Blud Dokumen

7/26/2019 Blud Dokumen

1/41

TATA KELOLA PUSKESMAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pergeseran paradigma Puskesmas Lubuk Buaya sebagai layanan

publik dan layanan pasar, Maka Puskesmas Lubuk Buaya harus dikelola secara entepreneur

bukan Secara birokratik lagi. Untuk itu Puskesmas Lubuk Buaya perlu melakukan

perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga

yang berorientasi terhadap Kepuasan pelanggan (customer satisfaction.

!danya re"ormasi pengelolaan keuangan #egara dengan terbitnya Undang$Undang

#omor % tahun &'' tentang Perbendaharaan #egara, memberikan angin segar bagi

Puskesmas untuk pengelolaan yang lebih baik ke depan. )i dalam pasal *+ dan *

undang$undang tersebut, diatur suatu koridor baru dalam pengelolaan keuangan negara

yaitu Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Sebagai aturan pelaksanaannya, terbitlah

Peraturan Pemerintah -epublik ndonesia #omor &/ 0ahun &''1 dan Peraturan Menteri

)alam #egeri #omor *% 0ahun &''2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BLU3BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU #omor % tahun

&'' mengelompokkan Puskesmas Lubuk Buaya sebagai Badan Layanan Umum )aerah

(BLU), yaitu suatu instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan3atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip e"isiensi dan produkti4itas. Puskesmas Lubuk Buaya telah menjadi

BLU), sehingga Puskesmas Lubuk Buaya telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

BLU) (PPK$BLU) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan "leksibilitas

berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek$praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah pada umumnya. Puskesmas Lubuk Buaya telah menerapkan PPK$BLU)

dapat lebih leluasa menentukan keputusan$keputusan strategis dengan memperhatikan danmenjalankan praktik bisnis yang sehat, dikelola oleh orang$orang yang pro"esional sehingga

diharapkan Puskesmas Lubuk Buaya mampu bertahan bahkan bersaing dan3atau mandiri

dengan tetap sinergi dengan program$program pelayanan kesehatan yang ditetapkan

pemerintah.


2/41

Untuk dapat menerapkan status PPK$BLU) bertahap menjadi penuh maka Puskesmas

Lubuk Buaya mengajukan kembali persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh

Puskesmas sesuai dengan Permendagri #o *% tahun &''2 Pasal %% adalah dapat menyajikan

dokumen$dokumen sebagai berikut5

%. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan man"aat

bagi masyarakat6&. Pola 0ata Kelola6

/. -B! 0ahun &'%

. Laporan Keuangan 0ahun &'%1. Standar Pelayanan Minimum (SPM6 dan

*. Laporan audit Keuangan tahun &'% .

!lur pikir terintegrasi persyaratan administrasi diatas dapat digambarkan dalam

"ormat Grand Design BLU) sebagai berikut5

Penjelasan dari gambar alur pikir grand design BLU) di atas adalah sebagai berikut 5

a. Penyusunan -SB harus sejalan dengan -encana Pembangunan 7angka Menengah

)aerah (-P7M). )alam hal ini program$program untuk urusan 8ajib bidang

kesehatan yang disajikan dalam -SB harus selaras dengan program$program yang

dituangkan dalam -P7M).

b. 0arget pencapaian -SB Puskesmas Lubuk Buaya harus sejalan dengan rencana

pencapaian SPM Puskesmas Lubuk Buaya baik dalam penyediaan sumberdaya, jenis

dan jumlah layanan maupun mutu layanan yang hendak dicapai dalam kerangka

8aktu 1 tahun. Pola pembiayaan jangka menengah meliputi belanja modal terkait

dengan penyediaan aset Puskesmas Lubuk Buaya untuk memenuhi Standar Minimum

!set Pelayanan dan belanja barang dan jasa terkait dengan biaya per unit layanan

dikalikan jumlah kunjungan pasien. )i samping itu juga harus memperhatikan biaya

per unit (unit cost layanan dan tarip layanan dalam rangka membuat prognosa

pendapatan dan beban lima tahun kedepan.

c. Penyusunan -encana Bisnis dan !nggaran (-B! Puskesmas Lubuk Buaya harus

sejalan dengan -SB dan -encana Kerja Pemerintah )aerah (-KP). -B!

selanjutnya menjadi bagian dari -!PB) untuk dibahas dengan 0im !nggaran

Pemerintah )aerah dan )P-) menjadi !PB).

d. Berdasarkan penetapan !PB), disusun )okumen Pelaksanaan !nggaran ()P! sebagai

dasar penarikan dana yang bersumber dari !PB), sekaligus sebagai lampiran kontrak

kinerja antara Kepala Puskesmas Lubuk Buaya dengan Kepala )aerah selaku pemilik.

e. n"ormasi realisasi keuangan Puskesmas Lubuk Buaya diproses melalui Sistem

!kuntansi Keuangan sedangkan in"ormasi kinerja diadministrasikan melalui Sistem

P l ) Ki j k h ilk b l k d


3/41

billing system, inventory system, manajemen aset, dan Sistim n"ormasi Manajemen

Medical Record.

g. Seluruh proses pengelolaan keuangan Puskesmas Lubuk Buaya sebagai BLU)

dikelola berdasarkan Pola 0ata Kelola yang baik dengan berlandaskan prinsip$

prinsip Transparansi, Akuntabilitas, esp!nsibilitas, In"epen"ensi, #airness

(TAI#.

PUSK9SM!S Lubuk Buaya sebagai Puskesmas yang mempunyai tugas dalam

melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan

Upaya Kesehatanan :ajib, Upaya Kesehatan Pengembangan, dan penunjang yang harus

menerapkan a;as penyelenggaraan Puskesmas secara terpadu yaitu a;as pertanggungja8aban

8ilayah, pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan rujukan.


4/41

e"ekti", dan produkti". Meliputi penerimaan pega8ai, penempatan, sistem renumerasi,

jenjang karir, pembinaan termasuk sistem re8ard dan punishment, serta pemutusan

hubungan kerja.

$. Prinsip%Prinsip Tata Kel!la

Prinsip$prinsip tata kelola BLU) sebagaimana disebutkan dalam pasal /% ayat (& dan

pasal // Permendagri #omor *% 0ahun &''2 terdiri dari 5

Transparansi, merupakan a;as keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus in"ormasi

agar in"ormasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Akuntabilitas, merupakan kejelasan "ungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLU) agar

pengelolaannya dapat dipertanggungja8abkan.

esp!nsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap

prinsip bisnis yang sehat serta perundang$undangan.

In"epen"ensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara pro"esional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang$undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

D. Tu&uan Penerapan P!la Tata Kel!la

Pola 0ata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum )aerah Puskesmas Lubuk

Buaya bertujuan untuk 5

a. Memaksimalkan nilai puskesmas Lubuk Buaya dengan cara menerapkan prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung ja8ab.

b. Mendorong pengelolaan puskesmas Lubuk Buaya secara pro"esional, transparan dan

e"isien, serta memberdayakan "ungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas.

c. Mendorong agar organ puskesmas Lubuk Buaya dalam membuat keputusan dan

menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang$undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya

tanggung ja8ab sosial puskesmas terhadapstakeholder.

d. Meningkatkan kontribusi puskesmas Lubuk Buaya dalam mendukung kesejahteraan

umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan di dalam dan di luar gedung.

e. Menjaga Pelayanan Kesehatan dapat terselenggaranya dengan berdasarkan standar


5/41

E. Su'ber e(erensi P!la Tata Kel!la

Sumber re"erensi untuk menyusun Pola 0ata Kelola Puskesmas Lubuk Buaya antara lain adalah 5

a. Peraturan Pemerintah #omor &/ 0ahun &''1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

b. Peraturan Menteri Keuangan #omor %'3PMK.'13&''2 tentang )e8an Penga8as pada

Badan Layanan Umum.

c. Peraturan Menteri )alam #egeri #omor *% 0ahun &''2 tentang Pedoman 0eknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum )aerah.

d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik #egara (BUM# #o. K9P$%%23M$MBU3&''&

tentang Penerapan Praktik$Praktik Good orporate Governance(=>= di Lingkungan

BUM#.

e. Peraturan Menteri #egara Pendayagunaan !paratur #egara #omor5

P9-3'&3M.P!#3%3&''2 0anggal &1 7anuari &''2 tentang Pedoman


6/41

BAB II

STUKTU O*ANISASI

Puskesmas Lubuk Buaya adalah Unit Pelaksana 0eknis )inas Kesehatan Kota Padang

yang bertanggung ja8ab terhadap pembangunan kesehatan serta berperan dalam

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

)engan demikian Puskesmas Lubuk Buaya merupakan salah satu Puskesmas yang

ber"ungsi sebagai pusat penggerak pembangunan ber8a8asan kesehatan, pusat pemberdayaan

keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

%. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas Lubuk Buaya mempunyai "ungsi 5

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran -K! dan dokumen pelaksanaan anggaran

)P! Puskesmas

b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas

c. Pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan kesehatan

d. Penyusunan rencana strategis Puskesmas

e. Penyelenggaraan pelayanan medis umum, kesehatan gigi dan mulut.

". Penyelenggaraan asuhan kepera8atan.

g. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis terbatas.

h. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan imunisasi

i. Penyelenggaraan pelayanan ambulance rujukan

j. Penyelenggaraan pelayanan gadar bencana

k. Penyelenggaraan konsultasi kesehatan perorangan dan rujukan

l. Penyelengaraan pencatatan medis

m. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pera8atan peralatan kedokteran, peralatan

kepera8atan, peralatan perkantoran dan peralatan kesehatan lainnya.

n. Penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan


7/41

A. Penanganan pengelolaan limbah medis

r. Pengelolaan teknologi in"ormasi Puskesmas

s. Pelaksanaan promosi dan publikasi kegiatan pelayanan Puskesmas

t. Pemberdayaan Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Kelurahan

u. Pengelolaan kepega8aian keuangan dan barang

4. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan

8. Penyelenggaraan bimbingan praktik kerja lapangan untuk institusi yang telah

ditentukan oleh )inas kesehatan

. Penyusunan bahan pelaporan )inas kesehatan yang terkait dengan tugas dan "ungsi

Puskesmas.

y. Pelaporan dan pertanggungja8aban pelaksanaan tugas dan "ungsi Puskesmas

Struktur Tata Kel!la PPK%BLUD

1. DPD K!ta Pa"ang

!dalah organ yang memegang kekuasaan dalam menetapkan -encana

Pembangunan 7angka Panjang dan Menengah )aerah, menetapkan persetujuan bersama

dengan :alikota terhadap anggaran Puskesmas melalui -aperda !PB), melakukan

penga8asan terhadap pelaksanaan Perda tentang !PB) dan menyetujui

pertanggungja8aban pelaksanaan anggaran Puskesmas melalui -aperda

Pertanggungja8aban Pelaksanaan !PB).

)isamping itu )P-) Kota Padang juga memiliki 8e8enang untuk5

%.% Menyetujui pemindahtanganan tanah dan3atau bangunan milik Puskesmas.

%.& Menyetujui pemindahtanganan barang milik Puskesmas selain tanah dan3atau

bangunan .

+. alik!ta Pa"ang

!dalah organ yang me8akili Pemerintah Kota Padang selaku pemilik Puskesmas,

:alikota memiliki ke8ajiban, hak dan 8e8enang sebagai berikut 5

&.% Selaku pemilik berke8ajiban untuk melakukan pembinaan teknis kepada

BLU) l l i S k i ) h d )i K h K P d


8/41

&.& Selaku Pemilik berke8ajiban untuk menjaga tujuan pendirian Puskesmas

tetap terlaksana dan memberikan man"aat yang semaksimal mungkin bagi

negara dan daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

&./ Selaku pemilik harus memiliki mekanisme pengangkatan dan pemberhentian

)e8an Penga8as dan Pejabat Pengelola BLU).

&. Selaku pemilik harus memiliki mekanisme penilaian kinerja Puskesmas dan

penilaian kinerja )e8an Penga8as dan Pejabat Pengelola

&.1 Selaku pemilik harus memiliki mekanisme untuk mengesahkan -SB, -B!

dan Laporan Pertanggungja8aban 0ahunan, dengan tepat 8aktu.

&.* Selaku pemilik harus memiliki mekanisme baku dan transparan menyangkut

pemberian persetujuan atas semua kegiatan Puskesmas yang memerlukan

persetujuan :alikota .

&.2 Selaku pemilik pada dasarnya mempunyai hak$hak sebagai berikut5

&.2.% Cak untuk melaksanakan segala 8e8enang yang tidak diserahkan

kepada )e8an Penga8as dan3atau Pejabat Pengelola.

&.2.& Cak untuk memperoleh in"ormasi material mengenai Puskesmas secara

tepat 8aktu dan teratur.

&.+ Selaku pemilik mempunyai 8e8enang sebagai berikut5

&.+.% Membentuk )e8an Penga8as pada Puskesmas sesuai ketentuan yang

berlaku.

&.+.& Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat

Struktural.

-. Kepala Dinas Kese)atan K!ta Pa"ang

Kepala )inas Kesehatan Kota Padang selaku )e8an Penga8as !dalah organ BLU)

Puskesmas Lubuk Buaya yang bertugas melakukan penga8asan dan memberikan nasihat

kepada Pejabat Pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada :ali kota menyangkut

pengolaan dan pengurusan Puskesmas Lubuk Buaya oleh Pejabat Pengelola.

Pembentukan )e8an Penga8as oleh :alikota dilakukan sesuai kebutuhan dan atau

ketentuan$ketentuan perundangan$undangan yang berlaku. )e8an Penga8as bertanggung ja8ab

kepada :alikota dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala paling sedikit satu kali

dalam satu semester dan se8aktu$8aktu bila diperlukan.


9/41

a. Memeberikan pendapat dan saran kepada :alikota mengenai rencana strategis bisnis

(-SB rencana bisnis dan anggaran ( -B! yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola.b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU), memberikan pendapat dan saran kepada

:alikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU)

c. Melaporkan kepada :alikota bila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU).d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU) dalam melaksanakan

kepengurusan BLU).

e. Melaporkan kinerja Puskesmas kepada :alikota". Memonitor tinjak lanjut hasil e4alusi dan penilaian kinerja.

)alam menjalankan tugasnya, de8an penga8as memilki ke8enangan sebagai berikut 5

a. Melihat buku buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluaan

4eri4ikasi dan memeriksa kekayaan Puskesmas.

b. Meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala

persoalan yang menyangkut kepengurusan Puskesmas.

c. Meminta Pejabat Pengelola atau pejabat lainnya mengahadiri rapat de8an penga8as.

d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pejabat Pengelola dalam melakukan

perbuatan hukum tertentu.

)alam menjalankan tugasnya de8an penga8as memiliki hak @ hak sebagai berikut 5

a. Memperoleh akses atas in"ormasi tentang Puskesmas secara tepat 8aktu dan lengkap.

b. Memperoleh imbalan jasa bulanan berupa honorarium yang besarnya ditetapkan dengan

peraturan :alikota.

c. Memilki sekretaris de8an penga8as yang dapat menjalankan "ungsi kesekretariatan

secara memadai apabila diperlukan.

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas de8an penga8as

dibebankan kepada Puskesmas dan secara jelas dimuat dalam rencana kerja dan anggaran

Puskesmas.

. Struktur Organisasi PPK%BLUD

Struktur LB33&'%1 tertanggal %2 "erbruari &'%1. tentang

pemberlakuan Pola Pengelolaan pada )inas Kesehatan Kota Padang sebagai Layanan Umum

)aerah.


10/41

Pembentukan dan Susunan


11/41

Kelas BU Camil

c. Upaya Kesehatatan Perorangan3UKP

BP Umum

BP K!$ KB

=)

Klinik bersalin

BP =igi dan mulut

UKP =i;i

Ke"armasian

Laboratorium

d. Upaya Kesehatan 7ejaring

Pustu

Poskeskel

BPS

)PS

Klinik S8asta

Bagan struktur organisasi PUSK9SM!S Lubuk Buaya ( lihat di lampiran

.3 Kepala6Pe&abat Pengel!la Puskes'as

Pimpinan BLU) (Puskesmas adalah seorang Pejabat Pengelola Puskesmas. Pejabat

Pengelola adalah pimpinan tertinggi sebagai penanggung ja8ab umum operasional dan keuangan

puskesmas yang bertanggungja8ab kepada :alikota melalui Kepala )inas Kesehatan Kota

Padang.Pejabat Pengelola memiliki tugas dan ke8ajiban sebagai berikut 5

a. Memimpin, mengarahkan, membina, menga8asi, mengendalikan, dan menge4aluasi

penyelenggaraan kegiatan BLU).

b. Menyusun -encana Strategis Bisnis (-SB BLU).

c. Menyiapkan -encana Bisnis dan !nggaran (-B! tahunan.


12/41

e. Menetapkan pengelola lainnya sesuai kebutuhan BLU) selain pengelola yang telah

ditetapkan dengan peraturan perundang$undangan.

". Menyampaikan dan mempertanggungja8abkan kinerja operasional dan keuangan BLU)

kepada :alikota melalui Kepala )inas Kesehatan Kota Padang.

.+. K!!r"inat!r Penun&ang6TU

Kepala Sub Bagian 0ata Usaha atau coordinator penunjang bertindak sebagai

Koordinator Keuangan perencanaan,Penunjang non medis yang terdiri dari M- atau penda"taran

Pasien, Laboratoriumdan !potik, sedangkan diba8ah penunjang medis adalah n4entaris,

SP&0P dan Umum3kepega8aian yang bertanggungja8ab kepada pimpinan BLU) (Kepala UP0

dan ber"ungsi sebagai penanggung ja8ab masing$masing dari bagian di8ah coordinator

penunjang30U adalah

a. Bagian Keuangan Puskesmas Lubuk Buaya

Laporan keuangan yang terdiri dari 5

Buku Bantu keuangan3BKU

Laporan bulanan

Membuar -K!

Membuat P

Membuat )P

Membuat -!B

Mengarsipkan SP7

b. Bagian perencanaan Puskesmas

Mengkoordinasikan penyusunan -encana Strategis Bisnis (-SB dan -encana Bisnis

!nggaran (-B!.

Menyiapkan )okumen Pelaksanaan !nggaran ()P! BLU).

Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan in4estasi BLU).

Menyelenggarakan sistem in"ormasi manajemen keuangan.

Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur yang ada di lingkungan

BLU).

Menyelenggarakan monitoring, e4aluasi dan pelaporan pelaksanaan organisasi

perencanaan, tata usaha umum dan kepega8aian, serta keuangan.

Menyusun laporan pertanggungja8aban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan

bidangnya,

Melaksanakan tugas$tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BLU) (Pejabat

Pengelola Puskesmas.

c Penunjang medis yang terdiri dari


13/41

kemudian data pasien dientrikan dan status pasien dikembalikan dari ruangan masing

ke M- kembali

Pelayanan Laboratorium

Mengkoordinir pemeriksaan laboratorium dan penyediaan reagensia yang diperlukan

oleh puskesmas

!potik

Mengkoordinir penyelenggaraan !potek puskesmas, termasuk administrasi obat @

obtan serta penyimpannya.

d. Penunjang #on Medis

4entaris

Pencatatan, pelaporan dan pengontrolan barang baik barang yang masuk atau barang

yang sudah sebelumya minimal dua semester. Pengontrolan bisa melalui K-

ruangan

SP&0P

Mengumpulkan laporan dari masing$masing pelaksana kegiatan dan mengarsipkan dan

mengirimkan laporan tersebut ke )inas Kesehtan Kota serta mempersiapkan pertemuan

berkala yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan pelaksanaan kegiatan untuk menilai

pelksanaan kegiatan SP&0P.

Umum dan Kepega8aian

Umum dan kepegha8aian biasanya tentang hal yang berhubungan dengan surat menyurat,

pengarsipan, data kepega8aian, hal @ hal yang brhubungan dengan keperluan umum untuk

layanan kesehatan kemasyarakat salah satunya penga8asan dan pemeliharaan kelancaran

saluran air dalam gedung dan lain$ lainnya..

.- K!!r"inat!r pela5anan

Koordinator pelayanan mempunyai tugas dan tanggung ja8ab5

%. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen

pelaksanaan anggaran )P! puskesmas

&. Memonitor, mengendalikan dan menge4aluasi pelaksanaan standar dan prosedur

pelayanan kesehatan

/. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pada satuan pelaksana

pelayanan kesehatan

. Melaksanakan penanganan keluhan pelanggan pelayanan kesehatan

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan di puskesmas pembantu

*. Melakukan koordinasi kesehatan masyarakan dengan unit terkait

2. Menyelenggarakan bimbingan praktik kerja lapangan untuk institusi yang telah

ditetapkan dinas kesehatan

)imana koordinataor pelayanan terdiri dari5

a. UKM esensial

0erdiri dari * Program Kesehatan yang 8ajib dijalankan oleh Puskesmas terdiri dari5


14/41

3. Koordinator Pomosi Kesehatan ( Promkes

Menggerakkan dan membimbing masyarakat dalam 8ilayah kerja puskesmas.

&. Koordinator Kesehatan Lingjkung ( Kesling

Mengkoordinir dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesehatan

lingkungan sesuai standar yang telah ditentukan.

/. Koordinator K! @ KB

Menyelenggarakan pelayanan K! dan KB di puskesmas.

. Koordinator =i;i

Mengamati keadaan gi;i masyarakat dan mengupayakan perbaikan gi;i

masyarakat.

1. Koordinator Pembrantasan Penyakit Menular ( P&M

Membantu pimpinan melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular langsung ( 0B> dan bersumber binatang ( Malaria dan )CG .

*. Koordinator Pengobatan

Mengkoordinir penyelenggaraan, pemeriksaan dan pengobatan ra8at jalan.

b. UKM Pela5anan

0erdiri dari Program Kesehatan yang masing @ masing programnya di

laksanakan oleh seorang koordinator yang memiliki tugas pokok sebagai berikut 5

%. Kesehatan 7i8a

Menyelengaraakan kegiatan kesehatan ji8a nasyarakat yang dilaksanakan dua

kali dalam satu bulan

&. Koordinator Kesehatan =igi H Mulut

Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit gigi dan

mulut dalam 8ilayah kerja puskesmas.

/. Penanggung ja8ab batra3!kupresur

!kupresur adalah kegiatan pendukung lainnya yang yang termasuk dalam

UKM Layanan

. Layanan kesehatan mata, ndra dan 0C0

Membantu pimpinan dalam upaya pelayanan kesehatan mata masyarakat ndra

dan kesehatan telinga hidung dan tenggorokan

di 8ilayah kerja puskesmas.

1. kesehatan Usaha Kesehatan Kerja

Membina kesehatan, keselamatan pekerja, serta lingkungan tempat kerja yang

sehat.

*. Konseling CF !)S

Upaya kegiatan untuk menjaring angka kejadian kasus CF !)S dalam upaya

meningkatkan kesehatan masyarakat


15/41

Membantu pimpinan dalam membina kegiatan pera8atan kesehatan masyarakat

di luar gedung puskesmas.

. Koordinator Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS

Membina dan menga8asi upaya kesehatan sekolah yang ada di 8ilayah kerja

puskesmasc. UKP

%. Layananan BP UmumPelayanan kepada masyarakat dalam gedung diatas %' tahun sampai dengan

umur diba8ah *' tahun dalam upaya meningkatan kesehatan perorangan

+. K! bu

Layanan Kesehatan per orang dalam gedung khusus pada ibu hamil dan

kandungan lainnya

-. K! !nak

Layanan kesehatan pada anak dengan umur kurang dari %' tahun dalam upaya

meningkatkan kesehatan anak

. Layanan KBMemantu kemandirian masyarakat untuk menentukan pilihan kontrasepsi yang cocok

dan dibutuhkan indi4idu dalam rangka menekan laju angka pertumbuhan penduduk

1. Layanan =) & jam

Memberikan layanana dua puluh empat jam kepada masyakat yang memerlukan

pelayanan cepat seperti kecelakaan, diare dan lain$lainnya

7. Layanan Klinik & 7am

Layanan dalam gedung yang diberikan pada ibu yang akan melahirkan normal untuk

menekan angka kematian ibu dan bayi

0. Layanan P/K

)alam rangka meningkatkan layanan kesehatan masarakat dan pencegahan secaracepat dalam rangka menanggulangi angka kecelakaan lanjut

8. Layanan CipertensiLayanan indi4idu kepada masyarakat untuk epidemologi penyakit tidak menular

9. Layanan gi;i UKP

Layanan perorangan kepada indi4idu dalam upaya pencegahan dan membantu

kemandirian masyakat untuk terbiasa gaya hidup sehat

". Puskes'as Pe'bantu

0enaga Puskesmas Pembantu terdiri dari bidan dan pera8at kesehatan yang dalam

kesehariannya memiliki tugas pokok sebagai berikut 5%. Menyelenggarakan sebagian kegiatan pokok Puskesmas sesuai dengan kompetensi

tenaga dan peralatan yang dimiliki.

&. Menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran (-K! dan dokumen

pelaksanaan anggaran ()P! Puskesmas Pembantu sebagai bagian dari rencana kerja

dan anggaran (-K! dan dokumen pelaksanaan anggaran ()P! Puskesmas nduk.

/. Sebagai unsur penunjang kegiatan Puskesmas dalam mendekatkan dan meningkatkan

jangkauan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di 8ilayah kerja puskesmas.

. Merujuk penderita 3 klien sesuai dengan kebutuhan kepada dokter Puskesmas, dokter

rumah sakit terdekat yang diperkirakan mempunyai kemampuan mengatasi kasusnya.

1. Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada posyandu serta kegiatan peran serta

masyarakat di 8ilayah kerjanya.

*. Melaporkan adanya kejadian luar biasa dalam 8aktu & jam kepada Pejabat Pengelola


16/41

BAB III

POSEDU KE:A

Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan telah

didokumentasikan dalam !tandard "perating #rocedure(S


17/41

1 !PB#

* Lain$lain pendapatan BLU) yang sah

-. Pr!se"ur Peren


18/41

b. Ap!tek

Prosedur layanan obat menguraikan pemberian pelayanan penyediaan obat$obatan

kepada pasien sesuai resep dari Poli -a8at ,U=) dan pelayanan di luar gedung seperti

kegiatan puskesmas keliling, perkesmas, dan posyandu (balita dan lansia.

Prosedur layanan obat di apotik selengkapnya dapat dilihat pada S


19/41

BAB I>

PEN*ELOMPOKAN #UN*SI

Pengelompokkan "ungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara

"ungsi pelayanan dan "ungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern

dalam rangka e"ekti"itas pencapaian organisasi.

)ari uraian struktur organisasi PUSK9SM!S Lubuk Buaya beserta uraian tugasnya

sebagaimana disebutkan pada B!B , dapat disimpulkan bah8a organisasi Puskesmas telah

dikelompokkan sesuai dengan "ungsi yang logis, sebagai berikut5


20/41

a. 0elah dilakukan pemisahan "ungsi yang tegas di antara Pejabat Pengelola BLU) yang

terdiri dari Pemimpin BLU) (Kepala UP0 Puskesmas, Pengelola Keuangan (Sub

Bagian 0ata Usaha, dan Koordinator ( Upaya Kesehatan :ajib, Upaya Kesehatan

Pengembangan, Upaya Kesehatan Penunjang .

b. !danya pembagian tugas pokok dan ke8enangan yang jelas untuk masing$masing

"ungsi dalam organisasi.

c. !danya sistem pengendalian intern yang memadai. Cal ini antara lain tercermin dari

adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam

Puskesmas untuk melaksanakan ke8ajibannya dan menjamin bah8a tindakan

pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai

tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian

kegiatan seperti ke8enangan, otorisasi, 4eri"ikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap

prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

BAB >

PEN*ELOLAAN SUMBE DA?A MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan

yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu

organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang

paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara e"isien, e"ekti", danekonomis.


21/41

berharga (brainware sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan,

selama akti" bekerja maupun setelah purna tugas.

%. Pega8ai #egeri Sipil pada Puskesmas nduk dan Puskesmas Pembantu merupakan

Pega8ai #egeri Sipil )aerah.

&. Pengelolaan kepega8aian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang$undangan kepega8aian negara.

/. )alam pelaksanaan pengelolaan kepega8aian Puskesmas nduk dan Puskesmas

Pembantu mendapat pembinaan dari Sekretaris )aerah melalui BK) berkoordinasi

kepega8aian )inas Kesehatan.

. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana 0eknis (UP0 )inas Kesehatan yang menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum )aerah dapat mepunyai pega8ai

non Pega8ai #egeri Sipil.

1. Pengelolaan pega8ai non Pega8ai #egeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang$undangan yang berlaku.

A. Perke'bangan :u'la) SDM

Peningkatan S)M dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu

kebijakan manajemen untuk me8ujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di 8ilayah

kerja PUSK9SM!S ..... dan sekitarnya. 7umlah S)M disesuaikan dengan tugas, "ungsi dan

beban kerja yang ada sehingga operasional puskesmas dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

B. Penge'bangan Su'ber Da5a Manusia

)ari gambaran kondisi sumber daya manusia tersebut di atas, maka program

pengembangan sumber daya manusia PUSK9SM!S..... lima tahun ke depan diarahkan pada

pemenuhan jumlah S)M agar berada pada rasio yang ideal, hal ini juga terkait dengan

kelengkapan sarana medis, kecukupan dana, kesiapan gedung, "asilitas pendukung, dan lain$

lain. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi

kuali"ikasi S)M sesuai dengan peraturan perundang$undangan yang berlaku agar pelayanan

kesehatan kepada pasien3masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemenuhan

kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas dengan tetap

memperhatikan penempatan pega8ai dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

34 Pr!gra' Penge'bangan

Proram pengembangan S)M pada PUSK9SM!S Lubuk Buaya dijabarkan sebagai

berikut5 .


22/41

a. Merintis kegiatan$kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan

S)M baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi melalui kegiatan

penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya,

penulisan buku, studi banding, dll.

b. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administrati" yang potensial, terutama ke

jenjang S%.

+4 P!la ekruit'en

)okter, tenaga "ungsional dan tenaga administrasi PUSK9SM!S ......dapat terdiri dari

Pega8ai #egeri Sipil maupun tenaga pro"esional non Pega8ai #egeri Sipil sesuai dengan

kebutuhan puskesmas.

Pola rekrutmen S)M baik tenaga medis, paramedis maupun non medis pada Puskesmas

Lubuk Buaya adalah sebagai berikut5

% S)M yang berasal dari Pega8ai #egeri Sipil (P#S

Pola rekrutmen S)M yang berasal dari Pega8ai #egeri Sipil (P#S di

lingkungan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Petunjuk 0eknis Pengadaan

>alon Pega8ai #egeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dengan

tahapan sebagai berikut5

a. Persiapan Pengadaan >alon P#S

b. Penda"taran

c. Pelaksanaan Ujian

d. Penentuan kelulusan

e. Pengangkatan

". Pengendalian dan Penga8asan

g. Ketentuan Lain

(& S)M yang berasal dari 0enaga Pro"esional #on$P#S

Pola rekrutmen S)M yang berasal dari tenaga pro"esional non$P#S

dilaksanakan sebagai berikut5

a.-ekrutmen S)M dimaksudkan untuk mengisi "ormasi yang lo8ong atau

adanya perluasan organisasi dan perubahan pada bidang$bidang yang sangat

mendesak yang proses pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah

)aerah.

b.0ujuan rekrutmen S)M adalah untuk menjaring S)M yang pro"esional, jujur,

bertanggung ja8ab, netral, memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang


23/41

akan diduduki sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan serta mencegah

terjadinya unsur KK# (kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam rekrutmen

S)M.

DATA KEPE*AAIAN

PUSKESMAS LUBUK BUA?A

TAHUN +23-

N

!.

:enis Ketenagaan +23+ +23- +23 +231

% )okter Umum / & & /

& )okter Spesialis

/ )okter =igi / / /

Sarjana Kepera8atan % % & &

1 Sarjana Kesmas & & & &

* S!! & & % %

2 )$ Garmasi % % & &

+ !poteker

)$ Gisio 0eraphy

%

'SP!= 3 )$ =i;i & & & &

%

%)$ Pera8at =igi & & & &

%

&SP-=

%

/SPK % % % /

%

)$ Pera8at %' %% %/ %/

%

1)$ Kebidanan %' %' % %

%

*)$ !nalis3)F / / / /

%

2)% Kebidanan % %

)F Kebidanan % % % %

%

+ Sanitarian


24/41

%

Pekarya

Kesehatan3SM!% % % %

&

'7uru Mudi

&

%Bidan P00 + +

&

&Pera8at Kontrak

&

/

0enaga Sukarela 3

0KS%' %' * *

:u'la) t!tal

-4 Disiplin Pega;ai

a S)M yang berasal dari P#S

)isiplin Pega8ai #egeri Sipil adalah kesanggupan Pega8ai #egeri Sipil untuk

mentaati ke8ajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalm peraturan perundang$

undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi

hukuman disiplin. Berdasarkan PP #o. 1/ 0ahun &'%' tentang disiplin Pega8ai #egeri

Sipil, maka bila terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner, pega8ai negeri sipil yangbersangkutan akan di jatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat hukuman disiplin yang

terdiri dari 5 hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

!dapun jenis hukuman disiplin sesuai dengan tingkatannya dapat dijelaskan sebagai

berikut 5

7enis hukuman disiplin ringan terdiri atas 5 teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan

tidak puas secara tertulis.

7enis hukuman disiplin sedang terdiri atas 5 penundaan kenaikan gaji berkala selama % tahun,

penundaan kenaikan pangkat selama % tahun dan penundaan pangkat setingkat lebih rendah

selama % tahun.

7enis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam PP no 1/ tahun &'%' adalah

sebagai berikut 5 penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama / tahun, pemindahan

dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan,

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P#S dan pemberhentian

tidak dengan hormat sebagai P#S.


25/41

b. S)M ?ang Bukan berasal dari P#S

7ika terdapat pelanggaran disiplin atau indisipliner untuk S)M yag berasal dari non

P#S, maka tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan dari Pimpinan

BLU) Puskesmas Lubuk Buaya selaku Pimpinan di Unit kerja yang bersangkutan, dengan

petunjuk dan bimbingan dari Kepala )inas Kesehatan Kota Padang.

BAB >I

KEBI:AKAN

A. Kebi&akan La5anan :asa, Tari(, "an Siste'

3. Stan"ar Pela5anan Mini'u' /SPM4

:alikota menetapkan Standar Pelayanan Minimum Puskesmas untuk memastikan

bah8a seluruh pelanggan telah memperoleh layanan secara pro"esional sesuai standar, yang

mencakup kualitas "asilitas, kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pejabat Pengelola BLU) harus menetapkan mekanisme pemberian layanan jasa

sesuai dengan peraturan perundang$undangan yang berlaku. Pemberian jasa pelayanan

kesehatan dilaksanakan oleh sta" medis dan tenaga kesehatan lainnya secara pro"esional

sesuai dengan standar pro"esi, kompetensi dan pelayanan medis dalam rangka mencapai

kualitas layanan yang dipersyaratkan melalui penerapan sistem manajemen mutu untuk

menjamin kepuasan pelanggan dan seluruhstakeholders.


26/41

+. Tari( La5anan

:alikota menetapkan tari" layanan atas usulan Pejabat Pengelola BLU) melalui

Sekretaris )aerah dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan,

daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetensi yang sehat.

Pejabat Pengelola BLU) menetapkan strategi dan kebijakan terhadap pemberian

layanan kesehatan serta melakukan penga8asan atas pelaksanaannya.


27/41

keuangan, pelayanan, mutu dan man"aat bagi masyarakat.

-emunerasi pejabat pengelola BLU) dan pega8ai BLU) diberikan berdasarkan indikator

penilaian5

a. Pengalaman dan masa kerja

b. 7abatan yang disandang

c. -esiko kerja

d. tingkat kega8atdaruratan

e. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

". Casil3capaian Kinerja

.

B. Kebi&akan Pengel!laan Lingkungan "an Li'ba)

Limbah puskesmas meliputi semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan puskesmas

dalam bentuk padat, cair dan gas, merupakan bahan yang tidak berguna, tidak digunakan atau

terbuang. Limbah puskesmas dapat dibedakan menjadi limbah medis dan non medis.

Limbah cair terdiri dari semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari

puskesmas yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan

radioakti" yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Limbah klinis berupa limbah yang berasal dari pelayanan medis, pera8atan gigi,

4eterany, "armasis atau yang sejenis, pengobatan, pera8atan, yang menggunakan bahan$

bahan yang beracun, in"eksius, berbahaya atau bisa membahayakan kecuali jika dilakukan

dengan pengamanan tertentu.


28/41

BAB >II

POSES TATA KELOLA

A. Pengangkatan "an Pe'ber)entian Pe&abat Pengel!la

/Per'en"agri N!'!r 73 ta)un +220 pasal -, -1, -7, -04

%. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh :alikota.

&. Pejabat Pengelola dan Pega8ai BLU) dapat berasal dari pega8ai negeri sipil

dan3atau tenaga pro"esional non pega8ai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU).

/. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pega8ai BLU)

yang berasal dari pega8ai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan perundangan$

undangan di bidang kepega8aian.

. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pega8ai BLU) yang berasal

dari tenaga pro"esional non pega8ai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kese)atan K!ta setelah mendapat persetujuan:alikota.


29/41

1. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLU) ditetapkan

berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi

merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLU)

berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara

kebutuhan jabatan, kualitas dan kuali"ikasi dengan kemampuan keuangan BLU).

*. Pemilihan Pejabat Pengelola dilakukan dengan mekanisme uji kelayakan dan

kepatutan (fit and proper test yang dilakukan secara transparan, pro"esional, mandiri,

dan dapat dipertanggung$ja8abkan.

2. Masa jabatan anggota Pejabat Pengelola ditetapkan selama / (tiga sampai 1

(lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

+. Pejabat Pengelola diberhentikan oleh :alikota setelah masa jabatannya habis.

. Pejabat Pengelola dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh

:alikota, apabila terbukti5

.%.% 0idak melaksanakan tugasnya dengan baik.

.%.& 0idak melaksanakan ketentuan Undang$undang.

.%./ 0erlibat dalam tindakan yang merugikan BLU), dan

.%. )ipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan

dan3atau yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan

atas BLU).

%'. -encana pemberhentian dengan alasannya sebagaimana dimaksud dalam point

diberitahukan secara tertulis oleh :alikota kepada anggota Pejabat Pengelola yang

bersangkutan.

%%. Keputusan pemberhentian ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

membela diri secara tertulis dan disampaikan kepada :alikota paling lambat dalam

jangka 8aktu satu bulan terhitung sejak Pejabat Pengelola yang bersangkutan

diberitahu secara tertulis.

%&. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka Pejabat Pengelola yang

bersangkutan dapat menjalankan tugasnya namun tidak boleh membuat

keputusan3kebijakan strategis.

%/. 7ika dalam jangka 8aktu dua bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan

diri :alikota tidak memberikan keputusan pemberhentian Pejabat Pengelola

tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.


30/41

%. Kedudukan sebagai Pejabat Pengelola berakhir denga dikeluarkannya keputusan

pemberhentian oleh :alikota.

B. Pr!gra' Pengenalan

% Pejabat Pengelola yang baru 8ajib diberikan program pengenalan mengenai BLU)

Puskesmas.

& 0anggung ja8ab untuk mengadakan program pengenalan Pejabat Pengelola yang

baru berada pada Pimpinan BLU) (Kepala UP0 Puskesmas.

/ Program pengenalan meliputi5

/.% Pelaksanaan prinsip$prinsip tata kelola yang baik pada BLU) Puskesmas.

/.& =ambaran mengenai BLU) Puskesmas berkaitan dengan tujuan, si"at dan

lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, dan masalah$masalah strategis

lainnya.

.& Keterangan berkaitan dengan ke8enangan yang didelegasikan, audit internal dan

eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

./ Keterangan mengenai tugas dan tanggung ja8ab Pejabat Pengelola.

$. SB "an BA

%. Pejabat Pengelola 8ajib menyusun -encana Strategis Bisnis (-SB lima tahunan dan

-encana Bisnis dan !nggaran (-B! tahunan yang merupakan penjabaran -SB yang telah

disahkan dengan mengacu pada -encana Pembangunan 7angka Menengah )aerah (-P7M)

Kota Padang.

&. )alam jangka 8aktu *' (enam puluh hari sebelum berakhirnya -SB, Pejabat

Pengelola 8ajib menyampaikan rancangan -SB periode berikutnya.

/. Pejabat Pengelola 8ajib menyampaikan -B! yang telah disetuju )P-) kepada PPK)

untuk dimintakan pengesahan menjadi )P! selambat$lambatnya bulan )esember tahun

anggaran yang bersangkutan.

. :alikota melalui Sekretaris )aerah, PPK), 0im !nggaran 9ksekuti" memberikan

masukan$masukan penyusunan -SB dan -B!, serta melakukan pembahasan bersama

dengan Pejabat Pengelola sebelum memberikan persetujuannya.

1. Pejabat Pengelola bertanggung ja8ab atas pelaksanaan -SB dan -B! serta

melaksanakan e4aluasi dan pengendaliannya.


31/41

*. Perubahan -B! yang melampaui ambang batas maksimal harus disetujui oleh

:alikota, dan dilakukan melalui mekanisme perubahan !PB).

2. :alikota melalui Sekretaris )aerah memantau pelaksanaan -B! dan kesesuaiannya

dengan -SB, serta memberikan masukan$masukan dalam upaya pencapaiannya.

D. Pen"elegasian e;enang

% Pendelegasian sebagian ke8enangan Pejabat Pengelola kepada Kepala nstalasi3Unit

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk menunjang

kelancaran tugas dan meningkatkan e"isiensi dan e"ekti4itas.

& Kepala nstalasi harus melaksanakan 8e8enang yang didelegasikan tersebut dengan

penuh tanggungja8ab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada

Pejabat Pengelola.

/ Pendelegasian 8e8enang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan

tuntutan perkembangan puskesmas.

Pendelegasian 8e8enang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung ja8ab pejabat

pengelola.

E. Penga'bilan Keputusan

% Semua keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musya8arah untuk mu"akat.

& Setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan stakeholders

puskesmas, risiko yang melekat, dan ke8enangan yang dimiliki oleh setiap pengambil

keputusan.

/ Cak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan

peningkatan kinerja Puskesmas.

. Keputusan$keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanp diadakan rapat,

asalkan keputusan itu disetujui secara tertulis.

1 :alikota dan Pejabat Pengelola harus konsisten dalam menjalankan keputusan$

keputusan yang telah ditetapkan.

#. Akuntansi "an Pelap!ran


32/41

% )irektur menyampaikan laporan keuangan BLU) Puskesmas sebagai SKP) (9ntitas

!kuntansi secara berkala setiap semester dan tahunan kepada :alikota dengan tembusan

PPK).

%.% Laporan -ealisasi !nggaran Pendapatan dan Belanja atau Laporan


33/41

%.*. >atatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan narati" atau rincian dari angka

yang tertera dalam laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja.

%.* Laporan keuangan BLU) Puskesmas tahunan disampaikan kepada :alikota melalui

PPK) paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

%.2 Laporan keuangan BLU) disampaikan secara berkala kepada :alikota melalui

PPK), untuk dikonsolidasikan dengan laporan pemerintah daerah secara berkala paling

lambat dua bulan setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan BLU) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungja8aban keuangan pemerintah

daerah.

& Setiap transaksi keuangan BLU) harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya

dikelola secara tertib.

/ !kuntansi dan pelaporan keuangan BLU) disusun berdasarkan Standar !kuntansi

Keuangan yang diterbitkan oleh nstitut !kuntan Publik ndonesia. )alam rangka

konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah )aerah terlebih dulu harus dilakukan

penyesuaian atau dikon4ersikan ke Standar !kuntansi Pemerintahan (S!P dan mengacu

pada Permendagri nomor %/ 0ahun &''*.

Pejabat Pengelola 8ajib mengungkapkan in"ormasi penting dalam Laporan 0ahunan

dan Laporan Keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang$undangan yang

berlaku secara tepat 8aktu, akurat, jelas dan obyekti".

1 Selain penyampaian laporan keuangan untuk tujuan internal maupun eksternal,

Pejabat Pengelola menetapkan ketentuan dan mekanisme penyampaian laporan non

keuangan atau laporan kinerja sebagai pertanggungja8aban setiap bidang dalam suatu

sistem pengendalian internal yang memadai.

*. Penilaian Kiner&a

%. :alikota menilai kinerja puskesmas dan Pejabat Pengelola melalui mekanisme yang

telah ditetapkan.

&. Kinerja puskesmas yang dinilai sesuai dengan sasaran berikut indikator kinerja

keberhasilan sebagaimana tercantum dalam -encana Strategis Bisnis yang dilaporkan secara

berkala.

/. Penilaian kinerja puskesmas dilakukan secara berkala dan dapat menjadi dasar

pertimbangan :alikota untuk memutuskan peningkatan3penurunan atau pencabutan status

BLU) Puskesmas.


34/41

. Kinerja Pejabat Pengelola die4aluasi secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran

atau se8aktu$8aktu apabila dibutuhkan oleh :alikota dengan menggunakan kriteria

penilaian yang umum berlaku dalam puskesmas.

1. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan tolok ukur kinerja masing$masing pengelola

program untuk mendukung kinerja puskesmas.

*. Penilaian kinerja terhadap bidang dilakukan setiap tahun dandilakukan secara

transparan.

H. Pengen"alian Internal

% Pejabat Pengelola harus menetapkan Sistem Pengendalian nternal

yang e"ekti" untuk mengamankan in4estasi dan aset puskesmas, serta membantu

manajemen dalam hal5

%.% Upaya$upaya mengamankan harta kekayaan (safe guarding of assets)6

%.& Menciptakan keakuratan data akuntansi6

%./ Menciptakan e"isiensi dan produkti4itas6 dan

%. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang

sehat

& Sistem Pengendalian nternal antara lain mencakup hal$hal sebagai berikut 5

&.% Lingkungan Pengendalian nternal yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari5

&.%.% ntegritas, nilai etika dan kompetensi pega8ai

&.%.& Giloso"i dan gaya manajemen6

&.%./ >ara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan ke8enangan dan tanggung

ja8abnya6

&.%. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia6

&.%.1 Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola

&.& Pengkajian dan Pengelolaan -isiko, yaitu suatu proses untuk mengidenti"ikasi,

menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha rele4an6

&./ !kti4itas Pengendalian, yaitu tindakan$tindakan yang dilakukan dalam suatu proses

pengendalian terhadap kegiatan puskesmas pada setiap tingkat dan unit dalam struktur

organisasi, antara lain mencakup kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen

melaksanakan ke8ajibannya dan menjamin bah8a tindakan penting dilakukan untuk

mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai sasaran puskesmas. Kegiatan pengendalian


35/41

termasuk serangkaian kegiatan seperti ke8enangan, otorisasi, 4eri"ikasi, rekonsiliasi,

penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset puskesmas.

&. Sistem n"ormasi dan Komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan keuangan

mengenai kegiatan operasional, "inansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang

berlaku pada puskesmas, yang memungkinkan Pejabat Pengelola dan Manajemen untuk

menjalankan dan mengendalikan kegiatan usahanya. Laporan tidak hanya berhubungan data

internal, tetapi juga in"ormasi tentang kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi penting untuk

mengin"ormasikan pengambilan keputusan dan laporan eksternal.

&.1 Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal,

termasuk "ungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi puskesmas,

sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bah8a penyimpangan yang

terjadi dilaporkan kepada Pejabat Pengelola dan tembusannya kepada )e8an Penga8as.

I. Penga"aan Barang "an :asa

%. Pengadaan barang dan jasa 8ajib menerapkan prinsip$prinsip e"isien, e"ekti",

transparan, bersaing, adil3tidak diskriminati", akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

&. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa

dengan memperhatikan pemerataan kesempatan berusaha, ketentuan perundang$undangan

yang berlaku dan prinsip pengendalian yang memadai.

/. Pengadaan Barang dan 7asa dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan yang dapat

berbentuk pejabat, tim3panitia atau unit yang dibentuk oleh Pejabat Pengelola Puskesmas

yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan 3 atau jasa guna

keperluan BLU) Puskesmas.

. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan,

substansi pekerjaan3kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan dan

membuat laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada pejabat pengelola.

:. In(!r'asi "an K!'unikasi

%. Pemerintah Kota, Pejabat Pengelola, dan stakeholders lainnya berhak memperoleh

in"ormasi yang lengkap dan akurat mengenai puskesmas secara proporsional.

&. Pejabat Pengelola bertanggungja8ab untuk memastikan agar in"ormasi mengenai

puskesmas diberikan kepada :alikota dan stakeholders lainnya secara tepat 8aktu dan

lengkap.


36/41

/. Pejabat Pengelola Puskesmas melakukan komunikasi secara e"ekti" dengan sesama

Pejabat Pengelola, dan :alikota melalui media komunikasi yang tepat dan e"isien.

. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan kebijakan mengenai komunikasi dan

pengelolaan in"ormasi termasuk klasi"ikasi kerahasiaan in"ormasi.

K. Pelaksanaan Au"it

% Pelaksanaan audit atas pertanggungja8aban pengelolaan keuangan BLU) Puskesmas

dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang$undangan yang berlaku atau dengan

persetujuan :alikota dapat meminta BPKP Per8akilan Pro4insi Lampung untuk melakukan

audit. !udit terhadap laporan keuangan puskesmas oleh !uditor 9ksternal tersebut bertujuan

untuk memberikan pendapat atas ke8ajaran penyajian laporan keuangan secara independen

dan pro"esional.

& Puskesmas harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang

diperlukan oleh !uditor 9ksternal.

/ !uditor 9ksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada :alikota dan Pejabat

Pengelola Puskesmas secara tepat 8aktu.

Pejabat Pengelola Puskesmas menindak lanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan

!uditor 9ksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada :alikota

melalui Kepala )inas Kesehatan.

1 :alikota melalui Kepala )inas Kesehatan memantau perkembangan tindak lanjut atas

laporan hasil audit !uditor 9ksternal.

* nspektorat Kota Bandar Lampung sesuai tupoksinya melakukan audit kinerja atas

penyelenggaraan dan pengelolaan BLU) Puskesmas secara berkala sesuai PKP0 yang

disusun. Casil audit atas kinerja dilaporkan kepada :alikota dan Pejabat Pengelola

Puskesmas secara tepat 8aktu.

2 0indak lanjut atas rekomendasi hasil audit kinerja menjadi tanggung ja8ab Pejabat

Pengelola Puskesmas dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada :alikota

melalui Kepala )inas Kesehatan Kota.

L. Pe'antauan Ketaatan Tata Kel!la

%. Pemantauan ketaatan atas pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan BLU) Puskesmas

menjadi tugas dan 8e8enang !atuan #engawas $nternal. )alam hal Satuan Penga8as

nternal belum dibentuk, tanggung ja8ab pemantauan tersebut menjadi tanggung ja8ab


37/41

Pejabat Pengelola Puskesmas yang didelegasikan ke masing$masing Pengelola Keuangan

dan 0eknis.

&. Pejabat Pengelola Puskesmas menetapkan rapat Pengelola secara berkala minimal %

(kali sebulan untuk melakukan pemantauan dan e4aluasi atas pelaksanaan tata kelola BLU)

Puskesmas. -apat Pengelola tersebut , bila dipandang perlu, dapat mengundang Kepala

)inas Kesehatan Kota atau yang me8akili untuk mengadakan rapat bersama.

/. -isalah rapat harus dibuat setiap menyelenggarakan rapat dan penyusunannya

memperhatikan dinamika rapat termasuk adanya dissenting comments (perbedaan pendapat

yang sampai dengan berakhirnya rapat tidak diperoleh kata sepakat.

. -isalah asli harus didokumentasikan dan disimpan oleh Pejabat Keuangan

puskesmas (pihak yang diberi 8e8enang dan harus selalu tersedia bila diperlukan.

M. Hubungan "engan Stake)!l"ers

3. Pengguna :asa

%.% Puskesmas menghormati hak$hak pasien selaku pengguna jasa sesuai dengan

peraturan perundang$undangan yang berlaku.

%.& Puskesmas memenuhi komitmennya kepada pengguna jasa sesuai standar layanan

yang telah ditetapkan.

%./ Penanganan keluhan pengguna jasa dilakukan secara pro"esional melalui mekanisme

yang baku dan transparan.

+. Mitra Usa)a

&.% Mitra usaha meliputi rekanan, BP7S Kesehatan asuransi kesehatan lainnya, serta

pihak ketiga lainnya.

&.& Puskesmas menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dilandasi dengan itikad baik,

saling menguntungkan, akuntabilitas, transparansi, ke8ajaran dan tidak merugikan

stakeholders serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis.

&./ Kerjasama Puskesmas dengan mitra usaha dapat berupa transaksi jual beli

barang dan3atau jasa serta Kerja Sama


38/41

-. Pega;ai

/.% Pega8ai puskesmas yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis, dan

tenaga lainnya adalah aset yang sangat berharga, maka puskesmas berke8ajiban

meningkatkan kompetensi dan karakternya. Puskesmas dapat memberikan penghargaan

yang pantas kepada pega8ai yang berprestasi. )alam hal adanya terjadi masalah yang

menyangkut tuntutan pasien terhadap tenaga medis3paramedis, puskesmas berke8ajiban

memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Cubungan antara tenaga medis3paramedis dan

non medis dengan pihak puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pejabat Pengelola

Puskesmas.

/.& Setiap kebijakan puskesmas yang terkait dengan pega8ai disusun secara

transparan, mengakomodasi kepentingan pega8ai dan peraturan perundang$undangan yang

terkait.

/./ Surat Keputusan (SK Pengangkatan Pega8ai atau perjanjian dengan pega8ai dibuat

secara tertulis dengan memuat hak dan ke8ajiban setiap pihak secara jelas.

/. Sistem penilaian kinerja pega8ai ditetapkan dan dilaksanakan secara adil dan

transparan.

/.1 Puskesmas menciptakan kondisi kerja dengan selalu memperhatikan tingkat kesehatan

dan keselamatan kerja pega8ai.

/.* )alam melaksanakan hubungan kerja dengan pega8ai, puskesmas menghormati

hak asasi serta hak dan ke8ajiban pega8ai sesuai peraturan perundang$undangan yang

berlaku.

/.2 Puskesmas memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender,

suku, agama, ras, dan antar golongan.

. Pe'erinta) Selaku egulat!r

.% Puskesmas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang$undangan yang

terkait dengan kegiatan puskesmas baik yang menyangkut layanan jasa, pega8ai,

pelanggan, masyarakat sekitar, lingkungan, sesama pelaku usaha, perpajakan, perbankan

dan lain$lain.

.& Puskesmas selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dan konstrukti"

atas dasar kejujuran terhadap regulator serta penyelenggara negara lainnya.

./ Puskesmas mendukung penerimaan negara dan daerah baik langsung maupun

tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang$undangan.


39/41

. Puskesmas akan selalu meningkatkan kualitas layanan dalam upaya memberikan

kontribusi terhadap pembangunan pelayanan Kesehatan di 8ilayah kerja

PUSK9SM!S..... .

1. Mas5arakat Sekitar "an Lingkungan

1.% Puskesmas memegang teguh asas kepedulian dan keadilan terhadap masyarakat

sekitar lingkungan operasional puskesmas.

1.& Puskesmas memastikan bah8a dalam kegiatan usaha untuk pelayanan kesehatan,

telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan senantiasa mempertimbangkan aspek

lingkungan lainnya yang terkait.

1./ Puskesmas selalu berusaha mendorong munculnya kebutuhan masyarakat

atas kesehatan lingkungan serta pengelolaan sampah medis secara khusus dalam upaya

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

N. Tanggung :a;ab S!sial Puskes'as

%. Puskesmas harus melaksanakan "ungsi sosial tanpa mempengaruhi mutu pelayanan

yang disediakan, antara lain berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam nasional

atau lokal dan melakukan misi kemanusiaan puskesmas.

&. Pengelola menetapkan dan menjalankan program yang terkait dengan tanggung

ja8ab sosial puskesmas secara periodik dan melaporkannya kepada :alikota.

/. Pengelola harus memastikan bah8a puskesmas selalu berupaya mempedulikan

kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosialnya sesuai ketentuan perundang$undangan

yang ber

BAB >III

KODE ETIK

)alam menjalankan BLU) Puskesmas yang berhubungan dengan lingkungan internal

maupun eksternal, rumah sakit memiliki Kode 9tik Puskesmas yang berpedoman kepada

Kode 9tik Puskesmas ndonesia (K


40/41

Setiap insan puskesmas 8ajib menjunjung tinggi nilai$nilai etika yang dibangun dalam

puskesmas. Budaya organisasi dan budaya kerja yang dibangun untuk menjaga

berlangsungnya lingkungan kerja harus berlandaskan etika yang berlaku seperti pro"esional,

jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan rumah sakit serta kepentingan

pihak stakeholders. Budaya organisasi dan budaya kerja dikembangkan untuk memoti4asi

pega8ai dalam bekerja. Seluruh insan puskesmas harus menerapkan budaya organisasi dan

budaya kerja yang berlandaskan etika puskesmas secara konsisten dan pelaksanaannya harus

dilakukan e4aluasi secara periodik.

Sistem nilai yang mencakup nilai$nilai (value, budaya kerja, budaya organisasi, etika

kerja, etika usaha, dan etika pro"esi lebih lanjut diatur dalam Pe"!'an Perilaku sebagai

K!"e Etik Puskes'as yang ditetapkan dengan Surat KeputusanKepala UP0 Puskesmas.


41/41

BAB I@

PENUTUP

%. Seluruh kebijakan Puskesmas harus berpedoman pada dan tidak bertentangan

dengan Pola 0ata Kelola ini. Kebijakan puskesmas tidak terbatas pada Surat Keputusan

:alikota, Surat 9daran Kepala )inas Kesehatan, dan seluruh Buku Pedoman

Puskesmas. Kebijakan Puskesmas yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan

Pedoman 0ata Kelola ini 8ajib disesuaikan.

&. 0ata Kelola ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan

"ungsi, tanggung ja8ab, dan 8e8enang organ$organ puskesmas serta perubahan

lingkungan yang terjadi.

/. Setiap perubahan terhadap Pola 0ata Kelola harus disetujui oleh :alikota.

.Cal$hal lain yang tidak dimuat dalam pedoman ini tetap mengacu pada peraturan

perundang$undangan yang berlaku.

1. Pola 0ata Kelola ini dinyatakan berlaku e"ekti" sejak ditetapkan oleh :alikota Padang.

ttd

Blud Dokumen

Documents