bhn kwgngrn

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

DALAM MENGISI ERA TERSEBUT DILANDASI

- JIWA, TEKAD DAN SEMANGAT

KEBANGSAAN

- MENDORONG TERWUJUDNYA NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

- WADAHNYA NUSANTARA.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KOMPETENSI YG DIHARAPKAN

I. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

TUNTUTAN SEBELUM DAN SESUDAH KEMER-DEKAAN BERBEDA, DPT DIBAGI PADA ERA :

-  PENJAJAHAN - MEREBUT KEMERDEKAAN - MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN - MENGISI KEMERDEKAAN

PADA ERA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DILANDASI :

- IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YME

- IKHLAS BERKORBAN.

- MEMILIKI SIFAT DAN PERILAKU

HEROIK PATRIOTIK

- RELIVAN DALAM MEMECAHKAN

PERMASALAHAN MASYARAKAT DAN

BANGSA.

NILAI-NILAI PERJUANGAN BANGSA MERUPAKAN :

- LANDASAN DALAM MENGISI

KEMERDEKAAN DAN DIPENGARUHI

GLOBALISASI.

PERKEMBANGAN GLOBALISASI DITANDAI DENGAN :- KUATNYA PENGARUH LEMBAGA2

MASYARAKAT INTERNASIONAL - NEGARA MAJU TURUT MENGATUR

PERCATURAN POLITIK, PEREKONOMI-

AN, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN

KEAMANAN GLOBAL.

ISSUGLOBAL MELIPUTI : DEMOKRATISASI, HAK AZASI MANUSIA, LINGKUNGAN HIDUP

GLOBALISASI DITANDAI DGN PESATNYA IPTEK KHUSUSNYA DALAM BIDANG :

- INFORMASI

- TRANSPORTASI

(DUNIA TANPA BATAS)

 GLOBALISASI MEMPENGARUHI :

- KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

-SIKAP DAN TINDAKAN BANGSA INDONESIA

- KONDISI MENTAL BANGSA INDONESIA

SARANA UNTUK MEMAHAMI PERJUANGAN NON FISIK ANTARA

LAIN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DALAM MASA GLOBALISASI, UNTUK MENGISI KEMERDEKAAN :

- DIPERLUKAN PERJUANGAN NON FISIK SESUAI PROFESI MASING-MASING. PERJUANGAN NON FISIK :

- DILANDASI NILAI2PERJUANGAN

BANGSA INDONESIA

- MEMILIKI WAWASAN DAN KESADARAN

BERNEGARA.

MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.

KOMPETENSI (KEMAMPUAN) YANG DIHARAPKAN DARI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

a.    HAKIKAT PENDIDIKAN.

b.    KEMAMPUAN WARGANEGARA

c.    MENUMBUHKAN WAWASAN

WARGANEGARA.

d.    DASAR PEMIKIRAN PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN.

a. KOMPETENSI DALAM HAKIKAT PENDIDIKAN.

PENDIDIKAN TINGGI :

- BERGUNA UNTUK BANGSA DAN

NEGARA.

- DAPAT MENGANTISIPASI HARI

DEPAN YANG SELALU BERUBAH

TERKAIT DENGAN IPOLEKSOSBUD & HUBUNGAN INTERNASIONAL

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HARUS MAMPU :

· MEMILIKI WAWASAN BERNEGARA

UNTUK BELA NEGARA.

· POLA PIKIR, POLA TINDAK CINTA

TANAH AIR BERDASARKAN PANCASILA.

· MENEGAKKAN KESATUAN R.I.

b. KOMPETENSI/KEMAMPUAN WARGA-NEGARA.

WARGANEGARA PERLU DIBEKALI

- KEMAMPUAN IPTEK YANG BERLAN-

DASKAN PANCASILA DAN NILAI2

KEAGAMAAN

- CINTA TANAH AIR.

TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PD MAHASISWA:

- MENUMBUHKAN WAWASAN

KESADARAN BERNEGARA.

- DAN PERILAKU CINTA TANAH AIR.

- BERSENDIKAN KEBUDAYAAN

BANGSA, WAWASAN NUSANTARA

DAN KETAHANAN NASIONAL.

- MENGUASAI IPTEK.

c. KOMPETENSI DLM MENUMBUHKAN WAWASAN WARGANEGARA : ANTARA LAIN :

- PERSAHABATAN DAN PENGERTIAN

ANTAR BANGSA.

- PERDAMAIAN DUNIA.

- KESADARAN BELA NEGARA.

- SIKAP DAN PERILAKUBERDASARKAN

NILAI2 BUDAYA BANGSA- PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

DAN KETAHANAN NASIONAL.

PENGUASAAN IPTEK.

- HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

NEGARA SERTA KESADARAN BELA

NEGARA BERDASARKAN HAM DAN

DEMOKRASI.

d. KOMPETENSI DALAM DASAR

PEMIKIRAN PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN.

PENDIDIKAN NASIONAL BERAKAR PADA BUDAYA BANGSA INDONESIA DIARAHKAN UNTUK :

PENGUASAAN IPTEK.

- HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

NEGARA SERTA KESADARAN BELA

NEGARA BERDASARKAN HAM DAN

DEMOKRASI.

PENGUASAAN IPTEK.

- MENINGKATKAN KECERDASAN SERTA

HARKAT DAN MARTABAT BANGSA

9. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 dan 34 UUD ’45 : mengatur kesejahteraan sosial

Pasal 33 yang terdiri 3 ayat menyatakan :

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan

- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

- Bumi dan air dan kekayaan atau yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat

DALAM PASAL UUD ’45 TERCANTUM :

- SISTEM DEMOKRASI EKONOMI

- KEMAKMURAN MASYARAKAT

YANG UTAMA

- USAHA BERSAMA : KOPERASI

• BAB IV

HAK AZASI MANUSIA &DEMOKRASI

A. HAK AZASI MANUSIA

• 1. Pengertian

Hak dasar yg dimiliki o/ man ss dg kodratnya al : hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan, hak milik, hak lain yg melekat pd diri man shg tdk dpt diganggu gugat o/ org lain.

bukan berasal dari man, ttp dari TYME.

TAP MPR No XVII/88

hak dasar yg melekat pd diri man ss kodrat, universal & abadi sbg anugerah TYME.

hak & tj ( Baharuddin Lopa, 1996 ).

hak persamaan & hak kebebasan

2. Sejarah Hak Azasi Manusia2. Sejarah Hak Azasi Manusia

a. Di Inggris pd abad ke 13 Raja John Lackland (1199-1216) memerintah scr sewenang-2 yg kmd diprotes o/ kaum bangsawan.

Magna Charta (1215) : jaminan perlindungan thd hak kaum bangsawan & gereja.

b. Pd thn 1628 terjadi pertentangan antara Raja Charles I dg parlemen (utusan rakyat dlm The House of Sommons )

Petition of rights : penetapan pajak & hak istimewa dg izin parlemen, siapapun tdk boleh ditangkap tanpa tuduhan sah.

c. Pd thn 1689 Raja Wilhem III menanda tangani : Bill of Right sbg glorious revolution krn terjadi perpindahan kekuasaan dari Raja ke parlemen ( pem-an parlementer).

penetapan pajak, pembuatan UU & kepemilikan tentara dg seizin parlemen.

Parlemen juga berhak mengubah kpts raja, bebas berbicara & berpendapat, pemilihan anggotanya scr bebas.

Perkembangan demokrasi di Inggris & dunia terpengaruh pemikiran filsup :

a. Thomas Hobbes (1588-1679), menggambarkan kondisi masy kacau dan liar shg berlaku : homo homini lupus, bellum omnium contra omnes Teori Kekuasaan Absolut.

b. John Locke (Perancis), man sbg mahluk sosial yg pd nya melekat hak azasi yg diberikan o/ alam.

hak hidup, kemerdekaan, milik ( life, liberty, property)

declaration of independence USA (04-07-1776).

c. Montesquieu & JJ Rousseau ( 1712-1778)( menentang kek mutlak raja )

Trias Politica ( pemisahan kekuasaan antara leg. eks & yudikatif).

Du contract social ( Rousseau ) :( ngr bebas dilahirkan, tak boleh diganggu o/ man – raja ).

d. Raja Louis XVI ( lemah )Lahir : Assemble nationale ( terjadi perubahan dari masy feodalis menjadi masy demokratis ).Pem-an raja dihapus, diganti dg pem-an baru ( pernyataan HAM & warga negara : 27-08-1789 ).

e. e. Akibat Perang Dunia I & IIAkibat Perang Dunia I & IIkkesengsaraan masy dunia, ketakutan & rasa tdk aman.esengsaraan masy dunia, ketakutan & rasa tdk aman. Th 1941 Th 1941 Franklin D RosseveltFranklin D Rossevelt ( Pres USA di depan Konggres AS : ( Pres USA di depan Konggres AS : menyampaikan pentingnya hak bebas berbicara, bebas menyampaikan pentingnya hak bebas berbicara, bebas beragama, bebas dari ketakutan, bebas dari kemelaratan.beragama, bebas dari ketakutan, bebas dari kemelaratan.

Th 1946 PBB :Th 1946 PBB :membentuk membentuk Komisi HAM ( 10-12-1946Komisi HAM ( 10-12-1946 ) yg membahas ttg hak ) yg membahas ttg hak poleksos.poleksos.

Universal Declation of Human Rights.Universal Declation of Human Rights.

B. 1. PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI

KONSEP DEMOKRASI

DEMOKRASI :

BENTUK KEKUASAAN DARI, OLEH

UNTUK RAKYAT.

2. BENTUK DEMOKRASI DLM PENGERTIAN

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

BENTUK DEMOKRASI DITENTUKAN

- SEJARAH NEGARA

- KEBUDAYAAN

- PANDANGAN HIDUP

TUJUAN YG INGIN DICAPAI

BERBAGAI BENTUK DEMOKRASI :

- PEMERINTAHAN MONARCHI

- PEMERINTAHAN REPUBLIK

* RES = PEMERINTAHAN

PUBLIKA = RAKYAT

* PEMERINTAHAN UNTUK

KEPENTINGAN ORANG

BANYAK (RAKYAT)

B. KEKUASAAN DALAM PEMERINTAHAN

DIBAGI :

- KEKUASAAN LEGISLATIF

(MEMBUAT UNDANG-UNDANG)

OLEH PARLEMEN

- KEKUASAAN EKSEKUTIF

(MENJALANKAN UNDANG-UNDANG

OLEH PEMERINTAH

- KEKUASAAN JUDIKATIF

(MENGADILI) (MASUK KEKUASAAN

EKSEKUTIF)

- KEKUASAAN FEDERATIF (KEKUASAAN

MENYATAKAN DAMAI, PERANG,

MEMBUAT PERSERIKATAN DAN

TINDAKAN LAINNYA DENGAN LUAR

NEGERI.

(TEORI TRIAS POLITICA OLEH JOHN

LOCKE)

OLEH MONTESQUE KEKUASAAN NEGARA

DILAKSANAKAN OLEH 3 BADAN YANG

BERBEDA DAN BERDIRI SENDIRI :

- BADAN LEGISLATIF (MEMBUAT UNDANG2)

- BADAN EKSEKUTIF (MENJALANKAN

UNDANG2)

- BADAN JUDIKATIF (UNTUK MENGADILI)

C. KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN

1. DALAM SISTEM KEPARTAIAN DIKENAL

- MULTI PARTAI

- SISTEM DUA PARTAI

- SISTEM SATU PARTAI

2. SISTEM PENGISIAN JABATAN &

PEMEGANG KEKUASAAN

3. HUBUNGAN PEMEGANG KEKUASAAN

NEGARA TERUTAMA EKSEKUTIF

DENGAN LEGISLATIF.

MODEL SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA :

- PEMERINTAHAN DIKTATOR

- PEMERINTAHAN PARLEMENTER

- PEMERINTAHAN PRESIDENTIAL

- PEMERINTAHAN CAMPURAN

D. PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN RI.

- PANCASILA SEBAGAI LANDASAN

IDIIL

- PANCASILA PANDANGAN HIDUP

DAN JIWA BANGSA

- PANCASILA SEBAGAI

KEPRIBADIAN BANGSA, TUJUAN

DAN CITA2, CITA2 HUKUM

BANGSA DAN NEGARA.

- PANCASILA SEBAGAI CITA2 MORAL

BANGSA INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI :

- SEBAGAI DASAR NEGARA

- SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA

SUMBER HUKUM

UUD ’45 SEBAGAI SUMBER POKOK :

- SISTEM PEMERINTAHAN RI.

- BERDASARKAN HUKUM DASAR

TERTULIS UUD ’45 DAN HUKUM

DASAR TIDAK TERTULIS YAITU

PERJANJIAN DASAR YANG

DIHORMATI

E. BEBERAPA RUMUSAN PANCASILA

YANG KITA KENAL

- OLEH MOH. YAMIN

- MENURUT PIAGAM JAKARTA

- RUMUSAN PANCASILA SEPERTI

TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN

UUD ’45

* KETUHANAN YANG MAHA ESA

* KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB

* PERSATUAN INDONESIA.

* KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH

HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM

PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

* KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH

RAKYAT INDONESIA

F. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA :

1. BADAN PELAKSANA PEMERINTAHAN

(EKSEKUTIF)

a. PEMBAGIAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI.

- DEPARTEMEN, BESERTA APARAT

DIBAWAHNYA

- LEMBAGA PEMERINTAHAN BUKAN

DEPARTEMEN

- BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. HAL PEMERINTAH PUSAT a. ORGANISASI KABINET ( MENTERI, MENKO ) b. BADAN PELAKSANA PEMERINTAHAN YG BUKAN DEPARTEMEN DAN BUMN

- TNI - KEJAKSAAN AGUNG RI - LEMBAGA2 NON DEPARTEMEN YG

DIKOORDINASIKAN OLEH SEKNEG (LAPAN, LAN). c. DEWAN2 YANG MEMBANTU PRESIDEN (DEWAN TELEKOMUNIKASI, DEWAN TENAGA ATOM)

b. PEMBAGIAN BERDASARKAN

KEWILAYAHAN DAN TINGKAT

PEMERINTAHAN

- PEMERINTAH PUSAT

- PEMERINTAHAN WILAYAH

(PROPINSI DESA/KELURAHAN)

- PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

A. Pengantar

Wawasan Nasional = Wawasan Nusantara adalah : cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya tentang geografi atau tanah airnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional (=Kesejahteraan + Keamanan)

Wawasan Nusantara telah disahkan sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dengan TAP MPR, sbb :

1. TAP MPR No. IV/MPR/73

2. TAP MPR No. IV/MPR/1978

3. TAP MPR No. II/MPR/83 dst.

Dalam BAB II / SUB E

Isi TAP MPR No. II/MPR/83 BAB II Sub E. adalah :

Wawasan Nusantara dalam usaha pencapaian pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang mencakup

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan politik

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan sosial budaya

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan Ekonomi

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan Hankam

Wawasan Nusantara Dalam Hubungannya Dengan Perundang-undangan R.I.

Wasantara sudah mendapat legalitas dalam perundang-undangan dengan TAP MPR : No. II/MPR/1983

BAB II

LATAR BELAKANG WASANTARA

Latar belakang dasar pemikiran wasantara diambil dari sudut pandang :

1. Geografis, Geopolitik, Geostrategi2. Historis dan Yuridis Formal

1. Geografis, Geopolitik, Geostrategi

A. Geografi

Geo = bumi, Grafi = Tulisan

Geografi = segala tulisan menyangkut bumi

Indonesia negara Kepulauan : 13.66 0 pulau (6.044 belum ada nama)

Batas – batas Geografi Indonesia :

Utara : 6 LU

Selatan : 11 LS

Barat : 94 BT

Timur: 141 BT

WAWASAN NASIONAL

BANGSA INDONESIA

Wawasan Nusantara

-----------------------------TAP MPR No. IV 1973TAP MPR NO. IV 1978TAP MPR No. II 1983---------------------------

BAB II SUB E Kesatuan

Hankam

Kesatuan Ekonomi

Kesatuan Sosial

Budaya

Kesatuan Politik

Secara geografis tanah air Indonesia terletak pada satu posisi disebut dengan Posisi Silang, artinya :

Indonesia terletak ditengah – tengah percaturan lalu lintas kehidupan dunia yang sangat ramai.

B. Geopolitik

1. Geopolitik

Geo = Bumi, Politik = Kebijaksanaan

Geopilitik = politik yang tidak dapat dipisahkan dengan persoalan yang terjadi diatas bumi.

Geopolitick = Geographical Politik Rudolf Kjellen

Istilah Geopolitik = Ilmu bumi politik (Political Geografi) Frederich Ratzel

Selanjutnya oleh Karl Haushofer, menyatakan Geopolitik mencakup :

• Demo Politik

• Ekonomi Politik

• Sosio Politik

• Krato Politik

2. Ajaran Geopolitik Ratzel dan Kjellen

Teori Ratzel : disebut teori ruang

Sbb : Pertumbuhan negara mirip dengan organisme yang memerlukan ruang hidup agar dapat tumbuh dengan subur

Teori Rudolf Kjellen :

Lebih mempertegas bahwa negara adalah organisme hidup.

3. Ajaran Karl Haushofer

Mengembangkan teori Ratzel dan Kjellen menurut Haushofer

Perang merupakan alat mecapai kejayaan bangsa dan negara (Ajaran ini

dikembangkan Hitler)

Ajaran Houshofer dikelompokkan, sbb :

1. Teori ruang hidup (Lebensraum Teori)

2. Teori pemenuhan kebutuhan sendiri (A Utaki)

3. Perserikatan Wilayah (PAN Region Teori) Jerman mengusulkan pembagian wilayah yang dipimpin, oleh negara besar, sbb :

* PAN Amerika : A. Utara, Tengah, Selatan

dipimpin Bangsa Amerika

* PAN ASIA : Asia timur, Australia, Jepang

atau disebut Asia timur, dipimpin Jepang

* PAN Rusia : Rusia, Siberia, Asia Selatan

dikuasi Rusia.

4. Teori kekuatan darat lawan kekuatan laut

5. Teori daerah perbatasan

Perkembangan selanjutnya dari Geopolitik dikenal :

* Wawasan Benua

* Wawasan Dirgantara

* Wawasan Bahari

* Wawasan Kombinasi

Wawasan Benua = Wawasan Darat

= Wawasan Kontinental

Tokohnya : Sir Halford Mackinder (Ahli Geograf Inggris)

Teorinya : - Teori wilayah jantung

- Teori pulau dunia

Isi teorinya :

Barang siapa dapat menguasai Eropa Timur akan menguasai wilayah jantung (W. JTG = Rusia)

Barang siapa dapat menguasai wilayah jantung akan menguasai pulau dunia (Pulau Dunia = Eurosia Eropa + Asia + Afrika)

Barang siapa dapat menguasai pulau dunia akan menguasai dunia

Wawasan Bahari = Wawasan Laut

= Wawasan Maritim

Tokoh :

- Alfred Thayer Mahan

- Sir Walter Raleigh

Teori Alfred Thayer Mahan :

“Kekuatan Laut Kekuatan Yang Sangat Vital Bagi Pertumbuhan Politik dan Ekonomi Negara”

Teori Sir Walter Raleigh :

Barang siapa menguasai laut akan menguasai perdagangan

Barang siapa dapat menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan dunia

Barang siapa dapat menguasai kekayaan dunia akan menguasai dunia

Wawasan Dirgantara = Wawasan Udara

= Wawasan Angkasa

Berkembang setelah Perang Dunia I

Tokoh : Giulio Douhet & William

Teorinya : “Kekuatan udara kekuatan menentukan”

Wawasan Kombinasi

(W. Darat + W. Laut + W. Udara)

Tokohnya : Nicholas J. Spykman

Teorinya : Teori daerah batas (Rimland T.)

Isinya :

“Barang siapa menguasai daerah batas akan dapat menguasai dan mengendalikan dunia”

Pemanfaatan teori Geopolitik Inggirs, Jerman, Rusia

C. Geostrategi Indonesia

Posisi silang mempengaruhi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap aspek :

1. Aspek Sosial : demografi, idiologi, politik, ekonomi, kebudayaan, hankam

2. Situasional dinamis dengan posisi silang mempengaruhi hal-hal, sbb :

Menguasai daerah penyangga dan pemutus mata rantai kekuatan Militer Adi Kuasa

Gudang beras dunia

Indonesia menjadi pusat pengaruh dan kepentingan Adi Kuasa

3. Historis Kultural

Telah terjadi proses akulturasi atau pembauran

4. Posisi Visinal

Indonesia berbatasan dengan berbagai negara tetangga dan hidup bertetangga baik

K E S I M P U L A N

Dengan posisi silang Indonesia dihadapkan pada dua alternatif :

1. Sebagai objek : tetangga pada kekuatan dan pengaruh luar.

contoh : Iran

2. Sebagai subjek : memanfaatkan atau mentransformasikan kekuatan luar menjadi kekuatan nasional

contoh : - IPTN

- CALTEX

2.Historis dan Yuridis Formal Wawasan Nusantara

a. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan wilayah berdasarkan :

* Aspek Gagasan

* Aspek Hukum Laut

Aspek Gagasan

Berdasarkan prinsip Archipelago (= konsep negara kepulauan) Konsep ini melahirkan deklarasi Djuanda, 13 – 12 – 1957

Hal-hal yang melatar belakangi Deklarasi Djuanda

1. Indonesia negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh

2. Harus diatur secara khusus dengan hukum

3. Batas teritorial menurut ordonansi tahun 1939 tidak sesuai dengan kepentingan keamanan dan keselamatan Indonesia

4. Setiap negara berhak melindungi kedaulatan dan kekayaan alam yang mereka miliki

5. Situasi politik pada waktu itu membahayakan kesatuan bangsa

Ordonansi 1939 tidak sesuai oleh karena :

Batas teritrorial laut Indonesia diukur sejauh 3 mil pada waktu pasang surut dari pula terluar Indonesia

Akibat ada laut Internasional di dalam Indonesia

Atas hal tersebut Indonesia mengumandangkan Deklarasi Djuanda (13 – 12 – 1957) “POINT TO POINT THEORY” sbb :

Di Indonesia ditentukan pulau-pulau terluar berjumlah 195 pulau dari pulau tersebut pada waktu pasang surut ditarik 12 mil ke arah laut, titik-titik itu dihubungkan inilah wilayah TERITORIAL LAUT INDONESIA

Untuk membulatkan konsep kewilayahan Indonesia, pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia mengumandangkan “ZONA EKONOMI EKSKLUSIF” (ZEE) yang berisi :

Batas kedaulatan pengolahan sumber potensi alam Indonesia sejauh 200 mil dari pulau terluar Indonesia

b. Aspek Hukum Laut

Dahulu dipertahankan apakah ada yang memiliki lautDari sejarah hukum laut Internasional terdapat dua pandangan:

1. RES NULIUS : Laut tidak ada yang memiliki

2. RES COMMUNIS : Laut memiliki dunia

Perkembangan selanjutnya muncul dua prinsip :

1. Mare Liberum dari Grotius = lautan bebas = kapal laut bebas menggunakan lautan

2. Mare Clausum dari Selden = lautan tertutup = kapal laut bebas berlayar dilautan internasional

Dengan disahkannya Deklarasi Djuanda dan ZEE ternyata menimbulkan masalah dengan negara tentangga, antara lain dengan :

1. Malaysia : - Menyangkut pelaut tradisional

- Pulau Ligitan dan Sipadan

2. Philipina : Pulau Nianas

3. Australia : Selat Timor

4. Vietnam : Thalweg Sistem

Sungai Mekong

Pulau Natuna

WILAYAH UDARA

Konsep wilayah udara berdasarkan :

- Teori udara bebas

- Teori negara berdaulat di udara

Akan tetapi dalam kenyataannya setiap negara berdaulat atas wilayah udaranya

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat C ruang udara Indonesia + 36.000 Km

Batas teritorial udara setiap negara didasarkan atas konvensi Chicago, 1944 :

Berisi :

Kedaulatan wilayah udara suatu negara ditentukan oleh kemampuan pesawat udara dalam mencapai ketinggian tertentu

Kelemahan konvensi Chicago :

- Tidak menyebut jenis pesawatnya

- Dikendalikan manusia atau tidak

- Jenis pesawatnya

Didasarkan atas kelemahan konvensi Chicago muncul berbagai teori :

1. Teori keamanan

2. Teori Cooper

3. Teori Schachter 30 mil

Cara pengukuran wilayah udara, 2 cara :

1. DST

2. DST

c. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kekuatan

Sampai tahun 1965, setiap angkatan memiliki wawasan tersendiri-sendiri :

1. AD wawasan Benua Doktrin “Tri Ubaya Cakti”

2. AL wawasan Bahari Doktrin “Eka Gasana Yaya”

3. AU wawasan Dirgantara Doktrin “ Swabuwana Paksa”

4. A. Kepolisian Doktrin “Tata Tentram Kerta Raharja”

Keadaan ini menyebabkan persaingan antar angkatan dan situasi ini dimanfaatkan PKI.

Tahun 1966 di Bandung diadakan seminar oleh Dep. Hankam : menghsilkan satu Doktrin untuk ABRI Catur Dharma Eka Karma = CADEK (Catur = 4, Dharma = Mengabdi, Eka = Satu, Karma = Tujuan)

Pada saat ini dikumandangkan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan HANKAMNAS

Wawasan Nusantara mempunyai 3 unsur utama:

• Wadah

• Isi

• Tata laku konsep pelaksanaan

Konsep dasar wawasan

1. WADAH

Untuk memudahkan pemahaman unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara dijabarkan atas azas ARCHIPELAGO

ARCHI : Penting

PELAGUS : Lautan atau Wilayah Laut

ARCHIPELAGO : Wilayah laut dengan kumpulan pulau didalamnya penting

Indonesia mengartikan Archipelago, sbb :

Wilayah laut dengan gugusan pulau didalamnya merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh

ARCHIPELAGO mempunyai arti :

Kedalam : kesatuan wilayah

Keluar : sesuai dengan letak geografi terletak pada posisi silang

Wadah terdiri 3 unsur :

a. Batas ruang lingkup

b. Tata inti organisasi

c. Tata kelengkapan organisasi

a. Batas Ruang Lingkup atau Bentuk Ujud

bentuk ujud wawasan nusantara, sbb

- Nusantara

- Manunggal utuh menyeluruh

Nusantara

- Bentuk ujud nusantara berupa lautan dengan

gugusan pulau didalamnya

- Letak geografis terletak dalam posisi silang

mempengaruhi kehidupan nasional

Posisi silang mempengaruhi berbagai aspek :

1. Aspek kehidupan sosial

2. Mempengaruhi kepentingan dalam pergaulan internasional

3. Dituntut memiliki keyakinan yang kokoh/mantap dibidang politik dan idiologi

4. Kekayaan alam yang melimpah dan tidak dimiliki negara lain tidak menguntungkan bagi Indonesia

Mengingat kondisi diatas, agar Indonesia tetap tegak/kuat, maka :

- Indonesia harus cukup kuat lahir batin dan

mental

- Indonesia harus bertindak dan bersikap