berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190628-085132-9137.pdf · BELUM DIKOREKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONESIA CATATAN RAPAT PANITIA KHUSUS RUU

BELUM DIKOREKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONESIA

CATATAN RAPAT

PANITIA KHUSUS RUU TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN

DAN ACARA MAHKAMAH AGUNG DAN RUU TENTANG SUSUN

AN DAN KEKUASAAN PENGADILAN DALAM LINGKONGAN

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Ra.pat ke

Jenis Rapat

Dengan

Sifat Rapaf

Hari/tanggal

Waktu

Temp at

Ketua Rapat

Sekretaris

Acara

Hadir

· ANGGOTA TETAP ;

PERADILAN UMUM

1985 - 1986

II

6

Rapat Kerja Pansus ke-2 ~

Menteri Kehakiman (Ismail Saleh, SH) Terbuka ..

Sabtu,_ 16 Nopember 1985

Jam 09.00 s/d 13.00 WIB

Pustaka Loka Bawah

A. Baramuli, SH

Drs. Noer Fata

Penibahasan 'lk. III RUU tentang Susunan, Kekuasaan dan

Acara Mahkamah ~01.filg

1. Pani tia Khusus :

32 orang dari 38 Anggota Tetap

17 orang dari 19 Anggota Pengganti.

2. Pemerintah :

Menteri Kehakirnan (!snail Saleh, SH) ·beserta Staf

ANGGOrA PENGGANrI

1. A. Baramuli, SH (Ketua) 1. Soeharto 2q Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo,SH 2. H. Amir Yudowinarno

(_Wakil Ketua) 3 . H. Soedarsono Mertoprawiro 3. Soelaksono, SH (Wakil Ketua) 4. Soehadi Hardjo Soetarno 4. Dudy Singadilaga,SH,MPA (_Wk.Ketua) 5. H.A. Yahya Moerad, SH 5. H.M. Muna.sir (Wakil Ketua) 6. Drs. Achmad Dablan

6. . ..............• 7. . ................. 0

ANGGOTA TETAP :

6. Harry Suwondo, SH 7. Soebagie, SH 8. Drs. F. Harefa, SH 9.·rmam Sukarsono, SH

10. R. Soetjipto, SH 11~ Taufik Hidayat, SH

- 2 -

12. Soesanto Bangoennagoro, SH 13e Muljadi Djajanegara, SH 14. A._A~ Oka- Mahendra, SH 15. Ds. Dr. ~.s. Sihombing, SH 16. Ny. Sariati Prawose, SH 17. H. Abdul Salam Prawiranegara, SH 18. Drs. Sawidago Weunde 19. Sri Redjeki, SH 20a Drs. Hasanuddin 21$ Ir. A. Mustahid Astari 22. Mu.~ammad Rizal, SH 23. Drs. D.P. Datuk Labuan 24. Sulaeman Tjakrawiguna, SH 25. H. Achmad H.M.S., SH 26. Soetomo HR, SH 27. Drs. Syarifuddin Harahap 28. TGK. H.M. Saleh 29. H. Adnan Kohar S. 30. H. Djamaluddin Tarigan 31. Drs. H.M. Zarr~oni 32. Drs. Ruhani Abdul Hakim

ANGGOTA PENGGANTI :

7. K.H. Djoha.n Muhari 8. Suwarno, SH 9. Umbu Remu, SH

10. Sarlan Adisucipto 11. H. Achsyid Muzhar 12. Dra. Ria Rumata Aritonang 13• Suparno Hendrowerdo~o 14. Suparman Adiwidjaja, SH 15. K.H.M. Ali Jafi 16. Drs. H. Atabik Ali 17. Bachtijar Soetijono

Pemerintah :

1. Ismail Saleh, SH ~Men.Kehakiman) 2. Indroharto, SH Staf 3. Djoko Soegianto Staf 4. Anton Soedjadi !Staf 5. Roeskandi Staf 6. Suryono Staf 7. Soebyantoro Staf 8. H. Roesli Staf 9 . M. Saleh Bakaris(Staf

10. Sudibje Saleh,SH (Staf 11. Sahirno s. (Staf 12. Zulfikar ~Staf 13. Abdul Wahid. Staf 14. Muchtar Rosyidi Staf 15. Sudjadi (Penghubung) 16. Ridwan (Penghubung).

KETUA : . . . . . . . . . . . .

-3 -

KETUA (A. BARAMULI, SH): Assalamu'a1aikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.

Saudara Menteri selaku Wakil Pemerintah, rekan-rekan Ang-

gota Pansus dan badirin yang kami hormati, rapat Pansus pada

hari ini telah dihadiri )6 Anggota dari 57 Anggota, dengan de-

ngan demikian telah memenuhi Peraturan Tata-tertib Pasal 99 a-yat (1) dan (2), atas dasar itulah perkenankalah kami membuka

rapat kerja dengan resmi yang dihadiri oleh Wakil Pemerintah ...

yaitu Sa.udara Menteri Kehakiman dan dinyatakan dibuka dan ter-

buka untuk umum.

Salam sejahtera " Merdeka "•

Saudara-saudara sekalian, avara kita pada hari ini sebagai

mana telah disampaikan kepada hadirin, sesuai dalam undangan

yang diterima dilampirkan juga acara rapat-rapat dari Panitia

Khusus sampai tanggal 22 Nopember 1985. Didalam undangan telah disampaikan bahwa pada hari ini rapat

kerja Pansus DPR-RI dengan Menteri Kehakiman akan dilaksanakan

pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 1985 sampai dengan Jum'at 22 Nopember 1985, waktunya sesuai dengan Peraturan Tata-tertib.

Bari in~ sampai dengan jam 1).00 bilamana ada permbahan dapat

kita bicarakan bersama.

Acara yang ditetapkan adalah RUU tentang Susunan Kekuasaan

dan Acara Mahkamah Agung. Menurut jadwal yang telah disepakati

bersama, maka diadakan acara :

1. Uraian pengantar pembahasan oleh masing-~asing Fraksi

2. Jawaban Pemerintah/tanggapan.terhadap pengantar pembahasan.

3o Ketua Pansus memberikan kesimpulan-kesimpulan untuk memastiki

materi dari Daftar Isian Masalah.

Saudara-saudara sekalian,4pakah_dapat disetujui ca.ra pemba-

hasan acara ini ?

( Rapat setuju )

Terima kasih, baiklah kami mulai dengan acara pertama yai-

tu Fraksi ARRI.

FRAKSI ABRI { SOEBAGIO, SH ) : • • • •

lllswAN PERWAKILAN RAKYAT R.I · • , FRAKS I ABRI

KATA PERGA.MTAR FR.AKSI ABRI. ATAS .

RANCANGAP! UNDANG .. UNDANG TENTANG

SUsuNAN, KEKUASA.AN µAN ACARA MAHKAMAH AGUNG

Aasalamu'a1a1kum Varakhmatnl]ah1 Wabarakhatuh•

Yang ~rhormat Sa':ldara Ketua Sidang1 Yang terhormat Saudara Menteri ltehak2man selaku wakil Pemerintah beserta Stat, Para Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakllan Rakyat yang ter-hormat, Sidang yang kall1 J1Ul1akan.

Terleb1b dahulu aarllah ldta panjatkan puji syukur ke badirat .. !uhan Yang Maha Esa ataa llmpaban rakhmat dan karunia-Nya ae-hingga kita sekallan dapat mengbad1r1 Sid.ang Penitia Khusua yang akan membabaa Rancangen Undang-und.ang tantang Susunan, Eekuaaaan

. ' den Acara Mahkamah Agung 1n1 dalaa keadaan aebat wal'af'iat.

Selanjutnya ter1ma kasih.kami ucapkan ataa kesempatan yang dibe-rikan kepada Fraksi kaa1 untuk aenyempa1kan Kata Fengantar atas Rmieangan · Ondang-undang tentang Susman, Kekuaaaan den Acara Mah kamah Agung yang bari 1n1 memasuk1 Pembicaraan Tingkat llI.

Dal.am kesempatan 1n1 Fraksi kam1 ingin menyampaikan penghargaan kepada. Pemerintah yang telab memberikan keterangan-keterangannya yang sangat.berharga dal.am menganterkan RUU tersebut pada tang-gal 28 Agustua 19BS. Fraks1 kea1 percaya behwa dalam ~empersiapkan RUU .1n1 Pemerintah te1ah berusaba sungaub-sungguh mengumpulkan ae.sukan yang panting

I aebagai •••••••••

_j_

·aebagai bahan pertimbangan guDa.pmiyusunen RUU tersebut. Dalaa pada 1tu. tugaa·aemua Frelts1 dalam Dewan 1n1 'berkewaj1ban aempelajari dan membahasnya aecara mendalam dan kemudian merumua kannya bersama Pemarintah, sehingga RUU teraebut menjad.1 prod.Wt legial.atu·yang benar-benar aenampung asp1rasi masyarak&t.

Sidang yang mulia,

Mabkamah Agung sebaga.1 Pengadilan Negara Tert2ngg1 d1 · Republlk

Indonesia harua menceradnkan wibawa dan martabat kekuasaan keha-kt•an agar tetap berdiri tegak seb~a1 kekuasaan yang merdeka dan aempu_menopang tegaknya hukum serta kead.ilan berdasarkan Panca sila.demi terselenggaranya Negara Rukum Republilt IndonesJ.a.1 yang llt!Djamin tegaknya h~ yang·berwibawa, aenjamin adany~ ~paat1-an hukum, meaenuhi rasa kead1lan,_. aerta mellndungi d.an aangayomi

. . .. ' . . .. seluruh rakyat. .

. • • • t •

Jaranya Pemerintah aependapat dengan Frakai kam1 babwa untuk Ile-· Wjudkan. pr1nsip teraebut di atas balk ~bebaaan Bak~• dalam me-me~ikaa .. dan meautua perkara menurut keyaktnan aend1r1 maupun ka-

. · r1ernya, .perlu dijamin. Di de1lam.pelak&anaan pembimlan den pe-

. ngawaaarl terbad8.p bakSm d1.·b1dang yim.g_ be~llat non yud1.sia1 oleh Departemen Kehakt•an dan pamb.!naan danpengswaaan cU. bidang yua-ti.&ial-oleh Mabke!QDb Agung ~am1nan kebebascn itu harua tetap 11an-tap. Frakai ltaJid. mengharapkanhenrietnya peleksansan pengavasan dan pem b.c naan cleh Mabka=ab ~-ung dale .bidang yustisial !n1 · dapat men-

. ~angkau para Hakim d1 semu8 llngknngan peradllan.

Fraksi ABEU menyadari aeperumnya bahwa kemand~rian: ffak'• dalaa aelaksanakan kekuaaaan kehakiman ~ me~ka •. beba~ dan obyek-til, aengharuskan ditentukannya. ·syarat-syarat yang cukup. berat bagi pengangkatan searang Hakim. Di da1am me1aksanakan tugasnya aeorang Hakim dituntut memil1k1 kemampwm_protesional, keme.tsng-an inte1ektual. dan 1.ntegr1taa moral yang aantap.

I Secara •••••••••••

-Ii-s.cU-a khUSUS dan terutama bag1 pengangkatan HalcS• Agung yang RUtJ nya kita babaa aekarang 1n1t· .persyaratarmya tentu lebih berat ~ ketat agar para Hakill Agung kita benar-benar berbobot karena ke-dudultan Rahkaaah Agung aerupakan benteng terakhir .bagi pencari ke adilan. Pelak•anaan kekuaaaan kebakt•an d1 negara. k1ta t1dak lain adalah dalam rengka meWUjudkan tu.')uan nasional dalaa bidang pembangumm hukua. Jadi ~elaa1ah bahva pelaksanaan kekuasaan kebak1man 1tu aend1r1 ada1ah~pengaulan Pancaslla dan memang harUs demikian ka-l'ana· Pancaslla itu ada1ah aumber-. aegal.a sum.ber bukum.

WD194$ tidak ~ s1et!m pemerintabeD yeng didaaerkan ataa ajaran pamisahan kekuasaan, tetapi sJ.etim pemerintahaa yang ..... perllhatkaD peabag1an kekuasaen dele kelm••aen legi:le.t1f, keku-asaan_ eksekutil dan kelmasaan yudiketi.f. Wa1aupun ~-am pembagian kekuaaaan itu ·aet1ap lembaga negara su-deh mempunya1 tugas tertentu, nemm de1am sistim pemerintahan k1-ta d.1mungk1nkan adanya.kerjasama antar 1embaga negara •.

·-· ··- '

Frsks1 · kam1 1ng1a mengutip sambutan Bapak Presiden pada waktu me- · nerim8 para peserta Rapat · Kerja Gabungan Mehkamtth ~..mg •. Departe-men ltehakjwan, ltejaksaan Agung·dlm Kepolls!en Republlk Indonesia pada tanggel 22 Maret 1984 di Iataua Negara, yang menegaskan an-.·

. tara lain sebagaJ.:_ beriltut :

u t1ndanl! Undeng Dasar kita mmegasl:an bah,,a ltek'.iasaan · kebek!man adnlah k.ekua.saan ynng.merdeka, srtinya terlepa.s dari pengarub ke-kuasaan Pemerintah. Welaupun d.em!k!e.n, hal itu aama sal:al.1 t1dak berarti bahwa antara kekuasaan kehaldJnan dan a,parat·pemerintah un tuk menegakkan hukua tidak bole~ eda hubunsan. Antara kednanya justru barwJ d1kembangkan kerjasama untuk menja-min keberhaallan pembangumm bangaa dal.o art1 ae1uas-luasnya. ~entu aeJa d.alaa mengembanglam kerjaamaa tadi, ·kedua-duanya harus teguh aenja1anlcan weneng dan tugas maaing-masing seperti yang d1-~ukkan dalam Undang Undang Daaar dan Undang-undang.

I Dan memang •••••••

-f-Dan aemang demildatll·ah, dalam pemlldran kehidupan kenegaraan k1 ..

ta aemua leabe.ga haru~ aallllg bekerja as.ma erat, .denganaasing-•a•ing me1l3alankan wenang dan.tugaa kon.st1tusionalnya •. Hal 1n1 perlu kita perhatikan henar-beilar karena seluruh pemikir an dasar mengenai keh1dupan kene_garaan den kebangsaan k1 ta sepe-nuhnya d1aemangat1 oleh jiwa keke1uargaan. Hal-ha1 tad1 3uga per1u aaya ingatkan agar jangan sempai timbul salah pengerUan atau sal.ah arah, seolah-olah rapat kerja gabung an aeps:rti 1n1 la1u menpb\.trkan t'ungs1, tu..ctss den wenang mas1ng-mas1ng. -4 Im. ~ting disad.srl oleh semua ~. le'b1h•leb1h.supeya. masya-~t janpm. .asmpa1 salah pabam k.arena tidak e.da lag! jM\inan ba g1 kekuasaan kebak1man yang hanls berd.1r1 bebas daleDl menjatuh-kan. putugan _ yeng seadil-adilnya berdaa~kan hukum "•

Dari penegaaan Bapak Presiden tersebut il atas. 2 bal./prins1p yang dapat k1ta ~ik adalah · ·, ·

- . . . .

. 1. ~jasama den konsul taai he.rus dikembangkan.

2. Mas1ng-mas1ng menja1ankan wenang den tugas konstitus1onal-

~ b~~kan tTUD.dan UU •..

R.edua prinsip ;-Gllg mendasar tersebut. n.'t!:berikan gmllbaran. yang lebih jelas lagi bahwa k=kiissa&m yud.ikatif dan ke:lwanaan. ekaeltu-tU Yalaupun barbec'aa tidal! -du.pat d1p1sahken. Bai inilah. yang aenjadi s1k:ap den panda."\gan serta menjad.1 pedo-mm Frek81 kmrd d&:lam aembabaa·auu ten.tang swwnan, Xelmaaaan dan Acara Mahkamah Agung dan RUU tentang.swsumm. dan Kekuasa&n Penga-. dilrm Dalo Ling~en Perad!lan Umua.

Sidang yang. mQ i a,

Seteleh sidang yang mulia mengetahui secant ge.'"ia bes.er panclang ..

an Fraksi kami, perkenankanlah kami aekarang memasuk1 materi RUU tentang Suauru.an, Kekuaaaen dan Acara Mehkamah Agung1 meskipun da lea kesempatan 1n1 Fraks1 kam1 hanya akan mengemukakan secara ~ kok-pokok saja masa1ah-maaalabnya.

I aert1tik ••••••••

Bertitik tolak pad.a Pemandengen U.. Frak&i A13RI JBD1 te1ah di• bacakan dalaa Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal. 17 September ·198S, Frakai kam11ng1n aenggar1a.bawah1 pendapat/pandangan yang telah d.1kemukakan1 yaitu -tentang :

1. Syarat--syarat pengangkatan lhudm Agung. Rumuaannya dalaa Pua1 6 butir a RUU menyatakan i • ber13auh SarjanaHukum atau Sarjana 1a1rmya yang ID8Jlpu-nya1 keabllan di bidang hukua perdata, hukum pidana dan·atau hukum tata uaaha negara •.

Pa.sal 7 ayat (1) RUU menyatakan. i • Hakim Agung d1angkat oleh Presiden aelaku Xepala Negara diantara Hakim pengadilan dar1 aemua lingkungan peradilan •• • • • • • • clan seterusnya.

Penjelaaan Pasal 1 ayat (1) meriyatakan '· " Apabila seorang ca1on beraaal dari llnglamgan Perad1lan Agama dan Per&dilan Militer maka Menter! yang bersangkutan. . baru.a di dengar pends.patnya •.

Dari uraian di ataa jelaa1ah bahwa Hak1• dari linglnmgan Per adf.lam Agau d.an Hakim dari. Peradilan Millter dapat d1calou kan me~d1 Hakta .Agung. Oleh karemmya Fraks1 kam1 berpendapat bahwa dalam Paaal 6 butir a perlu-d1tambehkan aatu sys.rat 1ag1 yaitu mempunya1 keahllan di bidang hukum agama.

Di dalam keahllan di bidang bukUm p1dana yang dillaks_udkan oleh Pasal 6 butir a sudah tercakttp keehlian d1 b1dang hula.Im (pidana) m1llter. · Rengenai persyaratan daln pasal 6 butlr d• Fraksi kami meng anggap perl.u d1tambabkann78 syarat •bertaqwa kepada 'fuhan Yang Maha Esa", d1samp1ng jugs syarat-syarat la.in yang harus d1pem2hi aebagetmena diuraikan dal.am ~elaaan Umum but1r b dar! · ut1 No 14 tahun 1970.

I 2. Pasai •••••••

2(j Paaal 7 ayat (1) RUU aenyatakan antara lain. bebwa pencalon-en Haki• Agung diajukan ol.eh Ketua Mabka•ah Agung den Men-teri Kebaklman kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk sel.an-jutnya diwsulkan kepad.a Presiden. Dengan menunjuk kepada Paaa1 32 tJU No. 2 tahun 196.$ tentang Suaunan daD Kedudukan MPR9 DPR dan DPRD1 serta apa yang te-l.ah dilak&anakan oleh DPR bingga aekarang mengenai penca1on an Hakim Agung1 .Fraka1 kam1 berpendapat agar DPR sebaga1 Lembaga Ttngg1 Negara dapat juga menguaulkan (dal.am art1 bu kan hany8 menerwakan usul) calan Hak1JI Agung kepada Preaiden. Karenanya nunusan Paaal 7 RUU per1u di taabah dengan 1 ayat :lag1 guna. menampung penman DPR tersebut.

J. ~ RUU ditetapkan adanya Sekretaria Jenderal yang se~ gu.s adalah Panitera Mabkamab Agung. In1 bararti· bahwa seorang mempunyai jabatan rangkap di da-le.JI satu lembaga yang bidangnya berlainen. Pad.a prinsipnya Frakai kam1 aexlganut pendirian bahwa permis_ kapan ~abaten, 1eb1h-1ebih perangkapan jebatan pada pos1a1 yang tanggung jawabnya emat besar seperti pos1s1 Sekretaria Jenderal dan Panitere Mehkamah .A.gt.mg, ban1a d1}dnd.ar1..

Dalam pada 1tu .Fraksi ka1 aenyadari bahwa.oleh karena Mab-kenub Agung mem.yJnya.1 organ!sas1, adm1n1stras1 dan keuangan

- teraendiri Yang terpisah dm-1 11dwtn1strasi den keuangan De-partemen Ke~man, maka d1pe~lukan adanya unsur pe1ayanan yang menangani adminiatrasi dan keuangann.ya. Sebagai Lembaga Tingg.1 Negara, vilja.rlah apabila Mahkemah Agung mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal -yang berfungsi -aebagai unsur pelayanan, akan tetapi meng~ngat fungsinya tersebut, tid.ak tepatlah apabila_Sekretariat Jendere.l d1-atur dal.aa RUU Susumm., Kakuasaan dan Acara Mahkamah Agung. Dengan ura1sn tersebut di a.ta.a, Frakai ABRI berpendapat bah wa perlu adanya ayat tambahen pad.a Pasal 3 yang menentukan bahwa·Mabkemah Agung mempunya1 Sekretariat JenderBl. aebagai unaur pelayana.ri yang organisasinya d1atur teraendiri.

I 4. Mengenai •••••••••

..

-//; .. ~ Mengenai fungsi pengawasan oleh Mabkamab Agung, Fraka1 ABRI

banya akan aeabataainya pada rumuaan Pasal 3S ayat (S). Pasal 35 ayat CS) RUU berbunyi : •. Pengawasan aebageiaana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat· (2) tidak bo1eh aengurang1 kebebasan hak1m dalam memeriksa dell umutus. perkara •. Frakai kami berpendapat, setel.ah menellt1 bunyi ayat (3) dan eyat (4) Pasal 3S RUU, bahwa kewenangan Mshkamah Agung untuk memJnta keterangan tentans hal-bal yang bersangla.ltan dengan

· tehnis pere.d!l.en serta meaberikan petur.tjuk, tegoran atau pe-ringatan kepada pengadi J.an dar1 aemua. llngkungan. peradilan

aeru.p~ kewenangan yang masih berk&itan dengen ~si pe-, · · . npwesan teraebut, · den kerenanya ays.t· (3) dan ayat (4) di- ·

masukkan de1am nmu.san ayat (5) sehingea ayat 1n1 berbmlyi 1 · -~· Pengawe.s!ltl den kewcmangan zebo.ga1mana dima.kaud -dal.am .ayat (1) · •/d eyat (4)• tidak boleh mengurangi kebebasan hak1m da-lma raeaerikse. den· memu~ perkara menun."t keyakSnan sendiri. •

: : . : . . -~ . . ... ..

1ten~ Bak. MensuJ·1 _,~ ~. Fraksi ~BRI pada p:rin-. : sipnya dalam aem~ya berpedomsn dan me1endas1 pendapat-.

nya selain pada W Ho. 14 tabun.19701- ~uge. ·pada Xetetapan .MPR-ai No •. III/MPR/1918 tenteng Kedudukftn.dan.Hubungan ~ata x.er3a· Lembaga Te~ Negara dengan_ atau enter ~bagalembaga 'f1ngg1 N•gara.1 Paaa1 11 ayat (4) yang berbunyi : .• Mahkamab .A.gung mempunyai wewens.ng mtmguji seeara materiil henya -terhadap peraturan-perature.n perundangan di bavah tJn-da.ng-undang ••

Materi Pasal 39 RUU menurut Fraksi kam1 sud.ah s~as de-ngan saater1 yang diamanatkan Pasal 11 ayat (4) TAP MPR-RI Ro. III/MPR/1978, nsmun Fraksi kami_renganggap mas1b perlu adanya penegasan dalam rumuaan penjelesan paaal 1n1 tentang is1 dan jiwa TAP MPR tersebut.

·6. Mengenai kerjasama dan konsultasi, Fraks1 kal11 menggaris ba-vahi apa yang telah dikatakan oleh Bapalc Presiden sebagai-mana telah kam1 uraikan pada bagisn aval Kata Pengantar 1n1

I d.an •••••••••••••

..

-11' -d.an menekanka.n kemball pentingnya ker.1asama dan ltonsultaa1 1n1 terws d1t1ngkatltan dangan ... catatan. bahwa. aasing- aasin& tetap teguh.JDen\jal.anken wenang dan tugaa.konst1tua1onal.nya seperti yang di~ daimn-·und.~g ·unciM_·g-Dasar·dan un~·· .· dang-undango

Saudara ltetua Sidang, Saudara Menter! Kehakiman dan Sidang yang kami mullakan.

Demikianlah Kata. Pengantar Fraksi ABRI ates RUU tentang Susunan, . -

Kekuasaan den Acara Mahkamah .Agung. Semoga Ke.ta Penge.nter 1ni. bermantaat aebagai bahan pembabaaan o1eh PANSUS de.lea pelBbicara-an tingkat III sekareng 1n1. · Hal-hal 1a1n yang be1um kam1 utara-kcn .a.cie. Kata. Pengentsr 1.ni akan disampaikan peda kesempatan ~~;- -pembahasmi meteri RUU 1n1. Menyadari pentillgnya RW 1n1-dalam useha kita untuk menciptakan kerangka 1andase.n me.sye.rak~t adil dan makmur berdasarkan Panca-alla 1 maka tegaknya hula.Ill dan keadllan merupak~ salah satu aa-sarcn dan sekaligus syarat yang penting; oleh karenanya Fraksi bmi dengan_rendah hati mengajak Fx-aks1-trakai dalam PANSUS 1n1 aenyelesaikarmya dal.al:l s.uasan.a keke1=,..gesn, s!.~l> keterbukaan dan k.esungguhan Y'"4r..£ diji'ltai ~emang:it musyswarah untuk . ~akat• dan dr..l.am. waktu yang telah r.J. ta sepakati here:.-.. Sekie.n dan terlma kaaih, semogc; Tuban Ycmg v~~ Et.a. aelalu sae-llmpahkali 'X~ufiq dan Bidayah-r~;a · kepada k1 ta s~ sehingga k1 ta dspet-~lesclkan tugs.a iil1 deng&n sebaik-~knya • .A:iien t Wablllehitau.tiq val hidayeh Wassalamu'e.la.1kuni l1arflkhm&tulleh1 \iabarakhaatuh.

JakL~, 16 November 1985 · Yan membe.cak.an,

A - 420.

- 12 -

KETUA :

Terirna kasih kei.:ada Frak.si ABRI.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fra.ksi Karya Pem-

bangunan.

FKP (TAUFJK HIDAYAT, S.H.) : • • • • •

Pfil~GANTAR KATA FRAKSI KAHYA PEMBANGUNAN

DALAM NF~MASUKI PEMBAHASAN/PEI011BICAHAAN TII-;GKAT - III

RUU SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA MAHKAMAH AGUNG _,_ ______ ~------------------------------------·----....... __ _

- Ass. \·ir. Wb.

- Saudara Pimpinan, Saudara Menter! beserta staf yang kami hormati,

- Sidang Pansus, serta liakan.

para hadirin sekalian yang kami \ ' .

mu-

Pertama-tama kami bersyukur kehadirat Illahi, ya~g berkat rakh-matNya hari ini bisa melanjutkan pembahasan memasuki pembicara-an tingkat III HUU Susunan, Kekuasaan dB:n Acara Nahkaoah Agung •.

Setiap kali .kita membahas s·l:latu rancangan undaD:g-undang - seba-.gai sarana formal-yuridis untuk mengatur. suatu masalah yang

· dihadapi saat ini, pada haltekatnya tercakup dua dimensi, dimen-si masa lalu dengan segala cita-cita dan tuntutan yang ter-kandung didalamnya,. · dan dimensi masa depan dengan segala tan-tangan. yang diperkirakan. altan tampil dimasa mendatang. Kedua dimensi te~sebut haruslah menjadi pertimbangan dan perhi-

- tungan bagi kita dalam merumuskan tiap keteiituan dari undang-undang yang akan kita lahirkan.

\·

Dengan masa lalu .terkandung didalamnya cita-cita dan tuntutan yang telah lama ber·kembang yang sampai saat ir4 belilm seluruh-nya terwujudkan. ~alam bidang hukum cita-cita dan tuntutan itu berupa kebutuhan terhadap berlangsungnya.kei:ertiban :tiw.kum,. ke-pastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan,. yang harus diduk.ung pula:oleh aparat pe-

. negak hukum yang bersih dan berwibawa.

Tuntutan yang demikian tumbuh sejalan dengan lahirnya.tekad Or-. de Baru yang ingin melakukan koreksi terhadap berbagai pe-·nyimpangan dalam pelaksanaan hukum dan· penyampingan· terhadap

.' fungsi-f'ungsi . . . . . . . . . . . . . . . . .

fungsi-fungsi aparat penegak hukum dimasa sebel\.imnya, dan ber-kehendak untu~ mengembalikannya kepada kemurnian . pelaksB.!"'laan Undang Undang Dasar 1945.

Selanjutnya secara berangsur da.n. bertahap sejak kelahiran Orde Baru telah dilakukan berbagai upaya pembangunan hukum, yang dalam kerangka~ besarnya pembangunan tersebut adalah untuk .me-ngisi, member! isi serta menjab~rkan ketentuan konstitusi bah-

. " \ . wa negara Republik Indonesia e~alah negara hukum.

Dalam bidang yang menyangkut penyelenggaraan kekuasaan kehakim-an dan peradilan telah berhasil dibentuk berbagai ~dang- un-dang seperti antara lain Undang-undang tentang Pokok-pokok Ke-kuasaan Kehakiman (UU No.14/1970) dan Undang-undang tentang Hu kum Acara Pidana· (KUHAP, UU No.8/1981).

Dengan demikian apabila.hari ini kita melanjutkan pembahasan terhadap rancangan ':lildang-und~g tentang Susunan, Kekuasaan & Acara Mahkamah Agung, maka sebenarnya kita melanjutkan - kesi-nambungan upaya gntuk mewujudkan cita-cita ,te~tang hukum dan keadilan dinegar4.kita dala.m rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana menjadi cita-ci ta Orde Baru.

oleh karena itu, maka tolok ukur setiap ketentuan yang akan di - -

rumuskan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mah-kamah Agung nanti haruslah sesuai benar dengan jiwa yang di-kehendaki sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang Un-dang Dasar 194.5.

Sidang Pansus yang kami hormati,

Menyangkut tantangan masa depan, maka setiap undang-undangyang kita selesaikan haruslah mampu mendukung dan meni~gkatkan laju pembangunan sekaligus menyelesa~kan masalah-masa~ah yang di-timbulkannya. : '

Dal am bidang • - ••• ·~ ••. ~ ~ •••••••• ~' ,,.

'"

-~· ""' . ' '.1

.· -1~--

Dalam bidang hukum tantangan masa depan adalah baga~mana agar. hukUIIi dapat benar-benar mendukung pembangunan yaitu membangun manusia Indonesia .seutuhnya dan membangun masyarakat Indcnesia selu~uhnya, sekaligus menyele.saikan masalah-masalah. blikuro yang mungkin timbul karena makin tinggi perkembangan teknologi, ma-kin luas _ki ta terlibat dalam berbagai pergaulan antar , bangsa dan makin jauh kita menjalinhubungan mnternasional.

Dan sesuai dengan derap serta dinamika'pembangunan, setiap pe-nyelesaian hukum itu memerlukan pemecahan yang cepat dan tepat. Untuk menjawab tantangan itu, dituntut dari lembaga pemberi ke-pastian dan-keadilan hukum suatu susunan, kekuasB.Bn, acara dan administrasi serta pejabat penyelenggaranya yang mampu memberi-kan cakrawala pandangan yang luas dan obyekti~ dalam pertimba-ngan-pertimbangannya, disamping pert_imbangan hukum semata-mata.

Sidang Pansus yang kami muliakan,

Adalah suatu hi.kniah bahwa rancangan undang-undang ini tampil· setelah kita menyelesaikan 5 undang-undang dibidang politik, yang essensi akhir kelima undang-undang·tersebut adalah: -·memantapkan penerimaan Pancasila sebagai·satu-satunya asas·

dalam kehidupan bernegara, ber?angsa dan bermasyarakat.

Disatu sisi diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas.me-rupakan. lompatan jauh kedepan dalam pola dan kerangka berfikir bangsa, yang pada sisi lain membawa konsekuensi logis untuk meningk.atkan tumbuhnya dinamika keterbukaan. Keterbukaan itulah y~ng 4harus kita· jabarkan sebagai perilaku dan budaya pa¥:tik bangsa yang paQ.a gilirannya harus mampu melepaskan diri dari berbagai keterkaitan. pada nilai-nilai tradisi/kebanggaan sempit {premordial) ·yang menghambat .·." ke-marnpuan bangsa dalam ~enjawab tantangan pembangunan·dan tan-tangan masa depan.

Dalam kerangka ••••••••••••••••• ,

:-;;t::iil" iif1P"

Dalam kerangka ber!'ikir yang demikianlah Fraksi Karya Pemba.-ngunan memasu.k.1 pembahasan rencangan undang-undang ten~ang Su-sunan, Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung.

Sidang Pansus dan para hadirin yang kami muliakan,

Atas dasar _pemil~iran sebaga-1 diuraikan dlmuka dan menggaris-bawahi Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan terhadap randangan undang-undang ini yang disampaikan tanggal 17 Sep-tember 1985 yang lalu,· maka sebagai pengantar memasuki pem-bahasan tingkat III sekarang Fraksi Karya ingin mengajak un-tuk menelaah dan mengkaji dengan segala keda~~an dan dengan penuh kearif an setiap materi ·dan masalah dalam rancangan un-dang-undang ini seperti antara lain :

- Masalah peranan DPR sebagai iembaga Demokrasi Pancasila:yang ber£ungs1 untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, seyogianya sejak awal lebih tampak peranan dan partisipasi-nya dal.am pengajuan para calon pemberi keadilan yai~u peng-

. - _) ~ ajuan calon-calon Hakim Agung.

- Masalah pengisian jabatan Hakim Agung sebagai jabatan pada . . .

suatu lembaga tinggi negara yang akan memberikan kata akhir tentang tuntutan keadilan dan kebenaran serta masalah hukum yang menjadi proporsinya, hendaknya tidak terbatas sebagai · puncak perjalanan karier seorang hakim saja, tetapi juga terbuka bagl masuknya putra-putra bangsa terbaik lainnya yang memenuhi syarat untulc mengisi jabatan tersebut, sehing-ga kehadiran Hakini Agung yang demikian dapat diharapkan mem-~erluas cak~~wala pandangan dan wawasan untuk memahami tun-tutan dan tantangan pembangunan dalam setiap keputusan Mah-kamah Agung, disamping pertimbangan utama pada segi hukumnya.

, : - Termasuk juga ••••••••••••••

-1-Termasuk juga masalah kasasii masalah pengawasan terhadap pe-ngacara dan notaris serta masalah-masalah lain yang secara jelas dan terperinci telah kami sampaikan kepada Sidang Pan-sus. yang terhormat ini melalui Daftar Inventarisasi Masalah/ DIM Fraksi Karya Pembangunan.

Saudara Pimpinan. Saudara l1enter1, rekan-rekan seluruh Fraksi ya·ng kami hormati serta para hadirin yang kami muliakan,

Fraksi Karya Pembangunan ingin mengajak bahwa dalam memasuki pembicaraan tingkat III ini marilah kita berangkat dar~ ter-minal yang sama, marilah kita melangkah dari tekad yang satu yai tu tekad untuk meningkatkan p.embangunan hukum agar kepasti-

an dan keadilan hukum secara akrab berada ditengah-tengah ma-syarakat dan secara mantap berakar dilubuk hati rakyat. Insya Allah, apab~1a kita te1ah bersatu tekad maka tidaklah su~ lit untuk bermusyawarah·untuk mufakat dalam kita mencari alter-natit terbaik merumuskan tiap ketentuan dalam undang-unda~g ini.

Akhirnya Fraksi Karya Pembangunan menyerukan, marilah kita ja-dikan proses pembahasan undang-undang dibidang hukum imi seba-gai ajang peragaan untuk 11mempertunjukkan11 kepada ,,.. masyarakat kemampuan kita sebagai wakil-wakil rakyat untuk melakuk~ mu-. syawarah dan mufakat sebagai pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Terimakasih. Wabilahitaufiq Walhidayah, Wr. Wb.

Jakarta, 16 Nopember 1985

; - "1

- 18 -

KETUA :

Terima kasih Saudara Taufik dari FKP. Selanjutnya kami

persilakan dari FPP.

FRJ\.KSI PERSATUAN PEMBANGID~AN {DRSt..SYA.."l1.IFUDDDT HAR.A-HAP) :

SaudA,ra Pimpinan Pansus yang saya horn'lati,

Sauda.ra-saudara Anggota Pansus yang sci.ya hormati,

Saudara Mentei-·i clan Staf yang kami hormati,

Seudara-sauclara hc.:1,d.irin sekaJ_ian yang saya horma ti.

Tr • .t....., • . ) .. 1 ; .-, ..!- 1-,.... J.'1..1. u~ !. !. ,_, ':::. 1,.,.L: .. :::'.:1 pv. j i dc:t:i. sy"'1J .. kur ke hadire t Al.~~11 Su~~vi.-

•1 ... ~,1-, '!T:.i r:i~,_,;-.. -v1""''"'"'l• .;._:: .•. '. ll .. -- ..... '"""CJ,..L d.' l- c.t;

.,.-,"')ry > ....... ~·. .i. • • ep. • ;:t, '1 ,.._ .., :}

--ff-.~.

PEMBAHASAN .. u.~M' (SINGKAT) FPP TERHADAP

RUU ... MAH KAM.AH AGUN G

Sdr. Pimpinan Pansus dan

An ggota Pans us Yth.

Sdr. Menteri Kehakiman dan Staf yanR kami honnati

Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya ho:;rmati

Assa.lammualaikum Wr. Wb.

~ FPP telah menugaskan "Team _Pengkajian RUU Mahkamah Agung" yang diketuai oleh

Sdr. Munasir dan Sekretaris, Sdr. Bachti ar Sutiono, untuk me lakukan studi ke-

layakan terhadap gagasan RUU Mahkamah Agung, yang t.elah disampaikan oleh Pe-

merintah beri.kut semua materi-materi yang disampaikan dalam penbicaraan Ting-

k at I & II serta masukan-masukan materi dari pendgpat-pendapat masyarak at dan

para.ahli. Fraksi kami juga menghargai penjelasan yang blak-blakan dari Sdr.

M::mter:ii Kehakiman pada pertemuan FPP dengan Beliau pada tanggal.- 13 Nopember

y .. l.

FPP pada kesempatan ini ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran dari usul-usul

FPP kepada Pansus ini, agar kita dapat menyempurnakan RUU tersebut sehingga

mendapat predikat layak untuk dihmcurkan sebagai Undang-Undang.

FPP mengakui bahwa memang tidak mudah tmtuk rnemahami kekuasaan kehakiman se-

bagaimana dimaksud dalam UUD-45 ps 24 dan 25, TAP MPR No. III/MPR/1978 dan

UU No .. 14 tahun 1970.

Predikasi tentang "Kekuasaan Kehakiman" yang dinamis (berkenibang) memang cukup

rumi t, k arena

a. Prediksi tent.ang kekuas aan kehakiman ternyata saling ber.hubtmgan dengan

beberapa variable independent yang significant seperti variable M.A.,

Variable Department Kehakiman; Variable Kejaksaan Agung, Variable Presiden,

Variable DPR dan Variable-variable y.ang ada di masyarakat seperti : Pena-

sehat Hukum, Notaris dan Para Pencari KeaCiilan~

b. Sistim integralistik dalam pembinaan para hakim mengundang kita untuk mern-

bahas RUU ini secara cermat dan mernerlukan kemampuan berfikir strategis

yang tenttmya re latip lebih kuali tatip.

.. Dalam pengalaman kami membuat studi kelayakan tentang sesuatu gagasan

maka bi la ki ta misalnya ingin membuat prediksi mengenai kekuasaan ke-

hakiman, yang terbukti berhubungan dengan lebih dari satu variable

independent yang significant, maka diperlukan kemampuan untuk menerap-

kan metode analisa regressi multiple.

Sayangnya kekuasaan kehakiman tak bis a dinyatakan secara angka-angka ·

(kuantitatip), sehingga rumus ini tidak bisa digunakan.

~

c. FPP setelah mendengar pendapat ·Fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah pa-

da pembicaraan .tingkat I_I, dapat memahami adanya perbedaan-perbedaan

penilaian dalam m~nafsirkan pengertian kalimat demi kalimat dari kon-

siderans, pas al demi pas al dan penjelasan pas al-pas al, karena berla-

kunya "teori probabi 1i tas" (Teori kemrmgkinan) dari setiap orang yang -

membacanya.

Perkenankanlah FPP pada kesempatan ini memberi tahukan bahwa Fraksi kami. tel ah

siap ·dengan usulan-usulan penyempurnaan sebagaimana yang telah ~ami sampaikan

pada Pimpinan Pans us untuk dirnastikkan dalam daftar usulan, dan FPP pun siap

untuk bermusyawarah tmtuk mufakat.

Adapun usulan-usulan kami ~'tfuantitatif tidaklah banyak, hanya meliputi

(1) 8 (delapan) usulan yang menyangkut. 3udul, mengingat, memutuskan dan

anak j udul.

(2) 33 (tiga puluh tiga) usulan penyemi>urnaan rumusan pasa~.

(3) 3 (tiga) usulan pasal baru

(4) 13 (tiga belas) usulan penyempurnaan/tarnbahan penjelasan pasal.

(5) 2 (dua) usulan pencabutan pas al.

FPP ingin menegaskan bahwa dalam pembahasan RUU ini kami tidak akan menantang

voting~ karena selain percuma/kalah juga tidak. diharapkan oleh Demokrasi .Panca- ·

sila yang lebih menghargai keputusan atas dasar musyawarah untulc mufakat.

FPP telah berusaha untuk menawarkan rumusan-rumusan pada bursa PansU.S ini de-

ngan tingkat Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) dan karenanya diperkirakan

terjangkau oleh daya beli efektif dari Fraksi-fralcsi lain dan pihak pemerintah.

P~.r~enankanlah saya sebagai juru bicara FPP menyampaikan pembahasan singkat

mengenai materi-materi yang pokok untuk menj adi. bah.an. masukan bagi Pansus ini.

1.

. '--' -

TENTANG PENGAJUAN RUU DI BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM

Fraksi kami pada pemandangan umum telah mengajukan pertanyaan dan harapan

yang menyangkut kalender legislatif nasional dan sebenarnya mengharapkan

pemerintah mengajukan s~kaligus paket RUU yang terdiri dari RUU Mahkamah Agung, RUU Peradi lan Umum, RUU Peradilan' Agama, RUU Peradilan Mi liter,

RUU Peradilan Tata Usaha Negara dan RUU Hukum Acara Perdata . ..

Fraksi k ami si ap untuk bekerj a keras seki ranya pemerint ah mengaj ukan tam-

b ah an RUU yang kami maksud, sehingga kita berusaha menyelesaikan per -

Undang-undangan tersebut dalam mas a sidang DPR 85/86.

2. KEKUAS A/lN KEH AK IMAN

FPP menyadari b ahwa tidak mudah menj ab.ark an kekuasaan :·kehakiman ber-das ark an

Paricasila. Kamipun sependapat bahwa kekuasaan kehakiman .bukan1ah. berdiri

~endiri, ~etapi merupakan Sub S'istim dari Sistim Poli tik Nasional.

Sistim Integralistik dalam·pembinaan para hakim, haruslah ~iartikan bahwa

kedudukan hakim demikian pentingnya; sehingga perhatian dan keinginan tm-

tuk mernperlancar tugas-tugas para hakim, khususnya dari pihak pemerintah

adalah waj ar.

Dalam RUU yang sedang kita bahas ini FPP berpendapat bukanlah terutama

tmtuk menonjolkan kekuasaan H-akim, 1c-arena sistim politik nasional yang.

berdasarkan Pancasila tidak memberikan peluang bagi kekuasaan yang absolut - .

termasuk kekuasaan kehakiman. Fraksi kami berpendapat bahwa dengan RUU

ini kita berusaha mtuk menjabarkan pasal 24 dan 25 UUD-45 dan pasal 27

ayat 1 yang memberikan jam:i.nan bahwa : "segala warga negara bersama '.·

kedudukannya di dalam h~um dan pemerintahan dan wajib .menmj ang hukum

dan pemerintah i tu dengan tidak ada kecualinya". _

Demikian pula kita bersama sependapat bahwa TAP MPR III/MPR 78 dan UU

No. 14 t ah un 19 70 . j uga menj adi 1 andas an b agi RUU i.ni.

Kesemuanya pasal-pasal UUD-45. TAP MPR dan UU No. 14 tahtm 1970 akan men-

j adi. fondasi bagi pasal-pasal dalam UU ini dan karenanya pembahasan yang

menyangkut judul, konsideran dan mengingat hendaknya dapat disepakati

sebagai pokok atau hal_-hal yang mendas~r yang perlu dibahas dengan baik

dalam istilah ekonominya "b agi an ini" merupakan materi yang mah al.

Kedudukan Mahkamah Agmg dan Para Hakim Agung harus jelas dan tegas di-

atur dalam UU ini agar dapat melaksanakan ftmgsinya dengan baik dan ma-

teri ini juga mahal harganya.

-1i-- -

. . Oleh karena i tulah ada usul-usul penyempurnaan dari FPP untuk mengeliminer

"tuduhan-tuduhan sementara" tentang adanya campur tangan executif terha-

dap kekuasaan kehakiman '·

Sebagaimana telah kami kemukakan kalau kita tidak pandai-pandai merumµskan

pasal-2 . yang rnenyangkut hubungan M.A. - Dep. Keh.akiman - Presiden, maka

bisa timbul penafsiran-penafsiran yang macrun-macam .

. 3. SUSUNAN MAHKAMAH AGlNG

Mengenai Pimpinan M.A. sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat ·1 RUU Fraksi

kami berpendapat bahwa pimpinan yang terdiri dari Ketua, Wk. Ketua dan

beberapa Ketua Muda adalah sudah baik dan memang pada M.A. tak perlu ada "'

Ketua lhnum. FPP hanya mengharapkan agar dapat ki ta musyawarahkan tentang

pembidangan dari Ketua Muda dan apakah tidak sebaiknya jumlah Hakim Agung

(minimal dan maksimalnya) j uga di tentuk an pada RUU ini.

4. PERSYARATAN MENJADI PEJABAT-PEJABAT PADA MAHKAMAH AGUNG

Dal am berb ag ai pas al tent ang pen gap gk atan pej ab at-pe jab.at dalam lingkungCl?

Mahkamah Agung terdapat perbedaan-perbedaan. Tentunya mengenai persyarat-

an pendidikan, umur at~u pengalaman waj ar ada perbedaan-perbedaan J tetapi

persyaratan-persyaratan yang prinsipiil sepert:l Warga Negara Indonesia,

bertaqwa kepada Tuhan Y~M.E., se.tic! fcepada Pancasila dan UUD-45-merupakan

persyaratan yang mutlak~bagi semua jabatan. Oleh karena itu beberapa pasal

mengenai persyaratan menjadi pejabat dalam lingkungan peradilan umum,kami

usulkan untuk disempumakan.

Mengenai persyaratan pendidikan, FPP mengharapkan agar kesempatnn bagi

merek~ yang mengikuti pendidikan huktnn non-gelar jilga terbuka,.agnr kitn

-tidak terlalu menonjolkan gelar S.H. Di samping itu perlu penegasan bah-

wa sarjana-sarjana IAIN Jurusan Syariah. pada Peradilan Agama yang bertitel

Drs juga mendapat peluang tmtuk menjadi Hak1m.A~g;

5. JABATP>N RANGKAP YANG DILARANG

FPP sependapat dengan pemerintah bahwa dalam RUU ini perlu ditegaskan

jabatan-jabatan yang dilarang 1mtuk dirangkap oleh para pejabat peradilan.

__ ; _ .. Dalam rangka ini FPP ingin menyarankan agar para pej ab at peradilan juga

hendaknya dilarang tmtuk menj adi anggota atau pengurus darL O.rpol sebagi-

mana dimaksud oleh UU no. 3 tahun 1985.

. '

FPP khawatir bila seor~g Hakim Agung yang masuk PPP dianggap tidak obyek-~

tif bila mengadili perk_ara kasasi, seorang yang kebetulan anggota/pengurus

FPP · dan ci tra h akim-- se cara kese luruh an akan terganggu akib atnya.

Lagi pula bila Hakim Agtmg misalnya menjadi anggota PPP bisa terganggu

pekerjaannya memikirkan soal intern organisasi yang belum ruktm-rukl.Dl.

FPP juga berperidap·at bahwa perlu adanya penjelasan pasal mengenai larangan

j abatan tersebut agar jel~ pengertiannya.

Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau agar terhadap hakim-hakim yang

ada sekarang setelah berlakunya nanti UU ini agar dinilai kembali, apakah

memenuhi syarat-syar~t tersebut. Jadi bukan untulc Hakim Agung yang baru.

saj a atau calon Hakim .Agtmg.

Kita pernah mengalami masa kekurangan Hakim Agung, sehingga mtmgkin saja

kita kurang selektip.

Dalarn usaha untuk menegakkan citra Hakim Agtmg, maka seleksi kembali ada-

lah perlu. Mungkin saj a nanti dari hasil seleksi terdapat mi.salnya Hakim

Agtmg yang berbakat dagang dan bis a disalurkan ke B .U .M.N . .! t II 1 lm

~.;.gcc~~1~11s~:~~g~s~m~e~ar-iM~Llli~$1h¥~$>~~~·~:ri~.~~~~~"...il.e.!!~~J!t~Sllf2e:Pfiitt~~'~~~·~w~c~et!E;;-:wrg:::z;~~1~•5s~i~J .. ga...

~17?± l ••

. i

6. Sebagai pej ah at peradil~, maka FPP beipendapat bahwa seyogianya sumpah/

j anji yang diucapk an bunyinya sama dengan bunyi sumpah/kalirnat-kalimat

yang ditentukan dalam UU No. 14 tahun 1970, karena yang bersangkutan sudah

dis ump ah dal am keduduk annya seb agai Penagawi Negeri.

7. PEMBERHENTIAN

a. Pemberhentian dengan tidak hormat

Terhadap Ketua, Wk. Ketua dan Para ·Hakim dapat diberhentikan dengan

tidak hormat dan sebelurn dibe:rhentikan dengan tidak hormat dapat di-

dahului dengan pernberhentian sementara.

Pas al 11 ayat 2 dan pa.Sal 12 ayat 2·- dapat dl. tafsirkan bahwa yang ber-sangkutan dapat 2 kali kesempatan membela diri di hadapan Majelis Ke-

hormatan.

FPP ingin menanyakan pendapat peIIlerintah bagaimana penafsiran yang

sebenamya, karena FPP berpendapat cukup satu kali saya hak mernbela

diri, yaitu pada saat sebelum diberhentikan sementara dan bila pern-

belaannya ditolak oleh Majelis Kehormatan, maka otomatis dikukuhkan

pemberhenti an tidak dengan honnat.

-if ..

Seseorang Hakim Agung yang dibernentikan sementara perlu ada batas

waktu pengerti an sementara it? misalnya 6 bul an dan bi la Majelis

Kehormatan berpendap~t.yang bel".sangkutan tidak bersalah, maka y.b.s.

dikembalikan pada jabatan semula.

b. Pemberhentian para pej ab at pada Mahkamah Agt.mg oleh FPP diharapkan

dengan keputusan-keputusan Presiden atau Menteri Kehakiman tergan-

ttmg dari kepangkatan/golongan menurut P. G.P .N.

c. Pengunduran diri

FPP sangat menghargai j awaban pemerintah yang ~negaskan bahwa

"Pemerintah sangat ·menyetujui pendapat FPP mengenai pemberhentian

dengan honnat para hakirn _atas permintaan sendiri dengan alasan b~

wa hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam

lingkungan rumah tangganya sendiri"

Sebaiknya hal ini dimuat dalam rnemori penjelasan.

Bo PENASEHAT HUKUM ~-

FPP berpendapat b ahwa Penas'ehat Hukum memang terlib at dan be:rkepentingan

terhadap peradilan. Tenttmya kami sependapat bahwa Penasehat Hukum sebagai

profesi yang berdiri s~diri perlu diatur dengan UU dan dal.am keterkaitan-

nya dengan kekuasaan kehakirnan, FPP perpendapat bahwa Mahkamah Agun:g ·". · . . sebaiknya melakukan evaluasi/penilaian saja terhadap penasehat hukum.

Perkataan pengawasan pada pasal 40 RUU dapat menimbulkan kesan kurang

mandirinya profesi ini dan sebaiknya peranan organisasi Penasehat Hukum

turut menjadi pertimbangan ata~ sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan.

9. HAK MENGUJI PERATURAN PER UNDANGAN-UNDANGAN. DI B ~AH UNDAN G- UNDANG

Pemerintah dalam penyusunan RUU in:i, ~endasarkari pas al 39 RlfiJ pada UU No .14

tahtm 1970 pasal 26 dan hal ini dapt dipahami oleh FPP _karena UU tentang MA

--·- .. adalah merupakan UU pelaksana dari UU No. 14 tahtm 1970~

Fraksi kami berpendapat perlu diperhatikan adanya TAP MPR III/MPR/1978

ps. 11 yang berbunyi ayat 4

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap

peraturan per Undang-tmdangan di bawah lhdang-Undang.

Tap MPR ini tidak membatasi hale menguji M.A. terbatas pada perkara kasasi.

-$-. '

Perdebatan para ahli mengenai mana yang harus cliikuti UU No. 14 tahtm

1970 atau Tap MPR III/MPR/1978, akan memakan waJfu dan FPP berpendapat

bahwa sambil menanti sidang MPR hasil Pemilu 1987 sebaiknya "Hak menguji

M.A." ini statusquo dan ps 39 RUU M.A. sebaiknya tidak .diinasukk·an · dalam

RUU ini. M;!nurut hemat kami masih banyak hal-hal lain yang akan dilimpahkan kckua-

saannya pada M.A. seperti kasasi atas putusan peradilan A:rbitrase dan

karenanya nan ti saja hak menguji _ini diatur lebih lanjut berd~_arkan · UU

yang lain.

10. PEMBINAJiN MENTAL/KERCHANIAN

Pada penjelasan atas UU No. 14 tahtm 1970 tentang ketentuan-ketent:ian

pokok kekuasaan kehakiman penjelasan umum ayat 6 antara lain clisebutkan

"Sedangkan sebagai syarat bathiniyah kepada para Hakim dalam menj alankan

keadilan oleh UU ini diletakkan suatu pertanggungan j awab yang lebih be-

rat dan mendalam dengan menginsya:fkan kepadanya, bahwa karena sumpah ja-

batannya dia tidak hanya bertanggung jaw ab kepada hukum, k~ada diri sen-

diri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggun~ jawab·kepada Tuhan Yang

Maha Esa, yang dalam Undang-lbdang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa

peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa11 •

. .

FPp berpendapat bahwa mtuk memenuhi harapan ini perlu adanya semacam

"Pusroh" dalam organisasi M.A., sep~rti yang terdapat pada Angkatan Ber-senj_ata dan Polri.

11. Pasal 82 RUU Mahkamah Agtmg memberikan pengecualian yang tidak memerlukan

surat perintah Jaksa Agung seperti dimuat dalam ayat a, b dan c. FPP ber-

pendapat bahwa perkataan disangka pada ayat b dan c bis-a terlalu luas ar-

tinya dan memberi kesan yang kurang enak bagi para Hakim.

Apakah tidak sebaiknya ayat b dan c disempumakan. agar Jaksa Agtmg juga

bis a lebih j elas wewenangnya.

12. KATA PENUTUP : Pendapat FPP dan usulan-usulan FPP sudah diperhittmgkan

tidak akan mengganggu stabilita.s poli tik · dan··keamanan serta persiapan-per-

siapan untuk mensukseskan Pemilu 87 sehingga Pangkopkamtib dan Mendagri

menurut Intelegen Estimate yang dilakukan spio1:1-spion FPP diperkirakan

ak an senang dengan sikap-sikap FPP yang s ah.

--··-·Seki an dan terima k as~.

Wassalammualaikum wr. wb.

Jakarta, 16 Nopember 1985

JURU BICA~P

~d Drs. Syari~ Ha~p

Anggota DPR No. 9

- 26 -

Peluk cium Fraksi kami untuk FABRI, FKP, F.PDI dan Pe-

merintah.

Terima kasih.

Billahi fisabilil haq.

WassaJ_ a.mu' alaikum Warahma tullahi Wabaraka tuh.

KETUA :

Dari FPP Saudara Syarifuddin Harahap, terima kasih.

Saudara te: ah melampaui ~ meni t da.ripada rencana dan mudah-

mudahan 3 menit itu bera.rti banyak.

Silakan dB.ri FPDI.

FPDI ( SOETOMO IIB, S. H. ) : • • • •

- '[;t -PENGAN'l1, i, 1 /\TA

FRAKS+ PARTAI DEMOKRASI n:~bOt-.i.E:;.;rA

DALAM RAPAT PAN SUS RUU TENTANG SUSUNAN, KEKUA;-:t•.ld~ DAN !I.CARA

MAHKAMAH AC";UNG

PADA TANGGAL

O 1 e h

Assa~amualaikurn Wr.Wb.

M e r d e k a !

Yang terhormat Pimpinan Punsus;

16 Nopember 1985.

SOE'I10MO II. H. , SH

. Yang terhormat Sdr. Wakil Penrerintah yanq dalam k1l ini diwakili oleh

yang kami hormati Banak Menteri Kehakiman;

Sidang Pansus yang terhormat.

Pertama-tarna perkenankan kami atas nama FrLJksi Partai Demokrasi

Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Saudara Pimninan Sidang

atas kesempatan yang .diberikan kepada kami untuk dan atas nama Fraksi

PDI menyarnpaikan Pengantar Kata dalarn sidang Pansus menqenai RUU tentang

Susunan, Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung· yang oada saat ini akan

ki ta bahas··-bersama dalam pembicaraan ting.kat III yanq ins ya 1 allah akan

memasuki pembicaraan tingkat T.V pada akhir masa r.;ersidangan DPR ini

s~suai d~ngan rancangan jadwal ~ang telah dibicarakan dalam Pansus.

Hadi:r-±n yang terhormat,

Sebelum kami .-lanjutkan oernbicaraan ini terl~bih dohulu kami atas

narna Fraksi PARTAI DEMOKRASI INDONESIA ingin menyampaikan ucapan se:-

lamat kepada Saudara Menteri Kehakiman dengan seqenap jajarannya yang

baru saja mempe~ingati Hari Kehakiman yang jatuh pada tanggal 30 Ok-

tober 1985 dan sekaligus rnengangkat Prof.Dr.Soepomo,SH sebaqai Bapak

Kehakirnan.

Mudah-mudahan dengan adanya Hari. Kehakiman yang ketetaoannya baru mun-

cul setelah 37 tahun kemudian dari tanqqal 30 Oktober 1948, seluruh

jaja~an Deµart~men Kehakiman lebih danat menunaikan tugasRx juangnya

guna kepentingan bangsa dan tanah air dengan sesanti sepi ing pamrih

rame ingi gawe.

Dalam memasuki pembicaraan tinqkat "III ini tanpa disenqaja kita

melewati. 2 peristiwa bersejarah yang ada sa.ngkut ·pautnya dengan kedua _,'a ... ,

RUU· yang kita·bicarakan ini. , ··-.

Pertama, "ditetapkannya tanggal 30 Oktober 1948 sebagai Hari Kehakiman

dan sekaligus pengangkatan Prof .Dr. Soeoomo SH sebagai Bapak Kehakiman,

d an · Ke du a , . . . . . . . . . . . .

:. ~:· . -q I

>;

-·ct -

dan Kedua, ialah peringatan 10 Nopember 1985 yaitu Hari Pah-

lawan yang telah membangkitka.n rasa persatuan dan kesatuan bangsa,

meletakkan dasar nilai perjuangan banqsa yang sangat penting ar-tinya yang berupa keikhlasan pengabdian, keikhlasan berkorban,

keikhlasan membela tanah ~ir, tanoa menghitung-hitung untung

ruginya, karena hanya satu tujuannya ialah mempertnhankan kemer-

dekaan yang telah diproklarnasikan olch Bunq Karno dan Bung Hatta

pada tanggai 17 Agustus 1945.

Hikmah kedua peristiwa itu dalam hubungannya dengan pembi,...

caraan· kedua RUU ini sudah jelas, kepada kita diminta agar te-

tap tanggap guna menghayatf arti keduanya baik semangat maupun

implementasinya, agar kita dapar mewarisian nila~-nilai yang

luhur dan mendasar yakni memperta0ankan secara rnurni dan konse-kwen Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancisila

dan UUD 1945.

Saudara Ketua yang terhbrmat,

Kedua RUU dibidang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung ini

ternyata menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat.

Hal ini benar-ben.ar sang at menggembir.akan; karena serriua oihak

dewasa ini merasa terpa:nggil dan ikut secara serius memikirkan-

nya. Dan hal ini memang sangat diharapkan karena persoal~n yang

kita hadapi sekarang ini didalarn pembahasan RUU ini bukan seke-

dar melaksanakan UUD kita saja, tetapi persoalan yang asasi ba-

gi kehid~pa~ konstitusi kita ya~ni UUD 1945. A6~ seb~b demikian?. Hal ini karena dalam UUD 1945 ditetapkan bahwa Neq~ra kita adalah

negara hukum {rechtsstaat) bukan negara Kekuasaan (machtsstaat) .

Tolok ukur satu-satunya yang paling utama dan oertarna hanyalah

pada pengadilan yang ada dalaM neqara kita.

Apakah Pengadilan kita berkedudukan dan berfunqsi secara

benar-benar sebagai penegak hukum dalam negara kita?

Pengantar ini ........ ~ ..... .

. •. I .f.·~1

c

-'g -

Pengantar ini merupakan penjelasan tentanq pokok-pokok

pikiran, inti dan hekekat yanq merupakan k~inqinan Fraksi PDI.

mengenai permasalahan-permasalahan yang telah diajukan dalam

rangka cara kerja/prosedur inventarisasi perrnasalahan yang·

telah disepakati bersama untuk memperoleh r..1embahasan dalarn

sidang-sidang Pansus.

Selanjutnya perkenankan Fraksi PDT melalui kesemnatan

ini menyampaikan terima. kasih dan penghetrgaan kepada rekan-

rekan Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI qan Fraksi Persa-• .lJ

tuan.Pembangunan serta W~kil Pemerintah yang· dalarn hal ini

diwakili oleh yang kami horrnati Bapak Menteri Kehakin:an atas

kesediaannya telah menerima dan telah mernp~lajari usul-usul

Fraksi PDI -·

Kami rnengajak kita semua memanjatkan nuji dan sjukur

kehadirat Tuhan Yan~ Maha Esa atas segala rachmat dan karu-

nia-Nya y~ng selalu dilimpahkan ~epada kita banqsa Indones~a "

untuk mengisi kemerdekaan, masyarakat sejahtera yang makmur

dan berkeadilan. I

Saudara Pimpinan dan ~~dang Pansus yang terhormat.

Perkenankanlah pada kesernoatan· ini, kami menganqkat

kernbali beberapa hal yang menurut Fraksi PDI merupakan lan-

dasan atas. RUU tentang Susunan, .Kekuasaan dan Acara ·Mahkamah

.Agung, yang sedanq kita bahas dan upayakan untuk menjadi

undang-undang, dalam rangka pembangunan di bidang hukum yang

akan dapat memberikan nengayoman hukum dan keaclilan kepada

rnasyarakat.

/

lo Secara explisit Mahkamah ACJung disehut dcilam llUD ]~~45,ydi.tu dalarn Bab

Ke s em bi 1 an yang men y e bu t k an Ke k u a s a an Ke ha k i n1 ~ n p a ~.a 1 2 4 ~ y a t ( l ) •

Ks k u a s a an K e h a k i ma n a d a 1 a h s a 1 a h s a t u K a k u a s a u :- . i·.; f! ':..· :_ .r a :I a r, g d i a t u r d a-

1 am pasal-pasal 24 dan 25.

Pasal 24 ayat (1) : Kekuasaan Kehakiman dilakuk~n ~leh sebuah Mahkamah:

Agung dan lain-lt=Jin Bad:.in K.';f,;•Kirn;.;n rnenurut Undang-

undang.

(2) : Su sun an dan kekuasann 5adAn-bad::;n Kehakiman i tu di-

atur deng~n Undang-undang.

P a s a 1 2 5 : 5 y a rat- s y a r at u n tu k rn en j ;:, di d an ~1 i ~ .. 1:-: r hen ti V. ~ n 5 e b a g a i H 8 k i m ... ditetapkan dengan Undang-uridang.

P en j e l a s an r e s mi p a s a 1 2 4 d an 2 5 di ;:~ tr~ s u e r b u n y i s e tHH~ ~~ i b a r i k u t :

'' K e k u a s '3 an K e h a k i m f:I n i cl l a h k e k u o s a F.: n :; ~3 n q m ;?. r cj e V. B ::; r t i n y .a t e r -

lepas dari pengaruh kekuasaan PBmerint~h.Burhubung oengan itu

harus diadakan jamjnan d21lam Und;rn~-ur-idBng tentanl) kgdudu\l:an

para hakim. n·.

Meskipun pasal 24 _·dan 25 beserta per1jelasRnny3 itu bukanlah suatu pe-

rumusan tentang arti ~ekuasaan _kehakimr::tn,akan tetaoi ~edua p·esal· beser-

ta penjelasannya iti telah menyatakan u~sur-unsur dari ~da kekuasaan

k~h~kiman sekalig~s m~letakkan suatu asas yang oenting bagi kekuasaan

· .tersebat yaitu:Kekuasaan Merd~ka Terlepas dari P~ngaruh Pemerint~h.

Dari" pasal2 2~ dan 25 UUD 1945 berikut penjelasr:innya,namoak jelas prin-

·sip yang dikehendaki sbb.:

1 • 1 • · Ad any a k e k u as a an k eh a k .i man y n n rJ · t e r p i s;;, h cl rd: i k "= v u r:i s a a ;'1 P ~ rn e r i n -tehan dan kekuasaan perundang-~nd~ngan serta merdeke dari cenga-

~uh kedua kekuasaan itu; l.2o Adanya suatu Mahkamah Agung sebaQai Bad~n Peradilan Tsrtinggi di

Indonesia;

1 o 3 • Ad an y a B a d an P e r a d i 1 an y a n g 1 a i n , y t"i n g ;:, k ?. n d i t s r-, t u Y. ;;; n o 1 e h LI n ~ dang-undang;

1.4· .. Susun~n. dan Kekuasaan l'lahknmah A::iung niaurun d;:HJ0n-tJad8n ~ierauil~n

yang liinnya diatur oleh Undang-undang;

1.5. Adanya kedudukan yang layak bagi parE1 hakin; dijamin SfFir:=Jt untuk

peng8ngkatan ~erta pemberhentiannya di~tur oleh Undang-undang.

2. p..ersoalan bahwa semua peradilan berpuncak p8da f'1r.:d·lk~H11dh Agun.g,karena-

·n y;a· Mah k am ah A g;u n g me lr-LI pa k an pun ca k per ad i l an di Ind one s i a, s e bag a i k i-

a ·s-a n bent~ 4~ k e I!U cut. a tau p ytra mi d • Be r-k en a an den g i=3 n i tu m?. k a p imp in an " .

Mahkemah Agung akan terdiri dari seorang Ketua,sekurang-kurangnya se~

r2n~'Wakil Ketua dan beber~pa Ketua Muda serta para Ang~ota Mahkamah

Agung atau para Hakim Agung.Untuk daoat menjadi Anggota M8hkBmah Agung

s-es'eora-ng s-el-ain wajib memenubi persayaratan administratif daoat diu-

' sulkan baik dari hakim pengadilan,juga yang berasal dari lingkungan pr-ofessi Kejaksaan, Advokat/Pengacara, dunia Perguruan Tin~JQi dan yang beikecimpung di dunia penegakkan hukum serta ke~dilan~

// / --

p,~ra caJ.on yang dicalonknn uleh KBlua l"1uhk;1111ah J~·i~irti 1 d~~n i'1f~riteri Ke-

tlc:1kiman diajukan kepado DPR untuk dipi l Lt1 d;:1n di ::d f'j h E; =3. tu b e: n t u k k e -

beb~san PHda "akim.Sebagaimana tel~h diketRhui b8hwa Kit~b Umdang-un-

d an g Hu k um Ac a r a P i d an a ms l a rang put u s an b ~ b r:~ s u n t 11 k di m~ ho n b c:: n ding ,

akan t_etapi 'tidak ada. larangan untuk dimohon k8:=.Rsi,k~renanya untuk

itu diberikan upaya kasasi.Jurisprudensi yang berlaku t8rnyata ~ahk~-.,11.''

mah Agung rnsmbuka upaya kasasi atas putusan bBCRs.Dengan memperhati~~n

pasal 70 ~UU,ternyata terbuka adanya peninjauan kembali atas putusan ~ '

perdata yang telah memoeroleh kekuatan hukum t~tAp.B~rkenaan dengan

itu secara komparasi hukum kiranya dapat dibuka terhadap cutusan be-

bas Pengadilan Tingkat Pertama oerrnohonan k~sasi kan~da ~ankaman Agung.

8. Msngenai bab IV yang rnenyangkut ~engaturr:n Huk1Hn Ac~Jr 8 l•iahk amah

Agung, yang dimulai dari pasal 4:) dan seterusr:ya kart1i mernohonkan

perhatian mengenai betas uaktu penyelesaian se~uatu tah~o;hal ini

s e k e d a r u n tu k m 8 m b e r i k an j am i n an t e r c a p 3 i n y ; 1 ;:-. r.i ~i y an ~-l tJi s e b u t p e r-

ad i la n yang cepat,sed~rhHna dan dengan.bj~y~ rJns~n.D~l~m beberapa

p a s a 1 di s e but , s el am b a t-1 am b a t n ya 3 0 ha r i , s e ri e r t i d ;:i l ~~ rn o a s :a 5 6 ayat (2),pasal 60 ayat (20,pasal 62 ayat (?) dHn oasal 63 ayat (3) dan ssbagainya.Dalam kaitan ini kir~nya oerlu difikirk8n,mangenai

pengawasan~ya serta sanksinya,apabila rnengenai ketentuan yang m8-

nya~gkut batas waktu itu dilRmoaui HtAU terlam~~ui.

9. Pada pnsal 40 tepat Mahknm8h Ar~ung rnelBV.uV.e;n ;H-;nqawasan ti tfak hany~

terhadap jalannya µeradilan dan nerbtJat~n2 H~k~m,ju~a-terhadBP par~

No t a r i s d a n p a r a P en a s i h a t Hu k um • DD 1. r• m h ::i l i r ii V. a rn i n1 en !J a j u k ~ n p e r u -

bahan untuk menyebut/mendahulukan Notaris dRripR~o Penasihat Hukum,

pula bukan saja Penasihat Hukum akan tetapi jug~ PengacBra.HBl ini

untuk dikatakan s~cara nyata atau uitdrukk~lijk-geze~d,meskipun ~ung

kin untuk Penasihat Hukum dapat juga termasuk 2dvckat serta pembela. . .

· . h a 1 . _ i n i s a k e d a r ·LI. n tu k . men_ ye s u a i k a n k e p n d

s e d an g k an h u r u f ( b ) a g a r di s e s u a i k an d em ~ an K i t;.j b u n rJ a n y ~~ Hu k um A c a r-a

Pidana. Pasc:d 48 ayat (1) JAksi=3 i19ung karan:a j;1L

\.J a s s a 1 am u ' a 1 a i k um \Jr • \Ab •

IV'\e rdek a!

- ... •

- 35 -

KETUA :

Terima kasih kepada Saudara Soetomo dari FPDI, Saudara yang memegang rekor sampai dengan 21 menit. Jadi memakan waktunya rnencapai 64 menit dari pengantar pembahasan

dari 4 Fraksi. Saudara-saudara sekalian tugas saya adalah sesuai denean tata

cara permusyawaratan memberikan atau menjelaskan masalah yang men-jadi pokok pembicaraan,~menunjukkan duduk persoalan dan pada akhir-nya menyimpulkan pembicaran-·pembicaraan i tu.

Sementara saya dapat menyampaikan bahwa kesimpulan saya pada pokoknya adalah 5 (lima) :

1. Semua Fraksi menginginkan/membicarakan RUU tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya.

2. Semua Fraksi menyetujui jadwal waktu yang telah direncanakan. 3. Dalam mekanisrne pembicaraan tingkat III ini diusahakan musya-

warah sesuai dengan ketentuan dengan Tata Tertib yang ada. 4. Semua Fraksi telah.menyusun, mempelajari dengan demikian te-

lah menyampaikan Daftar Isian Masalah setelah mendalami de-ngan seksama dan sebaik-baiknya sesuai dengan pertanggungan jawab masing~masing terhadap Negara dan Bangsa.

5. Pengantar ini dari pada· pembahasan merupakan bagian daripada daftar isian masalah yang telah disampaikan kepada Saud~rasaudara sekalian.

Demikianlah Saudara-saudara apa yang dapat disampaikan disini, dapatkah kesimpulan ini disetujui.

( Rapat Setuju ). Saudara Menteri sebagai Wakil Pemerintah,=sesuai dengan ketentu-

an dari Pasal 128 Tatat Tertib, pembicaraan tingkat III ialah pembaha-san dalam rapat Komisi, rapat GabUl}.gan, rapat Pansus yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Tetapi apabila dipandang perlu dapat pula dilakukan pernbahasan secara intern didalam Pansus. Kali ini sesuai dengan undanga.'rl yang. disampaikan kepada Saudara Wakil Pernerintah, kami ingin mempersilakan Saudara Menteri Kehakiman sebagai

Wakil •••••••••••••

- 36 -

Wakil Pemerintah bilamana berkenan dan bilamana waktunya dianggap cukup untuk memberikan tanggapan, bilamana tidak, kami juga ingin mena~yakan kepada rapat kerja ini ber.apa lama waktu untuk memberi-kan tanggapan bukan jawaban Saudara Menteri ?. Tanggapan, bisa juga berarti jawaban sekaligus tetapi sebaiknya me-rupakan tanggapan.

Demikian istilahnya didalah Tata Tertib karena itu kami mohon bertanya apakah Saudara ingin memberikan jawabannya secara langsung atau meminta penundaan waktu, silakan.

MENTERI KEHAKIMAN ( ISMAIL SALEH ) :

Saudara Pimpinan Pansus dan Saudara para Anggota Pansus yang kami hormati.

Berdasarkan atas prinsip dan azas efesien waktu, maka kesempa-tan yang diberikan kepada Pemerintah ini akan kami pergunakan se -baik-baiknya. Oleh karena itu langsung kami akan memberikan tanggapan dan sekali-gus juga memberikan saran-saran tentang mekanisme pembahasan dida-lam membahas daftar inventarisasi masalah ini.

KETUA :

Saudara Menteri mengenai tanggapan kami persilakan nanti untuk mekanisme setelah tanggapan al{an kami berikan pandangan sebagai Ketua Pansus, nantinya kami mengharapkan Saudara Menteri memberikan pandangannnya tentang mekanisme. Kami kira-demikian prosesur yang kami akan tempuh, tapi kami tidak berkeberatan bilamana Saudara Men~eri menyampaikan secara umum mekanisme yang diharapkan Pemerintah, silakan.

MENTERI KEHAKIMAN ( ISMAIL SALEH ) :

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Saudara Pimpinan Pansus dan para Anggota Pansus yang kami hor-

mati. : Kami ucapkan terima kasih atas tanggapan yang telah ataupun uraian pengantar pembahasan dari rnasing-masing Fraksi. Pertama dari Fraksi ABRI, kami ucapkan terirna kasih bahwa didalam uraian pengantar itu lebih memantapkan prinsip Hakim karier yaitu

bahwa Hakim ••••••

- 37 -

bahwa Hakim karier ini perlu mendapatkan jaminan dan mendapatkan kepastian didalam RUU ini.

Kedua adalah Fraksi ABRI menegaskan adanya perlu kemampuan propesional itu ditingkatkan disamping kematangan intelektual dan integritas moral yang perlu lebih dikokohkan. Dengan adanya kemampuan propesional itulah rnaka lebih meyakinkan diri kami sebagai Wakil Pemerintah.

Hal yang dibicarakan didalam RUU ini adal~h menyangkut pro-pesi seorang Hakim.

Ketiga adalah penegasan Fraksi ABRI perlu adanya kerja sama antar Lembaga, didalam rangka kerja sama itulah maka dapat kita kembangkan lebih lanjut pe~bahasan-pernbahasan didalam rangka ting-kat III ini yaitu pembahasan RUU tentang Mahkamah Agung. Sekaligus dengan dikaitkan Amanat Bapak Presiden bulan Maret tahun lalu.

Mengenai materi-materi lain yang'disinggung oleh Fraksi ABRI itu nanti akan kami berikan tanggapan, penjelasan, keterangan mau-pun jawabannya pada saat nanti kita memas.uki pembahasan daftar inventarisasi masalah.

Selanjutnya dari Fraksi Karya Pembangunan, kami ucapkan terima kasih yang telah menegaskan adanya prinsip penyelesaian yang cepat dan tepat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Peradilan. Kami juga mem§lhami,;. keinginan Fraksi Karya Pembangunan,: _adanya pe-

---~··-----··--

ranan DPR itu khususnya didalam pengajuan Calon-calon Hakim ARUllg. - 0

Hal ini juga k~mi kembalikan kepada ucapan bekas Ketua Mahkamah A-gung dan Bekas Menteri Kehakiman Bapak Umar Seno Adji ba..~wa dida-lam masalah pengajuan calon Hakim Agung itu 3 Instansi yang terli-bat yaitu DPR, MA dan Dep. Kehakiman.

Kami menggaris bawahi ajakan dari FKP agar didalam pembahasan ini selalu dipegang teguh prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dari Fraksi Persatuan Pembangunan, kami ucapkan terima kasih bahwa Fraksi Persatuan melihat produk RUU tetang Mahkamah Agung ini se-bagai komoditi yang perlu mendapatkan suatu studi kelayakan.

Dan memang ••••••

- 38 -

Dan memang dalam hal ini kita harus beranjak pada prinsip segala sesuatu itu yang layak. Prinsip integralistik yang tadi disinggung oleh Fraksi Persatuan adalah suatu prinsip yang dipegang teguh oleh Pemerintah selama ini, dan inipun ciri serta jiwa dari bangsa kita. Yaitu prinsip kekeluargaan dan prinsip kebersamaan. Prinsip ini te telah dituangkan didalam Undang-undang No. 14/70 yaitu adanya kerja sama antara MA dan Dep. Kehakiman, hal ini dihubungkan de-ngan pengertian kekuasaan kehakiman yang menyangkut pertama judi-cial power yang kedua judicial administration dan ketiga adalah judicial organization dan keempat adalah judicial personal.

Mengenai Judicial Power ini memane mutlak tidak ada campur tangan dari siapapun juga, tetapi mengenai Judicial Organization-Administration dan personal pada prinsip integralistik dan kerja sama ini yang selalu kita laksanakan. Hal-hal lain yang disampaikan Fraksi Persatuan karena menyangkut materi dan substansi nanti pada saatnya akan kami ber.ikan penje-lasan tanggapan dan jawaban pada waktu membahas DIM.

Yang terakhir adalah dari FPDI, terima kasih bahwa dari FPDI telah memberikan sesuatu pertanda adanya pernbahasan RUU didahului dengan hari yang ~enting yaitu Hari Kehakiman dan adanya pengang• katan Almarhum Pro~. DR. Supomo sebagai Bapak Kehakiman dan juga Hari Pahlawan 10 November.

Kita ketahui bersama bahwa Bap~k Prof. Supomo adalah salah seorang yang merumuskan UUD 1945 beserta penjelasarinya dan beliau-lah yang mempergunakan pertama kali kata " Integralistik " itu.

Tepatnya dikatakan oleh Fraksi PDI bahwa negara kita adalah Negara Hukum, Negara berdasarkan atas hukum dan bukan negara keku-asaan. Hukum adalah sebagai suatu sistem maka pendekatan yang kita laku-kan adalah pendekatan sistem yaitu system approach dan bukan power approach, sehingga didalam menyelenggarakan kekuasaan kehakirnanpun juga bukan kekuasan semata-mata yang ditonjolkan tetapi system. Pendekatan secara sistem ini adalah lebih tepat dan lebih mantap dari pada pendekatan kekuas~an.

Materi •••••••••

-·39 -

Materi-materi lain yang dikemukakan oleh Fraksi PDI, akan kami berikan jawaban, tanggapan dan penjelasan pada saat na.'l"lti kita memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah. Demikianlah Saudara Pimpinan Pansus dan para Anggota Pansus a-khirnya kami ucapkan. Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

KETUA . • • • • • • • • • • • • • • •

- 40 -

KETUA : Saudara Menteri Kehakiman selaku Wakil

Pemerintah, kami atas nama Pansus menyampaikan terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan.

Perkenankan kami sekarang memasuki tentang prosedur pembahasan Daftar Isian Masalah. Sebagaimana telah kita setujui bersama, maka dari Pimpinan telah sepakat untuk memberikan satu sistem di dalam melakukan pembahasan ini.

Pertama, methode pembahasan, yaitu kita mempergunakan methode kompilasi Daftar Isian Masalah, yang mana pengantar pengnntar pembahasan yang dimajukan dalam Rapat Kerja ini meru-pakan hal yang tidak dipisah-pisahkan dari pada Daftar Isian :Masalah i tu.

Kedua, terpadu segala pengaturan di dalamnya dan setiap pembicaraan. Walaupun demikian bilamana ada hal-hal yang kurang sem~urna di dalam Daftar Isian Masalah itu nantinya dapat di-adakan penyempurnaan dalam arti tidak merubah.

Ketiga, sistem yang dipergunakan dalam Daftar Isian Masalah ini selaku bahan pembahasan adalah bulat, sehingga tidak d&pat ditambah-tambah oleh masing-masing Fraksi lagi, kecuali yang sangat bersangkutan dengan materi yang ada. Itupun tidak menambah persoalan menurut daftar urut yang telah kita tsntukan sebagai hasil kompilasi.

Selanjutnya mengenai pembagi-an waktu. Pimpinan telah mengadakan pembicaraan mengenai pembagia~ waktu dan bilamana pembagian waktu ini dirangkaikan dengan banyaknya permasalahan moka dapat dinyatakan bahw.a ada 253 permasalahan, yaitu dari F-KP 60, dari F-PDI 70, dari F-PP 57 dan d2ri F-ABRI sisanya, sehingga ada sekitar 253 permasalahan. Walaup:un oleh F-ABRI dimajukan pendapat ada 182. Tetapi sementara kami pergunakan jumlah yang telah kami sampaikan itu.

Bilamana demikian, maka waktu yang dipergunakan, kalau kita perkecil permasalahannya menjadi 182 maka kita akan mem-peroleh jumlah 3.276 menit. Oleh karena tiap Pengusul akan memajukan sekitar 3 menit. Tidak 5 menit tetapi 3 menit bilamana disetujui, lalu Penanggap akan 3 menit dan nantinya-

Pimpinan ••••.••••

- 41

Pimpinan akan memberikan juga maksimal 3 menit. Sehingga dengan demikian dijumlahkan, maka jumlahnya berkisar 3.276 menit.

Bilamana permasalahan itu kita teliti lebih baik, lalu kemudian kita ambil masing-masing 5 menit, maka akan terkumpul 9.400 menit atau- 157 jam. Sedangkan waktu kerja sesuai Tata Tertib di dalam DPR ini bilamana 6 hari seperti yang disetujui oleh Saudara-saudara dalam jadwal acara, maka pagi mulai jam 09.00 - 14.00 dan malam harinya bilamana per-lu jam 19.30 - 23.30, maksimal bisa dicapai 9 jam. Sehingga bilamana 6 hari, 6 X 9 jam kami hanya bisa mempergunakan 54 jam.

Dengan demikian terlihatlah bahwa masalah yang dihadapi adalah sungguh berat, sehingga diharapkan dari Saudara-saudara bilamana dapat disetujui, seperti yang ditekadkan kita ber-sama adalah efisiensi yang setinggi-tingginya demi untuk meng-hasilkan suatu RUU yang akan menjadi Undang-undang yang bermutu sesuai dengan mutu DPR sekarang ini yang tinggi.

Dengan demikian, Saudara-saudara, perkenankan kami menyampaikan mekanisme pembahasan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut : L b. Seluruh

a. Prosedur pembahasan ialah pembicaraan selanjutnya dalam Pansus berdasarkan kepada DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

l materi Daftar Inventarisasi Masalah akan dibahas dalam Pansus sesuai urutan permasalahan.

c~ Fembahasfu~ selama 6 hari dalam Pansus mengikuti prosedur sebagai berikut :

Setiap Fraksi pengusul amandemen pertama-tama diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan singkat mengenai usul-nya. Sesudah itu-Fraksi-fraksi lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Kemudian wakil Pemerintah diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Fraksi pengusul selanjutnya memberikan pendapatnya atas semua tanggapan itu. Terakhir Ketua Pansus membuat kesimpulan menge-nai materi yang dibahas.

Selanjutnya ••••••

- 42 -

Selanjutnya pasal-pasal, ayat-ayat dan rumusan-rumusan

dari RUU yang tidak disorot atau yang terhadapnya tidak

ada usul-usul perubahan dinyatakan telah diterima secara aklamasi dan diserahkan kepada Team Perumus yang akan di-

bentuk.

Jika setelah diadakan pembahasan ternyata semua pihak

sependapat bahwa usul perubahan yang diajukan oleh Fraksi-fralrni bersifat redaksinnal semata-mata, maka permasalahan-

nya diserahkan kepada Team Perumus.

Jika setelah diadakan pembahasan ternyata bahwa semua pihak sepakat, bahwa permasalahannya sudah jelas akan tetapi

masih memerlukan pendalaman dan pendekatan lebih lanjut antar Fraksi-fraksi dan Pemerintah atau antar Fraksi-fraksi, maka permasalahannya diserahkan kepada Panitia Kerja (Panja).

Jika mengenai suatu permasalahan tidak berhasil diperoleh

titik-titik temu, sehingga tidak disepakati untuk diserahkan kepada Panja walaupun Ketua Pansus telah berusaha un:tuk men-dekatkan pendapat-pendapat yang berbeda itu maka rapat Pansus ditunda untuk beberapa menit atau menurut kebutuhan yang di-

perlukan.

Selanjutnya kepada Fraksi-fraksi dan Pemerintah diberikan kesempatan untuk mengadakan pendekatan atau lobby. Jika pen-dekatan de.n lobby menghasilkan suatu persesuaian pendapat

mengenai materi permasalahan, maka rapat dibuka kembali dan

kepada Fraksi-fraksi dan Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaporkan hasil lobby tersebut. Jika semuanya setuju

maka permasalahannya akan diserahkan kepada Panja.

Dalam hal lobby tidak berhasil mendekatkan pendapat-pendapat yang berbeda itu, maka pembahasan permasalahannya ditunda, yang dikenal dengan istilah 11 pending" sampai selesai pembahas.an tahap pertama Daftar Inventarisasi Masalah. Setelah selesai baftar Inventarisasi Masalah tahap pertama,

maka dimulai pembahasan permasalahan yang pending tadi dengan

mengikuti prosedur tersebut dan diusahakan agar semua permasa-lahan dapat secepatnya diserahkan kepada Panja.

Bilamana . . . . . . .

----------------- - - -- - -- 43 -

Bilamana perlu sesuai dengan kebiasaan, maka permasalahan yang menyangkut Judul RUU, Konsiderans, Diktum, Bab Fenutup dan Penjelasan yang berhubungan dengan judul, Konsiderans dan Bab Fenutup diserahkan kepada sebuah Team Kecil Yang akan dibentuk, bilamane dianggap perlu.

Bilamana demik1an keadaannya, maka hasil Panja dan Team Kecil diserahkan kepada Team Perumus.

II. Pembentukan Panja, Team Kecil dan Team Perumus.

Jumlah Anggota Panja adalah sesuai dengan kebiasaan y2..ng berlaku, yaitu keseimbangan menurut prosentase. Diusulkan diketuai oleh Wakil Ketua Pansus dari Fraksi ABRI. Kalau perlu Team Kecil jumlah .An~gotanya 8 orang, kemudian Team Perumus juga 8 orang. Masing-masing Fraksi dan Pemerintah, sebab ter-masuk Pemerintah di dalam. Team Perumus maupun Team Kecil dan juga Panja supaya menyerahkan nama-nama yang akan mewakilinya secepat-cepatnva.

Dalam membahas pada Tingkat III ini, maka Pimpinan mengharapkan bahwa Team-team tersebut telah disiapkan oleh masing!masing Fraksi sehingga masing-masing yang telah di-tunjuk mengetahui apa yang akan dikerjakan.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat, ini baru usul. Kalau Saudara-saudara menyetujuinya bolahkah saya menyatakan bahwa prosedur pembahasan Daftar Isian atau Daftar Inv2ntari-sasi Masalah disetujui.

Kami persilakan dari ujung ke kanan lalu balik ke sana. Silakan dari Fraksi Karya Pembangunan.

F-KP (H. JIBDUL SALAM PRAWIRANEGARA, SH) : Fraksi Karya Pembangunan menyetujui seluru.hnya. Terima kasih.

KETUA : Fraksi ABRI •

.B!ABRI (IM.AM SUKARSONO, SH) : Fraksi ABRI ingin agar supaya menyederhanakan tanggapan dan tanggapan lagi. Saya kira hal itu dapat lebih disederahanakan.

Terima kasih.

KETUA : Silakan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

F-PP - . . . . . . . . .

- 44 -

F-PP (DRS. SYARIFUDDIN HARAHAP) : Saudara Ketua,

Fraksi kami juga dapat menyetujui denganiharapan kalau bisa Team Kecilnya lebih kecil lagi. Jadi tidak usah sampai 8 orang.

· Biasanya kalau makin banyakt makin banyak pikirant sehingga susah merumuskan. Jadi kami lebih cenderung untuk lebih~kecil saja, ··jangan 8 orang.

KETUA : Silakan Fraksi FPDI.

F-PDI (SOETOMO HR. SH) : Setuju.

KETUA : Bilamana demikian, apakah dari Wakil Pemerintah ada pendapat?

Silakan.

MENTERI KEHAKIMAN (ISMAIL SALEH, SH) :· Pemerintah

berpendapat bahwa sesuai dengan yang ditegaskan tadi oleh Saudara Pimpinan Pansus, bahwa yang dibahas hanya materi yang sudah dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah. Tetapi kiranya urut-urutan pembahasan itu kiranya dapat dikelompokkan. Ini mengingat banyaknya masalah yang akan dibahas dan tersedia-nya waktu. Jadi materi di dalam DIM kiranya dapat di kelompok-kan dalHm 3 kelompok.

Pertama, kelompok materi yang bersifat prinsipiil. Kedua, kelompok materi yang bersifat redaksionil, dan Ketiga, kelompok materi yang bersifat sistimatik.

Sebab maklum di dalam Daftar Inventarisasi Masalah.itu di~ jadikan satu.

Kelompok materi yang bersifat prinsipiil dibahas dl di dalam Pansus ini yang akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 22.

Sedangkan kelompok materi yang bersifat_ redaksionil dan sistimatik, itu kiranya dapat diserahkan pada Panjad3.n Team Perumus.

Apabila ini disepakati, maka Pimpinan Pansus dapat menanyakan kepada masing-masing Fraksi, materi yang mana yang dapat dikelompokkan bersifat prinsipiil~ Dari masing-masing Fraksi -ientu ada sekian pasal yang bersifat prinsipill, sedang-kan sisanya itu dapat diserahkan kepada Team Kecil, Team

Perumus •••••••••

45 -

Perumus ataupun Panja. Jadi antara l.ain tadi mengenai judul, konsiderans, itu jelas sudah bukan masalah prinsipiil tetapi bisa diserahk~n kepada Team Kecil.

Jadi intinya adalah masing-masing Fraksi tentu ada yang bisa dibicarakan di dalam waktu yang tersedia pada hari ini mana yang bersifat prinsipiil. Tadi di dalam uraian pengantar sudah tampak adanya. Jadi langsung saja pasal ini, pasal ini, pasal ini adalah prinsipiil. Itu yang rnulai kita bahas terle-bih dahulu didalam rapat Pansus.

Dernikian, Saudara Ketua, usul kami. Terima kasih.

KETUA : Saudara-saudara sekalian, usul mengenai prosedur pembahasan itu umumnya. disetujui dengan tambahan, bahwa dari F-ABRI jangan diulang lagi tanggaparr-tanggapan, cukup sekali. Dari F-PP supaya Panitia Kecil diperkecil lagi, jangan 8. Tujuh bisa, enam bisa, lima bisa. Sedangkan dari pihak Pemerintah ada usul-usul yang mengingin-kan adanya pengelompokan materi, yang materi ini dibagi atas tiga kelompok yang besar.

Tentunya bilamana melihat usul dari Pemerintah ini, karena ini adalah Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah meka tentunya kami mengharapkan persetujuan dari Saudara-saudara, sekali lagi atas usul dari pada Pemerintah. Dan bilamana Saudara-saudara menyetujui, Pimpinan ingin menyatakan untuk mengadakan penundaan sesingkat-singkatnya, karena asas efisiensi terse but.

Dengan demikian, dapatkah kami tunda, schors, rapat ini Rapat Kerja ini beberapa menit, katakanlah 15 menit setinggi-tingginya, Karena ten'tUilya ada yang hendak pergi ke tempat lain, 'tetepi t1d~k ai l.usr genung ini. Dan kami ne1·~pKo.n ~~ud2rasaudara kembali masing-masing menyampaikan pendapat dan bilamana perlu, Saudara menganggap perlu, Saudara-saudara bebas ber-hubungan dengan Pemerintah. Saudara-saudara setuju mengadakan penundaan 10 atau 15 menit?

( Ra.pat setuju menunda rrapat selama 10 meni t )

Rapat ditunda 10 menit.

( Rapat • . . . . . . . . .

- 46 -

( Rapat djtunda pukul 10.55 dan dibuka kembali pikul 11.10.)

Saudara-saudara sekalian, perkenankan k ami n untuk membuka Rapat Kerja ini kembali. Jam menunjukkan 11 lewat 10 menit.

Setelah Saudara-saudara melakukan pendekatan-pendekatan yang perlu seperti yang kita harapkan bersama, _ perkenankan kami memohon kesedian dari pada masing-masing Fraksi untuk me-ny2rnpaikan hasil lobbying yang telah diperoleh.

Bolehkah'saya memulai dari kiri ke kanan? Tadid3.ri kanan ke kiri dan sekarang dari kiri ke kanan. Saya silakan Saudara Syarifuddin Ha--ahap dari Fraksi Persatuan Iembangunan.

F-PP (DRS. SYARIFUDDIN HARAH.AP) : Bapak Ketua, dalam lobbying tadi saya kira sebenarnya maksudnya kedua belah pihak sudah sama, hanya dalam teknik · pengutaraannya saja tadi. Oleh karena i tu a pa yang dimaksud oleh Saudara Menteri daJam

pengertian °pengelompokan" itu menurut hemat kami sudah built in di dalam hal-hal yang dikemukakan olehS3.udara~tua tadi se-bagai usul dari pada Pimpinan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tadi sudah .. menampung harapan yang dikemukakan oleh Saudara .. Menteri dan karenanya kami anggap mekanisme ini dapat . disetujui oleh Fraksi Pe~ satuan Pembangunan.

Terima kasih.

KETUA : Terima kasih dari F-PP. Silakan dari F-PDI.

F-PDI (SOETOMOffi, SH) ; Saudara Ketua, Saudara-saudara

yang isrhormat, menanggapi usul yang telah disampaikan dleh Saudara Menteri Kehakiman mengenai modifikasi dari usul yang dikemukakan oleh Pimpinan Pansus, hakekatnya, sesungguhnya ada-lah sama. Namun dalam .hal .ini menurut pendapat kami. apa vang telahditempuh oleh Pimpinanlansus sesungguhnya sudah cukup baik. Dan itupun hakekatnyaranti kita akan menemukan apa yang disebut Saudara Menteri "yang prinsipiil" itu. Sebab memang masing-masing Fraksi itu tanggapan terhadap apa yang piprinsipiilc:Bn tidak tl!'insipiil, mungkin _1:agi F-ABRI prinsipii 1 bagi F - PDI

kurang - ••••••••

- 47 -

kurang prinsipiil atau F-PDI menganggap sangat prinsipiil bagi Fraksi Karya Pembangunan itu tid.a.k prinsipiil. Oleh ka-rena itu semua yang ada di DIM itu kami anggap sajalah itu penting. Cuma nanti di dalam pembahasan akan nampak, itu perlu redaksionilkah, apa itu sistimatikanya, dan sebagai-nya. Karena itu saya pikir F-PDI masih cenderung untuk bisa menggunakan mekanisme yang dikenru.kakan oleh Saudara Ketua tadi sebagaimana telah dikenru.kakan.

Terima ka .. s:i.h

KETUA : Terima kasih dari F-PDI. Dari F-KP kami per-silakan.

F-KP (H. ABDUL SALAM PRA.WIRANEGARA., SH) :

Terima kasih Saudara Pimpinan,_ Saudara Menteri yang terhormat, dari hasil lobby Fraksi Karya Pembangunan berke-simpulan bahwa keinginan pihak Pemerintah untuk mengelompok-kan masalah-masalah menjadi tiga bagian, yaitu yang prinsipiil, redaksionil dan sistimatiY"-8. pada dasarnya menurut Fraksi Karya sudah tertampung di dalam mekanisme yang telah disampaikan oleh Saudara Pimpinan tadi. J"ustru itulah dibentulmya Panja, Team Kecil dan Team Perumus dan Pansus ini adalah untuk me-licinkan jalan kearah itu.

Demikian, terima kasih~~

KETUA : Terima kasih dari Fraksi Karya Pembangunan. Silakan Fraksi ABRI.

F-ABRI (IMAM SUKARSONO, SH) : Saya melihat juga bahwa di dalam rembugan tadi itu sudah dicapai titik temu, sehingga kita mencatat bahwa sesunggubnya sudah ~ada ke~amaan di dalam prinsipnya, hanya telmik. :tvfaksud saya di dalam telmik ini bahwa semua itu sudah barang tentu akan melihat ma.sing-masing yang in.gin disarp.paikan. Barangkali di dalam tahap pertama umpamanya saja ada yang mempunyai inisiatif, agar ini, ini didahulukan, tetapi kesemuanya tokh akan tampil dan kita singgung di da~ m Pansus itu meskipun secara sepin-tas lalu umpamanya ini dibicarakan Pansus dapat kita singgung

secara • • • • 0 .. •

- 48 -

secara cepat dan masing-masing yang perlu masuk Panja dan lairmya dapat kita ketahui di sini.

Demikian,_ terima kasih·~-

KETUA : Dengan demikian Saudara Menteri, Wakil Pemerintah telah mendengarkan pendapat dari 4 Fraksi. Karena ini adalah Rapat Kerja, saya persilakan Saudara Menteri menyampaikan pen-dapatnya.

MENTER! KEHAKIMAN (ISMA.IL SALEH, SH) : Terima kasih Saudara Ketua. Jadi di dalam lobby tadi memang telah terdapat titik temu mengenai mekanisme pembahasan materi-materi yang tercantum di dalam DIM. Jadi kami mendapat sesuatu penjelasan bahwa memang nanti di dalam membahas DIM itu akan diternukan tiga pengelompokan. Jadi dasarnya memang tetap DIM, kemudian dibahas materi di dalam DIM itu dan dalam membahas itulah baru pengelom:i;okan itu tampil dan keluar, ini yang masuk pr:i..n-sipiil, ini masuk sistimatik, ini masuk redaksionil. Jadi tetap pengelompokan itu dipakai dan ini dipakai pada waktu membahas Daftar Inventarisasi Masalah ini.

Demikian, terima kasili.

KETUA : Saudara-saudara sekalian, bolehkah saya katakan bahwa prosedur pembahasan DIM ini berdasark.a.p. mufakat,

II!

musyawarah bulat diter:ima oleh kita sekalian? Bulat Saudara-saudara?

( Rapat : Bulat )

Terima kasih·.

Perkenankan • • • • • • • •

- 49

Perkenankanlah kami untuk membahas materi dari Daftar

Isian Materi yang sudah diterima, sebe1um membahas perkenan

kan kami menanyakan semua DIM yang telah diadakan kompilasi

sudah Saudara-saudara terima?

( Rapat sudah )

Saudara-saudara perkenankan1ah kami untuk membuka menge-

nai materi dari pa.da RUU tentang Susunan, Kekuasaan dan Aca-

ra Mahkamah Agung eebagaimana dikompilasi di dalam daftar

yang te1ah ~audara-saudara terima.

Dalam halaman · 1, maka akan ditemui persandingan yang

dibuat dan perkenankan kami memulai dengan Judul RUU yang a-

da pada halaman 1 dan telah disampaikan judul sebaga.i yang

dinyatakan dalam RUU dan dari Fraksi ABRI tidak -ada usul,

dari FKP ada usu! penyempurnaan, dari FPDI ada keterangan,

dan dari FPP ada hal setelah perubahan.

Sekarang perkenakan kami untuk mengundang masing-masing

Fraksi untuk menyampaikan kehendak sesuai dengan usulnya.

Kami persilakan dari Fraksi Karya.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN ( H. ABDUL SALAM PRAWIRANEGARA,

SH ) : Saudara Pimpinan mengenai judul usul FKP ialah dari

judul ~usunan Kekuasaan, dan Acara Mahkamah Agung ingin di , sempurnakan men-jadi Susunan, Kekuasaan dan Hukum Acara Mah

kamah Agung.

Alasan usul FKP ini, mengingat kelaziman dalam dunia

hukum yaitu dibedakan antara Hukum Acara dan Acara, Hukum

Acara dapat berarti ketentuan-ketentuan hukum atau kaidah-

kaidah hukum yang menyangkut acara dalam bal ini proses recht.

SedaT!JAcara dimaksudkan, diterjemahkan segagai program, seper-

ti acara rapat, acara pertandingan dlsb.

Alasan •••

- 50 -

Alasan kedua, bahwa Pemerintah 17 tahun yang lalu tepat-

nya pada tahun 1968, pernah mengajukan RUU yang berjudul

Susunan1

Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung.

Alasan ketiga, kalau diteliti, maka •eluruh ·ketent~

an dalam Bab IV RUU Mahkamah Agung ini adalah merupakah

Hukum Acara dan bukan Acara.

Disamping i~u, dengan melihat DIM, kami melihat usul re-

kan kami dari Fraksi PDI hanya bersifat redaksional dan

dapat diserahkan Team yang bersangkutan.

Mengenai usul Fraksi Persatuan, sebenarnya sudah tertam-

pung. - dan terumuskan dalam Undang-undang induknya yai tu

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Bab II Pasal 10 dan 11.

Selanjutnya Fraksi Karya untuk menghemat waktu ber-

kesimpulan, menghimbau kepada semua pihak supaya meneri-

ma usu1 FKP dan walaupun FKP Fraksi terbesar tidak ingin

menantang voting, tapi musyawarah mufakat.

Dan akhirnya sekiranya masih hendak diperbincangkan

lagi FKP mengusulkan diserahkan kepada Team Kecil.

Terima kasih.

KETUA ( A. BARAMULI, SH ) : Saudara-saudara perke-

nankanlah kami untuk meminta pendapat dari seluruh da:f-

tar dari masalah ini dari Fraksi PDI.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA ( SOETOMO HR,SH }:

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota PANSUS,

yang kami hormat~, setelah mendengarkan keterangan dari

saudara juru bicara FKP tentang penyempurnaan judul ya-

i tu Susunan Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung

memang setelah kami teliti kami bisa menerima oelh apa

yang diusulkan oleh rekan dari FKP. Terima kasih.

KETUA ( A. BARAMULI, SH ) : Selanjutnya memper-

silakan Fraksi Persatuan Pembangunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( DRS. SYARIFUDDIN HA-

RAHAP ) :

Usul Fraksi Persatuan Pembangunan yaitu ingin

Menyisipkan ••••

- 51 -

rnenyisipkan perkataan kedudukan sebe1um Kekuasaan, se -

hingga perubahannya rnenjadi Susunan, Kedudukan dan Kekua-

saan dan Acara Mahkamah Agung.

Hal ini kami hubungkan dengan kejelasan Pasal 24,25 Undang-undang Dasar 1945 yang antara lain menyebutkan,

berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undan~

undang kedudukkannya para Hakim.

Disamping itu memang kalau kita lihat Pasal demi Pasal

banyak sekali yang menyangkut Kedudukan bukan Kekuasaan.

Jadi Materi yang menyangkut Kedudukan cukup banyak, bah-

kan sebenarnya kekuasaan itu built in dalam Kedudukan.

Jadi Pasal 4 menyangkut Kedudukan, Pasal 5 menyangkut Kedudukan dll.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa ini cukup

penting dan menanggapi usul FKP, kami rasa penyempurna-

annya dapat dikawinkan, artinya kami tidak keberatan a-

danya tambahan Hukum pada Ac-ara Mahkamah Agung i tu kami

setujui.Dan juga tambah ~oma dan sebagainya.

Bahwa ketiga usul tersebut dapat dikawinkan dan men

jadi lebih cantik dan lebih bagus dan kita serahkan saja

kepada Team