Top Banner
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.867, 2015 KEMENKES. Praktik. Ahli Teknologi. Labotarium Medik. Penyelenggaraan. Izin. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untukmenyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal23 Undang- UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
16

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

May 09, 2019

Download

Documents

buidan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.867, 2015 KEMENKES. Praktik. Ahli Teknologi.Labotarium Medik. Penyelenggaraan. Izin.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK

AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Mediksebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan,berwenang untukmenyelenggarakan atau menjalankanpraktik di bidang pelayanan kesehatan sesuai denganbidang keahlian yang dimiliki;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal23 Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan danPasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatandalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izindan Penyelenggaraan Praktik Ahli TeknologiLaboratorium Medik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 2

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

4. PeraturanMenteriKesehatanNomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerianKesehatan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WargaNegara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DANPENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGILABORATORIUM MEDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telahlulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatanatau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisisterhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkaninformasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.8673

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempatyang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baikpromotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3. Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik selanjutnyadisingkat STR-ATLM adalahbukti tertulis yang diberikan oleh konsiltenaga kesehatan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yangtelah diregistrasi.

4. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yangselanjutnya disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yangdiberikanoleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli TeknologiLaboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untukmenjalankan praktik.

5. Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnyadisebut standar profesi adalah batasan kemampuan minimalberupapengetahuan, keterampilan,dan perilaku profesional yang harusdikuasai dan dimiliki oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik untukdapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secaramandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

6. Organisasi Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yangselanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untukberhimpunnya para ahli Teknologi Laboratorium Medik.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kesehatan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan denganpenyelenggaraan praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik di bidangpelayanan kesehatan

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 3

Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik ditentukan berdasarkanpendidikan yang terdiri atas:

a. diploma tiga sebagai Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik;

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 4

b. diploma empat sebagai Sarjana Terapan Teknologi LaboratoriumMedik.

Bagian Kedua

STR-ATLM dan STR-ATLM Sementara

Pasal 4

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Ahli Teknologi LaboratoriumMedik warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk dapatmenyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM.

(2) STR-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5(lima) tahun.

(3) STR-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Contoh STR-ATLM sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampiryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga negara asing untuk dapatmenyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM sementara.

(2) STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperolehmelalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapanadministrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktiksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Contoh STR-ATLM sementara sebagaimana tercantum dalam formulirII terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Bagian Ketiga

SIP-ATLM

Pasal 6

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelengarakan ataumenjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memilikiSIP-ATLM.

(2) SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada AhliTeknologi Laboratorium Medik yang telah memiliki STR-ATLM.

(3) SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehpemerintah daerah kabupaten/kota.

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.8675

Pasal 7

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik hanya dapat memiliki palingbanyak 2 (dua) SIP-ATLM.

(2) SIP-ATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masingberlaku hanya untuk 1 (satu) tempat praktik.

(3) Permohonan SIP-ATLM kedua dapat dilakukan dengan menunjukanbahwayang bersangkutan telah memiliki SIP-ATLM pertama.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh SIP-ATLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus mengajukan permohonankepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:

a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;

b. fotokopi STR-ATLM;

c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izinpraktik;

d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yangbersangkutan;

e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakangmerah;

f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota ataupejabat yang ditunjuk; dan

g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.

(2) Contoh surat permohonan memperoleh SIP-ATLM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir III terlampir yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Contoh SIP-ATLM sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampiryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanankesehatan dan jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik, pemerintahdaerah kabupaten/kota setempat dapat memberikan SIP-ATLMkepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai izinmenyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanankesehatan yang ketiga setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(2) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud padaayat (1), Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sertamelampirkan:

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 6

a. SIP-ATLM yang pertama dan kedua;

b. surat persetujuan atasan langsung bagi Ahli TeknologiLaboratorium Medik yang bekerja pada Fasilitas PelayananKesehatan; dan

c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat.

Pasal 10

(1) SIP-ATLM berlaku sepanjang STR-ATLM masih berlaku dan dapatdiperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

(2) Perpanjangan SIP-ATLM harus memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga negara asing dapatmengajukan permohonan memperoleh SIP-ATLM setelah:

a. memiliki STR-ATLM sementara;

b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;dan

c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik Warga Negara Indonesia lulusanluarnegeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-ATLMsetelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUMMEDIK

Pasal 12

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memiliki SIP-ATLM dapatmenyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanankesehatan di Laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi laboratorium:

a. patologi klinik;

b. patologi anatomi;

c. mikrobiologi klinik;

d. parasitologi klinik;

e. biologi molekuler;

f. riset medik;

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.8677

g. reproduksi manusia;

h. sitogenetik;

i. forensik;

j. penguji narkotika dan psikotropika;

k. toksikologi;

l. imunologi;

m. virologi; dan/atau

n. serologi.

(3) Selain laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AhliTeknologi Laboratorium Medik dapat menyelenggarakan ataumenjalankan praktik di laboratorium lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam memberikan pelayanankesehatan hanya dapat melakukan pelayanan atas permintaan tertulisdengan keterangan klinis yang jelas dari tenaga medis dan bidan.

(2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di laboratorium risetdapat melakukan pelayanan atas permintaan dari peneliti terkait.

(3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di laboratoriumpenguji narkotika dan psikotropika dapat melakukan pelayanan ataspermintaan dari penyidik atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakanatau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan diLaboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyaikewenangan:

a. mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan di laboratorium;

b. melakukan pengambilan dan penanganan spesimen darah sertapenanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya;

c. mempersiapkan, memilih serta menguji kualitasbahan/reagensia;

d. mempersiapkan, memilih, menggunakan, memelihara,mengkalibrasi, serta menangani secara sederhana alatlaboratorium;

e. memilih dan menggunakan metoda pemeriksaan;

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 8

f. melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, kimia klinik,imunologi, imunohematologi, mikrobiologi, parasitologi, mikologi,virologi, toksikologi,histoteknologi, sitoteknologi;

g. mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu;

h. membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium;

i. melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium;

j. menilai normal tidaknya hasil pemeriksaan untukdikonsultasikan kepada yang berwenang;

k. melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja dilaboratorium; dan

l. memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium secaraanalitis.

(2) Selain berwenang melaksanakan praktik Ahli Madya TeknologiLaboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SarjanaTerapan Teknologi Laboratorium Medik berwenang;

a. mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium khususdan canggih;

b. melakukan pengambilan, penanganan serta menilai kualitasspesimen laboratorium untuk pemeriksaan khusus dan canggih;

c. mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam prosespemeriksaan di laboratorium;

d. menilai hasil pengujian kelaikan alat, metoda, danbahan/reagensia (yang sudah ada dan baru);

e. melakukan pemeriksaan dalam bidang: kimia klinik (hematologi,biokimia klinik, imunologi, imunohematologi), mikrobiologi(bakteriologi, parasitologi, mikologi, virologi), diagnostikmolekuler, biologi kedokteran, histoteknologi, sitoteknologi,sitogenetik dan toksikologi klinik sesuai bidang keahliannya;

f. membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorum sesuai bidangkeahliannya;

g. melakukan validasi secara analitis terhadap hasil pemeriksaanlaboratorium;

h. merencanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti programpemantapan mutu laboratorium (internal dan eksternal);

i. merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan dankeselamatan kerja di laboratorium;

j. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi programstandardisasi laboratorium;

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.8679

k. memberikan informasi secara analitis hasil pemeriksaanlaboratorium khusus dan canggih;

l. membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secaraefektif dan efisien;

m. merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengevaluasikegiatan laboratorium;

n. membimbing dan membina ahli madya teknologi laboratoriummedik dalam bidang teknik kelaboratoriuma

Pasal 15

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dapat melaksanakan kewenanganselain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 apabila dalampenugasan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memperhatikan kompetensi, kedaruratan dan kemungkinanuntuk dirujuk.

Pasal 16

(1) Dalam melakukan praktiknya, Ahli Teknologi Laboratorium Medikwajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdisimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanankesehatan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai hak:

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugassesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, danStandar Prosedur Operasional;

b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari PenerimaPelayanan Kesehatan atau keluarganya;

c. menerima imbalan jasa dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,kesusilaan, serta nilai-nilai agama;

e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;

f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lainyang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standarpelayanan, StandarProsedur Operasional, atau ketentuan PeraturanPerundang-undangan; dan

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 10

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanankesehatan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai kewajiban:

a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi,Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etikaprofesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan ataukeluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentangpemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan

e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke tenaga kesehatan lainyang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinas kesehatan provinsi,kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, ketua konsil tenagakesehatan, dan pimpinan Organisasi Profesi menyelenggarakanpembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik AhliTeknologi Laboratorium Medik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan olehAhli Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 20

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan AhliTeknologi Laboratorium Medik yang berpraktik dan berhentiberpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatannyakepada kepala dinaskesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada OrganisasiProfesi.

(2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan AhliTeknologi Laboratorium Medik yang berpraktik di daerahnya setiap 1(satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.86711

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinaskesehatan provinsi, dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kotadapat memberikan sanksi administratif kepada Ahli TeknologiLaboratorium Medik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuanpenyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan dalam PeraturanMenteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. pencabutan SIP-ATLM

Pasal 22

(1) Bupati/Walikota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapatmemberikan atau mengusulkan rekomendasi pencabutan STR-ATLMkepada ketua konsil tenaga kesehatan terhadap Ahli TeknologiLaboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankanpraktik tanpa memiliki SIP-ATLM.

(2) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi teguranlisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin FasilitasPelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatanyang mempekerjakan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang tidakmempunyai SIP-ATLM.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah menyelenggarakan ataumenjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan di FasilitasPelayanan Kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri inidinyatakan telah memiliki SIP-ATLM berdasarkan Peraturan Menteriini.

(2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus telah memiliki SIP-ATLM berdasarkan Peraturan Menteri inipaling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri inidiundangkan.

(3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan kualifikasi pendidikan dibawah program diploma tiga yang masih dan telah menyelenggarakanatau menjalankan praktik pelayanan kesehatan sebelumdiundangkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat menyelenggarakan

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 12

atau menjalankan praktik pelayanan kesehatan paling lama sampaidengan tanggal 17 Oktober 2020.

(4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan STR-ATLMkepada konsil tenaga kesehatan.

Pasal 24

(1) Semua nomenklatur tenaga analis kesehatan atau analis medissebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini harus dibaca dandimaknai menjadi Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

(2) Semua nomenklatur pendidikan analis kesehatan atau analis medissebelum ditetapkanya Peraturan Menteri ini harus dibaca dandimaknai menjadi Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 25

Sebelum terbentuknya konsil tenaga kesehatan, semua tugas-tugas konsiltenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh MajelisTenaga Kesehatan Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.86713

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 14

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.86715

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · 3 2015, No.867 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan,

2015, No.867 16