BNPZTKI - Ministry of Foreign Affairs · 2019. 12. 9. · Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations

BNPZTKI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PKS.05/SU/III/20 18

NOMOR: PRJ/WN/157/O3/2018/10

TENTANG

PERTUKARAN DATA MELALUISISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA LUAR NEGERI

DAN PORTAL PEDULI WNI DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PELINDUNGANPEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pada han' :ini Jum’at tanggal sembilan bulan Maret tahun dua Iibu delapan belas, yangbertanda tangan dj bawah ini:

1. Nama : HERMONOAlamat : J1. MT Halyono Kav. 52, Pancoran, Jakarta SelatanJabatan : Sekretaris Utama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia

dalam hal ini bertjndak untuk dan atas nama Baden Nasional Penempatan clanPerfindungan Tenaga Ktea Indonesia, yang selmju’mya discbut PIHAK KESATU.

2. Nama : ANDRI HAD!Alamat : J1. Taman Pejambon No 6 Jakarta PusatJabatan : Direktur Jenderal Protokol dan KOHSISLICI‘, Kementerian Luar Negen',dalam hal ini bertindak untuk dan atas mama Kementerian Luar Negcri, yangselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dcngan memperhafikan ketentuan peraturan perundang—undangan sebagai berikut:

1. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina MengenaiHubungan Diplomatik Bcserta Protokol Opsionalnya mengcnai Hal McmperolehKewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocolto The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition ofNationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsulerbesetta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (ViennaConvention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna ConventionOn Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963) LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 32 1 1];

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3882);

3, Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekelja MigranIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141]

PIHAK KESATU dan PII-IAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-salna disebutPARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut da_riNota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Hukum da_n Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan dan BadanNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kexja IndonesiaNomor: OOOOS/WN/12/2017/66/01, Nomor: 470/9286A/SJ, Nomor: M. HH—13.HH.05.02 Tahun 2017, Nomor 14/NK/MEN/XII/2017, dan Nomor: B—OS/KA—MOU/X1 1/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pelayanan dan Perlindungan WargaNegara Indonesia di Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Defmisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Komputefisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, selanjutnya disebut SISKOTKLN,adalah sistem online pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan PekerjaMigran Indonesia yang dimfliki oleh PIHAK KESATU yang melibatkan seluruhstakeholder terkait;

2. Portal Peduli WNI, selanjutnya disebut Portal, adalah Sistem Informasi yangdigunakan oleh PII-IAK KEDUA untuk mengintegrasikan semua bentuk pelayananclan pelindungan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untukjangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;

3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap WargaNegara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan denganmenerima upah di luar wflayah Republik Indonesia;

4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MIadalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperolehizin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.

Pasal 2Maksud da_n Tujuan

(1) Perjanjian Ktea Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalamrangka:a. membangun kerja sama yang sinergis dalam pertukaran data PMI secara online;

danb. melaksanakan pelayanan secara terpadu kepada PMI di luar negerj.

(2] Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:a. mewujudkan pelayanan yang optimal kepada PMI di luar negeri; danb. mewujudkan data PMI di luar negeri yang akurat, kredibel dan akuntabel.

Pasal 3Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sauna ini meh'puti:a. pertukaran data;b. pelayanan penempatan PMI; da_nc. penanganan kasus PMI.

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Pasal 4

Pertukaran Data

Pertukaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup:a. data penempatan PMIb. data PBMI;c. data mitra usaha P3MI; dand. data lapor diri PMI.

Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui webservice yang dibuat dan disepakati PARA PIHAK;

Pertukaran data melalui web service sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan secara waktu nyata (realtime) antara database PIHAK KESATU da_nPIHAK KEDUA.

Pasal 5

Elemen Data

Data penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) humf ameliputi:

NIK;nomor e—KTKLN;

tanggal penerbitan e-KTKLN;masa berlaku e—KTKLN;mama PMI;

tempat dan tanggal lahir;jenis kelamin;pendidikan;status perkawinan;agama;alamat lengkap;nama ibu kandung;

. daerah asal (kabupaten/kota);nomor paspor;tanggal penerbitan paspor;masa berlaku paspor;nomor visa;tanggal Visa;negara tujuan penempatan;jabatan dan sektor usaha;jaminan sosial ketenagakerjaan;nama clan alamat pemberi kerj a;skema penempatan (mandiri clan melalui pelaksana penempatan);tanggal keberangkatan dan kepulangan; clanperpanjangan perjanjian kerja.“

.4242F?PwfigvPPar‘F‘f'r'FW-ngpfiw

Data PSMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:nama P3MI;

alamat P3MI;pimpinan/penanggung jawab P3M1;nomor da_n masa berlaku Surat Izin Perusahaan Penempatan PMI (SIP3MI)nomor clan masa berlaku Surat Izin Perekrutan PMI (SIPZMI); danstatus (bermasalah/tidak).”

999??

Data mitra usaha PSMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf cmeliputi:a. nama mitra usaha;b. alamat mitra usaha;c. pimpinan/penanggung jawab mitra usaha;d nomor dan Inasa berlaku Surat Izin Usaha mitra usaha; clane status (blacklist/tidak).

QM

(4) Data lapor difi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:NIK/Nomor Induk 'I‘unggal (NIT)mama PMI;

alamat di luar negeri;pekerjaan;nama pemberi kerja;nomor paspor; dan

nomor dan tanggal berlaku izin tinggal.

)orqrfirnsww

Pasal 6Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

(1) Pelayanan Penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Ineliputi:a. verifikasi clan pengesahan perj anjian kerja sama penempatan (recruitment

agreement) antara PSMI dan mitra usaha luar negeri);b. verifikasi dan pengesahan surat permintaan (job order);0. verifikasi da_n pengesahan perjanjian kerja; dand. verifikasi dan pengesahan perpanjangan perjanjian kerja.

(2) Proses pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui aplikasi yang disiapkan oleh PIHAK KESATU dan diintegrasikan denganPortal;

(3) Interoperabilitas aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Inelaluiweb service yang dibuat dan disepakati oleh PARA PII-IAK.

Pasal 7Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia

(1) PARA PIHAK berkoordinasi dalam penanganan kasus PMI;

(2) Koordinasi penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penerimaan pengaduan;b. pengelolaan/ penanganan kasus; danc. pemulangan dan/atau penyelesaian hak—hak PMI yang belum dipenuhi.

(3) Koordinasi penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanmelalui interoperabilitas aplikasi yang dikelola oleh masing—masing Pihak;

(4) Data yang dipertukarkan dalam penanganan kasus meliputi:a. nama PMI;b. NIK/NIT;c. nomor Paspor/ Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);d. identitas pengadu/pelapor;e. alamat di Indonesia;f. alamat di luar negeri;g. jenis kasus;h. kronologis kasus;i. perkembangan penanganan/penyelesaian kasus; danj. tanggal kepulangan ke Indonesia.

(5) Interoperabilitas aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melaluiweb service yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8Tim Teknis

(1) Masing~masing PIHAK menunjuk Tim Teknis untuk pelaksanaan pertukaran datadan interoperabilitas aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 6ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5);

4 @0174

(2) Tim Teknis terdiri atas:a. 1 (satu) orang Koordinator; damb. 2 (dua) orang Anggota.

(3) Masing—masing PIHAK menyampaikan secara tertulis tentang susunan Tim Teknissebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pihak lainnya;

(4) Tim Teknis dari masing—masing PIHAK sebagajmana dimaksud pada ayat (2)mempunyai tugas:a. memberikan dan menerima aktivasi web service;b. memonitor den memastikan interoperabilitas aplikasi; clanc. memberitahukan secara tertulis tentang perubahan/penambahan fitur, layout,

dan/atau alamat akses aplikasi.

Pasal 9Kerahasiaan

(1) Data SISKOTKLN dan data Portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [1)adalah bersifat rahasia;

(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan data sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan hak akses yang dimiliki;

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal jni berlaku dan mengikat PARA PIHAK selamaberlangsungnya Pcrjanjian Kerja Sama termasuk jika Perjanjian Kerja Sama telahberakhir.

Pasal 10Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama inidibebankan pada anggaran masing—masing Pihak sacara proporsional sesuaikewenangan masing—masing.

Pasal 11Monitoring da_n Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kalidalam setahun atau sewaktu—waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlalm untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARAPIHAK;

(2) Perjanjian Kexja Same. ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhirimembefitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulansebelumnya.

Pasal 13Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila teljadi hal—hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa(force majeure), dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Pexjanjian Kexja Sama ataspersetujuan PARA PIHAK.

5 654,615?

Pasal 14Penyelesaian Perselisihan

(1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian KteaSama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untukmufakat;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidal: tercapai maka PARAPIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 15

Lain—Lain

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi PteanjianKerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yangdituangkan dalam Adendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPerjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16Penutup

(1) Perjanjian Kerja Sauna ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing—masing mempunyai kekuatan hukumyang sama;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani olehPARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

ANDRI HADI HERMONO