BUKU AJAR TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP...2 BUKU AJAR TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda PLANNING GROUP A.A Ngurah Wirasila, SH.,MH

1

BUKU AJAR

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2017

2

BUKU AJAR

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda

PLANNING GROUP

A.A Ngurah Wirasila, SH.,MH

A.A Ngurah Yusa Darmadi, SH.,MH

Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2017

3

SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida

Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNYA, penyusun dapat

menyelesaikan diktat kuliah / bahan ajar mata kuliah Tindak Pidana Tertentu

Dalam KUHP Terhadap Harta Benda, untuk ikut membantu menyediakan dan

memenuhi kebutuhan bahan hukum sebagai referensi bagi para mahasiswa/siswi

Fakultas Hukum UNUD.

Disusunnya Buku ajar ini yang merupakan bagian dari materi Mata Kuliah

Tindak Pidana Tertentu ( Tentang Harta Benda ), yang diasuh oleh Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, disamping membantu para

mahasiswa/siswi, juga untuk menambah dan mengembangkan pola pikir penyusun

dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Dalam diktat kuliah / bahan ajar

ini akan dibahas masalah-masalah pokok saja dari tindak pidana yang menyangkut

harta benda beserta dengan beberapa contoh perbuatan, yang pengembangan lebih

lanjut akan dibahas dalam pertemuan perkuliahan reguler atau dalam tatap muka

dengan para mahasiswa/siswi .

Materi diktat kuliah / bahan ajar ini telah disesuaikan dengan silabus Mata

Kuliah Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Buku ajar ini hanya diperuntukan

dikalangan intern Civitas Akademika Fakultas Hukum UNUD, agar

mahasiswa/siswi dapat mempelajari dan memahami tindak pidana terhadap harta

benda. Penyusun juga telah menyadari bahwa penyusun memiliki keterbatasan-

keterbatasan, baik itu menyangkut materi, kemampuan / intelektualitas maupun

hal-hal lain yang menyangkut penyusunan ini, maka untuk kesempurnaannya

diktat kuliah / bahan ajar ini, besar harapan penyusun kepada semua pihak untuk

memberikan masukkan, kritik dan saran.

Akhir kata, bagi semua pihak yang telah membantu dan memberikan

dorongan moril dalam penyusunan diktat kuliah / bahan ajar ini, dengan

kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih

Denpasar, Maret 2017

Penyusun

5

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..............................................................................................

KATA PENGANTAR ................................................................................................

DAFTAR ISI ..................................................................................................

I. IDENTITAS MATA KULIAH .......... ................................................................

II. DISKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN ......................................................

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) .................................................................

IV. MANFAAT MATA KULIAH ...........................................................................

V. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH ............................................

VI. ORGANISASI MATERI ....................................................................................

VII. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES

PEMBELAJARAN ..............................................................................................

VIII. TUGAS-TUGAS ................................................................................................

IX. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN ....................................................................

X. BAHAN PUSTAKA ..........................................................................................

XI. JADWAL PERKULIAHAN ...............................................................................

BAB I Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta

Penggelapan........................................................................ .............................

PERTEMUAN I : PERKULIAHAAN I) .................................................

PERTEMUAN II : TUTORIAL I ....................................................

BAB II Tindak Pidana Penipuan ..................................................................................

PERTEMUAN III : PERKULIAHAAN II ..................................................

PERTEMUAN IV : TUTORIAL II .. .........................................................

BAB III Tindak Pidana Penadahan ......................................................................

PERTEMUAN V : PERKULIAHAAN III…………………………

PERTEMUAN VI : TUTORIAL III .............................................................

6

PERTEMUAN IV : UJIAN AKHIR SEMESTER .................................... .................

LAMPIRAN ...................................................................................................... ...........

Lampiran 1. Silabus

Lampiran 2. RPP

Lampiran 3. Kontrak Kuliah

7

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

(Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda)

1. Identifikasi Mata Kuliah

Mata Kuliah : Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP ( Kejahatan

dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda )

Kode Mata Kuliah : BII4231

SKS : 2

Prasyarat : PHI, PIH, Hukum Pidana, Pidana Lanjutan

Pengajar : Team Pengajar Hukum Pidana

Semester : V

Status Mata Kuliah : Wajib Institusional ( Universitas/Fakultas )

Tim Pengajar :

1. A.A Ngurah Wirasila, SH.,MH

2. A.A Ngurah Yusa Darmadi, SH.,MH

3. Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH

2. Deskripsi Mata Kuliah.

Mata kuliah ini merupakan sub bagian dari mata kuliah Tindak Pidana

Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) untuk

mengetahui tentang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran

terhadap harta benda seperti “ Pencurian, Pemerasan, Penggelapan,

Penadahan “ dan sebagainya yang meresahkan dan menimbulkan kerugian

material bagi masyarakat, dimana materi ini terdapat dan diatur didalam

KUHP. Dalam diktat / Buku Ajar ini berisi pelajaran dan pengetahuan

hukum yang bersifat khusus, oleh karena hanya membicarakan dan

membahas tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang

mengatur atau menyangkut harta benda. Materi perkuliahan yang

menyangkut kejahatan dan pelanggaran terhadap harta benda sangat perlu

diberikan kepada mahasiswa / siswi Fakultas Hukum Universitas Udayana,

mengingat materi ini berhubungan erat dengan peristiwa atau kejadian-

8

kejadian dalam kehidupan manusia bermasyarakat sehari-hari. Demikian

juga pengaruh dan akibat negatif dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dapat mempengaruhi fikiran dan tingkah laku

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang nantinya atau pada

akhirnya akan dapat menimbulkan kriminalitas-kriminalitas yang lain.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Dengan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami

mengenai : . 1.) Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman

serta Penggelapan, 2.) Tindak Pidana Penipuan, 3.) Tindak Pidana

Penadahan, 4.) Pidana Tambahan terhadap harta benda.

Dengan pemahaman mengenai 4 (empat) substansi pokok dalam mata

kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara utuh

mengenai Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda sebagai sub

materi dari mata kuliah Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, yang

menjadi fokus utama dari mata kuliah ini. Dengan demikian, mahasiswa

diharapkan mampu menganalisa berbagai kasus-kasus pidana yang terjadi

dalam prakteknya.

4. Tujuan Mata Kuliah

Agar mereka, khususnya para mahasiswa / siswi Fakultas Hukum

Universitas Udayana dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang

pasal-pasal yang mengatur tentang harta benda yang terdapat didalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), khusus yang mengatur

kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tentang tindak pidana

pencurian, pemerasan, penggelapan, penadahan dan sebagainya. Juga agar

dapat memahami dan mengerti akan arti setiap pasal yang akan dibahas

serta dapat menggunakan interpretasi atau penafsiran-penafsiran yang

terdapat dalam hukum pidana.

9

4. Prasyarat Mata Kuliah

Bagi mahasiswa / siswi yang makan menempuh mata kuliah ini, harus

sudah menempuh dan lulus dalam mata kuliah :

a. Pengantar Ilmu Hukum (Wajib Nasional/Kode Mata Kuliah BNI1301)

b. Pengantar Hukum Indonesia (Wajib Nasional/Kode Mata Kuliah

BNI1302)

c. Hukum Pidana ( Wajib Nasional / Kode Mata Kuliah BNI2309 )

d. Hukum Pidana Lanjutan (Wajib Institusional/Kode Mata Kuliah

BII3217)

5. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran

a. Metode Peerkuliahan :

Metode perkuliahann adalah Problem Based Learning ( PBL ), dimana

pusat pembelajaran ada pada mahasiswa / siswi. Metode yang

diterapkan adalah “ belajar“ ( Learning ) bukan “mengajar“(Teaching)

b. Strategi Pembelajaran

Strateginya adalah kombinasi 50 % ( 6 kali pertemuan perkuliahan )

dan tutorial 50 % ( 6 kali pertemuan tutorial ). Satu kali untuk

pertemuan Tes Tengah Semester / Ujian Tengah Semester ( UTS ) dan

satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester / Ujian Akhir Semester

( UAS )

c. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial

Perkuliahan dan tutorial dalam mata kuliah Tindak Pidana Tertentu

Dalam KUHP ini, masing-masing direncanakan berlangsung sebanyak

6 kali pertemuan dan 6 kali tutorial, yaitu 3 kali pertemuan perkuliahan

yaitu pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, kemudian pertemuan turorial yaitu

pertemuan ke 2, ke 4, ke 6 dan dilanjutkan dengan satu (1) kali Tes

Tengah Semester / Ujian Tengah Semester ( TTS / UTS ) yang

merupakan pertemuan ke 7. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan 6 kali

pertemuan, dimana 3 kali pertemuan perkuliahan yaitu pertemuan ke 8,

ke 10, ke 12 dan 3 kali pertemuan tutorial yaitu pertemuan 9, 11, 13,

10

kemudian dilanjutkan dengan satu (1) kali Tes Akhir Semester / Ujian

Akhir Semester ( TAS / UTS ) yang merupakan pertemuan ke 14

d. Strategi Perkuliahan

Strategi perkuliahan dilakukan dengan perkuliahan tentang sub-sub

pokok bahasan dipaparkan yang dibantu dengan alat bantu berupa

media papan tulis, power point slide. Disamping itu menyiapkan

bahan-bahan bacaan tertentu yang dianggap / dipandang sulit / susah

untuk didapatkan atau diakses oleh mahasiswa / siswi. Sebelum

mengikuti perkuliahan, mahasiswa / siswi sudah mempersiapkan diri

( self study ) mencari bahan-bahan / materi, membaca dan memahami

pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan atau

guidance dalam diktat ini atau literatur yang diwajibkan. Teknik

perkuliahan adalah : pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi atau

proses pembelajaran dua arah

e. Strategi Tutorial

1. Dalam kelas tutorial, mahasiswa / siswi akan dibagi dalam group-

group kecil, dengan jumlah maximum 20 orang

2. Mahasiswa / siswi mengerjakan tugas-tugas (TT), discussion task,

study task dan problem task sebagai bagian dari self study,

kemudian diskusi dikelas, tutorial, presentasi power point.

3. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa / siswi diwajibkan

menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugas-tugas lain sesuai

dengan topik tutorial. Kemudian mempresentasikan tugas tutorial

dalam bentuk power point presentation atau slide head projector

untuk tugas topik tutorial pada saat itu.

6. Ujian dan Penilaian

a. Ujian : akan dilaksanakan 2 ( dua ) kali dalam bentuk tertulis yaitu Test

Tengah Semester / Ujian Tengah Semester ( UTS ) dan Test Akhir

Semester / Ujian Akhir Semester ( UAS )

11

b. Penilaian : penilaian akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan

Rumus Niali Akhir sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum

Universitas Udayana, sebagai berikut :

(TT + UTS)

2 + 2 X UAS = Nilai Akhir

3

7. Materi / Organisasi Perkuliahan

1. Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta

Penggelapan

2. Tindak Pidana Penipuan

3. Tindak Pidana Penadahan

4. Pidana Tambahan terhadap harta benda

8. Daftar Bacaan :

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku

II), Jilid I, Alumni, Bandung

Bawengan. Gerson W, 1983 : Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek,

Pradnya Paramita, Jakarta

Chazawi. Adami, 2002 : Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja

Grafindo Perkasa, Jakarta

Skala Penilaian Penguasaan Kompetensi Ket. Dgn Skala Nilai

Huruf Angka 0 – 10 0 - 100

A

B+

B

C+

C

D+

D

E

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0

Sangat Baik

Antara sangat baik dgn baik

Baik

Antara baik dan cukup

Cukup

Kurang

Sangat kurang

Gagal

8,0-10,0

7,0-7,9

6,5-6,9

6,0-6,4

5,5-5,9

5,0-5,4

4,0-4,9

0,0-3,9

80-100

70-79

65-69

60-64

55-59

50-54

40-49

0-39

12

Lamintang. P.A.F (1), 1997 : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung

---------------------- (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru,

Bandung

---------------------- (3), 1984 : Hukum Penitensier Indonesia, CV Armico,

Bandung

Lamintang. P.A.F, dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik

Khusus, kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan

Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito,

Bandung

Moeljatno, 1985 (1) : Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta

-------------, 2008 (2) : K.U.H.P. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

Cetakan 27, Bumi Aksara, Jakarta

Prodjodikoro. Wirjono, 1986 : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di

Indonesia, Edisi 2, PT Eresco, Bandung

Saleh. Roeslan, 1983 : Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban

Pidana, Aksara Baru, Jakarta

Sianturi. SR, 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Sugandhi. R, 1981: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya –

Indonesia

Utrecht. E, 1986 : Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas - Surabaya

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

13

XI JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan secara rinci sebagai berikut:

NO PERTEMUAN TOPIK KEGIATAN

1 I Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan

dan Pengancaman serta Penggelapan

Perkuliahan 1

2 II Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan

dan Pengancaman serta Penggelapan

Tutorial 1

3 III Tindak Pidana Penipuan

Perkuliahan 2

4 IV Tindak Pidana Penipuan Tutorial 2

5 V Tindak Pidana Penadahan

Perkuliahan 3

6 VI Tindak Pidana Penadahan

Tutorial 3

7 VII Pidana Tambahan terhadap harta benda

Perkuliahan 4

8 VIII Pidana Tambahan terhadap harta benda

Tutorial 4

9 IX UJIAN AKHIR SEMESTER

Terstruktur

14

POKOK BAHASAN I

Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta Penggelapan

PERTEMUAN I: PERKULIAHAN

BAB: I

Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta Penggelapan

A. P E N D A H U L U A N

Didalam kehidupan manusia bermasyarakat, seringkali mendengar dan

melihat terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tindak

pidana yang berhubungan dengan harta benda termasuk didalam Buku II KUHP,

yang terdiri dari Tindak Pidana Pencurian BAB XXII), Tindak Pidana Pemerasan

dan Pengancaman (BAB XXIII), Tindak Pidana Penggelapan (BAB XXIV),

Tindak Pidana Penipuan (BAB XXV), Tindak Pidana Yang Merugikan Orang

Yang Berpiutang dan Yang Berhak (BAB XXVI), (Tindak Pidana Perusakan

Barang (BAB XVII), Tindak Pidana Penadahan (BAB XXX). Tindak Pidana

Curang Dalam Perjanijian, Tindak Pidana Bangkrut (Pasal 396 s/d 403, 405, 520),

Tindak Pidana Terhadap Penerbitan dan Percetakan (Pasal 483 s/d 485), dan

Pelanggaran Terhadap Tanah Hak Milik (Pasal 548 / 551). ( HAK Moch. Anwar, 1982 : 16

dan SR. Sianturi, 1983 : 590 )

Tindak Pidana tersebut di atas akan dibahas satu persatu dalam buku ajar

ini. Dimulai dari Tindak Pidana Pencurian, Tindak pidana pencurian diatur dalam

BAB XXII, buku II adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pada umumnya memiliki unsur-unsur

yang bersifat subjektif dan bersifat objektif dan perbuatan itu dilakukan dengan

sengaja, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, akan

tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian

tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana

yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan

dengan tidak sengaja atau culpoos diefstal (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 2).

15

3.1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

“ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara

melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp. 60.00,- “ (lihat KUHP – Moeljatno (2), Cetakan 27, 2008)

Pasal ini merupakan bentuk pokok dari pada tindak pidana pencurian, yang

untuk dapat memasukan atau mengatakan perbuatan seseorang kedalam rumusan

pasal ini, harus melihat unsur-unsur yang terkandung didalam rumusan pasal itu

sendiri. Adapun unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1).Unsur Objektif : terlihat dari kalimat : barang siapa / hij, mengambil /

wegnemen, barang atau sesuatu benda / eenig goed, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain / dat geheel of gedeeltelijk aan een ander

toebehoort.

2).Unsur Subjektif : terlihat dari kalimat : dengan maksud untuk memiliki /

menguasai secara melawan hukum / met het ogmerk om het zich

wederrechtelijk toe te eigenen. (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 17 dan P.A.F. Lamintang (2), 1989 :

1-2).

Kalimat “ barang siapa “ dalam rumusan pasal itu, berarti siapa saja atau

setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku / dader suatu

tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk

dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang. Kalimat “ mengambil “ /

wegnemen oleh Lamintang menyatakan bahwa karena yang dilarang untuk

dilakukan oleh orang dalam pasal ini sebenarnya perbuatan “mengambil “, yaitu

mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan kepunyaan

orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Unsur ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan jaman,

yang semula diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat

lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaannya

yang nyata. Kalimat perbuatan mengambil disini berarti perbuatan yang

mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan

16

barang tersebut berada diluar kekuasaan pemilik yang syah. Dimana perbuatan

mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas

suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai

apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Dengan demikian,

perbuatan mengambil itu berarti (1) mengambil dari tempat dimana suatu benda

itu semula berada,( 2) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain (P.A.F.

Lamintang (2), 1989 : 11-14).

Oleh karena itu, unsur kesalahan di sini adalah berbentuk “ kesengajaan “

yang tersirat dari kata-kata “ mengambil “, yang dipertegas lagi dengan kata-kata

“ dengan maksud untuk memiliki “. Kata-kata dengan maksud disini berfungsi

ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain

pihak untuk menonjolkan peran sebagai tujuan si pelaku (SR. Sianturi, 1983 : 591)

Sedangkan pengertian mengambil dikalangan sarjana hukum barat seperti

yang dikemukakan oleh :

1). Mr. Blok mengatakan bahwa arti “ mengambil “ itu adalah suatu

prilaku yang membuat yang membuat benda berada dalam

penguasaannya yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya atau

didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia

inginkan dengan benda tersebut

2). Prof. Noyon – Langemeijer, mengambil adalah : selalu merupakan

suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam

penguasaannya.

3). Prof. Simon, mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi

berada dalam pengusaannya atau membawa benda tersebut secara

mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain

pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum

berada dalam penguasaannya.

4). Prof. van Bemmelen – van Hattum, mengambil itu adalah setiap

tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi

berada dalam pengusaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain

17

tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara

orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

5). Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894, W.6578 dan Arrest tanggal

1935, NJ. 1935 halaman 681, W. 12932 memutuskan bahwa perbuatan

mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan

pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali

benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan

“ mengambil “ / wegnemen itu dapat dipandang sebagai terjadi, yaitu :

a). Teori Kontrektasi atau Contrectatie Theorie yaitu : untuk adanya suatu

perbuatan mengambil itu, disyaratkan bahwa dengan sentuhan

badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari

tempatnya semula.

b). Teori Ablasi atau Ablatie Theorie yaitu : untuk selesainya perbuatan

mengambil itu disayaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus

telah diamankan oleh pelaku.

c). Teori Aprehensi atau Apprehensie Theorie yaitu : untuk adanya

perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat

benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata. (P.A.F.

Lamintang (2), 1989 : 11-15).

Mengenai cara-cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan – nyata ini,

secara garis besarnya dapat dibagi :

1). Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan

berpindahnya barang itu, berarti berpindah pula penguasaan yang

nyata terhadap barang itu. Misalnya A mengambil sebuah TV milik B

dengan memindahkannya dari rumah B kerumah A, bahkan bisa

langsung menjual ke tukang tadah. Dengan berpindahnya TV itu dari

rumah B kerumah A atau dengan dijualnya kepada tukang tadah, maka

itu berarti kekuasaanbarang itu telah berpindah secara nyata kepada A.

18

2). Memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran,

misalnya pencurian aliran listrik atau gas ( Arrest HR tanggal 23 Mei

1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931. Ini melalui penafsiran

analogi. (lebih lanjut lihat Adami Chazawi, 2002 : 11 – 12 dan PAF. Lamintang (2), 1989 : 19 -

20)

3). Pelaku hanya melalui memegang atau menunggui suatu barang saja,

akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang

itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka

demikian dalam arti barang tidak dipindahkan ( SR. Sianturi, 1983 : 592 ).

Jika suatu benda / barang diambil oleh seseorang yang merupakan

kepunyaan orang lain, tidak untuk dimiliki, tetapi untuk dihancurkan atau dirusak,

maka itu bukan merupakan tindak pidana pencurian, sebagaimana dikatakan oleh

Prof. Simon. Demikian pula perbuatan mengambil suatu benda / barang dengan

maksud untuk memakainya sementara atau untuk memakainya sebagai penyewa,

juga bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian,karena tidak terdapat unsur

dengan maksud untuk menguasai benda / barang itu

Sedangkan unsur barang yang dimaksudkan disini adalah pada dasarnya

setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Suatu pengertian yang wajar,

karena apabila barang itu tidak memiliki nilai ekonomis, tidak mungkin orang

akan membentuk kehendak untuk mengambil barang itu, sehingga dapat dikatakan

bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum ( SR. Sianturi, 1983 : 593 ).

Sedangkan R. Soesilo mengatakan bahwa barang itu tidak perlu

mempunyai nilai ekonomis (Gerson W. Bawengan, 1983 : 148). Akan tetapi pengertian

barang / benda ini lebih lanjut mengalami perkembangan yang cukup pesat,

bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi

juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga

terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan.

Sebelum tahun 1921 pengertian barang hanya sebagaimana yang dirumuskan

dalam Pasal 362 KUHP saja, yaitu hanya benda yang berwujud dan menurut

sifatnya dapat dipindahkan. Tetapi setelah adanya keputusan Hoge Raad (HR)

19

tentang “ electriciteits-arrest atau “ arrest listrik “, tanggal 23 Mei 1921, NJ.

1921, halaman 564, W. 10728 terjadi perkembangan tentang pengertian barang,

yaitu telah memasukkan benda yang tidak berwujud. Mr. Taverna, Prof. Van

Bemmelen – van Hattum dan Pompe mengatakan bahwa putusan HR itu

menggunakan analogische interpretatie, yang dilarang dugunakan didalam hukum

pidana. Langemeijer dan Rolling mengatakan bahwa ptusan HR itu menggunakan

extensive interpretaie, yaitu menafsirkan pengertian benda / barang itu diperluas,

sehingga menyimpang dari dari maksud yang sebenarnya. Sedangkan Mr.

Hazewinkel-Suringa, dalam hal ini mengatakan bahwa HR telah menggunakan

atau memakai teleologische interpretatie yang memang tidak dilarang dan dipakai

dalam bidang hukum pidana. Prof. Van Bemmelen pada kesempatan lain

mengatakan bahwa putusan HR tersebut diatas menggunakan kombinasi dari 3

(tiga) metode penafsiran undang-undang, yaitu : 1). Anticiperende interpretatie,

2). Grammaticale interpretatie dan 3). Teleologische interpretatie. Beberapa

tahun kemudian, HR kembali membuat suatu keputusan tentang “ pencurian gas “,

dengan putusan HR, tanggal 9 Nopember 1931, NJ 1932, halaman 270, W. 12409.

Dimana putusan HR itu menganggap bahwa gas adalah merupakan benda-benda

yang tidak berwujud kedalam pengertian benda seperti yang dimaksudkan dalam

Pasal 362 KUHP tersebut diatas. (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 18-20)

Didalam pengertian barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain, disini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa

barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain. Sebagai suatu contoh

adalah : (1) Petani penggarap dan pemilik tanah pertanian/perkebunan atau (2)

Mengambil benda milik bersama seperti warisan. Sedangkan dalam kalimat

dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu pihak berperan menguatkan unsur

kesengajaan dalam tindak pidana ini dan dilain pihak unsur ini berperan untuk

menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan dari sipelaku, tetapi kalimat

dengan maksud itu tidak selalu/kadangkala merupakan istilah lain dari kata-kata

sengaja (SR. Sianturi, 1983 : 591). Sehingga kata dengan maksud terwujud dalam

kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku, dengan demikian bahwa

mempunyai maksud atau kehendak berarti dianggap memiliki kesengajaan. Unsur

20

“ memiliki “ disini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang / benda

berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi

kekuasaannya. Dengan kata lain memindahkan kekuasaan suatu barang / benda

yang awalnya ada pada orang lain, kemudian menjadi dibawah kekuasaan si

pelaku. Dalam hal memiliki barang / benda bagi diri sendiri terwujud dalam

berbagai jenis tindak pidana, seperti menjual, memakai, memberikan pada orang,

menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Dengan singkat dapat

dikatakan bahwa si pelaku menggunakan suatu barang / benda yang seolah-olah

miliknya sendiri. Untuk memiliki suatu barang tidak perlu harus terwujud atau

terlaksana, artinya belum diwujudkan menjadi perbuatan yang nyata, akan tetapi

cukup si pelaku itu telah mempunyai maksud yang ada dalam dirinya si pelaku,

misalnya dalam hal tertangkap tangan.

Didalam unsur melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang

dikehendaki itu merupakan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku,

dimana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain

(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 19). Kata melawan hukum itu mempunyai arti lebih luas dari

pada sekedar kalimat yang disebut memiliki, karena termasuk dalam pengertian

bagaimana caranya untuk memilik suatu barang / benda dan bertentangan dengan

kewajiban si pelaku. Mengenai unsur bersifat melawan hukum ini dapat ditinjau

dari :

1) Dengan mendasarkan pada ajaran bersifat melawan hukum material,

maka tindakan mengambil itu harus bersifat melawan hukum.

Mengingat unsur bersifat melawan hukum dalam pasal ini tidak

tersurat, melainkan hanya tersirat dan oleh karena menganut ajaran

yang material, maka bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus

selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan.

2) Dengan mendasarkan pada ajaran bersifat melawan hukum formal,

yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum ini tidak

dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak ada keharusan

untuk membuktikannya. Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwa

sebenarnya dengan dirumuskannya suatu larangan dalam undang-

21

undang dan kendati tidak dirumuskan / dicantumkan secara tegas unsur

bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan

terlarang itu sudah bersifat melawan hukum (SR. Sianturi, 1983 : 591).

Unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai / memiliki secara

melawan hukum, dalam arti bahwa si pelaku ingin menguasai seolah-olah si

pelaku itu adalah pemiliknya suatu benda / barang dan telah menunjukkan suatu

kehendak / niat atau tujuan dilakukan suatu tindak pidana.

3.2. Pencurian Gequalificeerde Diefstal (Pasal 363 KUHP)

Tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana pencurian yang

dikualifisir oleh keadaan-keadaan tertentu, sehingga merupakan hal-hal yang

memberatkan dalam pemidanaannya. Pasal 363 KUHP dalam :

Ayat (1) menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun :

ke 1 : Pencurian ternak.

Ke 2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa

bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampat, kecelakaan kereta api, huru-hara, pembrontakan

atau bahaya perang.

Ke 3 : Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh orang yang berhak.

ke 4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.

ke 5 : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan

atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu.

Ayat (2) menyatakan bahwa :Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3

disertai dengan salah satu hal tersebut ke 4 dan ke 5, maka

dikenakan pidana paling lama sembilan tahun (lihat KUHP - Moeljatno

(2), Cetakan 27, 2008)

Tindak pidana pencurian ini harus dibedakan dari tindak pidana pencurian

yang lain, oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus yang dipandang sebagai

harus dinilai sebagai yang memberatkan kualitas dari pencurian. Dengan demikian

22

tindak pidana ini disebut pula sebagai “ pencurian dengan keadaan yang

memberatkan atau sebagai pencurian yang dikualifikasikan atau strafverzwarende

omstandigheden ”

Pencurian ternak dalam ayat (1) ke 1 adalah merupakan unsur yang

bersifat objektif tambahan dalam pasal ini, dimana dimasukkannya pencurian

masalah ternak dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya

KUHP itu sendiri. Pada saat terbentuknya KUHP di negara Belanda, ternak ini

dianggap oleh bangsa Belanda memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat

membantu pekerjaan manusia, sehingga dianggap sebagai hal yang memberatkan

sanksi pidananya (lihat Pasal 101 KUHP) (SR. Sianturi, 1983 : 601).

Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukan kedalam rumusan Pasal 363

ayat (1) ke 1 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa sipelaku (a). telah

menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, (b).

mengetahui bahwa yang diambil itu adalah ternak, (c). mengetahui bahwa ternak

itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan (d). bermaksud untuk

menguasai ternak tersebut secara melawan hukum ( PAF. Lamintang (2), 1989 : 34 – 35 ).

Dalam ayat (1) ke 2 terdapat keadaan yang memberatkan lainnya, yaitu

berbagai keadaan atau kejadian yang membuat setiap orang yang tertimpa

peristiwa sebagaimana rumusan kalimat dalam pasal, maka orang-orang tersebut

tidak akan pernah memikirkan tentang harta bendanya, karena lebih

mengutamakan keselamatan jiwa dan keluarganya. Keadaan-keadaan yang

demikian itu sudah tentu akan menimbulkan kecemasan dan kepanikan bagi setiap

orang yang tertimpa masalah itu, tetapi agaknya keadaan yang demikian itu

dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana, padahal

seharusnya ikut prihatin atau membantu untuk menyelamatkan benda/barang

berharga maupun manusianya.

Pengertian malam hari itu dalam ayat (1) ke 3 adalah waktu diantara

matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 98

KUHP. Sedangkan pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat

tinggal tetap atau sementara bagi manusia dan pekarangan tertutup adalah

sebidang tanah yang memiliki batas-batas / tanda-tanda tertentu untuk

23

membedakan dengan sebidang tanah lainnya yang ada disekelilingnya. Dimana

batas-batas / tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada

suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukan batas luas dan lebar sebidang

tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah

rumah sebagai tempat tinggal / kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas

tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya (R. Sugandhi, 1980 : 379)

Dalam ayat (1) ke 4 disebutkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan bersekutu. Keadaan yang demikian ini tidak

dipersyaratkan harus telah ada pembicaraan terlebih dahulu sebagai suatu rencana

diantara mereka sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang terpenting disini adalah

pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat saling pengertian secara phsikis /

kejiwaan dan secara pisik / jasmani diantara mereka, meskipun pengertian itu

tidak secara detail atau terperinci, dianggap telah terjadi suatu kerjasama. Dengan

demikian, bersekutu atau bekerjasama dalam hal melakukan tindak pidana yang

bersifat spontan ini, telah dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja,

meskipun tidak didahului dengan perundingan sebagai perencanaan terhadap

perbuatan yang akan dilakukan. Mereka yang terlibat dalam tindak pidana ini,

juga dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, meskipun harus melalui

pembuktian dalam proses persidangan di Pengadilan.

Sedangkan didalam ayat (1) ke 5 juga merupakan suatu keadaan

memberatkan, dimana hal ini mengenai cara-cara perbuatan / tindak pidana itu

dilakukan yang dapat menimbulkan suatu akibat lain. Dimana perbuatan yang

dilakukan dapat berupa pembongkaran, pengerusakan, memanjat ( Pasal 99

KUHP ), menggunakan kunci palsu ( Pasal 100 KUHP ) dan perintah palsu serta

pakaian palsu.

Ancaman sanksi pidana dapat diperberat lagi, apabila perbuatan/tindak

pidana itu sebagaimana diterangkan dalam ke 3, yang disertai dengan salah satu

hal tersebut pada ke 4 dan ke 5, dimana ancaman sanksi pidananya menjadi 9

(sembilan) tahun (Pasal 363 ayat (2) KUHP).

24

3.3 Pencurian Ringan / Geprivilegeerd (Pasal 364 KUHP)

Perbuatan yang diterangkan dan diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363

butir 4 dan butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang tidak lebih dari Rp. 25,- (Dua Puluh Lima

Rupiah), diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh

Rupiah). Perbuatan ini adalah merupakan pencurian ringan, oleh karena objek atau

nilai benda / barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25,- (Dua Puluh Lima

Rupiah), demikian juga terhadap ancaman pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan dan

pidana denda hanya Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

3.4 Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Perbuatan pidana/tindak pidana ini merupakan suatu “ Gequalificeerde

Diefstal “ atau suatu “pencurian dengan kualifikasi “ ataupun merupakan suatu “

pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan “. Dimana rumusan Pasal 365

KUHP adalah :

-Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

menguasai barang yang dicuri.

-Ayat (2) : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

Ke 1. : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan

umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke 2.: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu.

Ke 3. : Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan

merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke 4. : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

-Ayat (3) : Jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana

penjara paling lama lima belas tahun.

25

-Ayat (4) : Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika

perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh

satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3 (lihat Moeljatno (2),

KUHP – Cetakan 27, 2008).

Pasal 365 ayat (1) KUHP ini, yang dinyatakan dapat dipidana adalah suatu

kejahatan yang berdiri sendiri, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu

keadaan yang memberatkan, oleh karena pelaksanaan perbuatan / tindakan itu

telah dilakukan dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang. Pengertian

ini juga dapat disamakan sebagaimana yang terihat dalam rumusan Pasal 89

KUHP, yaitu : yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat

orang pingsan atau tidak berdaya. Simon menyatakan yang dapat dimasukkan

dalam pengertian “ kekerasan “ yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak

terlalu ringan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kekerasan itu tidak perlu

merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika

kekerasan itu dilakukan atau terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu

dilakukan, dengan maksud : (a). untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan

pencurian yang akan dilakukan, (b). jika kejahatan yang mereka lakukan itu

diketahui pada waktu sedang dilakukan ( op heterdaad betrape / tertangkap

tangan ),untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan

dapat melarikan diri dan (c). untuk menjamin tetap mereka kuasainya benda yang

telah mereka curi.(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 53 – 55).

Penggunaan perbuatan / tindakan kekerasan ini dapat berwujud dengan

memukul, mengikat, menahan, mencekik, menjambak dsb.nya. Sedangkan “

ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga

menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (H.A.K.

Moch. Anwar, 1982 : 26).

Unsur-unsur yang terlihat didalam rumusan Pasal 365 KUHP itu adalah :

a). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat : didahului, disertai, diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana perbuatan itu dilakukan

terhadap seseorang.

26

b). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat : 1). dengan maksud untuk

mempersiapkan / mempermudah pencurian, 2). atau jika tertangkap

tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya

untuk melarikan diri, 3). dengan maksud untuk mempertahankan/tetap

menguasai barang yang dicuri tersebut.(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 25)

Didahului dengan kekerasan / ancaman kekerasan berarti sebelum

perbuatan pencurian itu dilakukan, dengan maksud adalah untuk mempersiapkan

segala sesuatu tentang / mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan /

dilakukan. Disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan berarti penggunaan

perbuatan ini dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah

dilaksanakannya perbuatan pencurian itu, misalnya dengan mengikat mulut dan

tangan pemilik rumah / penghuni rumah / orang lain yang ada dalam rumuh itu,

dimana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan diikuti dengan kekerasan / ancaman

kekerasan berarti perbuatan itu dilakukan segera setelah perbuatan pencurian

selesai dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk memberi kesempatan bagi diri

sendiri untuk melarikan diri, atau peserta lainnya juga untuk melarikan diri atau

menjamin barang-barang yang telah dicuri itu tetap berada dalam penguasaan si

pelaku atau bila tertangkap tangan (Penjelasan Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Penjelasan Pasal 365 ayat (2) ke 1 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3,

ayat (2) ke 2 sama dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ayat (2) ke 3 sama dengan

Pasal 363 ayat (1) ke 5. Sedangkan Pasal 365 ayat (2) ke 4 yang mengakibatkan

timbulnya luka-luka berat, dapat dilihat hubungannya dengan Pasal 90 KUHP.

Demikian juga penjelasan Pasal 365 ayat (3) yang memperberat ancaman

pidananya sampai dengan 15 (lima belas) tahun, oleh karena akibat perbuatan itu

dapat menimbulkan kematian bagi seseorang, yang nantinya dapat dihubungkan

pasal-pasal tentang pembunuhan. Sedangkan penjelasan Pasal 365 ayat (4) hanya

memperberat ancaman pidananya mulai dari pidana penjara seumur hidup, pidana

mati atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika : a).

Menimbulkan luka-luka berat atau matinya korban (ayat 2 ke 3 dan ayat 3), b).

Perbuatan tersebut seperti dalam ayat (2) ke 3 atau disertai pula oleh salah satu

sebagaimana diterangkan dalam ayat (2) ke 1 dan 3 KUHP.

27

3.5 Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Pencurian(Pasal 366 KUHP)

Didalam hal pemidanaan sebagaimana atau didasarkan salah satu

perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365, dapat

dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4

KUHP.

3.6 Pencurian Dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Ayat (1) : Jika pembuat atau pembantu dari alah satu kejahatan dalam bab

ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan

tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta

kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak

mungkin diadakan tuntutan pidana.

Ayat (2) : Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur

yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta

kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda,

baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat

kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan

penututan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Ayat (3) : Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan

oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan

tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu (lihat KUHP –

Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Apabila kita melihat rumusan pasal tersebut diatas, maka ada 2 (dua)

ketentuan utama yang diatur, yaitu :

1). Ditiadakannya tuntutan pidana, jika sipelaku adalah suami yang masih

terikat sepenuhnya dalam perkawinan yang syah dengan kehilangan

atau sebaliknya. Sehingga dari sudut dari teori hukum, perbuatan itu

dipandang tidak bersifat melawan hukum dan perbuatan itu dipandang

ditiadakan. Disamping itu, harta kekayaan suami – istri adalah milik

bersama yang bersifat khusus selama mereka terikat dalam suatu

perkawinan yang syah dan sepenuhnya. Oleh karena itu, apabila salah

satu pihak melakukan perbuatan hukum (misalnya menjual), itu artinya

sama saja mereka menjual sendiri barang / bendanya.

2). Ketentuan dalam rumusan pasal ini merupakan delik aduan relatif, jika

sipelaku adalah :a). Suami/istri yang sudah terpisah meja dan ranjang

28

atau terpisah harta kekayaan, b). Keluarga sedarah dalam garis lurus

atau garis menyimpang 2 (dua) derajat, c). Keluarga semenda dalam

garis lurus atau menyimpang 2 (dua) derajat.

Di Indonesia, untuk melihat dan mengetahui bahwa mereka memiliki

hubungan suami – istri sebagai suatu ikatan perkawinan yang syah adalah dalam :

1). Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2). Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

4). Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen ( Hoci S. 1933/74).

5). Peraturan Perkawinan Campuran ( S. 1933/74 tersebut No. 3, 4, dan 5

sejauh belum diatur pada No. 1 dan 2.

6). Berbagai perundang-undangan, Keputusan Mentri Agama, Surat

Edaran dsb (SR. Sianturi, 1983 : 612 – 613)

Apabila dalam delik aduan relatif tersebut terdapat peserta lain, maka tiap-

tiap peserta itu tidak dapat dituntut, jika nama mereka masing-masing tidak

disebutkan oleh pengadu didalam pengaduannya. Kecuali sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP, pada umumnya yang berwenang mengajukan

pengaduan itu adalah orang yang menurut sifat dari kejahatannya, merupakan

orang yang secara langsung telah menjadi korban atau merupakan orang yang

secara langsung telah dirugikan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh orang

lain (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 61)

3.7 Tindak Pidana Pemerasan / Afpersing (Pasal 368 KUHP)

Ayat (1) : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan

barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) : Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan

ini. (lihat KUHP - Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

29

Didalam rumusan pasal ini, terlihat unsur-unsurnya untuk menentukan

atau dapat dipakai sebagai pedoman dalam penuntutan dan penjatuhan pidana,

yaitu :

1). Dalam ayat (1) ada : (a) unsur yang bersifat subjektif, terlihat dari

kalimat : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hukum. (b) unsur yang bersifat objektif, terlihat

dari kalimat : perbuatan memaksa orang, dilakukan dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu / orang lain atau

membuat hutang atau menghapuskan / meniadakan pihutang.

2). Dalam ayat (2) terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan Pasal

365 ayat (2), (3) dan (4) KUHP terhadap ketentuan Pasal 368 KUHP

ini.(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 65 dan H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 31)

Pasal 368 KUHP ini tidak menyatakan secara tegas tentang adanya unsur

“ kesengajaan “ dalam melakukan suatu tindak pidana, Unsur opzet atau sengaja

dapat dilihat dari kalimat “ memakas dengan kekerasan “. Sehingga dapat

dikatakan bahwa perbuatan / tindak pidana ini merupakan suatu “ opzettelijk

misdriif “ atau : suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Untuk

dapat menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti memiliki kesengajaan, maka

harus dapat dibuktikan : (a). mempunyai makdsud atau kehendak untuk memakai

kekerasan atau ancaman kekerasan, (b). mempunyai maksud atau kehendak untuk

memaksa, (c). mengehatahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan itu telah ia tujukan kepada orang lain tersebut, (d).

mengetahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan itu telah ia lakukan agar orang lain tersebut : (1). menyerahkan sesuatu

benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, (2).

menyatakan dirinya mempunyai hutang atau meniadakan utang, (e). mempunyai

maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (P.A.F.

Lamintang (2), 1989 : 65-66).

30

Tentang bagaimana ancaman kekerasan itu harus dilakukan, Hoge Raad

dalam Arrest tanggal 5 Januari 1914, NJ. 1914, halaman 397, W. 9604, telah

mensyaratkan bahwa :

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa,

sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa

yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan

pribadinya.

2. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan

kesan seperti itu (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 68)

Didalam tindak pidana pemerasan sebenarnya tidak berdiri sendiri,

sipelaku perbuatan biasanya menggunakan 2 (dua) buah alat pelanggar atau

mungkin pula terjadi penggunaan lebih dari 2 (dua) buah alat pelanggar.

Ancaman kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP ini, tidak

selalu harus berhadapan secara langsung antara pemeras dengan orang yang

diperas, tetapi mungkin dapat dilakukan melalui suatu surat yang disebut dengan “

Black Mail “, telepon, atau pesanan lewat pihak lain atau pihak ke 3 (ketiga) (Gerson

W. Bawengan, 1983 : 153 – 155). Dalam pasal ini kesalahannya berbentuk kesengajaan,

yang tampak dalam kalimat “ dengan maksud “, dalam hal ini memperlihatkan

kehendak dari si pelaku bahwa perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dan

dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadarannya serta keinsyafan,

bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan memaksa. Apabila si pelaku tidak ada

niat / kehendak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain, maka pasal yang

lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335 KUHP yang menentukan :

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau

denda paling banyak tiga ratus rupiah :

Ke 1 : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain

maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau

dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan

lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

31

Ke 2 : barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman

pencemaran atau pencemaran tertulis.

Ayat (2) : Dalam hal diterangkan ke 2, kejahatan hanya dituntut atas

pengaduan orang yang terkena (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27,

2008).

Seseorang dalam menyerahkan / memberikan sesuatu barangnya kepada si

pelaku, sudah tentu sebagai akibat dipaksa melalui kekerasan atau ancaman

kekerasan oleh si pelaku, yang mungkin juga menggunakan alat-alat kekerasan,

sehingga akan terlihat adanya hubungan kausal antara penyerahan barang itu dan

kekerasan. Masalah barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah

seluruhnya milik yang diperas atau sebagian milik orang yang diperas itu.

Sedangkan sebagian lagi kemungkinan kepunyaan si pelaku atau pihak ke III atau

seluruhnya kepunyaan orang lain / pihak ke III yang berada dalam kekuasaan

orang yang diperas. Bilamanakah tindak pidana pemerasan dalam arti memmakai

/ menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain untuk

menyerahkan / memberikan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya

kepunyaan orang itu atau kepunyaan pihak ketiga itu, dapat dipandang sebagai

telah selesai dilakukan oleh pelakunya ? Untuk menjawab hal ini, HR dalam

arrestnya tanggal 17 Januari 1921, NJ. 1921, halaman 315, W. 10697 telah

memutuskan bahwa “ penyerahan sesuatu benda itu merupakan suatu unsur

kejahatan ini, dimana penyerahan itu dipandang selesaai dilakukan, yakni

bilaman orang yang menjadi korban kekerasan atau orang yang diancam dengan

kekerasan itu telah kehilangan penguasaannya atas benda yang bersangkutan “

(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 70-71).

Membuat pihutang berarti orang yang diperas itu mengakui bahwa

memang benar berhutang kepada si pelaku pemeras, baik yang dilakukan secara

tertulis maupun secara lisan. Membuat hutang disini tidak saja dapat dilakukan

oleh si pelaku kepada korban, tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain untuk

membuat hutang. Sedangkan menghapuskan pihutang baik tertulis maupun secara

lisan, disini mengandung arti bahwa orang yang diperas itu menganggap

pihutangnya sudah lunas atau telah diselesaikan kepada si pelaku, atau segala

32

pihutang si pelaku dianggap sudah lunas / diselesaikan dengan dilakukan

perbuatan pidana itu oleh si pelaku kepada orang yang diperas, Akan tetapi

apabila pemaksaan pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan / ancaman

kekerasan oleh si pelaku sudah terjadi, namun orang yang diperas itu tetap

bertahan dan mengadakan perlawanan dengan tetap mempertahankan sesuatu serta

tidak bersedia memenuhi semua permintaan si pelaku, maka disini terjadi suatu

percobaan pemerasan, maka Pasal yang tepat untuk diterapkan adalah Pasal 53

KUHP jo.Pasal 368 KUHP. Pasal 368 ayat (1) KUHP ini memiliki persamaan

dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu sama-sama menggunakan sarana

kekerasan/ancaman kekerasan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Pasal 365

ayat (1) KUHP : si pelaku merebut atau mengambil sendiri barang dari kekuasaan

korban dan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP si pelaku menerima penyerahan

barang dari korban.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP tersebut

diatas, ternyata memiliki unsur subjektif yang sama, yaitu “ dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ Sedangkan

perbedaannya adalah terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu

dilakukan oleh si pelaku. Dalam tindak pidana pengancaman, pemaksaan

dilakukan dengan ancaman akan menfitnah dengan lisan atau tilisan atau akan

mengumumkan suatu rahasia, sedangkan dalam tindak pidana pemerasan,

pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

3.8 Tindak Pidana Pengancaman / Afdreiging (Pasal 369 KUHP)

Ayat (1) : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman

pencemaran baik dengan lisan maupun tertulis, atau dengan

ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat

hutang atau menghapuskan pihutang, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2) : Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang

terkena kejahatan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

33

Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut diatas, maka

dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut :

1).Unsur Subjektif : terlihat dari kalimat “ dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “.

2). Unsur Objektif : terlihat dari kalimat :

a). Barang siapa.

b). Dengan ancaman : (1). Akan menista / mencemarkan, (2). Akan

menista / mencemarkan dengan tulisan atau lisan, (3). Akan

mengumumkan / membuka suatu rahasia.

c). Memaksa seseorang untuk : (1). Menyerahkan sesuatu benda /

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu /

orang lain / pihak III, (2) Menghapuskan hutang atau membuat

pihutang.(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 31 dan P.A.F. Lamintang (2,) 1989 : 83)

Dalam rumusan pasal ini, meskipun unsur kesengajan atau opzet tidak

disyaratkan dengan tegas sebagai salah satu unsur dalam rumusan perundang-

undangan, akan tetapi harus dianggap si pelaku telah melakukan perbuatan/tindak

pidana dengan sengaja dan harus dibuktikan. Oleh karena itu, agar sipelaku dapat

dinyatakan terbukti memenuhi unsur kesengajaan, maka harus dibuktikan : (a).

telah mempunyai kehendak / maksud untuk melakukan perbuatan pengancaman,

(b). memang mengetahui bahwa ancamannya itu telah ditujukan pada orang lain,

(c). memang mengetahui bahwa ancaman itu merupakan ancaman (1). akan

menista dengan tulisan atau (2). akan mengumumkan suatu rahasia, (d). telah

mempunyai kehendak / maksud untuk melakukan perbuatan memaksa orang lain,

(e). memang mengetahui bahwa pemaksaan yang ia lakukan itu bertujuan untuk

memaksa orang lain (1). menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau

seluruhnya merupakan benda kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak

ketiga, (2). mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dan (f).

telah mempunyai kehendak / maksud untuk menguntungkan dir sendiri atau orang

lain secara melawan hukum (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 84-85).

Pengancaman / Afdreging ini didalam doktrin disebut dengan “ Chantage “

(istilah Perancis), “ Black Mail “ (istilah Inggris), yaitu mengancam atau meminta

34

dengan tulisan atau mengumumkan / membuka rahasia (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 34).

Dengan mencermati dan rumusan pasal tersebut diatas, bahwa perbuatan /

tindakan yang dilakukan adalah dengan memaksa dan mengancam. Maka itu itu

mencerminkan bahwa perbuatan / tindak itu dilakukan dengan sengaja ( opzettelijk

misdrif ), meskipun unsur kesengajaan atau opzet itu tidak disyaratkan dengan

tegas sebagai unsur tindak pidana ini, sehingga harus dibuktikan dalam proses

lebih lanjut. Jika maksud / kehendak / pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan,

maka dengan sendirinya tidak dapat dikatakan bahwa “ kesengajaan “ pelaku

untuk melakukan tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di

atas.

Oleh karena itu, orang yang disangka / didakwa melakukan tindak pidana

ini, oleh aparat penegak hukum harus diberikan putusan bebas dari tuntutan

hukum atau ontslag van rechtsvervolging. Oleh karena itu, agar pelaku dapat

dinyatakan terbukti memenuhi unsur kesengajaan itu, maka aparat penegak hukum

yang memeriksa perkara pelaku harus dapat membuktikan bahwa pelaku :

1. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan

mengancam.

2. Memang mengetahui bahwa ancamannya itu telah ditujukan pada orang

lain.

3. Memang mengetahui bahwa ancaman itu merupakan ancaman akan

menista, akan menista dengan tulisan atau mengumumkan suatu

rahasia.

4. Telah mepunyai kehendak atau maksud melakukan perbuatan memaksa

orang lain

5. Memang mengetahui bahwa pemaksaan yang ia lakukan itu bertujuan

untuk memaksa orang lain : menyerahkan sesuatu benda yang sebagian

atau seluruhnya merupakan benda kepunyaan orang tersebut atau

kepunyaan pihak ketiga atau mengadakan perkiraan utang atau

meniadakan pihutang (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 84).

Kalimat “ barangsiapa “ artinya menunjuk pada orang yang memenuhi

semua unsur dari tindak pidana ini, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut

35

Umum ( JPU ), maka orang itu harus dipandang / dianggap sebagai pelaku / dader

dari tindak pidana ini. Pengertian rahasia yang dimaksud oleh Pasal 369 KUHP

ini, oleh Hoge Raad dalam Arestnya tertanggal 17 Juli 1931 NJ. 1932, hal. 340 W.

12367 menyatakan : “ sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja,

yang ingin dirahasiakan oleh orang yang mendapat ancaman dan mengenai

pengumuman dari rahasia tersebut, yang dimaksudkan bukan hanya agar umum

menjadi tahu, melainkan juga memberitahukan dengan maksud agar orang atau

orang-orang yang oleh orang yang mendapat ancaman diharapkan tidak

mengetahui tentang rahasia tersebut, menjadi mengetahuinya “.

Sedangkan menurut Simon, rahasia sebagaimana yang dimaksudkan diatas

tersebut, dapat merupakan suatu rahasia yang dipercayakan kepada pelaku

ataupun yang secara kebetulan diketahui oleh pelaku (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 88 – 89).

Perbuatan pengancaman yang memaksa seseorang untuk melakukan

sesuatu (dalam poin c) tersebut diatas, adalah perbuatan memaksa itu dipandang

telah selessai dilakukan oleh si pelaku, apabila orang yang mendapat paksaan

untuk menyerahkan sesuatu benda tersebut telah kehilangan penguasaan atas

benda yang bersangkutan, akan tetapi tidak berarti bahwa pada saat yang sama

benda tersebut jatuh dalam pengusaan si pelaku.

Unsur subjektif dari ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP, menurut Prof.

van Bemmelen – Van Hattum bahwa yang dimaksud dengan “ maksud “ itu

adalah maksud selanjutnya dari si pelaku tindak pidana. Maksud seperti itu tidak

tercapai pada waktu si pelaku selesai melakukan tindak pidananya, melainkan

cukup jika terbukti bahwa si pelaku bermaksud seperti itu (menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum).

Dengan demikian akan timbul pertanyaan yaitu : apakah maksud si pelaku

itu selalu harus ditujukan pada sifatnya melawan hukum dari keuntungannya

yang ia harapkan ?.(P.A.F. Lamintang (2), 1989). Sebagaimana kita ketahui bahwa kata

melawan hukum dalam rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP ini, sebenarnya telah

dimaksud untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum. Dari maksud

pelaku dan bukan untuk menunjukan sifatnya yang melawan hukum dari

kemungkinan yang diharapkan akan diperoleh oleh si pelaku. Sehingga menurut

36

van Bemmelen – van Hattum menyatakan bahwa tindak pidana pengancaman itu

merupakan suatu delik aduan absolut / Absolute Klachtdelict dan pada saat yang

sama juga merupakan suatu delik aduan relatif. Demikian juga pendapat Prof.

Pompe yang menyatakan bahwa tindak pidana pengancaman itu sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 369 ayat (2) adalah merupakan suatu delik

aduan absolut, termasuk ketentuan Pasal 367 ayat (2) KUHP (P.A.F. Lamintang (1) : 1997 :

97) Didalam ketentuan ayat (2) nya adalah merupakan delik aduan murni, oleh

karena si pelaku baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang

terkena kejahatan.

3.9. Ketentuan Pasal 370 KUHP

“ Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang

dirumuskan dalam bab ini “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ketentuan Pasal 367 KUHP merupakan

tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, namun diberlakukan juga terhadap

kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini (Pasal 370). Sebenarnya

ketentuan Pasal 370 KUHP ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dan

persepsi, karena tidak memberikan keterangan/penjelasan tentang kejahatan-

kejahatan mana saja yang dimaksud untuk dapat memberlakukan ketetentuan

Pasal 367 KUHP. Memang bila dilihat dari kalimat ” kejahatan-kejahatan yang

dirumuskan dalam bab ini “, berarti semua ketentuan mulai dari Pasal 362 KUHP

sampai dengan Pasal 369 KUHP. Apabila hal itu yang dimaksudkan, timbul

pertanyaan yaitu : mengapa membuat Pasal yang tidak memiliki norma dan sanksi

pidana didalam KUHP, sehingga terkesan Pasal ini hanya merupakan penegasan

bahwa ketentuan Pasal 367 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam

keluarga berlaku bagi suatu kejahatan yang dirumuskan dalam bab tentang

kejahatan terhadap harta benda.

3.10 Pidana Tambahan (Pasal 371 KUHP)

Ketentuan dalam Pasal ini hanya merupakan pidana tambahan bagi

si pelaku kejahatan-kejahatan sebagaimana diterangkan dalam bab ini (Ketentuan

37

dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 369 KUHP). Pidana tambahan itu

misalnya dapat berupa salah satu pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ayat (2) KUHP.

3.11 Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana ini berasal dari hukum Jerman, yang membuat perbedaan

antara yang disebut dengan pencurian seperti yang kita kenal saat ini dengan apa

yang disebut dengan “ diebische behalten “ atau “ diefactige behouden “ atau “

menguasai secara tidak syah “. Kemudian dibuat lagi perbedaan berdasarkan

kenyataan yaitu apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan

kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada didalam

penguasaannya. Atas dasar itulah orang-orang Jerman kemudian memasukkan

kedalam undang-undang mereka apa yang disebut “ Unterslagung “ atau “

Verduistering “ atau “ Penggelapan “ sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri

(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 104) Masalah tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab

XXIV dari Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, yang akan dibahas

satu demi satu yaitu :

3.12 Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP)

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku

sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam

karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat

tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “ (lihat KUHP –

Morljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Pasal 372 KUHP ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat : dengan sengaja dan dengan

melawan hukum

b). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat :

- memiliki / menguasai secara melawan hukum atau zich

wederrechtelijk toeeigenen

- barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

38

- barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan

(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 dan P.A.F. Lamintang (2), 1989 :105)

Kejahatan ini dinamakan “ penggelapan biasa “, dimana penggelapan

adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP,

hanya bedanya kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki

itu belum berada ditangannya si pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang

yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan

jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya (R. Sugandhi, 1980 : 390).

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas

lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan

kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu

merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pengertian memiliki dengan

melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai

pemilik, sedangkan si pelaku bukan pemilik atau si pelaku tidak mempunyai hak

milik atas barang itu. Dengan memperhatikan unsur dengan melawan hukum,

terlihat adanya perbedaan antara pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dimana

dalam Pasal 362 KUHP unsur ini merupakan unsur yang subjektif yang

dirumuskan dengan maksud memiliki dengan melawan hukum, sedangkan dalam

pasal 372 KUHP unsur ini adalah bersifat objektif yang merupakan perbuatan

yang dilarang. Barang yang dikuasai bukan karena kejahatan artinya, sipelaku

sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada

pelaku, sehingga barang yang ada pada si pelaku secara syah (bukan karena

kejahatan). Dengan dilakukannya perbuatan memiliki barang itu dengan melawan

hukum, si pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh

pemilik.

Juga dinyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, hal ini

berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga si pelaku dapat

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur sengaja itu

meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang dan ini berarti

bahwa :

39

(a). Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh si pelaku, dimana si

pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum,

(b). Barang diketahui oleh si pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu

ditujukan kepada barang,

(c). Seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain harus diketahui oleh

si pelaku, dan

(d). Dikuasainya barang itu bukan karena kejahatan juga harus diketahui

dan disadari oleh si pelaku (H.A.K, Moch. Anwar, 1982 : 35 – 37)

Bila kita berbicara dengan bertitik tolak dari pengertian opzet /

kesengajaan, itu berarti sebagai “Willens en Weten “ atau “menghendaki dan

mengetahui“. Dimana yang dapat “gewild“ atau beoogt atau dikehendaki itu

hanyalah perbuatan - perbuatan saja, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat

“geweten” atau diketahui. Oleh karena itu, agar orang dapat menyatakan

seseorang terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan / opzet seperti

disyaratkan dalam Pasal 372 KUHP, maka sidang pengadilan yang memeriksa

terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

1). Telah menghendaki / bermaksud untuk menguasai suatu benda secara

melawan hukum.

2). Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.

3). Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah

kepunyaan orang lain.

4). Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena

kejahatan.(P.A.F.Lamintang (2), 1989 : 106)

Didalam beberapa keputusan arrestnya Hoge Raad mengartikan kata-kata

“ yang ada padanya bukan karena kejahatan” menunjukan adanya suatu keharusan

adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata, antara pelaku dengan suatu benda

tertentu. Orang tidak dapat mengatakan adanya hubungan semacam itu antara

pelaku dengan benda-benda yang berada didalam suatu peti yang terkunci.

Sehingga baru dapat dikatakan bahwa perbuatan itu melawan hukum, setelah

sebelumnya harus membuka peti tersebut dengan paksa itu bukan merupakan

suatu penggelapan melainkan karena suatu pencurian. van Bemmelen – van

40

Hattum mengartikan kata “ barang yang ada padanya “ itu tidak perlu bahwa

orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang

mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Lebih lanjut keduanya

menyatakan bahwa : barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat

menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia

kemudian telah memerintahkan orang lain itu untuk menjualnya, maka ia telah

melakukan suatu pengelapan. Pernyataan kedua Profesor tersebut diatas, ternyata

sesuai dengan pendapatnya Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 April 1913, NJ

1913 halaman 913, W. 9497 yang antara lain menyatakan bahwa : yang dimaksud

dengan “ benda yang ada padanya “ itu ialah benda, atas benda mana pelaku

mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut

dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain.

Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga

yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. Ternyata Hoge Raad

telah memberikan suatu pengertian yang demikian luas tentang unsur yang ada

padanya dalam rumusan Pasal 372 KUHP (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 106 dan 122 – 123).

Unsur menguasai secara “ melawan hukum atau zich wederrhtelijk to

eeigenen “ oleh Prof. Simon dikatakan sebagai “ suatu tindakan yang sedemikian

rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu

benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah

membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya “. Sedangkan Prof. van

Bemmelen – van Hattum menyatakan bahwa menguasai secara melawan hukum

atau “ zich wederrehtelijk to eeigenen “ adalah : “ melakukan suatu prilaku yang

mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang

nyata atas suatu benda “. Sedangkan Noyon – Langemeijer menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum atau zich wederrechtelijk to

eeigenen “ adalah : membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda

seperti yang dikehendaki menjadi tindakan-tindakan (P.A.F. Lamintang 92), 1989 : 108-109).

Hal yang penting untuk diketahui dari beberapa putusan kasasi, baik dari

Arest HR maupun Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa :

41

1). Kata “ memiliki “ didalam Pasal 372 KUHP itu berarti menguasai

suatu benda bertentang dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda

itu, dalam Putusan MA 11 Agustus 1959 No. 69 K/Kr/1959.

2). Kata-kata “ memiliki “ dan “ menggelapkan “ dalam Pasal 372 KUHP

dan Pasal 415 KUHP itu tidak selalu mengandung sifat bermanfaat

bagi diri pribadi, dalam Putusan MA 7 April 1956 No. 92 K/Kr/1955.

3). Mengenai masalah apakah perbuatan penuntut kasasi ini menimbulkan

kerugian atau tidak, bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana

penggelapan, dalam Putusan MA 3 Desember 1963 No. 101

K/Kr1963.

4). Dalam hal seseorang diwajibkan menjual barang-barang pada pihak-

pihak tertentu saja, ia dapat diangap telah melakukan tindak pidana

penggelapan, jika ia ternyata telah menjual barang-barang tersebut

pada orang lain, dalam Putusan MA 22 September 1956 No. 33

K/Kr/1956.

5). Dengan diterimanya kembali sebagian dari uang yang digelapkan oleh

orang yang dirugikan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan

oleh terdakwa tidak berubah menjadi sifat keperdataan, dalam Putusan

MA 8 Februari 1958 No. 242 K/Kr/1957.

6). Terdakwa sebagai seorang penyelenggara arisan dalam perkara ini,

karena tidak menyerahkan uang arisan yang telah terkumpul kepada

orang yang berhak menerimanya, telah melakukan tindak pidana

penggelapan dan tidak tepat jika arisan dianggap sebagai hubungan

pinjam-meminjam tanpa bunga, dalam Putusan MA 19 Nopember

1973 No. 106/K/Kr/1973.

42

7). Bahwa kuasa direksi tidak menganggap perlu untuk mengadukan

penuntut kasasi kepada pihak kepolisian, tidaklah menutup

kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut penuntut kasasi

dimuka hakim karena tindak pidana itu bukan merupakan suatu delik

aduan, dalam Putusan MA 18 Oktober 1967 No. 129/K/Kr/1966.

8). Seorang bendahara yang dengan syarat-syarat tertentu hanya boleh

membayar uang gajinya dari uang kas, telah menggelapkan uang

sebesar uang gajinya jika ia telah mengeluarkan uang dari kas bagi

dirinya sendiri tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

itu, dalam Putusan HR 21 Maret 1927, NJ 1927 halaman 450,

W.11660.

9). Barangsiapa tidak mengembalikan uang yang terlalu banyak telah

diterimanya, melainkan merahasiakan hal tersebut bahkan tidak

mengakui pada waktu ditanya oleh orang yang membayarkan uang

tersebut telah menguasai uang tersebut secara sepihak dan memiliki

secara melawan hukum , dalam Putusan HR 16 April 1895, W. 6652.

( PAF. Lamintang (2), 1989 :116 – 117 dan SR. Sianturi, 1983 : 622 )

Tentang penguasaan suatu benda / barang yang berada padanya bukan

karena kejahatan, dalam berbagai arrestnya seperti arrestnya HR tanggal 25 Juni

1946, W. 1947, No. 131, arrest HR tanggal 8 Juni 1914, NJ. 1914, halaman 947,

W. 9662 telah mengatakan bahwa “ kata-kata yang ada padanya “ atau onder zich

hebben itu menunjukkan keharuskan adanya suatu hubungan langsung yang

sifatnya nyata atau suatu onmiddelijke feiteljkenverhouding antara pelaku dengan

suatu benda / barang, yaitu perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas

benda tersebut, dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan

bukan sebagai tindak pidana pencurian.

Oleh karena itu, muncul suatu pertanyaan yaitu : apakah orang dapat

mempunyai kesengajaan untuk “ menguasai secara melawan hukum “ benda-

43

benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut atau tidak ?.

Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Prof. van Bemmelen – van Hattum

menyatakan bahwa : “ untuk dapat disebut “ yang ada padanya “ itu tidak perlu

bahwa orang harus menguasai sendiri benda / barang itu secara nyata. Dapat

saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda / barang melalui orang lain.

Barangsiapa menyimpan suatu benda / barang, ia dapat menyerahkan kepada

orang lain untuk menyimpan benda / barang tersebut. Jika ia kemudian telah

memerintahkan orang lain itu untuk menjualnya,maka ia melakukan suatu

penggelapan “. (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 121-122)

Pernyataan kedua sarjana tersebut diatas, ternyata sesuai dengan pendapat

HR dalam arrestnya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, yang

mengatakan : “ yang dimaksud dengan “ benda yang ada padanya “ itu ialah

benda, atas benda mana pelaku mempunya kekuasaan, tidak menjadi soal apakah

penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau

dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan kedalam pengertian orang lain

seperti itu, yakni yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku “.

Dari keputusan arrest HR tersebut, orang dapat mengetui bahwa HR telah

mengartikan unsur “ yang ada padanya “ didalam rumusan Pasal 372 KUHP itu

sedemikian luas, sehingga yang termasuk dalam pengertian itu bukan hanya jika

suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku

secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain.

( PAF. Lamintang (2), 1989 : 122 – 123 )

3.13 Penggelapan Ringan / Gepriviligigieerde (Pasal 373 KUHP)

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang

digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh

lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan, pidana penjara

paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana

penggelapan biasa. Tidak dimasukkannya masalah ternak sebagai suatu keadaan

yang dapat memberatkan si pelaku, sebagaimana dalam rumusan Pasal 363

44

KUHP, kiranya dikalangan para ahli atau sarjana hukum dapat diterima dan sangat

tepat. Oleh karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada umumnya dalam

masyarakat (terutama didaerah pedesaan), orang yang lebih kaya dan memiliki

ternak menitipkan ternaknya pada orang yang lebih miskin, untuk dipelihara

dengan perjanjian bagi hasil diantara mereka, sehingga si penerima ternak seolah-

olah sebagai pemilik. Kemudian si penerima itu melakukan penggelapan ternak

tersebut, maka tidak mungkin melakukan tuntutan dan ancaman pidana berat

terhadap orang miskin tersebut, oleh karena hal itu sangat memberatkan bagi

orang-orang miskin dan tidak begitu banyak manfaat yang didapat dengan

tuntutan dan ancaman pidana berat itu.

3.14 Penggelapan Berat / Gequalifiseerd Verduistering (Pasal 374 KUHP)

“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau

karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “ (lihat

KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008 )

Dikalangan sarjana hukum, penggelapan ini sering dinamakan dengan

penggelapan yang bersifat khusus, oleh karena ada hal-hal yang bersifat khusus.

Jika memperhatikan ketentuan rumusan pasal tersebut diatas, maka unsur-

unsurnya :

1). Semua unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP.

2). Ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu (a). oleh

seseorang. (b). barang dibawah kekuasaannya karena : 1). hubungan

kerja secara pribadi, 2). Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau

profesi dan c). Hubungan itu memperolah upah.

Hal-hal tersebut diatas merupakan hubungan kerja yang bersifat sosial,

akan tetapi dapat memberatkan pidananya terhadap para pelaku. Oleh karena si

pelaku tersebut sebenarnya telah diserahkan suatu tanggung jawab dan

kepercayaan terhadap suatu barang, tetapi justru si pelaku itu sendiri yang

melakukan tindak pidana. Sehingga H.A.K. Moch. Anwar mengatakan bahwa

akan terlihat adanya hubungan sosial yang menyangkut status / kedudukan antara

45

2 (dua) orang yang berbeda karena pekerjaan, yaitu antara si pelaku dalam status /

kedudukan sosial yang lemah dan orang yang memberikan tanggung jawab dan

kekuasaan/kepercayaan berada dalam status / kedudukan sosial yang kuat (H.A.K.

Moch. Anwar, 1982 : 37).

Menurut HR tanggal 23 Juni 1930, NJ. 1930, halaman 1532, W. 12176

telah mengatakan bahwa “ hubungan kerja secara pribadi “ adalah hubungan kerja

yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja. Suatu benda / barang yang

digelapkan itu tidak perlu merupakan kepunyaan orang, dengan orang dimana

pelaku mempunyai hubungan kerja secara pribadi. Tentang siapa yang dapat

disebut sebagai orang yang telah menggelapkan suatu benda / barang yang berada

padanya “ karena pekerjaan “, HR juga telah menyebutkan antara lain adalah

seorang wali yang sebelum melakukan tindak pidana ini telah kehilangan haknya

sebagai seorang wali karena kesalahannya sendiri (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 126).

Sedangkan orang yang memegang / menguasai suatu benda / barang karena

memperoleh / menerima upah atau tegen geldelijke vergoeding misalnya seorang

penjaga sepeda motor yang diserahkan oleh seseorang untuk ditipkan atau dijaga,

itu artinya benda ada pada pelaku penjaga sepeda motor karena pekerjaannya

Pemberian arti pada kata-kata “ uit hoofde van zijne persoonlijke

dienstbetrekking “ didalam rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana

diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagai “ karena jabatannya “ sudah jelas tidak

benar, oleh karena yang diatur bukan masalah tindak penggelapan jabatan, dimana

yang yang disebut “ penggelapan jabatan “ itu sendiri oleh pembentuk undang-

undang telah diatur didalam Pasal 415 KUHP. Sehingga yang diatur oleh Pasal

374 KUHP ini bukan merupakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan

“ dalam jabatan “, tetapi hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh

pelaku dalam fungsi-fungsinya yang tertentu. Kata fungsi itu sendiri biasanya

dipakai orang untuk menunjukkan suatu “ lingkungan kerja tertentu “ yang tidak

ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas

kepemerintahan sebagaimana yang dimaksud diatas. Penafsiran kata-kata “ dalam

jabatan “ untuk adanya suatu kepastian hukum, maka Mahkamah Agung Republik

Indonesia (MARI) dalam Putusan Kasasinya tanggal 8 Mei 1957, No. 83

46

K/Kr/1956 telah memutuskan bahwa : “ yang diartikan dengan perkataan memliki

(toeeigenen) sebagai termaksud dalam Pasal 374 KUHP ialah menguasai barang

bertentangan denga hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toeeigenen

is een “ beschikken “ over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men

over dat goed uittoefent), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri

untuk keperluan lain ( meskipun untuk dibuatkan bon ) daripada yang telah

ditentukan, merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 374 KUHP “. Oleh

karena itu, putusan MARI itu telah mengartikan tindak penggelapan yang diatur

dalam Pasal 374 KUHP itu sebagai tindak pidana penggelapan jabatan (P.A.F.

Lamintang (2), 1989 : 127-128)

3.15 Penggelapan Dengan Pemberatan (Pasal 375 KUHP)

“ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa

diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali,

pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus

lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang

dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara

paling lama enam tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat didalam rumusan pasal itu :

1) Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP.

2) Ditambah dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 374

KUHP, yaitu : a). Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang

itu diberikan untuk disimpan, b). Terhadap barang yang ada

pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu,

kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya,

pengurus yang menjalankan wasiat dan pengurus lembaga

sosial atau yayasan (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 133, H.A.K. Moch. Anwar, 1982

: 38-39).

Penggelapan dalam pasal diatas dilakukan oleh orang-orang tertentu ini

dalam kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-

barang yang harus diurusnya. Menurut Simon, kalimat / kata orang yang

diserahkan (diberi barang) untuk disimpan karena terpaksa itu, harus diartikan

47

menurut pengertian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1703 BW/KUHPer, yang

berbunyi :

“ Penyimpanan karena terpaksa itu merupakan yang terpaksa dilakukan

orang karena adanya sesuatu peristiwa, seperti kebakaran, robohnya

sebuah bangunan, perampokan, bencana tenggelamnya sebuah kapal,

banjir dan lain-lain peristiwa yang tidak diduga sebelumnya akan terjadi

“ (lihat juga Pasal 1706 dan 1709 BW/KUHPer).

Voogd atau “ Wali “ adalah : orang yang dengan suatu penetapan hakim

telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang

belum dewasa berikut harta kekayaan mereka. Pengertian “ pengampu “ atau

“ curator “ adalah : orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat

kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang- orang yang telah

dewasa berikut harta kekayaan mereka, yaitu karena mereka itu misalnya

memerlukan orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa atau orang-orang yang

dipandang tidak mengurus harta kekayaan mereka sendiri. Didalam pengertian

“ menjalankan / melaksanakan wasiat “ adalah orang yang ditunjuk oleh orang

lain didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dalam

surat wasiat tersebut, apabila ia kemudian meninggal dunia. Sedangkan pengurus

lembaga sosial atau yayasan adalah mereka yang mempunyai kewajiban mengurus

dan mengamankan harta kekayaan lembaga sosial atau yayasan tersebut, serta

bertanggung jawab terhadap harta kekayaan lembaga dan yayasan sosial tersebut

(P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 134 – 135).

3.16 Penggelapan Dalam Keluarga (Pasal 376 KUHP)

“ Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang

dirumuskan dalam bab ini “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Dikalangan para sarjana hukum / ahli hukum, ketentuan pasal ini adalah

merupakan delik aduan relatif, oleh karena memerlukan adanya suatu pengaduan

dari orang yang terkena kejahatan dan merupakan syarat mutlak untuk melakukan

penuntutan pidana bila telah ada pengaduan dari pihak korban kejahatan sebagai

yang mengadukan tindak pidana ini. ( Lihat Pasal 367 KUHP diatas )

48

3.17 Pidana Tambahan Dalam Penggelapan (Pasal 377 KUHP)

- Ayat (1) : Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang

dirumuskan dalam Pasal 372, 374 dan 375, hakim dapat

memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya

hak-hak tersebut Pasal 35 No. 1 – 4.

- Ayat (2) : Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencahariannya,

maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim itu dirumuskan

dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP itu, mempunyai maksud adalah agar

putusan yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana, menjadi

diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. van Hammel

mengatakan tujuan dari pengumuman putusan hakim itu adalah “ sebagai

peringatan bagi kaumnya yang didalam pekerjaan mereka telah melakukan

penipuan atau hal-hal yang tidak baik “.

Sedangkan Noyon – Langemeijer mengatakan bahwa tujuan pengumuman

putusan hakim itu adalah “ untuk memberikan peringatan kepada mereka yang

kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana “. Demikian juga

Simon, yang mengatakan bahwa tujuan pengumuman putusan hakim itu adalah “

untuk mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan terpidana, jangan

melakukan tindak pidana yang sama “. Dimanaa pidana itu adalah merupakan

suatu penderitaan bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan didepan

orang banyak, tetapi dilain pihak adalah menyelamatkan masyarakat. Mengingat

bahwa pidana tambahan tersebut telah dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim

bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan

kepercayaan yang telah diberikan oleh orang kepadanya, atau setidak-tidaknya

karena pelakunya itu telah melakukan tindakan-tindakan, yang menunjukkan

bahwa ia bukanlah merupakan orang yang dapat dipercaya. Sekarang bagaimana

caranya hakim akan mengumumkan putusannya, termasuk bagaimana masalah

beayanya, semua itu tergantung dari pertimbangan hakim itu sendiri (P.A.F. Lamintang

(3), 1984 : 129 – 131).

49

RANGKUMAN PERKULIAHAAN:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana, dinamakan perbuatan pidana, tindak

pidana atau delik atau peristiwa pidana. Menurut ujud dan sifatnya, perbuatan

pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawa / bertentangan dengan hukum

atau bertentangan dengan hak seseorang dan hak si pelaku perbuatan pidana /

tindak pidana / delik dan yang dapat merugikan seseorang atau masyarakat, dalam

arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam

pergaulan yang dianggap baik dan adil, juga dapat dikatakan bahwa perbuatan

pidana itu adalah perbuatan yang anti sosial. Akan tetapi tidak semua perbuatan-

perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat

disebut dengan perbuatan pidana, termasuk pemberian sanksi pidana.

Oleh karena harus ada syarat-syarat sebagai unsur utama untuk adanya

perbuatan pidana, yaitu secara kenyataan harus ada aturan yang melarang dan

mengancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Roeslan

Saleh, 1983 :13-14). Seperti dikatakan diatas bahwa tidak semua perbuatan yang

dianggap bersifat melawan hukum atau merugikan masyarakat harus diberi sanksi

pidana, misalnya perbuatan pelacuran, disini tidak dijadikan perbuatan pidana,

dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang dan diancam

dengan pidana. Perbuatan pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah

diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karena

sukarnya untuk mengadakan rumusan / formula yang tepat tentang norma dan

sanksinya, sehingga dalam praktek dapat dilaksanakan diterapkan tentang

perbuatan dan sanksinya.

Dalam hal ini yang dapat dituntut adalah hanya orang yang menyediakan

tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal itu sebagai pencaharian atau

kebiasaan (lihat Pasal 296 KUHP). Tentang penentuan perbuatan mana yang

dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas legalitas / principle of

legality, yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus

ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP). Didalam

50

aturan hukum pidana kita dapat melihat suatu kalimat “ Barang siapa melakukan

perbuatan pidana, diancam dengan pidana “. Akan tetapi belum berarti bahwa

tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab

untuk memidana seseorang, disamping melakukan perbuatan yang dilarang, juga

dikenal asas yang berbunyi “ Tiada Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan “ atau

“Green Straf Zonder Schuld ”.(Moeljatno (1), 1985 : 3-5)

Dikalangan sarjana hukum semua mengetahui bahwa hukum pidana

mengandung suatu norma yaitu berupa larangan atau suruhan / kaidah dan adanya

sanksi atas pelanggarann norma itu berupa ancaman dengan sanksi / hukuman /

pidana. Dengan demikian setiap orang harus mentaati dan menghormati norma

berupa larangan atau suruhan / kaidah yang terdapat dalam suatu aturan hukum,

agar tidak memperoleh / mendapat sanksi akibat perbuatan yang melanggar norma

larangan atau suruhan / kaidah tersebut. Hukum pidana memberikan suatu sanksi

yang bersifat istimewa atas terjadinya pelanggaran kaidah hukum privat maupun

atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana itu

melindungi, baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat

maupun oleh peraturan hukum publik.

Dengan demikian hukum pidana melindungi ke 2 (kedua) macam

kepentingan itu, dengan membuat/memberikan suatu sanksi istimewa, dimana

sanksi yang cukup keras dan tajam itu diberikan kepada pelanggar-pelanggar

aturan, untuk terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian serta keadilan bagi

orang yang dirugikan.

Dikalangan sarjana hukum pidana barat seperti. Simons mengatakan,

bahwa kata tindak pidana menggunakan istilah Strafbaar feit, yaitu “ sebagai

suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

tindakan yang dapat dihukum “. Alasan Simons merumuskan strafbaar feit

demikian adalah (1) untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu

harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh

undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam

51

itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, (2) agar sesuatu

tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur

dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang dan (3) setiap

strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut

undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum

atau merupakan suatu “ onrechtmatige handeling “.(P.A.F. Lamintang (1), 1997 : 185)

Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “ perbuatan pidana “, yaitu perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman / sanksi

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

(Moeljatno (1), 1985 : 54).

Dengan demikian unsur-unsur perbuatan pidana tersebut adalah a).

kelakuan dan akibat (= perbuatan ), b). hal ikhwal atau keadaan yang menyertai

perbuatan, c). keadaan tambahan yang memberatkan pidana, d). unsur melawan

hukum yang objektif dan e). unsur melawan hukum yang subjektif (Moeljatno (1), 1985 :

61) Ternyata didalam kenyataan hidup manusia sehari-hari, masih sering dan

banyak kita jumpai perbuatan-perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari

ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku, seolah-olah manusia itu tidak

takut akan akibat dan ancaman sanksi pidana yang akan diterima, dengan

melakukan perbuatan negatif tersebut. Sehingga dengan demikian, apabila

ternyata sanksi-sanksi yang ada didalam hukum privat ataupun hukum publik itu

kurang keras dan tajam, maka terpaksa membuat sanksi-sanksi yang lebih keras,

yang lebih dapat memaksa yaitu dengan membuat hukum pidana khusus (Utrecht. E,

1986 : 67-68).

Daftar Bacaan

Anwar. H.A.K. Moch. 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Bawengan. Gerson W, 1983 : Hukum Pidana Didalam Teori dan Prakek,

Pradnya paramita – Jakarta

Chazawi. Adami, 2002 : Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Raja Grafindo

Perkasa – Jakarta

52

Lamintang. P.A.F, (1), 1979 : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra

Aditya Bakti – Bandung

-------------------- , (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru –

Bandung

-------------------- , (3), 1984 : Hukum Penitensier Indonesia, Armico – Bandung

Lamintang. P.A.F dan Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito – Bandung

Moeljatno (1), 1985 : Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara – Jakarta

------------ (2), 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan

27, Bumi Aksara – Jakarta

Saleh, Roeslan, 1983 : Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana,

Aksara Baru – Jakarta

Sianturi. SR, 1983 : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-PTHM – Jakarta

Sugandhi.R, 1980 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan

Penjelasannya, Usaha Nasional – Surabaya – Indonesia

53

2. Latihan :

PERTEMUAN II: TUTORIAL 1

TINDAK PIDANA PENCURIAN, PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

SERTA PENGGELAPAN

Kasus: 1

Ahmad berteman dengan Bejo, suatu malam Ahmad menginap dirumah

Bejo, pada saat Bejo tidur dengan nyenyak, Ahmad ingin memiliki HPnya Bejo

yang tersimpan dalam almari. Tanpa sepengetahuan Bejo, Ahmad merusak pintu

almari Bejo untuk mengambil HP. Besok paginya Ahmad mendahului bagun dan

langsung pergi membawa HP Benjo yang kemudian ditengan jalan bertemu

dengan Cupil,Ahmad langsung menjual HP tersebut kepadanya Cupil yang sudah

biasa membeli barang-barang hasil kejahatan dan akhirnya Ahmad dan Cupil

ditangkap Polisi setelah dilaporkan oleh Bejo.

Pertanyaan :

1. Tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh Ahmad serta jelaskan unsur pasal

yang dapat dikenakan kepadanya.

2. Bagaimana kalau seandainya Bejo sedang menggunakan HP kemudian Ahmad

mengancam dengan pisau Bejo untuk menyerahkan HPnya ?

3. Apakah Cupil dapat pula ditangkap oleh Polisi serta tindak pidana apa yang

dapat diancamkan kepada Cupil tersebut ?

54

Kasus: 2

Ardy seorang makelar mobil, menyewa sebuah mobil avanza pada sebuah

perusahan penyewa mobil dengan menggunakan KTP orang lain yang diganti

fotonya dengan fotonya sendiri, setelah mobil tersebut ada padanya kemudian

mobil tersebut dibawa pulang ke Jawa mengunjungi keluarganya dengan cara

mengganti surat kendaraan tersebut atas namanya sendiri. Setelah sampai di Jawa

kendaraan tersebut digadaikan/dijual Ardy pada orang lain karena kehabisan uang.

Setelah beberapa lama penyewa mobil melaporkan kepada Polisi bahwa mobilnya

sewaannya hilang dibawa kabur oleh penyewa. Tertangkaplah Ardy oleh polisi

yang dituduh melakukan tindak pidana.

Pertanyaan :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Ardy, jelaskan pendapat saudara

sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ardy

2. Bedakan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana penggelapan

Kasus: 3

Albet sorang pecandu narkoba, ia ingin membeli narkoba namun tidak

mempunyai uang, kemudian timbul niatnya untuk melakukan pencurian dirumah

Dina yang sering kosong. Pada saat Albet masuk kerumah si Dina ternyata Dina

hanya sendirian dirumahnya. Albet meminta uang kepada Dina Dina tidak mau,

kemudian Albet menodongkan pisau kepada Dina kalau ia tidak memberinya.

Karena Dina takut akhirnya dina menyerahkan uangnya kemudian ia juga diminta

melepaskan dan menyerahkan kalung, jam dan sebagainya kepada Albet, Dina

berikan semuanya. Setelah itu Dina melaporkan perbuatan Albet ke Polisi.

Pertanyaan :

1. Unsur-unsur objektif dan subjektif apa yang ada pada Albet untuk

dapat diancam tindak pidana pemerasan dan pengancaman (ps 368

KUHP).

55

2. Jelaskan perbedaan ketentua tersebut diatas dengan pencurian dengan

ancaman kekerasan dalam Pasal 365 KUHP

3.

Daftar Bacaan

Anwar. H.A.K. Moch. 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Bawengan. Gerson W, 1983 : Hukum Pidana Didalam Teori dan Prakek,

Pradnya paramita – Jakarta

Chazawi. Adami, 2002 : Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2, Raja Grafindo

Perkasa – Jakarta

Lamintang. P.A.F, (1), 1979 : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra

Aditya Bakti – Bandung

-------------------- , (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru –

Bandung

-------------------- , (3), 1984 : Hukum Penitensier Indonesia, Armico – Bandung

Lamintang. P.A.F dan Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito – Bandung

Moeljatno (1), 1985 : Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara – Jakarta

------------ (2), 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan

27, Bumi Aksara – Jakarta

Saleh, Roeslan, 1983 : Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana,

Aksara Baru – Jakarta

Sianturi. SR, 1983 : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-PTHM – Jakarta

Sugandhi.R, 1980 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan

Penjelasannya, Usaha Nasional – Surabaya – Indonesia

56

POKOK BAHASAN II

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

PERTEMUAN KE III: PERKULIAHAN II

BAB: II

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

A. Pendahuluan

Tindak pidana penipuan / bedrog dewasa ini demikian marak dan sering

terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan berbagai modus operandi, objek atau

alat yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh si pelaku kejahatan.

Sehingga sering kita dengar dan lihat melalui berbagai pemberitaan, baik media

massa cetak maupun elektronik, telah banyak korban dan kerugian yang

ditimbulkan dari tindak pidana ini, untuk itulah akan dibahas satu demi satu pasal-

pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP, seperti :

4.1 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok (Pasal 378 KUHP)

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat,

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

hutang maupun menghapuskan pihutang, diancaman kerena

penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun “(lihat

KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Dengan memperhatikan dan melihat rumusan pasal tersebut diatas, maka

unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah :

1). Unsur Subjektif : dengan maksud / met het oogmerk, (a).

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (b). dengan melawan

hukum.

2). Unsur Objektif :

57

a). Membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk

penggerak : memakai nama palsu, memakai martabat / keadaan /

sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat.

b). Agar : orang menyerahkan sesuatu barang, membuat pihutang atau

menghapuskan pihutang (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 40 – 41, P.A.F. Lamintang (2),

1989 : 142)

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa walaupun pembentuk undang-

undang tidak mensyaratkan unsur “ kesengajaan “ bagi pelaku untuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang terlarang sebagaimana rumusal pasal, akan tetapi

dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya

( Bijkomen Oomerk atau naaste doel ) dari si pelaku untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka sudah dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa perbuatan penipuan Pasal 378 KUHP ini merupakan suatu

kejahatan / Opzettelijk Misdrif atau merupakan suatu kejahatan yang harus

dilakukan dengan kesengajaan (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 141 – 142).

Kalimat dengan maksud itu dalam rumusan pasal adalah merupakan unsur

kesalahan dalam bentuk kesengajaan / dolus yang ditempatkan di awal

perumusan, dalam hal ini berfungsi ganda / rangkap yaitu : baik berfungsi sebagai

kesengajaan maupun sebagai tujuan dilakukan perbuatan tersebut. Sebagai unsur

kesengajaan, maka si pelaku harus menyadari / menghendaki suatu keuntungan

untuk diri sendiri atau orang lain, termasuk ke tidak berhak-kan atas suatu

keuntungan dengan menggunakan sarana kebohongan yang merupakan alat untuk

memperdaya. Pembuktian tentang “ maksud, kehendak dan pengetahuan “

terdakwa dalam praktek mengalami kesulitan, terutama apbila terdakwa

menyangkal segala tuduhan dari jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, bila tidak

dapat dibuktikan dalam persidangan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala

dakwaan dan tunututan hukum ( P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 143). Sedangkan fungsinya

sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang

diharapkan (SR. Sianturi, 1983 : 632)

Pengertian menguntungkan (Bevoordelen) menurut Prof, van Bemmelen

– van Hattum mengartikan bahwa “ setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang

58

atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan

tersebut hampir selalu bersifat hukum kekayaan, setidak-tidaknya mempunyai

akibat-akibat yang bersifat hukum keharta kekayaan “.

Akan tetapi menurut P.A.F. Lamintang, hal tersebut tidaklah selalu harus

demikian, beliau lebih setuju dengan pendapat Noyon – Lange Meijer, bahwa

keuntungan tersebut adalah merupakan keuntungan yang sifatnya dibidang

kehidupan ekonomi. Kemudian yang dimaksud dengan keuntungan yang bersifat

melawan hukum, dapat diartikan bahwa suatu keuntungan yang dapat juga disebut

dengan bertentangan dengan kepatutan didalam suatu pergaulan bermasyarakat.

Jika pada keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya

keuntungan itu dapat diperoleh dan juga sampai saat orang menikmatinya atau

jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam

pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya

keuntungan itu dapat diperoleh, maka hal ini harus dilihat dalam konteks teori

sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Dengan demikian orang akan dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut

bersifat melawan hukum disini adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu

sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat,

melainkan juga cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan

dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 145 – 148).

Bewegen tot afgifte atau “ menggerakan / membujuk “ disini berarti :

tergeraknya hati sikorban agar bersedia melakukan sesuatu perbuatan dengan

suatu permintaan tanpa tekanan, meskipun kadang kala menghadapi suatu sikap

ragu-ragu dari si korban. Dalam praktek kehidupan manusia sehari-hari, mungkin

hal ini lebih cenderung merupakan bujuk rayu, yaitu siskorban melakukan suatu

perbuatan, yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Perbuatan membujuk itu adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap

orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan

kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetetahui duduk yang sebenarnya,

tidak akan mau melakukan perbuatan itu (R.Sugandhi, 1980 “ 396). Menyerahkan suatu

benda dalam rumusan Pasal 378 KUHP merupakan : “ setiap tindakan

59

memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan

yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan

kepada siapapun “.

Menurut HR, “ penyerahan atau afgifte “ itu merupakan unsur konstitutif

dari tindak pidana penipuan, sehingga penyerahkan tersebut tidak perlu dilakukan

secara langsung kepada pelaku. Hal ini berarti bahwa pelaku dapat menyuruh

orang yang ditipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara

atau kepada beberapa orang perantara yang dikirim oleh pelaku untuk menerima

penyerahan benda yang bersangkutan. Pengertian ini sejalan dengan pendapat HR

dalam Arrestnya tanggal 27 Maret 1933, NJ. 1933, halaman 902, W. 12604 yang

memutuskan bahwa : “ termasuk dalam pengertian penyerahkan adalah juga

menyuruh menyerahkan, yaitu perbuatan menyerahkan oleh orang yang dirugikan

kepada seorang perantara dengan perintah untuk menyerahkan benda yang harus

diserahkan kepada orang yang disuruh oleh pelaku “. Sedangkan “ perbuatan

menggerakkan “ orang lain “ untuk menyerahkan suatu benda “ itu juga dapat

dilakukan melalui seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang

diharapkan akan melakukan “ penyerahan “ tersebut, melainkan terhadap orang

ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk

memperoleh “ penyerahan “ dan terdapat hubungan sebab-akibat antara upaya

dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda yang bersangkutan.(P.A.F. Lamintang (2),

1989 : 150-151).

Terhadap pengertian “ nama palsu “ menurut Satochid Kartanegara

adalah suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang, dimana nama

tersebut dapat merupakan nama sebenarnya, tetapi bukan merupakan nama si

pelaku itu sendiri atau memang merupakan nama si pelaku, akan tetapi tidak

diketahui oleh umum atau merupakan nama yang tidak digunakan oleh seseorang /

orang lain (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 155). Pengertian tentang martabat / keadaan / sifat

palsu atau hoedanigheid yang dalam istilah Belandanya disebut “ Hoedanigheid “,

menurut Prof van Bememlen – van Hattum adalah : “ setiap ciri pribadi yang

membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa

orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan

60

kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat

tersebut “.

Sedangkan rangkaian kata-kata bohong itu di isyaratkan bahwa harus

terdapat beberapa kata-kata bohong yang harus diucapkan. Satu kata bohong saja

tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata

bohong yang diucapkan secara tersembunyi, sehingga merupakan suatu ceritra

kata yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu

tersusun, sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain

(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 41).

Sedangkan Satauchid Kartanegara memberikan pengertian “ rangkaian

kata-kata bohong “ atau samenweefsel van verdichtsels adalah : “ rangkaian kata-

kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan

antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kessan seolah-olah,

kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu

sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran” (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 159).

R. Sugandhi menafsiran kata “ rangkaian kebohongan “ itu adalah :

susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga

kebohongan yang satunditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain,

sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan

benar (R. Sugandhi, 1980 : 397). Sedangkan HR dalam berbagai arrestnya seperti Arest

HR tanggal 8 Maret 1926, NJ. 1926 halaman 368. W. 11502, Arrest HR tanggal

28 Juli 1916, NJ 1916 halaman 919, W. 9987 dan Arrest HR tanggal 11 Maret

1929, NJ. 1929 halaman 855, W. 11995 telah memberikan arti “ rangkaian kata-

kata bohong “ adalah : “ dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong

bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa,

dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya itu keadaannya

adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik

memberikan kesn seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran,

padahal yang sebenarnya adalah tidak demikian “. ( PAF. Lamintang (2), 1989 : 158 -159 ).

SR. Sianturi, menyatakan bahwa rangkaian kebohongan adalah “

keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan benar isi keterangan itu,

61

padahal tidak lain dari pada kebohongan “. Isi masing-masing keterangan itu,

tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari

keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Lebih lanjut SR

Sianturi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ atau listige

kunstgrepen adalah : “ suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik

disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si

penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi

orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada “. Sebagai suatu contoh

misalnya : penjual obat bersekongkol / bersekutu dengan kawannya berpura-pura

sakit, begitu memakai obat itu terasa seketika pulih kesehatannya. Sedangkan

Satauchid Kartanegara menyatakan bahwa “ tipu muslihat “ / Listige Kunstgrepen

adalah : “ tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan

kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-

olah keadaannya sesuai dengan kebenaran “. (SR. Sianturi, 1983 : 634 dan PAF. Lamintang (2),

1989 : 157).

Disamping itu H.A.K. Moch. Anwar juga menyatakan “ tipu muslihat “

adalah : “ perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga

perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas

kebenaran dari sesuatu dari orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas

perbuatan atau tindakan “. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu

mislihat, misalnya menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang-

barang palsu (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 42).

Sedangkan R. Sugandhi menyatakan bahwa “ tipu muslihat “ itu

merupakan suatu tipu yang diatur sedemikin rapinya, sehingga orang yang

berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan

itu (R. Sugandhi, 1980 : 397)

Beberapa contoh perbuatan - perbuatan yang telah dipandang sebagai

suatu “ tipu muslihat “ adalah :

1). Membubuhkan tanda palsu pada sebuah keterangan untuk

menggerakkan seorang pegawai negeri memberikan sumbangan,

dengan Putusan HR 24 Juli 1936, W. 1937 No. 80

62

2). Menyerahkan sebuah cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut

tidak dapat diuangkan karena tidak ada dananya, dengan Putusan HR

1 Nopember 1920, NJ. 1920 halaman 1215, W. 10650 dan Putusan

MA 16 September 1975 No. 133/K/Kr/1973.

3). Menandatangani sebuah daftar permintaan derma untuk mencegah

seorang peminta derma tidak mempunyai kesibukkan dalam satu

minggu, dengan Putusan HR 15 Juni 1936, W. 1936 No. 967.

4). Melakukan pemesanan barang-barang dengan mempergunakan nama

perusahan yang dicetak, hingga menimbulkan kesan yang

bertentangan dengan kebenaran seolah-olah pemesan mengusahakan

sesuatu perusahan yang berjalan baik, dengan Putusan HR 26

Agusutus 1912, W. 9376, HR 28 Oktober 1912, NJ. 1913, halaman

112, W. 9405, HR 7 Nopember 1921, NJ. 1922 halaman 183, W.

10837.

5). Membayar dengan lembaran uang lima franc ditempat gelap, yang

ukuran dan warnanya sama dengan lembaran uang satu ringgit,

dengan Putusan HR 4 Mei 1936, W. 1936 No. 774. ( PAF. Lamintang (2),

1989 : 158 )

“ Menyerahkan suatu benda / barang “ adalah merupakan setiap tindakan

memisahkan suatu benda/berang dengan cara bagaimanapun, dalam keadaan yang

bagaimana dari orang yang menguasai benda / barang tersebut untuk diserahkan

kepada siapapun. Hal ini berarti bahwa si pelaku dapat menyuruh orang yang

ditipu untuk menyerahkan benda / barang tersebut kepada seorang perantara atau

kepada beberapa orang perantara yang dikirim oleh si pelaku untuk menerima

penyerahan yang bersangkutan. Sehingga penyerahan / Afgifte menurut HR

merupakan suatu unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan dan penyerahan

tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung kepada si pelaku. Hal ini dapat

63

dilihat dalam Arrestnya Hoge Raad tanggal 27 maret 1933, NJ, hal.902, W.

12602, memberikan pengertian menyerahkan adalah “ juga menyuruh

menyerahkan yakni perbuatan menyerahkan oleh orang dirugikan kepada

seorang perantara dengan perintah untuk menyerahkan benda yang harus

diserahkan kepada orang yang disuruh oleh pelaku “.

Dengan demikian, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu

benda, juga dapat dilakukan oleh seorang perantara, yakni tidak dilakukan

terhadap orang yang diharapkan akan melakukan penyerahan tersebut, melainkan

terhadap orang ketiga. Akan tetapi harus mendapat kepastian bahwa maksud

adalah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab-akibat antara

upaya yang dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda / barang yang

bersangkutan. Yang penting disini adalah bahwa benda / barang yang diminta oleh

pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang

diminta untuk menyerahkan, akan tetapi tidak perlu bahwa pada saat yang sama

benda / barang tersebut jatuh dalam penguasaan orang yang lain (P.A.F. Lamintang (2),

1989 : 150-151).

Membuat hutang / membuat perikatan hutang / supaya memberikan hutang

berarti mengakui seseorang itu berhutang kepada si pelaku, tetapi tidak harus

tepat dan sesuai dengan yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan

berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan

orang lain. Sedangkan menghapuskan pihutang, disini tidak terbatas kepada

pihutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena pegadaian atau

sebagai hasil suatu keuntungan dengan cara merobek surat-surat pihutang atau

mengucapkan dengan lisan yang disaksikan oleh orang lain.

4.2 Penipuan Ringan / Gepriviligieerde oplichting ( Pasal 379 KUHP)

“ Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika

barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada

barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima

rupiah, dikenai sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling

lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

64

Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut diatas, maka

unsur-unsurnya adalah :

- Semua unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

- Barang yang diberikan bukan ternak

- Harga barang, hutang atau pihutang itu tidak melebihi dari dua

puluh lima rupiah

4.3 Tindak Pidana Pengebonan / Flessentrekkerij (Pasal 379 a KUHP)

“ Barangsiapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk

membeli barang-barang, dengan maksud tanpa pembayaran

seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu

untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27,

2008).

Tindak pidana ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1). Unsur Subjektif : terlihat dari kalimat “ dengan maksud “ untuk tanpa

membayar lunas harganya dan menjamin penguasaan / mendapatkan

atas barang-barang yang dibeli untuk diri sendiri atau orang lain.

2). Unsur Objektif : terlihat dari kalimat “ barang siapa untuk “

menjadikan sebagai pekerjaan atau sebagai suatu kebiasaan dan

membeli barang-barang (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 1662, H.A.K. Moch. Anwar, 1982 :

44)

Tanpa membayar lunas harganya, berarti barang-barang itu tidak dabayar

sepenuhnya, hanya sebagian, mungkin si pelaku tanpa niat untuk membayar yang

sebagian lagi. Tetapi si pelaku tetap menguasai / mendapatkan barang-barang itu

untuk dirinya atau orang lain, mungkin ini sebagai akibat sebelumnya yaitu

adanya perjanjian pembelian barang yang akan dibayar sisanya kemudian dalam

tenggang waktu tertentu.

SR. Sianturi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu pekerjaaan

disini, tidak harus sudah berbulan-bulan atau tahunan melakukan “ pengebonan “

dan kemudian tidak melunasi. Tetapi cukup apabila dari suatu rangkaian

perbuatannya mengindikasikan bahwa yang dilakukan itu adalah suatu pekerjaan

65

pengebonan yang nantinya tidak akan dilunasinya. Prof. Satochid Kartanegara

menyatakan bahwa “ untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan itu,

sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang

sama “ (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 164).

Sarjana lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu

kebiasaan adalah bahwa si pelaku itu sudah sering disuatu tempat atau disana-sini

melakukan perbuatan pengebonan. Jika nantinya timbul suatu perkara bahwa si

pelaku baik sebagai suatu pekerjaan maupun sebagai suatu kebiasaan, meskipun

si pelaku bersumpah dengan ucapan yang meyakinan akan melunasi / membayar

lunas hutang-hutangnya, sehingga terkesan masuk dalam lingkup perkara perdata,

akan tetapi dikalangan sarjana hukum (hukum pidana) menganggap bahwa tidak

tertutup kemungkinan penerapan pasal ini (SR. Sianturi, 1983 : 637).

Menurut Satochid Kartanegara kalimat “ membuat sebagai pekerjaan “

atau een beroup maken tidak mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan

tindak yang sama, sedangkan kalimat “ membuat sebagai kebiasaan “ atau een

gewoonte maken, sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan

tindak pidana yang sama. Pembelian barang-barang disini yang dimaksud adalah

pembelian kredit, tidak pembelian barang-barang tunai dengan tunai.(P.A.F. Lamintang

(2), 1989 : 164)

4.4 Pemalsuan Hasil Karya (Pasal 380 KUHP)

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah :

ke 1 : Barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara

palsu atau didalam buah suatu hasil kesusastraan,

keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsu

nama atau tanda yang asli yang dimaksud supaya

karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar

buah hasil orang yang nama atau tandannya,

olehnya ditaruh diatas atau didalamnya tadi.

ke 2 : Barangsiapa sengaja menjual, menawarkan,

menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual

atau dimasukkan ke Indonesia, buah hasil

kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan,

yang didalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau

tanda yang palsu atau nama atau tandanya yang

66

palsu atau yang nama atau tandanya yang asli telah

dipalsu, seakan-akan itu benar-benar buah hasil

orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara

palsu tadi.

Ayat (2) : Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Pasal ini untuk mencegah kesalah pahaman / penafsiran bahwa ketentuan-

ketenutan pidana dalam pasal ini seakan-akan melindungi hak cipta seseorang atau

bukan untuk melindungi hak cipta seseorang. Ketentuan ini hanya melarang

kebohongan-kebohongan / kepalsuan-kepalsuan / penipuan yang sudah dianggap

keterlaluan mengenai hasil karya sastra, ilmiah, seni dan kerajinan yang seolah-

olah hasil karya tersebut berasal dari penciptanya, padahal nama atau tanda

pencipta-pencipta itu telah dibubuhkan secara palsu atau nama atau tanda

mereka/pencipta yang sebenarnya atau asli telah dipalsukan dengan sengaja oleh

si pelaku. Demikian dinyatakan dalam Areest HR tanggal 19 Januari 1914, NJ.

1914, hal. 540, W. 9613 (Lihat H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 45 – 47 dan P.A.F. Lamintang (2), 1989 :

167).

Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 380 KUHP

ini adalah :

1). Dalam ayat (1) ke 1 :

a). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat “ barangsiapa

menaruh ”, yang dapat diartikan melakukan perbuatan

“dengan maksud“ bahwa hasil karya itu seakan-akan

berasal dari mereka, yang namanya atau tandanya telah si

pelaku bubuhkan dalam karya itu.

b). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat “ barang siapa “

membubuhkan / melekatkan nama dan tanda palsu,

memalsukan nama atau tanda yang asli, pada hasil karya

kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.

2). Dalam ayat (1) ke 2 :

a). Unsur Subjektif, terlihat dari kalimat “barang siapa

menaruh“, yang dapat diartikan melakukan suatu

“perbuatan dengan sengaja”

67

b). Unsur Objektif, terlihat dari kalimat barang siapa menjual,

menyerahkan / menawarkan atau menyimpan untuk dijual

atau memasukkan ke wilayah Indonesia, hasil karya sastra,

keilmuan, kesenian atau kerajinan, dipasang / dilekatkan

atau dibubuhkan nama dan tanda palsu atau nama dan tanda

asli yang dipalsukan, seakan-akan hasil karya itu berasal

dari mereka / si pelaku yang nama atau tandanya secara

palsu dipasang atau dilekatkan pada hasil karya itu (H.A.K.

Moch. Anwar, 1982 : 46-47, P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 168)

Dengan melihat ketentuan pasal ini, bahwa hampir setiap orang yang

melihat hasil karya itu akan terperdaya dan tertipu karena ketidak benaran dari

pada nama dan tanda yang dilekatkan pada hasil karya itu. Kejahatan ini sudah

terlaksana dengan perbuatan melekatkan / membubuhkan atau memalsukan nama

dan tanda asli itu yang yang tidak memerlukan timbulnya akibat kerugian, baik

bagi si pelaku maupun bagi orang lain yang melihatnya. Makna dari perbuatan itu

adalah agar menimbulkan kepercayaan bagi orang yang melihatnya, bahwa hasil

karya itu berasal dari orang yang nama atau tandanya dilekatkan / dibubuhkan

pada hasil karya tersebut (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 46).

Unsur subjektif dengan maksud dalam Pasal 380 ayat (1) ke 1 KUHP ini

merupakan unsur yang harus dibuktikan jika dipersoalkan. Akan tetapi untuk

memandang sebagai suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan ini, sebagai

telah selesai dilakukan oleh si pelaku, tidak perlu tercapai pada si pelaku selesai

melakukan perbuatannya yang dilarang sebagaimana ketentuan ini, yaitu

membubuhkan/melekatkan secara palsu suatu nama atau tanda atau memalsukan

nama atau tanda sebenarnya / asli didalam suatu hasil karya kesusastraan,

keilmuan, kesenian atau kerajinan.

Dengan demikian, nama atau tanda sebagaimana tersebut diatas itu, tidak

perlu merupakan nama atau tanda yang palsu atau yang dipalsukan, melainkan

juga dapat merupakan nama atau tanda yang sebenarnya/ asli dari orang yang

telah menghasilkan suatu karya tertentu, akan tetapi oleh si pelaku ternyata telah

68

dibubuhkan pada suatu karya orang lain tanpa seizin / tanpa sepengetahuan orang

tersebut. (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 171)

Sedangkan unsur memalsukan nama atau tanda yang asli / sebenarnya,

bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan nama orang lain

atau tanda yang yang lain pada / didalam suatu karya, yang sebenarnya merupakan

hasil karya orang tertentu ataupun merupakan tanda yang biasa dipakai oleh orang

tersebut pada / didalam hasil karyanya. Unsur pada hasil karya tersebut diatas,

ternyata pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan secara limitatif

tentang hal ini. Pembahasan unsur ini erat kaitannya dengan hasil ciptaan yang

dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (lihat UU No. 6/1982 – UU No.

7/1987 – UU No. 12/1997 dan UU No. 19/2002).

Unsur dengan sengaja / opzettelijk dalam Pasal 380 ayat (1) ke 2 KUHP

ini, berarti bahwa si pelaku melakukan perbuatannya memang disengaja / dengan

sengaja. Unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur objektif yang oleh

pembentuk undang-undang telah ditempatkan dibelakang unsur subjektif. Dengan

demikian, yang dilarang dalam ketentuan ini adalah perbuatan menjual,

menawarkan untuk dijual, menyerahkan, menyediakan untuk dijual dan

memasukkan ke wilayah Indonesia dari luar negara. Sedangkan Pasal 380 ayat (2)

adalah merupakan perampasan hasil-hasil karya tersebut diatas yang merupakan

milik terpidana, setelah melalui atau adanya putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum tetap.

4.5 Penipuan Terhadap Asuransi (Pasal 381 KUHP)

“ Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan

penanggungan asuransi mengenai keadaan-keadaan yang

berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui

perjanjian, yang tentu tidak akan disetujui atau setidak-tidaknya

tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-

keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama

satu tahun empat bulan “ (lihat KUHP Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Terlihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah :

1. Barang siapa.

69

2. Menyesatkan penanggung / assurador.

3. Dengan cara tipu muslihat / door listige kunstgrepen.

4. Terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan

pertanggungan.

5. Sehingga ia membuat / mengadakan suatu perjanjian

pertanggungan, yang ia tidak akan menyetujui atau tidak dalam

syarat-syarat yang sama dan tidak akan melakukannya, apabila

ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Perbuatan ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan

sengaja / opzettelijk misdriif, dimana kejahatan ini sering terjadi dalam bidang

asuransi / pertanggungan. Dalam pembuatan perjanjian asuransi ini, si

penanggung jawab disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas

sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat. Didalam surat perjanjian terdapat

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang memintanya.

Dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya adalah tidak benar,

syarat-syarat itu seakan-akan terpenuhi dan oleh karena itu si penanggung

menuntut perjanjian tersebut dengan memberikan keterangan yang sesungguhnya

tidak benar itu, maka terdapat unsur tipu muslihat, dengan demikian akibat dari

penggunaan tipu muslihat itu si penanggung terpercaya dan tersesat (H.A.K. Moch.

Anwar, 1982 : 48). Unsur “ menyesatkan “ itu adalah membuat orang mempunyai salah

paham atau menyesatkan orang, mengenai keadaan-keadaan yang ada

hubungannya dengan suatu pertanggungan itu, misalnya tentang syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh tertanggung, tentang sifat-sifat dari benda-benda yang

dipertanggungkan, tentang keadaan kesehatan dari orang-orang yang

dipertanggungan.

Unsur dengan tipu muslihat / doorlistige kunstgrepen ini bukan merupakan

ucapan-ucapan, melainkan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan

sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan pada orang atau

memberikan pada orang lain, seakan-akan keadaannya sesuai dengan

kebenarannya. Hoge Raad dalam beberapa Arrestnya tanggal 30 Januari 1911, W.

70

9145, tanggal 1 Nopember 1920, NJ halaman 1213, W. 10650 dan tangga 24 Juli

1937 No 80 menyatakan, bahwa tipu muslihat itu adalah : “ tindakan-tindakan

yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan

bagi adanya kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sebenarnya tidak benar,

untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dari apa yang telah dikatakan “.

( PAF. Lamintang (2), 1989 : 176 ).

Sedangkan unsur yang keempat tersebut itu merupakan masalah-masalah

apa yang disebutkan perjanjian pertanggungan antara orang / pihak yang

mengikatkan diri pada seorang tertanggung untuk menjamin tertanggung terbebas

dari kerugian-kerugian yang disebabkan karena suatu kehilangan, kerugian atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari suatu kejadian yang

tidak pasti, dengan menikmati suatu premi/jasa. Didalam unsur yang kelima ini

maksudnya adalah mengadakan suatu pertanggungan, yang tidak atau tidak akan

ia adakan, jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Dengan demikian Pasal 381 KUHP ini (ketentuan pidananya) bukan

merupakan suatu spesialis dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378

KUHP, melainkan merupakan suatu ketentuan pidana yang berdiri sendiri. Hal ini

ditegaskan dalam Arrestnya Hoge Raad tanggal 2 April 1918, W. 10270 yang

menyatakan, bahwa Pasal 378 KUHP itu mempunyai suatu unsur yang ternyata

tidak dipunyai oleh Pasal 381 KUHP, yakni maksud untuk menguntungkan secara

melawan hukum. Itu sebabnya Pasal ini bukan merupakan suatu ketentuan pidana

yang bersifat khusus dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP (P.A.F.

Lamintang (2), 1989 : 176 – 178)

4.6 Tindak Pidana Asuransi / Merugikan Penanggung (Pasal 382 KUHP)

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung

asuransi atau pemegang surat bodemerij yang syah, menimbulkan

kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan

terhadap bahaya kebakaran atau mengaramkan, mendamparkan,

menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai, perahu

yang dipertanggungan, atau yang muatannya maupun upah yang akan

diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan

ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij, diancam dengan

71

pidana penjara paling lama lima tahun “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan

27, 2008)

Bordemerij (kalimat bagian atas pasal) itu merupakan lembaga utang –

piutang dengan jaminan alat pelayaran atau muatannya yang diatur dalam “

Wetboek Van Koophandel / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang “, namun telah

dicabut dengan Staatsblad Tahun 1933 No.47 jo Staatsblad Tahun 1938 No. 2,

terhitung mulai tanggal 1 April 1938. Dengan demikian, maka kata bordemerij itu

harus dibaca “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum dengan merugikan penanggung “, sedangkan kata

bordemerij (kalimat bagian bawah pasal) harus dianggap sebagai tidak ada.

Didalam pasal ini sebenarnya diatur 2 (dua) macam tindak pidana yang merugikan

si penanggung, yaitu :

1).Membakar atau menimbulkan ledakan pada benda-benda yang

dipertanggungkan atau diasuransikan terhadap kebakaran.

2). Menenggelamkan, membuat terdampar, mengancurkan, membuat

sehingga tidak dapat dipakai lagi atau merusakkan : (a). sebuah alat

pelayaran yang dipertanggungkan / diasuransikan, (b). sebuah alat

pelayaran yang beaya pengangkutannya yang akan diterima telah

dipertanggungkan / diasuransikan.

Dengan demikian akan terlihat unsur-unsur dalam Pasal itu, yaitu :

1). Unsur Subjektif : terlihat dari kalimat “ dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “,

dengan merugikan si penanggung atau pemegang syah suatu akte

utang-piutang dengan jaminan alat pelayaran atau muatannya.

2). Unsur Objektif : a). barangsiapa, b). membakar atau menimbulkan

ledakan pada benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya

kebakaran, c). menenggelamkan atau membuat terdampar, d).

menghacurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau

merusakan, e). sebuah alat pelayaran yang beaya pengangkutan yang

akan diterima setelah dipertanggungkan, g). sebuah alat pelayaran

yang dipakai sebagai jaminan utang yang uangnya telah diterima.

72

Pengertian “ maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan merugikan penanggung “, dalam arrest HR tanggal 8 Mei 1922, NJ 1922

halaman 755, W.10910 telah mengatakan bahwa : “ maksud pelaku untuk

mendapatkan upah yang dijanjikan oleh orang lain dengan cara menenggelamkan

kapal itu, pengertiannya tidaklah sama dengan maksud untuk menguntungkan

orang lain tersebut secara melawan hukum dengan merugikan penanggung.

Maksud sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini bukan hanya ada, jika

menurut anggapan pelaku nilai dari benda yang diasuransikan itu lebih rendah dari

jumlah uang untuk jumlah mana barang-barang itu telah diasuransikan. Sudah

sejak saat tertanggung memperoleh kesempatan utnuk menguasai uang asuransi, ia

dapat memperoleh keuntungan “

4.7 Tindak Pidana Persaingan Curang / Oneerlijke Medidinging (Pasal 382

bis KUHP)

“ Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas

debit perdagangan atau perusahan kepunyaan sendiri atau orang lain,

melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum

atau seorang tertentu, diancam jika karenanya dapat timbul kerugian

bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konren orang lain itu,

karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Unsur-unsur Pasal 382 bis KUHP ini adalah :

1). Unsur Subjektif : terlihat dari kalimat dengan maksud untuk

menetapkan, memelihara atau menambah hasil

perdagangan sendiri atau orang lain.

2). Unsur Objektif : a). melakukan perbuatan yang bersifat menipu, b).

untuk memperdaya khalayak umum / publik/

masyarakat atau seseorang, c). Apabila perbuatan itu

dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau

saingan orang lain.

73

Pasal ini disisipkan / ditambahkan pada tahun 1920 (S.20 – 556) dengan

tujuan untuk melindungi kepentingan kebendaan dari pedagang dan pengusaha

dari persaingan curang / konkurensi curang. Disamping itu juga bertujuan untuk

dapat menjangkau secara umum dari segi hukum pidana, agar dapat untuk

mengatasi bila timbul perkara semacam ini, selain usaha mengatasi melalui

hukum perdata secara ganti rugi. Tindakan yang dilarang disini adalah “

melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang

tertentu, untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil

perdagangan atau hasil perusahan sendiri atau orang lain ” . “ Melakukan

perbuatan curang itu “ adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang

dapat menyesatkan manusia yang normal, kendati ia dalam keadaan waspada

sebagaimana wajarnya. (SR. Sianturi, 1983 : 638)

Unsur subjektif untuk menetapkan produksi perusahannya dapat dilakukan

pada saat dimulainya perusahan itu berjalan, agar dapat memperoleh hasil.

Memelihara hasil produksi dapat dilakukan sesudah berjalan. Si pelaku ingin

mempertahankan jumlah langganan yang dimiliki perusahan, sehingga hasil

produksi dapat dipertahankan dalam jumlah yang sama. Sedangkan menambah

hasil perusahan, dilakukan untuk memperluas daerah pamasarannya, sehingga

perusahan harus meningkatkan hasil produksinya dan dengan demikian hasil yang

diperoleh perusahan itu akan bertambah.

Unsur objektif perbuatan yang bersifat menipu itu maksudnya adalah

menggambarkan / menjelaskan keadaan hasil produksi perusahan yang

bertentangan dengan kebenaran, dimana perbuatan tipu muslihat dianggap sama /

identik dengan Pasal 378 KUHP. Unsur memperdaya masyarakat, maksud adalah

perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat atau orang

tertentu dalam masyarakat atau orang-orang tertentu menaruh kepercayaan, karena

perbuatan tersebut diatas terletak pada hasil perusahannya ( termasuk mutu /

kualitas hasil perusahan ), yang digambarkan dengan keadaan yang sesungguhnya

tidak benar, dengan jalan tipu muslihat. Sedangkan perbuatan itu dapat

menimbulkan kerugian bagi saingan sendiri atau saingan orang lain, maksudnya

bahwa perbuatan yang bersifat menipu itu memberikan kemungkinan timbulnya

74

kerugian pada saingan sendiri atau saingan dari orang lain, sehingga kerugian

tersebut tidak perlu terjadi.

4.8 Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual beli (Pasal 383 KUHP)

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

ke 1 : karena sengaja menyerahkan barang lain dari

pada yang ditunjuk untuk dibeli

ke 2 ; mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang

yang diserahkan, dengan menggunakan tipu

muslihat “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Unsur-unsurnya yang terlihat dalam Pasal 383 KUHP ini adalah

1). Adanya penjual / Verkoper.

2). Adanya pembeli / Koper.

3). Adanya penipuan dengan cara : ke 1) penjual menyerahkan

barang lain dari pada barang yang ditunjuk oleh pembeli,

bahwa penyerahan barang itu dilakukan dengan sengaja, ke 2)

penjual mempergunakan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan,

jumlah dan barang.

Dalam pasal ini, penipuan yang dilakukan oleh penjual sebagaimana

terlihat dalam ke 1 adalah mengenai barang yang diserahkan, bukan terhadap

barang yang dijual. Tipu muslihat dalam pasal ini adalah merupakan tindakan-

tindakan yang biasa dipakai orang dalam perdagangan, yang bagi seorang pembeli

yang kurang memperhatikannya, akan menjadi korban dari tipu muslihat itu.

Berdasarkan Arrestnya Hoge Raad tanggal 20 Februarin1928, NJ. 1928, hal. 423,

W. 11810, menyatakan bahwa tipu muslihat tentang sifat benda yang harus

diserahkan itu ditentukan dalam persetujuan antara pihak-pihak yang

bersangkutan. Sudah barang tentu dapat juga ditentukan persyaratan lain selain

dari persyaratan mengenai jenis, keadaan atau banyaknya benda yang harus

diserahkan. Jika orang menjual benda “ shell “ dan ternyata ia telah menyerahkan

bensin “ toneline “, maka dalam hal tersebut terdapat suatu penipuan, sungguhpun

75

benar yang disebutkan terakhir ini mempunyai sifat-sifat kebendaan yang sama

dengan yang disebutkan terdahulu (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 187).

Dalam perbuatan pada umumnya terjadi pada barang-barang dalam jumlah

besar dan berlainan dalam mutu / kualitas. Sebagai suatu contoh : misalnya

penjual mengirim dan menyerahkan jenis keramik yang nomer 2 (dua), padahal

pembeli menunjuk untuk dibeli jenis keramik nomer 1 (satu) dan minta diantar ke

tempat pembeli.

Sedangkan perbuatan yang ke 2 (kedua), sering terjadi pada took/warung-

warung yang menjual makanan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Tipu

muslihat yang digunakan merupakan pemanfaatan sifat kelicikan dari penjual

terhadap kekurang waspadaan pembeli. Sebagai suatu contoh : (1). Misalnya

dalam penjualan beras yang mempergunakan timbangan, yang telah diletakan

sebuah benda pada tempat barang, sehingga memberikan hasil seimbang, padahal

tidak sesuai dengan berat barang. (2). Penjual beras menakar beras dengan

takaran, dimana ibu jari penjual dimasukan kedalam takaran itu sewaktu menakar

beras.

Adanya unsur pembeli disini, maksudnya adalah perbuatan seorang

pembeli barang yang sudah sejak semula berniat : a) tidak membayar sepenuhnya

barang yang dibeli dan tidak diserahkan, b) dimana pembeli membayar penuh

pembelian barang tersebut dengan jumlah uang yang didalamnya terdapat uang

palsu atau jumlah bendel uangnya kurang (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 42)

4.9 Penipuan Dengan Menggunakan Barang Salinan Cognosement (Pasal 383

bis KUHP)

“ Seseorang Kognosement yang sengaja mempergunakan beberapa

eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan dan

untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara

paling lama dua tahun delapan bulan “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan

27, 2008)

Kognosement asli / lembar pertama merupakan surat berharga yang dapat

dijual - belikan / negotiable, sedangkan salinannya tidak dapat diperjual - belikan

dan apabila dijual kepada orang lain, maka orang lain itu tidak akan memperoleh

76

barang-barangnya. Hanya kognosement asli / lembar pertama dapat ditukar

dengan jenis barang yang tercantum dalam kognosement tersebut. Dengan

demikian kognosement asli ini dapat dibebani dengan segala hal atas benda,

seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan atau ditukar. Suatu kognosement itu adalah

: “ suatu surat yang bertanggal dan ditanda tangani oleh si pengangkut, yang

dalam surat itu diterangkan bahwa ia / pengangkut telah menerima barang-

barang untuk diangkut kesuatu tempat tujuan tertentu dan akan menyerahkan

barang-barang itu ditempat tujuan kepada seseorang tertentu yang namanya

terdapat dalam kognosement tersebut “. Didalam kognosement itu juga

diterangkan syarat-syarat apa barang-barang itu akan diserahkan dan dengan alat

apa barang itu diangkut. (masalah kognosement ini erat kaitannya dengan Pasal

506 dan Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Yang dimaksud

dengan titel yang memberatkan adalah : “ si pengangkut menerima pembayaran

dari si penerima atau mengadakan perjanjian tentang serah terima barang dari

cognosement tersebut” (SR. Sianturi, 1983 : 654)

4.10 Penipuan Ringan Dalam Jual Beli/Geprivilgegeerd (Pasal 384 KUHP)

“ Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, dikenai pidana

penjara paling lama tiga bulan atau dendan paling banyak enam

puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih

dari pada dua puluh lima rupiah “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27,

2008)

Tindak pidana ini adalah merupakan tindak pidana penipuan yang bersifat

ringan, meskipun memiliki unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam

Pasal 383 KUHP. Namun pasal ini memiliki hal-hal yang dapat meringankan

pidananya, yaitu terlihat dari kalimat “ jika jumlah keuntungan yang diperolah

tidak lebih dari dua puluh lima rupiah “.

4.11 Tindak Pidana Stellionaat/T.P.Menyangkut Tanah (Pasal 385 KUHP)

“ Diancam dengan pidana paling lama empat tahun :

ke 1 : barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan

atau membebani dengan credietverband/piutang suatu hak

77

tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman

atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia,

padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut

mempunyai hak atasnya adalah orang lain,

ke 2 : barangsiapa maksud sama, menjual, menukarkan atau

membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah

Indonesia yang telah dibebani dengan credietverband atau

suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan

diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa

memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak

yang lain,

ke 3 : barangsiapa dengan maksud yang sama, mengadakan

credietverband, mengenai hak tanah Indonesia, dengan

menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang

berhubungan dengan hak tanah tadi sudah digadaikan,

ke 4 : barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau

menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui

bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai

hak atas tanah itu,

ke 5 : barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau

menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah

digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang

lain, bahwa tanah itu telah difadaikan,

ke 6 : barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau

menukarkan tanah dengan hak Indonesia suatu masa,

padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada

orang lain untuk masa itu juga “. (lihat KUHP – Moeljatno (2) –

Cetakan 27, 2008).

Dimasukkannya pasal ini kedalam KUHP adalah memiliki atau dengan

maksud dan tujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh pendudk

asli berdasarkan hukum adat, serta melindungi tanaman-tanaman dan bangunan-

bangunan diatas tanah tersebut (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : 307). Tindak

pidana ini disebut dengan “ stellionaat “ yang berasal dari bahasa latin, yang

artinya “ kebohongan dalam perdagangan, pembebanan, penghipotikan dan

sebagainya, yang diberlakukan di indonesia sejak tahun 1918. ketentuan pasal ini

bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli

(Indonesia) yang didasarkan atas hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum

adat).

Subjek dari ke 1 sampai dengan ke 6 adalah barangsiapa, yang dalam hal

ini hanyalah orang Indonesia, oleh karena sangat erat kaitannya dengan Pasal 9

78

UUPA No.5/1960, LN. No. 104 tahun 1960. Tindak pidana secara keseluruhan

adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yang terlihat dari

dicantumkannya kalimat “ dengan maksud “ didepan kalimat yang lain.

Ditentukannya unsur bersifat melawan hukum suatu perbuatan, bila dilihat secara

formal, berarti si pelaku tidak punya hak untuk menguntungkan diri sendiri/ orang

lain dengan cara yang terdapat dalam rumusan pasal. Sedangkan bila dilihat secara

material, berarti si pelaku tidak punya hak melakukan tindakan menjual, menukar,

membebani dengan suatu pinjaman / credietverband, menyewakan atau

menggadaikan tenah tersebut. Sejak diundangkannya UUPA No. 5/1960 itu,

semua jenis berdasarkan hukum adat dan KUHD dihapuskan, kemudian diganti

dengan 4 (empat) macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNI serta

badan-badan hukum Indonesia, yaitu : hak milik atas tanah, hak guna bangunan

atas tanah, hak guna usaha atas tanah dan hak pakai atas tanah (H.A.K. Moch. Anwar,

1982 : 55 – 56)

4.12 Penipuan Dalam Penjual Bahan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan

Yang Dipalsukan (Pasal 386 KUHP)

Ayat (1): Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang

makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu

dipalsu dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama empat tahun,

Ayat (2): Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika

nilainya atau faedahnya menjadi kurang, karena sudah

dicampur dengan sesuatu bahan lain (lihat KUHP – Moeljatno (2) –

Cetakan 27, 2008)

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal tersebut diatas adalah :

1). Unsur subjektif : dapat dilihat dari kalimat “ yang diketahui bahwa

benda-benda itu telah dipalsukan dan pemalsuan itu disembunyikan “.

2). Unsur objektif : barangsiapa “ menjual, menawarkan untuk dijual atau

menyerahkan bahan makan, minuman atau obat-obatan “.

Pasal 386 ayat (1) KUHP ini merupakan suatu opzettelijk misdrijf atau

suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja, untuk membuktikan

perbuatan si pelaku itu dengan sengaja, maka kita harus berpegang pada inti

79

pengertian “ Opzet / Kesengajaan “, yaitu “ Willens en wettens “ atau “

Menghendaki dan Mengetahui “. Kalimat menghendaki dan mengetahui dapat

dibuktikan sebagaiamana suatu contoh didasarkan atas Arrestnya Hoge Raad

tanggal 19 Desember 1921, NJ.1922, hal. 310, W. 10857 dan tanggal 28 April

1924, NJ. 1924, hal. 723, W. 11209, yang menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan bahan-bahan makanan adalah : “ bahan-bahan makanan yang diperlukan

oleh manusia, termasuk didalamnya bahan-bahan yang tidak secara langsung

dapat dipergunakan, melainkan yang harus dimasak atau diolah lebih dahulu “

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : 314).

Kalimat barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila terbukti

perbuatannya telah memenuhi semua unnsur tindak pidana yang diatur dalam

pasal ini, maka orang itu dapat diketahui sebagai “ dader / pelaku “. Kalimat “

menjual ” yang dimaksud disini adalah apabila masing-masing pihak sepeakat

mengenai barang yang akan diserahkan dan harga yang akan dibayarkan. Dalam

hal ini, meskipun belum / tidak terjadi penyerahan dan pembayaran, tetapi

penjualan sudah dianggap terjadi. Yang dimaksud dengan “ menawarkan ” adalah

suatu tindakan berupa rangkaian kata-kata yang dilakukan, baik secara lisan

maupun secara tertulis dengan tujuan agar yang mendengarkan mau membeli.

Penyerahan / aflevering adalah suatu tindakan nyata dari kedua belah pihak untuk

mewujudkan tindakan penjualan, dimana penjual memberikan / menyerahkan

secara nyata barang yang disepakati bersama dan pembeli menerimanya, termasuk

pihak ketiga yang mengantarkan barang tersebut ( SR. Sianturi, 1983 : 656).

Hoge Raad dalam berbagai arrestnya antara lain menyatakan bahwa : “

menyerahkan itu artinya membawa kebawah kekuasaan orang lain atau membuat

orang lain dapat memanfaatkannya. Tidak menjadi soal apakah penyerahan itu

telah dilakukan berdasarkan suatu titel yang sifatnya mengharuskan atau tidak.

Seorang pengangkut barang dapat melakukan perbuatan penyerahkan menurut

Pasal 368 KUHP ( HR tanggal 30 Nopember 1914, NJ. 1915, halaman 145, W.

91718 dan HR tanggal 22 Nopember 1920, NJ. 1921, halaman 50, W. 10664 ) “.

Sedangkan dalam arrest HR tanggal 3 Januari 1922, W. 10866, arrest HR tanggal

16 November 1907, W. 8620 dan arrest HR tanggal 15 Januari 1912, W. 9280

80

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan : menyerahkan adalah keseluruhan

tindakkan-tindakkan yang harus dilakukan oleh seorang penjual untuk membuat

benda-benda beralih dibawah kekuasaan seorang pembeli. Seorang penjual dapat

disebut telah menyerahkan benda-benda tersebut, jika atas perintahnya seorang

bawahannya telah melakukan salah satu tindakkan seperti yang dimaksudkan

diatas (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 195)

Tentang bahan makanan dan minuman berdasarkan sejarah terbentuknya

Pasal 386 ayat (1) KUHP ini, bermaksud untun mengartikan hal inin sebagai

segala bahan-bahan yang diperuntukan untuk dimakan dan diminum, termasuk

pula kedalam pengertian ini adalah : barang-barang pemanas / barang-barang

kenikmatan, seperti kopi, teh, tembakau dsb. Menurut Dr. Van Haeringen

menyatakan bahwa barang-barang ini tidak membuat orang-orang menjadi

kenyang atau hilang dahaga sama sekali bila dikonsumsinya. Dalam Arrest HR

tanggal 19 Desember 1921, NJ 1922, hal. 310, W. 10857, yang dimaksud dengan

bahan makanan adalah : bahan makanan yang diperuntukan bagi manusia,

termasuk juga dalam pengertiannya yakni bahan-bahan makanan yang tidak

langsung dapat dimakan, melainkan harus dimasak atau diolah terlebih dahulu.

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan / barang obat-obatan adalah

bahan/barang-barang yang diperuntukan bagi penyembuhan suatu penyakit

manusia (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : 314 dan SR. Sianturi, 1983 : 656).

Pengertian dipalsukan adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya / yang asli

atau jika yang asli dicampur dengan suatu bahan lain, sehingga nilainya atau

kegunaannya menjadi berkurang. Perbuatan menyembunyikan kepalsuan agar

terpenuh unsur pasal ini, maka si pelaku tidaklah harus / perlu melakukan suatu

perbuatan tertentu, melainkan cukup jika si pelaku telah membiarkan dijual,

ditawarkan atau diserahkan bahan-bahan tersebut kepada orang lain, padahal si

pelaku mengetahui bahwa bahan-bahan tersebut telah dipalsukan.

4.13 Penipuan Dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP)

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-

81

bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau

pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan

suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan

orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan

perang,

Ayat (2) Di ancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang

tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja

membiarkan perbuatan curang (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan

XX, 2008)

Dari rumusan Pasal 387 ayat (1) ini terlihat unsur yang hanya bersifat

objektif saja yaitu : “ melakukan suatu tindakan yang sifatnya menipu / curang “

dari : a). seorang pemborong sebuah bangunan, b). seorang ahli pembuatan

bangunan, c) seorang penjual bahan-bahan bangunan, d). pada waktu pembuatan

sebuah bangunan, e). pada waktu penyerahan bahan-bahan bangunan, f). Yang

dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang / manusia, barang-barang dan

keselamatan negara dalam keadaan perang (lihat Pasal 96 KUHP).

Dengan melihat rumusan pasal dan unsur-unsurnya, maka tindak pidana ini

merupakan suatu Opzattelijk Misdrijf atau suatu tindak pidana yang dilakukan

dengan sengaja dalam arti luas, yaitu apakah kesengajaan itu sebagai maksud /

tujuan, sebagai suatu kemungkinan atau sebagai suatu kepastian/keharusan.

Sehingga untuk memenuhi unsur kesengajaan yaitu “ willens en wettens /

menghendaki dan mengetahui “ dalam pasal ini, maka : 1). Mengetahui bahwa ia

merupakan seorang pemborong / seorang ahli pembuat bangunan atau seorang

penjual bahan-bahan bangunan, 2). Menghendaki untuk melakukan suatu tindakan

yang sifatnya menipu atau suatu kecurangan diatas telah ia lakukan : (a). pada

waktu melaksanakan pembuatan sebuah bangunan, (b). pada waktu melaksanakan

penyerahan bahan-bahan bangunan tersebut.

Sedangkan unsur ayat (2) nya adalah : (1). unsur bersifat subjektif, terlihat

dari kalimat dengan sengaja telah membiarkan dilakukannya tindakan yang

sifatnya menipu / membiarkan dilakukan kecurangan (harus juga diartikan secara

luas), (2). unsur bersifat objektif, terlihat dari orang yang ditugaskan untuk

melakukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan pembuatan bangunan atau

penyerahan bahan-bahan bangunan.

82

Kalimat telah membiarkan dilakukan tindakan yang sifatnya menipu itu,

artinya orang yang menerima tugas pengawasan itu tidak melakukan dengan baik,

seperti tidak memberikan teguran atau peringatan terhadap pelaksana pemborong

atau penjual bahan-bahan bangunan yang perbuatannya tidak sesuai dengan surat

perjanjian kerja. Pengawasan atau orang yang diberi tugas itu dapat saja seorang

swasta atau pegawai negeri, yang mempunyai tugas untuk mengawasi pembuatan

sebuah bangunan atau penyerahan bahan-bahan bangunan. Terjadinya

pelanggaran pidana ini, mungkin sebagai akibat adanya suatu kerja sama antara si

pelaku yang menerima premi / hadiah oleh si pemborong / ahli atau penjual

bahan-bahan bangunan atau si pemberi pekerjaan. Sehingga ketentuan Pasal 387

ayat (2) ini, dapat dikatakan identik dengan / dapat dikualifikasikan sebagai tindak

pidana korupsi ( SR. Sianturi, 1983 : 658).

4.14 Penipuan Penyerahan Barang Untuk Angkatan Darat

Pasal 388 KUHP :

Ayat (1) : Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan

untuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan

keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang

tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu,

sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu (lihat KUHP –

Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat dalam ayat (1) rumusan pasal ini adalah :

a). Seseorang yang sedang melakukan penyerahan kebutuhan angkatan

laut dan angkatan darat.

b). Melakukan perbuatan yang bersifat curang / menipu.

c). Yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara dalam keadaan

perang.

Sedangkan unsur-unsurnya dalam ayat (2) adalah :

83

1). Unsur bersifat objektif terlihat dari kalimat : a). seorang yang sedang

melakukan kewajiban pengawasan terhadap penyerahan barang, b).

membiarkan perbuatan yang bersifat curang / menipu.

2). Unsur bersifat subjektif terlihat dari kalimat : “ dengan sengaja “.

Didalam Pasal 383 Ayat (2) ini merupakan suatu perbuatan membantu

yang bersifat pasief terhadap Pasal 56 KUHP, yang dijadikan kejahatan yang

berdiri sendiri (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 58).

4.15 Tindak Pidana Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Pasal 389 KUHP :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan,

memindahkan atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang

digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan “ (lihat KUHP –

Moeljatno (2) – cetakan 27, 2008)

Dengan memperhatikan kalimat dalam rumusan pasal tersebut diatas,

maka akan terlihat unsur-unsurnya, yaitu :

1). Unsur subjektif, terlihat dari kalimat “ dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “.

2). Unsur objektif, terlihat dari kalimat : (a). barangsiapa, (b).

menghancurkan, memindahkan, menghilangkan / membuang /

menyingkirkan atau membuat sehingga tidak dapat dipergunakan /

dipakai lagi, (c). Sesuatu yang diperuntukan / dipakai untuk

menunjukan batas-batas dari suatu pekarangan.

Apabila kita cermati kalimat dalam rumusan pasal ini, ternyata tidak

terdapat unsur menipu atau yang bersifat menipu. Sehingga H.A.K. Moch. Anwar

menyatakan : ditempatkannya Pasal 389 KUHP dalam Bab ini didasarkan atas

anggapan, bahwa perbuatan yang dilakukan ditujukan guna memperdaya

masyarakat atau orang yang memiliki pekarangan, terhadap siapa kejahatan itu

dilakukan. Dengan demikian, perbuatan itu memang sengaja dilakukan, untuk

membuat batas-batas suatu pekarangan menjadi kabur / meragukan / tidak pasti

84

terhadap pekarangan-pekarangan yang ada disekitar pekarangan dimana kejahatan

itu dilakukan (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 58 – 59).

Dalam Arrest HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929 menyatakan

bahwa : “ sifat melawan hukum itu tidak selalu harus dikaitkan dengan

keuntungan yang diperoleh oleh seorang tersangka atau seorang terdakwa,

melainkan juga dapat dikaitkan dengan dengan maksud pelaku untuk memperoleh

keuntungan yang bersangkutan atau dengan cara pelaku untuk memperoleh

keuntungan tersebut “. Misalnya seseorang memang merasa berhak atas sebagian

tanah pekarangan yang dikuasai oleh orang lain, karena orang lain tersebut telah

keliru menempatkan pagar pembatas halamannya dengan pekarangannya ( PAF.

Lamintang (2), 1989 : 208 )

4.16 Penyiaran Kabar Bohong Dalam Perdagangan (Pasal 390 KUHP)

“ Barangsipa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar

bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-

dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan “ (lihat

KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan Pasal tersebut diatas adalah :

1). Unsur objektif, terlihat dari kalimat : barangsiapa, menyiarkan kabar

bohong dan yang mengakibatkan naik turunnya barang-barang

dagangan, dana-dana serta surat-surat berharga,

2). Unsur subjektif, terlihat dari kalimat “ dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Didalam unsur yang objektif, kalimat barangsiapa disini berarti, bahwa

itu menunjukan orang siapa saja yang terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari

tindak pidana ini, maka orang itulah yang dianggap sebagai pelaku. Menyiarkan

kabar bohong, menurut Noyon – Lange Meyer menandakan bahwa tindak pidana

ini belum diperbuat, apabila kabar bohong itu hanya diberitahukan kepada satu

orang saja, sebab harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyiarkan kabar bohong itu tergantung kepada

siapa yang mendengar dan diberitahu, apabila misalnya orang yang mendengar

85

berita bohong itu adalah seorang wartawan / jurnalis, maka kemungkinan besar

bahwa kabar bohong / berita bohong itu akan termuat dalam surat kabar / media

cetak dan dalam hal ini sudah masuk dalam pengertian “ menyiarkan “ (Wirjono

Prodjodikoro, 1986 : 49).

Sedangkan dalam unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan

diri sendiri secara melawan hukum, artinya untuk selesainya tindak pidana yang

diatur dalam pasal ini, tidaklah perlu bahwa maksud si pelaku ini tercapai waktu si

pelaku telah selesai melakukan perbuatannya yang terlarang dalam pasal ini.

Perbuatan yang terlarang itu, misalnya perbuatan menyiarkan / menyebar luaskan

berita / kabar bohong yang menyebabkan atau mengakibatkan naik turunnya harga

barang-barang dagangan, dana-dana atau surat berharga.

4.17 Tindak Pidana Terhadap Surat Berharga (Pasal 391 KUHP)

“ Barangsiapa menerima kewajiban atau memberi potongan pada

penempatan surat hutang suatu negara atau bagiannya atau suatu

lembaga umum, sero atau surat hutang suatu perkumpulan, yayasan

atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk

pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja

menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya

atau dengan membayang-bayangkan keadaan palsu, diancam

dengan pidana penjara paling lama empat tahun “ (lihat KUHP –

Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Unsur-unsur Pasal ini adalah :

1). Unsur bersifat objektif, terlihat dari kalimat :

Seseorang yang diberikan kewajiban atau memberi pertolongan /

bantuan dalam penempatan : (a). surat-surat hutang atas nama suatu

negara atau bagian dari suatu negara atau suatu lembaga umum, (b).

surat-surat hutang / saham-saham atas nama suatu perkumpulan,

yayasan atau perseroan (bentuk kerjasama), (c). mencoba

menggerakkan / membujuk khalayal umum atau publik untuk : 1).

mendaftarkan diri atau turut serta, 2). dengan

menyembunyikan/mendiamkan atau mengurangi keadaan sebenarnya,

3) dengan memberikan gambaran perbuatan-perbuatan / bayangan

perbuatan atau masalah-masalah yang palsu.

86

2). Unsur bersifat subjektif, terlihat dari kalimat “ dengan maksud “.

Perbuatan si pelaku dalam hal ini akan menimbulkan banyak orang yang

akan mendaftarkan diri atau turut serta dalam ussaha yang terdiri atas berbagai

macam bentuk kerjasama tersebut. Dengan menyembunyikan atau mengurangi

keadaan yang sebenarnya, atau memberikan gambaran tentang perbuatan-

perbuatan yang tidak sebenarnya. Sehingga dengan demikian, semakin banyak

orang yang akan terperdaya dan menjadi korban perbuatan si pelaku. Dikatakan

menerima kewajiban, jika ia adalah pegawai / karyawan dari negara / lembaga

yang mengeluarkan surat-surat hutang negara Indonesia, tetapi mungkin juga

negara asing.

Oleh karena itu, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan

dengan sengaja, yang tersirat dari kalimat “ berusaha menggerakan “ dan yang

menjadi sasaran adalah khalayak ramai. Berusaha menggerakkan khalayak umum

adalah tindakan yang dilarang dalam rumusan pasal ini, apalagi menyembunyikan

atau mengurangi keadaan yang sebenarnya, sehingga khalayak umum berniat

untuk membeli surat-surat berharga tersebut.

4.18 Penipuan Penyusunan Neraca Palsu Perusahan (Pasal 392 KUHP)

“ Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan

terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja

mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan “ (lihat

KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal ini adalah :

1). Unsur objektif, terlihat dari kalimat a). pengusaha, pengurus atau

komisaris dari (1). Suatu perseroan terbatas, (2) Maskapai Andil

Indonesia dan (3). Koperasi, b). mengumumkan suatu daftar atau

neraca yang palsu atau tidak benar.

2). Unsur subjektif, terlihat dari kalimat “ dengan sengaja “.

Kata pengusaha merupakan terjemahan dari kata “ koopman “, yaitu tiap-

tiap orang yang menjalankan perusahan (lihat Pasal 92 bis KUHP), lihat Pasal

36 Kitab Uundang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perseroan

87

Terbatas, Staatsblad 1939 No. 569 jo. No. 717 tentang Maskapai Andil Indonesia

dan Undang-Undang Koperasi.

Unsur mengumumkan suatu daftar atau neraca yang tidak benar

merupakan suatu perbuatan “ mengumumkan yang sifatnya ditujukan kepada

publik“, yang didalam Arrest Hoge Raad tanggal 19 Nopember 1923, NJ. 1924,

hal. 149, W. 11143, antara lain mengatakan bahwa : “ kemungkinan timbulnya

kerugian atau adanya sifat yang memperdayakan orang lain itu tidaklah perlu “,

sedangkan yang dimaksud dengan mengumumkan itu adalah : menyebarluaskan

neraca suatu lembaga bank dikalangan nasabah, para pemegang saham dan

lembaga-lembaga sahabat (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 216).

4.19 Penipuan / Pemalsuan Nama Firma atau Merek (Pasal 393 KUHP)

Ayat (1) : Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang

untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawar,

menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan

untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada

barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan

secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak

orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama

sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau

firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri

atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek

yang demikian, sekalipun dengan sedikit percobaan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan

dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah,

Ayat (2) : Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima

tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena

kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana

penjara paling lama sembilan bulan (lihat KUHP – Moeljatno (2) –

Cetakan 27, 2008).

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal tersebut diatas adalah :

1). Unsur objektif : (a). memasukkan dan mengeluarkan lagi ke dan dari

wilayah Indonesia tanpa tujuan yang jelas, (b). menjual, (c).

menawarkan untuk dijual, (d). Menyerahkan / membagikan, (e).

88

mempunyai persediaan untuk : 1). dijual, 2) dibagikan sesuatu

barang

2). Unsur subjektif : (a). diketahui atau patut disangka / patut diduga : pada

barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama firma atau

merek secara palsu, yang menjadi hak orang lain dan dengan

menambahkan nama atau firma palsu untuk menunjukkan nama

sesuatu tempat asal barang, (b). pada barangnya sendiri atau pada

bungkusnya diberi nama, firma atau merek yang sedemikian rupa

ditiru, meskipun dengan perbedaan sedikit (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 62).

Unsur opzet / kesengajaan disini haruslah ditafsirkan sebagai dolus dan

culpa yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang disengaja maupun tidak

disengaja, yang sudah dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan ketentuan aturan

yang berlaku. Oleh karena pembentuk undang-undang memakai kata-kata seperti

1). “ waarvan hij weet yang artinya : yang ia ketahui dan 2). waarvan hij

redelijkerwijs moet vermoeden yang artinya : yang secara patut dapat diduga “.

Kata-kata pertama didalam rumusan tindak pidana dalam pasal ini telah

dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk mensyaratkan keharusan adanya

unsur kesengajaan pada pelaku berupa mengetahui / wettens. Sedangkan kata-kata

kedua (yang artinya adalah secara patut harus dapat diduga) didalam rumusan

tindak pidana dalam pasal ini dipakai oleh pembentuk undang-undang untuk

mensyaratkan keharusan adanya unsur ketidak sengajaan / culpa, oleh karena

menurut P.A.F. Lamintang, bahwa kata-kata vermoeden artinya “ menduga “ dan

tidak sama artinya dengan “ mengetahui / wettens “. Mengenai unsur objektif dari

a s/d d, jika terdapat petunjuk yang jelas bahwa barang-barang yang dimasukkan

ke Indonesia, akan segera dibawa lagi keluar Indonesia, maka perbuatan

memasukkan itu bukanlah merupakan perbuatan terlarang. Unsur pada barangnya

sendiri atau pada bungkusannya telah diberi nama, firma atau merek secara palsu,

yang menjadi hak orang, kita juga harus berpatokan pada Arrestnya Hoge Raad

tanggal 20 Februari 1928, NJ. 1928, hal. 421, W. 11809, yang telah menentukan

89

mengenai perbuatan melengkapi barang-barang dengan sebuah meek secara palsu

adalah : “ Pasal ini melarang orang memperdagangkan barang-barang yang

bersumber dari sebuah sertifikat yang isinya tidak benar “. Oleh karena dalam

peradilan, jaksa harus mendakwakan dan dapat membuktikan kecurangan tersebut,

dengan kata-kata bahwa barang-barang tersebut, sebenarnya berasal dari orang

lain daripada yang berhak atas merek yang bersangkutan “ (P.A.F. Lamintang (2), 1989 :

218 – 222).

Unsur dengan menambahkan nama atau firma palsu untuk menunjukkan

nama sesuatu tempat asal barang, sebenarnya merupakan suatu rangkaian yakni

untuk menunjukkan asal-usul atas nama dari suatu tempat dibuatnya barang yang

diperdagangkan itu, sehingga dalam hal ini si pelaku telah : (a). mencantumkan

pada barang itu sendiri atau pada pembungkusnya suatu nama atau suatu firma

atau merek yang dibuat-buat, (b). mencantumkan pada barang itu sendiri atau

pada pembungkusnya sesuatu nama, firma atau merek yang ditiru dari nama,

firma atau merek yang asli walaupun dengan sedikit perbedaan. Unsur pada

barangnya sendiri atau pada pembungkusnya diberi nama, firma atau merek yang

sedemikian rupa ditiru, meskipun dengan perbedaan sedikit. Perbuatan yang

demikian ini sudah jelas dapat merugikan orang yang berhak atas firma atau

meek-merek tersebut. Dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam

rumusan pasal ini, yaitu bukan saja unsur kesengajaan, tetapi juga unsur dapat

menduga atau patut disangka yang harus mendapat perhatian dan perbuatan yang

demikian sudah sepatutnya dilarang serta diancam dengan pidana.

4.20 Penipuan Dalam Lingkungan Pengacara (Pasal 393 bis KUHP)

Ayat (1) : Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh

masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan

tempat tidur, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-

keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau

penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga,

bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan yang

sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun,

90

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang

mengajukan gugatan atau si pemihutang yang memasukkan

permintaan pailit, yang sengaja memberikan keterangan palsu

kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama (lihat KUHP

– Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Unsur-unsur pasal ini adalah :

1). Bersifat subjektif, terlihat dari kalimat “ dengan sengaja “, yang ia ketahui

atau patut dapat diduga, bahwa keterangan-keterangan itu

bertentangan dengan kebenaran,

2). Bersifat objektif, terlihat dari kalimat seorang pengacara menyuruh

memasukkan a). keterangan-keterangan tentang tempat tinggal

atau tempat kediaman dari tergugat ataupun yang berpihutang, b).

didalam gugatan-gugatan yang berisi tuntutan atas perceraian,

perkawinan dan pembebasan dari kewajiban untuk diam / tinggal

bersama diantara suami – istri, c). Didalam permintaan akan

pernyataan akan pailit.

Semua unsur objektif tersebut yang oleh pembentuk undang-undang telah

dipandang perlu, bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana,

karena mengandung ketidak benaran. Dimana mungkin saja salah satu pihak

(suami – istri atau tergugat atau yang berpihutang) dalam masalah ini tidak hadir

didepan sidang pengadilan untuk memberikan suatu jawaban, duplik-replik atau

kesimpulan, akibat dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar.

Sehingga pengadilan akan menjatuhkan pidana diluar hadirnya tergugat atau yang

berpihutang (verstek). Sudah tentu hal ini berdampak negatif / buruk terhadap

harta benda / harta kekayaan orang lain, dalam hal ini yang diperlukan adalah

tentang kebenaran yang sesungguhnya.

Oleh karena itu beberapa sarjana hukum beranggapan, bahwa tindak

pidana ini mengandung unsur ketidak sengajaan / culpa. Dimana si pelaku tidak

perlu harus memiliki kesengajaan untuk memberikan keterangan yang tidak benar,

tetapi cukup bila si pelaku dapat menduga, bahwa dengan memberikan keterangan

seperti itu, yaitu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

91

4.21 Penipuan Dalam Keluarga (Pasal 394 KUHP)

“ Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang

diterangkan dalam bab ini, kecuali yang diterangkan dalam ayat

kedua Pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai

keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan tempat tidur “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Apabila kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP itu, maka ternyata

ketentuan Pasal 367 ayat (1) itu telah membuat suatu keadaan suami – istri itu

tidak bercerai, pisah meja makan, pisah tempat tidur dan pisah harta kekayaan,

sehingga menjadi dasar untuk meniadakan tuntutan pidana kepada salah satu

pihak, jika melakukan tindak pidana penipuan dalam keluarga (rumah tangga),

oleh karena perbuatannya dianggap tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan

dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP itu merupakan delik aduan yang bersifat

relatif/relative klachtdelicten, yang kemungkinan juga tidak dilakukan penuntutan

oleh salah satu pihak, demi nama baik, derajat atau martabat keluarga dari masing-

masing pihak (suami – istri atau pelaku masih memiliki hubungan darah dengan

korban). Dalam ketentuan pasal ini, yang boleh diadukan kepada aparat penegak

hukum hanyalah nama orang-orang yang disebutkan dalam pengaduan.

4.22 Pidana Tambahan (Pasal 395 KUHP)

Ayat (1) : Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang

diterangkan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan

pemidanaan putusannya dan dapat dicabut haknya untuk

menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan

dilakukan,

Ayat (2) : Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang

diterangkan pada pasal 378, 382, 385, 287, 393 bis, dapat

dinyatakan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35

no. 1 – 4 (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Mengenai perintah hakim untuk mengumumkan putusannya itu sangat erat

kaitannya dengan ketentuan Pasal 43 KUHP. Apabila hakim menginginkan agar

putusannya diumumkan, maka dalam putusannya itu harus disebutkan tentang

bagaimana caranya melakukan pengumuman tersebut dan harus pula menentukan

berapa besar beaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Didalam

92

ayat (2)nya, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam

Pasal 35 (1 – 4) KUHP, jika si pelaku melakukan salah satu kejahatan

sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal diatas.

RANGKUMAN PERKULIAHAN:

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa walaupun pembentuk undang-

undang tidak mensyaratkan unsur “ kesengajaan “ bagi pelaku untuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang terlarang sebagaimana rumusal pasal, akan tetapi

dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya

( Bijkomen Oomerk atau naaste doel ) dari si pelaku untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka sudah dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa perbuatan penipuan Pasal 378 KUHP ini merupakan suatu

kejahatan / Opzettelijk Misdrif atau merupakan suatu kejahatan yang harus

dilakukan dengan kesengajaan (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 141 – 142).

Pada keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya

keuntungan itu dapat diperoleh dan juga sampai saat orang menikmatinya atau

jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam

pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya

keuntungan itu dapat diperoleh, maka hal ini harus dilihat dalam konteks teori

sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Praktek kehidupan manusia sehari-hari,

mungkin hal ini lebih cenderung merupakan bujuk rayu, yaitu siskorban

melakukan suatu perbuatan, yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa

paksaan.

Sedangkan rangkaian kata-kata bohong itu di isyaratkan bahwa harus

terdapat beberapa kata-kata bohong yang harus diucapkan. Satu kata bohong saja

tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata

bohong yang diucapkan secara tersembunyi, sehingga merupakan suatu ceritra

kata yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu

tersusun, sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain

(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 41).

93

Daftar Bacaan

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Lamintang. P.A.F (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar – Bandung

Lamintang. P.A.F. dan Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito – Bandung

Moeljatno (2), 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan

27, Bumi Aksara – Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1986 : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,

Edisi 2, Eresco – Bandung

Sianturi. SR. 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-HMPT – Jakarta

Sugandhi. R, 1980 : KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional - Surabaya

94

3. Latihan

Pertemuan IV: Tutorial II

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

Contoh Kasus :

A membeli sebuah sepeda motor pada B dengan cara mencicil, setelah B

menguasai sepeda motor tersebut, ia tidak pernah membayar uang cicilannya. A

berulang kali menagih cicilannya kepada B, B selalu menghindar dan tidak mau

membayar karena B memang berniat tidak membayar dan perbuatan tersebut

sudah sering dilakukan oleh B, kemudian perbuatan B tersebut dilaporkan kepada

polisi sebagai tindak pidana.

Pertanyaan :

1. Dapatkah perbuatan B diancam dengan tindak pidana penipuan dan

Pasal berapa yang dapat diancamkan kepada B ?

2. Unsur-unsur pokok apa yang harus ada dalam tindak pidana penipuan

dalam Pasal 372 KUHP.

3. Bagimana kalau motor yang dibeli oleh A setelah lunas dibayarnya,

ternyata motor tersebut tidak jelas pemiliknya. Dapatkah A diancam

dengan tindak paidana penipuan ?

Daftar Bacaan

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Lamintang. P.A.F (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar – Bandung

Lamintang. P.A.F. dan Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito – Bandung

95

Moeljatno (2), 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan

27, Bumi Aksara – Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1986 : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,

Edisi 2, Eresco – Bandung

Sianturi. SR. 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-HMPT – Jakarta

Sugandhi. R, 1980 : KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional - Surabaya

96

Pertemuan V: Perkuliahan III

BAB V

TINDAK PIDANA PENADAHAN ( Begunstiging )

A. PENDAHULUAN

Menurut Satauchid Kartanegara menyatakan bahwa tindak pidana

penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan

menadah itu telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan,

yang mungkin saja tidak ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia

menerima hasil kejahatan itu. Akan tetapi Simon pun mengakui bahwa pengaturan

tindak pidana ini dalam bab tersebut diatas sebenarnya kurang tepat, sebab

perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan itu

sebenarnya tidak dapat disebut “ sebagai telah dilakukan dengan maksud “ untuk

memudahkan orang lain melakukan kejahatan. (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 337).

Dalam tindak pidana / perbuatan pidana ini terdapat 2 ( dua ) kejahatan

yang diatur, yaitu :

1. Penadahan yang mempermudah kejahatan lain, sekedar tentang

penampungan dari barang-barang yang diperoleh dari kejahatan lain

yang telah dilakukan.

2. Kejahatan dengan alat cetak yang mempermudah kejahatan yang terdiri

atas penghinaan dan penghasutan (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 80)

5.1 Penadahan Dalam Bentuk Pokok (Pasal 480 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda

paling banyak enam puluh rupiah, karena penadahan :

ke 1 : barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

kejahatan.

97

ke 2 : barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda,

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

diperoleh dari kejahatan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Dalam rumusan pasal tersebut di atas, terlihat unsur-unsurnya untuk dapat

memasukkan perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini, yaitu :

1). Bersifat subjektif : (a). yang ia ketahui / waarvan hij weet, (b). yang

secara patut harus dapat ia duga / waarvan hij redelijkerwijs

moet vermoeden.

2). Bersifat objekif : membeli / kopen, menyewa / huren, menukar /

inruilen, menggadai / in pand nemen, menerima sebagai hadiah

/ sebagai pemberian / als geschenk aannemen, didorong oleh

maksud untuk memperoleh keuntungan / uit winstbejag,

menjual / verkopen, menyewakan / verhuren, menggadaikan /

in pand geven, mengangkut / vervoeren, menyimpan / bevaren,

menyembunyikan / verbergen. (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 339, H.A.K.

Moch. Anwar, 1982 : 81 dan P.A.F. Lamintang (4), 1979 : 372-373)

Apabila kita amati rumusan Pasal 480 ke 1 tersebut diatas, terlihat adanya

2 (dua) kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu :

a). Penerimaan barang yang berwujud : perbuatan membeli, menyewa,

menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah.

b). Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual,

mempersewakan, menukarkan dan menggadaikan.(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 :

81)

Menarik / mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya

perbuatan ini bukan merupakan penadahan, tetapi disamakan dengan penadahan.

Di sini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil

keuntungan dari membeli barang itu sendiri, tidak termasuk kedalam pengertian

mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Sesuatu hasil itu adalah merupakan

apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk

seseorang yang menerimanya. Kalimat “ yang diketahui “ dapat disamakan

dengan pengertian “ kesengajaan “ dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar

98

mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Sedangkan kalimat

“yang patut diduga” mengandung pengertian culpa, yang sebenarnya dapat

memperkirakan atau memperhitungkan, bahwa barang itu berasal dari suatu

kejahatan. Sebagai suatu contoh : A mencuri sebuah TV yang kemudian dijual

kepada B dengan harga Rp. 200.000,-. C mengetahui penjualan itu dan

mengetahui asal TV itu, kemudian A memberi C uang sebesar Rp. 20.000,-

dengan maksud agar C tidak membuka rahasia dan C pun mengetahui asal uang

yang Rp. 20.000,- itu adalah hasil penjualan TV, sehingga C dapat dikatakan juga

mengambil keuntungan dari hasil barang asal kejahatan.

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan hal ini, harus diteliti masalah-

masalah yang dapat memberikan petunjuk akan adanya unsur kesengajaan atau

culpa yaitu : (1). Cara membeli barang ( tidak menanyakan darimana asal barang

itu terlebih dahulu, (2). Cara penjualan barang ( barang seperti TV atau Radio

dibawa kerumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli tidak saling kenal atau

diadakan jual beli pada malam hari ini pada saat sepi), (3). Harga barang yang

ditawarkan harga terlalu jauh daibawa harga pasaran dan (4). Keadaan penjual

(sikap bathin penjual – memperlihatkan rasa takut dan berpakaian kurang

baik).(H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 82-83).

Oleh karena itu, dalam pasal ini yang perbuatan-perbuatan atau tindakan-

tindakan yang dilarang adalah :

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai sebagai hadiah sesuatu

barang yang diperoleh dari kejahatan

2. Untuk meraih keuntungan / uit winstbejag : menjual, menukarkan,

membawa atau menyimpan / menyembunyikan sesuatu barang yang

diperoleh dari kejahatan

3. Menarik keuntungan / voordeel trekken dari hasil sesuatu barang yang

diperoleh dari kejahatan (SR. Sianturi, 1983 : 682)

Oleh karena itu, aparat penegak hukum bila memeriksa atau mengadili

masalah penadahan untuk membuktikan bahwa tersangka / terdakwa memiliki

unsur “ yang ia ketahui “ adalah :

99

1).Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh

karena kejahatan

2.)Bahwa terddakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, seperti

membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah

atau pemberian

3.)Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, seperti

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

menyimpan / menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk

memperoleh keuntungan atau setidak-tidaknya mengetahui

perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau

hasrat untuk memperoleh keuntungan (P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 341)

5.2 Kebiasaan Menadah / Gewoonte-heling / Gequalifeceerde-heling (Pasal

481 KUHP)

Ayat 1 : Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja

membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan,

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

Ayat 2 : Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 no.

1 – 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana

kejahatan dilakukan (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Terlihat unsur-unsur yang terkandung didalam rumusan Pasal 481 KUHP

ini adalah :

1). Unsur subjektif : terlihat dari kalimat “ dengan sengaja “ atau

opzettelijk dan sebagai “ kebiasaan “ atau

gewoonte maken.

2). Unsur objektif : terlihat dari kalimat : barangsiapa dan menjadikan

sebegai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima

(sebagai ) gadai, menyimpan atau menyembunyikan ( kopen,

inruilen, in pand nemen, bewaren of verbergen ) suatu barang

100

(voorwaren ) hasil kejahatan ( door misdrijf verkregen ). (H.A.K. Moch.

Anwar, 1982 : 83-84, P.A.F. Lamintang (2), 1989 : 363 dan P.A.F. Lamintang (4), 1979 : 382).

Unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, oleh pembentuk undang-

undang ditempatkan didepan unsur-unsur yang objektif, sehingga unsur objektif

tersebut merupakan unsur yang telah disyaratkan harus diliputi oleh unsur

kesengajaan bagi si pelaku perbuatan, oleh karena si pelaku memang

menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut (P.A.F. Lamintang (2),

1989 : 364). Didalam ayat (2) dari rumusan pasal ini, hanya merupakan pidana

tambahan bagi si pelaku, sebagaimana yang terlihat dan tercantum dalam Pasal

35 no 1 – 4 KUHP. Suatu “ kebiasaan / membuat sebagai kebiasaan “ itu

berdasarkan keputusan HR tanggal 27 Juli 1895, W. 6711 adalah “ kata-kata

membuat sebagai suatu kebiasaan itu dengan sendirinya menunjukkan adanya

tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan beberapa kali “. Akan tetapi tidak

adanya pembuktian adanya kalimat “ membuat sebagai kebiasaan “ itu, bahwa

pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang sama. (P.A.F.

Lamintang (2), 1989 : 366-367). Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu

pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku secara berulang-ulang atau beberapa /

seringkali atau lebih dari satu kali.

5.3 Penadahan Ringan / Lichte begunstiging (Pasal 482 KUHP)

“ Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan

ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda

diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal

364, 373 dan 379 “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Dalam tindak pidana penadahan ini, juga memperhatikan semua unsur-

unsur yang terkandung dalam Pasal 480 KUHP, namun dalam penerapan atau

pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan Pasal 364, 373 dan

379 KUHP.

5.4 Kejahatan Dengan Alat Cetak (Pasal 483 KUHP)

“ Barangsiapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang meruptakan

perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

101

tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda

paling banyak tiga ratus rupiah, jika :

ke 1 : pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan

penuntutan, pada tegoran pertama tidak dapat dituntut

atau menetap diluar Indonesia,

ke 2 : penerbit mengerti atau seharusnya menduga, bahwa

pembuatnya pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut

atau menetap diluar Indonesia “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) –

Cetakan 27, 2008).

Yang dapat diancam dengan pidana dalam pasal ini adalah orang yang

menerbitkan sesuatu tulisan atau gambar, yang karena sifatnya dapat dikenakan

pidana, jika : a). Si pembuat itu tidak diketahui namanya dan tidak diberi tahukan

oleh penerbit siapa orangnya pada peringatan pertama sesudah penuntutan

berjalan terhadapnya, b). Si penerbit itu sudah mengetahui sebelumnya atau dapat

menduga, bahwa si pembuat itu tidak dapat dituntut dimuka hakim menurut

hukum pidana, atau akan tinggal diluar negeri ketika tulisan atau gambar itu

diterbitkan. Dimana tulisan atau gambar yang karena sifatnya dapat dikenakan

pidana misalnya : menghina Presiden dan Wakilnya, menghina Kepala Negara

Asing, menghina seseorang atau menghasut dan sebagainya.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat khusus dan hanya

diperlakukan bagi orang-orang tertentu yaitu “ penerbit “. Sedangkan unsur-unsur

yang terlihat didalam rumusan pasal ini adalah : 1). Menerbitkan suatu tulisan atau

gambar yang bersifat dapat dihukum, 2). Jika pelaku tidak dikenal maupun

dumumkan pada peringatan pertama setelah penuntutan berjalan terhadapnya,

3).jika penerbit sudah atau dapat menduga bahwa pelaku pada saat penerbitan

tidak dapat dituntut berdasarkan hukum pidana atau akan menetap ( berkediaman )

diluar wilayah Indonesia. Perbuatan yang dilarang adalah menerbitkan tulisan atau

gambar yang bersifat tindak pidana, dimana penerbit dapat dipidana apabila

memenuhi 2 (dua) syarat yaitu sebagaimana diatur didalam ke- 1 dan ke- 2 dari

pasal ini.

Unsur kesengajaan di sini terlihat dari kata “ perbuatan penerbitan “, bukan

pada isi tulisan, disini penerbit tidak perlu tahu bahwa isi tulisan atau karangan

atau gambar mempunyai sifat dapat dihukum, sebab cukup sulit dibuktikan unsur

102

sengaja terhadap isinya, sehubungan penerbitan karangan atau tulisan atau gambar

yang menimbulkan mencari sensasi demi merangsang pembeli. Syarat yang harus

dipenuhi oleh penerbit untuk dapat dipidana adalah : (1). Ke-1 : Penerbit tidak

mengenal nama pelaku / pengarang dan tidak memberitahukan siapa

pengarangnya pada saat peringatan pertama setelah tuntutan berlangsung

terhadapnya, (2). Ke-2 : Penerbit adalah tahu atau dapat menduga bahwa pada saat

penerbitan pelaku / pengarang tidak dapat dituntut dimuka pengadilan berdasarkan

hukum pidana dan pelaku / pengarang akan menetap diluar Indonesia (H.A.K. Moch.

Anwar, 1982 : 85-86)

5.5 Ancaman Pidana Bagi Penerbit ( Pasal 484 KUHP )

“ Barangsiapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan

perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun

atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika :

ke 1 : orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui

dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran

pertama tidak diberitahukan olehnya,

ke 2 : pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa

orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan,

tidak dapat dituntut atau menetap diluar Indonesia “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008).

Ketentuan pasal ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 483 KUHP,

namun memiliki perbedaan yaitu : “ dalam Pasal 483 KUHP mengancam pidana

pada penerbit yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pers,

sedangkan Pasal 484 KUHP, mengancam pidana kepada penguasa percetakan

yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan percetakkan “. Dalam

hal ini perlu juga diketahui unsur-unsur dari pasal ini yaitu : a). mencetak tulisan

atau gambar yang sifatnya dapat dipidana, b) didalam ke 1,.dimana pencetak itu

tidak mengetahui / mengenal nama orang yang menyuruh mencetak / menggambar

/ mengarang, tidak memberitahukan siapa yang menyuruh mencetak /

menggambar / mengarang pada peringatang pertama sesudah penuntutan

berlangsung terhadapnya, sedangkan didalam ke 2, tidak mengetahui atau dapat

menduga bahwa pada saat penerbitan itu, orang yang menyuruh mencetak /

menggambar tidak dapat dituntut didepan pengadilan berdasarkan hukum pidana

103

dan orang yang menyuruh mencetak/menggambar itu akan menetap diluar

Indonesia.

5.6 Ancaman Pidana Bagi Pengusaha Percetakan ( Pasal 485 KUHP )

“ Jika sifat tulisan atau gambaran merupakan kejahatan yang hanya

dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak

dalam kedua pasal diatas, hanya dituntut atas pengaduan orang

yang terkenan kejahatan itu “ (lihat KUHP – Moeljatno (2) – Cetakan 27, 2008)

Didalam pasal ini nampak jelas, bahwa untuk dapat menuntut dan

menjatuhkan pidana terhadap kedua ketentuan Pasal 483 dan 484 KUHP, hanya

semata-mata didasarkan atas pengaduan, sehingga dengan demikian, tindak pidana

ini merupakan delik aduan relatif / Relative Klachtdelict. Dimana unsur-unsurnya

adalah bahwa sifat tulisan / gambaran itu merupakan kejahatan berdasarkan

pengaduan, sifat tulisan / gambaran itu telah dianggap merugikan bagi yang

terkena secara langsung suatu kejahatan (H.A.K. Moch. Anwar, 1982 : 86-87)

RANGKUMAN PERKULIAHAN:

Kejahatan penadahan ini diatur didalam Buku II title XXX yang dapat

dibagi menjadi dua jenis tindak pidana penadahan yaitu :

1. Penadahan yang diatur dalam Pasal 480-482 KUHP

2. Tindak pidana oleh penerbit/percetakan yang diatur dalam pasal 483 – 484

KUHP

Dari rumusan pasal 480 ayat 1 KUHP ini dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai

berikut :

1. Unsur-unsur objektif :

a. membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai,

menerima sebagai hadiah,

b. karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan,

menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut,

menyimpan atau menyembunyikan,

c. sebuah benda, yang diperoleh karena kejahatan,

104

d. penadahan.

2. Unsur-unsur Subjektif :

a. yang ia ketahui

b. yang ia patut dapat menduga

Unsur yang terdapat dari pasal 480 ayat 2 KUHP :

1. Unsur-unsur Objektif :

a. mengambil keuntunga,

b. pendapat dari suatu benda,

c. sebuah benda yang diperoleh karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif :

a. yang ia ketahui,

b. yang ia patut menduga.

Perbuatan si penadah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Menerima barang dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukar,

menerima gadai, dan menerima sebagai hadiah.

2. Melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan,

menukarkan, mengdaikan, mengangkut, menyembunyikan dengan maksud

mendapat untung.

Penadah sebagai kebiasaan.

Mengenai kebiasan menadah diatur didalam pasal 481 KUHP,

Unsur-unsur pasal 481(1) KUHP dikatakan sebagai berikut :

Unsur Objektif :

1. menyimpan, menukar, menerima sebagai gadai, menyimpan atau

menyembunyikan.

2. benda-benda.

3. yang diperoleh dari kejahatan.

Unsur Subjektif :

105

1. membuat sebagai kebiasaan

2. dengan sengaja.

Penadahan Ringan.

Penadahan ringan diatur dalam pasal 482 KUHP

Jadi disebut sebagai penadahan ringan, jika perbuatan-perbuatan yang

disebutkan dalam pasal 480 KUHP dilakukan terhadap benda-benda hasil

kejahatan pencurian ringan (pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373

KUHP) atau penipuan ringan (pasal 379 KUHP).

Berdasarkan Code Penal Perancis dan beberapa KUHP di beberapa negara

Eropah pada masa lalu, perbuatan penadahan suatu benda-benda hasil kejahatan

tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri / Zelfstanding

Misdrijf. Tetapi dianggap sebagai suatu perbuatan membantu melakukan suatu

kejahatan / medeplichtigheid, beberapa waktu kemudian anggapan itu saat ini

telah ditinggalkan dan perbuatan penadahan dimasukan kedalam bab tersendiri

yaitu BAB XXX – Buku II KUHP, dari Pasal 480 sampai dengan Pasal 485.

Masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk akan adanya unsur

kesengajaan atau culpa yaitu : (1). Cara membeli barang ( tidak menanyakan

darimana asal barang itu terlebih dahulu, (2). Cara penjualan barang ( barang

seperti TV atau Radio dibawa kerumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli

tidak saling kenal atau diadakan jual beli pada malam hari ini pada saat sepi), (3).

Harga barang yang ditawarkan harga terlalu jauh daibawa harga pasaran dan (4).

Keadaan penjual (sikap bathin penjual – memperlihatkan rasa takut dan

berpakaian kurang baik)

Unsur kesengajaan di sini terlihat dari kata “ perbuatan penerbitan “, bukan

pada isi tulisan, disini penerbit tidak perlu tahu bahwa isi tulisan atau karangan

atau gambar mempunyai sifat dapat dihukum, sebab cukup sulit dibuktikan unsur

sengaja terhadap isinya, sehubungan penerbitan karangan atau tulisan atau gambar

yang menimbulkan mencari sensasi demi merangsang pembeli. Syarat yang harus

dipenuhi oleh penerbit untuk dapat dipidana adalah : (1). Ke-1 : Penerbit tidak

106

mengenal nama pelaku / pengarang dan tidak memberitahukan siapa

pengarangnya pada saat peringatan pertama setelah tuntutan berlangsung

terhadapnya, (2). Ke-2 : Penerbit adalah tahu atau dapat menduga bahwa pada saat

penerbitan pelaku / pengarang tidak dapat dituntut dimuka pengadilan berdasarkan

hukum pidana dan pelaku / pengarang akan menetap diluar Indonesia

Daftar Bacaan

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Lamintang. P.A.F (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru –

Bandung

Lamintang. P.A.F dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain hak yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito - Bandung

Moeljatno, 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan 27,

Bumi Aksara – Jakarta

Siantur. SR, 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-PTHM - Jakarta

107

PERTEMUAN XIV

UJIAN AKHIR SEMESTER

108

LAMPIRAN

109

LAMPIRAN 1

SILABUS

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum

2. Mata Kuliah (MK) : Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP (

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda )

3. Kode MK : BII4231

4. Semester : IV

5. SKS : 2 SKS

6. Mata Kuliah Prasyarat : PHI, PIH, Hukum Pidana, Pidana Lanjutan

7. Deskripsi Mata Kuliah :

Mata kuliah ini merupakan sub bagian dari mata kuliah Tindak Pidana

Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) untuk

mengetahui tentang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran

terhadap harta benda seperti “ Pencurian, Pemerasan, Penggelapan,

Penadahan “ dan sebagainya yang meresahkan dan menimbulkan kerugian

material bagi masyarakat, dimana materi ini terdapat dan diatur didalam

KUHP. Dalam diktat / Buku Ajar ini berisi pelajaran dan pengetahuan

hukum yang bersifat khusus, oleh karena hanya membicarakan dan

membahas tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang

mengatur atau menyangkut harta benda. Materi perkuliahan yang

menyangkut kejahatan dan pelanggaran terhadap harta benda sangat perlu

diberikan kepada mahasiswa / siswi Fakultas Hukum Universitas Udayana,

mengingat materi ini berhubungan erat dengan peristiwa atau kejadian-

kejadian dalam kehidupan manusia bermasyarakat sehari-hari. Demikian

juga pengaruh dan akibat negatif dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dapat mempengaruhi fikiran dan tingkah laku

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang nantinya atau pada

akhirnya akan dapat menimbulkan kriminalitas-kriminalitas yang lain..

110

8. CapaianPembelajaran :

Dengan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami

mengenai : . 1.) Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta

Penggelapan, 2.) Tindak Pidana Penipuan, 3.) Tindak Pidana Penadahan, 4.)

Pidana Tambahan terhadap harta benda

Dengan pemahaman mengenai 4 (empat) substansi pokok dalam mata

kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara utuh mengenai

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda sebagai sub materi dari

mata kuliah Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, yang menjadi fokus utama

dari mata kuliah ini. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu

menganalisa berbagai kasus-kasus pidana yang terjadi dalam prakteknya

9. Bahan Kajian

Bahan Kajian mata kuliah terdiri dari: 1.) Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan

dan Pengancaman serta Penggelapan, 2.) Tindak Pidana Penipuan, 3.) Tindak

Pidana Penadahan, 4.) Pidana Tambahan terhadap harta benda meliputi : :

A. Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta Penggelapan:

1. Pencurian Biasa.

2. Pencurian Gequalificeerde Diefstal

3. Pencurian Ringan

4. Pencurian Dengan Kekerasan

5. Pidana Tambahan

6. Pencurian Dalam Keluarga

7. Tindak Pidana Pemerasan

8. Tindak Pidana Pengancaman

9. Ketentuan Pasal 370 KUHP

10. Pidana Tambahan Pasal 371 KUHP

11. Tindak Pidana Penggelapan

12. Penggelapan Biasa.

13. Penggelapan Ringan

111

14. Penggelapan Berat

15. Penggelapan Dengan Pemberatan

16. Penggelapan Dalam Keluarga

17. Pidana Tambahan

B. Tindak Pidana Penipuan/Bedrog:

1. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok

2. Penipuan Ringan

3. Tindak Pidana Pengebonan

4. Pemalsuan Hasil Karya

5. Penipuan Terhadap Asuransi

6. Tindak Pidana Asuransi

7. Tindak Pidana Persaingan Curang

8. Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli

9. Penipuan Dengan Menggunakan Barang Salinan

10. Penipuan Ringan

11. Tindak Pidana Sellionaat

12. Penipuan Dalam Penjual Makanan, Minuman dan Obat

13. Penipuan Dalam Pemborongan

14. Penipuan Penyerahan Barang Untuk Angkatan Darat

15. Tindak Pidana Terhadap Batas Pekarangan

16. Penyiaran Kabar Bohong Dalam Perdagangan

17. Tindak Pidana Terhadap Surat Berharga

18. Penipuan Penyusunan Neraca Palsu Perusahan

19. Penipuan/Pemalsuan Nama, Firma atau Merek

20. Penipuan Dalam Lingkungan Pengacara

21. Penipuan Dalam Keluarga

22. Pidana Tambahan (Pasal 395 KUHP) .

C. Tindak Pidana Penadahan :

1. Penadahan Dalam Bentuk Pokok

112

2. Kebiasaan Menadah

3. Penadahan Ringan

4. Kejahatan Dengan Alat Cetak

5. Ancaman Pidana Bagi Penerbit (Pasal 484 KUHP)

6. Ancaman Pidana Bagi Pengusaha Percetakan

10. Referensi

I. BUKU

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Bawengan. Gerson W, 1983 : Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek,

Pradnya Paramita – Jakarta

Chazawi. Adami, 2002 : Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo

Perkasa – Jakarta

Lamintang. P.A.F. (1), 1997 : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra

Aditya Bakti – Bandung

----------------------- (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru –

Bandung

---------------------- (3), 1984 : Hukum Penitensier Indonesia, CV. Armico –

Bandung

--------------------- dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak

Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito – Bandung

Moeljatno (1), 1985 : Asas-Asas Hukum Pidana, PT Bina Aksasar – Jakarta

------------ (2), 2008 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cetakan

27, Bumi Aksara – Bandung

Prodjodikoro. Wirjono, 1986 : Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Edisi

2, PT Eresco – Bandung

Saleh. Roeslan, 1983 : Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana,

Aksara Baru – Jakarta

113

Sianturi. SR, 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit AHM-

PTHM – Jakarta

Sugandhi. R, 1980 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan

Penjelasannya, Usaha Nasional – Surabaya – Indonesia

Utrecht. E, 1986 : Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas - Surabaya

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengampu Mata Kuliah

114

LAMPIRAN II: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RPP PERTEMUAN KE I DAN II

Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta Penggelapan

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum

2. Mata Kuliah (MK) : Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP (

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda )

3. Kode MK : BII4231

4. Semester : IV

5. SKS : 2 SKS

6. Mata Kuliah Prasyarat : PHI,PIH,Hukum Pidana,Pidana Lanjutan

7. Capaian Pembelajaran :

Memahami pengertian tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap harta

benda tentang Pencurian, Pengancaman, Pemerasan, Penggelapan dan

Penipuan serta penadahan.

8. Indikator Pencapaian

Menjelaskan pengertian umum, unsur-unsur subyektif, obyektif tentang

kejahatan dan pelanggaran harta benda tentang Pencurian, Pengancaman,

Pemerasan, Penggelapan dan Penipuan serta Penadahan.

9. Materi Pokok

A. Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta Penggelapan:

1. Pencurian Biasa.

2. Pencurian Gequalificeerde Diefstal

3. Pencurian Ringan

4. Pencurian Dengan Kekerasan

5. Pidana Tambahan

6. Pencurian Dalam Keluarga

115

7. Tindak Pidana Pemerasan

8. Tindak Pidana Pengancaman

9. Ketentuan Pasal 370 KUHP

10. Pidana Tambahan Pasal 371 KUHP

11. . Tindak Pidana Penggelapan

12. Penggelapan Biasa.

13. Penggelapan Ringan

14. . Penggelapan Berat

15. Penggelapan Dengan Pemberatan

16. . Penggelapan Dalam Keluarga

17. Pidana Tambahan

10. Metode Pembelajaran

a. Pendekatan: Stundent Centered Learning (SCL).

b. Metode: Problem Based Learning (PBL).

c. Tenik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

a. Power point presentation.

b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.

c. Laptop/PC Handout

d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Alokasi

Waktu

Pendahuluan Dosen mengkondisinkan mahasiswa untuk

siap menerima perkuliahan, menemukan

perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS,

RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan.

Memberikan ulasan umum isi Block Book

20 menit

116

dan materi Tindak Pidana Pencurian,

Pemerasan dan Pengancaman serta

Penggelapan. Memfasilitasi pembentukan

kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.

Kegiatan Inti Dosen melalui media pembelajaran LCD

mendeskripsikan mengenai Tindak Pidana

Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman

serta Penggelapan Mahasiswa dengan rasa

ingin tahu, tangung jawab dan jujur

menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk

catatan serta menambahkan informasi

pelengkap dari sumber.

Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan

tanggun jawab menyajikan secara lisan

mengenai hasil analisis terkait dengan Tindak

Pidana Pencurian, Pemerasan dan

Pengancaman serta Penggelapan

60 menit

Penutup

Dosen bersama mahasiswa secara

bertanggung jawab dan logis menyimpulkan

proses dan hasil pembelajaran.

Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan

tugas untuk mempelajari lebih mendalam

Percobaan ( Poging ) untuk memahami

materi dalam tutorial pada pertemuan

berikutnya.

10 menit

Tutorial Pelaksanaan tutorial 90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.

b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator

jawaban dosen.

117

c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator

yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi Soft Skills

No Aspek yang Dinilai 3 2 1 Keterangan

1 Kejujuran

2 Tanggung jawab

3 Disiplin

4 Kreativitas

5 Berkomunikasi

16. Sumber Belajar

Lamintang. P.A.F. (1), 1997 : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT

Citra Aditya Bakti – Bandung

Moeljatno (1), 1985 : Asas-Asas Hukum Pidana, PT Bina Aksara – Jakarta

Saleh. Roeslan, 1983 : Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban

Pidana, Aksara Baru – Jakarta

Utrecht. E, 1986 : Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas – Surabaya

Pengampu Mata Kuliah

118

RPP PERTEMUAN KE III dan IV

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum

2. Mata Kuliah (MK) : Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP (

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda )

3. Kode MK : BII4231

4. Semester : IV

5. SKS : 2 SKS

6. Mata Kuliah Prasyarat : PHI, PIH, Hukum Pidana dan Pidana

Lanjutan

7. Capaian Pembelajaran :

Mengetahui dan mengerti adanya unsur-unsur, jenis dan bentuk penipuan

yang terkandung didalam setiap rumusan pasal-pasal dari tindak pidana

penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan

mendiskusikan Istilah, pengertian unsur-unsur dan jenis-jenis penipuan dalam

hukum pidana. Serta pada tutorial mahasiswa mampu menganalisa Tindak

Pidana Penipuan

9. Materi Pokok

Tindak Pidana Penipuan/Bedrog:

1. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok

2. Penipuan Ringan

3. Tindak Pidana Pengebonan

4. Pemalsuan Hasil Karya

5. Penipuan Terhadap Asuransi

6. Tindak Pidana Asuransi

119

7. Tindak Pidana Persaingan Curang

8. Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli

9. Penipuan Dengan Menggunakan Barang Salinan

10. Penipuan Ringan

11. Tindak Pidana Sellionaat

12. Penipuan Dalam Penjual Makanan, Minuman dan Obat

13. Penipuan Dalam Pemborongan

14. Penipuan Penyerahan Barang Untuk Angkatan Darat

15. Tindak Pidana Terhadap Batas Pekarangan

16. Penyiaran Kabar Bohong Dalam Perdagangan

17. Tindak Pidana Terhadap Surat Berharga

18. Penipuan Penyusunan Neraca Palsu Perusahan

19. Penipuan/Pemalsuan Nama, Firma atau Merek

20. Penipuan Dalam Lingkungan Pengacara

21. Penipuan Dalam Keluarga

22. Pidana Tambahan (Pasal 395 KUHP) .

10. Metode Pembelajaran

a. Pendekatan: Stundent Centered Learning (SCL).

b. Metode: Problem Based Learning (PBL).

c. Tenik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

e. Power point presentation.

f. LCD, white board, spidol, Audio Visual.

g. Laptop/PC Handout

h. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Alokasi

120

Waktu

Pendahuluan Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk

siap menerima perkuliahan, menemukan

perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS,

RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan.

Memberikan ulasan umum isi Block Book

dan materi TINDAK PIDANA

PENIPUAN/BEDROG. Memfasilitasi

pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk

tutorial.

20 menit

Kegiatan Inti Dosen melalui media pembelajaran LCD

mendeskripsikan mengenai Pengertian

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tangung

jawab dan jujur menganalisis,

mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta

menambahkan informasi pelengkap dari

sumber.

Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan

tanggun jawab menyajikan secara lisan

mengenai hasil analisis terkait dengan

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

60 menit

Penutup Dosen bersama mahasiswa secara

bertanggung jawab dan logis menyimpulkan

proses dan hasil pembelajaran.

Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan

tugas untuk mempelajari lebih mendalam

TINDAK PIDANA PENIPUAN/BEDROG

untuk memahami materi dalam tutorial pada

pertemuan berikutnya.

10 menit

Tutorial Pelaksanaan tutorial 90 menit

13. Tugas

Analisis kasus

14. Pedoman Penskoran

121

a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.

b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator

jawaban dosen.

c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator

yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi Soft Skills

No Aspek yang Dinilai 3 2 1 Keterangan

1 Kejujuran

2 Tanggung jawab

3 Disiplin

4 Kreativitas

5 Berkomunikasi

16. Sumber Belajar

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Lamintang. P.A.F (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar – Bandung

Lamintang. P.A.F. dan Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito – Bandung

Moeljatno (2), 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan

27, Bumi Aksara – Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1986 : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,

Edisi 2, Eresco – Bandung

Sianturi. SR. 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-HMPT – Jakarta

Sugandhi. R, 1980 : KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional - Surabaya

122

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE V dan VI

TINDAK PIDANA PENADAHAN ( Begunstiging )

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum

123

2. Mata Kuliah (MK) : Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP (

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda )

3. Kode MK : BII4231

4. Semester : IV

5. SKS : 2 SKS

6. Mata Kuliah Prasyarat : PHI, PIH, Hukum Pidana, dan Pidana

Lanjutan

7. Capaian Pembelajaran :

Mengetahui dan mengerti arti dan makna kejahatan dan pelanggaran tentang

tindak pidana penadahan dan Mengetahui dan mengerti adanya perbedaan

pendapat tentang pengertian atau penafsiran terhadap kalimat-kalimat / tata

bahasa dalam rumusan pasal-pasal tentang penadahan

8. Indikator Pencapaian

Mengerti dan dapat menjelaskan tentang tindak pidana penadahan, unsur-

unsur serta jenis-jenis tindak pidana penadahan, dasar-dasar adanya

perbedaan diantara para sarjana terhadap penafsiran dari kalimat / tata bahasa

sehubungan dengan tindak pidana penadahan

9. Materi Pokok

Tindak Pidana Penadahan :

1. Penadahan Dalam Bentuk Pokok

2. Kebiasaan Menadah

3. Penadahan Ringan

4. Kejahatan Dengan Alat Cetak

5. Ancaman Pidana Bagi Penerbit (Pasal 484 KUHP)

6. Ancaman Pidana Bagi Pengusaha Percetakan

10. Metode Pembelajaran

a. Pendekatan: Stundent Centered Learning (SCL).

124

b. Metode: Problem Based Learning (PBL).

c. Tenik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

a. Power point presentation.

b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.

c. Laptop/PC Handout

d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Alokasi

Waktu

Pendahuluan Dosen mengkondisinkan mahasiswa untuk

siap menerima perkuliahan, menemukan

perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS,

RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan.

Memberikan ulasan umum isi Block Book

dan materi TINDAK PIDANA

PENADAHAN (Begunstiging)

Memfasilitasi pembentukan kelompok

diskusi (FGD) untuk tutorial.

20 menit

Kegiatan Inti Dosen melalui media pembelajaran LCD

mendeskripsikan mengenai Dasar Hukum,

Bentuk/macam/jenis TINDAK PIDANA

PENADAHAN ( Begunstiging )

Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tangung

jawab dan jujur menganalisis,

mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta

menambahkan informasi pelengkap dari

sumber.

Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan

tanggun jawab menyajikan secara lisan

mengenai hasil analisis terkait dengan

TINDAK PIDANA PENADAHAN (

60 menit

125

Begunstiging )

Penutup Dosen bersama mahasiswa secara

bertanggung jawab dan logis menyimpulkan

proses dan hasil pembelajaran.

Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan

tugas untuk mempelajari lebih mendalam

TINDAK PIDANA PENADAHAN (

Begunstiging )untuk memahami materi

dalam tutorial pada pertemuan berikutnya.

10 menit

Tutorial Pelaksanaan tutorial 90 menit

13. Tugas

Analisis kasus

14. Pedoman Penskoran

d. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.

e. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator

jawaban dosen.

f. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator

yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi Soft Skills

No Aspek yang Dinilai 3 2 1 Keterangan

1 Kejujuran

2 Tanggung jawab

3 Disiplin

4 Kreativitas

5 Berkomunikasi

16. Sumber Belajar

126

Anwar. H.A.K. Moch, 1982 : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II),

Jilid I, Alumni – Bandung

Lamintang. P.A.F (2), 1989 : Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru –

Bandung

Lamintang. P.A.F dan C. Djisman Samosir (4), 1979 : Delik-Delik Khusus,

Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Milik dan Lain-Lain hak yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito - Bandung

Moeljatno, 2008 : KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Cetakan 27,

Bumi Aksara – Jakarta

Sianturi. SR, 1983 : Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit

Alumni AHM-PTHM - Jakarta

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN

UJIAN AKHIR SEMESTER

127

LAMPIRAN III: KONTRAK KULIAH

KONTRAK KULIAH

1. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum

2. Mata Kuliah (MK) : Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP (

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda )

3. Kode MK : BII4231

4. Semester : IV

5. SKS : 2 SKS

128

6. Mata Kuliah Prasyarat : PHI, PIH, Hukum Pidana, dan Pidana

Lanjutan

7. Manfaat Mata Kuliah:

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan

praktis. Manfaat teoritis, mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami materi-

materi dalam Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP ( Kejahatan dan

Pelanggaran Terhadap Harta Benda ), khususnya mengenai : 1.) Tindak

Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta Penggelapan, 2.)

Tindak Pidana Penipuan, 3.) Tindak Pidana Penadahan, 4.) Pidana Tambahan

terhadap harta benda Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP ( Kejahatan dan

Pelanggaran Terhadap Harta Benda ), merupakan mata kuliah yang penting

sebagai keberlanjutan dari mata kuliah hukum pidana, sehingga secara teoritis

melalui mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh

mengenai hukum pidana. Secara praktis, dengan pemahaman mengenai

Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP ( Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap

Harta Benda),, mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan

permasalahan atau kasus-kasus pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

8. Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah ini merupakan sub bagian dari mata kuliah Tindak Pidana

Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) untuk

mengetahui tentang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran

terhadap harta benda seperti “ Pencurian, Pemerasan, Penggelapan, Penadahan

“ dan sebagainya yang meresahkan dan menimbulkan kerugian material bagi

masyarakat, dimana materi ini terdapat dan diatur didalam KUHP. Dalam

diktat / Buku Ajar ini berisi pelajaran dan pengetahuan hukum yang bersifat

khusus, oleh karena hanya membicarakan dan membahas tentang kejahatan-

kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang mengatur atau menyangkut harta

benda. Materi perkuliahan yang menyangkut kejahatan dan pelanggaran

terhadap harta benda sangat perlu diberikan kepada mahasiswa / siswi

Fakultas Hukum Universitas Udayana, mengingat materi ini berhubungan erat

129

dengan peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia

bermasyarakat sehari-hari. Demikian juga pengaruh dan akibat negatif dalam

penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat

mempengaruhi fikiran dan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya, yang nantinya atau pada akhirnya akan dapat menimbulkan

kriminalitas-kriminalitas yang lain.

9. CapaianPembelajaran:

Dengan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami

mengenai : . 1.) Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta

Penggelapan, 2.) Tindak Pidana Penipuan, 3.) Tindak Pidana Penadahan, 4.)

Pidana Tambahan terhadap harta benda

Dengan pemahaman mengenai 4 (empat) substansi pokok dalam mata

kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara utuh mengenai

Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda sebagai sub materi dari

mata kuliah Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, yang menjadi fokus

utama dari mata kuliah ini. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu

menganalisa berbagai kasus-kasus pidana yang terjadi dalam prakteknya..

10. Organisasi Materi

Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan bahasan, yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman serta

Penggelapan

2. Tindak Pidana Penipuan

3. Tindak Pidana Penadahan

4. Pidana Tambahan terhadap harta benda

11. Strategi Perkuliahan

Kegiatan pembelajaran menggunakan metode PBL. Pelaksanaan

perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan sebanyak 4

130

(empat) kali, untuk memberikan orientasi materi perkuliahan per-pokok bahasan.

Tutorial dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Hasil belajar mahasiswa diketahui

dari penilaian melalui ujian akhir semester (UAS). Penilaian meliputi aspek hard

skills dan soft skills.

12. Tugas-tugas

Tugas-tugas dalam perkuliahan dalam satu semester terdiri dari:

a. tugas-tugas latihan yang terdapat pada setiap sesi penutup kegiatan

pembelajaran seagai media evaluasi atas capaian pembelajaran atas satu

bahan kajian; dan

b. tugas-tugas yang terdapat pada setiap kegiatan tutorial yang divisualisasi

dengan kasus-kasus untuk mencapai capaian kemampuan akhir yang

direncanakan pada setiap pertemuan.

13. Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pedoman

Pendidkan Fakultas Hukum Unud tahun 2013.

14. Jadwal Perkliahan

Jadwal perkuliahan sudah ditentukan di atas.

15. Tata Tertib Perkuliahan

a. Tata tertib perkuliahan sesuai dengan Pedoman Etika Dosen, Pegawai

(Administrasi) dan Mahasiswa yang ditetapkan dalam Buku Pedoman

Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, Bab VII,

poin 4 huruf c.

b.Batas toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Apabila dosen dan mahasiswa

terlambat daripada batas toleransi, maka akan dikenakan sanksi, kecuali

ada pemberitahuan atas keterlambatan tersebut.

131

Koordinator Kelas, Dosen Pengampu,

………………………………………. .....…………………………………

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H.,M.H.

NIP. 19620605 1988 03 1 020