c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dane. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IVKEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian KesatuUmum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian KeduaKewajiban dan Tanggung Jawab

Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.


Bagian KetigaKewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian KeempatKewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 261) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;danc. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VKEDUDUKAN ANAK

Bagian KesatuIdentitas Anak

Pasal 27

1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak

diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.


2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya. 4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaAnak yang Dilahirkan dari

Perkawinan Campuran

Pasal 29

1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VIKUASA ASUH

Pasal 30

1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat


ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; danc. batas waktu pencabutan.

BAB VIIPERWALIAN

Pasal 33

1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola

harta milik anak yang bersangkutan.5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan6) Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.


Pasal 35

1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIIIPENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian KesatuPengasuhan Anak

Pasal 37

1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembagalembaga sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).


Pasal 38

1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan

melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian KeduaPengangkatan Anak

Pasal 39

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


BAB IXPENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian KesatuAgama

Pasal 42

1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti

agama orang tuanya.

Pasal 43

1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian KeduaKesehatan

Pasal 44

1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cumacuma bagi keluarga yang tidak mampu.

5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tang?gung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan

kesehatan anak;b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian KetigaPendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada : a. pengembangan sikap dan kemam?puan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental

dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;c. pengembangan rasa hormat terha?dap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-

nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dane. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.


Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau temantemannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian KeempatSosial

Pasal 55

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

3) Untuk menyelenggarakan pemeli?ha?raan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :


a. berpartisipasi;b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;d. bebas berserikat dan berkumpul;e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; danf. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian KelimaPerlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.


Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :a. anak yang menjadi pengungsi;b. anak korban kerusuhan;c. anak korban bencana alam; dand. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan

perlakuan; danb. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang

mengalami gangguan psikososial.Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang

berhadapan dengan hukum;f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau

keluarga; dang. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

menghindari labelisasi.


3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk

menghindari labelisasi;c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental,

maupun sosial; dand. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan

perkara.

Pasal 65

1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; danc. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.


2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang

melindungi anak korban tindak kekerasan; danb. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya : a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; danc. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi

sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka

secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan


anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XPERAN MASYARAKAT

Pasal 72

1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIKOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang

berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik

materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; ataub. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


Pasal 80

1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) (2)Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) (3)Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4) (4)Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).


Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).


Pasal 89

1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang ini.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttd.BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro Peraturan Perundang-undangan IITtd.Edy Sudibyo


PENILAIAN


Penilaian Diri Kepala Sekolah/Madrasah

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN DIRI Saudara diminta untuk melakukan penilaian diri tentang pencapaian kompetensi Saudara yang ditampilkan melalui ketercapaian dan ketidak tercapaian hasil belajar yang diharapkan. Saudara masih perlu mendiskusikan hasil penilaian diri Saudara dengan penilai (pengawas sekolah/madrasah).

Isilah nama Saudara, nama penilai/pengawas Saudara, dan nama serta alamat sekolah/madrasah Saudara.

Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian diri. Apakah hasil belajar yang diharapkan Sudah Tercapai atau Belum Tercapai, dengan cara, memeriksa bukti-bukti hasil pembelajaran yang Saudara miliki.

Buatlah keputusan terhadap ketercapaian Target Kompetensi (Sudah Kompeten atau Belum Kompeten). Saudara dapat memutuskan bahwa target kompetensi sudah dicapai, jika dan hanya jika semua hasil belajar yang diharapkan sudah tercapai.

Dalam kolom komentar, buatlah penjelasan umum tentang hasil belajar Saudara, tingkat pencapaian target kompetensi, dan hal-hal yang masih harus Saudara pelajari.

Tanda tanganilah hasil penilaian diri dan buat perjanjian waktu untuk mendiskusikan hasil penilaian diri ini dengan assessor/pengawas dalam rentang waktu dua minggu setelah pelaksanaan In-2.


Kolom Komentar

.........................................................,................ Kepala Sekolah/Madrasah

(......................................................)

Nama BPU RKJM DAN RKAS/M

Nama Kepala Sekolah/

Madrasah

Nama Pengawas Sekolah/

Madrasah

Telepon /HP Unit Kerja dan Alamat

Target Kompetensi

Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. (Permendiknas no.13 tahun 2007, point 2.1)

Hasil Pembelajaran yang Diharapkan

Penilaian Diri (√) Ketercapaian Target Kompetensi

(Kompeten atau belum Kompeten)Tercapai Belum

Tercapai

1. Mengkaji RKJM-RKAS yang ada dengan melakukan analisis konteks atau laporan analisis EDS/M

2. MerevisiRKJM-RKAS berdasarkan hasil kajian RKJM-RKAS/M serta hasil analisis konteks atau laporan analisis EDS/M


Penilaian Pengawas/Assessor

PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN

Saudara diminta untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah yang ditampilkan melalui ketercapaian dan ketidaktercapaian hasil belajar yang diharapkan. Saudara masih perlu mendiskusikan hasil penilaian Saudara dengan penilaian diri kepala sekolah/madrasah.

Isilah nama Saudara, nama kepala sekolah/madrasah Saudara, dan nama serta alamat sekolah/madrasah.

Berilah tanda centang (√) pada kolom Penilaian Pengawas. Apakah hasil belajar yang diharapkan Sudah Tercapai atau Belum Tercapai, dengan cara, memeriksa bukti-bukti hasil pembelajaran yang dimiliki kepala sekolah/madrasah.

Buatlah keputusan terhadap ketercapaian Target Kompetensi (Sudah Kompeten atau Belum Kompeten). Saudara dapat memutuskan bahwa target kompetensi sudah dicapai, jika dan hanya jika semua hasil belajar yang diharapkan sudah tercapai.

Dalam kolom komentar, buatlah penjelasan umum tentang hasil belajar kepala sekolah/madrasah, tingkat pencapain target kompetensi, dan hal-hal yang masih harus dipelajari.

Buatlah perjanjian waktu untuk mendiskusikan hasil penilaian Saudara dengan Kepala Sekolah/Madrasah dalam rentang waktu dua minggu setelah pelaksanaan In-2. Tanda tanganilah hasil penilaian Saudara.


Nama BPU RKJM DAN RKAS/M

Nama Kepala Sekolah/

Madrasah

Nama Pengawas Sekolah/

Madrasah dan Telepon/HP

Unit Kerja dan Alamat

Target Kompetensi

Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. (Permendiknas no.13 tahun 2007, point 2.1)

Hasil Pembelajaran yang Diharapkan

Penilaian Pengawas (√) Ketercapaian Target Kompetensi

(Kompeten atau belum Kompeten)Tercapai Belum

Tercapai

1. Mengkaji RKJM-RKAS/M yang ada dengan melakukan anaiisis konteks atau analisis laporan EDS/M

2. Merevisi RKJM-RKAS/M berdasarkan hasil kajian RKJM-RKAS/M serta hasil analisis konteks atau analisis laporan EDS/M

.........................................................,................

Pengawas Sekolah/Madrasah

(......................................................)

Bersama ini saya menyatakan bahwa), saya telah mengkaji bukti-bukti fisik yang dilampirkan dalam penyelesaian tagihan dan saya menyatakan bahwa nama kepala sekolah/madrasah tersebut di atas:

KOMPETEN/BELUM KOMPETEN*mencapai hasil yang diharapkan dan target kompetensi

KOLOM KOMENTAR

*coretyangtidakperlu


REFERENSIDepartemen Pendidikan Nasional. 2009. Buku Indikator Sekolah Berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan Kemendiknas Ditjen Mandikdasmen Direktorat Pembinaan SMP

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional,2007,Peraturan Mendiknas No.19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan.

Departemen Pendidikan Nasional,2010. Buku Petunjuk Teknis penyusunan Laporan Analisis Konteks tahun 2010 dari Direktorat Pendidikan SMA.

Departemen Pendidikan Naional. 2007. Peraturan Mendiknas No.13 tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Kementerian Pendidikan Nasional. Peraturan Mendiknas No.15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Buku Petunjuk Teknis RKJM No. 16 Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan SMA.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Panduan Teknis Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah (EDS/M).


DAFTAR ISTILAH

SINGKATAN/ISTILAH KEPANJANGAN/PENGERTIANBahan Pembelajaran Utama Salah satu bagian dari serangkaian bahan pembelajaran untuk program

pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah/madrasah.

In Service Learning 1 (In-1) Proses belajar bersama para kepala sekolah/madrasah yang dipandu oleh fasilitator melalui kegiatan tatap muka atau tanpa tatap muka

In Service Learning 2 (In-2) Proses belajar bersama para kepala sekolah/madrasah yang dipandu oleh fasilitator melalui kegiatan tatap muka untuk melaporkan hasil kegiatan dan berbagi pengalaman hasil kegiatan On the Job Learning

LPPKS Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

On the Job Learning (On) Kegiatan belajar mandiri para kepala sekolah/madrasah untuk menerapkan kegiatan yang sudah dipelajarai pada In Service Learning 1 yang didampingi oleh pengawas sekolah/madrasah sebagai mentor

PPPTK Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

RKAS/M RKAS/M (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah) menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran, dilaksanakan berdasarkan RKJM. RKAS/M memiliki kesamaan makna dengan Rencana Kerja Operesional (RENOP), Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan atau istilah lainnya yang memiliki makna sama.

RKJM Rencana Kerja Jangka Menengah rencana yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. RKJM memiliki kesaman makna dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Strategis (RENSTRA) dan atau istilah lainnya yang memiliki makna sama.

RKT Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah (RKAS/M) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja jangka menengah

SNP Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia

SPM Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah

Buku Bpu RKJM

Documents