Booklet BDSI

| 1

Latar BelakangPenerapan Teknologi Informasi (TI) pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI merupakan solusi untuk mengatasi persoalan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi berkaitan dengan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan DPR RI yang bertujuan agar hasil kegiatan tersebut dapat disimpan dan diolah secara digital sesuai dengan standar e-Parliament. Di samping itu dukungan TI diperlukan untuk menyediakan koneksi akses data yang handal bagi pengguna layanan untuk dapat memanfaatkan produk-produk DPR RI.

1. Jaringan komputer yang meliputi konfigurasi jaringan internet dan intranet di lingkungan DPR RI;

2. Database, e-mail, website dan aplikasi sistem informasi;

3. Layanan KIOS dan multimedia streaming TV Parlemen;

4. Manajemen keamanan aset TI.

Layanan TI yang Tersedia untuk Mendukung Kegiatan DPR RI

| 1

2 |

Dasar HukumDasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan TI di DPR RI adalah:• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

• Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/2009 tentang Tata Tertib.

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lembaga Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Goverment.

• Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Lembaga dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Setjen Nomor 1/SETJEN/2011.

2 |2 |

| 3| 3

VisiTerciptanya sistem informasi yang terintegrasi pada tiap-tiap unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI menuju terwujudnya e-parlemen yang sempurna dan menyeluruh di DPR RI.

MisiMisi1. Memberikan layanan akses data dan

informasi yang lengkap, cepat dan akurat bagi anggota, pegawai dan masyarakat.

2. Melakukan koordinasi yang baik antar tiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

3. Memberikan transparansi proses kerja anggota DPR RI kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

4. Mempermudah komunikasi dua arah antara anggota DPR RI dengan masyarakat.

Visi

| 3| 3

4 |

Struktur Organisasi

Staf Administrasi

Layanan Data dan Informasi

Layanan Jaringan dan Infrastruktur

Kepala Bidang Data dan Sarana Informasi

Fungsional Pranata Komputer

Tugas Bidang Data dan Sarana InformasiBidang Data dan Sarana Informasi (BDSI) bertanggung jawab dalam mengelola sarana dan prasarana TI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. BDSI mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi, pemeliharaan, serta pengembangan sistem jaringan komputer, dan pengelolaan layanan dan aplikasi LPSE.

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

| 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Data dan Sarana mempunyai fungsi yaitu:

1. Pengolahan data dan informasi melalui sistem informasi terintegrasi;

2. Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer;

3. Penyelenggaraan dan penjaminan kelangsungan layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (LPSE).

Kegiatan TI yang dilaksanakan BDSI antara lain yaitu pembangunan dan pengembangan jaringan komputer, program perangkat lunak seperti aplikasi, website dan database, pembangunan dan pengembangan server dan pengelolaan layanan LPSE.

| 5

6 |

Sumber Daya ManusiaPranata Komputer Ahli Madya

Sondang E. Sinaga, S.Kom.

Darmadi H. Prasiddha, S.Kom.

Seno Wibisukmana, S.Kom.

Diyah Ariningsih, S.Kom. Wiwit Mardiastuti, S.Kom.

Giovani Edison Tekun H., S.Kom.

Pranata Komputer Muda

Erni Lupi Ratih P., S.Kom. Wahyu Hery Prayitno, S.Kom.

Seno Wibisukmana, S.Kom.

Fariza Emra, S.T., M.Sc. Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc.

Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.

Wiranto Utomo, S.Si., M.Kom.

Setiadji Sardjugitojo, S.Sos.

M. Chairudin, S.Sos. Evlin Haditama, S.T.

Ibrahim, S.T.

Pranata Komputer Pertama

Riza Kurniawan, S.Kom., M.T.

Yan Setyawan, S.Kom. Awang Eko Feryanto, S.Kom.

Tisa Selma, S.T. Rahayu Yuni Susanti, S.T.

Staf Administrasi

Zamhari Sri Purwati Erick Wahyu Erdiansyah

Juhartono, S.Sos.f Kepala Bidang

| 7

Project Management and Software Development Life Cycles

Feasibility Analysis

Project Plan:Product,

Schedule,Budget,Tasks

Incr

emen

ts

Itera

tions

System Analysis(Requirement)

Operation and Maintenance

Development

Implementation(Builds, UAT)

System Design

Initiation,PlanningOrganizing

Project Execution,Direction,and Control

Closure, project review and process improvement

Review

Layanan AplikasiPembangunan sistem informasi yang terintegrasi dikembangkan secara berkelanjutan di DPR RI bertujuan untuk menyediakan layanan data dan informasi yang handal bagi Anggota DPR RI dan masyarakat serta mendukung implementasi proses e-government dalam internal Sekretariat Jenderal DPR RI.

Seluruh proses pengembangan aplikasi sistem informasi dengan menerapkan konsep Software Development Life Cycle (SDLC) menggunakan zend framework, object oriented programming, open source software.

8 |

Aplikasi, Website, dan Database BDSI

No. N a m a Pengguna1 Website dpr.go.id Semua 2 Website Biro Analisa APBN Biro Analiasa APBN 3 Website BKSAP Biro BKSAP 4 Website AIPA Biro BKSAP 5 Website Interfaith Biro BKSAP6 Website PUIC Biro BKSAP 7 Website AIFOKOM Biro BKSAP 8 Website Seapac Biro BKSAP 9 Aplikasi Layanan Informasi Publik Biro Humas 10 Aplikasi Sistem Administrasi

Anggota Dewan Bagian Minangwan

11 Aplikasi Sistem Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota

Bagian TUTA

| 9

No. N a m a Pengguna12 Aplikasi Tata Persuratan Bagian Tata

Persuratan 13 Aplikasi Kliping Bagian

Perpustakaan 14 Aplikasi Kajian Bagaian Kajian 15 Aplikasi Sistem Administrasi

Kepegawaian Kepegawaian

16 Database Badan Kehormatan BK17 Aplikasi Koperasi Koperasi 18 Aplikasi Pengaduan Masyarakat Pengaduan

Masyarakat 19 Website Korpri Korpri 20 SMS Gateway AKD dan Setjen 21 SMS Gateway 2 AKD dabn Setjen 22 SMS Aspirasi Pengaduan

Masyarakat 23 Portal Semua 24 Email dpr.go.id Semua 25 Blog untuk Anggota DPRRI Anggota 26 Aplikasi Gaji Anggota Bagian Adm

Keuangan 27 Aplikasi Diklat Bagian Diklat 28 Aplikasi Laboratorium Kesehatan Bagian Pelayanan

Kesehatan 29 Aplikasi Perjalanan Dinas Bagian Perjalanan

Dinas30 Aplikasi Arsip dan Dokumentasi Bidang Ardok 31 Aplikasi Perencanaan Bagian Perencanaan 32 Aplikasi BAKN Set BAKN 33 Aplikasi Sistem Administrasi dan

DokumentasiSemua

10 |

No. N a m a Pengguna34 JDIH Hukum35 SKP Kepegawaian 36 Aplikasi surat keluar Kepegawaian 37 CPNS Kepegawaian 38 Aplikasi Uang Makan Nasional Biro Keuangan 39 Aplikasi UPS BPKD Biro Keuangan40 Aplikasi Tunjangan Kinerja Biro Keuangan41 Aplikasi BMN Perbendaharaan 42 Aplikasi Catatan Harian Ortala43 Aplikasi Presensi Elektrik Anggota Persipar

Websitehttp://www.dpr.go.id

| 11

[email protected]

12 |

Pengaduanhttp://pengaduan.dpr.go.id

PPIDhttp://ppid.dpr.go.id/intro

| 13

Layanan JaringanInfrastruktur jaringan antar gedung dan antar lantai dalam setiap gedung dilakukan dengan menggunakan kabel fiber optic, sedangkan layanan dalam satu lantai menggunakan kabel UTP tipe 6a.

Infrastruktur jaringan yang sudah terkoneksi untuk seluruh komputer di Ruang Kerja Anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI serta ruang sidang komplek Grya Sabha Kopo, Puncak.

• Fasilitas akses internet dan intranet melalui kabel dan akses point.

• Layanan e-mail dengan domain dpr.go.id yang dapat di akses melalui web browser ataupun e-mail client yang tersedia di perangkat genggam maupun melalui komputer.

• Layanan data center dan back up data. • Layanan presensi elektrik.• Keamanan jaringan alias network

security menggunakan router dengan firewall terintegrasi (built-in firewall), juga software yang dapat melakukan akses kontrol terhadap user, data packet monitoring dan penggunaan protocol yang diatur secara ketat.

• Layanan problem teknis infrastruktur jaringan yang diselesaikan secara cepat dan tepat.

| 13

14 |

SMS GatewaySMS Gateway adalah layanan untuk menyampaikan informasi melalui layanan singkat ke banyak nomor tujuan secara bersamaan. Di lingkungan Setjen DPR RI layanan sms gateway diberikan kepada anggota DPR RI dan pejabat Setjen DPR RI dengan tujuan menyampaikan informasi yang berupa pesan resmi dari Setjen DPR RI sebagai pendukung undangan rapat dan pesan informasi pengaturan lalu lintas di lingkungan Setjen DPR RI. Unit pengguna layanan sms gateway adalah Alat Kelengkapan Dewan (Komisi, Pansus dan Badan), Bagian Pengamanan Dalam dan Bagian TU Setjen.

https://smssetjen.dpr.go.id/login

SMS AspirasiSMS Aspirasi adalah layanan berbasis mobile melalui pesan singkat yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi baik berupa penyataan sikap, pendapat, harapan, kritik, masukan, dan saran terkait fungsi, tugas dan wewenang DPR RI.

Unit pengelola layanan SMS Aspirasi adalah Bagian Pengaduan Masyarakat. Layanan SMS dilakukan melalui nomor 081194443344.

| 15

Dukungan HelpdeskPenanganan terhadap gangguan layanan internet dilakukan oleh Helpdesk. Penanganan dilakukan dalam bentuk pemasangan titik jaringan komputer baru (melalui memo/surat resmi) ataupun gangguan koneksi baik jaringan LAN dan wireless. Layanan Helpdesk ini berlaku selama hari kerja dengan menghubungi nomor layanan bantuan di 021-5756100.

16 |

Layanan LPSE

Sesuai dengan Pasal 111 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LPSE Setjen DPR adalah unit kerja yang bertugas menyediakan pelayanan pengadaan secara elektronik untuk mendukung proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non diskriminasi, terbuka dan persaingan sehat, interoperabilitas, jaminan keamanan data.

LPSE Setjen DPR menjalankan fungsi sebagai berikut:1. Mengelola sistem e-Procurement.2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia

Barang/Jasa.3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Pantia dan

Penyedia Barang/Jasa.4. Memberikan bantuan teknis kepada PPK/Panitia dan

Penyedia Barang/Jasa.5. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia

dan Penyedia Barang/Jasa.

http://lpse.dpr.go.id/eproc/