Blueprint Hub La

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

JAKARTA, 2006

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3813269, 3447017, 3842440, 3845430, 3507576, 3813848 Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX : Fax : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR: UK.11/15/15/DJPL-06

TENTANG

CETAK BIRU (BLUE PRINT) PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT 2005 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan perencanaan pembangunan

Sub Sektor Transportasi Laut secara nasional untuk jangka panjang dan berkesinambungan perlu ditetapkan kebijakan pemerintah sehingga terwujud pelayanan jasa transportasi laut yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf tersebut huruf a, perlu

menetapkan cetak biru pembangunan transportasi laut 2005-2024 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan

di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);

/ 4 Peraturan ..

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan laut sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2005;


tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002

tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002

tentang Pelimpahan/Penyerahan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2004;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;

/ 14. Keputusan..

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Armada Penjagaan Laut dan Pantai;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;


tentang Cetak Biru Pembangunan Perhubungan; 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 2004

tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005

tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TENTANG CETAK BIRU (BLUE PRINT) PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT 2005-2024

Pasal 1

Menetapkan Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Transportasi Laut 2005-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2 Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Transportasi Laut 2005-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pembinaan dan perencanaan pembangunan sub sektor transportasi laut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ Pasal 3 ..

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 12 April 2006 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

H. HARIJOGI

NIP. 120088679 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 4. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 8. Para Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setditjen Hubla

UMAR ARIS, SH,MH,MM NIP. 120145440

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nomor : UK.11/15/15/DJPL-06

Tanggal : 12 April 2006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.......................................... 1-1 1.1. Latar Belakang ................................... 1-1 1.2. Maksud dan Tujuan ............................ 1-4 1.3. Sistematika Penulisan........................ 1-5 BAB II ASPEK FUNDAMENTAL............................... 2-1 2.1. Visi dan Misi....................................... 2-2 2.2. Kebijakan........................................... 2-3 2.3. Strategi Pembangunan Transportasi Laut .................................................. 2-3 2.3.1. Strategi Nasional Bidang Angkutan Laut ................................................ 2-4 2.3.2. Strategi Nasional Bidang Kepelabuhanan ................................ 2-14 2.3.3. Strategi Nasional Bidang Keselamatan Pelayaran ........................................ 2-22 2.3.4. Strategi Nasional Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ................. 2-29 BAB III KONDISI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT SAAT INI ............... 3-1 3.1. Umum ................................................ 3-1 3.1.1. Bidang Angkutan Laut ....................... 3-2 3.1.2. Bidang Kepelabuhanan ...................... 3-5 3.1.3. Bidang Keselamatan Pelayaran ........... 3-7 3.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja .............. 3-15 3.2.1. Kinerja Bidang Angkutan Laut ............ 3-16 3.2.2. Kinerja Bidang Kepelabuhanan ........... 3-17 3.2.3. Kinerja Bidang Keselamatan Pelayaran 3-18 3.3. Identifikasi Permasalahan ................. 3-19 3.3.1. Angkutan Laut .................................. 3-19 3.3.2. Kepelabuhanan ................................ 3-21 3.3.3. Keselamatan Pelayaran ..................... 3-24 3.3.4. Sumber Daya Manusia ....................... 3-27

Cetak Biru Pembangunan Transportasi Laut

3.4. Perubahan Lingkungan Strategis ....... 3-28 3.4.1. Lingkungan Global ............................ 3-28 3.4.2. Lingkungan Regional ......................... 3-29 3.4.3. Lingkungan Nasional ......................... 3-30 BAB IV KONDISI YANG DIHARAPKAN ................... 4-1 4.1. Peran Transportasi Laut..................... 4-1 4.2. Arah Pembangunan Infrastruktur...... 4-10 4.3. Kondisi yang Hendak Dicapai ............. 4-17 4.3.1. Angkutan Laut .................................. 4-17 4.3.2. Kepelabuhanan ................................ 4-21 4.3.3. Keselamatan Pelayaran ..................... 4-31 BAB V STRATEGI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL .............. 5-1 5.1. Strategi Berdasarkan Komponen ... 5-2 5.1.1. Angkutan Laut .................................. 5-3 5.1.2. Kepelabuhanan ................................. 5-12 5.1.3. Keselamatan Pelayaran ...................... 5-21 5.2. Strategi Sinergi Antar Komponen Transportasi Laut .......................... 5-23 5.3. Instrumen Kebijakan ..................... 5-36 5.4. Program Utama Penyelenggaraan Transportasi Laut .......................... 5-38 5.5. Pendanaan ..................................... 5-59 BAB VI PENUTUP................................................... 6-1

Cetak Biru Pembangunan Transportasi Laut

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, yang

memiliki sekitar 17 ribu pulau yang membentang dari 6o

LU sampai 11o LS dan 92o sampai 142o BT, dengan

bentang garis pantai sepanjang + 81.000 km serta luas

wilayah laut sekitar 5,9 juta km2. Berdasarkan struktur

ruang secara eksternal, posisi Indonesia terletak di antara

benua Asia dan Australia, berada pada posisi silang yang

sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam, energi

dan hayati serta hewani yang beraneka ragam, merupakan

kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.

Potensi wilayah Indonesia yang sangat besar tersebar di

seluruh penjuru negeri yang berbentuk kepulauan

sehingga membutuhkan peran sektor transportasi sebagai

penggerak roda perekonomian. Transportasi laut sebagai

jalur utama penghubung pulau-pulau di Indonesia harus

memenuhi kriteria sebagai pendukung kegiatan industri

dan jasa lainnya, juga sebagai suatu simpul yang melayani

wilayah nasional, regional dan internasional. Oleh karena

itu peran transportasi laut sangat strategis dan penting

Cetak Biru Pembangunan Transportasi Laut 1-1

sehingga secara dominan dapat mendukung

keberlangsungan ekonomi nasional. Dilihat dari kacamata

ekonomi makro, maka transportasi laut merupakan sektor

yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai

tambah, dan mempunyai peran sebagai pendukung

terciptanya nilai tambah di sektor-sektor lain.

Secara garis besar, wujud peran transportasi laut sebagai

bagian dari Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)

dalam memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara, meliputi:

- Sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya

pertahanan dan keamanan secara nasional;

- Pelayanan terhadap mobilitas manusia, barang dan jasa,

baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri,

termasuk dalam keadaan tertentu (bencana alam,

kerusuhan sosial, dan sebagainya);

- Sebagai sarana untuk meningkatkan dan mendukung

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat;

- Merangsang (stimulating/promoting) pertumbuhan

ekonomi wilayah yang belum/sedang berkembang (ship

promotes the trade);

- Menunjang (servicing/supporting) sektor perdagangan,

ekonomi dan sektor lainnya (ship follows the trade);

- Mendukung peningkatan daya saing komoditas produksi

nasional;


- Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan mendukung perwujudan

Wawasan Nusantara serta mempererat hubungan antar

bangsa.

Untuk mewujudkan peran transportasi dalam satu

kesatuan SISTRANAS, maka sebagai suatu sub sistem

transportasi laut memiliki komponen pendukung utama

yang terdiri atas komponen angkutan laut, kepelabuhanan

dan keselamatan pelayaran.

Ketiga komponen utama transportasi laut tersebut harus

dapat memberikan nilai kinerja maksimal untuk

mendukung kinerja SISTRANAS secara absolut. Namun

dalam menjalankan perannya, masing-masing komponen

masih menghadapi berbagai permasalahan atau tantangan

yang harus ditanggulangi. Oleh karena itu diperlukan

reposisi pembangunan sub sektor transportasi laut yang

meliputi penajaman visi, misi, kebijakan, strategi dan

program melalui pengembangan industri transportasi laut,

manajemen, regulasi dan sumber daya manusia, serta

melibatkan, mendorong dan memberikan peran yang lebih

besar terhadap masyarakat dan dunia usaha untuk turut

serta menggerakkan dan membuka kegiatan

perekonomian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

serta menegakkan keadilan dan supremasi hukum.


Guna mewujudkan peran dan fungsi transportasi laut

tersebut, diperlukan suatu landasan yang dapat menjawab

tantangan jangka panjang dalam bentuk Cetak Biru (Blue

Print) sebagai dasar bagi arah kebijakan pembangunan

transportasi laut ke depan.

Dokumen Cetak Biru Pembangunan Transportasi Laut pada

dasarnya berisi arah pembangunan transportasi laut,

kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan

transportasi laut dengan memperhatikan fenomena

perkembangan lingkungan strategis terkini maupun

prediksi terhadap dinamika di masa mendatang, baik

secara eksternal maupun internal. Dengan demikian

diharapkan agar dokumen ini mampu berfungsi sebagai

pedoman arah pengembangan dan penyelenggaraan

transportasi laut di masa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Cetak Biru

Pembangunan Transportasi Laut adalah sebagai pedoman

arah kebijakan, strategi dan program penyelenggaraan

perhubungan laut.

Tujuan dari penyusunan Cetak Biru Pembangunan

Transportasi Laut adalah menentukan arah dan tujuan

pembangunan transportasi laut pada masa 20 tahun yang


akan datang, dalam rangka merumuskan kebijakan dan

implementasi program-program pembangunan.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Cetak Biru Pembangunan

Transportasi Laut secara garis besar adalah sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan

Sebagai ilustrasi, bab ini menjelaskan latar

belakang, maksud dan tujuan serta sistematika

penyusunan dokumen Cetak Biru Pembangunan

Transportasi Laut.

Bab II Aspek Fundamental

Bab ini menjelaskan hal-hal yang mendasari

arah pengembangan dan pembangunan

transportasi laut.

Bab III Kondisi Penyelenggaraan Transportasi Laut

Saat Ini

Pada bab ini akan ditinjau kondisi

penyelenggaraan transportasi laut saat ini dan

hal-hal yang diharapkan dalam jangka panjang.

Berbagai bentuk permasalahan yang

teridentifikasi dan pencapaian kinerja dijadikan

landasan analisis untuk melihat permintaan

transportasi laut nasional di masa yang akan

datang.


Bab IV Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan aspek-aspek fundamental serta

analisis terhadap kondisi aktual, maka

ditetapkan arah pembangunan transportasi laut

ke depan.

Bab V Strategi Pengembangan Transportasi Laut

Nasional

Pada bab ini dijelaskan mengenai strategi yang

dibangun dalam mengembangkan peran

transportasi laut secara garis besar.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari dokumen

Cetak Biru Pembangunan Transportasi Laut yang

telah dilakukan dan memberikan rekomendasi

kepada Pemerintah dan stakeholder terutama

agar penerapan Cetak Biru Pembangunan

Transportasi Laut dapat berjalan sebagaimana

diharapkan.


BAB II

ASPEK FUNDAMENTAL

Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Transportasi Laut

didasarkan pada aspek-aspek fundamental yang

merupakan penjabaran dari Sistem Transportasi Nasional

(SISTRANAS).

SISTRANAS sebagaimana telah ditetapkan, merupakan

tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman

untuk dijadikan pedoman dan landasan dalam

perencanaan, pembangunan dan penyelenggaraan

transportasi guna mewujudkan penyediaan jasa

transportasi yang efektif dan efisien.

Transportasi laut sebagai salah satu sub-sektor, tentunya

diselenggarakan dengan mengacu kepada dokumen

tersebut sehingga pelaksanaannya dilakukan secara

terintegrasi dan terpadu dengan penyelenggaraan moda

angkutan lainnya.


2.1. VISI DAN MISI

Visi penyelenggaraan transportasi laut secara nasional

adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi

laut nasional yang efektif dan efisien sebagai

infrastruktur dan tulang punggung kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut mengemban misi sebagai berikut:

a. Menyediakan pelayanan transportasi laut nasional yang

handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi

standar nasional dan internasional;

b. Meningkatkan daya saing industri transportasi laut

nasional di pasar global yang dapat memberikan nilai

tambah bagi perekonomian nasional;

c. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia

usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan

reformasi peraturan dan kelembagaan di bidang

transportasi laut;

d. Meningkatkan peran transportasi laut dalam

mempercepat laju pertumbuhan pembangunan

nasional;

e. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan jasa transportasi laut.


2.2. KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan, penyelenggaraan transportasi laut

berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional;

b. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan dalam

Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional;

c. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi

Laut;

d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia serta Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Transportasi Laut;

e. Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan

Hidup serta Penghematan Energi di Bidang Transportasi

Laut;

f. Meningkatnya Penyediaan Dana Pembangunan

Transportasi Laut;

g. Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara pada Sub

Sektor Transportasi Laut.

2.3. STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

Untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan

transportasi laut, maka ditetapkan berbagai strategi

sebagai berikut:


2.3.1. Strategi Nasional Bidang Angkutan Laut

1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan

1) Meningkatkan kualitas jasa angkutan laut.

2) Menyempurnakan sistem informasi untuk

kelancaran angkutan laut.

3) Meningkatkan pelayanan transportasi internasional

dalam rangka mengantisipasi perkembangan

globalisasi.

b. Peningkatan Peranan Transportasi Laut terhadap

Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor

Lain.

1) Mengantisipasi kebutuhan pelayanan angkutan laut

dalam rangka menunjang pertumbuhan produksi

sektor lain.

2) Menyelenggarakan angkutan laut perintis untuk

daerah-daerah di mana produksi sektor lain belum

dapat bersaing karena masalah transportasi.

c. Peningkatan dan Pengembangan Sektor Transportasi

sebagai Urat Nadi Penyelenggaraan Sistem Logistik

Nasional


1) Meningkatkan pelayanan angkutan laut dari dan ke

pusat perdagangan dan pergudangan barang-

barang strategis.

2) Mendorong profesionalisme dan keterpaduan

berbagai pihak dalam mata rantai sistem logistik

nasional, khususnya penyedia jasa angkutan laut

agar lebih efektif dan efisien.

d. Penyeimbangan Peranan BUMN, BUMD, Swasta dan

Koperasi

1) Mendorong koperasi dan swasta dalam

menyediakan sarana transportasi laut.

2) Rasionalisasi peran pemerintah dalam penyediaan

jasa angkutan laut yang pada wilayah tersebut

kegiatan operasionalnya belum dapat dilakukan

secara komersial atau sektor swasta belum cukup

berkembang.

3) Memberikan kesempatan pada sektor swasta dan

koperasi dalam tender terbuka untuk pelayanan

angkutan laut perintis melalui berbagai

kemudahan, seperti kontrak jangka panjang

dan/atau proteksi monopoli suatu pelayanan

sampai jangka waktu tertentu sehingga yang

bersangkutan memperoleh keuntungan yang

wajar.

4) Meningkatkan peranan BUMN dan BUMD dalam

penyediaan jasa angkutan laut.


5) Mengatur pengusahaan industri jasa transportasi

laut.

a). Menata dan menyederhanakan perijinan industri

jasa angkutan laut dengan tujuan:

(1) melindungi kepentingan pengguna jasa;

(2) mencegah dominasi swasta tunggal secara

berlebihan.

b). Memberikan kemudahan untuk mengelola jasa

angkutan laut sebagai bagian dari usaha

pokoknya (own-account transport), seperti pada

usaha pertambangan, industri, pertanian dan

sebagainya.

c). Menyederhanakan perijinan untuk pelayanan

dari pintu ke pintu/antarmoda.

e. Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang Ada

1) Penggunaan manajemen transportasi, teknik

transportasi dan lalu-lintas untuk meningkatkan

kinerja dan kapasitas.

2) Memberikan insentif bagi penggunaan sarana

transportasi laut yang efektif dan efisien.

3) Pemilihan teknologi tambahan untuk meningkatkan

produktivitas sarana transportasi laut yang ada.

4) Meningkatkan penggunaan teknik penjadwalan dan

pengendalian canggih dalam mengoperasikan

sarana transportasi laut.


5) Menerapkan sistem tarif khusus pada saat lalu-

lintas puncak untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sarana.

f. Pengembangan Kapasitas Transportasi Laut

1) Mendorong pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, BUMN, BUMD, koperasi, dan

swasta untuk meningkatkan pelayanan transportasi

laut pada daerah yang masih rendah tingkat

aksesibilitasnya.

2) Meningkatkan kinerja transportasi laut yang

diarahkan untuk penyelenggaraan transportasi

antarmoda/multimoda, melalui evaluasi secara

menyeluruh dan berkesinambungan.

3) Menentukan klasifikasi prioritas pembangunan

sarana transportasi laut yang dapat memberikan

manfaat ganda.

4) Rencana pengembangan dan program pendanaan

yang dipersiapkan oleh pemerintah dan

BUMN/BUMD pada sub sektor transportasi laut

agar memperhitungkan biaya operasional dan

perawatan.

5) Mengembangkan kriteria dan prosedur secara jelas

dalam mempersiapkan dan memprioritaskan

usulan investasi pemerintah untuk pelayanan

angkutan laut keperintisan.

6) Mengupayakan penggunaan sarana transportasi

laut yang dibuat atau dirakit di dalam negeri.


g. Peningkatan Pelayanan pada Daerah Tertinggal

1) Meningkatkan alokasi investasi pemerintah pada

sub sektor transportasi laut di daerah tertinggal,

daerah terpencil dan perbatasan.

2) Mendorong pihak swasta meningkatkan

investasinya untuk membangun sarana

transportasi laut di daerah tertinggal melalui

pemberian insentif khusus.

3) Mempertajam skala prioritas anggaran pemerintah

untuk fasilitas transportasi laut bagi daerah yang

relatif belum berkembang.

h. Peningkatan Pelayanan untuk Kelompok Masyarakat

Tertentu

1) Meningkatkan pelayanan, khususnya bagi

penyandang cacat dan lanjut usia dalam

penyediaan fasilitas dengan memperhatikan

keselamatan, keamanan dan kenyamanannya.

2) Membantu usaha angkutan laut dalam

mempersiapkan program dan rencana pengadaan

sarana transportasi yang sesuai dengan

penumpang penyandang cacat dan lanjut usia.

i. Peningkatan Pelayanan pada Keadaan Darurat

1) Menyiapkan contingency plan dalam

mengantisipasi terjadinya keadaan darurat agar

penyelenggaraan transportasi laut tetap dapat


berlangsung. Keadaan darurat tersebut antara lain

dapat terjadi karena:

a). Adanya bencana alam;

b). Terjadinya kerusuhan atau konflik horizontal di

suatu daerah/wilayah;

c). Terjadinya pemogokan massal;

d). Terjadinya peningkatan volume lalu-lintas

secara signifikan pada hari-hari besar seperti

Hari Lebaran, Natal, dan liburan sekolah;

e). Terjadinya krisis multidimensi yang

berpengaruh terhadap kemampuan

penyelenggaraan fungsi transportasi

2) Pelaksanaan contingency plan dapat dilakukan

melalui:

a). Mobilisasi sarana transportasi milik negara

seperti milik TNI, Polri, instansi pemerintah,

milik BUMN/BUMD dan swasta.

b). Re-routing jaringan pelayanan angkutan laut.

2. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Transportasi

Laut

a. Peningkatan Efisiensi dan Daya saing

1) Menerapkan prinsip mekanisme pasar untuk

meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan.


2) Menetapkan persyaratan ijin usaha berdasarkan

kualitas.

b. Penyederhanaan Perijinan dan Deregulasi

1) Menghilangkan atau menyederhanakan secara

bertahap perijinan usaha yang bermasalah.

2) Menyederhanakan dan mengklasifikasi prosedur

untuk mendapatkan ijin.

c. Peningkatan Standarisasi Pelayanan dan Teknologi

1) Meningkatkan kerjasama dalam merumuskan

standardisasi fasilitas/peralatan, sistem dan

prosedur, serta dokumen dan pertukaran data

elektronik.

2) Mengupayakan harmonisasi peraturan

perundangan mengenai pertanggungan kehilangan

dan kerusakan barang.

d. Peningkatan Penerimaan dan Pengurangan Subsidi

1) Meninjau ulang bentuk subsidi finansial dan

ekonomi, yang menyebabkan kompetisi yang

kurang sehat di kalangan penyelenggara jasa

transportasi laut.

2) Membatasi pemberian subsidi silang antar kategori

jasa transportasi, terutama jika diperkirakan akan

mengakibatkan penggunaan sumber daya secara

tidak efisien.


3) Mengupayakan peningkatan pendapatan

pemerintah dari pemakai jasa transportasi laut

dalam rangka pengurangan subsidi.

4) Membebankan biaya terhadap penggunan fasilitas

transportasi laut secara proporsional sesuai dengan

dampak yang diakibatkannya dan manfaat yang

diterimanya

5) Mengijinkan pengirim dan pengangkut barang

melakukan negosiasi untuk menentukan biaya

transportasi tanpa adanya pengaturan dan campur

tangan pemerintah, kecuali untuk pelayanan kapal

perintis dan keadaan khusus yang ditunjukkan oleh

ketidaksempurnaan pasar yang dapat

menimbulkan distorsi harga yang tidak diinginkan.

6) Menganjurkan pengusaha agar mempublikasikan

ongkos/harga pelayanan transportasi yang

ditawarkan, mendaftarkan/melaporkan besarnya

ongkos/harga tersebut ke instansi pemerintah yang

berwenang, dan tetap mentaati ketentuan tersebut

sampai tarif baru dipublikasikan, serta

memperkenalkan struktur tarif yang didesain untuk

menggunakan kapasitas yang tersedia secara lebih

efektif (misalnya ongkos/harga yang bervariasi

pada waktu-waktu dalam hari atau pada hari-hari

dalam minggu dan sebagainya).


7) Memberikan otonomi kepada BUMN/BUMD dan

perusahaan swasta yang bergerak di bidang

transportasi untuk menetapkan tarif transportasi

penumpang kelas non ekonomi.

e. Peningkatan Aksesibilitas Perusahaan Nasional

Transportasi ke Luar Negeri

1) Menegakkan azas cabotage, yaitu transportasi

dalam negeri diselenggarakan oleh warga

negara/Badan Hukum Indonesia dengan armada

berbendera Indonesia.

2) Menghilangkan hambatan yang menyebabkan

pergerakan barang dan penumpang dari dan ke

Indonesia kurang efisien, termasuk tarif dan

persyaratan lain yang menghambat di bidang

perdagangan dan transportasi.

3) Meningkatkan aliansi perusahaan nasional dengan

perusahaan asing.

4) Melakukan proteksi terhadap perusahaan

transportasi laut nasional yang menghadapi

praktek diskriminasi dan tidak adil dari negara lain.

5) Meningkatkan pertukaran teknologi antar negara

dengan penekanan pada pengembangan pasar

industri jasa transportasi laut Indonesia ke luar

negeri dalam rangka peningkatan daya saing.


6) Menemukenali produk teknologi Indonesia dan luar

negeri yang menguntungkan bagi perusahaan

transportasi laut dalam negeri dalam rangka

meningkatkan daya saing internasional.

f. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Perusahaan

Jasa Transportasi Laut.

1) Meningkatkan lingkungan kerja yang harmonis di

dalam usaha jasa transportasi laut dan menjamin

keselamatan pekerja di tempat kerja.

2) Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan jasa

transportasi laut dan pihak swasta lain, universitas

serta lembaga pendidikan lain untuk

mengembangkan program khusus untuk melatih

tenaga kerja di sektor transportasi laut.

3) Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan jasa

transportasi laut untuk menemukenali kebutuhan

tenaga kerja transportasi laut di masa mendatang

serta mengembangkan sistem tenaga kerja,

termasuk wanita dan penyandang cacat.

g. Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Mengarahkan BUMN transportasi laut untuk

meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja finansial

perusahaan secara proporsional dalam mengemban

misinya sebagai pelayan publik (public service),

penyedia prasarana sekaligus sebagai entitas bisnis.


3. Meningkatnya Penghematan Penggunaan Energi di

Bidang Transportasi Laut.

a. Mengkoordinasikan kebijakan program sektor energi

dengan sektor transportasi laut.

b. Mengembangkan secara terus menerus sarana

transportasi laut yang lebih hemat bahan bakar

dengan cara:

1) meningkatkan bimbingan dan penyuluhan

konservasi energi dengan penyebarluasan

informasi dan pelatihan konservasi energi sektor

transportasi laut;

2) memasukkan konservasi energi sebagai salah satu

pertimbangan dalam pemilihan sistem/moda

transportasi laut;

3) menentukan standar sarana transportasi yang

ekonomis dan hemat energi;

4) mewajibkan audit energi bagi perusahaan

transportasi yang jumlah penggunaan energinya di

atas skala tertentu.

2.3.2. Strategi Nasional Bidang Kepelabuhanan

1. Meningkatnya Pelayanan Kepelabuhanan Nasional

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan


1) Meningkatkan kualitas jasa kepelabuhanan.

2) Menyempurnakan sistem informasi untuk

kelancaran transportasi di pelabuhan.

3) Meningkatkan pelayanan transportasi laut

internasional dalam rangka mengantisipasi

perkembangan globalisasi.

b. Penyeimbangan Peranan BUMN, BUMD, Swasta dan

Koperasi

1) Mendorong koperasi dan swasta dalam

menyediakan prasarana transportasi laut.

2) Rasionalisasi peran pemerintah dalam penyediaan

fasilitas kepelabuhanan yang pada wilayah tersebut

kegiatan operasionalnya belum dapat dilakukan

secara komersial atau sektor swasta belum cukup

berkembang.

3) Memantau dan menganalisis prospek dan implikasi

privatisasi seluruh atau sebagian pelayanan jasa

kepelabuhanan yang pada saat ini dilakukan oleh

BUMN dan BUMD.

4) Meningkatkan peranan BUMN dan BUMD dalam

penyediaan fasilitas kepelabuhanan.

5) Mengatur pengusahaan jasa kepelabuhanan.

a). Menata dan menyederhanakan perijinan

pengelolaan pelabuhan dengan tujuan:

(1) melindungi kepentingan pengguna jasa;

(2) melindungi prasarana umum;


(3) melestarikan fungsi lingkungan;

(4) mencegah dominasi swasta tunggal secara

berlebihan.

b). Memberikan kemudahan untuk mengelola

pelabuhan sebagai bagian dari usaha pokoknya

(own-account transport), seperti pada usaha

pertambangan, industri, pertanian dan

sebagainya.

c). Menyederhanakan perijinan untuk pelayanan

dari pintu ke pintu/antarmoda.

c. Perawatan Prasarana Transportasi Laut

1) Memberikan prioritas pada perawatan prasarana

transportasi laut yang masih dibutuhkan dalam

bentuk rehabilitasi dan perawatan preventif.

2) Menyempurnakan pedoman teknis, standar teknis

dan desain prasarana transportasi laut sebagai

pedoman perawatan bagi segenap instansi yang

terlibat.

d. Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang ada

1) Penggunaan manajemen dan teknik transportasi

untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas.

2) Memberikan insentif bagi penyediaan jasa

kepelabuhanan yang efektif dan efisien.


produktivitas fasilitas pelabuhan yang ada.


4) Meningkatkan penggunaan teknik penjadwalan dan

pengendalian canggih dalam pengelolaan

pelabuhan.

5) Menerapkan sistem tarif khusus pada saat lalu-

lintas puncak untuk mengoptimalkan pemanfaatan

prasarana.

6) Standardisasi fasilitas kepelabuhanan dan fasilitas

penunjangnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku baik nasional maupun internasional.

e. Keterpaduan Antarmoda

1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pemerintah

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota dalam memadukan sistem

transportasi yang bersifat nasional, wilayah lokal

serta prioritas pendanaannya.

2) Memperkuat kemitraan antara swasta, pemerintah,

BUMN, BUMD, dan koperasi dalam rangka

menemukenali, merencanakan, mendesain dan

membangun fasilitas alih muat antarmoda

transportasi.

f. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan

1) Mendorong pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, BUMN, BUMD, koperasi, dan

swasta untuk mengembangkan pelabuhan pada

daerah yang masih rendah tingkat aksesibilitasnya.


2) Merencanakan peruntukan lahan untuk

pengembangan kapasitas transportasi laut di masa

mendatang.

3) Meningkatkan kinerja pelabuhan yang diarahkan

untuk penyelenggaraan transportasi

antarmoda/multimoda, melalui evaluasi secara

menyeluruh dan berkesinambungan.

4) Menetapkan kriteria investasi bagi proyek-proyek

pembangunan fasilitas pelabuhan yang dibiayai

dari dana pemerintah.


pelabuhan yang dapat memberikan manfaat

ganda.


yang dipersiapkan oleh pemerintah dan

BUMN/BUMD pada bidang kepelabuhanan agar

memperhitungkan biaya operasional dan

perawatan.

7) Di dalam mengalokasikan sumber investasi,

prioritas diberikan pada penyelesaian

pembangunan yang sedang berjalan, dan pada

pemasangan/penggunaan fasilitas yang sudah

tersedia. Pembangunan dengan investasi cukup

besar ditinjau ulang secara teratur dan

pelaksanaannya dapat ditunda jika ternyata

permintaan yang timbul di bawah perkiraan

sebelumnya.


g. Peningkatan Pelayanan pada Daerah Tertinggal

1) Meningkatkan alokasi investasi pemerintah pada

pembangunan fasilitas pelabuhan di daerah

tertinggal, daerah terpencil dan perbatasan.

2) Mendorong pihak swasta meningkatkan

investasinya untuk membangun fasilitas pelabuhan

di daerah tertinggal melalui pemberian insentif

khusus.

3) Mempertajam skala prioritas anggaran pemerintah

untuk pembangunan fasilitas pelabuhan di daerah

yang relatif belum berkembang.

h. Peningkatan Pelayanan untuk Kelompok Masyarakat

Tertentu

1) Meningkatkan pelayanan, khususnya bagi

penyandang cacat dan lanjut usia dalam

penyediaan fasilitas pelabuhan dengan

memperhatikan keselamatan, keamanan dan

kenyamanannya.

2) Membantu operator pelabuhan dalam

mempersiapkan program dan rencana pengadaan

fasilitas yang sesuai bagi penyandang cacat dan

lanjut usia.

i. Peningkatan Pelayanan pada Keadaan Darurat

Menyiapkan contingency plan dalam mengantisipasi

terjadinya keadaan darurat agar penyelenggaraan


transportasi laut tetap dapat berlangsung. Keadaan

darurat tersebut antara lain dapat terjadi karena:

1) Adanya bencana alam;

2) Terjadinya kerusuhan atau konflik horizontal di

suatu daerah/wilayah;

3) Terjadinya pemogokan massal;

4) Terjadinya peningkatan volume lalu-lintas secara

signifikan pada hari-hari besar seperti Hari

Lebaran, Natal, dan liburan sekolah;

5) Terjadinya krisis multidimensi yang berpengaruh

terhadap kemampuan penyelenggaraan fungsi

transportasi

2. Meningkatnya Pembinaan Pengusahaan Pelabuhan

a. Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing

1) Menerapkan prinsip mekanisme pasar untuk

meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan jasa

kepelabuhanan.

2) Menetapkan persyaratan ijin pengusahaan

pelabuhan berdasarkan kualitas.

b. Penyederhanaan Perijinan dan Deregulasi

1) Menghilangkan atau menyederhanakan secara

bertahap perijinan jasa kepelabuhanan yang

bermasalah.


2) Menyederhanakan dan mengklasifikasi prosedur

untuk mendapatkan ijin.

3) Menegakkan seluruh peraturan khususnya

perlindungan hak pemakai jasa, prasarana umum

dan lingkungan secara efektif, melalui penerapan

hukum sesuai peraturan perundangan yang

berlaku.

c. Peningkatan Standarisasi Pelayanan dan Teknologi

1) Meningkatkan kerjasama dalam merumuskan

standardisasi fasilitas/peralatan, sistem dan

prosedur, serta dokumen dan pertukaran data

elektronik.

2) Mengupayakan harmonisasi peraturan

perundangan mengenai pertanggungan kehilangan

dan kerusakan barang di pelabuhan.

d. Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Mengarahkan BUMN transportasi laut untuk

meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja finansial

perusahaan secara proporsional dalam mengemban

misinya sebagai pelayan publik (public service),

penyedia prasarana sekaligus sebagai entitas bisnis.


2.3.3. Strategi Nasional Bidang Keselamatan

Pelayaran

1. Meningkatnya Pelayanan Keselamatan Pelayaran

a. Perawatan Sarana dan Prasarana Keselamatan

Pelayaran

1) Memberikan prioritas pada perawatan sarana dan

prasarana yang masih dibutuhkan dalam bentuk

rehabilitasi dan perawatan preventif.

2) Menyempurnakan pedoman teknis, standar teknis

dan desain sarana dan prasarana keselamatan

pelayaran sebagai pedoman perawatan bagi

segenap instansi yang terlibat.

b. Optimalisasi Penggunaan Fasilitas yang ada


produktivitas fasilitas keselamatan pelayaran yang

ada.

2) Standardisasi seluruh sarana dan prasarana

keselamatan pelayaran sesuai ketentuan yang

berlaku baik nasional maupun internasional.

c. Pengembangan Kapasitas

1) Merencanakan peruntukan lahan untuk

pengembangan prasarana di masa mendatang.



sarana dan prasarana keselamatan pelayaran yang

dapat memberikan manfaat optimal.


yang dipersiapkan oleh pemerintah agar

memperhitungkan biaya operasional dan

perawatan.

4) Di dalam mengalokasikan sumber investasi,

prioritas diberikan pada penyelesaian

pembangunan yang sedang berjalan, dan pada

pemasangan/penggunaan fasilitas keselamatan

pelayaran yang sudah tersedia.

5) Mengupayakan penggunaan sarana keselamatan

pelayaran yang dibuat atau dirakit di dalam negeri.

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Laut

a. Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut

1) Meningkatkan Keselamatan Transportasi Laut

a). Mewujudkan tingkat keselamatan transportasi

laut yang tinggi.

b). Menemukenali potensi permasalahan,

keselamatan transportasi laut dan penyebabnya

dilakukan dengan cara memperbaiki terus

menerus sistem pelaporan yang menyangkut


keakurasian data maupun informasi yang

berkaitan dengan gejala kecenderungan

penyimpangan.

c). Melakukan tinjau ulang (safety audit) untuk

setiap desain baru sarana transportasi laut

dalam usaha mendeteksi kemungkinan adanya

permasalahan mengenai keselamatan, dan

melakukan studi khusus untuk fasilitas dan

sarana yang sudah ada apabila terjadi masalah

yang dianggap serius mengenai keselamatan

dan kecelakaan transportasi laut.

d). Mengusahakan secara terus menerus agar

pemerintah, lembaga penegak hukum dan

sektor swasta melakukan koordinasi dan

mengalokasikan lebih besar sumber dananya

untuk bidang keselamatan, termasuk kesadaran

masyarakat, penegak hukum dan pelatihan

tenaga kerja sektor pemerintah dan swasta

yang terkait dengan peningkatan keselamatan

transportasi laut.

e). Penyelenggaraan transportasi laut harus

memenuhi persyaratan kelaikan, keselamatan,

keamanan dan tata tertib lalu lintas dengan

memperhatikan peraturan perundangan dan

konvensi-konvensi internasional yang berlaku

dan yang telah diratifikasi.


f). Mengupayakan secara maksimal peningkatan

kesadaran masyarakat dan awak kapal,

menyeleksi dan menguji awak kapal serta

menegakkan hukum bagi para pelanggar.

g). Mengurangi resiko kecelakaan bagi tenaga kerja

di sektor transportasi laut.

h). Meningkatkan liputan, kuantitas dan kualitas

data/informasi meteorologi dan geofisika

khususnya untuk kegiatan pelayaran.

i). Meningkatkan kemampuan pencarian dan

penyelamatan kecelakaan pelayaran.

j). Setiap penyedia jasa (operator) transportasi

diwajibkan menutup asuransi untuk

menanggung resiko keselamatan penumpang

dan barang yang diangkut.

2) Meningkatkan Keselamatan Transportasi Barang

Berbahaya dan Beracun (B3)

a). Penemukenalan permasalahan keselamatan

yang potensial dengan cara pengumpulan data

keselamatan secara berkesinambungan beserta

analisisnya mengenai barang yang diangkut

oleh seluruh moda transportasi secara teratur.

b). Mengembangkan regulasi, menegakkan hukum

mengenai barang berbahaya dan beracun

secara efektif dalam kaitannya dengan bahan,


teknologi dan resiko keselamatan bagi

transportasi laut.

c). Mengembangkan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan penanganan barang berbahaya dan

beracun dalam sistem transportasi, meliputi

kepatuhan terhadap peraturan, kesadaran,

penghindaran dan pengurangan bahaya.

d). Mengimplementasikan standar dan konvensi

internasional untuk penanganan barang

berbahaya dan beracun melalui transportasi

laut secara maksimal dan konsisten dengan

aturan keselamatan, dalam rangka memberi

kemudahan pada perdagangan luar negeri dan

peningkatan daya saing barang Indonesia di

pasar dunia.

b. Peningkatan Keamanan Transportasi Laut

1) Meningkatkan keamanan transportasi laut dalam

mendukung pertahanan keamanan nasional.

2) Meningkatkan keamanan transportasi laut dalam

mendukung pemberantasan obat terlarang.

a). Meningkatkan kemampuan pencegahan

masuknya obat terlarang melalui pelabuhan.

b). Melakukan koordinasi untuk mencegah

pergerakan obat terlarang di dalam negeri

3) Meningkatkan keamanan transportasi laut untuk

mencegah terorisme.


a). Menerapkan alat deteksi bahan peledak

generasi baru yang peka untuk mendeteksi dan

menggagalkan aksi terorisme.

b). Melakukan kerjasama guna menganalisis dan

memperbaiki fasilitas keamanan terhadap aksi

teroris, pembajak dan kriminal lainnya.

c). Menerapkan standar dan konvensi internasional

untuk meningkatkan keamanan transportasi.

3. Meningkatnya Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan

Hidup serta Penghematan Penggunaan Energi di Bidang

Transportasi Laut.

a. Peningkatan Proteksi Kualitas Lingkungan

1) Menyusun dan menerapkan peraturan

perundangan nasional maupun internasional,

tentang pencemaran lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh penyelenggaraan transportasi

laut.

2) Mengupayakan agar desain dan pembangunan

fasilitas transportasi laut harmonis dengan

lingkungan alam, sosial budaya dan estetika.

3) Mengembangkan sistem dan prosedur baku untuk

mengevaluasi dampak pembangunan transportasi

laut terhadap lingkungan hidup.


4) Memberlakukan ketentuan internasional secara

bertahap tentang polusi yang disebabkan oleh

penyelenggaraan transportasi laut.

5) Memberlakukan sanksi yang sepadan (membuat

jera) bagi pelanggaran, termasuk keharusan

bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap

kerusakan lingkungan.

b. Peningkatan Kesadaran Terhadap Ancaman

Tumpahan Minyak

1) Mengembangkan suatu sistem dan prosedur untuk

mengatasi terjadinya tumpahan minyak di perairan

2) Menerapkan suatu upaya untuk mencegah

tumpahan minyak, dan keharusan bertanggung

jawab atas ganti rugi terhadap terjadinya

kerusakan termasuk sumber daya alam yang

diakibatkannya.

3) Mengembangkan desain kapal tanker yang layak,

dilihat dari aspek teknis, ekonomis dan

keselamatan.

4) Menetapkan peraturan agar pengangkutan minyak

mentah dan hasilnya dalam keadaan selamat,

termasuk pertimbangan desain kapal, keharusan

melalui jalur pelayaran tertentu, operasi bongkar

muat khususnya dikaitkan dengan teknologi dan

perubahan pola pelayaran.


2.3.4. Strategi Nasional Bidang Kelembagaan dan

Sumber Daya Manusia

1. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Laut Nasional

Peningkatan Keterpaduan Pengembangan Transportasi

Laut melalui Tatranas, Tatrawil dan Tatralok.

a. Memperjelas dan mengharmonisasikan peran masing-

masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di

daerah yang terlibat bidang pengaturan, administrasi

dan penegakan hukum, berdasarkan azas

dekonsentrasi dan desentralisasi.

b. Menentukan bentuk koordinasi dan konsultasi

termasuk mekanisme hubungan kerja antar instansi

pemerintah baik di pusat maupun daerah antara

penyelenggara dan pemakai jasa transportasi laut.

c. Meningkatkan keterpaduan perencanaan antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota dalam berbagai aspek.

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, serta

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Transportasi

Laut

a. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

Laut


1) Memaksimalkan penggunaan potensi lembaga

pelatihan dan pendidikan transportasi laut yang

ada.

2) Meningkatkan program kerjasama antara

pemerintah dan perguruan tinggi serta sektor

swasta untuk melakukan tukar menukar

pengetahuan dan inovasi di bidang transportasi

laut.

b. Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap

Peraturan Perundangan Transportasi Laut.

3. Meningkatnya Penyediaan Dana Pembangunan

Transportasi Laut

a. Peningkatan Penerimaan dari Pemakai Jasa

Transportasi Laut

1) Mengutamakan penggunaan pendapatan dari

sektor transportasi laut untuk pembangunan.

2) Mengupayakan pengguna jasa transportasi mau

(willingness to pay) dan mampu (ability to pay)

membayar jasa transportasi laut yang digunakan.

3) Mengupayakan tingkat pengembalian investasi

penyelenggaraan prasarana dan jasa transportasi

laut secara bertahap sesuai dengan perkembangan

ekonomi nasional.

a). Pada prinsipnya, penerimaan di sektor

transportasi laut yang dibayarkan kepada


pemerintah adalah untuk memperoleh kembali

investasi pemerintah pada prasarana dan

sarana (cost recovery).

b). Menetapkan struktur harga yang tepat bagi

pemakai jasa untuk mengembalikan biaya

prasarana transportasi laut yang tidak

ditetapkan tarifnya secara langsung. Struktur

harga tersebut diharapkan dapat:

(1) menjamin bahwa kelompok pemakai jasa

yang berbeda setidak-tidaknya dapat

menutup biaya prasarana laut yang

diperuntukkan pada mereka;

(2) mendorong kelompok penyedia jasa agar

membuat keputusan investasi dan operasi

yang ekonomis dalam rangka memperbaiki

efisiensi seluruh sistem transportasi laut;

(3) memudahkan administrasi dan mencegah

timbulnya pembayaran di bawah tarif yang

berlaku.

c). Menetapkan tarif penggunaan beberapa jenis

terminal transportasi umum yang disediakan

oleh BUMN/BUMD atau pemerintah sesuai

dengan perhitungan biaya. Manfaat penetapan

tarif yang sesuai dengan perhitungan biaya

tersebut adalah untuk:

(1) mendorong pemakai jasa agar membuat

keputusan operasi dan investasi kearah


perbaikan efisiensi ekonomi secara

keseluruhan (seperti unitisasi muatan);

(2) meningkatkan penggunaan kapasitas yang

tersedia secara lebih efektif.

d). Menghilangkan berbagai biaya yang dibebankan

kepada pengguna jasa untuk fasilitas dan

pelayanan yang tidak diperlukan atau fasilitas

dan pelayanan yang tidak pernah diberikan.

e). Penetapan tarif jasa transportasi laut yang

bersifat komersial diserahkan pada mekanisme

pasar, sedangkan tarif jasa nonkomersial

seperti transportasi perintis, ditetapkan atas

kemampuan membayar dari pemakai jasa

transportasi

f). Meminimalkan penghindaran terhadap

kewajiban membayar bagi pengguna jasa

transportasi laut.

b. Peningkatan Anggaran Pembangunan Nasional dan

Daerah

1) Memberikan prioritas anggaran yang lebih tinggi

kepada sektor transportasi laut secara nasional

2) Mendorong pemerintah daerah dalam

meningkatkan pendapatan yang akan digunakan

untuk mengembangkan fasilitas transportasi laut,

sejauh tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi


dan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

3) Mendorong pemerintah daerah untuk menggali

sumber keuangan guna membiayai fasilitas

transportasi laut, antara lain melalui kerjasama

dengan pihak swasta, memanfaatkan nilai tambah

pada lahan atau usaha dengan adanya fasilitas

transportasi laut yang bersangkutan, sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Peningkatan Partisipasi Swasta dan Koperasi

1) Meminimalkan hambatan peraturan perundang-

undangan terhadap partisipasi swasta dan koperasi

dalam hal kepemilikan, perencanaan, pembiayaan,

pembangunan, perawatan dan pengelolaan sarana

dan prasarana transportasi laut.

2) Mendorong pemerintah daerah menghilangkan dan

mengurangi hambatan investasi swasta dan

koperasi di bidang transportasi laut.

3) Meningkatkan partisipasi swasta dan koperasi di

sektor transportasi laut termasuk di bidang

pelayanan masyarakat.

4) Mendorong inisiatif bersama antara swasta dan

pemerintah untuk pembiayaan operasi dan fasilitas

transportasi laut.

5) Menyederhanakan perijinan yang masih dirasa

perlu


d. Pemanfaatan Hibah/Bantuan Luar Negeri untuk

Program-Program Tertentu

4. Meningkatnya Kualitas Administrasi Negara di Sektor

Transportasi Laut

a. Penerapan Manajemen Modern

1) Meningkatkan sistem otomatisasi perkantoran dan

sistem informasi manajemen untuk mendukung

pengambilan kebijakan.

2) Menerapkan manajemen modern berbasis

teknologi informasi yang andal secara konsekuen

untuk memberikan kepuasan pelanggan yang

optimal.

b. Pengembangan Data dan Perencanaan Transportasi

1) Menyempurnakan data base dan informasi yang

berkaitan dengan perencanaan transportasi laut

dan pengambilan keputusan.

2) Merumuskan kebutuhan informasi transportasi laut

nasional, termasuk arus barang dan penumpang

domestik dan internasional, keadaan, tingkat

penggunaan, kinerja masing-masing moda

transportasi dan lain-lain

3) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan data

yang berkaitan dengan transportasi laut dan sistem

informasi antara pemerintah pusat, pemerintah


provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan

perusahaan jasa transportasi laut serta

mengembangkan standar pengumpulan dan

tabulasi data moda dan pengguna jasa transportasi

laut.

4) Mengumpulkan dan mendistribusikan data dan

informasi mengenai kualitas pelayanan transportasi

laut seperti kinerja ketepatan waktu dan

produktivitas untuk meningkatkan kesadaran

tentang tingkat pelayanan dan upaya

perbaikannya.

5) Mengevaluasi dan melaporkan secara teratur

keadaan sistem transportasi laut, termasuk

perkiraan utilisasi dan permintaan masa

mendatang serta penilaian keadaan dan kinerja.

6) Meningkatkan fungsi perencanaan strategis

transportasi laut jangka panjang sebagai suatu

kerangka untuk proposal peraturan perundangan,

program dan anggaran.

7) Meningkatkan keterpaduan perencanaan antar

sektor, antar subsektor, antar pusat dan daerah

c. Peningkatan Struktur Organisasi

1) Menyempurnakan secara terus menerus peran

kelembagaan sesuai dengan perubahan peranan

pemerintah dalam pembangunan transportasi laut.


2) Menyempurnakan secara terus menerus uraian

tugas, tata hubungan kerja, pedoman kerja,

petunjuk pelaksanaan dan tata cara kerja di

lingkungan pemerintah.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia

1) Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya

manusia transportasi laut yang mencakup aparat

pemerintah, penyedia dan pengguna jasa atau

masyarakat lainnya.

2) Meningkatkan kompetensi aparat pemerintah yang

membidangi transportasi laut antara lain melalui

kursus di bidang perencanaan, manajemen

kepegawaian, analisis manajemen dan peraturan

perundang-undangan.

3) Mengembangkan jabatan fungsional untuk jabatan

yang membutuhkan spesialisasi.

4) Menyeimbangkan komposisi kepegawaian menurut

golongan, kualitas pendidikan dan ketrampilan.

5) Meningkatkan kualitas SDM melalui pengadaan

secara selektif dan penempatan pada unit kerja

sesuai kebutuhan berdasarkan analisis jabatan.

6) Melaksanakan kegiatan pertukaran pegawai

dengan negara lain dalam usaha membuka

wawasan yang lebih luas.

7) Meningkatkan profesionalisme penyedia jasa

transportasi laut dalam memberikan pelayanan.


8) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian baik

penggunan jasa maupun masyarakat terhadap

peraturan perundangan di bidang transportasi laut

yang berlaku.

e. Peningkatan Sistem Pemotivasian

1) Secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan

pegawai baik yang bersifat moril maupun material.

2) Menciptakan pola karier serta diklat penunjangnya

untuk memberikan pola pembinaan pegawai yang

lebih transparan dan lebih pasti.

3) Meningkatkan peran koperasi dalam menunjang

kesejahteraan pegawai.

4) Meningkatkan peranan organisasi pegawai negeri

dalam pembinaan di luar kedinasan.

f. Peningkatan Sistem Pengawasan

1) Mempercepat penuntasan tindak lanjut hasil

pengawasan.

2) Meningkatkan pembinaan pegawai dalam rangka

perwujudan manusia berkualitas di lingkungan

pemerintah, khususnya peningkatan penyuluhan

kepada pejabat pimpinan setiap unit kerja untuk

menguasai/menerapkan peraturan perundangan

yang berlaku.

3) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundangan

dan konvensi internasional bagi seluruh


stakeholder (aparat pemerintah pusat dan daerah,

operator, serta pengguna jasa dan masyarakat

pada umumnya)

4) Meningkatkan penegakan hukum serta penerapan

reward and penalty secara nyata dan taat asas.


BAB III

KONDISI PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI LAUT

SAAT INI

Secara umum, kondisi penyelenggaraan transportasi laut

saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masih banyak ditemui keterbatasan dan kendala, baik dari

sisi infrastruktur, teknologi, SDM dan sumber daya

lainnya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan

dalam penyelenggaraannya.

3.1. UMUM Pembahasan mengenai kondisi penyelenggaraan tidak

hanya dilakukan secara makro, namun harus dibagi pula

berdasarkan komponen. Sebagaimana telah dijelaskan,

sub sektor transportasi laut dapat dibagi atas komponen-

komponen angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan

pelayaran, yang masing-masing kondisi

penyelenggaraannya dapat dijelaskan pada bagian berikut.


3.1.1. Bidang Angkutan Laut

Secara makro, kondisi penyelenggaraan bidang angkutan

laut, dapat dijelaskan berdasarkan perkembangan jumlah

perusahaan pelayaran, armada niaga dan pangsa muatan.

a. Perkembangan Perusahaan Pelayaran

Jumlah perusahaan pelayaran sampai tahun 2005

sebanyak 1.272 yang berarti terjadi peningkatan sebesar

10,60% jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan

pada tahun sebelumnya.

b. Perkembangan Armada Niaga Nasional

Perkembangan jumlah perusahaan pelayaran diikuti oleh

perkembangan armada niaga nasional sebesar 11,20%, di

mana pada akhir tahun 2005 jumlah armada niaga

nasional sebanyak 6.689 unit, dengan total GT 6.542.109.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan

jumlah perusahaan pelayaran seiring dengan peningkatan

jumlah armada niaga nasional.

Berdasarkan data terakhir melalui pelaksanaan Inpres

5/2005, pada bulan Maret 2006 armada niaga nasional

telah berkembang lagi menjadi 6.791 unit dibandingkan

jumlah 6.041 unit kapal pada bulan Maret 2005.


Gambar 3.1.1.1. Perbandingan Jumlah Armada Niaga

Nasional Tahun 2005 dan 2006

6041 6791

0500

1000150020002500300035004000450050005500600065007000

s.d 31 Maret 2005 s.d 1 Maret 2006

750 Unit(12,42%)

Unit Kapal

Posisi 1 Maret 2006 total armada sebanyak 6.791 unit kapal, bila dibandingkan dengan bulan Maret 2005 yang total armadanya sebanyak 6.041 unit kapal, maka terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 750 unit kapal atau sebesar 12,42 %, dimana sebagian besar merupakan pengalihan bendera kapal milik perusahaan pelayaran nasional dari bendera asing ke bendera Indonesia.

c. Perkembangan Muatan Angkutan Laut

Muatan angkutan laut pada tahun 2005 sebesar 699,3 juta

ton, yang terdiri dari 206,3 juta ton muatan dalam negeri

dan 492,9 juta ton muatan ekspor-impor. Dari 206,3 juta

ton muatan angkutan dalam negeri, sebanyak 114,4 juta

ton (55,47%) diangkut oleh armada niaga nasional

sedangkan sisanya sebesar 91,8 juta ton (44,53%)

diangkut oleh armada niaga asing. Dari 492,9 juta ton

muatan ekspor-impor, sebanyak 24,5 juta ton (4,99%)

diangkut oleh armada niaga nasional sedangkan sisanya

sebesar 468,3 juta ton (95,01 %) diangkut oleh armada

niaga asing.


Gambar 3.1.1.2. Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun 2000-2005

PERKEMBANGAN MUATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI SERTA PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL TAHUN 2000 - 2005

PERKEMBANGAN MUATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI SERTA PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL TAHUN 2000 - 2005

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Gambar 3.1.1.3. Perkembangan Muatan Ekspor-Impor Tahun 2000-2005

53,0047,00

60,00

40,00

50,20 49,8053,20

46,8052,70

47,2755,47

44,53

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kapal Nasional Kapal Asing

177,35

47,27

83,83

52,73

93,51

2004

206,335

44,53

91.881

55,47

114.454

2005

170,53143,46149,95152,10Jumlah

46,8046,1640,0146,99%

79,8066,2259,9971,47Asing2

53,2053,8459,9953,01%

90,7277,2389,9580,63Nasional1

2003200220012000MuatanNo

177,35

47,27

83,83

52,73

93,51

2004

206,335

44,53

91.881

55,47

114.454

2005

170,53143,46149,95152,10Jumlah

46,8046,1640,0146,99%

79,8066,2259,9971,47Asing2

53,2053,8459,9953,01%

90,7277,2389,9580,63Nasional1

200320022001No Muatan 2000

PERKEMBANGAN MUATAN EKSPOR IMPORSERTA PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL TAHUN 2000 - 2005

PERKEMBANGAN MUATAN EKSPOR IMPORSERTA PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL TAHUN 2000 - 2005

4,60

95,40

5,40

94,60

1,90

98,10

3,40

96,60

4,77

95,23

5,05

94,95

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kapal Nasional Kapal Asing

%

473,92

Juta Ton

95,23

83,83

4,77

93,51

2004

492.970

94,95

468.075

5,05

24.895

2005

442,92438,54412,73364,53Jumlah

96,6098,1094,6095,40%

79,8066,2259,9971,47Asing2

3,401,905,404,60%

90,7277,2389,9580,63Nasional1

2003200220012000MuatanNo

473,92

95,23

83,83

4,77

93,51

2004

492.970

94,95

468.075

5,05

24.895

2005

442,92438,54412,73364,53Jumlah

96,6098,1094,6095,40%

79,8066,2259,9971,47Asing2

3,401,905,404,60%

90,7277,2389,9580,63Nasional1

200320022001No Muatan 2000


3.1.2. Bidang Kepelabuhanan

a. Sistem Penyelenggaraan Kepelabuhanan

Sistem penyelenggaraan pelabuhan umum dibedakan atas

pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Pelabuhan

umum yang diusahakan dan dikelola oleh PT Pelabuhan

Indonesia I, II, III, dan IV saat ini berjumlah 111

pelabuhan. Sedangkan pelabuhan umum yang

diselenggarakan Pemerintah berjumlah 614 pelabuhan.

Adapun pelabuhan khusus yang dioperasikan untuk

kepentingan sendiri termasuk Dermaga Untuk Kepentingan

Sendiri (DUKS) berjumlah 1.010 buah. Dengan demikian,

jumlah pelabuhan dan dermaga di Indonesia saat ini

sebanyak 1.735 buah.

b. Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan

Kegiatan bongkar-muat barang di pelabuhan dari waktu ke

waktu menunjukkan kecenderungan untuk menurun,

walaupun pada tahun 2003 sempat mengalami

peningkatan sebesar 2,3%. Data selengkapnya dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.1.2.1. Volume Ekspor Barang melalui Pelabuhan

Tahun 2001-2005 (Ton)

Tahun Muatan Ekspor Perkembangan (%)

2001 354.486.674 -

2002 307.943.333 (13,13)

2003 315.018.546 2,30

2004 281.828.452 (10,54)

2005 301.556.444 7,00

Rata-Rata 312.166.689

Namun sebaliknya, kegiatan impor menunjukkan

kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Data

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.2.2. Volume Impor Barang melalui Pelabuhan

Tahun 2001-2005 (Ton)

Tahun Muatan Impor Perkembangan (%)

2001 58.241.983 -

2002 130.592.159 124,22

2003 127.902.301 (2,06)

2004 183.238.437 43,26

2005 191.413.510 4,46

Rata-Rata 138.277.678


c. Pelabuhan Strategis

Pelabuhan strategis berjumlah 25 pelabuhan yaitu

pelabuhan Lhokseumawe, Belawan, Dumai, Pekanbaru,

Batam, Tg. Pinang, Teluk Bayur, Palembang, Panjang,

Banten, Tg. Priok, Tg. Emas, Tg. Perak, Pontianak,

Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung,

Benoa, Tenau, Ambon, Sorong, Biak, dan Jayapura.

Pelabuhan strategis ini lebih dari 70% menangani muatan

berupa barang umum (general cargo), tidak termasuk

produk migas. Di samping itu, lebih dari 97% total muatan

peti kemas dibongkar-muat hanya pada 11 pelabuhan

yaitu Tg. Priok, Tg. Perak, Belawan, Tg. Emas, Makassar,

Panjang, Banjarmasin, Palembang, Pontianak, Bitung, dan

Samarinda.

3.1.3. Bidang Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan data jumlah kecelakaan kapal selama

beberapa tahun terakhir masih ditandai dengan tetap

tingginya jumlah kecelakaan kapal yang terjadi di perairan

Indonesia. Untuk itu, diperlukan penanganan yang lebih

serius mengingat setiap kecelakaan berdampak buruk,

bahkan dapat membuat perairan Indonesia disebut

sebagai perairan beresiko tinggi. Data selengkapnya

mengenai kecelakaan di perairan Indonesia, dapat dilihat

pada tabel berikut ini.


Tabel 3.1.3.1. Jumlah Kecelakaan Kapal di Indonesia

Tahun 2001-2005 TAHUN NO JENIS KECELAKAAN

2001 2002 2003 2004 2005 JUMLAH

A KEJADIAN 1 TENGGELAM 18 29 29 32 25 133 2 KEBAKARAN 7 12 7 11 36 73 3 TUBRUKAN 11 12 16 11 21 71 4 KERUSAKAN MESIN 1 1 1 6 3 12 5 KANDAS 7 12 12 10 18 59 6 HANYUT 1 0 1 0 11 13 7 KEBOCORAN 1 1 1 2 5 8 LAIN-LAIN 2 5 4 7 11 29 JUMLAH 48 72 71 79 125 395 B KEHILANGAN 1 KORBAN JIWA 58 48 74 61 131 372 2 KERUGIAN BARANG/TON 4646 17488,7 12822,1 3915,2 550 39422 3 KERUGIAN KENDARAAN 0 0 1 40 41 4 KORBAN HEWAN 0 0 0 0 0 C BENDERA 1 INDONESIA 45 68 71 86 137 407 2 ASING 8 9 19 14 20 70 JUMLAH 53 77 90 100 157 477 D UKURAN KAPAL 1 100M3 / < GT 35 5 6 13 9 35 68 2 GT 35 ~ GT 75 3 6 5 7 15 36 3 >500M3 / > GT 75 44 68 74 84 107 377 JUMLAH 52 80 92 100 157 481

E JENIS KAPAL 1 KAPAL MOTOR 44 65 80 79 122 390 2 KAPAL LAYAR MOTOR 5 6 3 10 15 39 3 PERAHU LAYAR 1 2 0 0 5 8 4 TONGKANG 1 4 8 11 15 39

JUMLAH 51 77 91 100 157 476 F FAKTOR PENYEBAB 1 MANUSIA 17 38 29 37 56 177 2 ALAM 17 16 24 26 35 118 3 TEKNIS 14 18 18 16 34 100

JUMLAH 48 72 71 79 125 395

Kapal Negara Penjagaan Laut dan Pantai (Armada PLP)

saat ini berjumlah 159 unit, yang terdiri dari 4 unit Kapal

kelas I, 9 unit Kapal Kelas II, 27 unit Kapal Kelas III, 42


unit Kapal kelas IV dan 77 unit Kapal kelas V. Sebanyak 27

unit kapal ditempatkan di 5 Pangkalan PLP (Ambon,

Bitung, Jakarta, Surabaya, Tanjung Uban) dan sisanya

sebanyak 132 unit tersebar di Adpel/Kanpel seluruh

Indonesia.

Kondisi Kapal Penjagaan dan Penyelamatan posisi

Desember 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.2. Kondisi Kapal PLP Berdasarkan Kelas

Pada Tahun 2005

Pangkalan Adpel/Kanpel Keseluruhan

Armada No.

Kelas

Jumlah Kondisi

(%) Jumlah

Kondisi (%)

Jumlah Kondisi

(%) 1 I 4 100,00 0 0,00 4 100,00 2 II 9 60,00 0 0,00 9 60,00 3 III 5 68,50 22 77,68 27 75,98 4 IV 2 57,50 40 65,73 42 65,33 5 V 7 56,43 70 67,60 77 66,58

Jumlah 27 132 159

Tabel 3.1.3.3. Komposisi Kapal PLP Berdasarkan Usia

Pada Tahun 2005

Pangkalan Adpel/Kanpel Keseluruhan

Armada No.

Usia (Tahun)

Jumlah Kondisi

(%) Jumlah

Kondisi (%)

Jumlah Kondisi

(%) 1 < 10 tahun 6 93,33 36 90,01 42 90,49 2 10 - 19 0 0,00 3 68,50 3 68,50 3 20 - 29 21 58,69 86 60,65 107 60,27 4 30 - 39 0 0,00 3 66,00 3 66,00 5 40 ke atas 0 0,00 4 52,50 4 52,50

Jumlah 27 132 159


Khusus mengenai kondisi sarana dan prasarana

kenavigasian, tingkat kecukupan SBNP secara nasional

masih sangat rendah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.4. Tingkat Kecukupan SBNP

Tahun 2005

Jenis SBNP

Kebutuhan Terpasang Kekurangan Kecukupan

SBNP Bersuar (Mensu, Ramsu, Pelsu)

3.469 1.855 1.614 53,47%

Tingkat Keandalan SBNP saat ini hanya mencapai 89,64 %

yang masih jauh di bawah rekomendasi IALA, yaitu 99%

untuk SBNP Tetap Bersuar dan 97% untuk SBNP Apung

Bersuar.

Dari 25 Distrik Navigasi, tidak satupun yang memiliki

kecukupan SBNP 100% di wilayah kerjanya dan tidak

satupun Distrik Navigasi yang memenuhi angka keandalan

sesuai dengan rekomendasi IALA. Hal ini berarti dalam

setiap tahunnya kinerja SBNP banyak mengalami

gangguan baik yang disebabkan oleh usia tua, kerusakan

teknis, kerusakan akibat alam, kerusakan/pencurian akibat

manusia dan tertabrak oleh kapal yang seringkali tidak

bertanggungjawab.

Di samping permasalahan pada Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran (SBNP), bidang Sarana Telekomunikasi


Pelayaran yang mengelola Stasiun Radio Pantai (SROP)

juga perlu mendapat perhatian yang signifikan.

Tabel 3.1.3.5.

Jumlah Stasiun Radio Pantai Berdasarkan Kelas Tahun 2005

SROP Jumlah Stasiun

SROP Kelas I 11

SROP Kelas II 7

SROP Kelas III/A 43

SROP Kelas III/B 6

SROP Kelas IV/A 90

SROP Kelas IV/B 65

Port Operation Station 75

JUMLAH 297

Dari 297 unit Stasiun Radio Pantai dan Port Operation

Station yang ada, baru 65 unit stasiun yang mampu

melayanai frekuensi Marabahaya (GMDSS, Global Maritime

Distress Safety System), sementara menurut GMDSS

Handboook dari IMO disebutkan bahwa Indonesia harus

memiliki sekurang-kurangnya 85 SROP yang berfasilitas

GMDSS, sedangkan jumlah SROP yang mampu

menyelenggarakan Mobile Service baru berjumlah 145 unit

dari 218 SROP Mobile Service yang dibutuhkan, sehingga

nilai kecukupannya baru mencapai 66,51%.


Sedangkan bila ditinjau dari wilayah cakupan (coverage

area) SROP yang ada saat ini, maka kecukupan dan

keandalannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.6. Kecukupan dan Keandalan

SROP Mobile Service Tahun 2005

Wilayah Laut

(Coverage) Kebutuhan Terpasang Kecukupan Keandalan

GMDSS 279 65 23,29% 10,77%

Di samping SROP GMDSS, sesuai perkembangan teknologi,

Indonesia membutuhkan Vessel Traffic Management

System (VTMS) pada beberapa lokasi yang memiliki arus

lalu-lintas kapal sangat padat. Sistem ini merupakan

sistem terpadu yang menyediakan manajemen dan

informasi aktual mengenai pergerakan kapal-kapal yang

berada di lingkup wilayah pelayanannya. Berdasarkan

SOLAS chapter V mengenai safety of navigation, setiap

contracting government harus mendirikan vessel traffic

services (VTS) pada wilayah perairan yang sangat padat

atau memiliki tingkat resiko kecelakaan sangat tinggi. Saat

ini telah dibangun Automatic Identification System (AIS)

Base Station di Belawan, Jakarta, Surabaya, Semarang

dan Ujung Pandang sebagai bentuk penyelenggaraan VTS.

Dalam menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan

SBNP dan SROP, keberadaan dari berbagai sarana


prasarana penunjang sangat menentukan kinerja

kenavigasian di perairan Indonesia seperti halnya Kapal

Negara Kenavigasian dan Fasilitas Pangkalan

Kenavigasian.

Kapal Negara Kenavigasian saat ini berjumlah 60 unit yang

terdiri dari 6 unit Buoy Tender Vessel, 44 unit Aids Tender

Vessel, 9 unit Inspection Boat dan 1 unit Survey Vessel.

Komposisi Kapal Negara Kenavigasian berdasarkan usia

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.7. Komposisi Kapal Negara Kenavigasian Berdasarkan Usia

Tahun 2005

Usia (tahun) Jumlah

< 10 tahun 16

10 19 -

20 29 13

30 39 17

40 ke atas 14

Sedangkan kondisi teknis Kapal Negara Kenavigasian saat

ini adalah sebagai berikut:


Tabel 3.1.3.8. Kondisi Teknis Kapal Negara Kenavigasian

Tahun 2005

Kondisi Teknis (%) Jumlah

80% ke-atas 17

60 - 79 32

40 - 59 11

Dilihat dari profil Kapal Negara Kenavigasian saat ini maka

dalam rangka menunjang operasional kenavigasian masih

sangat diperlukan program-program kongkrit yang

bertujuan untuk peremajaan dan peningkatan jumlah

maupun kondisi teknis kapal negara kenavigasian.

Pangkalan kenavigasian yang melekat pada setiap Distrik

Navigasi saat ini bejumlah 25 Distrik yang masing-masing

membawahi suatu wilayah kerja yang disusun berdasarkan

kepentingan jaringan kenavigasian, efisiensi dan efektifitas

operasional pangkalan sehingga pembagian wilayah kerja

dimaksud tidak mengenal batas wilayah administratif

pemerintahan daerah.

Setiap Distrik Navigasi setidaknya harus dilengkapi dengan

fasilitas pangkalan sebagai berikut :

1. Gedung Kantor

2. Gudang

3. Bengkel


4. Dermaga Kenavigasian

5. Taman Pelampung

6. Gudang Terbuka

Namun hingga saat ini belum seluruh Distrik Navigasi

memiliki fasilitas pangkalan yang cukup, sedangkan

fasilitas pangkalan yang terpasang pada saat ini sebagian

masih belum memadai dari segi kapasitas maupun kondisi

teknisnya.

3.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Penilaian pencapaian kinerja Perhubungan Laut dilakukan

dengan berbagai indikator yang dapat dibagi berdasarkan

komponen penyelenggaraan transportasi laut.


3.2.1. Kinerja Bidang Angkutan Laut

Tabel 3.2.1.1. Kinerja Bidang Angkutan Laut

(Tahun 2005)

Pencapaian Indikator

Real Target Posisi

Pelaksanaan Azas Cabotage :

Peti Kemas (Container) 100 100 100%

Muatan Umum (General Cargo) 100 100 100%

Semen (Cement in Bulk) 100 100 100%

Beras (Rice) 100 100 100%

Oil/Petroleum 40 100 40%

Kayu (Wood) 100 100 100%

Pupuk (Fertilizer) 100 100 100%

Crude Palm Oil (CPO) 80 100 80%

Batubara (Coal) 60 100 60%

Mine and Quary 40 100 40%

Other Grains 70 100 70%

Other Liquid 40 100 40%

Agri Grain 70 100 70%

Fresh Product 95 100 95%


3.2.2. Kinerja Bidang Kepelabuhanan

Tabel 3.2.2.1. Kinerja Bidang Kepelabuhanan

(Tahun 2005)


Real Target Posisi Tingkat Penggunaan Dermaga 59,6 70,00 85,00%

Tingkat Pemakaian Gudang 21,74 65,00 33,45%

Tingkat Pemakaian Lapangan Penumpukan

25,18 50,00 50,36%

Daya Lalu Tambatan 1.702 2.000 85,10%

Waktu tunggu kapal 1,16 1 86,20%

Waktu tambat kapal 71,03 40 56,31%

Waktu efektif melakukan kegiatan bongkar muat

67,37 80 92,55%

Waktu kapal di pelabuhan 64 40 67,00%

Hari Operasional Pelayanan :

- Peti Kemas 300 365 82,19%

- General Cargo 281 365 76,99% - Cement Bulk 291 365 79,73% - Pelayaran Rakyat 278 365 76,16%

- Penumpang 304 365 83,29%


3.2.3. Kinerja Bidang Keselamatan Pelayaran

Tabel 3.2.3.1. Kinerja Bidang Keselamatan Pelayaran

(Tahun 2005)


Real Target Posisi Tingkat sertifikasi kapal 87,30 100 87,30%

Tingkat pemenuhan pemeriksaan dan pengesahan Gambar Kapal

61,51 100 61,51%

Tingkat kecukupan lembaga Diklat Kepelautan sesuai STCW 95

19 100 19,00%

Tingkat kecukupan Auditor Verifikasi Lembaga Diklat Kepelautan

25 100 25,00%

Tingkat kecukupan tenaga Marine Inspector A

75 100 75,00%

Tingkat kecukupan tenaga Marine Inspector B

58 100 58,00%

Tingkat kecukupan tenaga Ahli Ukur Kapal 84,71 100 84,71%

Tingkat kecukupan tenaga Asisten Ahli Ukur Kapal

8,70 100 8,70%

Tingkat kecukupan tenaga Pegawai Pendaftaran dan Balik Nama Kapal

84 100 84,00%

Tingkat kecukupan tenaga Penilik Gambar 54,28 100 54,28%

Tingkat kecukupan tenaga Pengawas Kapal Asing (PSCO)

52,96 100 52,96%

Tingkat kecukupan tenaga Gulang Cemar 10,10 100 10,1%

Tingkat kecukupan Awak Kapal Patroli 58,79 100 58,79%

Tingkat kecukupan tenaga PPNS 37,46 100 37,46%

Tingkat partisipasi pihak ketiga/swasta dalam pembangunan SBNP

16,72 40 41,8%

Tingkat kecukupan Kapal Marine Inspector 51 100 51%

Tingkat kecukupan SBNP 1855 3469 53,47%

Tingkat keandalan SBNP 1855 95% 89,78%

Tingkat keandalan SROP GMDSS 10,77 100 10,77%



Real Target Posisi Tingkat kecukupan SROP GMDSS 65 297 21,88%

Tingkat kecukupan Kapal Patroli 75 100 75%

Tingkat hari operasi Kapal Patroli 34,85 70 49,78%

Tingkat kecukupan peralatan Kespel 60 100 60%

3.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Masih relatif rendahnya pencapaian kinerja merupakan

gambaran masih banyaknya permasalahan yang dihadapi

oleh sub sektor perhubungan laut. Beberapa permasalahan

utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi

laut adalah sebagai berikut:

3.3.1. Angkutan Laut

a. Belum adanya kesamaan persepsi terhadap

pemberdayaan industri pelayaran nasional di antara

instansi pemerintah terkait selama ini;

b. Pelayanan terhadap kegiatan angkutan laut belum

mencapai standar yang ditetapkan disebabkan karena

antara lain terbatasnya fasilitas pelabuhan serta

pelayanan yang belum optimal;

c. Belum terwujudnya kemitraan antara pemilik barang

dan pemilik kapal (Indonesias Sea Transportation


Incorporated) untuk pelaksanaan kontrak pengangkutan

jangka panjang/Long Term Time Charter (LTTC);

d. Belum adanya dukungan perbankan dan lembaga

keuangan non-bank yang khusus untuk menunjang

pengembangan armada niaga nasional (karena

perusahaan pelayaran dianggap sebagai bidang usaha

yang slow yielding dan high risk);

e. Banyaknya kapal asing yang beroperasi di dalam negeri

dan banyaknya pelabuhan terbuka untuk perdagangan

luar negeri sehingga azas cabotage tidak dapat

dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan;

f. Insentif fiskal dan kredit untuk angkutan laut nasional

relatif belum ada sebagaimana yang diberikan oleh

negara lain kepada perusahaan angkutan laut

nasionalnya;

g. Syarat perdagangan (Term of Trade) kurang

menguntungkan;

h. Pembatasan supply bunker/bahan bakar minyak dari PT.

Pertamina untuk kepentingan operasi tidak dapat

memenuhi satu round trip.

i. Belum terlaksananya Forum Informasi Muatan dan

Ruang Kapal (IMRK) antar instansi terkait di dalam

memanfaatkan kebutuhan ruang kapal angkutan laut

nasional.

Sebagai salah satu dampak dari permasalahan yang ada

pada angkutan laut nasional, maka kondisi angkutan laut


nasional sampai saat ini masih terpuruk dan memiliki

ketergantungan yang tinggi terhadap armada angkutan

laut asing. Pangsa pasar perusahan pelayaran nasional

yang masih bersifat marjinal, yang ditunjukkan pada tahun

2005, dengan pangsa perusahaan pelayaran nasional

dalam negeri sebesar 55,47% sementara pangsa angkutan

asing sebesar 44,53%. Sedangkan untuk ekspor impor,

pangsa pelayaran nasional hanya 4,99% dan pelayaran

asing sebanyak 95,01%.

3.3.2. Kepelabuhanan

a. Dampak pelaksanaan otonomi daerah terdapat

beberapa daerah ingin membangun pelabuhan dengan

pendekatan lokal yang tidak sesuai dengan hirarki

fungsi pelabuhan berdasarkan Tatanan Kepelabuhanan

Nasional, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan

inefisiensi dalam investasi dan melemahkan daya saing

pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dalam menghadapi

persaingan global. Di samping itu beberapa Pemda

melakukan pungutan-pungutan di pelabuhan

(irregulated transaction cost) yang menimbulkan

accumulated high cost ecomony yang mengakibatkan

para investor ataupun pengguna jasa pelabuhan merasa

bahwa adanya ketidakseimbangan;

b. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia meskipun telah

ditetapkan peran dan fungsinya sebagai pelabuhan


internasional, nasional, regional dan lokal pada

umumnya belum dilengkapi master plan dan Daerah

Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan (DLKR/DLKP) sebagai dasar hukum yang

kuat untuk menjamin kepastian berusaha dan

berinvestasi bagi para investor.

Dengan telah ditetapkan master plan dan DLKR/DLKP

diharapkan adanya jaminan hukum yang mengatur

kepastian lahan, kepastian usaha dan investasi;

c. Banyaknya instansi terkait di pelabuhan yang masih

memerlukan keterpaduan pelayanan (one stop service),

kondisi prasarana yang terbatas dan tingkat pelayanan

yang rendah, sehingga mengakibatkan pelayanan belum

optimal dan port days/turn round time kapal di

pelabuhan menjadi tinggi.

Di samping itu, kemampuan penyelenggara pelabuhan

dalam menyediakan dana untuk investasi semakin

terbatas akibat terjadinya krisis ekonomi yang

berkepanjangan, serta keterbatasan dana pemerintah

untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan

pelabuhan. Partisipasi swasta untuk ikut serta dalam

pembangunan prasarana pelabuhan dirasakan masih

kurang/terbatas karena hanya tertarik pada segmen

usaha yang menguntungkan serta diperlukan petunjuk

pelaksanaan yang lebih kooperatif sebagai penjabaran

dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

ada;


d. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

pelabuhan diharapkan dapat dirasakan secara merata

pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), namun pada kawasan tertentu seperti Kawasan

Timur Indonesia dan pada daerah perbatasan, sarana

dan prasarana pelabuhan yang ada masih belum

memadai atau bahkan sama sekali tidak tersedia

aksesibilitas ke lokasi pelabuhan sehingga

mengakibatkan terkendalanya pelayanan operasional

pelabuhan.

e. Pelayanan pelabuhan belum mencapai tingkat

pelayanan yang optimal, antara lain ditunjukkan dengan

tingkat Turn Round Time (TRT) kapal yang tinggi dan

rendahnya produktifitas bongkar muat barang di

pelabuhan (Port Productivity) rendah.

f. Pada lokasi pelabuhan-pelabuhan tertentu sering terjadi

kecelakaan kapal karena tingkat frekuensi lalu-lintas

kapal telah meningkat dengan pesat, namun belum

diatur dan ditata secara tegas ve

Blueprint Hub La

Documents