Bpjs Implementasi Bpjs Kesehatan Aceh

IMPLEMENTASI BPJS KESEHATANDALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONALBANDA ACEH, 20 MARET 2014

Landasan Hukum

UUD 45 Pasal 34 (2)Sistem Jaminan Sosial untuk RakyatUUD 45 Pasal 28 H (2)Hak Setiap Orang atas Jaminan SosialUU 40 Tahun 2004Sistem Jaminan SosialUU 24 Tahun 2011Badan Penyelenggara Jaminan SosialPP 101 Tahun 2012Penerima Bantuan IuranPerpres 12 Tahun 2013Jaminan Kesehatan7. Perpres 111 Tahun 2013Jaminan Kesehatan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.8. SE MENKES No 31Pelaksanaan standart tarif pelayanan kesehatan pada Faskes JKN9. SE MENKES NO 32Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS pada faskes JKN

KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

JUMLAH PESERTA PROPINSI ACEH

KEBIJAKAN PENGGUNAAN KARTU

NOJENIS KEPESERTAANPENGGUNAAN KARTU1Askes SosialMenggunakan kartu lama, kartu baru hanya diberikan kepada peserta baru2JamkesmasMenggunakan kartu Jamkesmas lama tahun 2013, dan kartu baru untuk peserta pengganti kuota PBI3TNI / PolriMenggunakan kartu baru, bila kartu blm diterima dapat menggunakan KTA.4Eks JamsostekMenggunakan kartu baru, bila kartu belum diterima dapat menggunakan kartu JPK Jamsostek (KPK) atau formulir 1A5PJKMU / JamkesdaMenggunakan kartu baru

AKSES INFORMASIMelalui call center 500400Melalui Hotline Service per Kantor CabangMelalui Posko 24 JamLayanan mobile customer serviceWebsite www.bpjs-kesehatan.go.idBPJS Center di Rumah Sakit

HOTLINE SERVICE DIVRE I

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

MANAJEMEN MANFAAT

KAPITASIPer diemPer tindakanPer kantung darahKAPITASIPer Obat yang diberikan + faktor pelayanan + embalageBENEFITPELAYANAN PRIMER

Catatan : Penyediaan Faskes menjadi tanggung jawab Pemerintah Ada peran serta pembiayaan Pemerintah DaerahKOMPENSASIPelayanan di Daerah yang Tidak Tersedia Faskes Memenuhi Syarat

NoKompensasi1Penggantian Uang tunai rawat jalan tingkat pertama rawat inap tingkat pertama2Pengiriman Tenaga Kesehatan :Lumpsum (Permenkeu)Akomodasi &Transport : BBM, tiket Kendaraan (darat, laut, udara) Ad CostPaket per Kunjungan/orang3Penyediaan Fasilitas KesehatanPaket per Kegiatan

PELAYANAN PROMOTIF PREVENTIFPROLANISDIABETES MELLITUSHIPERTENSIRIWAYAT KESEHATAN DIABETES MELLITUSHIPERTENSIDETEKSI KANKER SERVIKSDETEKSI KANKER PAYUDARAKONSELING KONTRASEPSI DASARVASEKTOMITUBEKTOMIPELAYANAN EFEK SAMPINGDASAR LENGKAP

INA CBGsINA CBGsINA CBGsINA CBGs & FFSFFSINA CBGsBENEFITPELAYANAN RUJUKAN

FASILITAS KESEHATAN

TAHAPAN PENYIAPAN FASKESFaskes Existing(Faskes Askes Sosial, Jamkesmas, Jamsostek, TNI & Polri)Faskes Baru yang belum kerja sama

www.bpjs-kesehatan.go.idFASKES SUDAH PKS PROP.ACEH

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Permenkes 069/2013BESARAN KAPITASI

PuskesmasRp 3.000 Rp 6.000 RS. PratamaKlinik PratamaPraktek Dokter Fasilitas Kesehatan yang setara Rp 8.000 Rp 10.000Praktik Dokter Gigi Rp 2.000

SE MENKES No. 31/2014

*www.bpjs-kesehatan.go.id

*SE MENKES No. 31/2014

PROGRAM RUJUK BALIK

PROG. PENGELOLAAN PENY. KRONIS

Untuk 10 penyakit sesuai SE Menkes No. 32 Tahun 2014Kasus yang diagnosisnya sudah ditegakkan oleh dokter spesialis Kondisi pasien stabil/terkontrolKetentuan rujuk balik: Dokter faskes primer meneruskan pelayanan obat rujukan balik dr dokter faskes rujukanBila kondisi pasien stabil, dilayani 3 kali di Faskes Primer kemudian kunjungan ke-4 dirujuk ke RS. Bila kondisi tidak stabil, sewaktu-waktu dapat dirujuk ke RSTiap kali kunjungan diberi pengobatan untuk 1 bulan

PELAYANAN OBAT RUJUK BALIK

Dilayani dan ditagihkan oleh Apotek atau Depo Farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS KesehatanDaftar Obat Program Rujuk Balik ditetapkan oleh BPJS Kesehatan Klaim secara kolektif dari Apotek atau Depo FarmasiTagihan Fee For Service dengan Faktor pelayanan dan embalage sesuai SE Menkes No.31 Tahun 2014

LABORATORIUM RUJUK BALIKDilayani dan ditagihkan oleh Laboratorium yang bekerjasama dengan BPJS Daftar pelayanan Laboratorium dan tarif sesuai SE Menkes No.31 Tahun 2014Klaim secara kolektif

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

CAKUPANAdministrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien.pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;rehabilitasi medis;

pelayanan darah;pelayanan kedokteran forensik klinik; Jenis pelayanan kedokteran forensik meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan terbatas hanya bagi Peserta meninggal dunia pasca rawat inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS tempat pasien dirawat berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati.perawatan inap non intensif; danperawatan inap di ruang intensif.LANJUTAN

PELAYANAN RAWAT INAPPeserta PBI Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya. Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi, paling lama 3 (tiga) hari.BPJS Kesehatan membayar kelas perawatan peserta sesuai haknyaApabila kelas perawatan sesuai hak peserta telah tersedia, maka peserta ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi hak peserta.Dalam hal terjadi perawatan lebih dari 3 (tiga) hari, selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setara.

RUJUKAN BERJENJANG

TersierSekunderPrimer(Gatekeeper)Equity Biaya sangat mahalBiaya mahalEquity = tergantung incomeEquity besar (aksesibel bagi semua golongan)Biaya terjangkauKoordinasi Timbal BalikCost Quantitas(Referensi: Starfield B, 1999)MODEL SISTEM PEL. KESEHATAN BPJS

SISTEM RUJUKAN BERJENJANG

SISTEM RUJUKAN BERJENJANG

PELAYANAN DI LUAR JKN UNTUK JKRA

UTILIZATION REVIEW

www.bpjs-kesehatan.go.idKunjungan Peserta BPJS Wilayah Prop.Aceh ke RS sd 13 Maret 2014

Realisasi Pelkes Langsung Wilayah Prop.Aceh sd Feb 2014

www.bpjs-kesehatan.go.id1.Realisasi Biaya Kapitasi Prop.Aceh sd Feb 2014

www.bpjs-kesehatan.go.id2.Realisasi RITP Prop.Aceh sd Feb 2014

www.bpjs-kesehatan.go.id3.Realisasi RJTL prop.Aceh sd Feb 2014

www.bpjs-kesehatan.go.id4.Realisasi RITL Prop.Aceh sd Feb 2014

www.bpjs-kesehatan.go.id5.Monitoring Klaim RS yang Sudah Dibayar Prop.Aceh sd 14 Maret 2014Absensi Klaim

TERIMA KASIH

www.bpjs-kesehatan.go.id6.Klaim JKA Tahun 2013 dan Klaim Lintas Tahun Yang Belum Dibayar terkait belum ada Droping Dana Dari Pemda Aceh

****PT Askes (Persero) UU No. 24 Th 2011 ttg BPJS

Pasal 60

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014(2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; danc. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; danc. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

******Rujukan vertikal : merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknyaRujukan horizontal : merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap- Divre/KC mengupayakan terbitnya Pergub tentang Sistem rujukan propinsi************