SKRIPSIskripsi.narotama.ac.id/files/02106009 BRIAN TRISTIAWAN.pdf · Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam ... oleh karena itu peran saksi dalam peyidikan

1

SKRIPSI

PENYIDIKAN DENGAN CARA KONFRONTASIOLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

MENURUT UU RI NO. 13 TAHUN 2006TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

O L E H :

BRIAN TRISTIAWANNIM : 02106009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2010

2

Abstrak

Ibi ius ibi societas, sebuah adagium yang selalu menjadi penegas bahwa urusan hukum selalu bersangkut paut dengan masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Segala perkara yang terjadi baik pidana maupun perdata diproses secara hukum menurut undang-undang yang berlaku guna mendapat kepastian hukum. Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Terangnya suatu tindak pidana oleh karena adanya alat buktidan dari alat bukti tersebut dapat digunakan untuk menemukan tersangka atau pelakunya. Ada beberapa alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Diantara alat bukti yang telah disebutkan terdapat alat bukti yang paling penting yaitu berupa keterangan saksi, oleh karena itu peran saksi dalam peyidikan suatu tindak pidana sangat penting, saksi yang dibutuhkan minimal dua orang. Dalam praktek, antara penegak hukum (polisi, jaksa & hakim) perannya tidak sama. Polisi memiliki peran yang lebih karena memburu ketertiban hukum sedangkan jaksa dan hakim memburu keadilan hukum sehingga polisi mempunyai tanggung jawab menangkap pelaku kejahatan.Penyidikan dengan konfrontasi dianggap sebagai langkah tepat dan terakhir apabila saksi kurang kooperatif dalam suatu proses verbal karena keterangan saksi dan korban akan dibandingkan kebenarannya guna mengungkap suatu tindak pidana sehingga terjadi kontradiksi mengenai cara penyidikan (konfrontasi).

Undang-undang juga mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban antara lain saksi ataupun korban tidak wajib hadir dalam persidangan pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Didalam UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melalui LPSK maka seorang saksi maupun korban tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang manusia utuh.Pada kenyataanya masih terdapat bentuk-bentuk pelanggaran berupa ancaman serta paksaan dari penyidik dalam penerapan penyidikan dengan cara konfrontasisehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal lain yang rawan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tahap penyidikan adalah tidak diberikanya kesempatan kepada saksi atau korban untuk didampingi oleh penasehat hukum sehingga saksi dan korban menjadi obyek dari pertanyaan penyidik dan penyidikan berjalan satu arah karena dominasi penyidik. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban agar dapat diterapkan dengan baik sebagai bentuk law enforcement, sehingga kedudukan saksi dan korban dapat tetap berjalan dengan baik. Pada hakekatnya, upaya mengimplementasikan jaminan perlindungan tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, maka dari itu harus dijamin pelaksanaannya. Bentuk perwujudan sebagai penghargaan atas harkat dan martabat saksi dan korban adalah diberikannya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

3

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyusun skripsi ini

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata satu/

S-1) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas NAROTAMA

di Surabaya.

Penulis memilih judul Penyidikan Dengan Cara Konfrontasi Oleh

Penyidik Kepolisian Menurut UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Didalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai

kesulitan dalam hal informasi serta pengalaman yang masih kurang dalam

penulisan ilmiah. Akan tetapi berkat bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak

terutama dari Dosen Pembimbing, tulisan ini dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Oleh sebab itu penulis berkewajiban untuk menyampaikan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.R. Djoko Soemadijo, S.H., selaku Rektor Universitas

NAROTAMA Surabaya.

2. Ibu Tutiek Retnowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas NAROTAMA Surabaya.

3. Bapak I.A. Budhivaja, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas

Hukum Universitas NAROTAMA Surabaya.

4. Bapak Soemali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan pengarahan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

5. Para Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan pada Fakultas

Hukum Universitas NAROTAMA Surabaya.

4

6. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta karyawan dan karyawati

pada Universitas NAROTAMA Surabaya.

7. Bapak, Ibu dan Adikku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan

semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Wahyudi, S.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Klampis Polres

Bangkalan juga selaku pimpinan saya.

9. Rekan – rekan sekantor pada kantor Kepolisian Sektor Klampis Polres

Bangkalan yang selalu memberi kesempatan kepada penulis untuk segera

menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan serta bimbingan yang telah diterima sehingga

terwujudnya skripsi ini, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis

mengharapkan balasannya. Semoga tulisan ini dapat bemanfaat bagi pembaca

pada umumnya serta mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Surabaya, 2010

Penulis

5

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK ......................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1. Permasalahan ...................................................................................... 1

1.2. Penjelasan Judul ................................................................................ 12

1.3. Alasan Pemilihan Judul ..................................................................... 13

1.4. Tujuan Penulisan ............................................................................... 14

1.5. Metode Penulisan .............................................................................. 14

1.5.1. Pendekatan Masalah ............................................................... 14

1.5.3. Sumber Bahan Hukum ........................................................... 15

1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data ..................... 15

1.5.5. Analisa Bahan Hukum ........................................................... 16

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika ................................................... 16

BAB II FUNGSI NORMATIF HUKUM POSITIF DALAM

MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI

DAN KORBAN TERHADAP PENYIDIKAN DENGAN

CARA KONFRONTASI ....................................................... 18

2.1. Pengertian Umum Tentang Penyidikan ............................................. 18

6

2.1.1. Pengertian Penyidikan Dengan Cara Konfrontasi .................. 18

2.1.2.. Pihak-Pihak Dalam Penyidikan .............................................. 25

2.2. Hambatan Dalam Penyidikan Dengan Cara Konfrontasi ................... 29

2.2.1. Tindakan Kesewenag-wenangan Penyidik ............................ 29

2.3. Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban ........................................ 32

2.3.1. Keberadaan Saksi dan Korban dalam Tahap Penyidikan ...... 32

2.3.2. Wujud Perlindungan Saksi dan Korban ................................. 36

BAB III PENYIDIKAN DENGAN CARA KONFRONTASI TIDAK

MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA ................................... 39

3.1. Pengertian Umum Tentang Hak Asasi Manusia ................................ 39

3.1.1. Sejarah Singkat Lahirnya Hak Asasi Manusia di Indonesia .. 39

3.1.2. Pengertian dan Hakekat Hak Asasi Manusia ........................ 42

3.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ....................................................... 46

3.2.1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penyidikan .......... 46

3.3. Peran Serta Pemerintah .................................................................... 52

3.3.1. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia ............................... 52

3.3 2. Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam

Penyidikan ............................................................................ 55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 59

4.1. Kesimpulan .................................................................................... 59

4.2. Saran …………………………………………………………….. 61

DAFTAR BACAAN

7

DAFTAR BACAAN

1. Literatur

Anwar, Yesmil, Saat Menuai Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986.

Hamzah, Andi, Azas-Azas Hukum Pidana edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Kuffal, H.M.A, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Makarao, Muhammad Taufik, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, 2004.

Rahardi, Pudi, Hukum Kepolisian cetakan ke I, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

Rumadan, Ismail, Kriminologi, Grha Guru, Yogyakarta, 2007.

Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Zulkarnain, Peradilan Pidana, Yappika, Malang, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tiga UUD RI, Asa Mandiri, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Citra Umbara, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, visimedia, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda Surabaya.

8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

3. Sumber Lain

Diantari, Ni Wayan Dyta, Sejarah Hak Asasi Manusia, diunduh dari situs www.HAM.com , 2010.

Fahrojih, Ikhwan, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan dan Penuntutan, diunduh dari situs www.penyidikan.com, 2007.

Lumbung Data, Sejarah HAM, diunduh dari situs www.VHR.Corner.com, 2007.

Marwan, M dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Makky, Lead, diunduh dari situs www.hak asasi manusia.com, 2008.

Setyorakhmadi, Kardono, Berbelit Karena Teknik Kontra Interogasi, Jawa Pos, Surabaya, 2009.

Winandi, Woro, Filsafat Hukum, Bahan Ajar Kuliah, Surabaya, 2008.