Top Banner
VOLUME II NOMOR 3 JunI 2013 ISSN : 2302-3783 .w BestuuR Jurnal Hukum Administrasi Negara IGusti Ayu Ketut Rachmi Handay, •• . j Wida Astuti jM Ayu Ke,u, Rach,™ Handayani dan Djoko Wahyu Winarno :„ irewrensiinsrer 4 9 Ridzke Faradila i ^^ - Dika Yudanto Agung Pambudi °™> ^"i,^,nBuruhSeiahtera.ndonesla 1992 unfuk Mewujudkan la : ' ;s Pel kan Ki 'omor 24 1 jdana ihun 2 'eraturan Daerah atho Muhamma wati Agustina n Di PT F ^daulaian Nega BAGIAN HI KL M AIIMIMSTRASI NEGAB \ FAKULTAS HUKUM UMVERSITAS SEBELAS MARET SXJRAKARTA
7

BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

Apr 17, 2018

Download

Documents

trinhnguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

VOLUME II NOMOR 3 JunI 2013ISSN : 2302-3783

.w

BestuuRJurnal Hukum Administrasi Negara

IGusti Ayu Ketut Rachmi Handay,• • . j

Wida Astuti

jM Ayu Ke,u, Rach,™ Handayani dan Djoko Wahyu Winarno: „

irewrensiinsrer

4 9

Ridzke Faradilai •^^ -

Dika Yudanto

Agung Pambudi

°™> ^"i,^,nBuruhSeiahtera.ndonesla 1992 unfuk Mewujudkanla : '

;s Pelkan Ki

'omor 24 1

jdanaihun 2

'eraturan Daerah

atho Muhamma

wati Agustinan Di PT F

^daulaian Nega

BAGIAN HI KL MAIIMIMSTRASI NEGAB \FAKULTAS HUKUM

UMVERSITAS SEBELAS MARET SXJRAKARTA

Page 2: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

DAFTARISI

Editorial •

Daftarlsi

Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi di Indonesia.IGusti Ayu Ketut RachmiHandayani

>Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danNr Perkotaan dari Pemerintah PusatkeDaerah

WidaAstutl.

Undang-Undang Nomor7Tahun 2004tentang SumberDayaAir dan Dampak Pemberiakuannya.IGusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan DJoko Wahyu Winarno. asi

Upaya Penyelesalan Persellsihan Hubungan Industrial PT. Freeport Indonesia dengan SerikatPekerja.Nlndy Ockta Mutiara Hapsari dan Mlta Ardlantl

Kebijakan Izin Usaha Perhotelan dl Kota Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2009Tentang Kepartwisataan)Rldzke Faradila •

Anallsis PenerapanAsas-Asas Umum Pemerintahan yang Balkdalam Surat Keputusan Pejabat «Tata Usaha Negara yang Materinya BersKat Konkrit-lndMdual di Lingkungan Pengadllan TataUsaha YogyakartaDikaYudanto.. •••

Peranan SBSI(Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) 1992 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagiburuh/Pekerja dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Surakarta |flAgungPamudl S1

Pengaruh Undang-Undang Ketenagakerjaanterhadap ProsesPekerja Pensiuan yang Dipekerjakan ^Kembali Sebagai Pekerja Kontrak di PT. Dan Liris Sukoharjo.Niken Tri Haryatl dan Feklh Wahyu Widarningrum

ProsedurPendaftaranTanah Hak Milik Melalui Jual BefiBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun 1997Tentang Prosedur Pendaflaran Tanah. wiIka Dyah Ayu Subrata.

Efektifitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13Tahun 2010tentang Bea Perolehan HakatasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kola SurakartaAdityo Bayu Baskoro dan Nicko Bayu Pradana |g

Perlindungan Hak Pekerja Perempuan di PT Petrokimia Gresik.Bagus Raditya dan Kurniawati Agustina #

ImptementasiAsas Cabotagesebagai Ipad Poiitik Hukum Kelautan Indonesiadalam MenciptakanKedaulatan Negara Bahari.Latho Muhammad dan Rohmadl

4 Bestuur Edisi03 Juni 2013-September2013

.ri'*••v: -" \vi VI*;.:,1.. .;A mm

4*1»1

Page 3: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PEMERINTAH PUSAT

KE DAERAH

Oleh:

Wida Astuti

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: [email protected]

Abstract

Transferofproperty tax management and urban from central government to local government is a formoffollow-up regionalautonomy and fiscal decentralization policy form thatis pouredilntothe Numberlegislation. 28 of2009onregional taxesandlevies I?Inorder to transfer the management of the local government in charge of and responsible for setting up,among others, local regulations, infrastructure, human resources, and better socialization.

Keywords: Land TaxBuildingRuraland urban,delegation ofauthority

Abstrak

Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasifiskal bentuk kebijakan itu dituangkan ke dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerahdan retribusi daerah

Dalamrangka pengalihan pengelolaan pemerintahdaerah bertugas dan bertanggungjawab untukmenyiapkanantara lain, peraturan daerah, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sosialisasi dan sebaiknya.

Kunci: Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan perkotaan, pelimpahan kewenangan.

A Pendahuluan

Pajak Bumi dan bangunan merupakan pajakyang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985,Undang-undang tersebut di ubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1998Pajak Bumi danBanhunan adalah penerimaan pajak pusat yangsebagian besar hasilnya diserahkan ke pada daerahkarena pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenispajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepadadaerah sebagai hasil dana perimbangan.Wacanadesentralisasi fiskal muncul dengan diberlakukankebijakan pemerintahtentang otonomiDaerah,yangsecara efektif dilakukan tanggal 1 januari 2001,kebijakan tersebut diwujudkan dalam 2 (dua)undang-undang yaitu UUNomor 22tahun 1999 JoUU Nomor 35 tahun 2004 Jo undang-undang No.25 bit 1999 Jo UU Nomor 33 tahun 2004 tentangperimbangan keuangan anatara pemerintah pusatdan daerah.Kompleksitas persoalan otonomi daerahdi Indonesia juga terkait dengan Hubungankeuangan pusat dan daerah walau terdapatkepentingan yang sama antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah untuk mengembangkankontrol atas keuangan, namaun kedua belah pihakjuga memilih kelemahan yang sangat mengganggumekanisme pengelolaan keuangan pusat dan

daerah padan tingkatan daerah terdapat persoalanakuntabilitas dan responsibilitas pengelolaankeuangan serta belum terbentuknya sistem yangsempurna untuk memastikan setiap uang rakyatdikelola secara bertanggungjawab oleh pemerintahdaerah sedang pada tingkatan pemerintah pusatadanya kualitasyang tinggiantar departemen dalampengelolaan keuangan daerah.Dari perkembanganantara pro dan kontra atas ke dua Undang-undangtersebut, berkembang pemikiran untukmenjadikanPBB sebagai pajak Daerah. Bentuk kebijakantersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusidaerah. Dengan pengalihan ini, maka kegiatanproses pendataan, penilaian, penetapan,pengadministrasian, pemungutan/penagihan danpelayanan PBB perdesaan dan perkotaan akandiselenggarakan oleh pemerintah Daerah(Kabupaten/kota)

B. Otonomi Daerah Dan Asas Desentralisasi

Untuk membangaiin sarana prasarana,menertibkan dan mensejahterakan sertameningkatkan kualitas kehidupan masyarakatseluruh Indonesia, pemerintah pusat tidak dapatmengelolanya sendiri, untuk itu pemerintah pusatmembentuk pemerintah daerah di setai provensi,

10 Bestuur Edisi03Juni20i3 - September2013 Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan

c

r

1

1

s

o

u

s

D

d.

d;

te

m

b<

. di

tif

*kc

tic

dc

N|Di

M<

Page 4: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

kabupaten dan kota tidak lain untuk membantumengatur dan mengawasi keadaan dankesejahteraan masyarakat di setiap provensi,kabupaten, kota.

Berdasarkan Amanat pasal 1 ayat (1) UUD1945 yang berbunyi" Negara Indonesia ialah negarakesatuan yang berbentuk Republik, adanya daerahyang mempunyai kewenangan untuk mengatur danmengurus rumah tangga sendiri harus diletakkandalam kerangka negara Kesatuan, bukannegarafederasi.

Sedangkan daerah otonorn berdasarkanketentuan pasal 1angka 6undang-undang no. 12tahun 2008 tentang pemerintah daerah, dinyatakanbahwa, daerah otonomi selanjutnya disebut daerahadalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yangberwewenwng mengatur dan mengurus urusanpemerintah dan kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan sistemnegara kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari kota otonomi, istilah otonomiberasal dari bahasa Yunini "Outos" yang berartisendiri dan "Nomos" yangberarti Undang-undangatau aturan. Dengan demikian otonomi dapatdiartikan sebagai kewenangan untuk mengatur danmengurus rumah tangga sendiri (bayu Suryaningrat,1980;33).

Berdasar pasal 1angka 5Undang-undang No.12 tahun 2008, Istilah otonomi daerah diartikansebagai hal, wewenang dan kewajiban daerahotonorn untuk mengatur dan mengukur sendiriurusan pemerintah dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai peraturan perundang-undangan.Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa otonomidaerah adalah suatu keadaan yang memungkinkandaerah dapat mengaktualisasikan segala potensiteknik yang dimiliki secara optimal. Dimana untukmewujudkan keadaan tersebut berlaku proposisibahwa pada dasamya segala persoalan sepatutnyadiserahkan kepada daerah untuk mengiden-tifikasikan, merumuskan dan memecahkannya,kecuali untukpersoalan-persoalan yangmemangtidak mungkin diselesaiakn oleh daerah itu sendiridalam prespektif keutuhan negara bangsa (Ngamazoo.2009.Ulasan mengewnai otonomiDaerah. Http://cofe-eko™ '̂i^nn?Pnt.com/2009/05/ulasan. Mengebai otonomi daerah. htm 1 (27Mei2013)

Secara teoritis, hubungan kekuasaan antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerahberdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu asasdesentralisasi, asasdekonsentrasi dan asastugaspembantuan.

BestuurEdisi 03Juni 2013 -September 2013

1. Asas desentralisasiAsas penyelenggaraan otonomi daerah

yang tepenting adalah desentralisasi(desentrum). Desentralisasi dapat diartikan"lepas dari pusat" atau" tidak terpusaf. Dalamhal ini penyerahan weweanang sepenuhnya daripemerintah pusat kepada pemerintah daerahtentang ukuran tertentu sehingga pemerintahdaerah dapat mengambil prakasasepenuhnyabaik menyangkut kebijakan, perencanaan,pelaksanaan dan penbiayaan.

2. Asas DekonsentrasiMeruapakan pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat didaerah. Pelimpahan berdasarkan asasDekonsentrasi, tanggung jawab tetap padapemerintah pusat, baik dari segi policy,perencanaan, maupun pembiayaan ( PMTangke 2009, otonomi Daerah, landasanHukum, Asas dan pemda. http:// paulusmtangke.wordpress.com/2009/03/18/otonomidaerah-landasan-Hukum-asas dan pemda)Unsur pelaksana dekonsentrasi adalah segalaInstansi vertikal%ang ada di daeah yangdikoodiner oleh kepala wilayah sebagai alatatau aparat dekonsentrasi dalam hal koodinasiini kepala wilayah tidakboleh membuatkebijakan sendiri, karena kebijakan terhadappelaksana urusan dekonsentrasi tersebutsepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Asas tugas pembentukan (Medebewind)Asas tugas pembantuan adalah tugas

untuk turut sertadalam melaksanakan urusanpemerintah yang ditugaskan kepadapemerintah daerah oleh pemerintah ataupemerintah daerah tingkat atasnya dengankewajiban mempertanggungjawabkan kepadayang menugaskan istilah medebewind berasaldari kata Mede, berarti turut serta dan bewindberarti berkuasa,memerintah.

Desentralisasi memiliki berbagai mavam tujuansecara umum tujuan tersebutdapat diklasiflkasikanke dalam dua variabel penting, yaitu pertamapenlngkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, dan kedua penlngkatanpartipasi masyarakat dalam pemerintah danpembangunan.Desentralisasi merupakan salahsatu sendi dalam negara kesatuan dan mencririkansebagai negara demokrasi. Tetapi hal tidaklah adaartinya jika dalam iniplementasinya tidakdilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Dalam realitasnya, desentralisasi yangterjadi di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai ideal.Adanya masalah inkonsistensi didaerah

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan. 11

V

Page 5: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

penyelenggaraan pemerintah di daerah mere-fleksikan bahwa konsistensi hukum sering terjadidi daerah perundang-undangan di Indonesia.Tepatnya In ronsistensi vertikal dan Horizontal dalampejiieyelenggaraan pemerintah di daeah, khususnyapada hubungan kewenangan dan menimbulkandampak hukum yangmempunyaipengaruh secarasignifikan terhadap kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemerintah (fahmi sudi, 2007, 165-166)Desentralisasi adalah cara atau sistem untukmewujudkan asas demokrasi, yang memberikankesempatan kepada rakyatuntuk ikutserta dalampemerintah negara Indonesia dengan wilayahnyayang luas dengan jumlahpenduduknya yang banyakserta dengan tingkat heterogenitas yang begitukompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusatdapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsipemerintah tanpa melibatkan perangkatdaerahdanmenyerahkan keweangan kepada daerah otonorn,untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahdimaksud salah satunya diperlukan desentralisasi(Josep Riwu Kaho, 1991:33)MenurutThe liang giedalam (moriun, 1975, 49) alasan dianutnyadesentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik, sebagai perijinankekuasan desentralisasi di maksudkan untukmencegah penumpukan kekuasaan pada salahsatu pihak saja yang pada akhirnya dapat

: menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah,desentralisasi dianggap sebagai tindakanpendemokrasian untuk menarik rakyat ikutserta dalam pemerintah dan melatih diri dalammempergunakan hak-hak demokrasi.

3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintah,alasan mengadakan pemerintahan daerah(desentralisasi) adalah semata-mata untukmencapai suatu pemerintah yang efisien ayayang dianggap lebih utama untuk dilukispemerintah setempat pengurusannyadiserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebihtepat ditangani pusat tetap diurus olehpemerintah pusat.

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perludiadakan supaya perhatian dapat sepenuhnyaditujukan keapada kekhususan suatu daerah,seperti geografi, keadaan penduduk,kegiatanekonomi, watak kebudayaan atau latarbelakang sejarahnya.

5. Dari sudut kepentingan pembangunanekonomi, desntralisasi diperlukan karenapemerintah daerah dapat lebih banyak dansecara langsung membantu pembangunandaerah.

C. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)Pajakadalahgejalamasyarakat, artinya bahwa

pajakhanya terdapat dalam masyarakat, jikatidakada masyarakat tidak akan ada pajak karena didalam masyarakat ada kelangsungan hidup dariindividu dan kelompok masyarkattersebut sebagaisuatukelangsungan hidupbemegara.Untuk menjadikelangsungan hidup itudiperlukanbiaya. Disinilahfilosofi pajak sesungguhnya,bahwapajak digunakansebagai alat untukpembiayaan kelansungan hidupbemegara yang di ambil dengan mengurangipenghasilan rakyatnya.Ada beberapa pengertianpajak yang dikemukan oleh beberapa ahli.Pengertian pajak menurut addelyani yang dikutipR. Santoso, pajak adalah iuaran kepada negara(yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajibmembayarnya menurutperaturan-peraturan, dengantidak mendapat prestasi kembali, yang langsungdapat ditunjuk, dan yang dipergunakan untukmembiayai pengeluaraiprpengeluaran umumberhubungan dengam|ugas negara untukmenyelenggarakan pemerintaha.SedangkanmenurutRochmatSoemitrp, pajakadalah peralihankekayaan dari sektor swasta ke sektor publikberdasarkan undang-undang yang dapatdipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestasi)yangseorang langsung dapat ditunjukkan,yang digunakan sebagai alat pendorong,penghambat, atau pemegang untuk mencapaitujuan yang ada diluar bidang keuangan negara(Rochmat Soemitro, 1996,12)

Berdasarkan beberapa pengertian pajakdapatdisimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor

swasta ke sektor pemerintah.2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara

hukum

3. Pajakdapatdikenakan atas orangatau barang4. Pajak dipungut secara periodik maupun

insidental.

5. Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adajasa timbal secara langsung

6. Pajak mempunyai fungsi bergerak (sebagaisumber keuangan negara)dan fungsi mengatur(mardiasmo. 1995.3)

Sedangkan (Santoso Brotodiharjo, 2008.10)menegaskan bahwa ciri-ciri yang melekat padapajak antara lain adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatanundang-undang serta aturanpelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapatditunjukkan adanya kontraprestasi individualoleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik olehpemerintahpusat maupun daerah

12 BestuurEdisi03 JunI201|-September2013 Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan...

di

ta

PL

P*

P€

pe

pe

da

de

da

ak.

pei

pei

paj

2.

Page 6: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pema-sukannya masih terdapat surplus dipergunakanuntuk membiayai publik investmen.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidakbudgeter yaitu mengatur.

Pajak bumi danbangunan adalah pajak yangdi kenakan atas kepemilikan atau pemanfaatantanah dan atau bangunan .PBB merupakan pajakpusat namun demikian hampir seluruh realisasipenerimaan PBB diserahkan kepada pemerintahdaerah baik provensi maupun kabupaten/kota.

Mulji 1 januari 2010 PBB perdesaan danperkotaan menjadi pajak daerah sepanjangperaturan daerah tentang PBB yang terkait denganpedesaan dan perkotaan telah diterbitkan. Apabiladalam jangka wakti dari 1 januari 2010 sampaidengan paling lambat 31 Desember 2013 perandaerah belum diterbitkan mana daerah tersebutakan berpotensi kehilangan salah satu sumberpendapatan asli daerah. Untuk PBB perkebunan,perhutanan, pertamvangan meski tetap merupakanpajak pusat.

Dalam pasal 77 undang-undang No. 28 tahun2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahdinyatakan obyek pajak bumi dan bangunanpedesaan dan perkotaan adalah bumi dan/ataubanunan yang dimiliki, dikuasai dan/ ataudimanfaatkan oleh orang pribadi ataubadan kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sedang pasal 78 menyatakan: (1) subyekpajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanadalah orang pribadi atau badan yang secara nyatamempunyai suatu hak atas bumi dan/ataumemperoleh manfaatatas bumi, dan/atau memiliki,menguasai dan/atau memperoleh manfaat atasbangunan (2) wajib pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi ataubadan yang secara nyata mempunyai suatu hakatas bumi dan/ataumemproleh manfaat atas bumidan/atau memiliki, mengusai dan/atau memperolehmanfaat atas bangunan.

Obyek pajak bumi dan bangunan pedesaan danperkotaan yang tidak dikebakan dalam pasal 77ayat (3)1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan.2. Digunakan semata-mata untuk melayani.

Kepentingan umum dibidang ibadah,sosial, kesehatab pendidikan dan kebudayaannasional, yang tidak dimaksudkan untukmemperoleh keuntungan.

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalanpurbakala atau yang sejenis dengan itu.

4. Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam,hutan wisata, taman nasional, tanahpengembalaan yang dikuasai oleh desa dantanah negara yang belum dibebani suatu hak.

5. Digunakan oleh perwakilan deplomatik dankonsulsi berdasarkan asas perlakuan timbalbalik.

6. Digunakan oleh badan atau perwakilanlembaga internasional yang ditetapkan denganperaturan menteri keuangan.

D. Pengalihan Pengelolaan PBBDengan terbitnay undang-undang no. 28 tahun

2009 tentang pajak daerah dan retribuasi daerahyang disahkan pada tanggal 23 Mei 1997,pemerintah daerah mempunyai tambahan sumberpendapatan asli daerah yang bersala dari pajakdaerah, sehingga berdasarkan undang-undangtersebut jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajakpeneranganjalan6. Pajak mineral bukan logam dan batuan7. Pajak parkir8. Pajak air tanah9. Pajak sarang burung walet10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan11. Bea perolehan hak atastanah dan bangunan

Pengalihan pengelolaan pajak bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah merupakan suatubentuk tindak lanjut kebijakan ekonomi daerah dandesentralisasi fiskal bentuk kebijakan tersebutdituangkan ke dalam undang-undang no. 28 tahaun2009 tentang pajak daerah dan retribusidaerah.Tujuan pengalihan pengelolaan pajak bumidan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi,pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajakdaerah dan retribusi daerah adalah:1. Meningkat akuntabilitas penyelenggaraan

otonomi daerah.

2. Mengerikan peluang baru kepada daerah untukmengenakan pungutan baru (menambah jenispajak daerah dan retribusi daerah)

3. Memberikan kewenangan yang lebih besardalam perpajkan dan retribusi denganmemperluas basis pajak daerah.

BestuurEdisi03Juni2013-September2013 Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan 13

Page 7: BestuuR - Digital Library UNS · atasTanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah terhadap ... PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ... C. Pajak Bumi Dan

4. Memberikan kewenangan kepada daerahdalam penetapan tarif pajak daerah dan

5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumenpenggaran dan pengaturan padadaerah.

Agartercipta kelancaran dalam pengelolaanpajakbumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanpemerintah kabupaten/kota harus memperhatikanhal-hal sebagai berikut:1. Kebijakan NJOP (nilai jual obyek pajak) agar

memperhatikan konsistensi, kesinambungandan keseimbangan antar wilayah.Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkangejolak dimasyarakat.Menjaga kualitas pelayanan kepada wajibpajak.

Akrasi data subyek dan obyek pajak tetapterjaga.

2.

Dengan pengalihan ini penerimaan pajak bumidan bangunan perdesaan dan perkotaan akansepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/ kotasehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlahpendapatan asli daerah pada saat dikelolapemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kotahanya mendapat bagian sebesar64,8 %.

C. Simpulan

Dari urian yang telah dipaparkan tersebut makasalah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintahdaerah adalah menyiapkan peraturan daerah danperaturan pelaksana-annya. Selain itu yang tidakkalah pentingnya adalah menyiapkan sarana danprasarana sumber daya manusia, strukturorganisasi dantata kerja.

Daftar Pustaka

Brotodihardjo, santoso, 2003, Pengantar llmu Hukum Pajak, Edisi keempat, RefikaAditama, BandungBrotodihardjo, santoso, 2003, Pengantar llmu Hukum Pajak, RefikaAditama, BandungDevas, Nick, 1989, Keuangan pemerintah daerah di Indonesia, sebuah Tinjauan limum, Ul Press, JakartaFahmij^007,Pen^^^'"^Y^S""*' SyarifUddin Jurdi> 2005'Po,itik PerPajakan, membangun Demokrasi negara, UN Press,

Karim,c^takanaiffpustaka pelajaf6 Sukmajati'NurAzizah-2003. Kompleksitas persoalan otonomi daerah,Kaho, Josef Riwo, 1991. Prospek otonomi daerah di Negara Rl, Rajawali, JakartaMajalah direktorat penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat, direktorat jenderal pajak. 2012Marlun, 1975, Asas-asas llmu pemerintahan, Fisip UGM. YogyakartaMardiasmo, 1999 tanya jawab ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), harvarindo Jakarta.NgamaZoh.2009Ulasanmengenaiotonomidaerah.Http://(»fe-Ekonomi-blogsport.com/2009/05/ulasan

mengenji-otonomKlaerah.html

R. Santoro. 1986. Pengantar Hukum Pajak. PT Repika. Bandung.Soemitro Rohmad,. 1996. Pengantar Pajak, Eresco. BandungUndang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Peraturan direWur jenderal pajak nomor per-61/pj/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB

perdesaan dan perkotaan sebagai pajak.

PM Tongke. 2009. Otonomi daerah. Landasan Hukum Asas dan Pemda. Http://DauluS nTangkewordpress.com/2009/03/18/Otonomi-daerah-landasan-Hukum asas dan pe'^dlT^

14 BestuurEdisi03Juni2013-September2013 Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan.