Top Banner

of 97

Buku Ajar Ppp

Jul 18, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

BAB 1 PENGERTIAN DAN PENDEKATAN DALAM POLITIKIlmu politik merupakan cabang dari ilmu sosial yang lain. Sampai saat ini ilmu politik memiliki perkembangan yang sangat pesat. Menurut Prof Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik (1993), jika dilihat dari dasar konseptual, kerangka, fokus dan ruang lingkupnya, maka ilmu politik bisa dikategorikan sebagai ilmu yang paling muda, karena baru dilahirkan pada akhir abad ke 19. Sebaliknya jika ditinjau dari sisi yang lebih luas, yakni sebagai pembahasan yang lebih rasional tentang berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka sebaliknya ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, bahkan sering dikatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu sosial yang paling tua. Hal ini dapat dipelajari dari jaman Yunani kuno (450 SM) dimana pemikiran tentang negara sudah dikemukakan. Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara : 1. Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang kemudian digeneralisasi secara empirik. 2. Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan ciri substansi teori politik yang dapat menunjukkan sifat empirik. 3. Fungsi teori politik yang digunakan untuk membuat peramalan dan analisis di bidang politik.4. Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam

sistem politik dan hubungan di antara sistem politik.

Politik Pemerintahan

Pengantar 1

Pada pembagian teori politik membahas tentang lingkup teori politik yang meliputi : 1. Teori politik valutional atau teori politik yang mengandung nilai yang meliputi filsafat politik yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijakan. 2. Teori politik sistematis yaitu merealisir norma-norma yang sudah ada dalam programprogram politik. 3. 4. Ideologi politik. Teori politik non valutional atau teori politik yang tidak mengandung nilai.

A. Definisi Dan Pandangan Politik Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni Polis yang berati kota yang berstatus negara kota (city state). Segala aktivitas yang dijalankan polis untuk kelestarian dan perkembangannya disebut politike techne (politica). Berdasarkan pengertian diatas maka secara umum bisa dikatakan bahwa politik pada hakekatnya The Art and Science Of Goverment atau seni dari ilmu pemerintahan. Ini membedakan dengan pengertian lain tentang politik yang diungkapkan para ahli, seperti Niccolo Macchiavelli dalam karangannya yang terkenal Il Principle (1513) dan Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651) yang mengartikan politik adalah kekuasaan yang berbahaya sebab menuju diktator. Kekuasaaan tidak identik dengan politik, kekuasaan hanya salah satu unsur politik. Jadi politik mempunyai unsur ilmu (science) dan seni (art) untuk berbagai macam kegiatan. Berikut ini akan dikemukakan pengertian politik dari beberapa para ahli :

Politik Pemerintahan

Pengantar 2

1. Plato (427-347) mengatakan bahwa politik merupakan sistem kekuasaan pemerintahan

yang dijalankan dan dipegang oleh kaum aristokratis (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama, dan didalamnya tidak ada kediktatoran. Jelaslah bahwa karena Plato adalah seorang filsuf, maka ia memandang politik dalam perspektif filosofis, dimana dikatakan bahwa semua pengetahuan merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pandangan filsafat politik yang diuraikan Plato tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian yakni : pikiran atau akal, semangat atau keberanian, nafsu atau keinginan berkuasa.2. Aristoteles (384-322) mengatakan bahwa politik dalam pandangan klasik adalah sebagai

suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebiasaan bersama seluruh anggota masyarakat. Menurutnya politik adalah suatu kerangka kelembagaan yang dirancang untuk membentuk tujuan kolektif suatu negara. Dalam pandangan Aristoteles tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi. Dalam pendapat Aristoteles sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum. Oleh karena itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebijakan yang sempurna. 3. Goerge Washington (1732-1799) mengatakan bahwa politik merupakan sistem kekuasaan yang didalamnya tidak boleh terdapat adanya kediktatoran/kekuasaaan yang mutlak (absolut), melainkan di dalamnya harus terdapat perpindahan kekuasaan dari satu tangan ke tangan yang lain lewat cara damai. Goerge Washington merupakan tokoh politik yang dikenal menganut ideologi atau pemahaman demokrasi.4. Montesquieu (1669-1755) mengemukakan bahwa definisi politik adalah bagaimana fungsi-

fungsi pemerintah dan bisa dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif dan yudikatif, tidak hanya itu saja, politik bagi montesquieu hendaknya memusatkanPolitik Pemerintahan Pengantar 3

perhatiannya semata-mata pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang sebagai pelaksana dan menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda-beda dan bermacam-macam penafsiran tentang suatu undang-undang. Pendapat montesquieu ini meskipun tidak persis tapi bisa disejajarkan dengan pendapat John Locke, JJ Rousseau yakni mengenai teori trias politica dimana selanjutnya berkembang menjadi teori pemisahan kekuasaan (Separation Of Power) dan teori distribusi kekuasaan (Distribution Of Power). Teori Trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang mennekankan adanya chek and balance terhadap mekanisme pembagian kekuasaan.5. Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu

yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu serta hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya.6. A. Hoogerweft dalam Politicologie: begrippen en Problemen (1972) mengatakan bahwa

obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibatakibatnya. Oleh karena itu, Hoogerweft mengkategorikan politik sebagai berikut : a. Kebijakan, yang terdiri atas : 1. Bahwa kehidupan politik mencakup segala aktifitas yang berpengaruh terhadap kegiatan yang berwibawa dan berkuasa, yang diterima oleh suatu masyarakat. 2. Bahwa politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan kolektif untuk mencapai tujuan kolektif tertentu. 3. Bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan

kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.Politik Pemerintahan Pengantar 4

b. Kekuasaan, yang terdiri atas : 1. Politikologi sebagai studi mengenai bentuk-bentuk dan pembagian kekuasaan.2. Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah-masalah kekuasaan dalam

kehidupan bersama atau masyarakat. c. Negara, yang terdiri atas :1. Pengetahuan politik adalah pengetahuan yang mempelajari kehidupan suatu negara

2. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga yang melaksankan tujuan itu dan hubungan negara dengan warga negara serta dengan warga negara lain. d. Konflik Dan Kerjasama, yang terdiri atas :1. Bahwa politik adalah perbuatan kemasyarakatan yang terarah secara intensional

kepada usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dan bisa bertujuan mengadakan peraturan secara mengikat terhadap konflik-konflik mengenai nilainilai materiil2. Bahwa aktivitas politik yang murni adalah menciptakan, memperkuat dan

mempertahankan bentuk-bentuk kerjasama manusia. e. Distribusi, sistem politik merupakan segenap interaksi yang dipakai untuk membagi dan mendistribusikan nilai-nilai materiil serta immateriil pada saat itu dan bisa berlangsung di dalam dan untuk masyarakat.7. Karl Marx (1818-1870), sebagai tokoh yang mendirikan paham sosialisme, berpendapat

bahwa politik merupakan sistem kekuasaan yang didalamnya terdapat suatu sistemPengantar 5

Politik Pemerintahan

kekuasaan yang absolut atau mutlak (kediktatoran), dan satu-satunya jalan untuk mencapai sistem kekuasaan tersebut dengan cara melaksanakan revolusi. Ajaran karl Marx tersebut diikuti oleh tokoh politik lainnya, terutama dari Rusia diantaranya adalah Lenin (18701924) dan Joseph Stalin (1879-1953).8. Moh Yamin, ilmu politik memusatkan tujuannya kepada masalah-masalah kekuasaan dan

bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara. Ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan. 9. Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami ilmu Politik menyatakan bahwa politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut : a. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. b. Politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuaaan dalam masyarakat. c. Politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. d. Politik ialah konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. 10 Soelaeman Soemardi mengatakan bahwa ilmu politik adalah suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat hakikat.

Politik Pemerintahan

Pengantar 6

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (Decision Making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (Public Policy) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (Distribution) atau alokasi (Allocation) dari sumber-sumber dan resources (penelitian) yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (Power) dan kewenangan (Authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (Coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (Public Goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu). Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai diatas, disebabkan karena setiap para ahli dan sarjana politik meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik saja. Unsur itu dijadikan sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Dari uraian diatas dapat diterangkan konsep-konsep politik yang pokok itu antara lain :1. Negara (State)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.Politik Pemerintahan Pengantar 7

Sarjana-sarjana dan para ahli politik yang memusatkan pehatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan dan bentuk formilnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional (Institutional Approach)2. Kekuasaan (Power)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sarjana dan para ahli yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan kaum milliter. Dia lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memperhatikan proses.3. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (decision Making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tersebut. Setiap proses membentuk kebijaksanaan-umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatuPolitik Pemerintahan Pengantar 8

proses mengambil keputusana yaitu memilih antara beberapa alternatif yang akhirnya diterapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Aspek-aspek diatas ini juga banyak menyangkut soal pembagian (Distribution) yang oleh Harold Laswell dirumuskan sebagai Who Gets What, When, Who4. Kebijaksanaan Umum (Public Policy)

Kebijaksanaan (Policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha-usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Sarjana-sarjana dan para ahli yang menekankan aspek kebijaksanaan umum (Public Policy) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Citacita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dna untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

5. Pembagian (Distribution)

Yang dimaksud dengan pembagian (Distribution) dan Alokasi (Allocation) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (Values) dalam masyarakat. Sarjana-sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh para sarjana dan ahli politik pada konsep pokok ini bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu

Politik Pemerintahan

Pengantar 9

menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksanana pemerintah. Dalam ilmu sosial suatu nilai (Values) adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh setiap manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau sesuatu asas seperti kejujuran, kebebasan berpendapat. Nilai ini juga bisa bersifat konkrit (Material) seperti rumah, kekayaan dan sebagainya. B. Pendekatan-Pendekatan dalam Politik Dalam mempelajari teori-teori politik ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu :1. Pendekatan Institusional (kelembagaan), yakni pendekatan yang mempelajari kelembagaan

yang ada, baik suprastruktur maupun infrastruktur. 2. Pendekatan Fungsional, yaitu pendekatan yang mempelajari fungsi-fungsi yang ada dari lembaga-lembaga yang ada. 3. Pendekatan Sistem, yaitu pendekatan yang mempelajari bahwa fungsi yang ada mempunyai sistem (jaringan atau unit yang terkait maupun tidak), misalnya sistem politik. 4. Pendekataan Perilaku Politik, yaitu pendekatan yang mempelajari perilaku lambat, cepat, lemah, radikal, ekstrim (behavioralisme), baik secara individual maupun kelompok.5. Pendekatan Hakikat Politik, yaitu pendekatan yang mempelajari kekuasaan (power

approach) dari sisi proses, menjalankan jalannya kekuasaan dan model-model kekuasaan.

Politik Pemerintahan

Pengantar 10

6.

Pendekatan Norma Hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari ajaran-ajaran norma, ajaran etika politik dan adanya pembatasan kekuasaan, yaitu hukum

7. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang mempelajari perkembangan dengan metode

perbandingan sejarah 8. Pendekatan filsafat, yakni pendekatan yang mempelajari kerangka dan proses berfikir atau ide-ide 9. Pendekatan Sosiologi yakni pendekatan yang mempelajari proses-proses sosial masyarakat secara empiris terhadap negara dan lembaga politik yang selalu berubah menjadi strukturstruktur sosial. 10. Pendekatan Konstruksional, yaitu pendekatan atas langkah-langkah kegiatan dan formal politik, sehingga visi dan misi menjadi suatu konstruksi dari suatu sistem politik atau budaya politik. Disamping 10 pendekatan yang dikemukakan diatas, adapula pendapat lain tentang pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami politik, yaitu sebagai berikut : 1. Pendekatan Tradisional, yakni pendekatan yang mempelajari kelembagaan, formalitas nilai atau norma yuridis dan historis. 2. Pendekatan Behaviorisme, yaitu pendekatan yang mempelajari perilaku politik politik, proses-proses kebijakan, sosialisasi dan tata nilai. Sedangkan mengenai pendekatan perilaku (behaviorisme) ini ada rumus perilaku yang dikemukakan pakar sumber daya manusia dari Universitas Pittsburg USA, yaitu William C. Byham, dimana dikatakan bahwa Past Behavior Predicts Future Behavior, jadi perilaku seseorang dimasa mendatang sebbenarnya dapat dengan mudah diramalkan denganPolitik Pemerintahan Pengantar 11

mempelajari perilakunya dimasa lalu. Perilaku (behavior) sebenarnya sesuatu yang sulit berubah, apalagi kalau perubahan tersebut terjadi karena adanya tekanan dari luar. Perubahan yang signifikan dan bersifat jangka panjang baru akan terjadi kalau ada perubahan paradigma.C. Bidang-Bidang Ilmu Politik

Dalam Contemporary Political Science, terbitan Unesco tahun 1950, ilmu politik dibagi dalam empat bidang,yaitu : 1. Teori Politik, yang terdiri atas 1. Teori Politik Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif (merenungkan) sejauh dia menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik. Tetapi juga dapat bersifat deskriptif (menggambarkan) atau komporatif (membandingkan) atau berdasarkan logika. 2. Sejarah Perkembangan Ide-Ide Politik Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya, oleh karena itu setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu lahir. Ide politik itu tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma dan prasangka dari masanya sendiri dan karena itu karya dari para ahli politik dan filsuf politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya. Di universitas cara membahas sejarah perkembangan ide politik merupakan matakuliah yang penting. Kupasan berdasarkan sejarah ini dinegara-negara barat biasanya mulai zaman yunani kuno dalam abad ke 6 S.M sampai dengan abad ke 20 sekarang ini.Pengantar 12

Politik Pemerintahan

2.

Lembaga-Lembaga Politik Bidang kedua dari ilmu politik, yaitu lembaga-lembaga politik seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Hubungan antara bidang pertama dan kedua sangat erat sebab tujuan sosial dan politik biasanya ditentukan dalam filsafat dan doktrin politik. Dalam bidang ini terdiri atas : 1. Undang-Undang Dasar 2. Pemerintah Nasional 3. Pemerintah Daerah dan Lokal 4. Fungsi Ekonomi dan sosial Dari Pemerintah 5. Perbandingan Lembaga-Lembaga Politik

3.

Partai-Partai, Golongan-Golongan (Groups) Dan Pendapat Umum. Bidang ketiga yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut political dynamics oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Dalam bidang ini terdiri atas : 1. Partai-Partai Politik 2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi 3. Partisipasi Warga Negara Dalam Pemerintahan Dan Administrasi 4. Pendapat Umum

4.

Hubungan InternasionalPengantar 13

Politik Pemerintahan

Dalam bidang ini terdiri dari : 1. Politik Internasional 2. Organisasi-Organisasi Dan Administrasi Internasional 3. Hukum Internasional

BAB 2 KEKUASAAN DAN PENGARUH POLITIK A. Jenis Kekuasaan Jenis jenis kekuasaan yang kita pahami pada umumnya dapat dibagi dalam beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut : 1. Kekuasaan eksekutif yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. 2. Kekuasaan legislatif yang dikenal sebagai kekuasaan yang berwenang membuat dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu suatu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh kekuataan kepolisian demi menjamin Law Enforcement. Tiga kekuasaan diatas dikenal dengan kekuasaan trias politica yang dikonseptualkan oleh Montesquieu dalam bukunya L Esprit des lois (Jiwa hukum) yang ditulis tahun 1748.Politik Pemerintahan Pengantar 14

Mengenai fungsi eksekutif, Van Vollenhoven, negarawan Belanda mengatakan agar fungsi pemerintahan dibedakan dalam fungsi kepolisian, tetapi Pfiffner, mengemukakan bahwa di samping tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga masih ada tugas yang keempat yaitu birokrasi atau tugas administrasi. Menurut Mr. Wongsonegoro,di indonesia empat tugas ini merupakan tugas pemerintahan dalam arti luas, atau yang sering disebut tugas catur praja. Selain itu, masih ada pendapat jenis kekuasaan dalam negara menjadi lima kekuasaan atau panca praja, yaitu pendapat dari Lemaire dalam bukunya Het recht In Indonesia yang ditulis sebagai kekuasaan membuat undang-undang (Wetgeving), kekuasaan pemerintahan (bestuur), kekuasaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat (bestuur Zorg), kekuasaan peradilan (reechsprak), dan kekuasaan kepolisian

(polite). Dari teori ini, maka nampaknya Indonesia menjurus dan memilih tugas kepolisian disendirikan dan dipisahkan dengan tugas TNI. Sementara itu ada pula yang berpendapat jenis kekuasaan hanya terdiri dari dua besar atau Dwi praja. Menurut Donner, kekuasaan pertama adalah kekuasaan khusus (taakstelling) dan kedua adalah kekuasaan khusus dari organ khusus salah satu sektor administrasi publik. Teori ini dikemukakan pula oleh Hans Kelsen bahwa dua kekuatan kekuasaan itu adalah fungsi menentukan haluan negara dan kekuasaan fungsi pelaksanaan haluan negara. Sedangkan Amrulllah (1991) memberikan klasifikasi kekuasaan sebagai berikut : 1. Kekuasaan Militer, dimana militer mendominasi aspek-aspek struktural atau kelembagaan dalam negara itu. 2. Kekuasaan ekonomi, dimana ada upaya untuk mencari analisis kritis siapa pelaku ekonomi, condong kemana kiblat ekonomi dan sebagainya.

Politik Pemerintahan

Pengantar 15

3.

Kekuasaan politik, dimana dijelaskan ciri-ciri kekuasaan legislatif dan eksekutif, upaya kerja dan tabiat kekuasaannya.

4.

Kekuatan budaya, dimana budaya merambah pada sektor peradaban politik, ekonomi dan budaya itu sendiri, yang bergandengan dengan kekuasaaan teknologi dan komunikasi.

5.

Kekuasaan Pemerintahan (Birokrasi), dimana ada keinginan untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

6.

Kekuasaan Hukum, dimana ada upaya penegakan hukum dalam segala bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam hal ini Amrullah (1991) juga menuliskan bahwa yang menjadi masalah sekarang

adalah banyaknya terjadi benturan yaitu antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik. Di dalam praktik, kekuasaan politik lebih mendominasi kekuatan kekuasaan pemerintahan yang nampaknya bisa masuk pada teknis kekuasaan pemerintahan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang fatal, yaitu jatuhnya kekuasaan dan kewibawaan eksekutif. Demikian pula kekuasaan politik kadangkala mencampuri kekuasaan hukum. Inilah salah satu kelemahan dan model kekuasaaan trias politika. Selain jenis-jenis kekuasaan diatas, terdapat pula jenis-jenis kekuasaan yang menjadi cikal bakal berdirinya suatu negara : 1. Monarki dan Tirani. Monarki berasal dari kata Monarch yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara. Para pendukung monarki biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan lebih efektif untuk menciptakan suatu stabilitas atau konsensus di dalam prosesPengantar 16

Politik Pemerintahan

pembuatan kebijakan. Perdebatan yang bertele-tele atau persaingan antar kelompok menjadi relatif berkurang oleh sebab cuma ada satu tangan kekuasaan yang dominan. Dinegara-negara yang menganut sisitem monarki seperti Inggris, Jepang, Denmark dan Belanda, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain, terutama parlemen (Pemerintahan Oleh Perdana Menteri). Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan lewat konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan sebab itu, monarki di era negara modern sesungguhnya bukan lagi absolut tetapi bersifat bersifat monarki konstitusional. Bahkan, kekuasaannya hanya bersifat simbolik ketimbang amat menentukan jalannya pemerintahan sehari-hari. Bentuk pemerintahan yang buruk didalam satu tangan adalah Tirani. Tiran-Tiran kejam yang pernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya kaisar Nero, hitler atau Stalin. Meskipun Hitler dan Stalin memerintah di era pemrintahan modern, tetapi jenis kekuasaan yang mereka jalankan pada hakikatnya terkonsentrasi pada satu tangan, diaman keduanya sama sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap kali bersifat kejam baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.

2.

Aristokrasi dan Oligarki Aristokrasi merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit dalam masyarakat, dimana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (aristokrasi).

Politik Pemerintahan

Pengantar 17

Biasanya, dimana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik, maka di sana pula ada monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini (aristokrasi) tidak bertahan lama, oleh sebab orang-orang yang bukan keturunan bangsawan pun dapat mempengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka cerdik, berprestasi, kaya dan berpengaruh. Jika kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan oleh bangsawan menuju kepada non bangsawan maka hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasi menuju oligarki. Untuk menggambarkan peralihan diatas, maka akan diambil contoh kasus seperti yang terjadi di inggris. Sebelum terjadinya Revolusi industri pada abad ke 18 tepatnya sebelum mesin uap ditemukan oleh James Watt, Inggris menganut jenis kekuasaan monarki dengan kaum bangsawan (aristokrat) sebagai pemberi pengaruh yang besar. Namun, setelah Revolusi Industri mulai menunjukkan efek yaitu berupa munculnya kelas menengah baru (pengusaha dan pemilik modal yang kekayannya diperoleh bukan dari warisan), maka kekuasaan kaum bangsawan dalam mempengaruhi kekuasaan monarki mulai digerogoti kelas menengah baru ini mulai menentukan jalannya kekuasaan diparlemen dna pengaruh kaum orang kaya baru ini dinyatakan sebagai jenis kekuasaan oligarki. Hingga saat ini, di parlemen Inggris terdapat dua kamar yaitu House Of Lords dan House Of Commons. Kamar yang pertama berisikan kaum bngsawan (namanya didahului dengan Sir), sementara yang kedua banyak diisi oleh kaum kaya yang berpengaruh, meskipun mereka bukan berdarah bangsawan. House Of Commons lebih menentukan jalannya parlemen Inggris ketimbang House Of Lords. Dengan demikian, oligarkilah yang lebih berkuasa di Inggris ketimbang aristokrasi pada masa kini.

Politik Pemerintahan

Pengantar 18

3.

Demokrasi dan Mobokrasi. Jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh mono atau few, maka kekuasaan tersebut dinamakan demokrasi. Didalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang dikenal terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi perwakilan (representative democracy). Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung tanpa perantara. Salah satu pendukung demokrasi langsung adalah jean jacques Rousseau, dimana Rousseau mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung, yaitu : 1. Jumlah warga negara harus kecil. 2. Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata). 3. Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya. 4. Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian. Didalam demokrasi langsung, memang kedaulatan rakyat lebih terpelihara oleh sebab kekuasaannya tidak diwakilkan. Semua warga negara ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, tanpa ada yang tidak ikut serta. Namun, dijaman pelaksanaan demokrasi langsung sendiri, yaitu dimasa negara kota Yunani Kuno, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak diijinkan untuk ikut serta didalam proses demokrasi langsung seperti : budak, perempuan dan orang asing. Dengan alasan kelemahan demokrasi langsung, terutama oleh ketidakrealistisnya untuk diberlakukan dalam keadaan negara modern, maka demokrasi yang saat ini dikembangkan adalah demokrasi perwakilan. Didalam demokrasi perwakilan, tetap rakyat memerintah.

Politik Pemerintahan

Pengantar 19

Namun, itu bukan berarti seluruh rakyat berbondong-bondong datang ke parlemen atau istana negara untuk memerintah atau membuat undang-undang. Rakyat terlibat secara total didalam mekanisme pemilihan pejabat (utamanya anggota parlemen) lewat pemilihan umum periodik. Dengan memili anggota parlemen, rakyat tetap berkuasa untuk membuat undang-undang, akan tetapi keterlibatan tersebut diwakilkan melalui parlemen. Dalam demokrasi,baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepengtingannya yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab keinginan itu ingin didahului, dan pihak lain pun sama, dan jika hal ini beujung pada situasi chaos (kacau) bahkan perang (bellum omnbium contra omnes/perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, dimana rakyat memang berdaulat tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satupun kesepakatan dapat dibuat secara damai. B. Sumber Penunjang Kekuasaan Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuataan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Inilah yang disebut dengan pengaruh politik terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elite politik, tokoh masyarakat ataupun militer. Sumber penunjang untuk memperoleh, mempertahankan dan menjatuhkan kekuasaan yang perlu diperhitungkan adalah media masssa. Jenderal dan panglima perang Peerancis Napoleon Bonaporte, misalnya pernah berkata, di medan perang aku tidak pernah takut, tapi yang palingPolitik Pemerintahan Pengantar 20

ku takuti adalah pena wartawan. Oleh karena itu dinegara otoriter, media massa biasanya dikendalikan. Ini pernah terjadi dizaman Orde baru, di Indonesia. Di Jerman pada periode kekuasaan Hitler, bahkan juga di Perancis pada zaman Louis XIV, dimana kekuasaan politiknya sangat mutlak sehingga ia berani berkata bahwa negara adalah saya. Unsur penunjang kekuasaan politik yang dapat menjadi pengaruh terbesar dalam politik antara lain adalah : 1. Power machine, dikenal dengan nama lain mesin politik dari format kekuasaan. Misalnya pada zaman Orde baru, dikenal adanya kekuasaan di jalur A (TNI), kekuasaan di jalur B (Birokrasi), kekuasaan dijalur G (Golkar Murni). Dalam penentuan pemilihan kepala daerah paling tidak harus terjadi konsultasi yang mendalam dari tiga jalur tersebut. 2. Power Backing. Dibelakang kekuasaan harus ada pendorong, harus ada kekuatan yang bisa mengamankan dan mempertahankan sang penguasa. Power backing dalam praktik bisa mendominasi peranan bantuan kekuasaan dan biasanya dilakukan oleh militer. 3. Power Fund. Pelaksanaan kekuasaan tentu saja memerlukan dana yang besar dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya. Indonesia misalnya sejak tahun 1977 telah terjebak dalam krisis ekonomi dengan didesak oleh masalah utang luar negeri. Kemudian terjadi lagi krisis ekonomi sejak lengsernya Orba. 4. Peoples power. Unsur pendukung yang luas pengaruhnya, yaitu kekuasaan rakyat, akan dapat menurunkan sanga penguasa. Kekuatan massa pada akhirnya akan menjadi pola gerakan yang sanggup menjatuhkan penguasa yang otoriter dan tidak disukai oleh rakyat. C. Unsur-Unsur Kekuasaan

Politik Pemerintahan

Pengantar 21

Ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya dalam politik. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait di dalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah : 1. Pemimpin, yang dianggap sebagai pemilik kekuasaan yang memiliki pengaruh disegala bidang kehidupan dan biasa mempengaruhi pengikutnya, bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikuit akan membabi buta, tidak rasional lagi. 2. Pengikut, yang dapat dianggap sebagai personal yang dapat mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. 3. Situasi, merupakan suatu keadaan yang dapat diciptakan oleh pemimpin dan dapat

direkayasa oleh pemimpin. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi ini juga maka sang pemimpin bisa mujur dan bisa mempertahankan kekuasaannya dan juga melalui situasi ini juga sang pemimpin bisa mengakhiri kekuasaannya. Dalam hal ini dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki figur yang cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya. Dari ketiga hal diatas, maka kekuasaan mempunyai unsur Influence, yakni meyakinkan sambil berargumentasi sehingga bisa mengubah pola tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuation, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi dan pada akhirnya bisa berakibat munculnya unsur coercion, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai dengan kekuatan unsur force atau kekuatan massa, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer.Pengantar 22

Politik Pemerintahan

D. Ajaran Politik Dari Beberapa Negara. Pada bagian ini akan dipelajari beberapa ajaran politik dan kekuasaan dari beberapa negara. Tujuannya adalah agar bisa dibandingkan mengenai format dan karakter ajaran yang berkembang di suatu negara tertentu terhadap ajaran politik dinegara lain. 1. Ajaran dari Yunani, yang terdiri atas Socrates yang menyatakan bahwa dalam negara perlu adanya pendidikan politik. Negara perlu dipimpin oleh para intelektual karena mereka punya konsep-konsep moral. Negara juga harus mengajarkan tindakan politik yang adil dan bermoral dan didalamnya setiap manusia harus mencapai kebenaran. Kemudian Plato yang menyatakan bahwa dalam tindakan politik harus mennekankan pada moralitas sebab tidak ada manusia yang bisa mencapai kebenaran hakiki. Aristoteles menyatakan bahwa dalam tindakan politik harus terkait antara etika, politik dan ekonomi. Manusia merupakan bagian dari negara dan pada akhirnya ajaran Aristoteles ini merupakan cikal bakal dari demokrasi. 2. Ajaran dari Cina, yang terdiri atas Kong Hu Chu yang menyatakan bahwa negara harus menciptakan ketertiban, yang dimulai dari ketertiban keluarga, lingkungan masyarakat dan negara. Penguasa dalam menjalankan hukum harus bersifat moral. Kualitas moral menurut Kong Hu Chu adalah bersifat berani, bijaksana dan penuh kasih sayang. Apabila negara dalam situasi yang kacau, maka kekuatan moralitas bisa menjadi pengikat. Menurut Sun Yat Sen bahwa perlu adanya kekuatan nasional dalam negara Cina (nasionalisme). Ajaran ini dikembangkan juga oleh Bung Karno dengan menyusun kekuatan-kekuatan dan cinta tanah air nya. Sun Yat Sen juga menyatakan bahwa dalam negara harus juga ada Livelihood yaitu usaha negara dalam menciptakan kesejahteraan.

Politik Pemerintahan

Pengantar 23

3.

Ajaran dari Romawi. Negara ini terkenal dengan ajaran imperium yang tak bermoral, yaitu sistem penjajahan, penguasaan atau perluasan wilayah yang sebesar-besarnya dengan menciptakan politik devide et Impera atau politik adu domba, yang pada akhirnya menjatuhkan kekuasaan romawi itu sendiri.

4.

Ajaran dari Italia. Di negara ini lahir seorang sejarahwan yang terkenal Niccollo Machiavelli yang pandai menulis tingkah laku kekuasaan. Machiavelli menyatakan bahwa hukum dan kekuasaan itu sama, siapa yang berkuasa maka dia berhak menciptakan hukum. Disisi lain politik itu hanyalah topeng belaka. Tindakan politik boleh dilakukan dengan berbagai cara yang penting tujuan negara bisa dicapai.

5.

Ajaran dari Perancis. Dinegara ini pada abad ke 16 terpetik adanya teori politik dengan sistem kekuasaan bangsawan atau feodalisme. Sehingga timbul moral-moral politik feodal yang berakibat penguasa jauh dengan rakyatnya, karena adanya prinsip perbedaan strata.

E. Sosok Penguasa Dalam Tabiat Politik Kekuasaan. Dalam uraian lebih lanjut pada sub bab ini akan digambarkan beberapa contoh sosok penguasa dalam tabiat politik kekuasaannya, dari bebebrapa teori klasik barat ataupun klasik jawa. Tujuannya adalah untuk mengetahui sosok penguasa dalam tabiat politik kekuasaan dari berbagai daerah. Sehingga akan didapatkan pemahaman yang relatif seimbang. Sosok keberkuasaan atau teknik-teknik menjalankan kekuasaaan dari seseorang penguasa di dalam kehidupan kekuasaan itu bermacam-macam. Sifat, karakter atau latar belakang dan pengalaman pribadi ikut mempengaruhi memberi warna kekuasaannya. Dalam buku yang ditulis Niccollo Machiavelli IL principle seperti yang disadur Pax Banedanto (1997) tergambar sosok-sosok penguasa dalam tabiat politik kekuasaannya. Berikut ini adalah gambaran yang dimaksud sebagai tabiat politik penguasa tersebut :Politik Pemerintahan Pengantar 24

1.

Penguasa harus mampu memadukan watak singa dengan rubah atau srigala. Singa berprofil kuat dan ditakuti yang berarti penguasa harus mempunyai kekuatan segalanya dan penguasa harus bisa menciptakan rasa takut dan segan dari bawahannya sehingga tercipta kedisplinan dan kewibawaan. Meskipun singa kuat tetapi memiliki kelemahan karena ia kadang lengah dan tidak jeli terhadap perangkap yang dipasang orang lain/. Karena itu sang penguasa harus dilengkapi dengan profil srigala. Profil srigala adalah pandai bertipu daya,halus dan licin serta jeli terhadap segalanya. Tapi ia ganas, kejam dan bisa makan sesamanya.

2.

Untuk memperoleh kekuasaan, seseorang harus mengandalkan keutamaan (Virtue) atau harus aktif mencari kesempatan kekuasaan. Dari sini timbul ambisi kekuasaan dan tidak sekedar menggantungkan kepada kemujuran (Fortune). Kalau perlu menurut Machiavelli penguasa harus mempergunakan segala cara (The End Justifies The Means). Ajaran ini dikenal dengan machiavellism. Perlu dimaklumi mengapa terjadi model kekuasaan seperti itu. Di Italia pada waktu itu pejabatnya arogan, otoriter, sewenang-wenang terhadap kekuasaannya.

3.

Calon penguasa sebelum berkuasa atau ingin berkuasa harus tahu tentang karakteristik wilayah yang akan dikuasai.

4.

Di Prancis, model kekuasaan bangsawan sangat besar. Kata Machiavelli, untuk merebut kekuasaan di prancis sangat mudah. Kobarkan kebencian kepada bangsawan yang tidak puas dengan penguasa bangsawan. Kemudian galang kekuatan mereka untuk melawan penguasa, maka runtuhlah kekuasaan itu. Tapi perlu diingat cara ini mempunyai resiko yaitu rentannya penguasa baru yang akan tumbang pula dengan cara itu pula.

Politik Pemerintahan

Pengantar 25

5.

Cerita Machiavelli bahwa penguasa yang diangkat karena kemujuran, kemudahan, KKN akan mengakibatkan kekuasaan itu rapuh. Mereka akan sampai pula ke puncak kekuasaan, namun secepat itu pula ia akan dicopot dari kekuasaannya.

6.

Ketika savanarola baru berkuasa di firenze italia, secepat itu pula merombak sistem administrasi dan hukum. Terjadi kehidupan baru, rakyat memang patuh tetapi tidak murni karena ada ketakutan sanksi hukum sang raja. Kenyataannya Savanarola berkuasa menjadi raja tidak lama karena dibatasi kelakuan dirinya dan hanya mampu berkuasa selama dua tahun, sebab ia digulingkan sendiri oleh rakyatnya.

7.

Adalah Raja Oliverrotto yang berkuasa di kota fermo sebagai akibat ia terlalu memanjakan dan memihak satu golongan atau friksi. Ia sebenarnya seperti menanamkan api dalam sekam, menciptakan musuh dalam selimut. Ketika ia berkuasa dan hanya demi golongannya, maka ia tega dan kejam terhadap musuh politiknya. Mereka dibunuh ketika diundang makan bersama. Tapi kenyataannya berikut, Oliverrotto pun dikejami, dijebak dan dibunuh oleh Casare Borgia, seorang pangeran dari Valentino yang menyusun kekuasaannya dengan lewat kekerasan.

8.

Untuk menghidupkan kekuasaan status quo dan memperkuatnya, maka penguasa dapat mengambil hati rakyatnya sehingga mereka merasa memiliki hutang budi.

9.

Raja-raja Roma dan Sparta banyak yang tangguh dan bertahan lama dalam menjalankan kekuasaannya karena menggunakan sistem disiplin yang tinggi, taat hukum dan ditunjang dengan kekuatan militer yang kuat. Alasannya disiplin tidak akan ditaati bila tidak didukung militer. Mereka antara lain adalah julius Caesar, Alexander agung,Achilles dan saverus.

Politik Pemerintahan

Pengantar 26

10. Penguasa yang tangguh dan licik, apabila ada tugas yang berdampak kurang baik bagi rakyatnya, maka tugas itu akan diberikan kepada orang lain, tapi apabila ada tindakan atau tugas yang menguntungkan, memuji dirinya , maka akan dikerjakan senciri. Untuk mengambil hati rakyatnya, ia menghamburkan dana pemerintahannya, ia menghibur hati rakyatnya dengan hiburan rakyat sehingga dikenal dengan pejabat yang bermurah hati. Tapi karene keborosan, maka ia pun berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya lewat penarikan pajak sehingga rakyat pun menjadi membenci dan menghinanya. Kata Machiavelli ingatlah penguasa dapat dibenci karena perbuatan baiknya dan perbuatan jahatnya. Selain Machiavelli,sosok kekuasaan penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya dapat menjadi model seperti yang ditulis oleh Ki Dalang Bondan Wibatshu sebagai berikut 1. Model penguasa lodra. Seorang pemimpin atau penguasa yang bertipe lodra dapat diidentifikasikan sebagai orang yang selalu menaruh curiga terhadap orang-orang disekelilingnya sehingga relatif sulit untuk dapat menerima pendapat orang lain serta memaksakan kehendaknya.pengambilan keputusan sering dilakukan secara spontanitas dan sepihak sehingga menimbulkan ketegangan sosial (Conflict Decision). 2. Model penguasa Angkara. Pemimpin bertipe bersifat individualis dan dalam usaha pemenuhan kepentingan pribadi sangatlah menonjol sehingga cenderung memanfaatkan potensi pengikutnya dan potensi organisasi untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Oleh sebab itulah maka tipe pemimpin ini kurang memiliki orientasi terhadap pemenuhan kebutuhan anggota maupun organisasi, sehingga efektivitas pencapaian tujuan pun rendah.

Politik Pemerintahan

Pengantar 27

3.

Model penguasa Nuraga. Dikatakan sebagai pemimpin yang bertipe nuraga karena tindakannya dan keputusannya banyak diwarnai keraguan. Keraguan tersebut timbul karena didalam dirinya terdapat daya tarik yang seimbang antara dua kepentingan individu warganya dan kepentingan organisasi. Hal ini dapat dimaklumi sebab kepentingan individu warga yang spontan tidaklah selalu sejalan dengan kepentingan organisasi. Karena setiap keputusannya ragu-ragu maka kebijakan yang ditetapkan cenderung tidak konsisten.

4.

Model penguasa Sukarda. Kepemimpinan tipe ini dirasakan sebagai seorang pemimpin yang terlalu besar perhatiannya terhadap kepentingan anggota kelompok dan tidak dapat melihat penderitaan anggota kelompoknya. Tipe pemimpin seperti ini, kurang dapat mendidik warganya karena rasa belas kasihan yang berlebihan.

5.

Model penguasa Nimpuna. Pemimpin bertipe ini merupakan pemimpin yang dapat memadukan kepentingan organisasi, kepentingan warganya dan kepentingan pribadinya secara harmonis dan seimbang. Ia pandai menciptakan sistem kerjasama yang nyaman dan tentram serta mampu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan sehingga terbentuklah kekuatan yang besar dalam pencapaian tujuan bersama. Pemimpin tipe ini merupakan pemimpin yang bersifat bijaksana. Disamping itu dalam kepemimpinan Jawa klasik juga dikenal beberapa sosok penguasa

yang dalam menjalankan kekuasaannya dapat menjadi model seperti berikut: 1. Cambuk Api. Dalam penerapan metode cambuk api, pemimpin bersikap sangat keras dan tegas dalam menindak berbagai gejala yang dilakukan oleh warganya. Pemimpin tidak segan-segan dalam menghukum para pengikutnya tanpa pandang bulu. Penerapan metode kepemimpinan cambuk api didasarkan atas keyakinan pemimpin bahwa terjadinya gejolak yang besar antara perilaku bawahannya dengan perilaku yang telah ditetapkan olehPengantar 28

Politik Pemerintahan

organisasi adalah bermula dari gejolak yang kecil serta adanya toleransi terhadap bentukbentuk pelanggaran. 2. Seruling Gading. Dalam metode kepemimpinan ini, pemimpin bersifat lembut dan persuasif dalam menjalankan kepemimpinannya. Cita-cita metode ini ialah kualitas human relationship antara pemimpin dan warganya sangatlah baik. Asumsi metode ini adalah apabila terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan warganya maka semua pihak dapat mengendalikan diri dan selalu berusaha untuk dapat melaksanakan fungsi masingmasing dengan sebaik-baiknya. 3. Mengendalikan Arus Air. Metode kepemimpinan seperti ini dapat diartikan pemimpin secara tidak langsung menempatkan diri sebagai tembok penghalang terhadapa arus gejolak bawahannya ddalam menyalurkan hasrat serta minatnya yang seringkali bertentangan dengan kepentingan organisasi, tetapi justru pemimpin masuk dalam arus sekaligus mencarikan dan mengarahkan serta mengendalikan sehingga gejolak warganya tersebut justru dapat menyatu menjadi potensi organisasi. 4. Menunggu tenang Air Berpusar. Dalam budaya daerah metode ini dapat diartikan pada waktu pemimpin menghadapi massa yang sedang bergolak ia berkeyakinan bahwa pergolakan massa bagaikan pusaran air tersebut tidak akan membahayakan organisasi dan pada akhirnya akan diam dan mengendap. 5. Menampar dengan tangan orang lain. Dalam metode ini dapat diartikan seorang pemimpin dalam memberikan hukuman pada bawahannya, pengenann hukuman serta

pelaksanaannya tidaklah dilakukan sendiri tetapi menggunakan kekuatan orang lain yang dapat bertindak atas namanya. Metode ini dapat menumbuhkan kesan bahwa hukuman yang dikenakan pada warganya tidaklah berasal dari pemimpinnya. Disamping itu metodePengantar 29

Politik Pemerintahan

ini juga dapat menumbuhkan bahwa pemimpin kurang berani menghadapi para pengikutnya dan tidak konsekuen. Akhirnya sosok penguasa atau pemimpin dalam menjalankan politik kekuasaannya, menurut ajaran pewayangan, telah disabdakan oleh Kukila kepala Arjuna, yang kemudian dikenal dengan wahyu Makuta Rama atau disebut pula Hasta Brata, yang akan dijelaskan sebagai berikut : 1. Pemimpin itu laksana matahari yang berkewajiban memberi cahaya penerangan untuk kepentingan kehidupan makhluk, yang berarti pula memberi daya hidup, semangat kerja dan kegembiraan bagi orang lain. 2. Pemimpin itu laksana bintang di langit, artinya memberi keasrian dalam suasana kerja, tempat petunjuk dari kegelapan dan memberi rasa mentap untuk masa depan. 3. Pemimpin itu laksana bulan yang selalu memberi penerangan pada malam gelap dan memberikan kesejukan hati sehingga yang dipimpinnya tidak diliputi waswas akan kehancuran melainkan memberi rasa percaya pada diri sendiri. 4. Pemimpin itu laksana awan yang kadang-kadang nampaknya menakutkan kalau mendung, tapi terbukti dengan hujannya banyak memberikan manfaat. Artinya seorang pemimpin harus mempunyai wibawa, disegani dan bukan ditakuti. Di balik kewibawaannya itulah tercurah kasih sayang yang wajar kepada yang dipimpinnya. 5. Pemimpin itu laksana angin yang bisa masuk ke dalam lubang yang bagaimanapun kecilnya. Artinya pemimpin itu harus pandai menyalami hati rakyat kecil terutama dalam menghadapi masalah penderitaan hidupnya.

Politik Pemerintahan

Pengantar 30

6.

Pemimpin itu laksana lautan yang luas, yang setiap hari menampung air bah yang bagaimanapun besarnya. Bahkan mengendapkan kotoran-kotoran atau harus

menyingkirkannya ke pantai. Artinya pemimpin itu harus mempunyai hati yang lapang, meiliki wawasan yang luas dan bisa menerima keluhan, kritikan, uneg-uneg dari rakyatnya, yang naniti dicari kebaikannya. 7. Pemimpin itu laksana bumi yang menanggung banyak beban. Artinya bahwa pemimpin harus berani pula menanngung resiko atau keluhan dari rakyatnya. 8. Pemimpin itu laksana api, yang sanggup membakar apa saja. Artinya bahwa pemimpin harus sanggup menghukum dan membina bagi mereka yang salah dengan tidak memandang apakah ia kerabatnya atau orang terdekatnya. F. Rambu-Rambu Kekuasaan. Selain itu masih ada pula rambu-rambu kekuasaan atau dalam ajaran agama disebut mengikuti sunnah kekuasaan. Rambu-rambu kekuasaan adalah suatu etika moral, ajaran peringatan tingkah laku moral dan atau pedoman hidup bagi siapa saja yang menerima amanah kekuasaan. Mengapa diperlukan rambu kekuasaan? Sebab jangan pernah mempercayai bahwa kekuasaan itu adalah hak yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dengan alasan apapun. Karena itu kekuasaan harus dipandang sebagai hal yang biasa, manusiawi dan hanya merupakan titipan Tuhan Yang maha Kuasa. Bila seorang penguasa harus kehilangan kekuasaannya, ia tidak akan mengganggap sebagai kemalangan, apalagi harus mengalami beban Post Power Syndrome. Di Indonesia misalnya kita mengenal tiga kelompok profesional dalam kekuasaan, yakni ilmuwan, cendekiawan dan teknokrat. Ilmuwan bekerja atas dasar konsep teori yang diketahui dan cendikiawan harus menerjemahkan teori yang ada menjadi nilai atau etika kekuasaanPolitik Pemerintahan Pengantar 31

ditengah masyarakat. Oleh karena itu cendekiawan menjalankan tugasnya tidak hanya mengandalkan rasio dan logika, tapi juga perasaan, kearifan, kebijaksanaan sebab ia pun sebagai penjaga moral. Sedangkan teknokrat menggalang kekuatan dengan ilmuwan baik secara politis dan strategis sehingga dukungan dari orang lain akan mengalir kepadanya apabila dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam permainan perannya. Segenap cita-cita untuk membangun masyarakat sipil yang kukuh dan bergulir bersama dengan tuntutan reformasi akan mati justru sebelum mereka sempat mati. Semua energi untuk itu telah habis oleh pertikaian memperebutkan sesuatu yang pada dasarnya abstrak. (Gaus,1999). Hukum memang berusaha menjadikan kekuasaan itu jinak, tetapi pada gilirannya kekuasaan akan mampu menjadikan hukum itu justru sangat liar karena uang (Awuy, 1998). Adanya wacana publik yang kritis cenderung berujung pada pesimisme, setidaknya karena fakta aktual kehidupan bangsa yang suram karena praktik money politics dan intimidasi dari kekuasaan, sehingga menghancurkan dan mematikan daya kemampuan manusianya untuk membuat keputusan secara sadar, bebas dan etis (Sutanto, 1999). Kekuasaan itu menjadi tidak bermoral, apabila praktek actonian menjadi kenyataan bahwa kekuasaan itu menindas serta cenderung korup. Manusia yang punya kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Kekuasaan itu akan tidak bermoral apabila hanya semata-mata menggunakan argumen politik Max Weber (Gerths Mills, 1962) bahwa negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan kekerasan. Namun demikian hal ini seperti dikatakan sejarawan besar Aljazair, Mohammad Harbi dalam satu ketika pernah mengatakan banyak negara mempunyai angkatan bersenjata, tetapi di Aljazair angkatan bersenjata adalah negara. Begitu kuatnya kedudukan angkatan bersenjata di Aljazair hingga memiliki kecenderungan untuk masuk ke semua sektor kehidupan utamanya kehidupan politik.Politik Pemerintahan Pengantar 32

Kekuasaan itu terhormat dan di hormati, celakanya kadang kala sudah tidak berkuasa, orang tidak banyak di hormati lagi. Oleh karena itu perlu di ingat bahwa kekuasaan itu ada yang membatasi, kekuasaan itu ada batas waktunya dan nilai dari kekuasaan itu adalah bagaimana hasil dari kekuasaan itu sendiri. Seorang penguasa perlu berhati-hati dengan kekurangannya terutama berkaitan dengan masalah penjilat disekitarnya, para pendukung yang fanatik, kekuasaan otoriter, pujian-pujian atau pengangkatan yang berlebihan. Sehingga tidak ada lagi orang kritis dan mengingatkannya. Jika demikian maka jatuhlah kekuasaannya. Menurut Prof. William Lidle, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Ohio State menyatakan bahwa para penguasa di Indonesia cenderung mendua. Di satu sisi menyuarakan demokrasi, di sisi lain takut kehilangan fasilitas atau posisi kekuasaannya. Di sini menurut Lidle akan timbul diktator intelektual. Oleh karena itu perlu ada sikap hati-hati bahwa banyak orang meneriakkan demokrasi tapi tidak menyadari bahwa dirinya tidak demokratis. Berteriak bahwa sang penguasa otoriter padahal dirinya sendiri lebih otoriter. Manusia itu pada dasarnya adalah politik, tapi politik yang bermoral. Hanya keadaan atau situasi yang kadang kala membenarkan tindakan kekuasaan yang salah (ArisToteles). Rakyat itu adalah kerikil yang tajam bagi penguasa yang otoriter. Bila tidak hati-hati mereka bisa jatuh karenanya. Jarang orang terpeleset oleh batu besar tapi tidak sedikit terjatuh karena kerikil tajam (William Beckrat).

Politik Pemerintahan

Pengantar 33

BAB 3 TIPOLOGI SISTEM POLITIKPada umumnya diambil suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa partai politik. Suatu perkecualian adalah masyarakat tradisional, yaitu suatu sistem otoritarian dalam mana seorang raja tergantung pada kepolisian atau tentara dalam menjalankan pemerintahannya dan beberapa masyarakat transisional. Tetapi partai sebagai suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik, telah menjadi keharusan dewasa ini. Partai telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Partai adalah suatu alat untuk mencapai kekuasaan dan memerintah. Partai telah digunakan untuk mempertahankan pengelompokan yang sudah mapan. Partai dapat juga digunakan untuk menjinakkan pihak-pihak yang bermaksud menghancurkan suatu sistem politik dan membawanya ke dalam proses politik yang esensinya adalah kompromi. A. Tipologi Partai Politik. Terdapat banyak definisi dan tipologi tentang partai politik dan sistem kepartaian. Diantaranya dapat kita cantumkan sebagai berikut : otoriter dan demokrasi, integratif dan representatif (perwakilan), ideologis dan pragmatis, agamis (religius) dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan elit, demokratis dan oligarkis. Adapun untuk tipologi sistem kepartaian, klasifikasi yang paling umum digunakan adalah berdasarkan pada jumlahPengantar 34

Politik Pemerintahan

banyaknya partai, sedangkan yang lain meliputi sifat tertutup atau kompetitif, agregatif dan ideologis, pluralistik (majemuk) atau monopolistik (tunggal), berorientasi pada isu berlawanan dengan yang berorientasi pada pengikut. Sistem kepartaian dengan demikian didefinisikan dari segi karakteristik partai-partai tersebut. Kebingungan akibat terlalu banyaknya istilah-istilah tampaknya merupakan suatu hal yang lumrah. Suatu tipologi partai dan sistem kepartaian hendaknya didasarkan pada : 1. Sumber-Sumber Dukungan Partai. Disarankan satu pembeda dasar, komprehensip lawan sektarian. Yang termasuk dalam komprehensip adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut, yaitu partai yang berusaha sebanyak mungkin mendapatkan suara terbanyak dari setiap warga negara. Partai-partai sektarian adalah partai-partai yang memakai kelas, daerah (regional) atau ideologi sebagai daya tarik kepada pemilihnya. Dua tipe ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas. Partai-partai agamais dan partai beraliansi demokrasi di Indonesia adalah partai yang bersifat sektarian, tetapi mereka tidak eksklusif. Partai-partai kecil yang beraliansi komprehensip ysng mulai berkembang sejak masa orde reformasi ini di Indonesia, mereka tidak mungkin dapat berharap memperoleh keberhasilan yang sama untuk semua kelompok. Mereka bagaimanapun juga harus mendiskriminasikan para pengikut mereka, yakni bahwa mereka pada tingkat tertentu juga eksklusif. 2. Organisasi Internal. Dua tipe dasar yang diajukan adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaan terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (persyaratan) yang ketat untuk keanggotaannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidakPolitik Pemerintahan Pengantar 35

sama sekali bagi keanggotaannya. Walaupun demikian keterbukaan dan ketertutupan selalu dikaitkan dengan ciri-ciri yang lain. Partai-partai tertutup cenderung menjadi otoriter yaitu para anggota diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh para pemimpin tanpa memiliki kemudahan akses terhadap prosedur pertimbangan yang terbuka, kebalikannya adalah ciri partai terbuka. Partai-partai tertutup cenderung menekankan aksi langsung dan diarahkan terhadap kontrol monopolistik pemerintah, partai-partai terbuka menekankan aksi politik dan menghormati pluralisme politik. 3. Cara-Cara Bertindak Dan Fungsi. Dua tipe dasar yang kita ajukan adalah Diffused (menyebar) dan Specialized (Khusus). Partai yang terspesialisasikan menekankan keterwakilan, agregasi pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi serta kontrol pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu, sedangkan partai yang diffused (menyebar) menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Mengenal cara-cara tindakannya, partai yang diffused pada umumnya akan menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa, sedangkan partai yang terspesialisasikan akan membatasi tipe aksi mereka kepada prosedur-prosedur yang dapat diterima. Dengan mengambil kriteria yang telah kita gunakan untuk mengklasifikasikan partaipartai, kemudian kita akan membedakan sistem kepartaian sebagai integritif dan kompetitif. Sistem kepartaian bersifat bersifat integratif bilamana partai yang ada bersifat sektarian dalam menekankan penolakan simbol-simbol aksi politik, tertutup dan diffused. Sistem partai bersifat kompetitif bilamana partai tersebut bersifat komprehensip, dimana organisasi partai bersifat terbuka dan fungsi-fungsinya terspesialisasikan. Sistem kepartaian integratif cenderung menjadi sistem partai tunggal, sedangkan sistem kepartaian kompetitif cenderung untuk memiliki sedikitnya dua atau lebih partai.Politik Pemerintahan Pengantar 36

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami politik, menyebutkan ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. 1. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang timbul dari masyrakat biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. 2. Teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar bebas, dan masalah kesehatan serta pendidikan. Perubahan-perubahan ini menimbulkan tiga macam krisis, yakni : legitimasi, integrasi dan partisipasi. Artinya perubahan perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa dan mengakibatkan timbulnya tuntutan yangPengantar 37

Politik Pemerintahan

semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi ketiga msalah tersebut diatas, maka partai politik dibentuk. 3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembanguan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. B. Sejarah Partai Politik. Pada awal abad ke 19, gereja katolik di Eropa menyatukan diri pada pemerintahan demokrasi dan pemilihan sebagai sarana demokrasi dilaksanakan dengan jalan membentuk partai kristen demokrat dengan secara bertahap melepaskan orientasi keagamaan mereka demi organisasi, program dan panggilan partai. Langkah ini juga diikuti oleh pembentukan partai sosialis yang meninggalkan cara revolusi untuk mengadakan perombakan. Setelah perang dunia kedua, partai komunis mengalami hal yang sama. Sisi tajam revolusi sebagai ciri partai komunis menjadi tumpul. Partai komunis Italia dan Perancis telah mengikuti partai sosialis dalam merombak peraturan pemerintahan yaitu melalui cara-cara parlementer. Di beberapa negara yang baru merdeka, partai politik muncul dengan misi menanamkan partisipasi dan kesadaran politik pada masyarakat yang merasa tidak puas dan tersingkirkan. Sistem partai tunggal disambut sebagai alat pendidikan politik dan cara menarik dukungan bagi elit yangPengantar 38

Politik Pemerintahan

berkuasa. Dari hal hal diatas dapat disimpulkan bahwa mempelajari partai-partai politik adalah mempelajari salah satu unsur utama dan terpenting kehidupan politik. Tetapi sering dilupakan bahwa partai memerlukan waktu lama untuk berkembang dan berfungsi sebagaimana yang terlihat sekarang. Baru pada pertengahan abad ke 19 para penulis politik mulai memperhatikannya, dan baru beberapa saat yang lalu kita mulai menaruh perhatian khusus dan mempelajari fungsi-fungsi dan organisasinya. Jika kita melihat sejarah partai-partai politik, kita akan mengetahui tahap-tahap perkembangan yang sama di Eropa barat, Inggris, dan sebagian di Amerika Serikat. Pertama pertumbuhan partai pada umumnya terjadi setelah adanya pemerintahan perwakilan dan bukan sebelumnya. Pada permulaan abad ke 19, partai muncul sebagai kelompok yang terdiri dari anggota-anggota dari perwakilan. Jika dilacak secara historis maka ideologi sering dikaitkan dengan nama partai tertentu seperti liberal dan konservatif, Republik dan Demokrat, legitimis dan Bonapartis, dan sebagainya. Semua partai dan pandangan pemimpin partai pada tahap ini dijiwai oleh falsafah liberal yang mempunyai dialektika khusus. Sementara itu, kaum liberal, khususnya James Mill John Stuart Mill mengajukan premis-premis logika dan berargumen bahwa satu orang, satu suara, dan tanpa itu menurut klaim mereka pemerintahan akan menjadi tirani. Mereka menentang argumen Burke terdahulu, yang mendukung sistem perwakilan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bijak dan kekhawatirannya bahwa massa akan menggunakan partai sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri. Partai sering dianggap sebagai faksi (kelompokkelompok yang saling bertentangan dalam partai) dan tidak dapat dipercaya. Karena itu,kemunculannya sering mengalami hambatan dan keberatan. Partai tetap terbatas dalam dua hal : partai tidak lain adalah label/nama untuk mengidentifikasi kelompok partai

Politik Pemerintahan

Pengantar 39

dibatasi dan pertarungan politik dengan demikian terbatas pada wakil-wakil rakyat yang kaya/profesional dan golongan aristokratis. Tahap kedua perkembangan partai politik muncul setelah pertengahan abad ke 19. Pertama, perluasan daerah lingkup pemilihan di Amerika serikat pertengahan tahun 1830 an dan antara 1848-1870 dan pada waktu yang hampir bersamaan juga terjadi di jerman dan di negara eropa barat lainnya. Pada mulanya hal tersebut tidak mengubah karakter partai melainkan hanya memberi kondisi untuk berubah. Kepemimpinan yang menjadi elemen dasar partai tetap pada wakil-wakil diparlemen. Tetapi saat ini, dukungan harus berasal dari pendukung yang lebih luas. Hal ini menyebabkan adanya perubahan bertahap dalam organisasi partai. Salah sattu diantaranya adalah perkembangan organisasi dipusat yang permanen untuk mengumpulkan suara, mengumpulkan dana, mengajukan program dan menetapkan kepemimpinana partai baik secara langsung maupun tidak langsung. Abad ke 19 adalah abad politik, dimana masalah-masalah politik seperti pemilu, kebebasan membentuk asosiasi, hubungan antara gereja dan negara dan perkembangan instrumen demokrasi itu sendiri, telah menjadi isu utama kontroversi dan perdebatan. Tahap ketiga perkembangan partai-partai terjadi pada sebelum dan sesudah akhir abad ke 19. Pada periode ini Maurice Duverger secara jitu mengkaitkan pertumbuhan dari apa yang disebut partai-partai di luar parlemen (Extra Parliamentary Parties). Cikal bakal organisasi tersebut sumbernya bukan berasal dari anggota parlemen, tetapi berasal dari orang-orang yang tidak senang pada parlemen dan orang-orang yang ingin keluar dari parlemen dan bahkan ingin menghapusnya. Anggota parlemen dan tokoh terkemuka memberi kesempatan kepada pihak yang mengorganisasi dari kaukus (rapat anggota-anggota partai politik) parlemen kepada federasi teritorial. Keanggotaan partai ditawarkan secara luas dan setiap anggota membayar

Politik Pemerintahan

Pengantar 40

iuran, berpartisipasi, bergerak dan aktif. Program partai menjadi spesifik dan diarahkan pada kepincangan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh revolusi industri. Keyakinan dan disiplin kaku menyertai munculnya partai-partai komunis Eropa barat, yang diidrikan setelah perang dunia ke 1. Menurut isalah Berlin, partai komunis pada dasarnya merupakan kombinasi anatara seseorang tentara dan sebuah gereja, keras pendirian, berdisiplin tinggi dan seringkali menentukan secara efektif komitmen dan loyalitas penuh para anggota secara individual. Untuk menjadi anggotanya tidak hanya cukup membayar iuran saja, tetapi juga pekerjaan dan aktivitas individual harus menjadi prasyarat, partisipasi saja belum juga cukup tetapi juga kesetiaan tanpa syarat, persuasi hanyalah sebagian dari pekerjaan partai, tindakan adalah perintah dan dengan tindakan itu berarti tindakan revolusioner. Mungkin ada tahap kelima dalam perkembangan partai. Setelah perang dunia ke 2 dan lebih khusus lagi pada dekade terakhir, semua partai politik di dunia barat dan negeri industri maju (termasuk Uni Soviet dan Jepang) mulai menampakkan beberapa karakteristik baru : karakter ideologis. Semua partai menjadi semacam pedagang perantara dari suatu masyarakat, yang karena kemajuan industri menjadi terbagi ke dalam kelompok profesional, pekerjaan dan kelompok kepentingan. Oleh karena itu, partai menjadi lebih representatif dan lebih reformis, mereka menangani masalah-masalah adhoc dan mencari pemecahannya secara adhoc pula. Dengan demikian mereka menjadi pragmatis. Partai-partai tidak lagi berusaha menyelasaikan isu dengan penyelesaian total yang mencakup struktur sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi lebih dengan kompromi dan perubahan sedikit demi sedikit. Ideologi diganti perannya oleh manipulator dan pemimpin bervisi masa depan diganti oleh wakil-wakil yang memiliki kewaspadaan. Sketsa sejarah diatas menceritakan kepada kita banyak hal tetapi juga hanya sedikit tentang partai politik. Pertama, partai merupakan konsekuensi dan bukan penyebab demokrasi, tetapiPolitik Pemerintahan Pengantar 41

sekali mereka muncul, mereka memperkuat kondisi-kondisi sebelumnya, yakni kelangsungan demokrasi. Dengan kata lain, bilamana kebebasan mengadakan asosiasi dan berpartisipasi memungkinkan pembentukan sistem kepartaian dan pertumbuhannya, maka partai dan sistem kepartaian itu sendiri secara keseluruhan memperkuat kembali dan menopang komitmen terhadap kebebasan dasar tersebut. Kedua, dibarat revolusi industri sudah terjadi atau sedang berlangsung pada saat partai-partai dibentuk. Perkembangan partai mengikuti kemajuan revolusi industri. Disini sekali lagi, kita dapat mengajukan dua hipotesis yakni : semakin besar legitimasi pemerintah dan semakin lebih awal dampak revolusi industri, maka semakin besar kecintaan terhadap sistem kepartaian. Dalam hal ini Inggris merupakan ilustrasi nyata akan hal diatas. Ketiga, pada apa yang kita sebut dunia barat, perkembnagan partai-partai memainkan peranan spesifik, yakni merumuskan program, membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, merukunkan konflik. Tidak satupun partai-partai di dunia barat, kecuali komunis, pernah mempunyai pandangan menyeluruh tentang kehidupan. Akibatnya, beban partai secara relatif tidak pernah berat. Identitas nasional telah disadari, partisipasi yang memadai dalam sistem telah dicapai, gagasan bahwa semua kelompok mempunyai hak untuk didengar dan berpartisipasi telah diterima, setidak-tidaknya dalam teori. Disanalah barangkali letak alasan bagi perkembangan yang berhasil partai-partai di Barat. Mereka harus memutuskan cara untuk mengatasi konflik yang terjadi, menentukan batas-batas konflik dan memusatkan persoalan-persoalan kepada kebijaksanaan (policy). Hasilnya, mereka lebih menjadi pragmatis. Bila mereka harus mempergunakan ideologi, maka mereka harus menggunakan nya secara terbatas, yakni hanya terhadap masalah-masalah yang spesifik, tidak pernah luas sampai mempersoalkan eksistensi masyarakat politik (polity) secara keseluruhan. Sesuai dengan pendapat Durkheim, pembagian kerja dalam masyarakat telah menciptakan berlipat gandanya kelompok-kelompok, peran-peran dan pekerjaan dengan keaanggotaan yangPolitik Pemerintahan Pengantar 42

saling tumpang tindih (overlapping). Partai-partai hampir tidak terelakkan menjadi institusi yang menghubungkan struktur sosial multi kelompok dengan pemerintah. Ini berarti dalam partai harus ada prakondisi demi terselenggaranya kompromi dan akomodasi. Seorang warga negara yang melakukan banyak peran dan masuk kedalam berbagai organisasi dalam masyarakat modern akan menjadi lebih terbuka dna toleran terhadap semua kelompok dan berbagai peran. Ini juga berlaku kepada partai yang mengharapkan dukungan rakyat. Akibatnya, partai dinegara barat menjadi bertambah agregatif (mengumpulkan dna menyatukan kepentingan) dan komprehensip serta tidak eksekutif dan sektarian (sempit). Fungsi partai menjadi terbatas kepada latihan dan seleksi pemimpin pemimpin partai politik yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan pada periode tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang mereka pilih sebelumnya. Pemilihan yang bersifat umum (popular) adalah untuk menetapkan dan mendukung pihak yang menang dan menghibur pihak yang kalah dengan prospek kemenangan di waktu yang akan datang. Semakin pragmatis dan semkain tidak menyeluruh (total) isu yang memilah-milahkan partai, semakin mudah untuk memandang kemenangan dengan pengendalian diri atau kekalahan denagan tanpa kekecewaan dan rasa ingin berontak. Kondisi-kondisi dimana partai lahir dan berkembang di barat jauh berbeda dengan kemunculan partai-partai dinegara-negara baru. Partai politik dinegara-negara bekas jajahan muncul untuk mengatasi masalah-masalah, yang pihak barat (kolonial) tidak terlibat secara langsung. Serangkaian masalah tersebut adalah emansipasi dan identitas nasional, pembuatan nilai-nilai (aturan) tntang pelaksanaan partisipasi politik, penciptaan lembaga pemerintahan yang absah (Legitimate), pembentukan norma-norma baru yang kondusif (mendukung) terhadap industrialisasi, pembentukan lembaga pemerintahan yang membagikan ganjaran sementara menarik dukungan dan terakhir yang tidak kalah pentingnya yakni manajemenPengantar 43

Politik Pemerintahan

konflik. Tidak semua mendorong terbentuknya prosedur yang memungkinkan pihak-pihak yang berbeda pendapat mengadakan kompromi dan dapat mengakomodasikan ideologiideologi yang bertentangan. Oleh karena itu, menurut istilah penganut Rousseau, partai politik harus menjadi legislator yakni pendiri lembaga-lembaga dan prosedur dan bahkan pendiri atau pembentuk bangsa baru, hal ini adalah pekerjaan yang mustahil. Perbedaan antara Barat dan negara-negara baru begitu besar sehingga untuk memperbandingkannya agak mudah. Dinegara-negara baru, tidak ada sistem yang mendukung terciptanya partai-partai politik, tidak ada legitimasi prosedur pemerintahan yang memungkinkan partai dapat beroperasi dan yang dapat didukung oleh partai (Jika ada) yang hanya sedikit berpengalaman dengan sistem pemerintahan perwakilan, tidak ada pengertian umum yang mendefinisikan hak-hak umum tertentu secara terbatas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harapan partisipasi seccara absah. Akhirnya ingatan atau kesan yang masih kuat terhadap pemerintahan kolonial mendidik dan menanamkan kecenderungan untuk berkonflik daripada berkompromi. Kemampuan untuk berkompromi merupakan sumbangan utama partaipartai politik di dunia barat. Inilah hal pertama yang esensial dan diharapkan pada saat partaipartai berkembang di negara-negara baru. Konflik menjadi bersifat faksional, partai menjadi tidak toleran terhadap oposisi dn represif, partisipasi mengambil bentuk memobilisasi secara paksa. Tanpa pranat tersebut secara keseluruhan yang meliputi identitas nasional, legitimasi dan perasaan serta pengertian berwarna negara, maka konflik tidak dapat lagi dikelola. Hal ini merupakan masalah utama di Asia. Asia tenggara dan negara-negara baru Afrika kecuali India dan Cina. Kasus di Cina mempertegas argumen diatas, karena di Cina terdapat perasaan idnetitas nasional yang disertai dengan derajat perkembangan ekonomi dan organisasi yang relatif lebih tinggi, serta gerakan liberal menjelang abad ini yang telah memberi harapan dan bukan realitas,Politik Pemerintahan Pengantar 44

tentang kewarganegaraan dan perwakilan. Lebih dari itu, partai komunis Cina telah membenahi posisi dan kekuatannya dibeberapa negara bagian Cina dan telah memainkan peran penting dalam memobilisasi sentimen nasional melawan Jepang. Partai komunis tersebut menjadi alat memobilisasi dan kontrol yang telah tersedia lama sebelum kekuatan-kekuatan kelompok nasional mengalami diintegrasi. Tetapi itu semua belum cukup kuat untuk memberikan kesempatan bagi perbedaan pendapat dan memberikan saluran-saluran akomodasi. Partai komunis menjadi alat mobilisasi, sementara tetap sebagai badan yang represif. Apakah dialektika antara represi dan partisipasi akan terselesaikan dengan hasil akhir partisipasi, seperti kasus Uni Soviet, masih tetap menjadi persoalan yang perlu dilihat lebih jauh. Jika kita telusuri dari sejarah kelahiran partai politik diatas, pada mulanya terinspirasi oleh bagaimana sejatinya elemen kemasyarakat menyalurkan aspirasinya kepada penguasa. Hal tersebut terjadi disejumlah negara eropa yang menganut sistem monarki, dimana kekuasaan atas negara dan pemerintahan secara absolut dipegang oleh kerajaan yang berkuasa secara mutlak. Untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam kekuasaan negara yang begitu kuat, oleh segolongan masyarakat menggabungkan dirinya dalam kelompok-kelompok untuk secara bersama-sama menyalurkan aspirasinya, yang kemudian dalam perkembangan kelompokkelompok tersebut mendapatkan pengakuan dalam sistem politik kenegaraan, kemudian disebut dengan partai politik. Pada perkembangan selanjutnya, partai politik tidak lagi diorientasikan semata untuk penyaluran aspirasi,tetapi pada prakteknya juga dimanfaatkan oleh elitnya untuk menjadi instrumen pencapaian posisi dan kedudukannya didalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Dengan argumentasi bahwa aspirasi yang disampaikan hanya mungin efektif pencapaiannya jika kedudukan dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat diraih, kekuasaan legislatif dan eksekutif inilah yang difungsikan untuk mensejahterakan pendukung dan anggotanya.Politik Pemerintahan Pengantar 45

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikut sertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintahan. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Oleh karena itu, hampir disetiap negara demokrasi maupun negara komunis, negara maju maupun negara berkembang memiliki partai politik. Persoalan pokok yang timbul adalah seberapa besar partai politik mendapat dukungan dari masyarakat melalui program dan kerja nyata pemberdayaan yang mensejahterakan mereka, bukan sekedar manipulasi opini belaka.

BAB 4 SISTEM KEPARTAIANA. Partai-Partai Politik Penelitian mengenai partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru. Sekalipun bermacam-macam penelitian telah diadakan untuk menelitinya, akan tetapi hingga sekarang belum tersusun secara teori yang mantap mengenai partai sebagai lembaga politik. Partai politik pertama lahir di negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat sebagai faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik dianggap sebagai suatuPengantar 46

Politik Pemerintahan

manifestasi dari suatu sistem politik yang telah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara baru pun partai menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nanti akan menentukan kebijakan umum (Public Policy). Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik. Pada permulaan perkembangannya dinegara-negara barat seperti Inggris dan perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitist dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para

pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompokkelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha

memperkembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sama kepentingannya, danPolitik Pemerintahan Pengantar 47

lahirlah partai politik. Partai semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Ia bersifat Patronage Party (partai lindungan) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat. Dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat timbul pula partai yang lahir didunia parlemen. Partai-partai ini bersandar pada suatu pandangan hidup atau ideologi tertentu seperti sosialisme, marxisme, demokrat. Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih kuat sedangkan pimpinan lebih bersifat terpusat. Di negara- negara jajahan, partai politik sering didirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar dewan perwakilan rakyat kolonial seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi massa dan pendidikan umum, maka bertambah kuatlah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai. B. Definisi Partai Politik Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan mereka.

Politik Pemerintahan

Pengantar 48

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga politik itu. Di bawah ini disampaikan beberapa definisi partai politik : Menurut Carl J. Friedrich : Parpol adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan

berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota pertainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materi. R.H. Soltau : parpol adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sigmund neumann dalam karangannya Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan

Politik Pemerintahan

Pengantar 49

dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Perlu diterangkan bahwa partai politik berbeda dengan gerakan (Movement). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga politik atau kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sekali, dengan memakai cara-cara politik. Di bandingkan dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamentalis sifatnya dan kadang bersifat ideologis. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat diantara anggota-anggotanya dan dapat menimbulkan suatu identitas kelompok (identity Group) yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum. Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (preasure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (interest Group). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi pemerintah dan menteri yang berwenang. C. Fungsi Partai PolitikPengantar 50

Politik Pemerintahan

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni : 1. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat

berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir. Semua kegiatan dilakukan partai politik . Partai politik selanjutnya merumuskan sebagai usul kebijaksanaan yang dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum. Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada

pemerintah melalui partai politik. Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dialog dan arus informasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, diaman partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang diperintah dan memerintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. 2. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik.

Politik Pemerintahan

Pengantar 51

Partai politik juga mainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilu, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. 3. Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga diusahakan menarik golongan muda untuk didik menjadi kader partai di masa yang akan datang untuk mengganti pemimpin lama (Selection Of Leadership) 4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management). Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi konflik partai politik berusaha untuk mengatasinya.Politik Pemerintahan Pengantar 52

Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam

masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakan politik, atau konflik tidak diselesaikan tetapi malah dipertajam. D. Klasifikasi Partai. Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila di lihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis partai yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung dibawah partai massa cenderung untuk

memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat kritis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali, sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru. Partai kader mementingkan ketetatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga

kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis-garis partai yang telah ditetapkan.Politik Pemerintahan Pengantar 53

Klasifikasi lainnya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasi, dalam hal mana partai-partai dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan (Patronage Party) dan partai Ideologi atau partai Azas (Weltanschauungs Partei atau Programmatic Party). Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasinya ditingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang

dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang m