Bentuk dan Kedaulatan negara

KELOMPOK 31.M. Ferli Hidayat

(19)2.Murni Wati (20)

3.Nopi Pebriana (21)4.Nur Azizah (22)

5.Nurul Dwi A. (23)6.Pearlytha Mayling

(24)

Pembahasan

Bentuk Negara dan Pemerintaha

n RI yang sesuai

dengan UUD 1945

Hubungan antara bentuk

negara dan pemerintahan RI Sesuai

dengan UUD 1945

19

Bentuk Negara dan Pemerintahan

yang Sesuai dengan UUD 1945

19

Bentuk dan kedaulatan negara diatur dalam Pasal 1 Amandemen UUD NKRI 1945.

Berisi :1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Bentuk dan Kedaulatan Negara

19

Jika pasal 1 disimpulkan ada tiga pengertian atau definisi mengenai negara Indonesia. Yaitu :

1. Indonesia adalah negara berbentuk Republik.2. Indonesia adalah negara kesatuan, dan3. Indonesia adalah negara hukum.

Lanjutan

19

KESATUAN

SERIKAT

ATAU

BENTUK NEGARA

20

BENTUK   NEGARA 

Berdasarkan pasal 1 ayat 1

UUD 1945 dinyatakan

bahwa negara Indonesia ialah

negara kesatuan yang

berbentuk republik. UUD

1945 menghendaki bentuk negara

kesatuan dengan sistem desentralisasi

Sistem desentralisasi

ditegaskan dalam

Penjelasan pasal 18 UUD

1945 yang berbunyi Oleh karena negara Indonesia itu

suatu eenheidstaat

(negara kesatuan),

Indonesia tidak memiliki daerah

di lingkungan yang bersifat

staat (negara).

20

Kenapa Berbentuk Republik ?

Jika dipelajari berbagai catatan sejarah, maka bentuk negara negara republik tidak hanya satu-satunya pilihan. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Jul 1945. Para pendiri negara kita sempat mempertimbangkan bentuk negara kerajaan (monarki) dan negara tidak berbentuk .

Berikut 3 keinginan bagi bentuk negara Indonesia yaitu sebagai berikut :1. Negara Indonesia tidak berbentuk2. Negara Indonesia Berbentuk Monarki (Kerajaan)3. Negara Indonesia Berbentuk Republik

20

Menurut Moh Yamin, pilihan bentuk republik dapat membuat negara Indonesia diakui dan Dihormati oleh dunia Internasional Pemilihan bentuk negara republik antara lain dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi.

Dengan terjadinya perdebatan-perdebatan mengenai bentuk negara, akhirnya diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya yaitu :

a. Memilih Bentuk Negara Republik : 55 Suara

b. Memilih Bentuk Negara Kerajaan : 6 Suara

c. Memilih Bentuk Lain : 2 Suara

d. Tidak Memilih : 1 Suara +Jumlah : 64 Suara

20

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.

Macam-macam Sistem Pemerintahan di Dunia:1. Presidensial2. Parlementer3. Semipresidensial4. Komunis5. Demokrasi liberal6. liberal

21

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum

Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).2. Sistem Konstitusional.3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

21

Lanjutan . .

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. 2

1

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.• Bentuk negara kesatuan dengan prinsip

otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.• Bentuk pemerintahan adalah republik,

sedangkan sistem pemerintahan presidensial.• Presiden adalah kepala negara dan sekaligus

kepala pemerintahan.• Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat

oleh Rakyat untuk masa jabatan lima tahun. 22

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.• Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral),

DPR dan DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh

Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.• Sistem pemerintahan ini juga mengambil

unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial

Lanjutan . .

22

Jadi Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “Presidensial”

Apa itu Sistem Pemerintahan Presidensial ?

Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Sistem yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang bererti kekuasaan menjalankan Undang-Undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk Undang-Undang, Kekuaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili pelanggaran atas Undang-Undang

22

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

• Masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan lebih pasti, sehingga presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik• Presiden tidak bertanggung jawab kepada

parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.• Presiden dipilih secara langsung ataupun

melalui perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan parlemen sebagaimana hakikat lembaga parlemen.

23

LANJUTAN…

• Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.• Presiden tidak dapat membubarkan

parlemen demikian juga sebaliknya.• Tanggung jawab pemerintahan berada

dipundak presiden. Karena itu, presiden yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, serta pejabat-pejabat publik.

Back23

Hubungan antara bentuk

negara dan pemerintahan

RI Sesuai dengan UUD

1945 24

• Indonesia adalah negara berbentuk “Kesatuan” , dengan bentuk pemerintahan “Republik” , dan Sistem Pemerintahan “Presidensial” Menjunjung Ideologi “Pancasila”• Negara Indonesia terbagi dengan

prinsip otonomi daerah yang luas.• Wilayah Negara Indonesia terbagi

dalam beberapa provinsi.

Hubungan antara Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan serta Sistem

Pemerintahan

24

Lanjutan . .

• Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden.• Indonesia pernah berganti-ganti

sistem pemerintahan.• Indonesia adalah Negara Hukum dan

Demokrasi.

Kesimpulan

24

KESIMPULAN

Bentuk Negara dan Pemerintahan Indonesia terdapat dalam Rumusan pasal 1 Amandamen UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara “Kesatuan” yang berbentuk “Republik”.

Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Presidensial yang menjadikan Presiden menjadi Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Keterkaitan antara Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan yaitu sama sama menjunjung Ideologi NKRI yaitu Pancasila. 1

9

Thank’s For Your

Attention