BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA

1

BIRO ORTALA SETJENKEMENTERIAN AGAMA Bandung , 5 Agustus 2012

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJAKEMENTERIAN AGAMA

MATERI PRESENTASI

2

I. DASAR HUKUM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

I. DASAR HUKUM

4

5

6

2. PERATURAN PEMERINTAH

PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga

1

2

PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

3

PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

4

UU 17/2003

Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi prestasi kerja kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran yang dicapai atas penggunaan anggaran ((Penjelasan Pasal 9 huruf 9Penjelasan Pasal 9 huruf 9))

LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja prestasi kerja setiap K/L setiap K/L ((Penjelasan Pasal 30 (2)Penjelasan Pasal 30 (2)))

7

UU 1/2004 & PP 8/2006UU 1/2004UU 1/2004 Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahlaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

PP 8/2006PP 8/2006 Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi

dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerjakinerja

Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan Peraturan Presiden

8


II. PENGERTIAN KINERJA

PENGERTIAN KINERJA (1/3)

PRESTASI KERJA PRESTASI KERJA = =

KINERJAKINERJA

Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai hendak atau telah dicapai sehubungan dengan sehubungan dengan penggunaan anggaranpenggunaan anggaran, dengan kuantitas dan , dengan kuantitas dan kualitas terukurkualitas terukur

10


ProgramProgram adalah penjabaran kebijakan adalah penjabaran kebijakan K/LK/L dalam bentuk upaya dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi sesuai dengan misi K/LK/L

KegiatanKegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil ((SDMSDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa(output) dalam bentuk barang/jasa

11


Keluaran (Keluaran (outputoutput)) adalah barang atau jasa adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakansasaran dan tujuan program dan kebijakan

Hasil (Hasil (outcomeoutcome)) adalah segala sesuatu yang adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu programkegiatan-kegiatan dalam satu program

12

OUTPUTOUTPUT OUTPUTOUTPUT OUTPUTOUTPUT

OUTPUTOUTPUT OUTPUTOUTPUT

GABUNGANGABUNGANOUTPUTOUTPUT

OUTCOMEOUTCOME

KEY PERFORMANCE KEY PERFORMANCE

SUB KEGIATANSUB KEGIATAN

KEGIATANKEGIATAN

PROGRAMPROGRAM

SATUAN SATUAN KERJA/KERJA/

PENANGGUNG PENANGGUNG JAWABJAWAB

KEGIATAN/ KEGIATAN/ SUB KEGIATANSUB KEGIATAN

UNIT ORGANISASI/UNIT ORGANISASI/PENANGGUNG PENANGGUNG

JAWAB PROGRAMJAWAB PROGRAM

KLKL

13


III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

15

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

LAPORANLAPORANKINERJAKINERJA

Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)Instansi Pemerintah (SAKIP)

15

PENGEMBANGAN SAKIP

SAKIP dikembangkan secara SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan.akuntansi pemerintahan.

16

17

KETERKAITAN SAKIP DENGAN SISTEM LAIN

RPJPRPJP

RPJMRPJM RENSTRA KLRENSTRA KL

RENJA KLRENJA KL

RKA KLRKA KL

DIPADIPA

PERJANJIAN PERJANJIAN KINERJAKINERJA

CAPAIAN CAPAIAN KINERJAKINERJA

RKPRKP

LAPORANLAPORANKINERJAKINERJA

RAPBNRAPBN

APBNAPBN

RINCIAN APBNRINCIAN APBN

LAPORANKEUANGAN

EVALUASI KINERJAEVALUASI KINERJAEVALUASI SAKIP EVALUASI SAKIP

REVIU LKJREVIU LKJ

REALISASIREALISASIANGGARANANGGARAN

17

Rencana Strategis1

2 Rencana Kinerja Tahunan

3 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah

4

5

6

7

8

9

10

Perencanaan

11

12

13 Bidang Perekonomian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Kerja dan Anggaran

Perjanjian Kinerja Kontrak Kinerja

Penetapan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja

Target Kinerja

Capaian Kinerja

Rencana StrategisRencana Kinerja

Perjanjian KinerjaAkuntabilitas Kinerja

19

visi1

2 Misi

6

7

8

9

10

Rencana Strategis

Bidang Perekonomian

Perencanaan Kinerja Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Penetapan KinerjaPerjanjian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Sasaran KinerjaAlokasi dan Realisasi Anggaran

3

4

Tujuan

Sasaran

Program

Kegiatan

4

PENGERTIAN SAKIP

SAKIPSAKIP adalah rangkaian sistematik dari adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaranpengklasifikasian, pengikhtisaran,, dan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif.kolektif.

21

HIERARKHI AKUNTABILITAS

Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi

Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L

Koordinator Entitas Akuntabilitas

Kinerja wilayah

mencatat data mencatat data kinerja,kinerja,

mengolah data mengolah data kinerja,kinerja,

melaporkan melaporkan data kinerjadata kinerja

22

RUANG LINGKUP SAKIP

Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pengelolaan Data Kinerja

Pelaporan Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja

Imbalan dan Sanksi atas Capaian Kinerja

23


IV. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA (1/3)

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjadisertai dengan indikator kinerja

25

DIPADIPADIPADIPA

Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja

Satuan Kerja


Satuan Kerja

Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi

Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi


KL


KL

Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan

Menggunakan indikator kinerja hasil program

berdasarkan penjabaran TUPOKSI K/L

Menggunakan indikator kinerja utama

berdasarkan suatu peta strategis antar hasil

program

PIMPINAN UNITPIMPINAN UNITORGANISASIORGANISASI

PIMPINAN KLPIMPINAN KL


26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja diatur oleh Menteri Negara kinerja diatur oleh Menteri Negara PANPAN setelah berkoordinasi dengan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Keuangan, Menteri Negara PPNPPN/Kepala /Kepala BAPPENASBAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri

Lembar/dokumen perjanjian kinerja Lembar/dokumen perjanjian kinerja KLKL disampaikan kepada Presiden melalui disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Menteri Negara PAN. PAN.


27


V. INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keluaran/hasil suatu kegiatan/keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah program yang telah ditetapkanditetapkan..

Specific

Measurable

Attainable

Relevan

Time Bound

TrackableKR

ITE

RIA

KR

ITE

RIA

29

PENGUKURAN KINERJA (1/2)

SATUAN KERJASATUAN KERJATARGET >< REALISASITARGET >< REALISASI

KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALANKINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN

UNIT ORGANISASIUNIT ORGANISASITARGET >< REALISASITARGET >< REALISASI

KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALANKINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGATARGET >< REALISASITARGET >< REALISASI

KINERJA UTAMA TAHUN BERJALANKINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN

Target kinerja 5 tahunan yang direncanakan

dalam Renstra-KL

Realisasi kinerja program/

kegiatan s.d. tahun berjalan

VSVS

30

Ketentuan lebih lanjut tentang Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuran kinerja diatur dalam pengukuran kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara Peraturan Menteri Negara PAN PAN

PENGUKURAN KINERJA (2/2)

31

PENGELOLAAN DATA KINERJA

Setiap Setiap K/LK/L mengelola data kinerja dengan cara mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah(akuntabilitas), dan statistik pemerintah. .

32


V. PELAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian capaian kkinerja yang disusun berdasarkan inerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBDpelaksanaan APBN/APBD..

Laporan Kinerja Laporan Kinerja menyajikan penyandingan menyajikan penyandingan anggaran dan realisasi, serta rencana dan anggaran dan realisasi, serta rencana dan realisasi keluaran atau hasil atas suatu realisasi keluaran atau hasil atas suatu kegiatan/programkegiatan/program

34

35

JENIS LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA TRIWULANAN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

1. Berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja;

a.pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama

organisasi;c. penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja; dand.pembandingan capaian indikator kinerja dengan

tahun

2. Pencapaian sasaran memuat:

36

1. Kementerian Kementerianmelaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome);

2. Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting;

3. Satuan Organisasi/Kerja dan Unit Pelaksana Teknis mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

37

1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

2

3

4

5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pendidikan Islam

Bimbingan Masyarakat Islam

Bimbingan Masyarakat Kristen

Bimbingan Masyarakat Katolik

Bimbingan Masyarakat Hindu

Bimbingan Masyarakat Buddha

6

7

8

9

10

11

11 PROGRAM KEMENTERIAN

AGAMA(HASIL RESTRUKTURISASI)

PROGRAM GENERIK

PROGRAM GENERIK

PROGRAM TEKNIS

PROGRAM TEKNIS

38

RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA

1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur

organisasi unit eselon II Pusat

39

40

LAPORAN KINERJA TRIWULANANKEPALA SATKER/PENANGGUNG

JAWAB

PIMPINAN UNIT ORGANISASI

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

MENEG PPN/ KETUA BAPPENAS

MENKEU

LKj SatkerLKj Eselon I

LKj KLLKj KL

paling lambat 5 hari kerja setelah

berakhirnya triwulan





LKj Satker

LKj Eselon I

LKj KLLKj KL

41

LAPORAN KINERJA TAHUNANKEPALA SATKER/PENANGGUNG

JAWAB

PIMPINAN UNIT ORGANISASI

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

MENEG PANMENEG PPN/

KETUA BAPPENASMENKEU

LKj SatkerLKj Eselon I

LKj KLLKj KL

paling lambat tgl 20 Januari TA

berikutnya

paling lambat tgl 8 Februari TA berikutnya

paling lambat 2 bulan setelah TA

berakhir

LKj Satker

LKj Eselon I

LKj KLLKj KL

42


MENEG PAN PRESIDENMENKEU DPR/DPD

paling lambat tgl 4 bulan setelah

TA berakhir

paling lambat tgl 6 bulan setelah

TA berakhir

LKPP Audited

LKj PP

LKPP Audited

LKj PP

LKj KLLKj KL

LKj PP


Mencakup:Mencakup: pencapaian tujuan dan sasaran organisasipencapaian tujuan dan sasaran organisasi realisasi pencapaian indikator kinerja utama realisasi pencapaian indikator kinerja utama

organisasiorganisasi penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerjapenjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan

dan program sampai dengan tahun berjalan dan program sampai dengan tahun berjalan dengandengan target kinerja 5 tahunan yang target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KLdirencanakan dalam Renstra-KL

43


Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Laporan Kinerja Tahunanpenyusunan Laporan Kinerja Tahunan

diatur dalam Peraturan Menteri diatur dalam Peraturan Menteri Negara Negara PAN PAN

44

LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER

45

LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI

46

LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L

47

48

Kode KegiatanBelanja Keluaran

KetAnggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan

xxxxx Kegiatan A

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 2

Kementerian Negara/LembagaUnit OrganisasiSatuan KerjaFungsiSub FungsiProgramLokasi

:::::::

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJALAPORAN KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN ….TAHUN ANGGARAN ….

Hasil Program:

REVIU DAN EVALUASIREVIU LAPORANREVIU LAPORAN

KINERJAKINERJA

MENTERI/ PIMPINAN KL

REVIU OLEH APIP KL

EVALUASI EVALUASI IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI

SAKIP SAKIP

MENTERI NEGARA PAN

EVALUASI OLEH APIP

SAKIPSAKIP

EVALUASI OLEH APIP

MENTERI/ PIMPINAN KL

EVALUASI EVALUASI KINERJA KINERJA

LAPORANKINERJA

KINERJAKINERJA

49

IMBALAN & SANKSI

BERHASIL MENCAPAI KINERJA

TIDAK BERHASIL MENCAPAI KINERJATIDAK MELAKUKAN

IMPLEMENTASI SAKIP

IMBALANDAN/ATAU

PENGHARGAANSANKSI

50

KETENTUAN PERALIHAN

Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap mulai pada mulai pada TATA 2008 dan paling lambat 2008 dan paling lambat TATA 2010 2010

Pengaturan pentahapan implementasiPengaturan pentahapan implementasi:: DDitetapkan bersama oleh Menteri Negara itetapkan bersama oleh Menteri Negara PANPAN dan dan

Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusatMenteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat DDitetapkan bersama oleh Menteri Negara itetapkan bersama oleh Menteri Negara PANPAN dan dan

Menteri Dalam Negeri untuk instansi Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemdapemda

51

WASSALAMTERIMA KASIH

52

Kepala Biro Organisasi dan TatalaksanaSekretariat Jenderal – Kementerian Agama

[email protected]

KEMENTERIAN AGAMA

mailto:[email protected]

BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA

Documents