Bencmarking Penerapan SPIP di Inspektorat … ntuk meningkatkan Nilai Maturitas SIPP menjadi Level 3, BSN melakukan kunjungan ke Inspektorat Kabupaten Serang pada tanggal 20 April

U ntuk meningkatkan Nilai Maturitas SIPP menjadi Level 3, BSN melakukan kunjungan ke Inspektorat

Kabupaten Serang pada tanggal 20 April 2018 di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten

Serang. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Inspektur Kab.

Serang, dan jajarannya, dan OPD di lingkungan Kabupaten Serang dan jajarannya.

Tim dari BSN dipimpin oleh Kepala Inspektorat BSN dengan didampingi oleh Satgas SPIP BSN dan jajaran di Inspektorat

BSN. Profil SPIP di Inspektorat Kab Serang. Dasar Hukum:

1. Surat Edaran Mendagri No. 120/2536/SJ tanggal 25 Juni/2010

2. Peraturan Bupati Serang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang

3. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Serang, serta

4. Keputusan Inspektur Kab Serang Nomor: 700/ /Inspektorat/ 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern (SPI) Pada Inspektorat Kabupaten Serang TA

2016

Saat ini nilai

maturitas SPIP In-spektorat Kabupaten

Serang mencapai Level 3,11 dengan 3 nilai

unsur penilaian risiko. Struktur SPIP In-spektorat Kabupate

Serang terdiri dari Satgas SPIP di masing-

masing Unit SKPD di wilayah Kabupaten

Serang, Penanggung Jawab oleh Inspektur Kabu-paten Serang, Ketua oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang, Wakil Ketua oleh Inspektur

Pembantu Wilayah I, Sekretaris oleh Kasubag Keungan dan Anggota oleh auditor Inspektorat

Kabupaten Serang.

Aktivitas SPIP Pemkab Serang yang dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan efektifitas SPIP di lingkungan pemerintah daerah

2. Mempercepat penyusunan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur penyelenggaraan SPIP

3. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan SPIP

4. Pimpinan dan seluruh pegawai, agar mengikuti sosialisasi dan Diklat dan Pelatihan SPIP

5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan agar bekerja sama dan bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

6. Pendidikan dan pelatihan SPIP. Sedangkan Workshop Pedoman SPIP dan Diagnostic SPIP akan menjadi agenda lanjutan dalam tahap persiapan berikutnya.

Bencmarking Penerapan SPIP di Inspektorat

Kabupaten Serang

Mei 2018

Benchamrking SPIP

ke Inspektorat Serang

1

Tentang PMPRB 3

Inspektorat BSN

Mei 2018 Volume V, Issue 1

BULETIN PENGAWASAN

Menulis

adalah

Sebuah

Keberanian.

Pramoedya

Ananta Toer

Sekda Kab. Serang dan Inspektur BSN secara simbolis menerima kedatangan untuk bechmarking.

Page 2

BULETIN PENGAWASAN

P enilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup

penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan:

memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Alur Proses PMPRB

Penjelasan singkat : 1. Inspektur/Inspektur Jenderal dan Setjen/Sesmen/Sestama/Sekda disetiap instansi akan diberikan ID Pengguna dengan kata sandi untuk masuk kedalam aplikasi PMPRB. 2. Setelah masuk aplikasi, diharapkan untuk memperbarui data identitas sebelum melakukan penilaian. 3. Inspektur / Inspektur Jenderal bertugas untuk melakukan penilaian PMPRB dan mengisinya pada halaman penilaian di aplikasi. Setelah penilaian telah dilakukan, Inspektur / Inspektur Jenderal harus mengirimkan penilaian tersebut ke Setjen/Sesmen/

Sestama/Sekda dengan memilih tombol "Kirim Penilaian" di daftar penilaian. 4. Setjen/Sesmen/Sestama/Sekda bertugas untuk memeriksa hasil penilaian yang telah dikirim Inspektur/Inspektur Jenderal sebelum dikirim ke Kementerian PANRB, jika penilaian masih kurang sesuai dapat dikirim kembali ke Inspektur/Inspektur Jenderal untuk diperbaiki kembali. 5. Setiap penilaian yang telah dikirim oleh Setjen/Sesmen/Sestama/Sekda ke Kementerian PANRB akan segera diperiksa dan dievaluasi oleh tim evaluator. 6. Selesai. Sesuai dengan Keputusan Kepala BSN Nomo 132/KEP/BSN/6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kep. BSN Nomor 193B/KEP/BSN/7/2017, BSN telah membentuk Tim RB untuk melaksanakan PMPRB di lingkungan BSN yang terdiri dari setiap perwakilan unit kerja. Kemudian pada bulan April 2018, Tim Asesor PMPRB melakukan penilaian dengan kriteria sebagai berikut :

Tentang Penlaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

berlanjut dihalaman selanjutnya

Dari hasil PMPRB menghasilkan rencana aksi sebagai berikut: I. Komponen Pengungkit A. Rencana Aksi I Manajemen Perubahan

1. Memastikan seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja. 2. Memastikan seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map. 3. Memastikan sudah terdapat pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan

sudah mengikuti pelatihan sebagai model dalam perubahan B. Rencana Aksi II Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Memastikan atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala

C. Aksi III Penataan dan Penguatan Organiasi 1. Memastikan telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada

seluruh unit organisasi 2. Memastikan telah dilakukan evaluasi yang jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi 3. Memastikan telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit

kerja 4. Memastikan telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbedan tujuan namun

ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja 5. Memastikan telah dilakukan evaluasi yang menganalisis keseuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan

dihasilkan kepada seluruh unit kerja 6. Memastikan telah dilakukan evaluasi atas kesesuian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit

kerja D. Rencana Aksi IV Penataan Tata Laksana

1. Memastikan telah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi dalam rangka mendukung proses birokrasi

2. Memastikan telah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

3. Memastikan telah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi. 4. Memastikan seluruh informasi publik telah dapat diakses

Page 3

BULETIN PENGAWASAN

No.

Komponen Penilaian Nilai

Maksimal

A Pengkungkit

1. Manajemen Perubahan 5,00

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00

4. Penataan Tata Laksana 5,00

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00

6. Penguatan Akuntabilitas 6,00

7. Penguatan Pengawasan 12,00

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00

B Hasil

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00

2. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00

3, Kualitas Pelayanan Publik 10,00

Sub Total Komponen Hasil 40,00

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00

berlanjut dihalaman selanjutnya

Page 4

BULETIN PENGAWASAN

E. Rencana Aksi V Penataan Sistem Manajemen SDM 1. Memastikan telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai 2. Memastikan telah disusun rencana pengembangan kompetnsi kepada seluruh pegawai dengan anggaran yang

mencukupi 3. Memastikan telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana

dan kebutuhan pengembangan kompetnsi 4. Memastikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala 5. Memastikan pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan

F. Rencana Aksi VII Penguatan Pengawasan 1. Memastikan Public Campaign telah dilakukan secara berkala 2. Memastikan seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko 3. Memastikan seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi 4. Memastikan Whistle Blowing System dimonitoring dan dievaluasi secara berkala 5. Memastikan seluruh hasil evaluasi atas whistle blowing system telah ditindaklanjuti. 6. Memastikan penanganan benturan kepentingan dimonitoringdan dievaluasi secara berkala. 7. Memastikan seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti. 8. Memastikan pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif. 9. Memastikan zona integritas yang tlah ditentukan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. 10. Memastikan telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK. 11. Memastikan seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun

kualitas 12. Memastikan seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran yang memadai. 13. Memastikan seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko

G. Rencana Aksi VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Memastikan dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan

stake holder. 2. Memastikan telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada

penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. II. Komponen Hasil A. Kapasitas dan Akuntabilitas

1. Memastikan seluruh unit eselon I dan II membuat LAKIP. 2. Memastikan tercapaianya IKU sesuai target. 3. Memastikan seluruh unit eselon I dan II membuat Renstra.

B. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 1. Memastikan setiap tahun diadakan survey eksternal atas presepsi korupsi. 2. Memastikan hasil audit internal telah ditindaklanjuti seluruhnya. 3. Mempertahankan opini WTP setiap tahun.

C. Kualitas Pelayanan Publik 1. Memastikan seluruh unit layanan melakukan survey eksternal kualitas pelayanan. 2. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada aduan masyarakat. 3. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada hasil survey eksternal kualitas pelayanan.