bidang Unggulan Pembentuk PDRB

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB

T E S I S

Oleh

FACHRURRAZY 077003016/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009

S

EK O L A

H

PASCASAR J

ANA

id3639625 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

http://www.pdfmachine.com?cl

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

FACHRURRAZY 077003016/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2009





Judul Tesis : ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN PENDEKATAN SEKTOR PEMBENTUK PDRB

Nama Mahasiswa : Fachrurrazy Nomor Pokok : 077003016 Program Studi :

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. H. Bachtiar Hassan Miraza, SE) Ketua

(Prof. Dr. Iic rer reg. Sirojuzilam, SE) Anggota

(Kasyful Mahalli, SE, M.Si) Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof. H. Bachtiar Hassan Miraza, SE)

Direktur,

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B,M.Sc) Tanggal lulus : 19 Agustus 2009





Telah diuji pada

Tanggal : 19 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. H. Bachtiar Hassan Miraza, SE

Anggota : 1. Prof. Dr. Iic rer reg. Sirojuzilam, SE

2. Dr. Ir. Rahmanta

3. Kasyful Mahalli, SE, M.Si

4. Drs. Rujiman, MA





ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (time series) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 1993-2007. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Klassen Tipology, analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share. Hasil analisis Klassen Tipology menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis di Kabupaten Aceh Utara. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Hasil analisis per sektor berdasarkan ketiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Aceh Utara dengan kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, sektor basis, dan kompetitif adalah sektor pertanian.

Kata Kunci : Sektor unggulan, Klassen Typology, Location Quotient dan Shift Share.





ABSTRACT

Economic growth and its process are the main condition for the sustainability

of the regional economic development. Because of the continuing population growth means economic needs also increase so that additional revenue required each year. This can be obtained with the increase in aggregate output (goods and services) or the Gross Regional Domestic Product (GRDP) each year.

To carry out development with limited resources as a consequence should be focused to develop the sectors that provide great multiplier effect on other sectors or the whole economy.

This research is focused to determine the regional leading sector of North Aceh Regency as the information and considerations in planning economic development. Secondary data such as time series of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of North Aceh Regency and Aceh province in the period 1993�2007 are applied. Klassen Typology, Location Quotient (LQ) and Shift Share are tools of analysis.

Klassen Typology indicates that the developed sectors are agriculture and transportation and communication. Location Quotient analysis indicates agricultural, mining and quarrying, manufacturing industry, and transportation and communication are base sectors in the North Aceh Regency. Shift Share analysis indicates that the competitive sectors are agricultural, construction, and bank and other financial institutions.

The results of the analysis based on three analysis tools indicate that the leading sector with the criteria�s developed, base, and competitive is agricultural sector.

Keywords : Leading Sector, Klassen Typology, Location Quotient, and Shift Share.





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Analisis

Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan

Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan (PWD) pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Pembahasan utama dalam tesis ini adalah menentukan sektor unggulan

perekonomian wilayah dan diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan

informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh

Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, baik langsung

maupun tidak langsung kepada:

1. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. H. Bachtiar Hassan Miraza, SE selaku Ketua Program Studi Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing.

3. Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE selaku Anggota Komisi Pembimbing yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Kasyful Mahalli, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara sekaligus sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang telah

memberikan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan

baik.





5. Dr. Ir. Rahmanta, MS, Dr. Ir. Tavi Supriana, MS dan Drs. Rujiman, MA, selaku

Dosen Pembanding yang telah memberikan saran bagi kesempurnaan tesis ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah

dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

7. Bapak Bupati Aceh Utara, atas bantuan dan dukungannya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan

materil kepada penulis.

9. Isteri dan putri-putri tercinta, yang selalu memberikan dorongan semangat kepada

penulis dalam mengikuti studi selama ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, semoga tesis ini dengan

segala kelemahan dan kekurangannya dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Medan, Agustus 2009

Penulis

Fachrurrazy





RIWAYAT HIDUP

Fachrurrazy lahir di Banda Aceh pada tanggal 10 Juli 1970. Anak ketujuh dari

tujuh bersaudara. Ayah Teuku Raden dan Ibu Hj. Rohani. Isteri Erni Widya, telah

dikaruniai dua putri Cut Meurah Meuthia dan Cut Intan Danisha.

Tamat Sekolah Dasar Persit II pada tahun 1983 di Banda Aceh. Melanjutkan

ke SMP Negeri I di Banda Aceh dan tamat pada tahun 1986. Menyelesaikan

pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri I Banda Aceh pada tahun 1989.

Melanjutkan pendidikan pada tahun 1990 di Fakultas Teknik Industri Universitas

Sumatera Utara dan memperoleh gelar sarjana.

Pada tahun 2002 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri

Sipil pada Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tahun

2007 memperoleh kesempatan mengikuti Program Studi Perencanaan Pembangunan

Wilayah dan Pedesaan (PWD) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

Utara.





DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ............................................................................................................ i ABSTRACT ........................................................................................................... ii KATA PENGANTAR.......................................................................................... iii RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. v DAFTAR ISI......................................................................................................... vi DAFTAR TABEL ................................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR............................................................................................ x DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah ................................................................ 7 1.3. Tujuan Penelitian .................................................................... 7 1.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 9 2.1. Pembangunan Ekonomi Regional............................................ 9 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional ............................................. 10 2.3. Pendapatan Regional ............................................................... 13 2.4. Perencanaan Pembangunan Wilayah ...................................... 16 2.5. Teori Basis Ekspor (Export Base Theory) ............................... 18 2.6. Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah .............................................................. 19 2.7. Penelitian Terdahulu ................................................................ 23 2.8. Kerangka Pemikiran................................................................. 24 BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 29 3.1. Lokasi Penelitian...................................................................... 29 3.2. Jenis dan Sumber Data............................................................. 29 3.3. Metode Analisis Data............................................................... 30 3.3.1. Analisis Tipologi Klassen ............................................ 30 3.3.2. Analisis Location Quotient (LQ) ................................. 32 3.3.3. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis) .................. 34 3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian................................. 38 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 39 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ..................................................... 39 4.1.1. Letak Geografis............................................................ 39





4.1.2. Wilayah Administrasi .................................................. 39 4.1.3. Topografis .................................................................... 40 4.1.4. Demografi .................................................................... 40 4.2. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara ........................................................... 40 4.3. Analisis Location Quotient (LQ) ............................................. 46 4.4. Analisis Shift Share.................................................................. 50 4.5. Pembahasan Per Sektor............................................................ 60 4.5.1. Analisis Sektor Pertanian ............................................. 60 4.5.2. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian............ 63 4.5.3. Analisis Sektor Industri Pengolahan ............................ 64 4.5.4. Analisis Sektor Listrik dan Air Minum ....................... 66 4.5.5. Analisis Sektor Bangunan dan Konstruksi................... 68 4.5.6. Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran....... 70 4.5.7. Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .......... 72 4.5.8. Analisis Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ........................................................................ 74 4.5.9. Analisis Sektor Jasa-jasa.............................................. 76 4.6. Sektor Unggulan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah .................................................................................... 77 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 84 5.1. Kesimpulan .............................................................................. 84 5.2. Saran ...................................................................................... 85 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 86





DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2003-2007 menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Milyar Rupiah) .................................................... 4

3.1. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen.............................. 32 4.1. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi NAD dan

Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 dengan Migas ..................... 41 4.2. Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993- 2007 dengan Migas berdasarkan Tipologi Klassen ......................................... 42 4.3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi NAD dan

Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 tanpa Migas.......................... 43 4.4. Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 tanpa Migas berdasarkan Tipologi Klassen ............................................ 44 4.5. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) dengan Migas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 .............................................. 47 4.6. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) tanpa Migas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 .............................................. 48 4.7. Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 dengan Migas ............................................................ 52 4.8. Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 tanpa Migas ............................................................... 55 4.9. Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan Migas Tahun 2000-2007 (dalam persen) ........................................................... 56 4.10. Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas Tahun 2000-2007 (dalam persen) ........................................................... 58 4.11. Analisis Sektor Petanian ......................................................................... 61





4.12. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian....................................... 63 4.13. Analisis Sektor Industri Pengolahan ....................................................... 65 4.14. Analisis Sektor Listrik dan Air Minum .................................................. 67 4.15. Analisis Sektor Bangunan dan Konstruksi.............................................. 69 4.16. Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.................................. 71 4.17. Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ..................................... 72 4.18. Analisis Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya......................... 74 4.19. Analisis Sektor Jasa-jasa......................................................................... 76 4.20. Perkembangan Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (dalam persentase).................... 79





DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1. Skema Kerangka Pemikiran.................................................................... 28 4.1. Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan Migas Tahun 2000-2007................................................... 57 4.2. Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas Tahun 2000-2007...................................................... 59 4.3. Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertanian............................................ 62 4.4. Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian .......... 64 4.5. Grafik Perkembangan LQ Sektor Industri Pengolahan........................... 66 4.6. Grafik Perkembangan LQ Sektor Listrik dan Air Minum ..................... 68 4.7. Grafik Perkembangan LQ Sektor Bangunan dan Konstruksi ................. 70 4.8. Grafik Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ..... 71 4.9. Grafik Perkembangan LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi......... 74 4.10. Grafik Perkembangan LQ Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ................................................................................................... 75 4.11. Grafik Perkembangan LQ Sektor Jasa-jasa ............................................ 77 4.12. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Sektor........................................................................................ 79





DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Peta Kabupaten Aceh Utara .................................................................... 88 2. Perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 1993-2007 menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan Tahun 1993 dan 2000 ........................................... 89 3. Perhitungan Analisis Tipology Klassen PDRB Kabupaten Aceh Utara

dengan Migas Tahun 1993-2007............................................................ 91 4. Perhitungan Analisis Tipology Klassen PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas 1993-2007........................................................................... 95 5. Perhitungan Location Quotient PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan Migas Tahun 2000-2007 ......................................................................... 99 6. Perhitungan Location Quotient PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas Tahun 2000-2007 ......................................................................... 107 7. Perhitungan Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan Migas Tahun 2000-2007............................................................. 115 8. Perhitungan Analisis Shift Share PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas Tahun 2000-2007 ......................................................................... 119 9. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Bahan Makanan

di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007.................................................... 123 10. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 .......................................................................... 123 11. Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007......................... 124 12. Produksi Ikan menurut Asal Tangkapan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 ............................................................................................. 124





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di negara-negara berkembang lebih ditekankan pada

pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan

ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau

mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan bidang kehidupan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1984:128) bahwa

keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang

adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahkan dapat

dikatakan merupakan tuntutan sejarah apabila pembangunan ekonomi mendapat

perhatian utama.

Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi

memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan

kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi menurut Jhingan (1992:420) ialah

untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan

produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal

juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api,

dan sebagainya. Singkatnya, hakekat pembangunan ekonomi adalah penciptaan





modal overhead sosial dan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam

wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah

untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna

peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi

daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian

daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi

daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini

merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Kewenangan dimaksud mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaannya, yaitu daerah dapat

menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya

alamnya tanpa ada intervensi terlalu jauh dari Pemerintah Pusat. Hal ini akan

berdampak terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya tercipta peningkatan

pembangunan daerah.





Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memperoleh 70 % pendapatan

dari migas, hidrokarbon dan sumber-sumber daya alam lainnya, serta tambahan

pendapatan dari 2 % alokasi DAU nasional selama 15 tahun dan 1 % untuk 5 tahun

berikutnya. Hal ini berarti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sumber

pendapatan yang lebih potensial dibandingkan Provinsi-provinsi lain untuk

membiayai pembangunan.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam

mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik

daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat

menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya

dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk

merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat di daerah.

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi

utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk

terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan

penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan

output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)





setiap tahun (Tambunan, 2001:2).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri

atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian;

(3) industri pengolahan; (4) listrik dan air minum; (5) bangunan dan konsturksi;

6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003-2007 menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha 2003 2004 2005 2006*) 2007**)

1. Pertanian 975,53 1.065,45 1.095,43 1.114,65 1.114,74

2. Pertambangan dan Penggalian

14.207,34 12.046,85 5.664,47 5.255,16 3.782,95

a. Pertambangan Migas

14.180,96 12.019,93 5.636,57 5.225,34 3.751,90

b. Penggalian dan Penggaraman

26,38 26,93 27,90 29,82 31,05

3. Industri Pengolahan 416,50 387,98 199,36 202,88 209,20

4. Listrik dan Air Minum 4,39 4,28 4,37 4,52 4,63

5. Bangunan dan Konstruksi

106,70 113,09 121,02 128,75 138,18

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

313,74 321,43 330,65 347,63 371,03

7. Pengangkutan dan Komunikasi

229,41 229,35 234,28 241,56 249,26

8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

13,69 12,01 23,17 31,60 14,41

9. Jasa-jasa 114,14 114,86 115,70 118,71 122,40





Lanjutan Tabel 1.1.

PDRB Migas 16.381,43 14.295,31 7.788,45 7.445,47 6.036,79

PDRB Non Migas 2.200,46 2.275,39 2.151,87 2.220,13 2.284,89

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara

Keterangan: *) = Angka Diperbaiki **) = Angka Sementara

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23

Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai salah satu daerah

otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki

kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi

ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten

Aceh Utara.

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki

Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000 secara rata-rata dari tahun 2003-2007 dengan minyak dan gas

sebesar Rp. 10.389,49 milyar, sedangkan tanpa minyak dan gas sebesar Rp. 2.226,55

milyar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara sangat dipengaruhi oleh sektor

pertambangan dan penggalian, terutama sub sektor pertambangan minyak dan gas.

Selama kurun waktu tahun 2004 hingga 2007, pertumbuhan ekonomi menunjukkan

kecenderungan yang menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan sub sektor





pertambangan minyak dan gas. Bahkan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007 kondisi

ekonomi perekonomian Kabupaten Aceh Utara mengalami pertumbuhan negatif

rata-rata -18,82 %.

Sementara itu, bila melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara

tanpa migas, maka perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Pada

tahun 2003 mampu tumbuh sebesar 1,57 %, kemudian naik menjadi 3,54 %

di tahun 2004. Namun pada tahun 2005, pertumbuhan perekonomian Kabupaten

Aceh Utara mengalami perlambatan yang cukup tinggi hingga -5,86 %, tetapi pada

tahun 2007 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 3,63 %.

Dengan seluruh kondisi di atas, maka timbul pertanyaan apakah perubahan

kontribusi sektoral yang terjadi telah di dasarkan kepada strategi kebijakan

pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi

pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan

kesejahteraan penduduk. Karena untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber

daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan

sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang besar

terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian ini mencoba menggambarkan pola perubahan dan pertumbuhan

sektoral dalam perekonomian, serta menentukan sektor-sektor unggulan sehingga

dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan

pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.





1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten

Aceh Utara?

2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam

perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara?

3. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Aceh Utara?

4. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah

Kabupaten Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Aceh Utara.

2. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah


3. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah


4. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten





Aceh Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan

ekonomi Kabupaten Aceh Utara.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan

perencanaan ekonomi daerah.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan

wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan

di samping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi

kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian

dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi

pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada

kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf

hidup diukur dengan output riil per orang.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan

jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika

jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah

besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi

suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta di suatu wilayah.





Todaro dalam Sirojuzilam (2008:16), mendefinisikan pembangunan ekonomi

adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada

perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial,

mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan

pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan

fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia,

investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi,

komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah,

kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan

(kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai

suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain

melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas.

Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain

dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong

pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain

akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan

pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan





laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara

tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai

indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan

(Sirojuzilam, 2008:18). Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi

dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan

sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat

ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Menurut Glasson (1977:86) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat

dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat

di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau

kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi

seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat

permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam

era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah

masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu,

pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat

penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat

dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 2008:86).

Perubahan sistem pemerintahan menimbulkan perubahan yang cukup





signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah dan

sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam telah berubah menjadi lebih

bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi di daerah.

Penetapan kebijaksanaan yang sebelumnya hanya sebagai pendukung kebijaksanaan

nasional telah mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang

di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antara daerah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Richardson (2001:35) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan

perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang

dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors

movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan

modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki

keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan

komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan

kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008:26).

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan

berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor

dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan,

konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan

perbankan, dan jasa.

Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat





pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan

sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas

utama pemerintah daerah.

2.3. Pendapatan Regional

Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan

sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur

seberapa jauh keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu

alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah

adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional.

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan

jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama

satu tahun (Sukirno, 1985:17). Sedangkan menurut Tarigan (2007:13), pendapatan

regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat

pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan

rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan

regional, diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari

seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.





Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya

antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup

komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan

keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung

nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya

akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam

PDRB, yaitu:

a. Pertanian.

b. Pertambangan dan Penggalian.

c. Industri Pengolahan.

d. Listrik, Gas dan Air Bersih.

e. Bangunan/Konstruksi.

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran.

g. Pengangkutan dan Komunikasi.

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

i. Jasa-jasa.

2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar.

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan.

Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai

barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) karena





barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang

modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan

keseluruhan.

3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor.

Jika pajak tidak langsung netto dikeluarkan dari PDRN atas Dasar Harga Pasar,

maka didapatkan Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi. Pajak

tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak lain-lain,

kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan.

Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan melalui

tiga pendekatan (Tarigan, 2007:24), yaitu:

1. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach).

Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan

menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi

di dalam suatu wilayah. Total penyediaan barang dan jasa dipergunakan untuk

konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok

dan eskpor netto (ekspor-impor).

2. Pendekatan Produksi (Production Approach).

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi dilakukan

dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor

produksi yang ada dalam perekonomian. Maka itu, untuk menghitung pendapatan





regional berdasarkan pendekatan produksi, maka pertama-tama yang harus dilakukan

ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas.

Pendapatan regional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang

tercipta dari tiap-tiap sektor.

3. Pendekatan Penerimaan (Income Approach).

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan

faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-

jasa. Jadi yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan

pajak tidak langsung netto.

2.4. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Menurut Arsyad (1999:23), fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara

umum adalah:

1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya

pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-

prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada

masa yang akan datang.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya





tujuan.

5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan

evaluasi.

Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi dengan

unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktivitas ekonomi wilayah diidentifikasi

berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif

terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah.

Nugroho dalam Sirojuzilam (2008:60) menyatakan bahwa pendekatan

perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan.

Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-

instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan

adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan

perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan

pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan

perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan

pemanfaatannya.

Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh

pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan

suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut

adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang





berkembang dalam masyarakat.

2.5. Teori Basis Ekspor (Export Base Theory)

Aktivitas perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan,

yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang

berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang

bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan berorientasi lokal

yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah

perekonomian yang bersangkutan.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover)

dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah

lain akan semakin maju pertumbuhanan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya.

Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda

(multiplier effect) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005:28).

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian

daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang

cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang

potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries

(Sjafrizal, 2008:89).

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location

Quotient (LQ), untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau

sektor unggulan (leading sectors). Teknik analisis Location Quotient (LQ) dapat





menggunakan variabel tenaga kerja atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Location Quotient merupakan

rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah

tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan

rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi).

2.6. Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah

adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan

pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan

menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang

peningkatan ekonomi.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional

di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan

hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan

negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan,

perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya

sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak.





Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah

yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur

dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu,

anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat

sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus.

Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah

teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001:198).

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah,

berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar

peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan

atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan

PDRB daerah tersebut.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam

sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa

sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (snow ball

effect) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder.

Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain

berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada

perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk

perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun





nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor

tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan

pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan

apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang

dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah

memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan

potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan

kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi

sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang

mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang

cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang

teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan

kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-

hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun

pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi

pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui

output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu

(provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya





sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah

satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan

menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan

penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting

terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi

di daerah.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi

perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki

potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam

suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut

yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan

teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat

dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah

yang bersangkutan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti

terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian

ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Marhayanie tahun 2003, dengan judul

Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota





Medan. Hasil penelitian dengan menganalisis kontribusi per sektor, analisis linkage,

analisis angka pengganda diperoleh bahwa sektor ekonomi yang potensial dalam

perencanaan pembangunan Kota Medan adalah sektor industri pengolahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Supangkat tahun 2002, dengan judul penelitian

Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan Daerah

Kabupaten Asahan dengan menggunakan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan

berpeluang untuk dijadikan sebagai sektor prioritas bagi peningkatan pembangunan

di daerah Kabupaten Asahan, terutama sub sektor perkebunan, perikanan dan industri

besar, serta sedang.

Penelitian Tampubolon (2001), dengan judul Pembangunan dan Ketimpangan

Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa

karakteristik wilayah mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Potensi

sektor-sektor wilayah mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi

wilayah pantai barat menuju industri pengolahan hasil pertanian dan struktur ekonomi

wilayah pantai timur menuju industri pengolahan barang jadi.

Penelitian Amir dan Riphat tahun 2005, dengan judul Analisis Sektor

Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel

Input-Output 1994 dan 2000. Berdasarkan analisis sektor unggulan menggunakan

angka pengganda (output, pendapatan dan lapangan kerja) dan keterkaitan sektoral

direkomendasikan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat industri, pusat

perdagangan, dan pusat pertanian.





2.8. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah merupakan fenomena

umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan geografi

dan potensi ekonomi wilayah merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya

ketimpangan ini. Di samping itu, kurang lancarnya arus barang dan faktor produksi

antar wilayah turut pula memicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi

daerah. Karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi

wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi daerah yang sangat penting dan strategis

dalam mendorong proses pembangunan daerah.

Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan

sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah

di masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan

daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong

percepatan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro

kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur

ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu

indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu

wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan





untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan

diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat

dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor

Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah

dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil analisis akan

menunjukkan posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas sektor maju

dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat berkembang, sektor relatif

tertinggal, dan sektor maju tapi tertekan. Berdasarkan klasifikasi ini dapat

dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan pembangunan atas posisi perekonomian

yang dimiliki terhadap perekonomian daerah yang menjadi referensi.

2. Sektor Basis dan Non basis

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan

ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini diperlukan

untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non

ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara

keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi-

konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang





di ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan

konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan

kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan

permintaan terhadap sektor non basis yang berarti juga mendorong kenaikan

investasi sektor non basis.

3. Perubahan dan Pergeseran Sektor

Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada

perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja sektor-

sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. Apabila

penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki

keunggulan kompetitif atau sebaliknya.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan

ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral,

keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB

dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan

perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan

perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan

perkembangan pembangunan suatu daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, bila ada satu atau beberapa sektor

ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan





demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan

menjadi suatu sektor unggulan.

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan

keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong

pengembangan ekspor barang maupun jasa.

Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang

memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan

pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang

diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan

pembangunan di masa mendatang.

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan dalam

Gambar 2.1.





Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran

Perekonomian Wilayah

Klasifikasi Pertumbuhan Sektor

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sektor Basis dan Non Basis

Perubahan dan Pergeseran Sektor

Penentuan Sektor Unggulan

Pembangunan Daerah





BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang

merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pertimbangan penelitian dilakukan di Kapubaten Aceh Utara, agar hasil penelitian ini

berupa sektor-sektor unggulan perekonomian dapat digunakan sebagai informasi dan

dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, antara

lain:

1. PDRB Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam periode

1993-2007, data ini digunakan untuk analisis klasifikasi pertumbuhan sektor,

analisis sektor basis dan non basis, dan analisis perubahan dan pergeseran sektor

ekonomi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh

Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan

beberapa metode analisis data, yaitu:





1. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk memperoleh klasifikasi pertumbuhan

sektor perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara.

2. Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan

non basis dalam perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara.

3. Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran

sektor perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara.

3.3.1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang

dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Aceh Utara. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan

mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Aceh Utara dengan

memperhatikan sektor perekonomian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai

daerah referensi.

Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan

karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:180):

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) (Kuadran I).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam

PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam

PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan memilki nilai kontribusi sektor

terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut





terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan

dengan si > s dan ski > sk.

2. Sektor maju tapi tertekan (stagnant sector) (Kuadran II). Kuadran ini merupakan

kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil

dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang

menjadi referensi (s), tetapi memilki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski)

yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah

yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si < s dan

ski > sk.

3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector) (Kuadran III).

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam

PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam

PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memilki nilai kontribusi sektor

terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut

terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan

dengan si > s dan ski < sk.

4. Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector) (Kuadran IV). Kuadran ini

merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang

lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah

yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memilki nilai kontribusi sektor terhadap

PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap





PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan si

< s dan ski < sk.

Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen sebagaimana tercantum

pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

Kuadran I

Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector)

si > s dan ski > sk

Kuadran II

Sektor maju tapi tertekan (stagnant sector)

si < s dan ski > sk

Kuadran III

Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sector)

si > s dan ski < sk

Kuadran IV

Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sector)

si < s dan ski < sk

Sumber: Sjafrizal, 2008:180

3.3.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Aceh Utara

digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan salah satu

pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal

untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Aceh Utara yang menjadi

pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian,

mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ

yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor

yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak





pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode

yang mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro

(2004:183) sebagai berikut:

PDRBAU,i ∑PDRBAU

PDRBNAD,i LQ =

∑PDRBNAD

Di mana:

PDRBAU,i = PDRB sektor i di Kabupaten Aceh Utara pada tahun tertentu.

∑PDRBAU = Total PDRB di Kabupaten Aceh Utara pada tahun tertentu.

PDRBNAD,i = PDRB sektor i di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun

tertentu.

∑PDRBNAD = Total PDRB di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun

tertentu.

Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada

tiga kemungkingan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro,

2004:183), yaitu:

1. Nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten

Aceh Utara adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.





2. Nilai LQ > 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten

Aceh Utara lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam

perekonomian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Nilai LQ < 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di daerah Kabupaten

Aceh Utara lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama dalam


Apabila nilai LQ>1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut

merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak

perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Sebaliknya apabila nilai LQ<1, maka sektor

tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan

sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Aceh Utara.

Data yang digunakan dalam analisis Location Quotient (LQ) ini adalah PDRB

Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2000-2007

menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000.

3.3.3. Analisis Shift Share (Shift Share Analysis)

Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran

sektor pada perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara. Hasil analisis shift share

akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Utara

dibandingkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian dilakukan analisis

terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila





penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kabupaten

Aceh Utara memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya.

Data yang digunakan dalam analisis shift share ini adalah PDRB Kabupaten

Aceh Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2000-2007 menurut

lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000. Penggunaan data harga konstan

dengan tahun dasar yang sama agar bobotnya (nilai riilnya) bisa sama dan

perbandingan menjadi valid (Tarigan, 2007:86).

Melalui analisis shift share, maka pertumbuhan ekonomi dan pergeseran

struktural perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara ditentukan oleh tiga

komponen, yaitu:

1. Provincial Share (PS), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau

pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara dengan melihat nilai

PDRB Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah pengamatan pada periode awal

yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam. Hasil perhitungan Provincial Share akan menggambarkan

peranan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempengaruhi

pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Jika pertumbuhan Kabupaten

Aceh Utara sama dengan pertumbuhan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

maka peranannya terhadap provinsi tetap.

2. Proportional Shift (P) adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor i pada

Kabupaten Aceh Utara dibandingkan total sektor di tingkat Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam.





3. Differential Shift (D) adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Utara dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam.

Secara matematis, Provincial Share (PS), Proportional Shift (P), dan

Differential Shift (D) dapat diformulasikan sebagai berikut (Tarigan, 2007:88;

Sjafrizal, 2008:91):

1. Provincial Share (PS)

2. Proportional Shift (P)

3. Differential Shift (D)

Di mana:

NAD = Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wilayah referensi yang

lebih tinggi jenjangnya.

AU = Kabupaten Aceh Utara sebagai wilayah analisis.

Y = Nilai tambah bruto

i = Sektor dalam PDRB

t = tahun 2007





t-1 = tahun awal (tahun 2000)

Perubahan (pertumbuhan) nilai tambah bruto sektor tertentu (i) dalam PDRB

Kabupaten Aceh Utara merupakan penjumlahan Provincial Share (PS), Proportional

Shift (P), dan Differential Shift (D) sebagai berikut:

Kedua komponen shift, yaitu Proportional Shift (P) dan Differential

Shift (D) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan

internal. Proportional Shift (P) merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal

yang bekerja secara nasional (Provinsi), sedangkan Differential Shift (D) adalah

akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan

(Glasson, 1977:95).

Sektor-sektor di Kabupaten Aceh Utara yang memiliki Differential Shift (D)

positif memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama pada

Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, sektor-

sektor yang memiliki nilai D positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi

di Kabupaten Aceh Utara dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat

dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila nilai D negatif, maka tingkat

pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian





Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan

menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan definisi

operasional sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan (leading sector) adalah sektor yang memiliki peranan (share)

relatif besar dibanding sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi wilayah (PDRB).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto (gross value

added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam

jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.

3. Sektor Ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang

mencakup 9 (sembilan) sektor utama.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak pada posisi 960 52�-970 31� BT dan 040 46�-

050 00� LU dengan luas wilayah 3.296,86 km2 serta terletak di antara:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kabupaten Bener Meriah.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan: Kabupaten Aceh Timur.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan: Kabupaten Bireuen.

Peta Kabupaten Aceh Utara tercantum pada Lampiran 1.

4.1.2. Wilayah Administrasi

Secara administrasi Kabupaten Aceh Utara terbagi atas 27 Kecamatan,

70 pemukiman, 2 Kelurahan dan 850 Desa. 27 Kecamatan tersebut adalah:

Kecamatan Sawang, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro, Kuta Makmur, Simpang

Kramat, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, Geureudong Pase, Matang Kuli, Paya

Bakong, Tanah Luas, Pirak Timu, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir,

Lapang, Lhoksukon, Baktiya, Baktiya Barat, Tanah Jambo Aye, Langkahan,

Seunuddon, Cot Girek, Muara Batu dan Dewantara.





4.1.3. Topografis

Topografis Kabupaten Aceh Utara sebagian besar merupakan daerah relatif

datar yang terdapat pada sejumlah 760 Desa dan daerah yang berbukit pada sejumlah

92 Desa.

4.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada akhir tahun 2007 tercatat

sejumlah 515.974 jiwa dengan komposisi penduduk 252.889 pria dan 263.085

perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara mencapai 157 jiwa/km2

dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,75 % per tahun.

4.2. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Metode Klassen Tipology digunakan untuk mengetahui pengelompokkan

sektor ekonomi dalam Kabupaten Aceh Utara menurut struktur pertumbuhannya.

Dengan menggunakan Matrix Klassen dapat dilakukan empat pengelompokkan

sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi.

Tabel 4.1. menyajikan hasil pengolahan data pada Lampiran 3, yaitu berupa

rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 dengan Migas.

Pada Tabel 4.1. terlihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi rata-rata

paling besar terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara adalah sektor pertambangan dan





penggalian, lalu diikuti sektor pertanian dan industri pengolahan. Untuk pertumbuhan

rata-rata, paling besar ditunjukkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi

kemudian diikuti sektor bangunan dan konstruksi dan sektor listrik dan air minum.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rata-rata paling kecil bahkan negatif,

yaitu sektor bank dan lembaga keuangan lainnya.

Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi NAD dan Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 dengan Migas

NAD Aceh Utara

No. Sektor Rata-Rata Pertumbuhan

(S)

Rata-Rata Kontribusi

(Sk)

Rata-Rata Pertumbuhan

(Si)


(Ski)

1 Pertanian 3,065 20,687 3,257 8,772

2 Pertambangan dan Penggalian

-6,281 28,510 -8,690 77,663

3 Industri Pengolahan -2,224 22,238 -2,603 5,421

4 Listrik dan Air Minum

10,675 0,176 8,122 0,045

5 Bangunan dan Konstruksi

2,787 4,310 5,181 1,224

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

4,425 9,759 2,256 2,792

7 Pengangkutan dan Komunikasi

8,527 5,369 10,115 2,286

8 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

-4,985 1,013 -32,695 0,263

9 Jasa-Jasa 8,609 7,937 1,498 1,534

Sumber: Lampiran 3

Selain itu, secara Provinsi sektor-sektor yang memiliki kontribusi rata-rata

paling besar adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan,

dan sektor pertanian. Sedangkan sektor yang menyumbangkan kontribusi rata-rata

paling kecil, yaitu sektor listrik dan air minum. Pertumbuhan rata-rata Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam paling tinggi adalah sektor listrik dan air minum diikuti





sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sementara sektor

pertambangan dan penggalian mempunyai pertumbuhan paling kecil bahkan negatif.

Selanjutnya, melalui data pada Tabel 4.1. dapat diklasifikasikan sektor PDRB

Kabupaten Aceh Utara tahun 1993-2007 dengan migas berdasarkan Tipologi Klassen

sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 dengan Migas berdasarkan Tipologi Klassen

Kuadran I


si > s dan ski > sk

Kuadran II


si < s dan ski > sk

- Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kuadran III


si > s dan ski < sk

- Sektor Pertanian - Sektor Bangunan dan

Konstruksi - Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi

Kuadran IV


si < s dan ski < sk

- Sektor Industri Pengolahan

- Sektor Listrik dan Air Minum

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

- Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

- Sektor Jasa-Jasa

Sumber: Data diolah dari Tabel 4.1.





Sesuai hasil analisis pada Tabel 4.2. terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara

dengan migas, tidak terdapat sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan

tumbuh pesat. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian termasuk ke dalam

sektor maju tapi tertekan, walaupun sektor ini memiliki kontribusi yang paling besar

tetapi pertumbuhan rata-rata terus menurun. Sektor-sektor yang tergolong ke dalam

sektor potensial untuk berkembang adalah sektor pertanian, sektor bangunan dan

konstruksi, dan sektor pengangkutan komunikasi. Ternyata hasil analisis

menunjukkan banyak sektor-sektor di Kabupaten Aceh Utara tergolong ke dalam

sektor relatif tertinggal, yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air

minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bank dan lembaga keuangan

lainnya, dan sektor jasa-jasa.

Tabel 4.3. menyajikan hasil pengolahan data pada Lampiran 4, yaitu berupa

rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 tanpa migas.

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi NAD dan Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 tanpa Migas

NAD Aceh Utara

No. Sektor Rata-Rata Pertumbuhan

(S)


(Sk)

Rata-Rata Pertumbuhan

(Si)


(Ski)

1 Pertanian 3,065 37,056 3,257 38,607


11,510 1,206 7,582 1,310

3 Industri Pengolahan 2,360 11,188 -2,603 24,284

4 Listrik dan Air Minum 10,675 0,313 8,122 0,194





Lanjutan Tabel 4.3.


2,787 7,723 5,181 5,354


4,425 17,157 2,256 12,432


8,527 9,588 10,115 9,894


-4,985 1,863 -32,695 1,200

9 Jasa-Jasa 8,609 13,907 1,498 6,726

Sumber: Lampiran 4

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling

tinggi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa migas diikuti oleh sektor industri

pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan

komunikasi. Sedangkan sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa migas yang

memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi

diikuti sektor listrik dan air minum, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor

bangunan dan konstruksi.

Tabel 4.4. Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara Tahun 1993-2007 tanpa Migas berdasarkan Tipologi Klassen

Kuadran I


si > s dan ski > sk

- Sektor Pertanian - Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi

Kuadran II


si < s dan ski > sk

- Sektor Pertambangan dan Penggalian

- Sektor Industri Pengolahan





Lanjutan Tabel 4.4.

Kuadran III


si > s dan ski < sk

- Sektor Bangunan dan Konstruksi

Kuadran IV


si < s dan ski < sk

- Sektor Listrik dan Air Minum

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

- Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

- Sektor Jasa-Jasa

Sumber: Data diolah dari Tabel 4.3.

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa, klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Aceh

Utara tanpa migas tahun 1993-2007 berdasarkan Tipologi Klassen, hanya terdapat

dua sektor yang termasuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu

sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian

memberikan konstribusi rata-rata yang terbesar terhadap PDRB sebesar 38,61 %,

sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,89 %. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang dominan apabila

menganalisa PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa migas. Sementara itu sektor yang

potensial atau masih dapat berkembang, yaitu sektor bangunan dan kontruksi dengan

kontribusi rata-rata mencapai 5,5 %.





4.3. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor

ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis.

LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor

di Kabupaten Aceh Utara terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nilai LQ > 1 berarti bahwa peranan suatu sektor di Kabupaten lebih dominan

dibandingkan sektor di tingkat Provinsi dan sebagai petunjuk bahwa Kabupaten surplus

akan produk sektor tersebut. Sebaliknya bila nilai LQ < 1 berarti peranan sektor tersebut

lebih kecil di Kabupaten dibandingkan peranannya di tingkat Provinsi.

Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk

menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Karena sektor tersebut tidak

saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi

kebutuhan di daerah lain atau surplus.

Hasil perhitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Aceh Utara dari kurun

waktu tahun 2000-2007 pada Lampiran 5 dicantumkan pada Tabel 4.5. untuk PDRB

dengan migas dan pada Lampiran 6 dicantumkan pada Tabel 4.6. untuk PDRB tanpa

migas.

Berdasarkan Tabel 4.5. dari hasil perhitungan indeks Location Quotient

PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan migas selama periode pengamatan

tahun 2000-2007, maka dapat teridentifikasikan sektor-sektor basis dan non basis.

Kontribusi sub sektor minyak dan gas sangat besar terhadap PDRB Kabupaten Aceh





Utara, sehingga hanya terdapat satu sektor basis, yaitu sektor pertambangan dan

penggalian dengan LQ rata-rata sebesar 2,7389. Hal ini menunjukkan sektor

pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis yang memiliki kekuatan

ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) dengan Migas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007

Tahun No Sektor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LQ Rata-Rata

1 Pertanian 0,3010 0,3647 0,3516 0,3497 0,3727 0,6581 0,7075 0,7670 0,4840


2,4868 2,9151 2,4692 2,3995 2,7723 2,7810 2,8401 3,2472 2,7389

3 Industri Pengolahan

0,1929 0,2287 0,1443 0,1261 0,1478 0,1614 0,1912 0,2578 0,1813


0,2470 0,2900 0,2111 0,2368 0,2001 0,3437 0,3401 0,3122 0,2726


0,0930 0,1856 0,1827 0,1939 0,2107 0,4440 0,3361 0,3434 0,2487


0,2181 0,2698 0,1866 0,1712 0,1865 0,2970 0,3118 0,3625 0,2504


0,4111 0,5077 0,4492 0,4277 0,4268 0,6292 0,6272 0,6459 0,5156


0,1503 0,1233 0,1023 0,0913 0,1295 0,2445 0,2523 0,2777 0,1714

9 Jasa-Jasa 0,1417 0,1678 0,0970 0,0892 0,0774 0,1173 0,1236 0,1236 0,1172

Sumber: Lampiran 5

Kondisi ini disebabkan oleh kontribusi rata-rata sub sektor minyak dan gas

bumi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara mencapai 77,66 % per tahun. Akan





tetapi bila dilihat produktivitasnya sub sektor minyak dan gas mengalami

pertumbuhan rata-rata negatif mencapai -8,74 % per tahun. Hal ini disebabkan

semakin menurunnya produksi gas alam cair dan kondensat.

Namun bila ditinjau indeks LQ Kabupaten Aceh Utara tanpa migas seperti

disajikan dalam Tabel 4.6. menunjukkan bahwa terdapat empat sektor basis

di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan

penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) tanpa Migas

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007

Tahun No Sektor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

LQ Rata-Rata

1 Pertanian 1,0461 1,0067 1,2134 1,2745 1,2859 1,4791 1,5543 1,5771 1,3047


1,2795 1,2073 1,3917 1,4675 1,3680 1,5119 0,9162 0,9706 1,2641


2,2552 2,9070 2,0570 1,8999 2,7662 1,6106 1,7001 1,6743 2,1088


0,8583 0,8007 0,7285 0,8630 0,6904 0,7723 0,7472 0,6419 0,7628


0,3231 0,5123 0,6305 0,7069 0,7272 0,9978 0,7383 0,7060 0,6678


0,7581 0,7448 0,6439 0,6241 0,6436 0,6675 0,6850 0,7455 0,6891


1,4286 1,4015 1,5505 1,5590 1,4727 1,4140 1,3778 1,3281 1,4415





Lanjutan Tabel 4.4.


0,5223 0,3403 0,3532 0,3329 0,4469 0,5494 0,5542 0,5711 0,4588

9 Jasa-Jasa 0,4925 0,4633 0,3347 0,3253 0,2669 0,2636 0,2716 0,2541 0,3340

Sumber: Lampiran 6

LQ sektor pertanian menunjukkan trend yang terus meningkat selama enam

tahun terakhir. Hampir semua sub sektor dari sektor pertanian memiliki nilai LQ > 1,

kecuali sub sektor kehutanan.

Sub sektor tanaman perkebunan dengan nilai LQ sebesar 1,284 merupakan

kontribusi dari beberapa komoditi perkebunan dominan secara berturut-turut kelapa

sawit, kelapa, kakao, pinang, dan karet.

Untuk sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya dengan nilai LQ sebesar 1,30

didominasi oleh ternak besar sapi, ternak kecil kambing dan unggas. Sedangkan sub

sektor perikanan dengan nilai LQ sebesar 2.49, merupakan sub sektor dengan nilai

LQ terbesar dari sektor pertanian didominasi oleh perikanan tambak dan perikanan

laut.

Nilai LQ sektor industri pengolahan yang mencapai 2,11, merupakan nilai LQ

terbesar dari sektor-sektor lainnya. Sub sektor industri bukan migas merupakan satu-

satunya sub sektor dari sektor industri pengolahan dikarenakan tidak adanya industri

migas di Kabupaten Aceh Utara. Sub sektor industri bukan migas memiliki kontribusi

rata-rata mencapai 24 % terhadap PDRB tanpa migas namun pertumbuhan rata-

ratanya bernilai negatif. Hal ini disebabkan sub sektor industri bukan migas





didominasi oleh industri pupuk yang produksinya terus menurun (berfluktuasi) akibat

kesulitan mendapatkan bahan baku gas.

Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai nilai LQ > 1 didukung oleh

dua sub sektornya yang juga mempunyai nilai LQ > 1, yaitu sub sektor pengangkutan

jalan raya dan sub sektor pengangkutan laut, sungai dan danau.

Meskipun sektor basis merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan

dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara, akan tetapi peran

sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena dengan adanya sektor basis

akan dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

4.4. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Utara dikaitkan dengan perekonomian daerah yang

menjadi referensi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Analisis Shift Share

dalam penelitian ini menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB untuk

menguraikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara.

Pertumbuhan PDRB total (Y) dapat diuraikan menjadi komponen shift dan

komponen share, yaitu:

a. Komponen Provincial Share (PS) adalah banyaknya pertambahan PDRB

Kabupaten Aceh Utara seandainya pertumbuhannya sama dengan laju

pertumbuhan PDRB Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode studi.

b. Komponen Proportional Shift (P), mengukur besarnya net shift Kabupaten Aceh





Utara yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Kabupaten Aceh

Utara yang berubah. Apabila P>0, artinya Kabupaten Aceh Utara berspesialisasi

pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

tumbuh relatif cepat dan apabila P<0, berarti Kabupaten Aceh Utara

berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun.

c. Komponen Differential Shift (D), mengukur besarnya net shift yang diakibatkan

oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat

di Kabupaten Aceh Utara dibandingkan dengan Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern, seperti sumber

daya yang baik akan mempunyai Differential Shift Component positif (D > 0),

sebaliknya apabila secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai

Differential Shift Component yang negatif (D < 0).

Analisis penentuan sektor ekonomi strategis dan memiliki keunggulan untuk

dikembangkan dengan tujuan untuk memacu laju pertumbuhan Kabupaten Aceh

Utara. Untuk mengetahui sektor spesialisasi daerah serta pertumbuhannya digunakan

komponen Provincial Shre (PS), Proportional Shift (P), dan Differential Shift (D).

Hasil perhitungan analisis shift share PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan

migas tahun 2000-2007 pada Lampiran 7 dicantumkan pada Tabel 4.7.

Berdasarkan Tabel 4.7. pertumbuhan komponen proportional Kabupaten

Aceh Utara selama periode tahun 2000-2007 ada yang bernilai negatif dan positif.





Nilai P positif, berarti perekonomian Kabupaten Aceh Utara berspesialisasi pada

sektor yang sama yang tumbuh cepat pada perekonomian Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Sebaliknya apabila nilai P negatif, berarti perekonomian Kabupaten

Aceh Utara berspesialisasi pada sektor yang sama dan tumbuh lambat pada


Sektor-sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proporsional

positif, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan,

hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.

Sedangkan sektor-sektor yang mempunyai nilai komponen pertumbuhan proporsional

negative, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan

sektor bank dan lembaga keuangan lainnya.

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 dengan Migas

No. Sektor Provincial Share (PS)

Proportional Shift (P)

Differential Shift (D)

Total (∆Y)

1 Pertanian 3.700,48 219.512,37 64.841,88 288.054,74


50.142,61 -4.988.335,68 -2.421.148,08 -7.359.341,15

3 Industri Pengolahan 2.066,93 -128.151,82 -143.223,47 -269.308,36


17,78 3.859,54 -3.364,90 512,42


268,15 13.885,17 56.945,41 71.098,74


1.542,77 114.671,91 -102.340,13 13.874,55





Lanjutan Tabel 4.7.


902,82 128.492,89 -89.147,19 40.248,52


57,52 -68.684,39 81.567,71 12.940,84

9 Jasa-Jasa 482,09 154.218,60 -143.909,94 10.790,75

Jumlah 59.181,15 -4.550.531,41 -2.699.778,69 -7.191.128,95

Sumber: Lampiran 7

Nilai Differential Shift (D) sektor perekonomian Kabupaten Aceh Utara

selama periode tahun 2000-2007 ada yang positif dan negatif. Nilai D positif, berarti

bahwa terdapat sektor ekonomi Kabupaten Aceh Utara tumbuh lebih cepat

dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan nilai D negatif, berarti sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan

sektor yang sama di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat tiga sektor dalam perekonomian Kabupaten Aceh Utara dengan nilai

D positif, yaitu: sektor pertanian dengan nilai D sebesar 64.841,88 , sektor bangunan

dan konstruksi dengan nilai D sebesar 56.945,41 dan sektor bank dan lembaga

keuangan lainnya dengan nilai D sebesar 81.567,71.

Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang pertumbuhannya cepat,

sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB

Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan enam sektor lainnya, yaitu sektor pertambangan

dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, perdagangan, hotel dan

restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa memiliki nilai D negatif,

sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat.





Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan Kabupaten

Aceh Utara yang bersifat intern dan ekstern, di mana proportional shift dari pengaruh

unsur-unsur luar yang bekerja dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

differential shift adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam


Hasil perhitungan analisis shift share PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa

migas selama periode penelitian tahun 2000-2007 pada Lampiran 8 sebagaimana

tercantum pada Tabel 4.8. terdapat nilai komponen proporsional (P) positif, yaitu

sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air minum, sector

pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor yang memiliki

nilai P negatif, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan

dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor bank dan lembaga

keuangan lainnya.

Nilai Differential Shift perekonomian Kabupaten Aceh Utara tanpa migas dari

tahun 2000-2007 menunjukkan terdapat sektor-sektor ekonomi yang tumbuh lebih

cepat dibandingkan sektor-sektor ekonomi yang sama di tingkat Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah sektor pertanian dengan

nilai D sebesar 64.841,88, sektor bangunan dan konstruksi dengan nilai D sebesar

56.945,41, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dengan nilai D sebesar

81.567,71.





Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 tanpa Migas

No. Sektor Provincial Share (PS)

Proportional Shift (P)

Differential Shift (D)

Total (∆Y)

1 Pertanian 303.321,43 -80.108,57 64.841,88 288.054,74


8.285,51 17.858,07 -19.495,41 6.648,17

3 Industri Pengolahan 169.421,86 -295.506,76 -143.223,47 -269.308,36


1.456,98 2.420,33 -3.364,90 512,42


21.980,09 -7.826,76 56.945,41 71.098,74


126.457,76 -10.243,08 -102.340,13 13.874,55


74.002,39 55.393,32 -89.147,19 40.248,52


4.715,06 -73.341,92 81.567,71 12.940,84

9 Jasa-Jasa 39.516,20 115.184,49 -143.909,94 10.790,75

Jumlah 749.157,28 -276.170,89 -298.126,02 174.860,37

Sumber: Lampiran 8

Sedangkan sektor-sektor ekonomi dengan nilai D negatif, berarti sektor

tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi.

Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri

pengolahan, sektor listrik dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran,

sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa.

Pergeseran sektor yang terjadi pada PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan

migas sebagaimana tercantum pada Tabel 4.9. dan Gambar 4.1. menunjukkan sektor

primer mengalami penurunan kontribusi dari 90,28 % pada tahun 2000 menjadi

82,86 % pada tahun 2007.





Tabel 4.9. Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan Migas Tahun 2000-2007 (dalam persen)

Tahun No Sektor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Primer

1 Pertanian 6,25 8,58 6,12 5,96 7,45 14,06 14,99 17,59


84,73 78,95 85,73 86,73 84,21 72,73 70,66 65,27

Jumlah 90,98 87,53 91,85 92,68 91,66 86,79 85,65 82,86

Sekunder


3,49 4,29 3,02 2,54 2,71 2,56 2,73 3,21


0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,06 0,06 0,07


0,45 0,75 0,64 0,65 0,79 1,55 1,70 2,05

Jumlah 3,98 5,08 3,68 3,22 3,53 4,17 4,49 5,33

Tersier


2,61 3,95 2,15 1,92 2,25 4,25 4,68 5,70


1,53 2,23 1,49 1,40 1,60 3,01 3,25 3,83


0,10 0,10 0,08 0,08 0,16 0,30 0,34 0,40

9 Jasa-Jasa 0,82 1,11 0,75 0,70 0,80 1,49 1,60 1,88

Jumlah 5,05 7,40 4,47 4,10 4,81 9,04 9,86 11,81

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Data diolah dari Lampiran 3

Hal ini disebabkan penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

yang mendominasi PDRB dari 84,73 % menjadi 65,27 % tetapi sektor pertanian

mengalami kenaikan kontribusi dari 6,25 % menjadi 17,59 %. Sektor sekunder

menunjukkan kenaikan kontribusi dari 3,98 % tahun 2000 menjadi 5,33 % tahun





2007, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan signifikan dari sektor bangunan dan

konstruksi. Demikian juga sektor tersier mengalami kenaikan kontribusi dari 5,05 %

menjadi 11,81 %.


Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan Migas Tahun 2000-2007

Pergeseran sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa migas dari

tahun 2000-2007, sebagaimana tercantum pada Tabel 4.10. dan Gambar 4.2.

menunjukkan sektor primer dan tersier mengalami kenaikan kontribusi terhadap

PDRB, sedangkan sektor sekunder justru menurun. Kenaikan kontribusi yang cukup

signifikan adalah pada sektor primer dari 41,59 % tahun 2000 menjadi 51,28 % tahun

2007, terutama disebabkan oleh kenaikan kontribusi melalui sektor pertanian dari

90.9887.53

91.85 92.68 91.6686.79 85.65

82.86

3.98 5.08 3.68 3.22 3.53 4.17 4.49 5.33

5.05 7.44.47 4.1 4.81

9.04 9.86 11.81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kont

ribu

si (%

)

T a h u n

PrimerSekunderTersier





40,49 % menjadi 49,97 %.

Tabel 4.10. Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas Tahun 2000-2007 (dalam persen)

Tahun No Sektor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Primer

1 Pertanian 40,49 40,31 42,38 44,33 46,61 50,91 50,42 49,97


1,11 1,09 1,14 1,20 1,18 1.30 1,30 1,31

Jumlah 41,60 41,40 43,52 45,53 47,79 52,20 51,72 51,28

Sekunder


22,62 20,15 20,92 18,93 16,97 9,26 9,18 9,13


0,19 0,19 0,15 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20


2,93 3,51 4,44 4,85 4,95 5,62 5,74 5,82

Jumlah 25,74 23,85 25,51 23,98 22,11 15,08 15,12 15,15

Tersier


16,88 18,58 14,89 14,26 14,06 15,37 15,73 16,20


9,88 10,49 10,35 10,42 10,03 10,89 10,93 10,88


0,63 0,45 0,52 0,62 0,98 1,08 1,13 1,15

9 Jasa-Jasa 5,27 5,23 5,21 5,19 5,03 5,38 5,37 5,34

Jumlah 32,66 34,75 30,97 30,49 30,10 32,72 33,16 33,57

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Sektor sekunder mengalami penurunan kontribusi dari 25,74 % menjadi 15,15

%, terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan dari

22,61 % menjadi 9,13 %. Sedangkan sektor tersier tidak mengalami pergeseran





berarti, kontribusi meningkat dari 32,66 % menjadi 33,57%.


Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa Migas Tahun 2000-2007

Kabupaten Aceh Utara mengalami dua tahapan pemekaran, yaitu pada tahun

1999 terbentuk Kabupaten Bireuen dan tahun 2001 terbentuk Kota Lhokseumawe.

Ibukota Kabupaten Aceh Utara yang pada awalnya Kota Lhokseumawe, maka karena

terjadinya pemekaran tersebut dipindahkan ke Kota Lhoksukon. Walaupun demikian,

sampai saat ini pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara masih berada di Kota

Lhokseumawe.

41.59 41.4 43.52 45.53 47.7952.2 51.73 51.28

25.74 23.85 25.51 23.98 22.11

15.09 15.12 15.15

32.66 34.75 30.97 30.49 30.1 32.71 33.16 33.57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kont

ribu

si (%

)

T a h u n

PrimerSekunderTersier





Kegiatan perekonomian sektor tersier masyarakat Kabupaten Aceh Utara

sebagian besar masih bergantung dan terjadi di Kota Lhokseumawe sehingga hal ini

berpengaruh pada kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara.

4.5. Pembahasan Per Sektor

Analisis ini digunakan untuk mengambil kesimpulan dengan menggabungkan

tiga hasil analisis, yaitu analisis Klassen Tipology, analisis Location Quotient (LQ),

dan analisis shift share untuk menentukan sektor unggulan.

Analisis ini hanya dilakukan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa

migas dengan tujuan untuk menilai sektor-sektor lain di luar sub sektor minyak dan

gas. Sebagaimana kita ketahui bahwa kontribusi sub sektor minyak dan gas terhadap

PDRB Kabupaten Aceh Utara sangat besar rata-rata mencapai 77,4 persen, tetapi

kontribusi ini terus menurun seiring akan berakhirnya era migas di Kabupaten Aceh

Utara.

4.5.1. Analisis Sektor Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat besar terhadap PDRB

Kabupaten Aceh Utara, hal ini ditunjukkan oleh kontribusi rata-rata sektor pertanian

yang mencapai 38,61 % per tahun dan menempati urutan pertama dalam

kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara. Laju pertumbuhan rata-rata

sektor pertanian 3,26 % melebihi laju pertumbuhan di tingkat Provinsi, sehingga

sektor ini diklasifikasikan sebagai sektor maju dan tumbuh cepat.





Berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian menunjukkan nilai LQ rata-rata

sebesar 1,31 (>1), hal ini berarti sektor ini merupakan sektor basis. Artinya sektor ini

tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Aceh Utara saja, tapi mampu

memenuhi kebutuhan daerah lainnya sehingga sektor pertanian merupakan sektor

yang berpotensi ekspor.

Tabel 4.11. Analisis Sektor Petanian No. Aspek Parameter Makna

1. Tipologi Klassen Kuadran I Sektor maju dan tumbuh cepat

2. LQ > 1 Sektor basis

3. P Negatif Tumbuh lambat di Provinsi

4. D Positif Pertumbuhan lebih cepat dibanding Provinsi

Sumber: Data diolah dari Lampiran 4, 6 dan 8

Berdasarkan Gambar 4.3, perkembangan nilai LQ sektor pertanian dari tahun

2000-2007 menunjukkan trend menaik dan semua nilainya > 1. Selama kurun waktu

analisis, nilai LQ mempunyai rata-rata 1,31, hanya pada tahun 2001 terjadi

penurunan.






Gambar 4.3. Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertanian

Hasil perhitungan shift share sektor pertanian nilai komponen P sebesar

-80.107,57 menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh lambat

di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan nilai komponen D

sebesar 64.841.88, berarti bahwa sektor pertanian mempunyai daya saing yang

meningkat, karena pertumbuhannya lebih cepat daripada Provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian dapat

digolongkan sebagai sektor unggulan karena sektor ini tergolong sektor maju dan

tumbuh cepat, merupakan sektor basis, dan pertumbuhannya lebih cepat

dibandingkan Provinsi.





4.5.2. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten

Aceh Utara rata-rata hanya sebesar 1,31 persen per tahun dan berada pada urutan

ketujuh dibandingkan sektor-sektor lain. Laju pertumbuhan sektor ini rata-rata

sebesar 7,58 persen per tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor yang

memiliki pertumbuhan cukup signifikan. Tetapi laju pertumbuhan sektor ini lebih

rendah dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi, sehingga sektor ini

diklasifikasikan sebagai sektor maju tapi tertekan.

Tabel 4.12. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian No. Aspek Parameter Makna

1. Tipologi Klassen Kuadran II Sektor maju tapi tertekan

2. LQ > 1 Sektor Basis

3. P Positif Tumbuh cepat di Provinsi

4. D Negatif Pertumbuhan lebih lambat dibanding Provinsi


Nilai LQ sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan nilai lebih besar

dari 1, yaitu 1,26 yang berarti sektor ini termasuk ke dalam sektor basis.

Perkembangan nilai LQ sektor ini selama periode penelitian berfluktuatif, di mana

secara umum mengalami penurunan seperti ditunjukkan Gambar 4.4.

Hasil analisis shift share sektor pertambangan dan penggalian, komponen P

sebesar 17.858,07 menunjukkan sektor ini termasuk ke dalam sektor yang di Provinsi

tumbuh dengan cepat, sedangkan nilai D sebesar -19.495,41 berarti sektor ini

mempunyai daya saing yang menurun, sehingga pertumbuhannya lebih lambat






Berdasarkan analisis sektor pertambangan dan penggalian, menunjukkan

bahwa sektor ini tidak dapat digolongkan ke dalam sektor unggulan, karena sektor ini

termasuk ke dalam sektor maju tapi tertekan. Walaupun termasuk sektor basis, tetapi

nilai LQ nya menunjukkan kecenderungan menurun serta pertumbuhannya lebih

lambat dibandingkan Provinsi.


Gambar 4.4. Grafik Perkembangan LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian

4.5.3. Analisis Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan apabila ditinjau dari segi kontribusinya terhadap

PDRB menduduki urutan kedua dengan konstribusi rata-rata 24,28 persen per tahun

lebih besar dibandingkan Provinsi, namun memiliki laju pertumbuhan rata-rata





negatif sebesar -2,60 lebih kecil daripada Provinsi. Sehingga sektor ini

diklasifikasikan ke dalam sektor maju tapi tertekan.

Berdasarkan Gambar 4.5. perkembangan LQ sektor industri pengolahan

berfluktuatif dengan trend menurun tajam pada tiga tahun akhir periode pengamatan.

Walaupun demikian, nilai LQ rata-rata sektor ini merupakan yang paling besar

dibandingkan sektor lain, yaitu sebesar 2,11, sehingga dapat digolongkan sebagai

sektor basis.

Tabel 4.13. Analisis Sektor Industri Pengolahan No. Aspek Parameter Makna

1. Tipologi Klassen Kuadran II Sektor maju tapi tertekan





Sektor industri pengolahan memiliki nilai komponen P sebesar -295.506,76 yang

menunjukkan bahwa sektor ini tumbuh lambat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan nilai komponen D sebesar -143.223,47 menggambarkan bahwa sektor

industri pengolahan sebagai sektor yang daya saingnya menurun, sehingga

pertumbuhannya lebih lambat daripada pertumbuhan di Provinsi.






Gambar 4.5. Grafik Perkembangan LQ Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan hasil analisis sektor industri pengolahan, maka sektor ini tidak

termasuk ke dalam sektor unggulan. Walaupun termasuk sektor basis tetapi

pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Provinsi (tidak kompetititf) dan

tergolong ke dalam sektor maju tapi tertekan.

4.5.4. Analisis Sektor Listrik dan Air Minum

Hasil analisis menggunakan Klassen Tipology sektor listrik dan air minum

diklasifikasikan sebagai sektor relatif tertinggal. Hal ini disebabkan pertumbuhan

rata-rata sebesar 8.12 % masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan rata-rata

di tingkat Provinsi sebesar 10.68 %. Sedangkan kontribusi rata-rata terhadap PDRB

sebesar 0.19 % juga lebih kecil dibandingkan Provinsi sebesar 0.31 %.





Perkembangan nilai LQ sektor listrik dan air minum berfluktuatif dengan

trend menurun dan nilainya tidak pernah > 1 (Gambar 4.6.), sehingga sektor ini

dikategorikan sebagai sektor non basis.

Tabel 4.14. Analisis Sektor Listrik dan Air Minum No. Aspek Parameter Makna

1. Tipologi Klassen Kuadran IV Sektor relatif tertinggal

2. LQ < 1 Sektor Non Basis




Analisis shift share sektor listrik dan air minum selama periode penelitian,

diperoleh nilai P sebesar 2.420,33 menunjukkan sektor ini tumbuh cepat di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara nilai D yang negatif sebesar -3.364,90,

berarti sektor ini mempunyai daya saing yang menurun, sehingga pertumbuhannya

lebih lambat dibandingkan Provinsi.






Gambar 4.6. Grafik Perkembangan LQ Sektor Listrik dan Air Minum

Hasil analisis terhadap sektor listrik dan air minum menunjukkan bahwa

sektor ini tidak termasuk sektor unggulan, karena tergolong sebagai sektor relatif

tertinggal, bukan sektor basis dan laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan

Provinsi (tidak kompetitif).

4.5.5. Analisis Sektor Bangunan dan Konstruksi

Sektor bangunan dan konstruksi memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,35 %

dan menempati peringkat keenam dibandingkan sektor-sektor lain, namun persentasenya

masih lebih kecil dibandingkan Provinsi yang mencapai 7,72 %. Tetapi laju pertumbuhan

rata-rata yang mencapai 5,18 % lebih tinggi daripada Provinsi yang hanya sebesar

2,79 %. Kondisi ini menyebabkan sektor bangunan dan konstruksi digolongkan





ke dalam sektor potensial atau masih dapat berkembang.

Tabel 4.15. Analisis Sektor Bangunan dan Konstruksi No. Aspek Parameter Makna

1. Tipologi Klassen Kuadran III Sektor Potensial





Sektor bangunan dan konstruksi memiliki nilai LQ rata-rata sebesar 0,67 %,

sehingga tidak tergolong sebagai sektor basis. Perkembangan nilai LQ sektor ini

menunjukkan penurunan di akhir periode pengamatan dimulai tahun 2005 sampai

dengan 2007 seperti ditunjukkan Gambar 4.7.

Berdasarkan hasil analisis shift share, sektor bangunan dan konstruksi dapat

dikategorikan sebagai sektor yang kompetitif, karena memiliki nilai komponen D

positif sebesar 56.945,41, sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan

Provinsi. Sementara nilai komponen P yang negatif sebesar -7.826,76 berarti sektor

ini merupakan sektor yang tumbuh lambat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.






Gambar 4.7. Grafik Perkembangan LQ Sektor Bangunan dan Konstruksi

Hasil analisis terhadap sektor bangunan dan konstruksi dapat disimpulkan

bahwa sektor ini bukan merupakan sektor unggulan karena bukan merupakan sektor

basis. Tetapi sektor ini mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi sektor

unggulan karena tergolong sektor potensial atau masih dapat berkembang, kompetitif

dan laju pertumbuhan lebih besar daripada Provinsi.

4.5.6. Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Hasil analisis menggunakan Klassen Tipology terhadap sektor perdagangan,

hotel dan restoran menunjukkan bahwa sektor ini tergolong ke dalam sektor relatif

tertinggal. Hal ini disebabkan kontribusi rata-ratanya sebesar 12,43 % dan laju

pertumbuhan rata-ratanya sebesar 2,26 % masih lebih kecil dibandingkan Provinsi.





Tabel 4.16. Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran No. Aspek Parameter Makna






Berdasarkan Gambar 4.8. perkembangan nilai LQ sektor perdagangan, hotel

dan restoran menunjukkan nilai LQ rata-rata < 1 yaitu sebesar 0,69. Hal ini berarti

sektor ini termasuk sektor non basis, sehingga sektor ini dapat dikatakan belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat daerah Kabupaten Aceh Utara atau berpotensi

impor.

Su

mber: Data diolah dari Lampiran 6

Gambar 4.8. Grafik Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran





Nilai komponen P sektor perdagangan, hotel dan restoran yang negatif sebesar

-10.243.08 berarti bahwa sektor ini tumbuh lambat di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Demikian juga dengan nilai komponen D yang negatif sebesar

-102.340,13 menunjukkan sektor ini tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan

di Provinsi atau dapat dikatakan tidak kompetitif.

Hasil analisis terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat ditarik

kesimpulan bahwa sektor ini bukan merupakan sektor unggulan, karena tergolong

sektor relatif tertinggal, bukan merupakan sektor basis, dan tidak kompetitif.

4.5.7. Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi menduduki peringkat keempat dalam

kontrtibusi rata-ratanya terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar

9.89 % dan melebihi kontribusi sektor yang sama di tingkat Provinsi. Laju

pertumbuhan rata-rata mencapai 10.11 % lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan

di tingkat Provinsi yang sebesar 8.53 %. Sehingga berdasarkan Klassen Tipology sektor

ini diklasifikasikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat.

Tabel 4.17. Analisis Sektor Pengangkutan dan Komunikasi No. Aspek Parameter Makna

1. Tipologi Klassen Kuadran I Sektor maju dan tumbuh cepat







Lanjutan Tabel 4.17.



Perkembangan nilai LQ sektor ini seperti ditunjukkan Gambar 4.9 cenderung

menurun dimulai tahun 2003, tetapi nilai LQ rata-ratanya masih > 1. Sehingga sektor

ini tergolong sebagai sektor basis.

Hasil analisis shift share terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi

diperoleh nilai komponen P sebesar 55.393,32 dan nilai komponen D sebesar

-89.147,19. Hal ini berarti sektor ini tergolong ke dalam sektor yang tumbuh cepat

di tingkat Provinsi dan mempunyai daya saing yang menurun, sehingga

pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Provinsi.

Hasil analisis terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi dapat disimpulkan

bahwa sektor ini merupakan sektor non unggulan walaupun tergolong ke dalam sektor

yang maju dan tumbuh dengan pesat dan merupakan sektor basis tetapi sektor ini

tumbuh lebih lambat dibanding Provinsi (tidak kompetitif).






Gambar 4.9. Perkembangan LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

4.5.8. Analisis Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Berdasarkan analisis Klassen Tipology sektor bank dan lembaga keuangan

lainnya termasuk ke dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal. Laju pertumbuhan

rata-rata yang bernilai negatif sebesar -32.695 persen jauh lebih kecil dibandingkan

pertumbuhan di tingkat Provinsi. Sedangkan nilai kontribusi rata-rata terhadap PDRB

sebesar 1,20 persen juga lebih kecil dibandingkan Provinsi.

Tabel 4.18. Analisis Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya No. Aspek Parameter Makna











Berdasarkan analisis LQ, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya

menunjukkan nilai LQ rata-ratanya < 1, yaitu sebesar 0,46 % sebagaimana

ditunjukkan Gambar 4.10. Hal ini berarti sektor bank dan lembaga keuangan lainnya

termasuk sektor non basis.


Gambar 4.10. Grafik Perkembangan LQ Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Perhitungan analisis shift share terhadap sektor bank dan lembaga keuangan

lainnya diperoleh nilai komponen P sebesar -73.341,92 yang berarti sektor ini

merupakan sektor yang tumbuh lambat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,





karena bernilai negatif. Sedangkan nilai komponen D sebesar 81.567,71 berarti sektor

ini mempunyai laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Provinsi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sektor bank dan lembaga keuangan

lainnya menunjukkan bahwa sektor ini bukan merupakan sektor unggulan. Sektor ini

tergolong ke dalam sektor relatif tertinggal dan bukan merupakan sektor basis.

4.5.9. Analisis Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa tergolong ke dalam sektor relatif tertinggal, karena kontribusi

rata-rata sektor ini sebesar 6,73 % lebih kecil dibandingkan kontribusi rata-rata di tingkat

Provinsi sebesar 13.91%. Sedangkan laju pertumbuhan rata-rata sektor jasa-jasa sebesar

1,5 % juga lebih kecil dibandingkan Provinsi sebesar 8,61 %.

Tabel 4.19. Analisis Sektor Jasa-jasa No. Aspek Parameter Makna






Perkembangan nilai LQ sektor jasa-jasa menunjukkan kecenderungan menurun

sepanjang periode pangamatan sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.11. Nilai LQ rata-

rata sektor ini sebesar 0,33 % yang lebih kecil dari satu, sehingga digolongkan ke dalam

sektor non basis.





Hasil analisis shift share terhadap sektor jasa-jasa menunjukkan nilai komponen P

sebesar 115.184,49 berarti bahwa sektor ini tumbuh cepat di tingkat Provinsi. Sedangkan

nilai komponen D yang negatif sebesar -143.909,94 berarti sektor ini pertumbuhannya

lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di tingkat Provinsi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sektor jasa-jasa dapat disimpulkan bahwa

sektor ini bukan merupakan sektor unggulan, karena tergolong ke dalam sektor relatif

tertinggal, bukan merupakan sektor basis dan pertumbuhannya lebih lambat



Gambar 4.11. Grafik Perkembangan LQ Sektor Jasa-jasa

4.6. Sektor Unggulan Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah

Hasil analisa per sektor menunjukkan bahwa pada Kabupaten Aceh Utara

hanya terdapat satu sektor yang merupakan sektor unggulan, yaitu sektor pertanian.





Sektor pertanian memiliki beberapa sub sektor yang layak dikembangkan,

sehingga kontribusinya terhadap produksi pertanian meningkat dan secara

keseluruhan akan meningkatkan PDRB Kabupaten Aceh Utara.

Hasil analisis Location Quotient terhadap sub sektor pertanian sebagaimana

tercantum pada Lampiran 6, nilai LQ > 1 dijumpai pada sub sektor tanaman bahan

makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya

dan sub sektor perikanan. Hanya sub sektor kehutanan yang nilai LQ nya < 1.

Bila nilai LQ > 1 berarti sub sektor tersebut merupakan sub sektor unggulan

di Kabupaten Aceh Utara dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak

perekonomian daerah, namun apabila LQ < 1 berarti sub sektor tersebut bukan

merupakan sub sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai

penggerak perekonomian daerah.

Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan sub sektor unggulan sebagai

penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam proses pertukaran

komoditas antar daerah yang mendorong masuknya pendapatan dari luar daerah

ke Kabupaten Aceh Utara.

Pertumbuhan sektor pertanian akan memberikan kontribusi besar terhadap

penanggulangan kemiskinan dan dapat mendorong kenaikan nilai tambah sektor non

pertanian. Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan akan berdampak

luas terhadap masyarakat, sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.12. mata pencaharian

penduduk Kabupaten Aceh Utara 65,07 % bekerja di sektor pertanian.





Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Utara Gambar 4.12. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Aceh Utara

menurut Sektor

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan

terhadap PDRB sektor pertanian merupakan yang terbesar dengan rata-rata 35,01 %

per tahun dalam periode tahun 2000-2007. Lalu diikuti sub sektor perikanan sebesar

29,64 %, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 17,69 %, sub sektor tanaman

perkebunan sebesar 16,62 % dan sub sektor kehutanan sebesar 1,04 %.

Tabel 4.20. Perkembangan Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000-2007 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (dalam persentase)

Tahun No

Sub Sektor Pertanian 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rata -Rata

a Tanaman Bahan Makanan

33,89 35,67 35,02 34,46 35,00 35,18 35,36 35,47 35,01

b Tanaman Perkebunan

18,89 15,32 16,45 17,07 16,39 16,27 16,29 16,32 16,62






c Peternakan dan Hasil-Hasilnya

14,20 16,90 18,12 18,97 18,44 18,43 18,28 18,19 17,69

d Kehutanan 1,55 1,35 1,17 0,97 0,84 0,82 0,81 0,79 1,04

e Perikanan 31,48 30,75 29,24 28,52 29,33 29,31 29,26 29,23 29,64

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sub sektor unggulan dari

sektor pertanian adalah sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman

perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya dan sub sektor perikanan.

Sub sektor tanaman pangan apabila ditinjau dari jumlah produksi pada

tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Lampiran 9 didominasi oleh tanaman padi

dengan jumlah produksi mencapai 213.303,43 ton pada areal tanam seluas 51.613 ha,

ubi kayu sejumlah 7.925,93 ton dengan luas tanam 398 ha, semangka sejumlah

6.977,65 ton dengan luas tanam 363 ha, jagung sejumlah 5.595,86 ton dengan luas

tanam 3.103 ha, dan ketimun sejumlah 4.708,23 ton dengan luas tanam 441 ha.

Luas lahan perkebunan mengalami kenaikan dari tahun 2003 seluas 36.534 ha

menjadi 50.116 ha pada tahun 2007, hal ini menunjukkan terjadinya penambahan luas

lahan perkebunan. Lampiran 10 menunjukkan bahwa produksi komoditi utama

sub sektor tanaman perkebunan yang paling besar pada tahun 2007 adalah produksi

tanaman kelapa sawit sebesar 166.751 ton kemudian diikuti komoditi kelapa sebesar

9.966 ton, kakao sebesar 7.396 ton, pinang sebesar 6.662 ton dan karet sebesar 5.147

ton. Tanaman kelapa sawit sebagian besar dibudidayakan pada Kecamatan Paya





Bakong, Sawang, Nisam, Tanah Jambo Aye dan Lhoksukon.

Sub sektor peternakan memberikan kontribusi rata-rata 5,97 % per tahun

terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara tanpa migas (17,69 % terhadap sektor

pertanian). Jenis usaha peternakan yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara adalah

sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas dengan jumlah populasi pada tahun 2007

sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.

Perusahaan ternak umumnya merupakan usaha ternak masyarakat, sehingga

skala usahanya juga relatif masih kecil. Sebagian besar pengelolaan usaha ternak oleh

masyarakat tersebut masih berupa pengembalaan, karena dukungan ketersediaan

lahan yang masih sangat luas.

Sub sektor perikanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran 12, pada tahun

2007 menghasilkan produksi perikanan laut sebesar 8.918,60 ton dan budidaya

sebesar 4.080,82 ton. Kontribusi sub sektor perikanan yang rata-rata mencapai

sebesar 29,64 % per tahun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sub sektor

unggulan. Letak geografis Kabupaten Aceh Utara di mana sebelah utara sebagian

besar berbatasan langsung dengan Selat Malaka menyediakan areal yang cukup

potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan, baik untuk kegiatan

penangkapan ikan maupun budidaya.

Kegiatan penangkapan perikanan laut di Kabupaten Aceh Utara sampai saat

ini masih ditujukan untuk konsumsi lokal dan umumnya masih berkisar pada daerah

pesisir dan pantai. Beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan

pusat kegiatan perikanan laut, yaitu Kecamatan Syamtalira Bayu, Tanah Jambo Aye,





Seunuddon, Samudera, Muara Batu dan Dewantara.

Pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah menjadi semakin penting

dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pelimpahan kewenangan dan sumber daya

finansial yang besar kepada Kabupaten Aceh Utara harus diikuti dengan peningkatan

efektivitas pembangunan ekonomi. Perencanaan harus didukung dengan data yang

akurat dan analisis yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang

berkualitas dalam pembangunan ekonomi.

Potensi pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk diidentifikasi, melalui

penerapan alat analisis ekonomi regional dapat diperoleh informasi untuk membantu

perencana dan pengambil keputusan di daerah guna mengetahui kondisi

perekonomian, mengendalikan tingkat pertumbuhan, mengetahui kecenderungannya

dan meramalkan dampak keputusan di masa mendatang.

Prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara haruslah

di dasarkan pada sektor dan sub sektor unggulan, tidak hanya di dasarkan pada

sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan teknologi dan kualitas

sumber daya manusia. Sehingga produk-produk yang dihasilkan akan mempunyai

daya saing yang tinggi, karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki


Perkembangan sektor pertanian dan sub sektornya akan mendorong

perkembangan sektor yang menggunakan produk sektor pertanian sebagai inputnya

(forward linkage) dan sektor yang produknya merupakan input bagi sektor pertanian

(backward linkage). Peningkatan permintaan terhadap produk sektor pertanian akan





mendorong penambahan jumlah produksi, sehingga berimplikasi pada peningkatan

kebutuhan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Kondisi yang sama akan terjadi

pada sektor lainnya, sehingga pengembangan sektor pertanian akan mendorong

terjadi pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Sebagai basis perekonomian masyarakat, maka pembangunan pada sektor

pertanian di pedesaan juga dapat lebih menjamin pemerataan pendapatan, karena

sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Utara tinggal di pedesaan dan

menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Analisis penentuan sektor unggulan diperlukan sebagai dasar untuk

perumusan pola kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Utara di masa

mendatang, sehingga kebijaksanaan pembangunan ekonomi dapat di arahkan untuk

menggerakkan sektor-sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat

menentukan alokasi dan prioritas anggaran untuk sektor pertanian secara signifikan

untuk memacu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga

mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan tentang analisis penentuan sektor unggulan

perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan pendekatan sektor pembentuk

PDRB dapat ditentukan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil analisis menurut Klassen Typology menunjukkan bahwa sektor yang maju

dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan

komunikasi.

2. Hasil perhitungan indeks Location Quotient sektor yang merupakan sektor basis

(LQ>1), yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor

industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

3. Hasil analisis shift share menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor

kompetitif, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, dan sektor

bank dan lembaga keuangan lainnya

4. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor

yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong ke dalam sektor yang

maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis dan kompetitif, yaitu sektor

pertanian. Sub sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai

sub sektor unggulan, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor





tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan sub sektor

perikanan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyarankan beberapa hal

untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya meningkatkan PDRB

agar lebih mengutamakan pengembangan sektor dan sub sektor unggulan

dengan tidak mengabaikan sektor dan sub sektor lain dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

2. Sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan memiliki kontribusi terbesar dalam

perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu mendapatkan prioritas

pengembangan, sehingga memberikan dampak yang tinggi bagi peningkatan

pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan.

3. Penelitian ini masih terbatas pada tahapan menentukan sektor dan sub sektor

unggulan, kepada peneliti lainnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini

sampai pada tahapan menentukan komoditi unggulan.





DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta. Adisasmita, R, 2008. Ekonomi Archipelago, Graha Ilmu, Yogyakarta. Amir, Hidayat, & Riphat, Singgih, 2005. Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi

Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel Input-Output 1994 dan 2000, Jurnal Keuangan dan Moneter-Departemen Keuangan RI.

Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi

Daerah. BPFE, Yogyakarta. Aswandi, H, & Kuncoro, M, 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi

Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 17(1), 27-45.

Azis, Iwan J, 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia,

Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2004. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam 1993-2003. Badan Pusat Statistik, 2004. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara

1993-2003. Badan Pusat Statistik, 2008. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam 2004-2007. Badan Pusat Statistik, 2008. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara

2000-2007. Badan Pusat Statistik, 2008. Aceh Utara dalam Angka 2008. Glasson, John, 1977. Pengantar Perencanaan Regional, Terjemahan Paul Sitohang,

Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. Jhingan, M. L, 1992. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan

D. Guritno. Rajawali, Jakarta. Kuncoro, M, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan,

Strategi dan Peluang. Erlangga, Jakarta.





Marhayanie, 2003. �Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan�. Tesis. Program Pascasarjana USU, Medan.

Modul 4, Tipologi Klassen, http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-Klassen, diakses pada tanggal 4 Februari 2009.

Mukhyi, Muhammad, Abdul. Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO, Fakultas Ekonomi Gunadarma Jakarta http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/MA%20Mukhyi.pdf, diakses pada tanggal 9 Februari 2009.

Rachbini, Didik J, 2001. Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Richardson, Harry W, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 1984. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta.

Sirojuzilam, 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara, Pustaka Bangsa Press.

Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.

Sukirno, Sadono, 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan, LPFE-UI, Jakarta.

Supangkat, Harlan, 2002. �Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dengan menggunakan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB�. Tesis. Program Pascasarjana USU, Medan.

Tambunan, Tulus T. H, 2001. Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori & Penemuan Empiris. Salemba Empat Jakarta.

Tampubolon, Dahlan, 2001. �Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara�. Tesis. Program Pascasarjana USU, Medan.

Tarigan, Robinson, 2007. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.

Todaro, Michael P, 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Edisi Keenam, Jakarta.




http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-Klassen

http://www.scribd.com/doc/2908449/Modul-4-Tipologi-

http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/MA Mukhyi.pdf

http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/MA%20Mukhyi.pdf,


bidang Unggulan Pembentuk PDRB

Documents