Home >Science >Buku 1 org kesejahteraan petani (yuti)

Buku 1 org kesejahteraan petani (yuti)

Date post:28-Jan-2018
Category:
View:28 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  1. 1. Organisasi Kesejahteraan PETANI
  2. 2. Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana, Kota Bogor - Indonesia C.--/--.2015 Syahyuti Rita Nur Suhaeti Sri Wahyuni Amar Kadar Zakaria Tjetjep Nurasa Organisasi Kesejahteraan PETANI
  3. 3. Judul Buku: Organisasi Kesejahteraan Petani Penulis: Syahyuti Rita Nur Suhaeti Sri Wahyuni Amar Kadar Zakaria Tjetjep Nurasa Editor: - Desain Sampul & Penata Isi: Andreas Levi Aladin Korektor: - Jumlah Halaman: 000 + 00 halaman romawi Edisi/Cetakan: Cetakan 1, Mei 2015 PT Penerbit IPB Press Anggota IKAPI Kampus IPB Taman Kencana Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128 Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ymail.com ISBN: 978-979-493-000-0 Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan 2015, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit
  4. 4. Kata Pengantar dari Tim Peneliti Penelitian dan tulisan tentang organisasi petani tentu bukanlah sesuatu yang baru. Banyak penelitian dan seminar mengangkat topik ini dan berbagai rekomendasi juga telah dirumuskan. Namun demikian, dapat dikatakan kemajuan dalam organisasi petani tidak banyak diraih. Lahirnya Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Pembedayaan Petani adalah tonggak penting bagi terwujudnya jati diri petani yang lebih mandiri. Terlebih dengan dikabulkannya judicial review pasal 70 dan 71 oleh Mahkamah Agung di akhir tahun 2014 yang semakin membuka kesempatan lahirnya organisasi petani sejati di Indonesia. Mengapa judulnya Organisasi Kesejahteraan Petani? Ya, karena sebagaimana temuan kami di lapangan, organisasi petani selama ini dibentuk belum sungguh-sungguh untuk kepentingan petani. Belum menjadi sebuah social movement yang meliberasi petani. Organisasi petani terutama Kelompok Tani, Gapoktan, dan koperasi dibentuk baru sebatas untuk melancarakan kegiatan pembangunan. Jika petani menerima pupuk bantuan, ada bukti administrasinya yakni cap dan tanda tangan ketua kelompok tani. Organisasi petani ada demi kepentingan atas, bukan keinginan bawah. Pembentukannya cenderung topdown dan blueprint approach untuk kerapihan administrasi, sehingga kita mengenal istilah kontak tani yang biasanya menjadi ketua kelompok tani. Merekalah pihak yang selalu siap dikontak dan dihubungi oleh Dinas Pertanian dan penyuluh jika ada rencana kegiatan dan jika Bupati akan datang. Buku sederhana ini merupakan hasil studi tahun 2014 lalu. Objek bahasan di buku ini hanya sebatas organisasi petani. Orang-orang di Indonesia, mulai dari penyuluh sampai menteri menyebutnya kelembagaan petani. Sebutan ini jelas salah karena kalau yang dimaksud adalah pengurus dan anggotanya, jelas lah itu social organization. Kalau kelembagaan (terjemahan dari social institution) menurut pemikiran terakhir, paradigma new institutionalism (lihat
  5. 5. Organisasi Kesejahteraan Petani vi buku James Scott 2008: Institution and Organization: Ideas and Interest.Sage Publication), mencakup tiga pilar yakni berkenaan dengan regulasi, norma, dan kultural-kognitif. Bayangkan sebuah akuarium, organisasi (organization) adalah ikannya dan kelembagaan (institution) adalah airnya. Hidup atau matinya ikan bergantung bagaimana airnya, apakah airnya sehat, bersih atau jorok. Semoga buku ini dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada berbagai pihak berkenaan dengan organisasi petani ke depan. Saran dan diskusi sangat kami harapkan, dan semoga ini menjadi amal bagi Kami sebagai Tim Peneliti. Bogor, Desember 2014 Penulis
  6. 6. Daftar Isi Kata Pengantar............................................................................................... Bab 1. Pendahuluan....................................................................................... Bab 2. Teori Organisasi dan Organisasi Petani............................................... Bab 3. Sikap Pemerintah Terhadap Petani dan Organisasi Petani................... Bab 4. Eksistensi dan Karakter Organisasi Petani Saat Ini.............................. Bab 5. Rancangan Organisasi Petani Ke Depan.............................................. Bab 6. Penutup.............................................................................................. Daftar Pustaka................................................................................................ Biodata Penulis.............................................................................................. ****
  7. 7. Bab I Pendahuluan Organisasi petani mendapatkan situasi baru setelah pasca-Orde Baru. Terlebih dengan keluarnya UU No 19 tahun 2013, serta revisinya oleh Mahkamah Konsitusi pada Desember 2014. Namun, semangat dalam kebijakan ini tidak mudah direalisasikan. Perlu upaya keras berbagai pihak sehingga kondisi ideal yang diinginkan dapat terealisasi. Latar Belakang Pendirian ratusan ribu organisasi petani telah menjadi program pemerintah sejak awal pembangunan pertanian, mulai dari Era Bimas tahun 1970-an sampai sekarang. Organisasi petani terutama yang berupa kelompok tani dan gapoktan menjadi alat utama untuk mendistribusikan bantuan sekaligus sebagai wadah untuk berinteraksi secara vertikal dan horizontal (Badan SDMP 2007; Balitbangtan 2006). Terdapat dua pandangan utama yang agak bertentangan mengenai fungsi organisasi untuk petani. Bagi pemerintah, organisasi petani semata menjadi strategiuntukmelancarkanpembangunanyaknisebagaifungsikomunikasidan memuluskan administrasi proyek. Sementara, bagi kalangan pemberdayaan, organisasi petani lebih untuk menjalankan fungsi ekonomi dan representatif politik. Organisasi petani dapat menjadi jalan untuk membebaskan petani dari berbagai tekanan, memperkuat alat tawar di pasar dan politik, serta memperkuat posisi sosial petani. Namun, dalam perjalanannya, berbagai organisasi petani tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Secara umum, hanya sedikit petani yang berada dalam organisasi formal (Bourgeois et al. 2003). Walaupun ada, kapasitas keorganisasianpetanimasihlemah.Kondisiinirelatifserupadibanyakbelahan
  8. 8. Organisasi Kesejahteraan Petani 2 dunia lain (Grootaert 2001). Terdapat banyak penyebab kegagalan tersebut. Penelitian Bourgeois et al. (2003) menemukan, lemahnya kemampuan aparat pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan. Most of them, derived from the traditional government induced kelompok tani are embodied in a socioeconomic and political environment that strongly limits their capacity or willingness to emerge as farmer organizations. Kondisi ini selalu berulang sejak era Bimas tahun 1970-an sampai sekarang. Organisasi petani masih diharapkan sebagai komponen pokok dalam pembangunan pertanian, namun kondisinya belum memuaskan. Peran organisasi petani sebagai fungsi komunikasi, partisipasi, ekonomi, dan representatif harus dapat diaktifkan sehingga keberadaaannya bisa lebih optimal. Kegiatan pengorganisasian petani yang telah dijalankan lebih dari enam dasawarsa, belum banyak memberikan hasil. Pemahaman kalangan pemerintah atau birokrasi cenderung lemah. Dukungan kebijakan dan peran pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Pemerintah belum mampu menciptakan kondisi yang sesuai untuk berkembangnya organisasi petani. Saat ini pemerintah sudah berada dalam kondisi iklim politik yang lebih terbuka,telahmemberikondisi,dankesempatanbaruterhadapberkembangnya organisasi petani secara lebih demokratis, terutama setelah keluarnya UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3), serta revisinya oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Pengaturan tentang organisasi petani dalam UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tercantum pada pasal 69, 70, dan 71. Sejak rancangan UU ini disusun, sebenarnya telah muncul banyak ketidaksepahaman mengenai isi dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pada Desember tahun 2014, khusus untuk Pasal 70 dan 71 tersebut telah dibatalkan dan dirubah isinya oleh Mahkamah Konstitusi. Sumber Penulisan Materi buku ini berasal dari penelitian tahun 2014 di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, berjudul Kajian Peran Organisasi Petani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian (Syahyuti et al. 2014). Buku ini berupaya mempelajari kondisi organisasi petani terbaru yang dihubungkan
  9. 9. Pendahuluan 3 dengan berbagai kesempatan dan dukungan dari berbagai kebijakan terkini, serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini ke depan. Penelitian dilakukan terhadap lima kabupaten yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Kabupaten Majalengka dan Garut (Jawa Barat), Kabupaten Gresik dan Malang (Jawa Timur), dan Kabupaten Agam (Sumatera Barat). Narasumber penelitian dimulai dari tingkat instansi pusat sampai dengan tingkat provinsi yang berasal dari instansi terkait dengan organisasi petani, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, UMKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Koperasi. Penelitian menggali berbagai organisasi petani yang sudah berkembang serta yang belum serta mencakup yang di desa atau lebih luas. Data yang dikaji berasal dari data sekunder dan primer. Data utama penelitian ini berupa data primer kualitatif, diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap sumber informasi dan pelaku yang terlibat dalam organisasi petani, baik sebagai pengurus maupun anggota. Selain itu, dilakukan juga pengkajian informasi dan persepsi dari berbagai informan kunci di pemerintahan, pihak pemberdaya, serta pemimpin lokal. Sumber informasi untuk seluruh informasi di atas berasal dari berbagai kalangan. Kalangan pemerintah, mencakup pimpinan dan aparat pemerintah kabupaten sampai dengan petugas lapang, terutama kalangan penyuluh pertanian yang paling banyak terlibat di desa sehari-hari. Narasumber utama adalah pengurus organisasi petani, tokoh petani, serta petani individual, dan narasumber lain (swasta, pedagang sarana produksi, pedagang hasil-hasil pertanian, dan aparat desa serta tokoh masyarakat). Pengkajian inform