berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20190731-081110-9384.pdfBELUM DIKOREKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT PANSUS RUU TENTANG

I -

I - -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISP.LAH RAPAT P/l.NSUS RUU TENTANG PERUBAHAN U.U. NO. 6/ 1982

TENTANf H~K CIPTA KAMIS 20 AGUSTUS 1987

SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI EIRO PERSIDANGAN

BAGIAN SEKRETARIAT PANSUS

· .. , -·---·· ---~--~. ----~---r-----

BELUM DIKOREKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

RAPAT PANSUS RUU TENTANG PERUBAHAN U.U. NO. 6/1982

TENTANG HAI< CIPTA

I\,

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke -

Jenis Rapat

S i f a t

Hari, Tanggal

p u k u 1

T e m p a t

Ac a r a

K e t u a

Sekretaris

H a d i r

I. PANITIA KHUSUS.

Anggota Tetap.

1987 - 1988

: I

9

Rapat Kerja PANSUS dengan

Menteri Kehakiman RI ..

Terbuka

Kamis, 20 Agustus 1987

09.00 s/d 16.00 WIB.

Ruang Thadarta Samiti I, Gedung

MPR-RI, Jakarta.

Pembicaraan Tingkat III ROU ten

tang Perubahan UU No. 6/1982

tentang Hak Cipta.

H. Djamaluddin Tambunan, SH.

Subijanto S, SH.

PAN.ITIA KHUSUS.

- 18 dari 24 orang Anggota Tetap.

6 dari 12 orang Anggota Peng­

ganti.

PEMER.INTAH cq. Menteri Kehakiman

beserta Staf.

1. H. Djamaluddin Tambunan, SH.

2. Novyan Kamam, SH.

3. Soebagjo, SH.

4. Ors. H. Marsoesi.

5. H. Adnan Kohar.

6. Harry Suwondo, SH.

7. H. Moh. Said Widjajaatmadja, SH.

I 8. Ors. F. Harefa, SH.

9. Ir. Lukas Nanlohy.

10. Drs. HM. Husni Thamrin Assaat, SH.

11. Moeljadi Djajanegara, SH.

12. J.G. Wowor ....... .

- 2

12. J. G. Wowor, SH.

13. Ors. Mozes Adi Soerjo Sunarjo.

14. Soesanto Bangoennagoro, SH.

15. Ir. Tadjuddin Noer Said.

16. ~ Dudy Singadilaga, SH, MPA .

. 17. Drs. H. M. Yunus Urnar.

18. Ny. H. Sary Banon Muis.

- Anggota Pengganti.

1. Dra. Ria Rumata Aritonang.

2 • CH. Muhammad Muas.

3. Dr. Abdurachman.

4. Nawawi Djufri, BA.

5. Mohammad Neer Madjid, SH.

6. Steef Patrick Na£uni.

II. PEMERINTAH.

1. Ismail Saleh, SH. Menteri Kehakiman RI •

2. Harsono Adisumarto, SH,MPA.: Dirjen KUMDANG.

3. B~bang Kesowo, SH.

4. Ny. O.Ch. Besila, SH.

5. Beserta Staf.

Karo Hukum dan Perundang­

undangan Setkab.

Dir. Patent dan Hak

Cipta.

KETUA· RAP"AT .......... • .. .

- 3 -

KETUA RAPAT (H.D,inmaluddin Tambuno.n,SH) : Mohon perhntinn, Ra

pat snya buka . kembnli jam 09. 15 Assalnmu' alail\:um Warakhmatullahi

Wabarakauth• Sidang yang terhormat sebelum pembic2raan DIM kita

lanjutkan, sebagairnana sudah kitn biasnJ:<:an, Pimpinnn nkan membncQ_ ~.

knn resume Rapat kemnrin. Reaume Rapat Kerja Pnnitia Khusus hari

Rabu tanggal 19 Agustus 1987 yang dimulai pukul 12.00 sumpai 16

oo.WIB :

I. Pimpinan menyrunpaik<l!l hasil Rapat Kerja Pansus tanggal 18 Agu~

tus 1987.

II. Rapat Kerja PANSUS tanggal 19 Agustus 1987 telah mengambil Ke-

putusan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1). ·'

1. Angka 1 sampai dengan 11 disetujui PANSUS untuk dirubah de-

ngan huruf ~ s/d k dengan berpedoman pada buku Pedoman

Tehnik Peraturan Perundnng-undangnn.

2. Usul Fraksi ABRI mengenai pengapusan kata "karya" pada bu­

tir 3, 6, dan 8 Pasal 11 ayat (1) - diserahkan kepada TI

Mus.

3. Usul FKP mengenai Tesis, Disertasi - diserahkan kepada -TI-

MUS.

4. Usul Fraksi PDI mengenai perubahan nomor 10 menjadi nomor

11 dan nomor 11 menjadi nomor 10 - disetujui PANSUS.

5. Usul Fraksi ABRI, mengenai penambahan seni batik pada bu­

tir 6 diserahkan pembahasannya kepada PANJA.

6. Usul Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persaty

an_Pembangunan mengenai computer program diserahkan ke­

pada PANJA, sambil menunggu penjelasan dari Asosiasi

eomputer dalam rapnt yang diselenggaroknn oleh PANJA.

7. Kalimat ••••••••••

- 4 -

i. Kalimat "rekaman musik" pada butir 4 Pasnl 11 aynt (10-dis~

tujui PANSUS dengan perobahan "rekaman suara" dan dalam

Bab Penjelasan diberikan

fi, dakwah.

mengenai musik, lawak, kaligra -

8. Pengertian musik yang terdiri dr:.ri kesntunn empnt unsur . . syair, aransemen, lagu dan no-c serta hale bngi musing-ma-

·sing pencipta - diserahknn pembahasannya dalam PANJA.

Dalam pembahasannya supaya dikaitl<an dengan Pasal 6 U.U.

Nomor 6 Tahun 1982 dun Pasal 7 yang perobahannya nanti

diserahkan pada TIMUS.

III. Rapat diskros pukul 16.00 sampai dengnn pukul 09.00 tanggal 20

Agustus 1987.

Sekian resume, ada tanggapan mengenai ini, jika tidak ada Pimpin­

an menganggap, dapat mengganggap bahwa ini telah disetujui sidang.

( Ketok pa1u )

Kemudian untuk tidak nanti kembali mengulang permasalahannya, ka

mi mohon perhatian mengenai tambahan DIM yang daftarnyn juga su-

dah disampaikan kepada Sidang. Dan meminta pebsetujuan.S.idang,

bahwa Pasal 10 dari DIM itu, dari tambahan DIH itu yang diajukan

FKP itu dianggap sudah selesai kita bicarakan. Fraksi Karya Pem­

bangunan demikian.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro,SH) : Ya

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan ,SH) : Terima kasih, Pa­

sal 11 yang diajukan oleh Fraksi ABRI boleh juga pimpin.

INTERUPSI. FR./\KSI KARYA PEMBANGUNAN(Soesnnto B, SH) : Jadi ke

marin sepanjnng ingatan snya pak Menteri tidnk lnngaung menjnwab

terhadap pertanyaan kita nomor 10, jadi memnng kita menanyakan k~

marin. ·rapi siapakah · pemegnng Hak Ciptn yang di dnlam negeri i tu

. lcnrena yang di dnlam negeri itu tidnk disebu±-sebut Hak Cip~n

lnlu pertanynan • • • • • •

- 5 -

lalu pertnnyaan kami ya.ng kami kejar-kejar kemarin, apa1mh dengnn

demikian kalau terhadap luar negeri dilindungi kemudian untuk da­

lam negeri itu seenaknya saja orang untuk bisn membajaknya. Ah i-'··

ni yang belum dijawab kemarin. Jadi cuma pertanyaan yang kami

persoalkan di sini, jawaban yang terakhir itu belum terjawab su­

dah kn.dung dieelipi macam-macam perso~lan yang diajukan kemarin •

Sa.ya kira lupn terjawnb menurut ingatan ka.mi, cum.a itu saja.

KETUA RAPAT (H.Djrunaluddin Tambunan,SH) : Masih menghhnapkan

jawaban dari Pemerintah.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro,SH) : Ja I

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) : Pak Menteri boleh

saya persilahkan menjawabnya.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh,SH) : Mengenai pertanyaan d£

ri Fraksi Karya itu dikaitkan pada ayat (2), memang yang kita ut~

makan adalah terhadap luar negeri, sehingga karya-karya cipta yang

ada di dalam negeri itu, kita lindungilah terhadap usaha-usaha d£

ri luar negeri. Sesungguhnya sudah kami jawab kemarin itu perta-

nyaan itu dengnn menyatakan bahwa Undang-undang inikan dibuat o­

leh Dewnn Perwakilan Rakyat, oleh Wakil-wakil Rakyat kita sendiri

dan tentunya di dalam negeri siapapun juga yang akan melanggar keY

tentuan yang dibuat oleh Wakil-wakil rakyat sena1ri, maka disini­

lah sesungguhnya nanti inforcernent atau penegakan dari pada Undan~

undang itu sendiri. Jmii sesungguhnya teln.h kami j::nmo K.emarin,

dengan mengkaitkan bahwa Undang-undang ini dibuat oleh para Wakil

rakyat. sendiri dan tentunya di dalmn negeri maka siapapun juga

yang akan menyimpangi atnu melanggar ketentuan Undong-undnng yang

dibuat oleh wakil-wakil rnkyat sendiri, maka tentu itu yang kita

kenakan. Judi ~asal itu, ayat itu kita utnmakan terhadap lunr n!

geri sesungguhnya. Di dalnm negeri jelns bnhwa itu Undmig-undnng

yang akan • • • • • • • • • • •

- 6 -

yang akan kita pergunakan sebagai dasar hukum, demikian Sdr. Pim­

pinan.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan.SH) Terima kasih pak

Men teri.

. . -.~-. ~· ~,,. -

~~RAKSI ABR1 (Harry So~m-1_dc,SH} .· : ·_Interu~si- Sdr 0 Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan.SH) : Silahkan

FRAKSI ABRI (Harry Suwondo,SH) : Fraksi ABRI berpendapat la

ini kalau dalam ha1 ini, pertanyaan dari Fraksi Karya yang ditany~

kan adalah Pasal 2 ayat b, ayat b ini tidak terlepasddari ayat a

ayat a mengatakan "basil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama"

sudah jelas itu menjadi milik bersama, oleh karena milik bersama­

jadi tidak ada yang · - membajak, karena itu milik kita bersama ka-

lau11. dilanjutkan seperti, ini misalnya cerita, cerita brambang -

bawang siapapun mau membuat bawang merah bawang putih boleh saja

itu karena itu sudah menjadi milik rakyat. Hikayat, dongeng, do-

ngeng-dongeng cerita orang tua sebelum bobo itu siapa saja yang

menulis saya kira boleh, legenda, babad, lagu kerajinan tangan k£

reografi tarian, jadi siapa saja boleh membuat kerajinan tangan ~

dari bambu, dari katakanlah dari rotan. Koreografi tarian, tariH

an yang sudah menjadi milik rakyat, bukan tarian Bagong misalnya,

karena itu belum menjadi milik rakyat. Kaligrafi dan karya seni

lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Jadi kalau cerita

cerita barang-barang misalnya batik, katakanlah saya mengetahui -

siapa yang membua t batik parang rusak yang menja.ci"i kawung i tu so-

rotan Hamengku Buwono I, tapi kapart i tu, _pertama orangnya sud ah

tidak ada, kedua itu sudah 50 tahun yang lalu, katakanlah itu di-

lindungi, itu sudah tidak dilindungi lagi kalau sudah lewat 50 t~

hun. Kalau sudah lewat 50 tahun akan menjadi milik nasional, ja-

di hal-hal semacam ini tidak akan dilindungi, tidak dilindungi la

gi. Jadi kalau dikaitkan dengan b _negara _memegang Hak Cipta a­

tas ciptaan tersebut pada ayat 2 terhadap luar negeri. Kalau lu-

ar negeri itu menjiplak bawang merah, bawang putih inilah

baru terkena .....

- 7 -

baru terkena, kalau luar negeri itu menceritakan dongeng-dongeng

seperti opa yang didongengkan oleh nenek moyang kita, itulah di­

kenakan, s:~ya kira tafsi.rnya demikia.n terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) : Jadi pak Harry. m~

nambah penjelasan dari pak Menteri, kan begitu memperkuat, bisa

menerimn.

FRAKSI KARYA PEMBANGUN/\.N (Soesanto Bangoennagoro,SH) : Tof­

sir yang demikian itu memang yang dikehendaki oleh Fraksi Karyn,

apalagi kalau dengan penegasan bahwa milik bersama itu ya tidak

ado. yang punya. ·retapi kalau keterangan pak Menteri yang pertn.­

ma tadi, lha wong nggak ada yang punya kok, orang menjadi obyek

perkora yang bisD dituntut, itu bingungnya begitu. Jodi diper

jelas oleh pak Fraksi ABRI. Makanya kalou ini memang belum je­

las nanti daripada kabur di masyarakat, seperti yang di dalam

tempo hari pengutaraan pengantar DIM kami, kami tidak menutup -

mata adanya kritik-krit~k dari Pers dan sebagainya bahwa Undnng-

undang ini bunci. Karena masynraknt maupun nlnt negara ban yak

yang bingung menafsirkannya, lha ini salah satu contohnya.

Maka mumpung kita memperbaiki ini, apakah ini dipertegas dengan

keterangan yang demikian itu, apalagi ada tenggang waktu dan se­

bagainya. Jadi orang dalam negeri sendiri tidak rngu-rngu dan

tidak bingung untuk, mengembangkan kebudaynan itu sendiri kalau

perlu, ini mnksud ·~Fro.ksi Karyn. Memo.ng Frc.ksi l\.o.rya memulni d£

ri pertanyao.n ini, tapi setelah jelos persoalannyo. dan sempit -

nya waktu Fraksi Karyn mohon melalui Ketua, bagaimana kalau pak

Menteri bisa men~akomodir, merumuskan ini snja knrena banyak as­

li-aslinya yang sudnh ekspert di situ dnripadn kita nnnti yang

bikin-bikin, habis wnktu percuma untuk itu, ntau buknn percurna

ha bis • • • • • • • •

- 8 -habis waktu yang sebetulnya tidak perlu sejauh itu, kruni be£

terima kasih sekali kepada jawabnn pak Menteri dan Fraksi

ABRI karena itulah yang memang kita risaukan ketika kita mem

buat pertanyaan ini, terima kasih.

KETUA : Terima kasih Fraksi Karyn masih mengharapkan, sudah da­

pat inemahami ynng dimaksudljan oleh Diktum ini tinggal lngi

perlu diperjelas lngi sebagaimana yang diterangkan oleh pak Menteri dnn di tawbaha penjelasannya 011.:ih F'raksi AbRI, apaknh

dalnm Diktum i tu sendiri atau penjelasnimya dicnntumlrnn di

dalnm Penjelasnn. Ini saya kembalikan kepadn pak Menteri.

MEl~TERI KEHAKIMAN (Ismnil Saleh,SH) : Terima kasih Sdr. Pimuin ... -an da..11 juga terima knsih padn Fral{si ABRI yang juga memberi­

kan tambahan penjelasnn dengan membacakan Pasal 10 o.yat 2. a

itu. Dan kamipun jugn pada waktu ditanyakan oleh Fraksi Kar

ya telah memberikan jawaban qan juga jawabnn itu saya knit -kan kepad2 PenjelasD.n dari Undang-undnng itu sendiri yaitu

Penjelasnn dnri Undang-undang Pasal 10 itu berbunyi " dalam rangka melindungi hasil kebudnyaan rakynt, ynng dimaksud da­

lam ayat 2.a -Pasal ini, Peme=~~intah dapat mencego.h adanya ID.Q.

nopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan

tersebut", kruni jelaskan pada waktu itu, bahwa Pemerintah di

sini bisa mengntur, dan pengaturan ini bisa da1am bentuk pr.Q.

duk-produk hukum, apakah itu Keputusan Presiden, Keputusan

Menteri. Dan setelah kami membe~ikan jawaban demikian maka

kemuaian tanggapnn aDrl Frn.Ksi h..crcyL mengelu~1_rkanlah disini­

lah, nampaknya tampilnya pak Menteri Kehnkiman itu sebagai Kresnha, pndahal saya se·betulnya disebut sebo.gai Go.reng bia­

sanya itu. Topi Fraksi Karyn mengatokan sebagai Kresna, ka­

rena jawnbannya dikembalikan kepada; Pemerintnh kan dapat m~

ngatur. Noh ini Pemerintah di sini terkait pada Po.sol 10 a­

yat 2.a, dus ini kembalikan lagi kepada rekaman yang kemarin

sebetulnya sudah tercatat begitu, memang soya bo.cal<an Pasal

10 penjelo.san:1ya. Demikinn Sdr, PimpinW-.

KETUA : Bagaimana Fraksi Karya Pembangunan.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesnnto Bangoennagoro,SH) rima kosih seknlfu kepndn Pnk ~enteri sen~dninyn todi di dnlnm

resume Bnpnk Pimpinan sudnh mnsuk, itu snyn mira tidnk teru­

lnng, ini $egar kembali ingntnn dan memnng snyn terima knsih

kurenp·usuln~a memang diakomodir setelah snya segar demikinn

kemarin. Dnn memang betul-betul snya ucapkan dan relevan dg ngnn situasi, memnng yang kami usulkan itu belum kami nyata~

kan begitu, pak Menteri sudnh memanggapi dan saya sekali

lagi terima •••••

- 9 -lagi terima kasih tetap konsekwen kepadn Kresno kita don

persoalan selesai, dan makanya sekali lagi kami mohon b~ sok resume yang dibuat itu supaya lengkap menyebutkan,ka

- . -rena snya kuatir tadi kalau enggak menjawab disangkanya kita tidnk menanggapi permintaan doripada pimpinan. 'feri.mn kasih banyak.

KETUA : Pimpinnn menyunggupinya, terima kasih. Kemudian PQ s&l .. , ~1 do.lam lHI·: tnmbohnn yo.n; d injulrnn oleh ?rn~cs i A~~I

pnkah jugn sudah dnpat kitn,nnggnp selesai.

FRAK3I ABRI (Harry Suwondo,SH) : fiimnsuknn PANJA ini.

KETUA : Ya, yn ja~i sudnh kitn putusknn, terimu kasih •• Ki­ta rnnsuki mas~luh baru ya:mg kemnrin jugn sudah tersing -gung sebentnr, yni tu Pnsnl 12. Dnn saya persilnblmn pe­

nc,usulnya Fraksi PDT untuk memberikan penjelasannya, si­lnhkan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRJ\SI INDONESIA (Dudy Singadilaga,SH.HPA): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warakhmatul~ahi Wabarak~

tuh. Sdr~ Ke~ua yang ~ernormat, Bapak Menteri yang ter­

hormat, rekan-rekan Anggota P!IBJSUS yang saya horrnati me­mang dnlam Pasal 12 ini kami mengajukan satu usulnn un­

tuk perubnhan. Pada saat itu memang belum begitu dalam ditelusuri pengertian dnripada masalah tidnk ada Hak Ci£

ta ini. Oleh knrena itu setelah membaca Pasal ini seo -lnh-o Io.h mesnng lrnlo..u menggunc:~~c..n, mer:-;bnca t id;::'-ck D':-:~ n Ho.k

Cipta basil Rapnt terbuka Lembaga ±ertinggi Negara dnn Lembaga Tinggi Negara dan seterusnya. Maka melalui taf­sir a kontrario seolah-olah Rapat tertutup itu- memili­ki Hak Cipta. TaPi oleh karena sifat dnripadn Rapnt ter

tutup itu memang lain, sedangkan kitn memahamknn tidak Q

do Hak Cipto kt i tu, berkenaan dengan pengertian atc,_s t.i dak ada Hak Cipta itu berarti tidak ada larungan untuk

snjn dnn dimnnri. saja boleh mengumumkan dan me~~perbnnyak­nya. Sedangkan Rapjlt tertutup tidak mungkin selama ini, sehinggn dengo.n pengertia.n kemnrin yD.ng dijel:~,_skan oleh

pak Menteri demikaan. Memang ter~apnt titik pengertiun

baru ynng memnn5 tidak bisa knrena oleh sifnt a kontrn i tu. Oleh knrena sifat itu yang demikian ini, mnkn kn.mi memahami, sehingga memang mengenai Raµ:t yang tertutup i­

tu tidak termasuk,bukan hnrus dimasukan di dalam ~asnl

-

ini, sehingga •••••••

- 10 -

ini, sehingga memptll1yai nilo.i pengertian tidak o.da l~rangan,

padahal itu ada larangan. Jadi tidak ada pemilikan Hak Cip­

ta di dalam pengertian ini. Sehingga dengan demikian maka kami memahnmi dalam hal ini maka semula daripada pengertian

''· ta£sir a kontrario demikio.n itu, memnng tidak cocok untuk di

mnsukan di dalam hal ini. Sehingga dengnn demikian maka d~

ng2n berbangga hnti d2n berbesar h2ti kami aknn menrrik atQs

usul ini. Sekinn dan terima knsih.

KETUA : Terima kasih Fraksi PDI denean penjelasan dari Pemerin -

tnh menarik usulnya.

( Ketok palu ) Di dalam DIM Fraksi Karyn Pem'bnngi:man ada mempermasalahkan ,

masalah mengenai Pasal 12 ini. Di dalam DIM tambahan maksud

sayo., saya persilahkan Fraksi Karya untuk member~kan penjelQ

san.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (MOELJAJI DJAJANEGARA,SH) : Terima ka­sih Sdr. Ketua, Wakil Pemerintah, bapak Menteri dan para P~£

goto. PANSUS yang kami hormati. FKP di dalnm hal ini ingin -mengajukan suatu usulan, khususnyn ~ernaaap perumusan pa~a

huru1· .£ yni -cu mengenai npaK2n -cidnk lebih tepat di dalnm ka­

ta "pengadilan" i tu dirubah digunal<:<1n istilah hputusnn ba­

dan peradilan°. Di dalam hal ini pemikiran dari FKP adalah

eidL:ebabkn:n knrena putusan-putusan Yurispruclensi Mahkamnh A­

gung, tentunya juga tidak ada Hak Ciptunya. Oleh knrena itu

FKP mengingat terhadap Undnng-undang :Mahkamah Agung maka i­

ngin mengusulkan adanya perubahan terhadap putusannpengndil­

an"untuk diganti menjadi "Badan Peradilan". Selanjutnyn di

dalam Pasal 12 ini FKP juga ingin mengnjukan pertanyann apa­

kah Pasal 12 ini, khususnya mengenai hasil-hasil seminnr,lo­

ka karya, simposium dan diskusi dan lain-lain yang serupa i­

ni sudah termasuk di do.lam pengertian d0ripndn rnsal 12 i­

ni ? Demikian penjelasan tim dari FKP, terima kasih.

KETUA : Karena ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pemerintah

bngaiman2 knlau ki~n persilahknn dulu Pemerintnh untuk me nanggapinya sekaligus dengon merJberikan.jawaban keternngDn -

tentang yang dimnksud mengenai h2l £ seminnr dnn sebogninya.

Sayo. persilnkan bnpnk Menteri.

MENTERI KEHAKIIvIAN (Ismail Saleh,SH) : Pertama terima kasih kepa­da Fraksi PDI yang telah menarik usulnya berdas0rkan pennfsi

ran a kontrario. Kemudinn dnri FKP, itu dalam rumusnn £ np£

kah tidak lebih tepat digunakan 1stilah "putusan Badan

Peradilan" • • • • • • • • • •

- 11 -

"Permilantt sebngr:i penggnnti "Putusan Pengndilnn den Penetl'!pan Ifokim".

Pnsal 12 illi sesw1ggulm"a tidnk termosuk di dnlnm usul Pemeratoh untuk

diruhch. Permasalr::hannyn memeng tidnk terlalu benr.r-benrr menynngkut

ynng bersifnt snngnt substansiol begitu, tJrtieya mosih bisr· diterimlr1h.

Jodi knlou tOh dipertohonknn tidr.k ber,itu menggrngsu begitu yn, lehih­

lebih pncl~ "Putus~n Pengnc!ilnn dnn Penetnpan Hakim" itu, or-nng tDhulnh

ynng putusnn Pengrdiln.n YB yn termnauk Bndn1-brdnn Per-ndilnn, wolnupun

klllnu dikembnliknn pndo Undcng-u11dnng ynng ndn, dr:ri SE.'gi pcristilnhan

memong kurrng tepr:t atnu kurcng sesuni. Drui itu scya kirll tidrk ini

snjn, tnpi _mu11gkin knlnu kitn teliti dan kito petnni begitu, ya, Mudnh

mudnhnn pak Ketua tohu istilah nrtinya dipetoni, sotu-persritu ditr·eyn

yang kitn temuknn. Tetapi hol demikinn tidok termnsuk prioritns Peme­

rintoh untuk dirubnh sekaligus. Karena itu, Pnsel 12 kita pert['_hanknn

apn ciJ.seyn, lebih-lebih kalou kit~ ingot bnhva di Peng .. dillln itu adn

putusrn don ada · ~eschikkin_g 1 jt!di putusnn itu meeyr.ngh.-ut vonis, pene­

tapr.n itu. billstmyn meeyr.ngkut beschikJ:dng ynng sifntnyn .tidnk seperti

putuscn9 Jndi adn vo~is, ado putuscn dan a~n ynng berupn beschikking

d~n itu penetapan. Seperti kita keta1-:uipun jurtn MPR itu oon Ketett?p-­

an, jrdi ini peristilahon demikinn ini tidnk bisn digm1ti dengnn suatu

knta "Putust'n Badon Perndilnn'' sr>jn. Oleh kn~ena ada ycng tidn~ .beru­

pa putusnn, topi ndo ynng berupn penetopnn. Jndi penetll-pnn ini ara sy

. ntu prodak sendiri dori Pengndilnn yaitu berupa bes hiking ~ tulah

sebnbnyn mnka .£ ini, ya sebnilavn demikicin sajo tidak dirohnh. K.:'\reno

toh jugn tidnk terlr.lu prinsipil betul, suhstt'.nsiel betul knlr.u hist

kita tidak robohpun juga tidol: apa-apn. Kamudian yllllg berikutnyo se­

suai a~ngnn mnksud Pnsal 12, ini bagnimnno j~di pertimyrwn itu ini,ke­

duduknn h~sil-hosil seminar, lok~kncyD, si.mposium c.aJl diskusi sert~ l~

in-lain ynng serupa. Nah ini perlu kita hnti-hr:ti sebab dnlam Past11

11 itu disebut dnlttm Undnng-w1d~-ng ini "ciptnr:n ynng dilindungi i~l~h

ciptPnn bidr-ng ilmu, snstrn dr·n seni yr:ng meliputi knryE'I buku pnmflet,

dnn sernun ••••••••••••

- 12 -

dt1n semua hnsil kocya tulisr.n lninnto". Kito keto~ui b~hwo di dnl~m

seminrtt", itu nda h~'sil knryn tulis juga, di dalem loksknryo simposium

diskusi itu jugn ndn h~sil knryn b~hknn jugn ndo ceremoh, ada kuliah,

Ddn~pidato. Ini drllom Pnsnl 11 itu Undcng-ttndrng ini memberikon per­

lindungnn. Jadi tidnk dilihat dnri segi keduduknn hr:sil-hnsil semi -

nnr, lokr.knryn, sirnposium tetnpi npv ini isitlY[!· KalC1u isieyn itu -

mungkin s untu knryn tul ls dnn itu disnmpniknn df'lnm forum seminor,itu

bisn dikembnlik~n pada Pasnl 11. Ini ynng perlu kita perhntiknn, te­

tnpi knlou hnl-hnl lninnya, krtakanlch bukn.n merupt1kt1n knryn tulis,by

kt!n Jl'1erupaknn suntu cermnah ntnu pionto ynn~ disc.rnpniknn ci dnl:-m se-

minnr. Apakoh tidok lebih ~aik hasil-hnsil seminnr demiki~n itu, y~ '

kitn nnggap sehag~i suatu knryn bers~.mn, suatu knrya bersnmn ynng se-

bniknyn. tidnk perlu adn perlindungnn • Knreno mnnfnrtny~ dnlnm orti

lebih biso. meriyebar lurskan ilmu pengetr.Luan, sehinggn le'1ih lu.-s ln-

gi orang lain dr-pnt mengetDhui hnsil-h~sil itu. Jndi denr;on demikir-n

ado 2 (dun) pertimbengnn ynng dnpnt Sl'.Ytl kemukokltn, bisaa dikembnli -

lam padn PasC1l 11. Dan loinnyn bisr kitn tet"imn dnlem nr-ti tidnk nda

Hnk Cipt~ secora khusus untuk hnsil-hasil seoinnr don loknknryn ini ,

mengingat aifntnyn itu ndnll',h pen;yebc.r luosan ilmu pengetcl\unn yMg

lebih luos lngi kepndo mnsynraknt itu. Dnn lebih-lebih itu hosil-hn-

sileya merupaknn milik bersrnnn sudnh dnlcm bentv.k ur:ipamriyn resume ,ih-

tisor npo-npnt:wa, Ituknn hnsil seminnr sebngni suatu kebmletan, Ho-

ail-basil ini mui1gkin kito bisn pertimbengknn, jadilnh milik bersamo,

mungkin biso disebor lunsknn sehinggn sebogai jugn su~tu snrnnn men -

cerdnskan kehidupnn bru1gsa. Sehinggn tidf'k perlu ndn suntu Hnk Cipta

khusus. Tapi knlou itu yang menynngkut kmya tulis, nnh itu kitn kem

bnliknu pndn P ns~l 11. Demikicn Sdr. Pimpinnn.

KETUA ............

- 13 -

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Terima kasih pak Menteri, saya persilakan Fraksi Karya Pembangunan.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Noeljadi Djajanegara,SH)

Terima kasih pak Ketua. Yang pertama-tama FKP sangat berterima kasih atas pen­

jelasan dari pak Menteri terhadap mengenai putusan pengadil­

~ dan penetaoan pengadilan. Narnun FKP ingin masih mengaju­kan pertanyaan apakah terhadap kata-kata putusan pengadilan ya.'"1§? ter(~an"tum di dalam huruf £ ini __ dapat diartikan juga terhadap putusgn-putusan dari Mahkamah Agung.

Untuk sementara FKP memerlukan t~rlebih dahulu penje­lasan dari Bapak Menter!.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) ~

Pak Menteri persilakan.

MENTERI KEHAKIMAi~ (Ismail Saleh,SH) :

Benar bahwa pengadilan di sini terrnasuk Mahkamah Agung, oleh karena Mahkamah Agung itu adalah pengadilan yang ter­tinggi merupakan puncak dari pengadilan-pengadilan di Indo­nesia.

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Silakan pak, Fraksi Karya Pembangunan.

FRAKSI KARYA PEMBA..l\JGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :

Terima kasih kami sampaikan atas penjelasan dari Wakil Pemerintah t·erhadap penjelasan mengenai usulan daripada FKP. Dengan demikian FKP dapat menerima dan mencabut terhadap usul ini.

Sedang terhadap b FKP juga setelah mendengar penjelas­an memang berpendapat kiranya dapat dimengerti apa yang men­

jadi jawaban daripada Pemerintah sehingga dengan derr.ikian FKP menyampaikan ucapan terima kasih.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambu..~an,SH) :

Terima kasih pada Fraksi Karya Pembangunan yang dengan _ menarik kembali usulnya~masalah ini sudah dapat dianggap selesai.

( KETOK PALU )

Sidang ••••••••

- 14 -Sidang yang terhormat.

Kita lanjutkan dengan angka 9, pertama-tama saya per­

silakan Fraksi ABRI, untuk memberikan penjelasan atas usul­nya.

F'RAKSI ABRI (Moh. Said W1d,iajaatmadja,SH)

Saudara Ketua yang saya hormati.

Usulan Fraksi A3~I si~ple saja, pertaLla mengenai penem­

patan apa yang diusulkan dalam RUU dalam sebutannya. Di da­

lam RUU tambahannya adalah pertama-tama diusulkan untuk ka­

ta-kata menambah ketentuan baru pada Pasal 14 dan selanjut­

nya dirobah dengan ~-1 ini menjadi ~· Alasannya adalah karena program komputer ini merupakan hal baru. Jadi lainnya isinya itu tidak diusulkan untuk. dirobah, melainkan tempat dan se­

butannya, bukan ~.1 tetapi menjadi g~ Jadi yang terakhir~ka­

lau dalam Undang-undang sampai f dalam usulan Fraksi ABRI d!

tambah dengan merobah ~.1 menjadi ~, isinya sama. Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Terima kasih, saya persilakan FKP menanggapinya.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :

Terima kasih Saudara Ketua. FKP setelah mendengar pendapat dari F-ABRI di dalam hal

ini terlebih dahulu ingin memperoleh atau maksud kami FKP di

dalam hal ini ingin menyerahkan kepada Pemerintah terlebih

dahulu untuk memberikan tanggapan, karena.bagi FKP tidak ada

masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambu.~an,SH) :

Terima kasih, saya persilakan Fraksi Persatuan Pemba­

ngunan untuk menanggapinya.

EliAKSI PERSATUAN PEMBANGUl~AN (Drs. H.M.Yunus Umar) :

Maaf pak Ketua untuk menanggapi Fraksi ABRI saya kira

apa yang diusulkan Fraksi ABRI i~i, kalau Pemerintah meng­

anggap tidak begitu penting saya kira bisa diterima. Itu

saja pak.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Terima kasih.

Fraksi PDI ? FRAKSI • • • • • • • •

- 15 -FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (Dudy Singadilaga,

SH, MPA) :

Saudara Ketua, mengenai ini dari kami sendiri sebenar­

nya t~dak mengemukakan suatu permasalahan dan memang telah

conform dengan Rancangan Undang-undang. Mengenai hal yang

dikemukakan oleh Fraksi ABRI kami akan menunggu' jawaban Pe­

merintah. Hanya sebelum.nya kami ~e~punyai faham bahwa dengan

penyebutan ~.1 itu hanya untuk memudahkan~ada, begitu lihat ini suatu perubahan. Biasanya begit~ di dalam sistimatik da­ripada perundang-undangan manakala ada perubahan, barar.c:;ka­

li. Tapi kami menanti bagaimana jawaban Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamalud~in Tambunan,SH) :

Terirna kasih. Jadi gongnya saya lihat ada pada pak Menteri, saya per­

silakan.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Terlebih dahulu kami mohon penjelasan pada Fraksi ABRI

karena di dalam kolom di sini angka 9, nomor 9 menambah ••••

huruf ~ sebagai berikut :

g. Pembuatan •••••••••• Nah ini pembuatan apa ini ? Jadi saya juga belu:n jelas pem-

buatan apa ini.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :

Saya persilakan Fraksi ABRI.

FRAKSI ABRI (Moh. Said Widjajaatmadja, SH) :

Jadi kalau menambah dan selanjutnya sampai huruf ~ itu

jela.s Bapak i•:enteri ? Hanya dimulai £.. Pembuatan, ini adalah

meneruskan apa yang di dalam RUU, RUU hanya £.1. Ini £•1 nya dirubah menjadi g, isinya sama pembuatan, salinan, cadangan

dan selanjutnya. Eanya memindahkan tempat.

iViENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Jadi ~.1 diganti dengan ~ begitu ? Oh, ini mengenai teh­

nik,, yaQ ~' b, £, d, ~' f, ~· Jadi ini mengenai tehnik, teh­nik penulisan dan penuangan di dalam bentuk perundang-undanA

an. Saya kira ini diserahkan kepada Tim Perurnus saja pak.

Terirna kasih. KETUA : ••••••••••

- 16 -KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Terima kasih pak Menteri. Fraksi ABRI setuju di TII"iUS kan ?

( FRAKSI ABRI : Setuju )

Setuju Fraksi Karya Pembangunan ?

(FRAKSI K.P. : Setuju)

Fraksi Persatuan Pembangunan ?

(FRAKSI PERSATUAN : Setuju)

Fraksi PDI ?

(FRAKSI PDI ; Setuju)

( KETOK PALU )

Kita lanjutkan dengan mempersilakan Fraksi Karya Pemba­ngunan untuk menjelaskan usulnya.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :

Terima kasih Saudara Ketua, Banak Menteri dan rekan-rekan

PAN SUS. Di dalam DIM FKP yang pertama FKP ingin mengusulkan un­

tuk dilakukan penyempurnaan redaksional, khususnya terhadap ~.1. Adapun pertimbangan pemikiran daripada FKP disebabkan karena adanya kata-kata yang mungkin bisa disederhanakan.

Yang b di dalam DIM ini, FKP juga masih ingin memerlukan suatu penjelasan tentang ana yang dimaksud daripada salinan cadangan suatu computer-programme. Oleh karena itu sebelumFKP menyampaikan usulannya mungkin bisa terlebih dahulu oleh Ba­pak Menteri diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan­

nya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tarnbunan,SH) :

Saya kira untu..1-{ menghemat supaya efisien rnenghemat waktu,

baga±mana kalau terus dikaitkan dengan usul tambahan DIM dari

Fraksi Karya Pembangunan mengenai Pasal 14 ini ?

FRAKSI KAR.YA PEf-':E.J\EGUNA!'-T (Voel -iadi SH . . Baiklah Saudara Ketua. Tentang FKP di dalam· DIM. nya khu­

sus Pasal 14 ini juga ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pemerintah, Apakah yang dimaksud dengan non-commercial sema­

ta-mata untuk keperluan aktivitasnya sebagaimana yang tertu­ang di dalam Pasal 14 sub ~· Yang kemudian terhadap perubahan

DIM ••••••••••

- 17 -

DIM n Pembuatan salinan cadangan suatu computer-programme, ba­ik oleh pernilik computer yang dilakukan semata-mata untuk di­

gunakan sendiri maupun oleh Perpustakaan Umum, Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Pendidikan,-dan Pusat Dokumentasi Non Komer­sial semata-mata ur1tuk keperluan aktivitasnya "· Ini yang di inginkan oleh Fraksi Karya untuk mendapatkan satu penjelasan. Hal ini .alasannya adalah disesuaikan dengan makna yang ter­

kandung pada huruf ~·

Demikian Saudara Ketua, dan terima kasih.

KETUA RAPi\T (H .Djamaluddin Taml:u..Ylan, SH) :

Terima kasih. Saya persilakan Bapak Menteri untuk memberi penjelasan

yang diminta oleh Fraksi Karya Pembangunan tadi. I

MENTERI KEHAKIMAN (!Smail Saleh, SH) : · - .

Ya~g.pertama tentang penyel!lpurnaan redaksional. Jadi sa-ya anggap saran dari Fraksi Karya, penyempurnaan redaksional itu yang terdapat di dalam DIM tambahan itu. Jadi itu lebih dahulu, apakah benar demikian ? Penyempurnaan redaksional itu dalam DIM tambahan.

FRAKSI K.A..RYA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :

Bukan pak, ini yang tercantum di dalam e.1 pak_, "Pembu­atan salinan cadangan suatu computer-programme oieh pem1~1K computer-programme yang dilakukan semata-mata untuk diguna­kan sendiri 11 , ini yang ingin disempu±nakan.

MENTEitI KEHAKIViAI'J (Ismail Saleh, SH) :

Ini yang ingin disempurnakan redaksionalnya. Sedangkan

usul penyempurnaan redaksionalnya bagaimana bunyinya in~ ?

Jadi FKP ingin mengusulkan satu penyempurnaan redaksio­nalnya yang berbunyi sebagai berikut :

" Pembuatan salinan cadans;an suatu computer-programme oleh pemilik computer yang dilakukan semata-mata un­tuk digunakan sendiri. 11 ,

jadi hanya programme. Jadi kata-kata "computer-programme" yang kedua, ini apakah tepat untuk bisa dihapus, computer­programme yang kedua.

KETUA -RAP AT : •••• · ••

-.18 -

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin.Tambunan,SH) :

Ferkataan "programme" itu yang minta dihapuskan.

FRAKSI KAR.YA PEMBANGUNAN (Moeljadi Dja,janegara, SH) :

J"· ct• k d 1sebagai . . . k a 1 ma su nya per~cmyaan-Juga 1n1 pa.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Nah ini di dalam DIM FKP tambahan ada kalimat usul per­

ubahan gitu " Pembuatan salinan cadai.'"1.gan suatu computer-pro: gramme baik oleh pemilik computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri 0 , tapi ada kalimat terusnya ini. Ta­pi dibaca sampai di situ saja. Tapi kalau lihat kalimat ini saroa dengan yang terdana~ dalam RUU. Jadi bedanya yang mana ?

Kata computer pun ada di dalam DIM tambahan FKP.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Pemilik,~pak Menteri itu pemilik computer yang di dalam

RUU.

MENTER.I KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Ada pemilik •••• , oh pemilik computer-programme. Di sini pernilik computer. Kalimat selanjutnya itu ? Tadi sampai titik yah ? Kalirnat selanjutnya masih dipakai nggak ?

FRAKSI KAiqYA PEMBANGUNAN (111'Ioeljadi Djajanegara, SH) :

Ditarnbah pak.

MENTERI KEHAKifvIAN (Ismail Saleh, SH) : Ditarnbah dulu yah. Jadi pokoknya usul redaksional itu

seperti di dalam DIM tambahan FKP pokoknya. Itu yang kami tanyakan.

Jadi ini computer-programme baik oleh pemilik computer. Sedangkan di sini pemilik computer-programme. Sebab di sini

permasalahannya adalah " salinan cadangan suatu computer­pro gramme", jadi bukan pemilik computer, tapi pemilik comnu-~ ~er-programme.

Pemilik computer itu memang juga mempunyai computer­

programme, begitu.

'FRP.JZSI KAR.YA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :

Jadi kalau tad~nya hanya pemilik saja, mengapa ini harus

dua kali, begitu pak. Karena itu apakah tidak-perlu ada

penyempurnaan.

MENTERI ••••••••

- 19 -MENTER! KEHAKIM.AN (Ismail Saleh, SH) :

Ini menyang~ut masalah "salinan cadangan 11 , jadi pembuatan suatu salinan cadangan suatu computer-programme. Jadi mungkin bisa kita jelaskan lebih dahulu mengenai masalah salinan ca­dangan itu. Jadi supaya dari situ nanti bisa pendekatannya bi-

''· sa ki ta lakukan , Uengenai masalah salinan cadangan a tau suatu back-up copy itu kita bisa membaca dalam penjelasan RUU ini bahwa ketentuan ini penting bagi seorang pemilik, bukan pemegang hak cipta yah, pemilik. Jadi pemilik computer-programme dibolehkan membuat salinan atau suatu copy atas computer-pro­gramme yang dimiliki. Jadi dia memiliki. suatu computer-programce.

Kalau dia mem~eli suatu personal-computer itu biasanya dia menjaga jangan sampai pada satu saat itu yang asli itu hilang atau rusak, maka untuk kepentingan sendiri dia dibenarkan unt~k membuat salinan. Jadi salinan di sini, jadi dijadikan cadang-

' an yang semata-mata hanya untuk digunakan sendiri. Jadi pemi-lik sudah bukan pemegang hak cipta, Pemilik computer-programme dibolehkan membuat~ _ salinan atau copy atas computer-programme yang dimilikinya untuk dijadikan cadangan semata-mata hanya

untuk digunakan sendiri. dadangan Jadi pembuatan salinan/seperti itu tidak dianggap sebagai

pelanggaran hak cipta. Ini penting karena biasanya pemilik atau pemakai computer yang biasanya juga dilengkapi dengan computer-programme pada waktu membeli atau memperolehnya se­ring kali Rhawatir bilamana asli computer-programme yang di­milikinya itu hilang, atau rusak.

Jadi itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan salinan cadangan computer-programme yang dibuat oleh uemilik suatu computer-programme dengan tujuan semata-mata hanya untuk ca­dangan saja, dan itu adalah untuk digunakan sendiri. Jadi kalau kita membeli suatu personal-computer kita juga diminta membeli suatu computer-programme sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya beli PC (personal-computer)-diminta tintuk ~e=beli

JUga suatu compute.r-programme. Nah karena mahal, kita boleh membuat cadangan untuk kita sendiri untuk menjaga apabila se­waktu-waktu itu t.ilang atau rusak. Jadi computer-programme itu

yang asli yang kita beli itu r~sak atau hilang, maka kita bo leh membuat suatu back-up copy. Itulah sesungguhnya yang me­nyangkut masalah salinan cadangan. Sehingga kalirnatnya mernang " Pembuc.tan salinan cadangan suatu computer-programme oleh pernilik computer-programme ", jadi pemilik computer.-pgogramme. Karena di~ membeli suatu_personal-computer, dia mempunyai com­puter-programme lalu dibuat salinan cadangannya.

Yah kalau •••••

- 20 -Yah kalau dipikir-pikir inemang pemilik computer-programme

itu juga pemilik computer. Jadi kata itu diulangi lagi karena

seorang pemilik computer, itu.kalau membeli computer itu se_ kaligus jugs membeli programme nya. Dan karena mahal ada kala­nya dra membuat cadangan/salinan cadangan.

Itulah maksud daripada kalimat yang bersangkutan •. Demi­kian Saudara Pimpinan mungkin bisa dite::--ima penjelasan ini, kalau tidak jelas bisa ditanyakan lagi.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :

Pak Menteri saya kira diteruskan saja dengan penjelasan­

nya yang diharapkan yang lain mengenai commercial dan seba­gainya. Pengertian non-commercial tadi dan sebagainya, tadi

ada yang diminta penjelasan oleh Fraksi Karya. Itu di DIM tambaha.11. tadi.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Yah, DIM tambahan dan itu kalimat yang diteruskan sebe­

tulnya juga kita bisa temukan di dalam Pasal 14 ~ itu, yang tadi juga sudah disebut oleh Fraksi Karya. Dan kalimatnya sehingga panjang yaitu ditambah n maupun oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat do­kumentasi yang non-commercial semata-mata untuk keperluan

aktivitasnya". Ini -di rlalam Pasal 14 £ itu juga sudah ada pengaturan

tentang perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan f o­tocopy atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lem­baga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-commercial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Sehingga oleh karena sudah tercantum dalam Pasal 14 ~ ini, maka apabila dianggap perlu untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan trnon-commercial" itu bisa kita masuk­

kan di dalam penjelasan saja. Demikian Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) ·:

Terima kasih pak Menteri, saya persilakan Fraksi Karya

Pembangunan.

FRAKSI KARYA PEMBANGUN.L\.N (Moeljadi Djajanegara,SH) :

Pertama-tama Fraksi Karya Pernbangunan ingin men~Jcapkan

terima kasih atas penjelasan dari Bapak Menteri khususn~,ra

tentang salinan cadangan suatu computer-programme ini, kare­

na semula memang kurang jelas bagi FKP dan dengan penjelasan

ini FKP dapat memahaminyao Dan yang kedua bahwa FKP sangat berterima kasih sekali

andaikata •••••••

- 21 -andaikata memang untuk. memperoleh kejelasan yang lebih baik di dalam pengertian "non-commercial" ini bisa nantinya dibe rikan penjelasan, sehingga dengan demikian hal ini mungkin bisa dimasukkan dalam TIMUS.

'.ll.erima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :

Saya persilakan Fraksi Persatuan Pembangunan, kita se­tuju ?

FRAKSI PERSATUAN PEMB..A..NGU~TPJJ (Drs.· ·H.M.Yunus Umar)

Apa itu menanggapi FKP ?

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :

Jadi yang di Fraksi Karya Pernbangunan den~an penjelas­-an dari pak Menteri menganggap masalah yang ingin penyempur­naan redaksi i tu sudah selesai dengan ketentu_?n bahwa tambah­an "rnauplli"'l oleh perpustakaan umum dan sebagainya" itu yang oleh pak Menteri tadi sudah dikatakan itu bisa dimasukkan da­lam penjelasan, itu sudah?H~~at diterima oleh Fraksi Karya Pembangunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs. H.M.Yunus Umar) :

Kami setuju, tapi dengan harapan kalau sudah untuk keper­luan sendiri itu ncn-commercial sebetulnya tidak perlu dise­but lagi. Kalau sudah keluar sendiri jelas itu_dipakai sendi­ri, tidak untuk dijual. Jadi saya kira memang kalau memang perlu dianggap dalam penjelasan seperti tadi pak Menteri me­ngatakan, itu boleh saja. Tapi apa tidak averbodig ini. Ka­

lau sudah keluar sendiri, yah tidak untuk komersil, itu sa­jalah. Apa perlu dijelaskan demikian rupa ? Itu saja.

Jadi karni setuju di TIMUS kan.

KETUA RP.PAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH)

Baik, terima kasih. Fraksi PDI ?

FRAKSI PARTAI DEMOKR1~SI INDCEESIA (Dudy Singadilaga,

SH,MPA) :

Terima kasih Saudara Ketua. Mengenai Pasal 14 ini kami pun kebetulan ada persamaan

untuk pertanyaan yang sifa~nya menyangkut 14 ~ karena ada hubungannya dengan ~.1, yaitu masalah pemakaian karena untuk

digunakan ••••••••

- 22 -digunakan sendiri dan non-commercial.

Jadi sekaligus tadi sudah dijelaskan oleh pak Menteri

dan kami sudah mendengar. Tapi kalaupun nanti akan diang­gap perlu nanti di dalam TIMUS diberikan penjelasan, kami pun sepakat sebagaimana ta.di telah di-solved oleh Fraksi Kar-ya.

....

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) ~

Terima kasih.

Jadi Fraksi Persatuan Pernbanguna..~ dan Fraksi PDI untuk

sempurnanya nanti diusulkan supaya itu di TIMUS kan usul dari Bapak Menteri yang diterima oleh Fraksi Karya Pemba-ngunan.

Fraksi ABRI ? Di TIMUS kan. Pemerintah ?

MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Di dalam Undang-undang ini Pasal 14 memang penjelasan­

nya cukup jelas, begitu yah. Tadi non-commercial tadi di­tanggapi oleh FPP, itu kan sudah cukup jelas.rMemang Undang­

undang ini sudah cukup jelas. Jadi kalau sekarang diserahkan kepada TIMUS, yah mung­

kin saja terjadi nanti di TIMUS kesimpulannya sama, jadi cu kup jelas begitu. ~adi sudah ke -TirIUS- :Capi akhirnya juga rumusannya cukup jelas begitu.

Terima kasih.

KETUA RA.PAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :

Mudah-mudahan begitu pak Menteri.

( INTERUPSI FRAKSI ABRI : Harry suwondo , SH)

Silakan pak Harry.

INTER.t.JPSI FRAKSI ABRI (Harry Suwon<.lo , SH) :

Untuk membuat smooth nya nanti di TIMUS', kami ingin min ·

ta perhatia.n dari Fraksi PDI 2 hal : Pertama-tama, tadi sudah disebutkan ini sudah terlambat

sebetulnya. Meskipun sudah ditarik tentang penafsiran a co11-

trario ·yang dikhawatirkan sebagai tumpuhan, kita peringatkan

bahwa di Hukum Pidana itu tidak boleh mengadakan tafsir a con­trar.io.

Yang kedua, tadi dikatanan oleh PDI bahwa ~erubahan ~.1

itu tujuannya menunjukkan bahwa di situ ada perubahan. Ini nanti kita tidak akan konsekwen kalau itu sebagai tunpuhan

pikiran ••••••••

--·-·- ·- -·~ • • -~· ~·· ... • ··--'-• ., .. ·-H"'"'·"-'-·-- •••••-• • - -·-- ··--·•"• ... ._ '-•-• ---- --~~-·--~---~---··--"·'-~---·- ·-·-·• -----··------------ • • ·-~--···-·----··••

- 23 -

pikiran. Karena kalau kita nanti sudah memikirkan atau

membicarakan Pasal 46, 47, 48 di situ tidak ada bekas sama sekali bahwa itu ada perubahan. Nah inilah saya ha-

,, rap ttimpuhan pikiran itu dibenahi dulu.

~ekian terima kasih.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH} :

Jadi mengenai masalah yang dikemukakan oleh, yang ki­

ta permasalahkan usul dari Fraksi Karya Pembangunan ini

kita anggap selesai dengan keputusan akan di TIMUS kan.

( KETOK PALU )

Kemudian ada tadi tanggapan komentar dari Fraksi ABRI

itu nanti untuk ditanggapi kemudian oleh Fraksi PDI. Sekarang juga ?

FRAKSI PAR.TAI DEMOKRASI INDONESIA (Dudy Singadi!aga,

SH, MPA) :

Saudara Ketua, sekarang ini sebenarnya ~ita membica­rakan Pasal 14, 12 nya sudah lewat sebenarnya. Tapi kalau ingin kami jelaskan memang Pasal 12 tidak memasalahkan Hu­

kum Pidana di sini, tetapi ini satu pasal yang semula ta­dinya dibaca tidak ada hak cipta atau hasil rapat terbuka,

kami menggunakan tafsir sebaliknya. Kalau umpcmanya dari­pada basil rapat terbuka tentu ada rapat tertutup. Tapi

mengingat masalah ini adalah tidak ada hak cipta yang di da­

lam pengertiannya tidak ada larangan untuk mer;gumumkan dan memperbanyaknya, maka sedangkan hak cipta itu lain daripada

itu. Oleh karena itu kami tarik. Itu pikiran a contrario

menurut hemat kami, begitu.

Ker:.udian

- 24 -

Kemudian yang ke-2 itu hanya tadi di dalam pasal 14 e.1

karena kami semula tidak ada masalah dan sesuai dengan rancs­

ngan dari Pemerintah penyebutan e.1 jadi bagi kam1 itu untuk

memuaahkan aiatimatik memang ada e kemudian ada e.l dus ada

perubahan untuk memudahkan saja di dalam memba~a perundang­

undangan tidak ada apa-apa.

Terima kasih Saudara Ketua.

KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH):

Baik terima kasih,nanti kita kembali kepada yang itu.

Usul dari Fraksi PDI dengan demikian juga sudah.dianggap se­

lesai.

(Rapat setuju)

Kita lanjutkan dengan mempersilakan Fraksi Persatuan

Pembangunan yang saya anggap saya kira sudah bisa dianggap

~elesai, saya persilakan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( llRS.H.M. Junus Umar ):

Terima kasih Saudara Ketua, karena apa yang kami saran­

kan ini adalah menyangkut teknis, jadi sehingga tidak banyak

berbeda seperti diusulkan rekan dari Fraksi ABRI, ini masalah

nya saja yaitu huruf e.1 itu kami mengartikan huruf f dan bu­

ruf f lama diganti dengan huruf g, itu saja yang kami usulkan

di sini, jadi tidak sebagaimana menurut RUU itu e l, nanti b!!_

gaimana ki ta liha t enak orang membacanyalah outsider ·±tu melihatnya

ya cukup jelas, tapi mengapa kami ingin tidak menjadikan e 1

atau menjadikan f ialah mengingat masalah komputer program

ini barang baru walaupun sebetulnya di dalam e Undang-undang

itu sendiri yang dikemukakan ini suatu perbanyakan juga.

Tapi karena komputer program suatu barang impor dan juga dan

juga baru di perkenalkan di Indonesia dan juga masuknya kom­

puter itu baru barangkali sekitar 15 tahun masih baru perlu

tidak menjadi persoalan saya kira, jadi enaklah, ka1au e.1

itu rasanya ••• tapi juga saya cari-cari, apalagi di DIM sa­

ya ini tikernya i tu saya suli t baca, apa e, ~-pa 8 angkanya

ini. Terima kasih. Jadi tidak keberatan kita Timuskan saja.

KETUA RAPAT:

Tidak keberatan di Timuskan. Jadi saya persilakan Frak­

si PDI •

. FRAKSI PDI (Dudy Singadilaga, SH.MPA):

Saya kira sudah selesai, tadi sudah sepakat diTimuskan

-ini Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Fraksi ABRI.

Fraksi ABRI ••••

-- 2, -FRAKSI ABRI C!iarry Suwontlo , SH ) :

Setuju di Timuskan.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan.

FNtAKSI KARYA PEMBANGUNAN (-Soesanto Bangoennegoro, Sll}:

Bagi Fraksi Karya Pembangunan tidak ada masalah dan me­

mang b~sa menyetujui untuk di Timuskan.

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Bapak Menter!.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh,SH}:

Dari segi materi meman~ tidak ada masalah, tidak Rda soal

hanya dari segi usaha untuk rnentrasir sua tu sejarah perundang-

undangan, Jadi Wetgevingshist.orie.nya memang lebih baik kalau di-

tulis berbeda. Jadi tadi kan ada perobahan supaya ~enjadi bukan

e 1 tapi f ,g begitu ya. Jadi kalau dilihat dari segi ·· rnentrasir , usaha sejarah perundang-undan.g-an ada kalanya baik kalau kita

tulis berbeda tidak sama dengan yang sekarang berYa~u a,b,c,d,f

ada baru g, sedangkan RUU ini pakai yang lain. Nab ~ni teknik

perundang-undangan yang juga telah diikuti oleh negara-negara

lain dan bahkan ada yang pakai bis.

Nab ini .scia·- yang dalam Team Perumus apakah pakai urutan yang

lama a sampai f, sampai g ataukah pakai yang berbeda? Ini se-

kedar untuk bisa nanti mentrasir kembali bahwa ada perubahan.

Demikian, hanya sekedar pertimbangan.

KETUA RAPAT :

Pak Menteri setuju di Timuskan dan penjelasan Pak Menteri

itu akan menjadi catatan untuk dipertimbangkan nanti dalam Timus.

(Rapat setuju).

Jadi pasal 14 ini keseluruhannya sudah dianggap selesai

Fraksi Per~atuan Pembangunan? Sudah selesai. Kami masuki an-gka -10 dan kam.i persilakan Fraks-i ABRI- un tuk mem-

berikan penjelasan.

FRAKSI A. B .R. I. ( Moh. Sahl Witl ja jaa tmad ja, SH ) :

Yang diusulkan Fraksi ABRI mengenai but:l.~ - 1 o, pertama un­

tuk menyesuaikan dengan undang undang yang sudah ada yaitu un­

dang undang No.2 tahun1985 yaitu merobah kata-kata menghapus

seluruh ketentuan -clan selanjutnya menjadi ketentuan pasal 15 di­

hapus dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut

pasa1 15 ini untuk penyesuaian sebagai mana pasal-pasal terda­

hulu dan putusannya adalb d-i...,TIMUS-kan.·

Kemudian ~su1an ke-2 ini hanya redaksiona1 saja mungkin dapat

dimasukan pada gaya bahasa yaitu untuk ayat 1 b 1 mengingat atau

melihat atau membaca pasal itu pasal 15 menunjukan bahwa akhir

katanya init pasal 15 baru yang turunnya berbunyi sebagai perikut

Pasa1 15 ayat 1 untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan

dan kegiatan •••••••.

-.2E -dan ke~iatan penelitian dan pengembangan sesuatu ciptaan

yang dilindungi Hak Cipta selama 3 tahun sejak diumumkan belum

diterjemahkan kedalam bahsa Indonesia atau diperbanyak diwi1ayah

negara Republik Indonesia, Pemerintah stl'telab mendengar: ··pertimba ngan Dewa~ Hak C_ipta c.lapat a. Mewajibkan dan seterusnya b. Dalaiii

bal memegang Hak Cipta dan seterusnya nab disini fraksi ABRI ... mengusutican untuk lebih dulu dikemukakan sebagai mana didalam

point a. Dewan Hak Ciptadapat mewajibkan pemegang Hak Cipta

yang bersal)gkutan untuk ~ap .-selanjutnya sampai yang di tentukan

dalam hal. jadi c.libalik, t±tlak menunjukan situasi <lulu tapi apa

yang c.lapat dikerjakan oleh Dewan Hak Cipta itu •.

Demikian juga untuk point c. jadi tidak didahulukan dalam hal~

nya melainkan didahul•kan dapat melaksanakan dan seterusnya di­

da~am hal memegang Hak Cipta dan seterusnya, jadi itulah yang

diusulkan oleh fraksi ABRI soal redaksional ·saja dan ini mung­

kin gaya bahasa.

KETUA RAPAT :

Saya persi1ahkan Fraksi KARY~·?EMBANGUNAN untuk menang-

gapi.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro SH} :

Khusus untulc menanggapi usul dari rekan Fraksi ABRI

karena telah diakui sendiri gaya bahasa dan kalau kita lihat

sepintas juga tidak mengubah arti dari pada kata-kata dan ber­

akibat apa apa saya kira di-Timuskan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih 9 ·kami persilakan Fraksi Persatuan jJemban~

nan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs.HM. Junus Umar):

Terima kasih Saudara Ketua. kami melihatnya apa yang

diusulkan oleh Fraksi ABRI itu patut kita dengarkan.

tanggapan Pemerintah, memang apa yang dikatakan oleh rekan

Fraksi Karya Pembangunan itu persoalannya ya soal gaya bahasa

tapi tadi disinggung oleh Fraksi ABRI tidak menonjolkan situa­

sinya duxu ,~ tetapi masa1ahnya dulu kalau saya tidak salah,

jadi ini sebetulnya ada 2 pola pemikiran RUU menghendaki situ~

sinya dulu dikemukakan, sedangkan Fraksi ABRI sebaliknya.

Jadi ada baiknya sebelum kita memuttiskan sesuatu kita de­

ngarkan bagaimana tanggapan Pemerintah atas saran Fraksi ABRI

ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih, kami persilakan Fraksi PDI.

FRAKSI POI ( DUDY SINGADILAGA, SH, MPA ):

Saudara Ketua, apakah kepada apa yang diusulkan oleh

Kami • • • • •

27 -kami sendiri atau menanggapi dahulu yang lain? Kalau menangga­

pi 1ebih dulu kami ucapkan terima kasih Saudara Ketua,

Mengenai apa yang diketengahkan oleh rekan Fraksi ABRI

kami memahami dengan sebaik-baiknya, tapi kamipun akan menanti

nanti bagaimana tanggapan dari Pemerintah dalam hal ini.

Kalau boleh terus usul kami? Demikian terima kasih. r..

KETUA RAPAT:

Terima kasiht kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan

tanggapan Pak.

MENTERI KEHAKIMAN ( Ismail Saleh, SH) :

Jadi yang disarankan Fraksi ABRI itu agar penulisan atau

pun pembacanya itu bisa sesuai dengan gaya bahasa yaitu lang-

. sung dengan kata kerja. Dari segi itu memang bis.a dipertimbang­

kan dan Pemerintah menyarankan agar ini bisa diserahkan kepada

Team Perumus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pemerintah dapat menyetujui· supaya diktum ini diTirnuskan.

Fraksi ABRI tadi sudah mengusulkan demikian, Fraksi Karya Pem­

bangunan juga sudah setuju dengan usul Pemerintah ini.

Saya persilakan Fraksi Persatuan Pembangunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN(Drs. HM. Juaus Umar):

Fraksi Persatuan dapat memahami xoleransi- p-ihak Pemerinta-h

tapi kami ingin ka1au kami itu rasanya sudah baik RUU ini, apa

mungkin Pak Menteri sete1ah mendengar itu agak berobah itu so­

a1 lainlah, tapi dalam Team Perumus kita bicarakanlah. Jadi

kami itu kalau mungkin dicari yang sebaik-baiknya 9 bukan saya

itu memihak kepada Pemerintah, tidak. Artinya mana yang baik

yang paling sempurna itulah yang kita ambil dalam Team perumus

nanti. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih , kami persilakan Fraksi PDI.

FRAKSI PDI ( DuGY Singadilaga, SH,MPA):

Singkat saja 1 setuju Timus Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, masalah ini kita Timuskan.

(Kapat setuju).

Saya persilakan ••••

- 28 -Saya persi1akan POI, untuk menjelaskan usu1nya.

Terima kasih Saudara Ketua, di dalam kerangka pikiran ' dan pemahaman kami untuk pasal 15 ini, memang kamipun sesuai

dengan Rancangan daripada usulan Pemerintah, hanya ada sedi­

kit catatan untuk bisa diadakan perubahan yang tidak mengubah .....

isi daripada pasal tsb. hanya mendahului untuk menunjukkan,

bahwa justru kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan ke­

gia tan penelitian pengembangan ini merupakan unsur-unsur yang • merupakan kepentingan nasional. 01eh karena itulah didahulukan

daripada pasal ini-~ntuk memulainya sebagaimana yang kami usul

kan. Yaitu dengan memulai untuk kepentingan nasional diantara­

nya kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan pene­

li tian dan pen~embangan sesuatu ciptaan yang dilindungi dan

sebagainya.

Jadi inilah yang diusulkan dan inipun perumusan seperti I

demikian memang bisa nanti diselesaikan di dalam Panitia Peru~

mus sebenarnya.

Terima kasih.

KRTUA RAPAT :

Terima kasih Fraksi F.XP~ kami persilakan untuk memberikan

tanggapan.

FRAKSI KA.&YA ~PEMBANGUNAN t Soesanto Bangoennegoro,SH):

Fraksi Karya Pembangunan tidak mempersoalkan soal itu

namun berarti bukan tidak pernah mempertimbangkann.ya, t-api -s-e-­

telah memang kalau kepentingan Nasional itu dimasukkan di situ

seandainya pada suatu saat ada sengketa, maka persoalannya akan

meluas, kita masih dituntut membuktikan apa kepentingan nasio­

nal itu? Sedan~kan kalau di sini intinya pokoknya asal Pemerin­

tah itu menghendaki lewat Dewan Cipta di dalam bidang pendidikan

ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bisa

berbuat seperti macam-macam itu. Makanya saya pikir Fraksi Kar­

ya dengan tidak mengurangi ide daripada rekan dari PDI untuk be­

lakangan dan memudahkan betul-betul kepentingan orang banyak

yang lebih sederhana menyokong rumusan daripada apa yang sudah

tertera dalam Undang-undang ini. Jadi tanpa ada sisipan n~sional

lagi karena sudah cukup den~an perincian 4 unsur itu.

Kalau Pak Ketua boleh ditegaskan hampir samalah dengan usulnya

Fraksi ABRI usul kami ini dalam menyokong Pemerintah itu, sekian

terima kasih.

KETUA RAPAT . . . . .

- 29 -KETUA RAPAT:

Terima kasih saya persila.kan Fra.ksi Parsatuan Pembangunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs.HM. Junus Umar):

Terima. kasih Saudara Ketua, Fraksi kami menanggapi usul re­kan PDI ini, sebenarnya dapat memahami mungkin Fraksi PDI ini karena lni masalah yang pasal 15' ayat(1) ini adalah masalah pen-didikan dan ilmu pengetahuan jadi supaya lebih luas lagi sifatnya, mungkin itu latar belakangnya jadi untuk. ditingkatka.n lebih kea tas ~-iogeroptrekking- tah. Jadi memang ini ki ta dapa t me­ngerti dan memahami, tapi kembali kepada rasa bahasa dan kelajim an dalam pasal-pasal perundang-undangan itu kepentingan nasional disebutnya dalam penjelasanlah. Ja,rang kepada itu, kalau semua Undang-undang itu kepentingan nasional kalau menurut sa,:a yang awam ini. Und.ang-undang R9 publik ya nasional kita kan. Jadi mungkin kalau mau ditampung ini mungkin di penjelasannya, ini gaya bahasanya masih kurang sreg atau ma.sih kurang bisa mener·i­ma· ra-sa -bahasanya, tapi usulnya baik kala.u b.oge.rop.trekkin'<I -

tadi· • .Tadi masalabnya kita serahkan kepada Pemerintah, mungkin .

Pemerintah juga lebih bisa memberikan. sua.tu tanggapan yang lebih memuaskan rekan kita PDI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Bapak Menteri untuk menanggapi.

MENTERI-lIBHAKIMAN ( Ismail Saleh, SH):

Terima. kasih kepada Frak.si-fraksi yan~ telah menanggapi ini dan sesungguhn.ya dalam Fraksi PDI itu arahnya itu sesungguhn.ya sudah mendukung rumusan dala.m RUU sebab di sini d1-11yatakan pasal

15 tetap sebagaimana RUU akan tetapi, nah ada acara akan tetapi­nya, jadi sesungguhnya hati nurani PDI itu sudah setuju dengan rumusan RUU dan oleh karena Fraksi ABRI juga pendapatnya sama dengan RUU, Fraksi Karya juga demikian, Fraksi Persatuan bahkan lebih yaitu diserab.kan kepada Pemerintah d8.n baiknya kalau ada dalam penjelasan RUU dan nampaknya feeling dari Fraksi Persatuan Pembangunan itu memang tajam sekali, oleh karena memang sudah _ termasuk di dalam penjelasan RUU.

J a.di dalam penj elasan RUU i tu disebut apabila negP-ra mem~.ng perlu untuk kepentingan nasional terutama. bagi perkembang~n dan kemajuan pendidikan,ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan, maka negara dapat mewajibkan pemegang H~k Cipta untuk dalam waktu ditentukan melakuka.n terjemahan atau perbanyak­an dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dengan demikian sudah bisa kita akomodir pendapat dari Fr~ si-fraksi ini dan Fraksi Persatuan pun juga menginginkan ada.nya penjelasan dan inipun sudah ada dalam penjelasan.

D9 ngan ••••

- 30 -Dengan demiki~ juga kami harapkan dari Fraksi PDI bahwa se­sungguhnya rumusan di dalam Pasal ini sudah cukup baik, kare­na langsung untult kepentingan dan seterusnya ••• Sedangkan kata nasional itu kita masukkan di dalam penjelasan RUU ini.

Terima. kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima. kasih Bapak Menteri, Bagaima.na Fraksi PDI?

FR.AKSI PDI ( Dudy Singadilaga, SH,MPA):

Saudara Ketua, memang pertama kali saya mengucapkan terima­kasih atas pendapat-pendapat rekan Fraksi semuany~ dan khusus juga penjelasan dari Wakil Pemerintah yang sekaligus mengingat­kan atau menunjuk pada penjelasancilari pada RUU. Memang pada sasarnya kam.1 sudah bi~a menerima rumusan Pemerintah ini yaitu sebagaimana yang diajukan, tapi ka.rena mema.ng memperha-

1

tikan masalah kepentingan yang disebut di sini baik pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan itu bagi­an daripada kepentingan nasional yang per1u kita perhatik~nt maka tadinya ingin secara eksplisit disebut di sL."1.i, tapi kalaupun

barang kali kelupaan da.ripada pihak kami sendiri kepada apa yang

dirumuskan di dalam penj elasan i tu sudah ada, mema.ng ini tidak ada hal yang mutlak bagi kami ini, karena tadi pada dasarnya me­mang menyetujui RUU.

Dengan ini ma.ka kami dengan dada terbuka begitu dan dengan senang ha ti juga -bolehiah Wltuk ditarik sehingga dimulai_ seb;::_gai­mana rumusan dari RUU itu sendiri, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT .:

Terima kasih, maka dengan ini masalah ini denga.n penarikan usulan dari Fraksi PDI dianggap ma.salah ini selesai.

(Rapat setuju).

Saya persilakan selanjutnya Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menjelaskan usulnya.

FJ.AKSI PK.TtSATUAN PEMBANGUNAN ( Drs HM. J"unus Umar ) :

Terima. kasih P~.k Ketua, apa Y2ng tercantum da.lP.m DIM ini kata selurum dan seluruhnya dihapus itu seperti yang sudah-su­dahlah, kami ini buk.an tidak senang dengan seluruh, kA.ls.u peme­

rataan seluruh kita senang, tapi di sini dalam kalimat sajalah jadi tidak perlu saya ulang ini dan juga pasal 15 ayat (1) di­

dalam DIM itu di sini kami ada menyarankan kata pengetahuan p~da kalimat ilmu pengetahuan dihapus, kata pengembangan dipindah ke­depan, kata pendidikan serta kata dan dihapus sebuah.

Setelah perubahan ••••

- 31 -Setelah perubahan menjadi sebagai berikut ayat (1) itu Untult kepentingan pengembangan pendidikan, sebetulnya disini hanya ilmu, tapi tempo hari kami sudah menyetujui karena ilmu

pengetahuan itu lebih luas sifatnya djadi konsisten dengan itu jadi disini harus .. - -.usui: ;~:t.ami ini harus ditambah dengan seper-

ti yang telah disepakati bersama yaitu ilmu pengeta.huan tidak ilmu saJa seperti pada DIM.

J'adi saya ulangi ayat (1) Untuk kepentingan pengembangan f~ndidikan, ilmu pengetahuan~ dan kegiatan penelitian, sesuatu

ciptaan Yang dilindungi Ha.k Cipta dan seterusnya-dan seterusnya. Mengapa kami mendahulukan pengembangan disini? Ya karena .

memang di bidang pendidikan iDlu pengetahuan dan riset itu sua.tu dimamik.a yang jalan terus menerus. Jadi pengemb~ngannya itu yang harus di tekankan daripada pendidikan, ki ta pendidikan ini ka_n

seumur hidup. jadi dia tidak statis dan sangat dinamis sekali. Itulah, maka kami ingin 'mengusulkan perobahan redaksionilnya sedik.it.

Kemudian pa_sal 15 aya t ( 1) b ini mau saya tanyakan, mengapa 3 tahun tidak 4 atau 5 tahun ini pertanyaan dululah.

Jadi itulah apa yang kami ingin sarankan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

llasalah 15 aya t ( 1) b saya kira ini sebaiknya ki ta tangguh kan saja untuk kita bicarakan nanti. Selanjutnya saya persilakan Fraks i PDI UJl-t-Plc- -mena-ng gapiny--a ..

FRAKSI PDI ( Dudy Singadilaga,SH. MPA ): Terima. kasih Saudara Ketua, kami memahami apa yang dia.juk~n

oleh rekan FPP. Ka,lau di dalam DIM ini ilmu pengetahu:1n itu di­hapus pengetahuan jadi ilmu, tapi tadi di dalam kete·~ang?.n lagi di sini kembali lagi pada ilmu pengetahuan, tadi kalau tidak ke­liru ini. Dalam hal ini sebagaima.na ta.di kami telah kemuk~kan bahwa memang kami tidak memasalahkan, kecuali masalah nasional kemudian setelah kami t3-::-ik kembali, dan sesuai deng2..n pend2pat kami ini adalah konJ-:6re?.tn dengan RUU, ta pi yang menyangku t ilmu pengetahuan menjadi ilmu dan ini tidak ada perubahan dari rekan FPP sendiri, hanya masalahnya sekarang pengemb;;.ng~ndlri pada pendidikan, saya kira memang lebih ba.ik pendidikan bukan hanya sekedar pengembangan, tapi masals~h pangemb:tll.g:m mem~.ng

ini dijadikan suatu kegiatan yang berdiri sendiri baik yang me­rupakan penelitian ataupun pengembangannya. Sedangkan kepenting-

. '

annya adalah yaitu meliputi kepentingan pendidikan ilmu pengeta-huan dan kegiatan daripada ••• , dis:ini k~giatan itu mungkin me­

refer kembali juga kegiatan pendidikan.

Mungkin ada ••••

•

- 32 -

Mungkin ada kegiatan penelitian, kegiatan pengkajian d1sb. Ini dicakup oleh kegiatan penelitian dan pengembangan tadi. 01eh karena itulah kami bisa memahami dan sama sependirian deng­an RUU iniSaudara Ketua. Terima. kasih.

KETUA RAPAT : '·.

Mengenai tanggapan PDI mengenai yang pertama seluruhnya itu bagaimana ? Usul dari Fraksi Persatuan P9 mbangunan mengenai kata seluruh dan seluruhnya dihapus,- itu dulu memang sudah kita putuskan diTimuskan.

Kami persilakan Fraksi ABRI.

FRAKSI AB~I ( Harry . Suwon<.lo 1 SH ) :

Saudara Ketua, Saudara Menteri, terhadap kata saran seluruh­nya dihapus Fraksi ABRI dulu menyetujui, sekarangpun menyetujui. Sebelumnya kita timbul pertanyaan. Setiap kali Fraksi ABRI itu me:p.yarankan perobahan misalnya. Pasal 1, lantas b, 1 a ini di ganti b itu ditolak oleh Pemerintah. Pasal 14 e 1 dijadikan g itu ditolak dengan alasan bagaimana mentrasir nantinya itu. Slilit untuk ditrasir. Nah sekarang saya tanya kalau pasal 15 di­ganti seluruhnya bagaimana kita mau mentrasir.? Tidak aQa bekas­

'bekasnya sama sekali. Nah ini jadi alasan untulc dapat mentrasir. itu memang kurang

" . '

tepat, kalau dicari jalan memang harus ditarik dibandingkan Undang-undang lama dengan Undang-undarig yang baru, baru ki ta mengethh.ui. Tidak saja meliha.t perobahan-perobahannya itu. B~_hkan k~lau menu­rut sistim Belanda kita lib.at saja BW ·misalnya, kalau pasal itu

dicabut tidak diisi lagi dengan pasal-pasal ·yang ·baru lagi. J'adi misalnya Pasal dari r~Bw itu dicabut sampai sekarang pasal itu ko­

song. Inilah mengenai pertanyaan kami dan atas saran dari FPP tadi

saya kira RUU itu sudah baik, jadi kami menyetujui RUU. Terima kasih.

KETUA RA.PAT :

Terima kasih, saya persila.kan Fraksi Karya Pembangunana1

FRAKSI KARYA PEMBANGIDIAN (Soesanto B~ngoennegoro,SH):

Terima kasih,

Frnksi ' ••••• c

- 33 -

Fro.ksi KnryG Pombnni_;uno.n tcrh:i..dnp kn.to. so luruh dir.:)bnh

sclu:ruhnyo itu konform di Timus. Lc.lu knrni torima kasih scko.li kcpndn kJwnn dnri FrGksi pcnt,;usul, ynitu Fra.ksi

Pers.:it:.inn Pcm1x::.ncun.:m bnhwn ilmu pcncctohunn itu tetnp.

Jndi" tctnp ndn "uuknn ilrnu thok. Ilmu per:r;ct-nhuan. Itu

tcrimQ knsih s2yn. Jo.di mompcrsinGknt t~nGG3pnn.

Kn.tn roncemb::m~J.n ini kl1:mi Ill·Jhon U!lt.Uk dipikir kcmbnli

roknn pont;usul ka.r_onn knln.11 pcnGcm1xmcnn ini ditulis,

snyo. kn.wntir knlau ndn yo.nr; usil ditafsir secnrn a.kontra

rio, jndi kc.lo.u b 1iknn p<.mccmh:i.n~.::in tet:ipi dc..s~rnyn d.'.:lri­

p.-:do ilmu it u thok, it u jndi pors.Jnl'ln. ~l:ika.ny~ totnp sa jn snyn usul ju[;n sopcrti rwnusnn RUU ini sc..jn. Itu snjn.

Kcliho.tn.nnyn sopclc totopi ka.lnu nnntiny,-.i dibelnlmng hn­

ri ndn tambnh pcnGombnnGan, itu kok dnsnr ilmu buknn pc-' necmbnnc;nn. 'Dun pcnGcmbnnt;nn itu konotnsinyn mncnm-mn.c:J.rn.

Kc spcsia.lisnsi dnn scbnbninyo.., lnlu kositulnh jurusnyn o .-

Sn ya. rnsn knrcnn kitn snm~-sa.ma. orif, snyn rnsn itu untuk

lobih jnuh lnci bisn difnhnmi porsoalnn ini dnn snyn cu -kupknn sokinn. Don knmi mcnyokong kcpndn.rumusnn dnri~~da RUU .ini. Knronn ini buknn sonl bornt jndi tidnk nd~ kurnn~

lcbihnya ynne mnu dimnafknn. Tcrimn knsih bnnyo.k.

KETUA RAPAT: Torim:i knsih Fraksi Knrya Pcmbnnt.;unnn. ·sa.yn porsi­lo. hkn n Bn pn k lfon tori unt uk mer: j :u1t1 b •

MENTERI KEHAKifv;AN, ISlv"JilL SALEH, SH: Tcrimn knsih n.tn.s tnn~rrnpan

dnri fraksi-frnksi d~n ynnG disnrnnknn Frnksi Porsntu~n

Pemunnt;unnn untuk monempntknn knta Fcnt;ornbnnGnn didcpa.n k£ tn pondidiknn, ini dnpat monimbulknn poneortinn ynn~ lnin. Scbagaimann dikotnhui knta ponolitian dnn pcn~ombnnGnn itu

suda.h morupr.1.knn katn ynnc bnku, yaitu kct;intnn-kcgintnn pc noli tio.n c(ln 1icm.;~ombo.n•:n.n yo.n>~ Li'.1s'.1r.yn. dis inr~k,t dcrn~~m r ~ ~ - ~ ~

Li tbnnc, bnhknn di Dcpnrtomon-Bepart(.mon, Instn nsi-Inst~nsi

itu ndn struktura1 itu LitbnnB-nyn.. Kitn kcnnl Litbnnc; itu

:1d·1.lnh pcnoli ti:m dnn ronc.;emunncan ntnu rescn.rch d,'ln devc­

l0pmont, R & DQ Jodi R & D ini ponolitinn dnn pcncembn~~nn,

rcscc.Lrch dnn dovcloprnont s«1d:.ih moru}JCt.ka.n sntu knta yo..nG bn­

ku, schinGiJl jut,;n bisn me lip:..!t i pc no lit inn pendidik:1n 1 rln n

pcn5cmbnn~an pondi~iknn. Ponolitinn ilmu pcneotnhunn don po ngombnncnn ilrm pongotnhunn o J:idi kt.~Gintnn-ke[_Sint~n LitbnnG

ini ndnli'.lh ke~iatan y~nG ju!;a bisn. tcrkni-t pnda pcndidiknn

dan bisn •••••••••••

- 34 -

dnn bisa. tcrknit pnda ilmu pcngotnhuan. Itulnh scbo.b­

nyn Pcmcrintnh mcrr..unusknn bnhw~ kceintnn-koGintnn pc­noli tinn dnn ponecmunnGnn itu morupnkan kcei3tnn ynne tidnk bisn dipocnh dnlam nrti pcnecmbnn~nnnyn itu di

lctnkknn didcpnn kntn pondidikan, olch knrcn3 d~pnt mc'nimb~~kan nrti ynnt; lnin anrif,ndn yrinc; dimoksudka.n

dnn dcmikinn juen tnneenpnn dnri Frnksi AB~I, FrGksi PDI d::..n FKP bnh·.K1 ini sesune,euhnyn sudnh bnik rumusnn

dnlrim RUU. Sohin_Qjn dcn5nn pcnjol~snn tn.mbnhnn dnri

F'cmcrintnh ini munckin FPP bisa moninjau. ntnu mcnnrik

kcmbnli usulnyn. Sodnn~knn mcn~cnai tnncGnpan taMbnhnn dnri Frnksi A2RI ·1Jnl:iup1.1n su.d~th lowr.it tndi, t-:i.di ditn!!!

bnhknn ta.di, sosun~r;uhny'.'.l Pcrncrinto.r .. tidnk mcn.:>lnk.

Pomcrintnh h~nyn mcmbcrikl'ln cn.tq.ttl!1 snjo. ·untuk bnhnn di dnlmn Tim Pcru.'LUS dc..n FrJksi AB!tI scndiri bnhknn Se

la.lu mcnck:lnknn nc;nr kcmb.:ili kcpndn pcdomnn tohnik

porundnne-und~nGnn. Jadi Pcme~intah ju~n sctuju. Untuk

Tirn Pr!r~_mns itu sckcdnr cntnta.n snjn. Apnk\lh tchnik yr;

bnik itu ynn8 nk:ln dipilih. Itu bisn mcmudnhknn ntau

tido.k untuk montrn.sir, sobnb ini pcrubnhriq. Ya. kit,:\ ti

dnk nko.n mon~ikuti sistcm dnri Bclnndn itu ynn[j susnh

unt uk montrnsir kcmbnli, ki to.pun jucn mcnc;int;inkn.n ~1dn­

nya sun.tu usnho. untul-: moneliti, dahul•J itu ba.,Gn.imnnn S£.

sunGr;uhnyn. Scb~b knlnu ndn porubahnn itu kclihntnn ndn porubnhnn. Carn Bcl~nda munckin susah kitn ikuti knron~ dir;o.nti kos.::mt; S:lmn sok~1li. r:i tc. ticto.k mcn~ingink:in cnrn

ynnG dcmikinn. SohinBea bngi Tim Porumus itu. cnrilnh ea­

rn ynnG t(~rbn.ik ynnG mcmunekinknn nn.nti boborapa. tnhun

lngi bisn momud.:ihk:in untuk mcntrc.sir ndanya pcrubnhnn yt;

tcrj~1di do.l:\x:~ s-u.·1t·_1 pr·::.duk poru.ndnng-undnngnn. i~i tn i­

nt;inknn borsnma Cldnnyn suntu produk perundnne-undnn~an ynng bon~r-bonnr ynng bnik ntnu mcmndni ynne \mik. Bami­

kinn Snudarn Fimpinnn.

KETUA ~ .. A.PA~: Terima knsih Papak 1v'lontcri o J~di mcn[i(mni scluruh

dnn s c luruhnyn i tu sudnh ndn kosc pa kt'.1 tn n, scs U:J.i dcngnn

kcputuso.n kit.G t 1:.Jrc1n::-1ulu itu. di Timusk.~r:, ting-~ll L!•JL\£_;(!­

n~i mi'..lso.lnh pcnnmbcd·1nn k:: t.'.1 fJ0?·1,: :~:1~l1:L1: ·:·! :1. :~:1 l(l t ··L;nL.;un• i

~~:1:I1~:itt.:..1t1 :-..:.':.;'.lJ. pcrJb.:lhn.n ilrwl pon3ctn'1ao..n t1di sudc.h juGn

sc:lcsni oloh Fr.'.lksi pon~usul, dnn denfIO.n pendnpnt-pnndn­

pnt dnri Frnksi-Frnksi dnn dun~nn pcnjclnsnn dnn t::mr;en­

pnn _ dn.ri Pnk Mcntcri, say1'l pcrsilti.bkan Fr;:1ksi Fcrsntunn

Pc:r:ibo.ncun:tn 1.mt uk rncmboriknn pcndnpn.tnyn g

ANGGOTA F!tAKSI •••••••••••

- 35 -

ANCGOTA FRAKSI PERS A TUAN PE.l\IBANGUNAN, DltS. YUNUS Wi.A.ft: Tcrimn kr.l­

sih Pa.k Kc tun. Tcrirnn. knsih kcpnda. Pnk Montori ynng to lnh

monjelnsknn. Kn.mi sa.nent mcmnklurni dnn mcmahnmi npn yanB di­

jola.sk~n oloh Pcmcrintnh, juen dnri rcknn-rck~n frnksi ynn~

lnin mcnnn8eapi rnsnlhh itu. Mcnnne~a.pi pondnpnt Pemorintnh tndi, mcmecnn..i O.}-:G itu pcncli

tinn dnn pcne;cmlrnn6n.n me man~ s ctinp instt\nsi Pcmerintn:i dnn

jugn s~nstn, pcrusnhnnn-pcrusnhnnn itu momnnt.; pc~:·':litinn da.n

pcnecmbnn~.::tn itu ialah tcrjcib.nhnn dnri rcscarG11 .~nd ·develop-

bclnknnt; mcnea.pn kc..mi lcbih mcneknnkn.n pa.dn pcngembnnenn.

KnliJ.u 'bnhnsn Ind·:mesiD., knlnu sudnt disolmtkan kct:into.n pcnc­

litirm-pcne lit.inn it u tid:tk pcrlu pcn~cr1bnnenn ln~i. Sudnh s~

tu kc~intnn pcnelitinn, penelitinn itu suntu kcbijnkan yane

sanm.~ kitn kotnhui. Jn.di snncnt crnt hubunennnyn dcmenn obyck

ynn~ nknn ditcliti dnn dikcrubnnBknn itu. Itu suntu kcei~tnn

pcnolitinn. Jo.di rcsc~rch end development ini sckn.rnnr; ini su­

da.h jn.di sun.tu window c_ressinq itu s cknrnne. Pn.dnhnl kalo.u- ki

tn lihnt knlnu scnmn. ndn tcrutc~mn inst:ins i Pcnorintc..11, n pnka.h

ini tidnk vomborosan. Nnh inilnh m:tsnlnhnyn. Jndi knmi me lihntnyn ini, ynn€_I pent inc; itu mnsnlnh pcnGombnn~­

annyn itu. PcmbnnGunnn kitn k~n torus-mcncrus. Scsudnh tinegnl lnndns ndn lnei Pclitn VI -dnnootcrusnyn. Jo.di tcrGnntunG kcpndn kit~ sobncni pcmbunt undanG-undnns, ynnc mnn~ ynnG mau kitn tc­knnkan. Jndi kn.mi t id~k lokns mempcrt~hnnkD n. JD.di in-iln-h nt.:-n~0-

krnsi. Tet.:ipi mohon dicntnt, bnhwn menurut hcmnt ko.mi pcnccm -

bnnean pcndidiknn d~n setcrusnyn itu pcntinc. Knron~ undnne-un­dnnt; ini jut;n hnrus hidup. Sebab knlnu itu tidnk pcrlu diko.itknn

doncn.n rcsc::irch ond development. Ka.ln.u research nnd dove lopmcnt

itu sun.tu scrvict~ elcr.1ent untuk mcnt;cmbnnt.:k:ln su.::ttu kesinnmbunc­

nn do.ri~dn. sesuo.tu ynnr; baik ya.nc mcnynnt;kut ilmu penseta.hu:in

pcndidiknn itu scndiri. Jndi scbotulnyn knmi mnsih int.;in bcrtn -

hr-.n kala.u biso. o Jad:i_ ini pcrlu kit:i r(jnunckon. Munckin no.nti m·::­

lo.m Fo.k Tc·lontcri pikir-pikir ju_sc. bisn tortnrik ini. Bnhwn k,~mi

ini, ini snjn dobnt 3 hnri ini. Kobetul..'1n snyn ynnc bcrkcrns ai..-

ta.~bah oleh Ketua Fraksi kami.

Scl.1nj 1_1t:nyn k:-ilnu b·Jlch knr.:i n:cnc:1jukon, mcrr:::i..n::_: k-1.rr:i in:. ter1~

bnto Dalnm DI~ tid~k ndno Tndi usul k2Mi ~onccnni pcrt~nynnn t~ di PJk Kotun, yn knmi ncnlnh. N~ntilnh kit~ bicnrnknn. Tetnpi ~

do sntu ynnc tndi snyn kolu~nnn, oon~enoi npn itu Pnsnl 15 ~UU

ini nyat- (1) no Snyn bncn s~jn untuk bcrsnmn, dimD.nn disitu di­

k.:itnk::m, lJerbunyi: ••.• mewnjibknn. pemct,;nnt; hnk ciptn UI"J.tuk_ ffiC -

lnksnnnknn sendiri pencrjem~knn dnn ntnu pc~

bnnynk.:in cipt~nn torscbnt diwilny'.1.h negnr1

Itopuulik Indonesia C!nlnrn W'1~:t 1 1 y .. ·:mt; ditcntu-

Mnnf Pnk Mcntcri ••••..

- 36 -

¥120.f Pa.k Monteri kndnnt;-kadnn8 komuniknsi mtlSynrn kn.t ini

torla.muo.t. Mere kn itu bnhwn dcn[i::ln surn.t knba.r tcrpcncil

a tau pcngurus nyn scd:in~ kluyurnn, ini dnri .Ser~k~t Pemerbit

lndonosin. I'-'Icrokn Mcr:ohon bctul ini. Ini su.:1ra. r.insynrnknt.

Mcrckn r:1cmportD.nynk:in, bnt;nimo.na. knl.J.u pcmc~nn~ hn.k ciptQ.

nvn oro.n;i: nsin.r~? Ja.di ko.I!ii tcrusknn dnn J0 ur::n mcnn'l'D.ntiknn J '"-' '-' .._.. '--.J .........

pcrtnnyna.n Fr0ksi knmi. Itu pcrt.~trn. Ba.t:nim0no. knlnu pemo-

~nnc hnk ciptnnyn itu ornne nsin8• Kedun npnknh Rcpublik Indoncsin punyn ho.k untuk mcm~ksn YG

borsnn[;kutei.n mentor jomnhknnnyn. Ini pcrt.:tnyonnnyn.

Jn.di mnsnlhny~ sckQro.nr; ynn.s dikr.Pr.iotirk'"ln olch I!lcrck:1 itu

tnkut nnnti koscrnpntnn ini, pclunn!j ini die;unnknn oloh rno­

dnl ku::it. Ja.di mewnjibknn ini. J:-idi misnlnyn sc.jo. lotorntur

pnrn mhnsiswn kitn, dnri ilmu tchnik, ilmu kodoktcrnn, itu

umtunnyn buku i~por scmun itu. Jndi ornnc ko.pitnl kunt ini dcncnn punyn Lrain trustnyo. buku-buku i tu ki tn cctak semun..

Kita pcrt;i kolunr nobcri, kitn cnri pont;nrnnil'nyn. 1 poncet~k­

nyn, kitn bcli, tcsisnyn. ntnu bntinimnn:i. Ini more kn mcnce -

ta.k itu monopoli Indonosi.::t. McmD.pf..( tidnk monopoli, tot:lpi

knrona dia sudnh ctn~nt ijin dnri ponuotnk dnn poncarnn~nyn,

ma.kn monopoli. Jadi ini sangnt mcru~iknn kit[t. Nnh inilnh

k~mi moskipun tidnk nda. do.lam DIM, knrcno. tDrdoronr; ::>le h rasa

tanegun~ jnwnb untuk kcpcntingnn rcnernsi muda kitn, ~irn-ny·J. ini porlu dipiki:r-ko.n. Jo.di mm"injitknn ini. Jndi 'mom~nG

tidnk somun. buku yanG npn itu ynnG bcrnrti. Ta.pi mom0nG ndn

buku-buku tortcntu, buk'...1-buku ynni; cukup dit.;onnri olch mor.1!.

p.:ikq.n npn itu fi:)ndnrr;.cntil untuk rnnhnsiswn kitn. Umpnmnnyn bu~

buku illnu komputer! . , itu mnh~lnyn scknra.n~ buknn mnin. Jndi

ko.lo.u ini nrmti ditcrjcrno.hknn oloh mcreko. modnl kunt ini,

Yn Indonesia ini ndn GvlonGon tcrtcntu ynnG rncnGunsai kon­

sontro.si kckuatnn okonomi dnl-i m sct.;nln kcscrnpnt:.:m pclunn[;

yonc n.dn nknn dipcrt_:unnknn. Ini h~rus kit~ CO!.:~h. Inilnh urr

tuk :mcnghinchrka.n dosn kitn y.:inc tua-tua. ini, itulnh knmi

mohon Fnso.l 15 nyat (1) a ini, mohon dircnunckan kombali o­

leh f'emcrint~hg Inilnh tcri:n~ k'.1.sih.

-ti kitn bic.'.lra.knn Y.cmbali, karcnJ. mom:1ne kobetulnn ju~~ itu

o.dn usulny:i dnri Frnksi Ko.ry~ Pomb::tncua:m. Tet.Jpi pc•rt~nya.­

nn-pertnnynnn itu sudnh di~nG~np dienmpniknng Tidnk pcrlu

ln.c;i diuLm.[Si untuk r:icmt;homo.t wnktuo Kini kitn porlu men~n-- - - -

tuko.n no.sibnyn lJOrkernbnnc-::m ini. Ini n<in d 11D. ro.nL bis,-:i so.yet

tnnr;knp. da.ri Fnk Yunus J juru bic~r:t Fr:J.ksi Porsatu.:tn Porn -

- 37 -

banf~unnn. Pcrto..n~ tndi y.:1itu demi dt'.n-nokra.si sud~h dittnr:r~·3D ....... _.._.. .L:

se lcsailnh. Teto.pi D.dn ckornyet lnei yang kc mud inn ini bn­

t:nimnnn knla.u ini di Timusk.-:i.n. Apa ynn[.; pcrtamo snjn kitn

ambil. '··

ANGGOTA FRAKSl PERSATUA.N PEMBANGUNAN, DrtS. YUNUS UYJ .. R: KitJ. yn

dcmokrnsi y3 korni hnrus bcrjiwn bcsnr, knl~u scmun sudnh

scmun pcndnpnt dcrr.ikinn yn kn.mi mcnt;n.lnh. Tct:1pi !iiohon

dipikirk0.n, bcrpikir dua knli itu ndn. bnikny;i jn~nlah. Tn­

pi knmi tidD-k nknn mcr:1pcrsulit itu s~jn. C.1tGt bcr_:itu snja..

Knln~ ffiOsih bisn.

KETJA RA FAT; Momang nnnti nkan dict1tnt, j:t<li ,1s J.lnyn Fmksi Per­

sa.t uan Pcrnu~rnGi..m:ln dcnt,;nn IJenjclns::l.n-pcnjclasnn o.knn mcn­

jh.di C·J.tntnn n~nti. Dcmik.i:ln?

ANGGJTA- FF.-4.KSI FERSATTJAN FE:M!3AKGUNAN, DE.S. YDrrJS TJMAR: Atnu nnnti

kcn:.~nt;kino.n dnlnm ponjelnsa.n ir,u. Tctnpi c11kup jch1s o It.u

sajnlah. B~ikl~h. Jndi di Ti~usknn s~ja donrrnn c~t~tnn tadi.

KETUA ?..A.PAT: Di Tim'.ls!:<c.n! S~ya persil.::i.h~nn Fraksi PIH kD.lelu bo!Situ.

F:rnksi Fcrsatua.n Pombnnc;unan bolun !"Jvncc.ibut usulnyo.. Jo.di

mintn di Tinuska.n mnso lnh ini. Iti;.snlnh pcrkomlKtnf.flD.

ANGGO'l1A Fl1:A.KSI FDI 1 DlTDY S INGADlLAGA, SH, MFA: Snyn kirn tacU su­

d:lh jcl:lS. Konform dcnt;nn usul Pomorintnh ta.di, ~y:i kira

ini sud:ih. Sobn.b mcrnne knm.i momnhami s cknli, brihwn pongcm­

h:mcnn ini, ynnt; pcrtnmn ndnlnh kopcntinL--nn pondidika.n. Pen­

didiknn itu luns sckoli, didnlnm pondidiknn mem.'lnG~ ndn re­search dan dovcl~pmcnt 1 didnlnm kitn bcrkccimpune dibidnn~

pcndidiknn inio Olah knrcnn itu kopontin~nn pendidiknn. Kc-,. 1 i • ·~ V • "'• • A , m·.ioio.n .:J.cet ,J..·~Cl 1 y~n.1.i :.1 _.GCJ..'.1 tnn pon(LLl t1rm 1.•J.r pcnc:crr:tX1 nt;n.n

sehinL;t:n cukup demean pQndidiko.n. KirJ.rry·.::i kit~ bist: me nyo -

lcsnik3n sonl ini di Pnnsus ini e Torimn knsih Sa.udrt ret Ket un.

KETDl~ .r~ji,J·AT: Tori::no k'lsih. Sa.yn ycrsi:I .. ~hk:1n Fraksi AJ?..I.

, .... ,..,r"·"'\rl' T:"'~~-,· .. sr r. ....... , H~"j;,.-."'tr 3rr..·-:- 1 '·'n" 0 H· S d K.... l A!'!vl..ruJ..!.\ .r ... ...:-i.1\. ..-... .d!'t..J..J .n..,. .. rt..1.. u~~L·i~LV 1 0.. D.U ... nro. C·~UO, 5~">CnD:rnyO.

tit;n Fraksi suda.h sosutli dcnt_;nn .i emorint.'1h. Jndi sr1y,1 kira.

tidnk ndn rras«1lnnnyn untuk di Timusknn. Tid:1k ndo m.~saln.h­

nyn o Jndi ticbk perlu di 1'irr:usk:'"!n lD[i. Scsu~i dcng~n FDI

tadi suvoyo disclcs:1iko.ri di f'..1.~SUS ini. Teri mo. knsih.

KE TU A RA PA T : • • • • • .. • • • • • • •

- 38 -

KETUA H.AFJ~_T: Snyc~ pe:rsilnhk~n Frnksi Knrya Pomlwneunnn.

ANGGO!'!.A FR.A.KS I KAR.YA PEMBANGUi·ZAN' saESANTO BANGOENNAGORO J SH:

Frnksi Kt1rya Pombant;unnn sepcrti ta.di tclt1b dikornukn.kon

bnht111:~ pon0.mbJhnn itu justru mcnimbulk'ln bcbcr~iJn pormn­

sn.lnhan-pormnso. lnhnn ynnG tidnk tcrkondali. 01ch kttrcn.n

bn~i kitn bisa mcnr;ikutinya. Tctnpi dcncci.n rumusnn ynne;

ndn. scko.ronG ini, yo.n8 tcrjo.di di floor, suchh mernberi­

knn pon~arti~n ynnc bnku 1 dnn scpcrti kobinsnnn, knlau kitr1 itu sud:ih 3 setuju, clo.n Fcmerintnh sctuju, s~yn t"fl

s:1 untuk mcneurnnr;i bnbnn kitn di Timus nnnti k~lnn bo­

lch sayn mohon den~nn korcnd~hnn hnti kcpnd~ koloGn kitn do.ri FPF, yn disc~_osnik~n disinilnh. Itu s:ijn. Tcrimn k£l

sih.

KETUA F..APAT: Tcrimn kn.sih. Snyn persilnhknn Pnk Montcri.

MENTERI KEHAKIMAN, ISMAIL SALEH, SE: Jndi rumusnn dolnm RTJTJ ini

sud~h cukup bnik, ynnG mcnynnekut ~nsnlnh pcn~omb~~Go.n. YnnG dimintn FFP hnnya supnyn dicntat snjn. J~di y2 kitn

cntnt. Bnn bolinupun ju~n mcnt;otnhui bnhvm pcnclitinn pc­

nt;cobnncnn itu jurn monynn8kut rnnsnlo.h pcndidiknn dnn il­mu· pcnt;ot:lhunn. H.::inyn didn lam forum dcmok::t"'nsi ini sut1rn

itu juc::i p.cr.lu kitD.. dcngtirka-nl.1h. Hinrn:;a ~ns~ln~nyn kitn

catnt snjno Terimn knsih.

KETUA PJ\PAT: Baik. Snyn kcmbnliknn kopndn Frnksi Pcrsntuan Pcm -

bnnt;unon dcnt;o.n soknli lat:i 1 mcnccnni ynn.:; pcrt.1.r:-n kosc lu­

ru11nnnyu itu sudnh kitn setujui kitn Timusknn nnnti, dnla.m

penGcrtinn di Timusknn, kita sud~h sctuju, sudnh sopcndn -

pnt untuk dihnpusknn.

Kcmudinn mcngcnni pcrkcmb:lnt_:~:m fraksi-frttksi dnn Peft1Qrint"lh

mintn s 1J.p:1:/a itu tidnk uscih dic,::tntwnk:1n tct:1pi usul CTrlri

Fr~ksi Pcrsntunn Pomunnr;unnn itu kitn c.::rt:-?.t denG~n pcnjcln§..

nn-ponjcl~s~no S~lnhknn Pnk.

DhS. YU!fJS Ui·,:A "2.: TcrirrG k:-i_-

sih P:ik Kc tun. Ko.mi yanc mcndc:.pat ~'-l~'.'ls ini dihn.dnpknn ti<i~k

.'.lcln nltornntip l:tin ini. Disinil~h itu npn rnchrrnt Tuh:tn ini

musynwnrnh untuk mufnknt o Binrlnh knrr~i pikul trmggun~jnw~b­nyn, sa.y.:l. denenn Po.k Adnan Kohnr ini. Bnt.;oimnnn Pak Ac1nnn?

. Bisa? Scb::tb ir·i D.r.lnnah ini. Ja.di mcm:-in[j clisinilc.h, m1...isyo.wnrnh

unt uk muf a. kn t •••••.••••.•••

- 39 -

untuk raufalrnt itu. 3ukan r.iusyawaT"'n.h untuk penguasa.

Inilah ynng penting. Juga F~aksi ABRI partner kita yang

paling setin. 1ni. 3udah beg:l.tu, y'J. tid1Jr ada jalan lain

lrn.r.ii bulrnn terpojok, artinya dengan ik:ilaslah, menerim.£_

nya, a.pa.lag~- pak Menteri tu.di 'J.ppron.ch seorang pon.ong !._

t tt· harus di t ur u ti j uga it u. Un t uk c i porti mb ~mglmn. Baik

lah kit2 '.mggap ini selesai. Teto.pi dengrm ca.ta.tan usul

kc.mi t!ldi r.iengen~i Pasal 1 S ~yn.t (1 ) a i tu nanti ki ta

persoalkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Teriraa kn.sih. Jn.di nasalah i tu ld ta anggap sudah

sele s al. (Ketok Palu).

Ki ta ln.n-jutkcm dengru.1 persila.hkn.n Fraksi Karya Pembung­

unc.n masih di Pasal 15. Untuk raenjela.skan men~enai usul

nya.

A.NGGOTA FRAKSI Kl\RYA PEMB ANGUNAN, SOE3A.NTO BANGOENNAGORO, SH:

3'ludarn. Pimpin~, Bapak lienteri dan pn.r'.J. rekan Pl\NSU~

yang say.a. hormati. Usul F;ralcsi Ko.~ya. ynng tertera di sj_

ni '!_ni memang :i ni esesns:i nyu. Tetapi ada ceri teranya un

tuk mer.iuda.~1kan i tu kala.u di tulj_s i tu terlalu panjang

nan ti. P3.sal 1 5' ini ayat (1) adalah kepentingan nasion­

al kita., seperti y~g tercantur.1 di d?..13.IU. Penjelt:..so.n yang

dikehendo.ki pak Dudy .ta.di, w1nako.la menghendalri, suatu

buku yang s udah dili ndungi Hak Ciptan:rn. i tu dJperlukan

oleh .PerJ.erinta.l-i unt.uk dicet8.k ul~ng ~tau diperlulrnn pen

terjemahannya.

Dan ker.mdlan rn.engundo.ng partisipasi kepada. pemegang hak

cipta itu sendiri untuk meln.lrnkn.n alternatip-o.lternatj.p

yaitu r:iela...~ukan sendiri penterjenaha.n dan perbanyako.nnya

ka.lo.u din. tlda.k rn.au, ker.mdian n.lterna.tip keduanya j_tu m~

nunjuk kepada siapa yang mau menterjeriahkan dan mencetak

ulangnyn., ketiganya baru ko..lau i tu semua tidak ada Perae­

ri ntn.h sendi ri y:mg m.e lakulcmnyn.. ~ebetulnyn. letakn:.ra. i­

tu adalah tekanan kepentingnn n~sion~l kita itu seandai­

nyo. s i 2pa pun ti dn.1{ mau, karena bi sa di bayangk:m r:1emang

kal au or an~ luar negeri t'J.hu hn.rga buku i tu t1Urn.h di si­

ni lG.lu onglrns cet!lk mahnl, pe:rduli a.pa won(; tide.~-: ado.

bat h1 nyn.. I>l 'lr.i s 3. j '1 di a. f:i rain t 'J. un tuk r1e nun j ul:: jugn di -

am sn.ja. DGlar.1 hil ini kepentingan n'1.sionn.l ki ta i tu ter

har.1b 'lt, kn.la.u ki ta li h3.t derai ki m t tu. Dan s eolah-oln.h

y2 jusa Pm:1erintah ini kur'.:!ng kecepatn.nnya, apalagi set~

lah kita pelajo.ri dalam referensi daripada yang dibagi --

kan kepada kita, tentang perjanjian-perjanjian interna -

si on al i tu,

ini tergolong apa ••••••

- 40 -

ini terr;<) long :ipn ynnt; diktit.1 knn puma ksn~n ini. N.::i h ·kal(l u

didnlo.m lint;kung.:in ki ttl ini tcrcant um Corrpulsory_ Licens iug

ynitu nnnti diknitknn don,snn gnnti ruGinyn. Dnn di dalnm l~tc:rntur itu momanc hr.ik untuk mcnt,;Jcbk(.ln pomb:it~snn-pcm -

ba.to.s:ln itu ndn pt1da nct;nrn na.si\)nn.1 masing-m:isine itu,

pndn pcmbua.t und:ine-undang disitu. Dan disini rncm.::m,s esen­

sinya pembu.-1tnn k'1.lnu dipnkni hnk untuk mclnkuk.::in r:embatn-

3D.n-re;u1:nta3::.tn y.nng bisn. .m~ngatur scnr1iri, dik2itk.:ln denenn

po.sD.l 2 ItUU ynne kc.mnrin ki tu bncn disini, itu hnk nc6nrn. I

Dan kitn bisn mcnuju lnnr;sunG sebotu1nyn kopndn Pn.stll 15 ayat (1) huruf c, s·ebctulnyn.. ~nL-im hnl pemot;nnG h:ik ciptti

tid~k melnksa.nnkan kown.jibn.n scbat;:l.imtlna r1irri-'1ksud d:ll~m hu­

rLt.f l;., h'..1su.f' t ini tentuny::i setolnh Gnealny·n huruf n, rrcL~k­sn.n:~ku.:n sJndiri pontc..:rjcr:11h~~n c~on c~tnu perbnnynkn.n ciptnnn

tcrsobut. Ini titik tolnknyn pernikirnn itu. Frnksi Karyn ke­

tika. it u mikir-rn.ikir 1 mcrnn.nt; hono.r ini. Son.l kopcntinL'l"3n no.­

sional d~n ynnr mondesnk. Knlau sc~crti Pnk Dody, scperti

Fo.k Montori sendiri, Pn.k Harry Suw(>ndo, !!1Cn:on~nt;i itu pcndi­

diknn jnmnn Bclo.ndn dnhulu. Schinet;n Holnnd Sprekcn itu bu­

kan soa.l. Wnktu jnrnnn sa.yn jndi rnnhnsiswn itu buku itu, mc­

ma.n~ snyn terus tcrnnt; so.ya. adnln.h nno.k yo.ne dilo.hirknn dn­

lam situa.si revolusi, d~n tidnk dinjnr h:lhnsn °cl~ndn itu.

Dnn pn.dn clo.sh I, cl~sh ke II itu ditCF·IXlt s0yn wo.ktu s~yc.

mcn:_:J.rcsi itu D-dn n.tura.n sctompnt. Ka.lnu mnlnm sup.1.yn tida.k

disnnGkn KNIL supa.yn jn.nt;3n berb::.hnsn Indonosin so.mpni bc­

eitu. Apalc.8i \x.::.htten Be lnnclc.. •· B.:1hr1sn Bclcmcb jnnt:.nn s ckn.li

dipnkni. Bnhasn Indcncsin tnpi donGnn pcmb~bns~n knlnu mn­

lnm jr.mt;nn. Jndi bnho..sn ·ctnernh untuk it 1_1. Bet;itu Gnwntnyn situnsi. Jndi tidnk ndn ynng mcmpclnjnri itu.

--Setelah ai Fakultas, sernua itu literatur~literatur diharuskan tetapi

tidak ada usaha dari Pernerintah, apa Noyon, Lange Meyer dan.sebagai­

nya, yang ada cuwilan dari terjernahan-terjemahan itu, sehingga waktu

itu ya janggallah bagi kita kalau rnahasiswa ditanya bagaimana pendapat

Noyon-Lange Meyer, sebetulnya pertanyaannya bukan begitu. Bagairnana

menurut cerita orang pendapat Noyon-Lange Mayer itu. Dan S.isini pen -

tingnya buku tersebut. Apa ? Perjuangan kita untuk ini.

·Memang Fraksi Karya seandainya bisa begitu mbok langsung saja ke c ini

Pak daripada repot-repot ·menawarkan macam-macam. Tetapi untuk itu di­

dahului pertanyaan, apakah ada keharusan internasional untuk rnenawarkan

lebih dahulu seperti Pasal 15 a turun ke 15 b, lalu dijujug

saja c

- 41 -

1' snjo. c untuk kcpontinc~n nnsionnl. 0tnpi Frnksi Knry~

~D.sih mclihnt m:lcD.m-rr;,a.com mun[;kin jawo.Lnnnyn itu bisn

mncnm-~ncnm jndi tid~k tcrlnlu rndiknl torus ke c to -tnpi dimulni snjn kc b. Kcpndn 15 b itu ynng intinyn mewaj_ibkan kepada pemegang hak Cipta itu apakah itu diluar negeri

nt(_:u din:llam nct;ori mcnuruti pcrrrintn:1n ornnc Indo -

nos in ynn~ kcpint,;in mentor jcmnhkan do.n s cb'.1r;t"'!inyn, tcn­

tunyn dcngnn synrnt-synrnt dnri npn y~n~ ndn di hnk cip­

t::i. Intinyn itu la.lu rumusnnny.:i ynnt; disini itu cumn idcn

Wrtktu itu knron{) Ci ID{}SyD.r.:J.knt itu ndo ornnc CUl'IOt.'l bvndo

dcnt;kul d:in sebncninyn jndi ca.lo, mnkn kitn mint:i pcr.ibD.­

tasnn, kitr.t cobn untuk par.iba.tnstln-pcmb:-ttnsc..n supnyo. jn -

ngnn jnttLli ke c:llo-cctlo tetrrpi ornnt; pcnt,;usnhrl dnn sebu.­t;ninyo. ynng punyn pekcrja. dnn sc1x1cninyn. Tnpi la.tnr be­

lnkn.n5nyn adQlnh domikinn. Jadi dimulni dnri pcrtnnynnn

npnka.h nch kehnruso.n- intcrnasionJl untuk l-c r jcnjnne; bcr­

fikir kitn itu tndi, kcmudinn sebotulny~ cscnsinyn ndnlnh

pndn pnsnl 15 ini. Totripi Frtlksi Knrya mcr:cobn kn1 .. 1u toh

Femorintnh mnsih mcnuruti itu untuk dipcrsint;kt1t jD.raknyo.

kc lJ ~tu dcng~n pcrobahnn-pcrob~han ynne sckirnnya. cocok

tida.k quet te qu-et disini scmun pndn enn'knyn. Den inilnh

lntnr bclnkn.nG dnripndn usulnn, don mcrnnnu bcGitu usulnyn.

tctapi snyn dahului usul ynng disini ini tid3k mutlnk ha-rus domikinn. Tidnk mutlnk hnrus dcmikin.n, tetnp~ pokok -

nyD. kcine;in'1n ynnc dcmikinn sunr.J. mnsynrnknt itu bisn

t8rtnmpune. Knronn ju~n bnhn.jn untuk mcwnjibk3n lnngsunG

kcpnd~ oranc yont:; tidnk punyn kcpcntinrrnn kcpt1d('~ pcndidik

knn kitD, rrtienlnyn poncctnk dilu::?.r nct.;cri mcntorjcmnhkrtn

nanti di~crbanya.k dc.m ditorjcm0h secno.knyn bolchnyn men -

torjcmnhk:m. M:.icnjir di tcmpnt kitn. Ko.ln.u toh pentorjomnh

itu rl~ri lin~kuncnn kitn sondiri ycnc rtircstui oloh Poma -~ Y'. • ") }-. i • ') r "\ 1 • \ n l l. Ti ..-.•"I ..L -, -'·- "l . • -i • 'l· ' '[,-,.... ~' t .., 'l, ~ - "') • t' • r ...... i:t:. ...... ~-', yo. l>< .• n;.,_.K, cru~ .. ~,:y,,4. , l.!1..~-·l-'l ..... n1 ... ..1.1 .. _,~n _,.._1._._ K, ./··'1. t.J.

supo.yn tidnk jot uh kc cnlo-cnl·o t:tdi, oranr:-oro.nc ynn8 pi.A.

tor mcntcr jernnh :uio snlurnnny~. Jue-~ r:icmbcrirrm r-'.1r:-'.li!iyn

CtSpuk-~SJ..:CY fr)Si:-11 nn.n rr:c:­

ter:J.I:f.: scc~tr:1 ?1Kr..cL.,l11r: j:J-

1:0. dikonsultnsiknn keno.ctn porn ethli, schin;,.r~a. 1"1em.Ler'.1n.iknn +.._;i • _..,...)

kovnd.:::i. Pak l'·~untori t:ldi pcrt~nyt1nn titi1< t)lnkny~, nd~:tlnh

ko~;ajiLa.n intcrnosiono.l momei.nr; hnrus dirr:ul~i den~:1n mcno.­

wqrko.n dnri pemecnnc hnk ciptn it u. Apo..l:tci k~ lnu tcmp~t­

nycl di ornnt; asint; do.n scunco.iny~, ap:1kah lmknn rronja.di

kc da ul.1 tn n •••.•••••••.••

- 42 -

kodo. uln tan d~ripetdn ncGnrn Roi-· ublik Indonos in J<l ne dido.­

lnm per jnnjinn intcrno.si-:::mnl seporti ynnt; torcc:rr.1in do. ;..

lnr:: pnso.l 2 ini bolc!h rncn'~~cnknn pombntasnn-vombc.to.so.n

dn.L1rn r:lc:nciptokrm hnk ciIJU1nyt'1. So.yo. r.-:.1sn pcngnnt;ir kn.mi

sny0'·. cukui.;k:1n s e:ki~n, c1e:i[;::n c~t~ .. to.n sc.:kri.li l.J.f.:i ~pa ynns

turt0r~ disirri tid'1k quet te auet tct.J.~i mc.n:1mrmnG n.dvis-1 • ~ .k ,.J • T'' • ' ~ l

Q.CVl.S seu:J.i _nyo.. tcrut:.im::t ur~ri r-cr.:10!'1r.r.,'111 met :J1 11 .. u: rex:·'1n-re-

ko.n fraksi l{lin. f<)kokny.:: idc~ ini l:is~ tc.rnl-:Jr:::)cJir w·a1'::tu

kita mcmbu.:lt pcr1.mc1'.l.n[_1;-U!lc1:"'~:1L; 1::ln ini • S~y(\ C 1_lkupk~n S ekinn

f :ik Kc: t u.:i. Tc rinn k::is ih.

KETUA ••••••• ., o e

~--......_.~"'""·------1-.:.._.._ ...... ~ .. -· ----- - 43 ------- --· ...... ____ --'"·~--...:~_ .. _ .. .i....,...__ ........ _._, ___ ---·-

-~-------~--

p.ETUA RA?A'I : '·. Terima kasih. Saya akan persilakan Fraksi Persatuan Pem-

bangunan untuk menanggapi dan kalau perlu menambah penj~ lasan yang tadi sudah disampaikan supaya sekaligus nanti dapat kita bicarakan. Silakan.

FRAKSI PERSATUAN.PEMBJ\NGUNAN (Drs.H.M. Yunus Umar) : Pak Ketua, karena ·saran Fraks i K;:rya -< :.. Pembangunan i tu

se tenarnya juga kami menggaris bawahi, barangkali ada baiknya kita minta tanggapan Pemerintah sebab masalahnya

ini kalau kita kaji ini bisa makan waktu lama, jadi kita itu ingin saja ada titik temu pendapat. Jadi kalau mau

I

saya tanggapi ya saya juga bisa kasih komentar panjang. Alangkah bai£.xiya. Pemerintah sajalah dulu bagaimana ini

sebab FKP ini 'kan mungkin banyak terbesar jadi mungkin agak baik dia punya pendapat ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Ada pendapat dari FPDI ? Silakan.

[RAKSI PARTAI DBMOKRASI INDONESIA (Dudy Singadilaga,SH) ; Saudara Ketua, pasal 15 ini meman~ m~n~atur terjemahan

untuk kepentingan nasional dan ka~~ sung~uh.-sungguh me­mahami apa y~ dii:e~ukakan sequence daripada qora rekan

Frai1.si Karya yang ingin short cut langsung itu sejak ke­

na akibat·daripada 15 ini. Dengan dimulai karenanya apa­kah ada kekhususan peraturan di dalam internasional se­

bagaimana yang _di sini dirumus a, b ini. Oleh karena me­mang dimulai dengan pertanyaan itu maka menanti kami ke­pada kira-kira ingin mendengar jawaban dari Pemerintah.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Ka~i persilakan Fraksi ABRI.

~lU\XSI.ABRI .. :(Moh.:, .sa:Lcl .wi-tJJ.aja_atrnadja,SH): (Pemb-i~ara tidak menekan delegated).

Fr2ksi A.B~-I berpenr4anat bahwa Pemerintah ini dz.lam tin-dakan-tindakannya melalui tahapdemi tahap ja~_i tidak lang

sun6 sebagaimana diinginkan oleh Fraksi Karya secara short

cut. Oleh karena itu Fraksi A~RI berpendapat untuk m~nye­tujui ap~ yarlu telah dituangkan di dalam RUU.

KETUA HAP.n.T :

Terima kasih.- Saya persilakan Bapak I"lenteri.

M~TEii.l •••••••••

I

- 44 -

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail S~lt::~·i, SH) • ,

Terima kasih Saudara P.iml)inan dan _para An.:gota Pansus yano kami hormati, kita m~nginjak pada pembahasan ~asal ini yan..... m~ny~ne;kut mekanisme apa yang disebut dengan

~ ' . compulsory lisensing iJald.m hal ini memang Pemerintah ~itu secara sadar dan sengaja menyiapkan suatu pengatur­an yang bertahap, istilah yang juga dipergunakan oleh Fraksi ABRI, jadi berurutan, jadi tidak langsung. Jadi Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya yang diberikan atau yang diwajibkan pertama-tama atau yang diberikan kesempatan adalah pemegang hak cipta. Ini urutan tata· ·

pikirnya. Baru apabila tidak mungkin atati tidak sanggup baru pihak lainnya, jadi tidak langsung menyatakan bah­

wa pemegang hak cipta tidak mungkin atau tidak sanggup tetapi privilege ini diberiKau .t\~pada. pemegang hak cip­

ta dahulu, baru kaluu tidak sanz~up atau tidak mungkin karena sesuatu hal baru diberik~n kepada pihak.· ·lainnya.

Hal ini pun juga perlu dilakukan dengan hati-hati seka­li dan denban penuh kebijaksanaan bahkan tidak boleh s~ wenang-wenang dan harus menghindarkan kesan sewenanz­wenang itu. Oleh karena itu maka rumu~an di dalam rumu~

an di sini ada kalimat "l?emerintah setela.h menden~ar per_ timbangan ~ewan Hak Cipta", jadi bukan langs~ tetapi c"9.ndengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Sebagaimana. di·""'

ketahui Dewan Hak Cipta fni juga terdiri dari u:nsur-un­sur Pemerintah dan unsur-unsur swasta, swasta di sini

juga yang bergerak de.lam bidangnya masing-masing. Dan di situlah Dewan itu benar-benar mengkaji bagaimana nan­ti implementasi dari pengaturan ini. Tidak cukup dengan itu saja. Ayat berikutnya itu masih memberikan sesuatu jaminan-jaminan yang obyektif yaitu ayat berikutnya apa­

bila itu terjadi memberikan imbalan, imbal~n seperlunya yaitu tergantung di dalam pasal 15 ayat (2) sebab pelak­

sanaan dari ayat (1) huruf b don huruf c di~ertai keten­tuan pemberiar. imbalan yang besarnya diteta_µkan oleh Pe­merintah. Ba~kan lebih daripada itu lagi menunjukkan si­

kap hati-hati dan penuh kebijaksanaan Pemerintuh adalah

pelaksanaan lebih lanjut ketentuan y2fig diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah. Ini pasal 15 adalah pasal yan!!; sangat penting. Dan Rancangan Undang-Undang ini 3~sunggubnya merupakan juga merupakan

juga produk basil suatu studi yang dilakukan oleh Team Keppres yang dipimpin oleh Saudara Menteri Muda Sekreta­

ris Kabinet. Dan .:ii J.ala.w TeaUa Keppr~s iui ju6a acia l\e-

giatan ••••

- 45 -

giatan untilA ruempelajari dan bahkan mengirimkan pejabatnya

dari Team Keppres ini keluar negeri. Dan keluar negeri di­

tanyakan, kelu2r negeri ini juga ke nP.gara-negara Eropa Con tinental ju.ga ke pusatnya, WIPO bahkan Keduataan-kedutaan

Besar ini sudah mempunyai terjemahan dari RUU, mereka minta

dan ~ita kasih supaya ikut mengetahui itu, jadi mereka tahu itu bahwa ini ada suatu anu karena ada kepentingan sesuatu

yang mereka perlu juga ketahui. Dan itu tidak apa-apa karena ini sesuatu hal yang bersifat inte~asional. Pada suatu saat

kita tidak bisa menghindari diri akan hal-hal yang menyang­

kut hub~~n-hubtm~an internasional. Di dalam ~enjelasan RUU ini pun juea sudah kita berikan penjelasan tentang urutan

berpikir dari Pemerintah ini. Jadi yang perlu diperhatikan a­

dalah langkah-langkah sesuai dengan tata pikir dan urutan berpikir. Sehingga RUU ini mengutamakan bahwa pertama kali

kewajiban etaupun kesempat9n haru~ diberikan p~da pemezano hak cipta t~rlebih dahulu, itu pun setclah menden0ar pertim­

ban0an Dewan HaK Cipta. D~n apakah ia akan melaksanakau sen­diri pemegang hak cipta ini atau dia bekerja sama dengan pi­

hak lain, dengan orang atau juga dengan Badan Usaha Indone­

sia, ini pada dasarnya di~erahkan pada pemegang hak cipta yang bersangkutan. Ini entare l~in yang akan diatur nanti di dalam

Peraturan Pemerintah. Baru setelah waktu tertentu dan ini w~ktu itu jug- diperhitungkan s~cara wajar dan itu ~~n juga

aka1£ diatur lebih la;ijut di dala~· Peraturan P~merintah sesu­

ai den;?an ayat (3) t~r11yata pemega.ng hd.~ cipta itu "Lldah wam­

pu, tidak su.~igc;ul) untuk men0 erjakan sendiri maka i.a diwajib .... kan untuk memberi~lisensi kepada orang atau Badan usaha Indo­

nesia. Demikian ju~a apabila pemegang hak cipta tida.k berse­dia atau mungkin tidak berhasil memberikan lisensi dalam wak­

tu yang ditentukan yang akan diatur lebih lanjut dalam Per­

aturan Pemerintah atau bahkan sejak semula pada waktu kesem­

patan pertama itu diberikan karena memang urut.urutan berpi­

kir demikian secara b~rtahap. ~~jak semula telah menyatakan

tidak. s..:..n6gup atau tiddk bersedia mela.u.ScUlakan sendiri mau­pun jue:;a memberikan lisensi, barulah pada tahap terakhir Pe­merintah akan melaksanakan sendiri. Jadi Pemerintah tidak mau

terus langsung mengadakan sesuatu kegiatan se~diri sebelum

benar-benar pemegang hak cipta itu diberikan kesempatan. Apa­

bila sejak semula dia kesempatan pertama itu kita berikan

sudah menyatakan tidak sanggup dan juga saya tidak bersedia,

tida~ mau melaksanakan sendiri bahkan tidak mau memberikan

lisensi pada piha~ lain, a~a al~san Pemerint9h tentu setelah_

mendengar :oertimban.s;a.H Dewan Hak Cipta lagi.

Pemerintah •••••

- 46 _, .

Pemerintah akan melaksana~an sendiri. D~ sinilah letak

kita mengutamakan dan menjunjung tinggi hak milik ini, hak milik intelektual ini dari seorang pemegang hak ciE ta.

Tadi FKP menanyakan apakah ada keharusan-keharusan in-'· ternasional? Nah, l:alau berbicara internasional maka

kita kembdli kepada sesuatu konvensi. Sebab konvensi i­ni yang.sud~h diakui secara intPrnasional. Konvensi yan~ j~l~s rn~nyebut tentang adanya urutan berpikir ini adalah ·Konvensi Bern. Jadi di dalam statuta Konvensi Bern itu,

itu ada artikel yaitu artikel II ayat (2) a, di sini di-

sebutkan bahwa "a translation of such work has not been

published in.a language in general use of that country by

the owner of the right of translation all with his autho

rization", nah baru kemudian "any national of such coun­

try may obtain a lisence" dan seterusnya.

Di sini jelas bahwa Konvensi Bern pun juga mengakui adanya

sesuatu right of the owner. Jadi general use itu di dalam

suatu negara itu, itu pemilik owner of the right of trans­

lation itula~--X~~~ diberikan kesempatan. sehingga tahapan-tahapan ini atau._urut:.:urutan s-es-uaEi.l-kegiatan ____ _

ini memang juga telah diakui secara internasional dan pengakuan secara internasional ini terdapat di dalam ko! vensi~~yai tu Konvensi Bern. Kita memang mempunyai suatu national legalition sendiri yaitu bersumber pada kekua!

an hukum nasional sesuatu bangsa sendiri. Jadi WIPO da­lam hal ini Konvensi Bern atau pun bahkan u.cq· (Vniver­sal Copyright Convention) itu mengakui adanya -_kewenang­

an-kewenangan suatu negara melalui u_~dang-undangnya bi­

la kebutuhannya itu ada. Namun demikian tetap harus di­

arnankan dari segi tatacaranya. Bagaimana tatacaranya ? Apakah ada imbalan-imbalan atau tidak ? Apakah tidak

menimbulkan sewenang-wenang ? Dan apakah juga dilakukan oleh compete~authority, j?~i suatu otoritas y~ng ber­

kompeten. Oleh karena itu ayat (2) itu mengatur masalah imbalan, sedangkan ayat (3) mengatur masalah pengaturan­

pengaturan dalaru bentuk Peraturan Pemerintah.

Inilah yang ingin dijelaskan oleh Pemerintah dan mudah­

rnudahan bisa memberikan kejelasan bagi F:Eaksi Karya Pem­

bangunan dan juga Fraksi-Fraksi lain. Demikian Saudara Pimpinan, terirna kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih pak Menteri. Saya persilakan Fraksi Karya -

Pembangunan.

FRAKSI ••••••••••

- 47

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN ( ~_oesanto Bangoennago~ ,SH) :

Fraksi Karya Pembangunan mulai menjadi terang persoalan­nya walaupun belurn secara tandas k~pada pokok persoalan­

nya yaitu bahwa di dalam pasal 2 yang saya singgung tadi, pasal 2 RUU yang di sini Undang-undang Namer 2/1982 Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerio.1~ hak

untuk rnengumumkan atau rnemperbanyak ciptaannya maupun me~

beri ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pe~hatasan­pembatasan_ menurut peraturan perundang-undangan yang _ber­laku. Ini yang pasal di sini. Pembatasan-pembatasan itu

Aulau dikaitkan dengan usul dari Fraksi Karya mencoba un tuk langsung memasuki ke b tadi. Itu salah satu pembata~

an yang di sini. Dan dari draft RUU perubahan ini memang Fraksi Karya sudah memahami betul bahwa Pemerintah dalam

mempersiapkan itu telah rnemperhatikan hak dac'ipqja peme­

gang hak cipta yaitu ganti rugi dan sebagainya yang je­

las-j elas ada, yang jelas-jelas ada.

Tata urutan yang harus yang saya tanyakan tadi adalah ap~ kah harus menawarkan lebih dulu ke pemegang hak cipta, apakah tidak cukup asal pemegang hak cipta itu sendiri sudah disediakan ganti rugi sebetulnya demikian. Dan me­

ngingat bahwa kita sampai sekarang ini belum menjadi a­tau belum memasuki kepada sebagai anggota yang tunduk

kepada K.onvensi Bern tersebut itu yang menjadi peluang untuk kita mempersoalkan ini.Tetapi ·kfta mernahami mung­

kin Pemerintah sendiri pada saatnya akan mernasuki apa­

kah syarat masuk ~tu harus seperti di.dalam perumusan

pasal 15 yang harus berjenjang tersebut tidak boleh di­kurangi satu pun, itu yang kami mohon penegasan, sete­

lah itu kita akan memahami lebih. Tetapi yang paling k~ mi masih mendapat penegasan daripada pak Menteri seand.a£. nya itu semua harus tetapi keinginan untuk yang tercan­

tum di tlalam usul kita yang intinya adalah memberikan peluang kepada orang-orang Indonesia- untuk menterjernahkan sendiri terutama supaya janganjatuh ke calo seperti dalam

rumusan ini intinya, pengaturannya itu akan tercantum di

mana ? Da~ ~ecara samar tadi juga saya menangkap bahwa

seolah-olah keinginan i~i keinginan Pemerintah untuk me­laksanakan penterjemahan itu atau pengaturan ini seolah­

olah lebih kuat pada Dewan Hak Cipta. Jadi apakah ada 'kemungkinan Dewan Hak Cipta itu langsung misalnya menya­rankan pada Pemerintah ah kita ndak usah langsung tawar-

-

kan kepada pemegang hak cipta itu sendiri, tetapi lang-

sung saja kita surati pemegang hak cipta itu supaya

memberikan •••

- 48 -

memberikan ijin kepada orang yang sudah kita rekomenda­si ini dengan hak-haknya tetap kita jamin akan dapat i~ balan dan sebagainya. Apakah mungkin hal yang demikian

~ni ? Ini yang jalan perkembangan dari penjelasan dari-

pada. pak · Menteri dengan adanya hal~ cipta kedudukan Dewan I\

Rak Cipta tadi. Dan menang saya teruskan di dalam usul

ini memang kita mohon apa-apa saja yang bisa diatur di

dalam Peraturan Pemerintah itu. Ah ini dikaitkan lqng­

sun g m2masu.ki kepada usul ki ta.

Saya rasa tanggapan ini dulu yang kami ingin tarnbahan

penjelasan da.ripada pcl{ Menteri. Ter~na kasih.

KETUA Ril PAT :

Terin1a kasib .• Saya persila.kan Fraksi Persatuan Pembangun

an•

FRAKSI PE..."li.SATU.AN F3l·iBANGUNAN (Dr~li.M. ~us Umar) :

Teri111a kasih pak Ketua. Ba.rangkali sebelum katJ1i menge­

luarlcan pendapat tadi rekan FKP masih min ta lagi pen j.§

lasan. Jadi tootaskan dululah, supaya kita cepat rampung.

KETUA R..~P AT :

Fraksi PDI.

FRAKSI PA.Li.TAI DENOKRA.SI INDONESIA (Dudy Singadilaga,SH) :

Saudara Ketua, pertama-tama ingin saya menyarnpaikan te-

rima kasih penjelasan yang tadi diuraikan oleh Pemerin-

tah berdasarkan 1cepada pertanyaan yang diajukan oleh r_g

lean Fraksi Karya, sehingga bagi karni sekarang ma.kin je-

las sequence atau ta.ha.pan daripada rumusan pasal 15 ini

yang mengatu.r terjema.Yian yang da9at }cite. angsap seoagai

pmnbatasan dari hak cipta dari luar. Ha.ka menang ini k_g

lau dilihat tahapan~ya. i tu ka.lau me:ru.rut .)Gnglihat811

di juga d;~em1.L1{akan dan di sini suda.h diatur ba...11.wa yang

'diutamakan sekarang pemegang hale ciptanya itu persila-

kan, kalau t~da.k ada ~ari yang lain dengan rnemintakan .

ijinnya menurut waktu nanti bara.ngkali diatur di dalarn

pasal ••••••••••

49 -I ·~

pasal 15 ayat ( 3)nya ini, waJctunya tidak tahu berapa ba-

rangkali di angkanya. Kemudian imbalannya juga diberikan.

Ini memang tahap-tahap yang kami dapat paha.rni sehingga

dengan demikian atas penjelasan yang panjang lebar tadi ..

itu, kami memang sesuai dengan apa yang telah dikemuka­

kan di dalam DIM ini memang bisa memal1ar.11i dan menerima

ra.ricangan daripada usul RUU ini.

De.rnikianlah Saudara Ketua, terima kasih.

KETU.A RA.PAT :

Terima kasih. Ka~i persilakan Fra.ksi ABRI.

FRAKSI ABRI (Moh.· Said W~djaj_aatrnadja, SH) :

Saudara Ketua, tadi Fraksi ABRI telah mengemukakan bah­

wa memang Pemerintah dalam membuat RUU ini sudah meng­

gambarkan tahapannya, tahapan-ta.hapan yang cukup simpa­

tik menurut pendapat Fraksi ABRI juga diperkuat oleh F­

PDI bahwa tindakan•tinda"l.\.an yang dapat diambil oleh Pe-,

merintah ini supel sekali,. jadi tidak langsung .tindakan

yang dapat dikatakan tida..1.c memperhatikan dulu bagai.mana

si pemee;ane; hak cipta itu kemauannya, apak~h rnau sendi-

ri. Kc.lau tidak mau sendiri apa ma~ diperintahk~ untillc

melakukan t:erj emahannya. Kalau itu keduanya

baru tindakan yang keras da.ri Pemerintah itu sudah karni

mengetahui semuanya. Dan untuk selan jutnya sebelum me­

nanggapi apa yang terakhir dikemuka.~an oleh FKP, Fra.-tc-

si A3.~E inein jug a mendenc;ar a:)a yan z di tat1yal:a.n oleh

Fi:·~P men gen ai wewen an g Dewan Hak Cipta i tu, mohon pen j&,

lasan lebih dulu daxi P~nerintah.

De11ikian.

liETUA fil_p AT :

Terima l~asih. Saya persilakan Bapalc Henteri.

M~TTERI KE...BAKHiAN (Ismail Saleh, SE) :

Men genai pas al 15 ini tadi kami- telah _men gernu.kakap ini

menyangl~ut mekanisrn.e compuls~GlrY lisencingnya dengan

memberircan ••••••••

- 50 -

memberi1can sesuatu pentahapa.n terhadap kewajiban-kewajib

an dan didahului dengan Pemerintah setelah mendengar pe.r.

timbangan Dewall Hale Cipta. Tugas Dewan Hak Cipta ini su-

dah diatur di dalar1 Peraturan Pemer:i..ntah tentang Pemben-"· tukan De-wan Ha.le Cipta dan juga sud.ah dilrnluarkan Keuutus

... -an Presiden tentang Susunan Dewan Hak Cipta. Tugasnya De

wan Hale Cipta adalah mernberikan pertirnbangan-pertimbang-

an k.epada Pemerintah yang menyangkut masalah hale cipta

dan juga memberikan bimbingan ataupun juga pengarahan k~

pada para pemegang hak cipta apabila mereka itu mendapat

kan sesuatu masalah atau ada suatu masalah ya.rig perlu

mereka inginkan n:asehat-nasehat dari Dewan Hak Cipta.

Bahkan adanya suatu Dewan Hale Cipta ini benar-benar di­

inginlcan oleh masyarakat. J"adi suatu copyright council

ini selalu diterima dan selalu diharapkan oleh masyara-

kat. Sehingga dengan demikian Pe.merintah meminta pertig

bangan Dewan Rak Cipta ini menuri jukkan bahwa Pemerintah

tidalc ingin sewenang-wenang, benar hati-hati. Disaruping

-i tll t-2.d_i k_~··_ .. -_,,_· i-~l -:ih 1rol'''ni1,.,...1,.~n llr· u+'")Y( 1--.or;-,-;i,..;.,,,, sa·v-a ~'"'Sa _ v _ • .__ ;..; '-'- ..__ -- '-'~"J. ~._ ~._ c.,i..I v Cl.'.~ u v .._.1.l-.Li....t-J. 1 ~ - d.

cara berpikir kita ini menunjukkan bahwa kita benar-be­

nar sebagai bangsa y2ng berbudaya. Dan sequence atau u-

rut-urutan kegiatan itu Pemerintah barpendapat lebih be_r

sifat manusiawi, lebih bersifat human, bahkan mungkin

ini sesuatu materi yang diatur dalar.o. Rancangan Undang-

sila yang ingin kita jaoarkan sebagai penjabaran dari

sila-sila dari Pancc.sila. J adi kata·~-:::..n lebih hLUjan, le-

leoih dahulu kepada para pemegang ha_"l.c cipta tetapi tidak

langsunglah Pemerintall atau nega.I'a itu kemudian meng8ln-

bil, tetapi berilal1 kesempatan kepada pemegang hak cip­

ta. J adi ini cara approach dan pendekatan Pernerint3.:h ini

kalau istilahnya FABRI itu lebih supel.

Ya kita ••••••••

- 51 -

Ya kita bisa mengata'kan ini lebih human, lebih manusia­

wi sebagai penjaba.ran dari Hukum Pancasila. Ini penting

dan ini merupa.kan budaya kita, budaya bangsa kita yang lcita coba masukkan dan jabarkan di dal~1 suatu produk

.. _

perundang-1..ll1dangaJ1. Jadi lebih civilizedlah lebih ber-

budaya. Kemudiar1, mec:.an~ ada pemikiran untuk masu1~ Kon-

vensi Bern. Dan sesuai d(m~an artikel 36 dari Konvensi

Bern, sesuatu negara yang ingin ataupun a~al'l menjadi pa.£

ticipant .d2.latJ Konvensi Bern, national legislationnya atau

peraturan perundang-undangannya itu memang juga harus se-

suai dengan lrnnstitusi dari Bern itu sendiri. Ini penting,

apabila itu tidak sesuai maka tidal~ mlmgkin, mereka ada

sesuatu ketentuan tersendiri. Sehingga apabila ada sesua-

tu negara itu 121enje.di member dari Bern Convention maka

peratura.n perundang-undaYlgannya dilcaji, diteliti. Apabila

terdapat hal-hal yang tidal~ sesuai dengan konvensi itu,

namanya saja konvensi dan itu secara multilateral tidalc

mungkin kita merrra.ksa ingin jadi peserta dari Konvensi

Bern tetapi undang-undang kita ternyata bertentang;3J1 de-

ngan konstitusi dari Konvensi Bern itu sendiri.

Jadi inilah tamba..."lJ.an penjelasan dan mudah-mudahan dengan

pen jela.s2J1 Pemerintah ini FKP bis a lebih menangkap hake-

kat dan esensi daripada pas al 15 i tu, yang juga meng311dung

segi-segi yang bersifat filosofis-lah pandangan hidup ban_g

s 3. In d.~n ,~ si 3. ys.n:; 1~1e:~:-G el."'il: e.n s esu2. t1J. ~c es e:·--~):::_ :.:Jn • .S e':)a.b

i:ii ad.::..l-=:"1 peotinz oleh l::.areD3. uenyan~l;:u.t ms.salah apa yang

kita narnakan compulsG.ry a.tau mechanisme compulsory lisen-

arti ba.hwa kewajiban untulc melalrnanal:an ini tidak d.iberi-

kan terleoih dahulu kepada i)8D.18gan g hak cipta, Penerin tah

ingin mernberi1rnn kese121patan ini terlebih da..hulu l,;:epada

pemegang hak cipta dan silc?-P at~~l pendekatan demildan i-

ni lebih bersifat manusiawi dan lebih human atau lebih

supel •••••••••

- 52

supel dan segala sesuatu itu plm juga melalui pertimban_g

an-pertimbangan melalui Dewan Hak Cipta.

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.

KE'EUA RA.PAT :

Terima kasih Bapalc Menter·i. Saya serahkan kembali kepada

Frak:si Karya Pernbangunan untu1~ rnena.uggapinya.

Dari penjelasan pale Menteri, ~ca.mi berterima kasih karena

dengan terbulca memang keinginan ,Peuerintah untulc memas-... 1ki

Konvensi Bern, dengan demikian syarat-syarat itu diperlu-

kan, memang dari semula kal)li katalcan demikan, kita men-

cari celah-celahnya. Dari keinginan itu rnasih ada per-

soalan sekarang yang menyangkut itu semua sudah kami pa-

ha.mi. Tinggal pertanyaan saja kepada pak Menteri, disar.a.­

ping macam-macam alasan tadi yang karni kenn1kakan kalau

kemungkinan penterjemah di luar negeri itu apakah bisa

cocok dengan penterjemahan seperti yang dikehendaki oleh

dunia i~nu di Indonesia ini. Tetapi yang paling penting

se~~arang, pertai1yaan yang terakhir mungkin saya ajukan

kepada pale Menteri, seandainya ditawarkan kepada pemegang

hal-c cipta Yang tinggal di luar negeri untuk bulcunya yang

tertulis dalan bahasa asing dan orang itu serta-merta s~

tuju kemudian diterjema.hlrnn di sana tetapi dengan harga

yang sangat mahal menurut ukuran sana, apakah di Indone-

sia ini terpaksa hz.,_rus di1)eli dengan mahe.l. l~::;cuali kc.-

lau memang buku-bulcu ini akan dibeli oleh Pemerintah seg

diri dan diedarl~an gratis untuk dunia -pendidikan, ah itu

mu.ng~~in lain nggak ada. Karena ini adalah pertanyaan kar.ai

demikian di satu pihalc untuk mengakomodir suara-suara ba.h.

wa bulcu itu yang diterjemah kalau bisa diterjemah di In-

donesia ini akan menjadi lebih murah.

J"adi pertanyaan kami pertama, bagaimana seandainya serta

merta ada pemegang hale cipta yang sedia kemudian menter-

jemahkan ••••••••••••

- 53 -

]emahkan sen<li:i?fd.an cilcetak dl. luar negeri sendiri kemudian di e­darkan di Indonesia dengnn hraga yn.ng mahal. Tapi ini kami tidak mempersulit Pemerintah yang pada dasarnya mencari jalnn . bagaimann paling kurang bisa jatuhnya penterjemahan-penterje­mahan itu dilakukan di Indonesia ini sendiri paling kurang. Kemudian jatuh kepada the whrite ma.~ jangan ornng yang calo seperti yang kita gambarkan di dalam usulan kita misalnya. Ja di usulan kita itu bunyinya, jadi seandainya kita setuju ng~ drop ayat (1) itu, ha huruf Q ayat (1) :i±M kemudian kita ma~ suki dengan menaikan d XHk dengan sekedar perubahan yaitu yang bunyinya lalu demikian "mewajibkan pemegang Hak Cipta yang bersnngkutnn untuk memberikan izin kepada warganegara Indon~ sia yang punya usaha dan atau yang bertempat tinggal di In -donesia untuk menterjemahkan dan atau memperbanyak cuptaan terjemahan tersebut diwilayah negara Republik Indonesia dalmn waktu yang ditentukan ini khisnya. Tapi ini kami bisa nanti di haluskan dengan sumbangan-sumbangan pikiran apalagi kalau ada tuntunan dari pada Pemerintah lalu sekarang dengan mema­

suki pertanyaan ~ami tadi lalu itu diterjemah serta merta o­

leh pernegang Hak Cipta di luar negeri da.11 dicetak di sana harganya akan mahal dan konsumen di Indonesia tidak mampu ter

beli dunia ilmu terhambat lalu apakah tidak ada gagasan untuk mencarikan jalan keluarnya seperti apa yang kami usulkan ini~

> •

ya ini persoalnnnya Bapak. Jadi usaha Pemerintah tidak muba-zir dan makanya kami menulusuri seabdainya tidak ada kewajiban internasional harus pakai urutan itu denga~ tidak mengurangi sakeralnya Pancasila kita karena kita juga tidak sewenang-we­nang karena sudah menggantikan ganti rugi dan sebagainya ini sud2h lebih bnik dari Undnng-undnng Tahu.~ 1962 tempo hari.

Tapi kemungkinan adanya gngasan dari FKP ini dan di mendapat­kan tempat sekaligus, ini kompromi-kompromi, Karena apa, ka­rena memang kita tempo hnri tidak sempat biasanya Pemerintah ki ta disedial<.:an waktu yang luo.s dnn sebago.inya. tapi ini kar~ ,na mepetnya waktu sehingga konsulta.si-konsultasi atau mung -kin Ki.ta mengundang Pemerintah dan sebagainya tido.k waktu jg_

di terpaksa mendadak persoalan ini timbulnya di tempat yang demikian. Tapi Fralrni Karya juga sudah sempat minta aksis-ak­sis kepada yang kita anggap tahu juga. Tapi persoalan ini se­

karang yang persoalan bangsa dan persoalan yang riel yang di hadapi di samping idealisme yang tadi sudah kita nnggap baik

yang ditero.ngkan oleh Bapak Menteri. Ini pak Ketua, terima kg,

sih. KETUA ••••••••••

I

- 54 -

KE'IUA RAPAT (H. DJANALUDDIN TAMBUNAN, SH) : Fraksi Persatunn Pem­bangunan apakah saya sernhkan dulu Pemerintah uhtuk menjawab­nya.

FRAKSI PERSATUAN P.Er1BANGUNAN {DRS. H.M. JUNUS UMAR) : kalnu Pemer­rintah menganggnp perlu silahkan.

KEI'UA RAPAT (H. DJAMJ\.LUDDIN TAMBUN.AN, SH) : Fraksi PDI.

FRAKSI PDI (DUDY SINGADILAGA, SH, MPA) : Saudarn Ketun, knlau boleh, memang apa yang diuraikan Fraksi Karya kami memahami sedalnm­dalamnya, namun sambil nanti saya jugn akan mendengarknn dari pada uraian jawaban Pemerintah, tapi apakah tidak salah knlau kami melihat dalam hal ini, karana tadi ditanyakan kalau di -cetak di luar, sehingga harga akan tinggi dan sebagainya bisa

,merugikan kita ini tapi kalau , ya ini saya sambil menanya ke-·pada Pemerintah juga dalam pasal 15 ~ ini ~pakah formulnsi da=·1

ri pada mewajibkon pemegang Hak Cipta unt~ melaksanakan sendi ri penterjemahnn dan atau perbanyakan ciptaan tersebut di wil.Q. yah kita ini, des tidak di luar, di wilayah, qes·sehingga de­ngan demikian barangkali kekhawatiran itu tidak ada, barangk£ li, saya betum tentu yakin dalam hal ini oleh karena itu saya akan mendengar dari pada Pemerintah. Sekian Saudara Ketua Teri ma kasih.

KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terima kasih, Fraksi

FRAKSI ABRI (H. MOH. SAID WIDJAJAATMADJA, SH) : Fraksi ABRI rupaµya sama dengnn PDI apa yang tadi dikemukakan mengenai wilayah ne­garan Republik Indonesia dalam RUU ini, namun ingin juga mende ngar penjelasan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT (H. DJfuViALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terima kasih, saya per­silahkan Bapak Menteri.

MENTER! KEHAKIMAN (ISMAIL SALEH, SH) : pertanyaan dari FKP memang sudnh tertampung di dalam perumusnn Pasal 15 ini, tidak hanya di dalam ~' tetapi di dalam ayat (1), dalam ayat (1) ini ber= bunyi jadi unsu~ya adalah kepentingan pendidikan ilmu pengetQ hmm dan kegiat<:m penelitian dnn pengembangan, kemudinn cipta an ini dilindungi Hnk Ciptanya selnma 3 tc:.hun sejak diymwnkan

belum diterjemahkan ke dalo.m bahasa Indonesia atau di perbanyak di wilayah negara Republik Indonesia itu ayat (1).

Di ulangi lagi di g, di ulangi lagi di dalam ll,jadi memang ese£

sinya ini bukan diterjemahkan atau diperbanyak di luar negeri - -

tetapi di wilayah kita sendiri di negara kita sendiri, sehingga

pertanyaan ••••••••

pertanyaan FKP tadi bisa kita jawab dengan kita kembnlikan k~

pada rumusan dari pasal 15 itu sendiri. Sebngairnana tadi yang

dikemukakan oleh PDI dan Fraksi ABRI. Mudah-mudahan dengnn d~

mikian juga cukup jelas. Terima kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAPAT (~. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terimn ko.sih Bapak Men teri saya kira bijaksana kalau kita skors dulu rapnt ini, ma­

ka segera makanan kita sudah tersedia sehingga nanti lebih se

gar bisa kita lanjutkan pembicarann mengenai pasal ini. Rapat saya skors setengah jam pada jrm 11.52 WIB.

Rapat saya buka kembali pada jam 12.22 WIB, dengan mempersi -

lahkan Fraksi Karyn Pembangunan untuk memberikan tanggapannya.

FRAKSI KARYA PEVlBANGUNAN (SOESANTO BANGOENNAGORO, SH) : dari Frak­

si Karya Pembangunan memang makin jelas persoalannya dan kami

puas sekali dengan jawaban dari pak Menteri bahwa terutruna 1iE terhadap pertanyaan terakhir itu bahwa mrmong pengerjaan dari

pada ciptam:i itu harus dikerjakan di Indonesia ini itu yang

jelas, jadi naga-naganya setelnh kita melihat bahwa prosedur

ini memang dengnn diakuinya keinginan Pemerintah Indonesia ma suk ke Konvensi Bern dan itu menjndi synrat seperti ynng saya

katakan tadi ya kita bisq memahami, jadi kalau Pasal ~ ini

semula disulkan di drop oleh FKP kalau memang tujuannya rnemnng

jelas demi~ian karena tempo hari dalam pemandongan umum pak

Menteri apa masih menjawab kita harus hati-hati di dalam mernQ

stiki konvensi-konvensi internosional itu, makn kita ~osih be£

peluang menanyakan itu. Tapi sekarnng bahwa sudah ditimbang­

timbang keunt1:1Ilgan masuk ke Konvensi Bern dan ini merupakan

prasyarat, maka bagi Fraksi Karya juga bukan merupakan soal

yang penting, maka ~ ini tetap hidup ndak apa-apa. Cuma di d~

lam b nya yang setelah pada usul yang Fraksi Karyn itu seandai nya a tadi diangkat dengo.n perbaikannya ini saja kami mohonkan

kepada pak Menteri yaitu yang bunyinya, supay~ enak karena ini

kaitnrLYlYD dengan Q pQk, nanti lupa ini, yaitu do.lnm hal peme-

gnng Hak Cipta bersnngkutnn ~ tidnk meloksnnaknn sendiri a­

tau menyataknn ketidak sediaan untuk melaksanakan sendiri kg

wajiban sebngnimana dimnksud dnlo.m huruf g mewajibknn peme­

gnng Hak Cipto. ynng bersnngkutnn un]:uk memberiknn izin :5-e:::;ndn

ornng lain u.."11tuk menyerjemnhknn dan atau memperbanyak dnn

sebngainya. Ini saja minta gnris bnwahi atau mulai sekarang

mendapat pemikiran yaitu pesnn dari Fraksi Karya supaya be -

tul-betul jatuh kepnda orong-ornng yang akan bermnnfaat, ~

jangah ••• • • • 8

- 5f. -

jnngan asal orang asing pemegang Hak Cipta itu punya kekuasg

an menunjuk seenaknya saja orang sinpn saja yang memungkin -kan orang ini menjadi ~ calo, sehingga itu akan membiki T1! nyam, jadi kita ingin melihat di sini ini di mana campur ta­ngan Pemerintah di dalmn penuJj.jukan ini. Sehingga apa usul dari Fraksi Karya i!li terakomodir walaupun tidak usah meru­

bah pasal Q. tapi keinginannya terakomodir di dnlrun pasal b i

ni, ini saja bagi kita, bagi tanggung jawab kita kepada maSY£ rakat yang pernah memberikn.n masukan-masukan kepada kita se­mua itu kita sudah memperhatikannya. Lalu· kita tuntaskan saja karena kita bicara Pasal 15 kaitannya Peraturan Pemerintah ! tu sendiri di sini memang kalau kami bukan sebagni an~gota PANSUS tapi sebagai anggota Komisi III selalu mendengar atau selalu mencatat tekat dari pak Menteri bahwq set.iap Undang-un

dang mnnakala dalam Undang-undang itu memerintahkan adanya

Peraturan Pernerintnh aknn diusahnlrn11 terbi tnya Peraturan P,e­

merintah itu kalau bisa tau diusahakan lah tekatnya berbareng

dengo.n diurtdnngkannya Undang-undang ini. Apakah Pernturan Pe merintah di dalam yang mengatur pnsal-pasal ini yang disebut di dalam pasal ayat (3) itu juga akan keluar pada saat ini di undangkan dan kalau memungkinkan memang kito. ingin tahu poko.t_ pokok persoalan ini yang akan diaturnya. Jadi dengnn demikian moga-moga ini merupakan yang terakhir permohonan dan harnpan

dari pada Fro.ltsi Karya. Jadi yang pertama pada b i tu., satu sg po.ya jangan seenaknya pemegang Hak Cipta itu menunjuk orang tapi adalah orang yang idela yang seperti ·digambarkan FKP dan

bukan calo dan selebihnya peraturan pemerintah itu apakah bisa keluar bersamaan dengan diundongkannya Und~ng-undang Perubahan ini dnn kalau mungkin pokok-pokok ynng diatur dalam peraturan pemerintah itu. Terima k2sih.

KETUA RAPAT (H. DJA~J.ALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terima kasih, jadi usul Fraksi Karyn Pembangunan untu1{ menghapus p2sal 1.5 ayat ( 1) Q.

dengan penjelnson Pemerintah dicabut. Saya persil~hkan Fraksi Persatuan Pembangunan sekaligus dikaitkan dengan usul-usul dQ

r~ Fraksi Persntuan Pembangunan atnu tanegapan Fraksi Persatuan Per.1bangunnn rnengenai 18 nyat ( 1) suja dulu, eh 15 nyat ( 1) Q.•

FR.r\KSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. H.M. JUNUS UT/IAR) : terima kasih pak Ketua. Setelah mendengar urnian Fraksi Karyn Pembangunan tadi dengan menarik ayat (1) ~ buat kami karena kami melihat ada kaitannya dengab usul kami tadi yaitu ·ayat (1) £ ini sup£ yo. ki ta renungkan le bij jauh mengingat kernuJ1gkinan-kemungkinan

biso memberikan kepentingan, boleh dikatak.nnlah kepentingnn TI£

siOllallah. Yang kita khnwatirkan nanti pemegang Hak Cipta itu

dalam menggunakan Hak Ciptanya itu tidak sebagaimana yang kita

harapkan •••••••

- r:;J -

harapkan dalam mekanisme yang telah kita atur yang mana dalam

hal ini menurut RUU itu mekanismenya itu menunjukan betul-be­tul eksposnya manusiawi. Tapi adn hal yang nru .. Dgkin pandnngan karni ini keliru, sekarnng kalau saya tidak salah menangkap, nn.mpaknya Pemerintah sekarang seolah-olah adn dorongan supn

ya kita masuk ke Konvensen Bern itu. Jadi tadi juga sudah se­olah-olah ini satu jalan buat kita dalam salah satu artikel Konvensi Bern itu negara yong seharusnya menjadi anggota itu Undang-undangnyn harus sesuai dengan nrtikel tadi dari Konveg

si Bern itu. Kitn dari legislatif tentu dapat strategi global

Pemerintah dalam rnngka hubungan internasional dan kepentingnn

kita dengan negarn IGGI. Tapi ada satu hal yang perlu dipi -lirkan yaitu dari segi faedah mnnfaatnya dibandingknn dengan

••••••• kerugirumya. Sa.ya pernah ada teman saya seorang Je pang dan dia juga bukan ahli hukum, tapi dia juga sebagai orang dagang mangetahuim katanya Jepang itu setahunya kalau nggak salah katanya sampai sekarang itu belum masuki konvensi apa-apa, jadi kalau Jepang itu buku apa sajn Bahasa apaun juga

kami terjemahkan dalo.m bahasa kami, ya kami meniru menjiplak tapi kami ada kodifikasi. Nah bukan terpengaruh dengan Jepo.ng

tapi sebagai suatu negara yang mnsih berkembang kalau menurut saya kita ini masih berkembang masuk dalrun ketegori Under De

velopment Countrys walaupun kita nkhir-akhir ini sudah ti­dak dinnggap negara Under Developm_ent lagi. Jadi dari S-egi hg_

rapan kita untuk menerirna bantuan luar negeri seperti Bali

Konvension, itu juga tahun 1971 kalau nggak salah kita itu In

donesia pata tahun 1971 itu masuk daftar salah satu negara yang

Under Developet, tapi sekarnng tidak lagi ita karena in come perkapita kita menurut tioritis diatas 500 $ sudah dan·sampai

600 $, jadi karena itu kita kehilangan bantuan-bantuan yang harus kita terima dnri negara-negara maju, terus sudah kita r~­sakan sekarang karena kita bergeser dari Under Developed jadi

negnra y2lng sudo.o dihi tungknn negarn tidak Under Depveloped l.Q.

gi." Ini anulah apa itu strategi Pemerintah tapi kita menghim­

bau perlu -dipikirkan mungkin tidak secepatnya . akan masuk

mungkin proses waktunya mn~ih lnmn entah 5 tnhun entnh 10 ta­

hun lagi atau memang sangat mendesnk sekali kita aknn masuk dg

lam Knvensi Bern ini. Kembali tadi harus diperhitungkan ten­

tang adventits dan disadventis ini. Kalau dari segi khisnya dari pada Pasal 15 ayat (1) g, b snmpai

c dan ayat (2) dan ayat (3) nya memang sud2h baik ini kunci pengaraonnyn -sudnh ada yaitu derigan peraturn.n pemerintah itu se

bagai kunci pengamannya. Jadi disinilah knlau boleh saya

sedikit ••••••••

•

-·58-

sedikit menanggapi Pasal 15 'ini keseluruhannya boleh tidak pak,

Sebenarnya yang kami kha~utirknn tadi walaupun ada kunci peng­

amnnnya, ya kita ini harus konsekwen juga dengnn sistim ekono­

rni yang kita anut, kita sekarang itu kalau menurut para tehno­

krat kifa sekarang, kita ini sistim pasar, sistim campurnn, miks sistem sampai sekarang ini tapi tetap berdasarkan Pancasi . -la, ini bukan ekonomi Pancasila, sebab ekonomi itu ekonomi is

ekonomi, economic is saidne, jadi tidal< ada Pnncasila i tu ja -ngan dicampur dengan ekonomi Pancasila, kita lihat juga ada se

pak bola Pancasila tempo hari. Jadi masalahnya sekarang ini ya

kalau memang kita itu untuk kepentingan nasional kami ingin men~

himbau dalam kunci pengamannya ini yang ayat (3) nya itu hendak

nya yang berhak itu pada tangan pertama apatu istain instansi,

instansi pertama itu Pemerintah, nah Pemerintahlah nanti menun­

juk atau dia rnenunjuka pada misnlnya Balai Pustaka atau pada

Percetakan Negara untuk mencetaknya rnilik negara BUMN atau ke­pada swasta yang seperti usul rekun FKP tadi yang betul-betul

memenuhi syarat tidnk calo. Jadi betul-betul diamankan segi k~

pentingan nasionalnya supaya jangan rnenjadi obyek nanti untuk

golongan tertentu khususnya model kuat. Jadi ini kalau saya jg_

lan pemikiran kami tadi instansi pertama itu Pemerintahlah yang

memperbanyaknya ya mengurus cara-cara imbalannya kepada penci£

tanya dan di luar·negeri yaitu tidnk berarti itu dimonopoli P~

merintah sebab pernah kn.mi praktek pengaTaman waktu mosih men­jad i pamomg praja saya waktu isiden di Palembang itu stenvet

tahun 1960 an itu rnenjual esepmya nerbentuk rumah-rumah. Dia

minta Pemerintah membagikannya kepada untuk dijual waktu itu kil

mi Pemerintah kalau you rnau kasih kMN kasih bantuan untuk meg

jual rumah-rwnah esep stenvek ini you kasih kami wewenang supa­

ya kami leluasa menunjuk siapa yang akan kami nunjuk untuk meg

jadi pembelinya, logika begitulah jalan pemikirnnnya itu.

Jndi pf~nciptnnyn i t.u tidnk tentu fnifei t,

rD id to. ini adalnh Pernerintah guvermen.

sednn0cr~{D.n ki tn d ine2'n '...J-

Supaya lebih mudah dikontrom, bukan tidnk mungkin lagi orang In donesia bisn tertipu, nnnti setelo.h din junl dengnn .si A, sipeg

ciptu.. diluar negeri di junl l.J.gi dengc:m B, nda kemun;;:kin2n i tu

sebnb kitn biaso.nya dolnm pengmmsnn itu, memnng ago.k sulit.

Jadi itulah kami menghimbau pnda Pemerintah masalah ini dnri se

gi moralisme sudah baik, kami tidak ako.n mempersoalkan.

Jadi ma~alnh Pnsal 15, nyat (1 a) itulah yang kami ingin. supn­

ya betul-betul nanti Femerintah mengawasi dengnn k~ci pengamng

nya yaitu ayat (3) itu lebih jelo.s dalam faktur Pemerintah itu,

bisa sebut nama tadi itu Pemerintah, entah itu tadi dimasuknn

do.lam penjelnsan, entnh bngnimana nanti menurut sifntnya nanti

nan ti • • • • • • • • • •

- 59 -

nnnti kalau kita mau mufakat di PANJA knn. Selo.njutnya tadi

FKP ada menyinggung masalah bagaimana kita itu jika intinyn hi­dup dnlam perbnnynkan ntnu pencetaknn penterjemahan ini, kepen­tingan mahasiswa-masiswa ki ta iirch tidak membeli bukunya terlalu mahal, dp.n dicetnk juga harus di d alnm negeri. Nah ki tn ini

ada kemungkinan mencetak do.lam negeri kadang-kndnng lebih mahal·

dari pada cetak di luar negeri.

f"'iemnng kalau ki ta lihat sekarang buku ekonomi yang tebalnya 3 s/d

7 cm, kita foto copy kertas biasa itu bisa ho.bis 3 ribu sampai 5 ribu rupiah. Sedangknn kalau kita beli di lunr pasar senen itu

yrulg masuknya selundupan dari Taiwan apa itu cuman sekitar 7,atau 8 ribu. Jadi kalau oanding enak beli yang sudah dicetak daripnda kita,futo copy. Jodi disinilah, npakah harus mutlak dicetak di dalam negeri ini, kalau saya melihatnya dari segi mana yang murah paling menguntungknn. Ini pe,ngalrunan kami tahun-tnhun 195'2 wuktu masih di UI sini, itu ada sistem kupon pada Mahasiswa ini, kupon kalau kita beli di literatur itu adalah kupon c. Itu dalam kupon i tu ki ta bisa dapat hargn buku i tu mendasar 50 %. Say·ang waktu

itu mahasiswa kita, baik fakultns hukurn, kedokteran, ekonomi ba­

nyak yang tidak bisa bnhaan Belanda. Kebetulan kawan-kawan knmi satu angkatan itu banyak ynng bisa juga Bahasa Belanda. Walaupun di HIS itu bisa juga ikut Bahasa Belanda, jadi banyak beli buku wak

tu itu, murah betul. Kita itu juga nanti kolau Pemerintnh do.n keuango.n mengijinknn, apa snlahnya nanti itu bisa dilakukan. Jadi ini dipikirkan. Jadi jangan dikunci harus mutlak dicetak di Indonesiu, sebab yang mernberi lisensynya i tu nanti banynk yang harus dikembalikan, ':imung

kin sangat mahal, bisa jutann dolar, itu musti diperhitungkan kal

kulasi di dalnm ongkos cetak, dan lihat-lihat juga berapa eksem -plar yang bisa dia cetak, kalausedikit ya tentu lebih mahal.

Nah ini masalahnya. Jo.di kembali kita Pasal 15 ini, memang masalahnya tidak bisa lang sung ke TD:lJS saµn kira, jad i ko.mi mengusulko..n ke P/\.NJ A.

Dnn terima kasih keterangan Pemerintuh, FKP dnn reko.n-rel~nn sefta-

lian, terima kasih.

KETUJ\ RAPAT (H. DJAMf.LUDDIN TAI:iBUNJ~N, SH.) : teriran l'\:nsih pnk Yunus Umnr, Pc:tsnl 15 aynt ( 1 a), ynng diusullrnn oleh Frnlrni Knrya Pem­

bangunnn dihapus sudah ditarik kembali. Tndinya ndn usul-usul yang sehubungan dengan itu, yang oleh Fra~

si Persatuan Pembangunnn mengharnpknn kalnu sayn tidak snlnh

tangkap, supnya itu nanti sebngni himbnunn dnpat itu ditampung dalnm Pernturan Pemerintah yang ditnur di ayat (3) sebagni kunci

pengaman.

INTERUPSI •••••••••••••

I

I·

- 60 -

INTERUPSI FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. H.M. YUNUS Uf'/TJ\.R.) : disamping itu direnungkan ayat 1a ini dihubungkan apa yang ka­mi kemukaka.n tadi, kemungkinan hanya kesempatan ini digunakan· oleh golongan tertentu saja, dru1~akan merugikan tidak timbulnya pemerataem di dalam pencetaknn..nya, misnlnya begitu ycng sudah

saya kemukakan

KETUA RAPJ\.T (H. DJ f\lvIALUDDIN TAMBUNAN, SH. ) /Peraturan Pemerintah.

direnungkan untuk di

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGL1NAN (DRS. M.M. YUNUS UI.'IAR.) : ya lm.tuk di

redaksinya, ya Peraturan Pemerintah itu kuncinya, tetapi redak­sinya juga harus kira-kira bagaimann sebQiknya supnya bisa me­nrunpung ungkapan kami tadi, kalau mungkin menampung di Pasal 1a Kemudian redaksionilnya agak dirubah sedikit, nah itulah. Sebab kami belum mampu untuk merumuskannya, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : jadi Fraksi Persntuan Pembangunan masih mengharapkan supaya nanti Pasal 1 a masih di

bicarakan nanti lngi.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. H.M. YUNUS UMAR.) : so.mo dengnn FKP, kalau FKP menyetujui sudah ini, betul nggak.

KETU.A. • •••••••••

- 61 -

KETUA RAPAT (H. DJM-tALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : don pembicaro.onnyn itu di PANJA, snyo persilnhkun Frnksi FDI.

FRAKSI PARTAI DEMOK..V.SI INDONESIA (DRS. H. MARSOESI.) : snudarn k~

tuo dnn f3npnk Menteri dnn Soudnru-snudaro seknlinn, Frnksi PDI ingin mengucnpknn terimn knsih kepndn Frnksi Karyn Pembongunon yong mono. sesudnh kitn berdinlog don bermusyawarah ¥ong ngnk mnknn wnktu ini. Podo okhirnyo mennrik kemboli usulnyn sehin~ go nknn memperlnncor jolonnyo pembohosan RUU ini. Don komi berpendirinn tetop seperti npn ynng diuturoko.n oleh juru bicnro Froksi pertcmn. Yong keduu, mennnggnpi himbnuun kemungkinnn-kemungkino.n dikelu nrkunnyn Peruturan Pemerintnh, itu memnng demi -kepentingnn na­sionol, memnng dnpnt dipertimbnngknn. Dnn untuk ini Fraksi PDI juga menghornpkon pendopnt dnri pndo Pemerintnh, khusus terhodnp keinginon kowon Froksi Persotuo.n Pembnngunon, kirnnyu ka.J~_au metnang tidak· terlall_:l perlu untuk PANJA dopo.tlo.h diputusko.n di

do.lam forum PANSUS ini soju. Lebih-lebih ir1i merupokon pendn­

pot yung berkembong pndn saat-sao.t kitn mennnggapi usul - usul dnri pado Fruksi Karyn Pembungunnn itu to.di. Kolo.u snyu tidnk so.lcll, jugu tidok mnsuk di dolum DIM Frnksi Persntuun Pembnngunun. Sekion Snudnrn Ketuu, terimn kosih.

KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) silnhkon Fruksi ABRI.

terimn knsih, so.yo pe~

- FRAKSI ABRI (HARRY SUWONDO, SH.) : Soudnru Ketuo, membatosi diri pndo Po.sol 15 oyat (n), Froksi ABRI mernsn tidok odo mnsnlh l~ in, dun setuju dengo.n perumusnn RUU, sekinn.

KETUA RAPAT (H. DJAVlALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : so.yo. persilnhko.n Bu­pak Menteri, terimu kosih pnk Horry.

MENTER! KEHAKI~..AN (ISMAIL SALEH, SH.) : - terimn knsih Soudorn Pimpi nn don pnro. Anggotn PANSUS yang komi hormoti. Pertama knrenn Frnksi Koryn telnh mencubut kemboli usulnyu UU tuk menghopus Po.sol 15 nynt 1n ini, don Froksi Knrynpun tidok mengemuknknn untuk dibahas dnlnm PANJA, dengon demikinn dopnt knmi sirnpulkon bohwn Frnksi Karyn sesungguhnyn bisn menerimn rumuson ini sebngnimonn jugn pendnput dnri Fro.ksi ABRI dun

Frnksi PDI. Hunyn Frnksi Persntuun Pembnnguri..nn meminto Pnsnl 15 nyot 1o ini s~p~ya di PANJA kun. Mungkin dengon·penjelns­

tombnhon snyo ini, bnrongkoli jugn memondnng tiduk penting. Pemerintah memohumi kekhnwntirnn mnupun ketidok pnstin.n yang

dirosnkon oleh Fro.ksi Karyn, khususnyo yung menyungkut huruf b®

Huruf ••••••••••

- .

- 62 -

Htiruf b ini, yuitu memberikon ijim kepodn orung lain. Ini jo.­

ngnn sompai orang lain ini, orang yang tidak bonofid, bnhkan

mungkin seorong calo. Pemerintoh sangat menghorgai kekhawnti~ nn dari Fraksi Karyn ini don untuk itu bogaiman sesungguhnyn

mengakomotir kekhawotiron ini. Memong sudnh kito berikon oko­modasi ini dnlam arti ayut (3) uknn mennmpungnyo yaitu dalum Peraturan Pemerintoh.

Noh orang lain ini biso orang perorangon tetupi biso juga bo­don hukum, tetapi mekonisme penunjuknnnyo itu, itu pemerintah

seteloh mendengor pertimbnngon Dewan Hok Ciptn. Jodi odo pe -ngomonon. Dewan itu terdiri dori unsur-unsur yang merupakon

wokil-wokil dori ososiasi-asosiasi juga. Jodi memperhatikon

kepentingon-kepentingon asosiosi-asosiosi. Di situ tentu ado.

keinginon untuk tidok semudoh itu pememgong hok cipto mentinjuk orang loin. Jodi mekanismenya odaloh andnikoto pemegnng hok cipta itu tidak melo.ksanakan sendiri dun berkeinginan untuk me nunjuk orang loin, mako di sini dewan hak cipto. menonyo.kon ke­podo pemegang hak. cipta yang bersongkutan. s{apa yong mau kou tunjuk itu. Orung loin itu siopa yang mau kau tunjuk itu.

Di sini dewan hak cipto bennr-benor selulu memberikon nnsehot­

nusehat otaupun juga pengarahon, ogor penunjukon pada orang l~

in itu bennr-benor baikloh. Artinyo bermanfoat bogi semun.nyo,

tidak rnerugikon kepentingo.n-kepentingon nasionol jugn, ~hinggu

o~o pengamannn-pengnmonan tertentu.

Memnng i tulah s esungguhnyu o.nto.ra lain ynng okun dintur dnlnm Tota Peraturun Pemerintuh itu, don Peroturon Pemerintah itu,

corn penunjukan itu nkon kitn otur. Orong loin itu apokoh

rang atnu bodan usoh.n Indonesia mono ynng akan ditunjuk.

o ....

itu

nanti akan kitn ntur. Toto earn penetnpan besarnyn, ntuu beropo besar imbnlon yang

juga dapot diberikan. Itu oknn kitn otur.

Jugo tatn earn penyerohnnnyo, ini semuanya merupnkan materi

substonsi yo.ng okon diutur lebih lnnjut dalrun Pernturnn Ferne -rintah. Pemerintoh sendiri berkeinginon agar hu.1-hol demikinn

itu jugn tidok sompai lulu merugikon kepentingon nnsionnl, se-

hinggo benar-bennr hoti-hoti melakukan pengnwasan don

dewon hak cipta ini benar-benor berfungsi. Karena itu

hak cipto diketuoi sendiri oleh Menteri Kehokimnn.

perom:m Dewan

Jo.di Pemerintah sekali lagi bisa memahomi, untuk itu Pemerin -toh duput mempertimbnngkan agar nanti mosaloh-masoloh ini pe­rumusannyo yong biso. dipergunokan untuk lebih memperjelos pen­

jeloson RUU ini diseruhko.n po.do Tim Perunius, untuk merumuskan

opu yang tudi--··komi kemukokan.

Jodi ••••••••

- 63 -

Jodi kurong lebih isinya Pernturnn Pemerintnh, sehinggn lebih sreglnh pnda Fraksi Karyn, bohwa penunjukan podo orang loin itu tidok sembarongnn. Dan itu bisa dipohomi don dimengerti don kita sepakati bersama, memang sehorusnyo demikian 9

Sehinggo ~tujuon dori po.do Undnng-undong ini ntau perubnhon dn­ri Undong-undong itu okan daput tercnpai. Jodi mengenoi kekhawntiran dori Frnksi Karyn itu biso kito nko modir,~ Pemerintnh biso menerimo don kolou perlu di dolrun penj~ lnson RUU i tu ki to uroikon. Kurang lebih arnh peng~turan dari pengaturan Pemerintah itu bagaimona. Don ini Tim Perumus bisa ditugaskon untuk itu. Oleh knrena itu maka permintaan ogar Peraturon Pemerintuh itu sebniknya kelunr bersamnnn dengnn Undnng-undang memong dilihot daroi segi tehnis yo tidok begitu sulit, knrena Undn~g- undang itu ado lulu nnnti, tetopi toh memerlukon waktu sehingga bisa bersamaon dulam orti bersamn-samo kelunr gitu. Un~ong-u..~dong

itu lozimnya kelunr lebih dahulu kemudion diundongkun setelnh itu baru ado Peraturon Pemerintoh. Namun demikian isi dari Peroturan Pemerintoh itu nonti yung akan keluor paling tidok sudnh tergombor di dolnm penjelosan Undang-undong yong bersong kutan itu. Sehingga dengnn demikion waloupun belum keluar Pe­ruturan Pemerintohnyo koreno memerlukon woktu, tehnis, begitue Setidak tidnknya dicblom penjeloson itu oroh yong akon diatun itu jelas. Selonjutnyo mengenoi mosoloh Konfrensi Bern memong bennr siny~ lemen yong dikemukakon oleh Fraksi Persotunn Pembnngunnn don ituloh sebnbnyo mengopa Pemerintoh pndo woktu memberikan jowoe onnyn itu menegaskan bohw'n kapon kito mosuk di dolam Konfrensi Bern don itu jugo ditanyokon oleh Fraksi Persatuon Pembongunan puda woktu itu, memong mosih perlu kito pelojari bersomo, kito perlu pelojori secora mendolom don dengon sikop penuh hoti-ha­ti. Tetapi orah don pandangnn kitn sudah jelos, bnhwa Konfreg si tersebut podo hnkekotnyo merupo.kon titik temu otnu titik simpul terkaitnya kepentingon-kepentingon hukum berbogoi bong­sa don negaro. Kita tidok menjadi pese!tn Konfrensi Bern itu sejok tohun 1958, sesungguhnya yung menjodi peserta konfrensi i tu ndolohNederlbmds Indie Belnndo. Tuhun 1958 kit~ menyg_

tnkan keputuson politik tidak terikat kita lagi kepado Konfreg si Bern, dun i tu sudoh berjalon 9 tuhun lrununyu. Dolam Keterngan Pemerintoh knmi telnh mengemukakon bnhwn kitu perlu memperhatiknn foktor keselorosnn, kesernsion don keseim­bongon dolum kehidupan antor bnngsa ini, .sehinggo dengon demi­kian cito-cito kita tentnng terwujudnyo ketertibon dunio yong

berdasarkon ••••••••••

- 64 -

berdasarkan Kemerdekaan, perdarnaian abadi dan keadilan sosi­

al itu telah dapat terwujud. Nah dari segi itulah kita me­

mang tidak rnungkin terus menerus berada di luar konvensi.

Pada suatu saat kita akan masuk, sebab akan dapat menirnbul -

kan berbagai macam akibat dan konsekwensinya yang merugikan bangsa dan negara kita. Memang masuk konvensi iiu ada kala­

nya untung dan adakala ruginya, jadi ada advantage dan disadvan­tage. Tetapi kita kalkulasikan, lebih banyak untungnya atau

lebih banyak ruginya. ·sehingga kapan hal itu kita lakukan masuk Konfrensi Bern, -memang kita perlu pelajari lebih dahu­

lu dEngan seksama. Ada cara lain yang bisa kita tempuh un­

tuk bisa memperlancar keinginan kita dengan adanya Undang-un

dang Hak Cipta yang ~udah.k~~a perb~harui itu yaitu kita me­

ngadakan suatu . hilatera).. agreerr.ent sambil menunggu ad any a ke­

sempatan kapan kita masuk sebagai pe!B'erta Konfrensi Bern, k_!.

ta bisa mengadakan perjanjian bilateral. Umpamanya Indone -

sia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris, memang sudah

ada keinginan-keinginan dari dua negara itu untuk mengadakan sesuatu agreement., Begi tu Undang-undang ini keluar ada sema -

cam pendekatan yang sudah dilakukan, ada keinginan untuk ma­

suk atau untuk mengadakan sesuatu perundingan kearah bilate­ral. Amerika sendiri bahkan sudah ada keinginan dan langkah

langkah dan sudah diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat,

bahwa Amerika juga ·ingin masuk Konfrensi Bern. Sekarang ini

Amerika masuk dalam UCC. Tetapi putusan dari Presiden Rea -

gen i tu mengarah kepada...memer.:j_ntahkan kepadapembantu-pembantunya agar coba usahakan untuk mulai memikirkan masuk ke Konfrensi

Bern. Oleh karena itu untuk refrensi, Rapat PANSUS ini dan

kemungkinan juga Rapat PANJA, kami akan perbanyak daftar ne­

gara-negara peserta Konvensi Bern dan yang ikut UCC. Terdapat 23 negara yang menjadi peserta dari Konfrensi Bern,

dan juga 25 negara menjadi peserta dari UCC. Narr:un derllikian terd2pat 53 negara y2ng sekaligus menjarli pe-

serta dari konfrensi Bern tetapi juga menjadi peserta dari ucc. Dan di dalam daftar ini ternyata Jepang itu menjadi p~

serta dari Konfrensi Bern dan juga menjadi peserta.dari UCC.

Jadi dua-duanya dia ikut. Nah kalau Jepang itu ikut tidak

lain kecuali mengikuti apa yang terkandung dalam konstitusi

· Konfrensi Bern itu. Ini yang mengenai Konfrensi Bern dan juga mengenai Jepang,

karena tadi oleh Fraksi Persatuan Pembangunan itu menying

gungnya. Jadi rnekanisme-mekanisme penunjukan . ini _ je las bahwa i tu akan

kita atur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerinteh.

Dengan ••.......•

- 65 -

Dengan demikian Saudara Pimpinan, masalah Pasal 15 ayat 1a

ini kiranya dapat diterima seperti rumusan RUU, demikian ju­

ga Pasal 15 b ini hanya di dalam penjelasannya saja; kiranya

dapat diserahkan kepada Tim Perumus dan untuk itu kiranya ti dak periu diserahkan kepada PANJA.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

KETUA RAFAT (H. DJAXALUDDIN TAMEUNAN, SH.) : terima kasih pak Me~

teri, jadi saya kembalikan kepada Fraksi Persatuan Pembangun

an. Tetap masalah_ 15, pasal 15 ayat 1a yang oleh pengusul

untuk dihapuskan itu sudah dicabut dan pak Menteri tedi su­

dah rnenjelaskan ba_gwa apa yang dikhawatirkan atau diinginkan

itu dapat ditampung di dalam kunci pengaman yang dikatakan ~

leh Fraksi Persatuan Fembangunan dalam Peraturan Femerintah.

Dan untuk mengikat Pemerintah, Femerintah bersedia intuk itu

di tentukan diterangkan di'dalam penjelasan nanti yang untuk

diserahkan kepada Tim Perumus. Saya persilahkan Fraksi Per-

satuan.

FR.AKSI PERSkI1U.Ai\ PEi·'lB.Ai~GUl~Al\ (DR3. H1~1. YUNUS UI•iAR) : teri:na kasih

pak Ketua, juga terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah

memberik2n penjelasan, sehingga kami sangat memahaminya.

Jadi memang masalah kita apa itu, waktu untuk masuk, buat In t -

donesia untuk masuk Convention. Bern itu belum ditentukan wak

tunya, masih akan dipelajari.

Ya memang saya yakin pak Kenteri dan juga rekan-rekan Fraksi

dapat menghayati akan kekhawatiran kami ini. Tidak lain se­

betulnya tujuan kita itu sama, cuma mungkin kami itu, pene -

kanannya itu lebih, ingin lebib anulah, lebih konkret tercaE_

tum dalam 2pa itu, ayat 1a ini. Dan juga juga kita harapkan

juga ada penjelasannya. Tadi Pemerintah juga mengatakan ayat

1b juga akan diadakan penjelasan dan juga ayat 3 dari Pasal

15 ini juga yang membuat Pemerintah juga akan di atur oleh

Fe~erint2h denzan sedemiki2n rupa, hinisa betul-betul ~enja­

min kepentingsn apa itu nasion2l kit2.

saya sangat gembira sekali tadi Bapak Kenteri mengatakan di

samping pada suatu saat kita tidak bisa lepas dari percatur-

en Internssional untuk rn~s~k :Ji '12l2n: ·::::onvention 3ern itu.

Tetapi yang peoting itu bus~ ~its ini ba~aimana rre~ggun2kan

pelu3ng dari negara maju itu supaya bisa membantu kita tadi

disinggung oleh pak E~nteri mengenai sementara itu kita akan

lebih giat mengadakan perjanjian-perjanji2n bilateral.

Ini penting sekali, khususnya dengan Negeri Belanda, Amerika

dan juga mungkin Erppa lainnya.

Yang mana •.........

- 66 -Yang mana banyak buku-buku itu terutema Negeri Belanda dibi­

dang hukum, buku hukum juga tehnik dan Amerika, Canada, teh­

nologi-tehnologi ini banyak yang kita butuhkan dalam kita

<mengabsorb.j...r tehnologi, perkembangan tehnologi di dunia maju itu.

Jadi hubungan-hubungan upaya diplomatik dalam terlibat bila­

teral itu. saya kira barangkali lebih efektif nanti hasil -

dari pada yang kita cantumkan sekarang ini. Kalau misalnya

saja perjanjian-perjanjian deng2n Negeri Belanda atau Ameri­

ka, kita ingin mengeruk bantuannya itu. Jadi yang memberi

lisensinya dengan penciptanya itu juga Pemerintah Amerika,

mencetaknya juga dari Amerika ya kita dapat sebangsa ilmu gi

tu. Jadi saya kira lebih efektif nanti. Jadi kelihatan ini

jalan itu banyak yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah.

Jadi mengenai Pasal 15 ayat (a) ini kalau boleh saya mau min

ta waktu 3.menit, mau konsultasi dengan rekan saya ini, kar~

na saya tidak berani mau memutuskan sendiri. saya minta si­dang diskors 3 menit, kalau bisa berunding sebentar bagaima­

na baiknya ini.

i\..Ei•U.A RAP.AT (H. DJ.M~ALUDDII~ TA1'1BU:N.AN, SH.) : apakah bisa 2 menit

FRAKSI PERS.ATU.Al\i PE.i•'.i.BANGUN.AN (DRS. HH. YUNUS UfJiAR) : ah dua meni t

KETU.A RAP .AT (H. DJ A!•iALUDDIN · T.A~1BUNAN, SH.): say a skors {2 meni t).

Ra~at saya buka kembali, saya persilahkan Fraksi Persatuan.

FR.AKSI PERS.ATU.Aii PEi~.BANGUNAN (DrtS. HM~ YUNUS UMAR) : terima kasih

pak Ketua atas ijin yang diberikan pada ka~i untuk menentu -

kan sikap. Memang jadi prajurit ini payah pak, jadi dala~

ilmu manage men i tu ada excevtion ;principl.e. • Jadi di s inilah

.k~i pal< a± ilmu lah.

Saal mandat ini begini s2jalah kami ya kembali pada yang peE nah saya ucapkan ini masyawarah lagi ini, soal suatu mufakat

lac:;i. Ksmi i tu jugs s2;1g2t men.;harg:ai sek2li Fraksi- frsksi

yang lain juga Femerintah. Pemerintah telah banyak membuka

strategi yang terpendam itu. Jadi kami melihat dari Undang-

undang 82 itu, karena yang lama, dalam penjelasannya cukup

jelask2n. Nah ja1i pak ~enteri sudah menyangiupi untuk ayat

1 b dan juga ayat 3 a itu untuk nanti ada penjelasannya.

Jadi kami juga mohon seand2inya nanti dalam Tim Perumus men~

mukan dalam ayat t_a, b dan c, ada kira-kira kata yang bukan

prinsipillah atau mungkin juga dalam kaitannya kita untuk le

bih mengamankan tadi, terutama yang menyangkut ayat 3 Pasal

15 ini, tidak menutup ke~ungkinan kalimat yang ada pada redak~

sionil ini disempurnakan.

J ad i ......... .

r

- 67 -

Jadi kalau demikian dapat disetujui, jadi ya katakanlah

kita ambil anu ajalah Pasal 15 ayat 1 a, b dan c ini apa itu

s e rt a a ya t 2 d an 3 n ya i tu, k al au nan ti T I.l ... lU S mes ti me ne mu -

kan sesuatu dapat sedikit diadakan tambahan kata-katanya dan

juga se~ua itu diberi penjelasan.

Kalau Undang~undang lama pak ndak ada penjelasan pak kalau

ndak salah, cukup jelas, Pasal 15. Baiklah, jadi kalau demi

kian, dengan apa itu, persyaratan demikian kami mundur, jadi

kami tidak keberatan ini masuk ke TIMUS, dengan harapan apa

tadi, dengan harapan-harapan yang tidak mutlak pak. Itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAFAT (H. DJAMALUDDl~ TA~BUNAN, SH.) : jadi masalah ini

sendiri Fasal 15 ayat 1 a itu dianggap selesai, yang berikut

nya nanti di dalam kita membicarakan PaS'al. 15 ayat 1 b dan

seterusnya itu, yang tadi juga sudah kita singgung-singgung,

ini nanti yang akan kita serahkan ke TrL<:~TJS untuk mengatur di

dalam penjelasan, begitu.

FRAKSI PERSATUA1 PEMBANGUNAN (DRS. HM. YU~US UMAR.) : dan saya

kira rnulai dari a penjelasannya itu, tadi Bapak mengatakan

mulai dari b, Pasal 15 ayat 1 mulai dari b, dan kami mengu -

sulkan kalau Tim Perumus ini memandang perlu, juga ayat 1 a,

b, c itu dan juga ayat 2, 3 itu ada penjelasannya.

KETUA R.APAT (H. DJAi:ViALUDDIK TAI'finUN.AN, SH.) : kalau perlu ada pe~

jel2san, begitu.

FR.AKSI PERS.ATUAN PEMB.ANGUNAN (DRS~ -mvi. YUNUS lJ11AR.).: ya ada :pe.!!_

jelasannya. Bukan saja kalau perlu, mengingat kebutuhannya.

Lain-lain mengingat kebutuhannya dengan ada kalau perlu, ka­

lau perlu itu menurut kita, subyektif, kalau menurut kebutub

annya demi kepentingan hukum dan anu, kalau menurut kebutuh­

annya, jadi ya

KETUA RAPAT (H. DJA~ALUDDIN TA~BUKA~, SH.) J~adi ini k2l2u besi ~-

Pembangunan menambah ketentuan, kalau dibutuhkan Pasal 15 1a

juga itu diberi penjelasan, bukan begitu.

Silah~an Fraksi FDI.

H. i'l .. .;rt.SG.E.31.) : ter ima k.§_

sih, saya kira sudah agak maju sedikit, dan oleh karena pak

Yunus tadi mengatakan tidak mutlak, dimana Pemerintah sendi­

ri melalui Pak Kenteri tadi tidak, bahkan tidak usah kalau

dibutuhkan, kalau perlu dan sebagainya, malah atas himbauan

dari pada FKP tadi justru pak Kenteri menyanggupi, tidak sa­

ja dikeluarkan ~uatu Peraturan Pemerintah tetapi ditampung

di dalam •...... ~.

- ffi -

di dalam Pasal-pasal penjelasan. Saya kira sudah bisa menam­

pung apa yang diinginkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan.

Sekian saja pak ..

KETUA RAFAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) sekiannya ya~g b.agai -. mana ni~ pak sekarang

FR11KSI PART.AI .LE1YiOKR.ASI I.NDONESIA (DRS. H. i'IARSOESI.) : kami te -

tap kepada pendirian semula seperti yang saya utarakan tadi

mengenai Pasal 15 a ini. Jadi ..

KETUA RAPAT (H. DJA~ALULDIN TAM2U~AN, SH.) ada embel-embelnya dari, ini mengenai emb~l-embelnya yang diajukan oleh Persatu­

an Pembangunan, kalau-dibutuhkan Pasal 15 ta juga diberikan

penjelasan. Itu syarat dari Fraksi PeYsatuan.

~

FRAKSI PARTAI DEMOI<PASI INDONESIA ( DRS~ Ht •. .MAFSOESI) ~ Te:::-±ma kasih, menurut pen-

dapat kam±, seperti apa yang kami kemukakan semula, penjelasah yana perlu·

diakomodir ±tu tadi adalah tidak terlalu !1er.lu untuk Pasal 15 a.

KETUA RAPAT (H. DJA~ALUDDIN TA~BUNAN, SH.) : terima kasih,

persilahkan Fraksi AERI.

saya

FRAKSI ABRI (H. MOH. SAID WIDJAJAATMADJA, SH.) : Fraksi ABRI seba

gaimana tadi dikemukakan oleh rekan,' telah menerima hal- hal

ini dan mendukung apa yang dikemukakan oleh PDI.

KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : jadi jelasnya nggak

perlu dijelaskan. Fraksi Karya Fembangunan.

FRAKSI KAR.YA PE¥1BANGUNAN (SOESANTO BANGOENNAGORO, SH) : Fruksi Frnksi Karyn Pembangu_~an setelah menarik usulnya a,

sud ah • • • • • • • • •

- 69 -

sudrih bnrMg tentu JllCnerimn rumusnn ini dengnn segala penjelrsnnnytl

ynng ado pada RUU yF?ng seyr. lihr"t memeng ado. Selebihnyn untuk me­

nyataknn bal-iwa untuk selu~h Pnsnl 15 n ini Fr~ksi Kncyo sudnh ti­

dak ... mernpUJV1d persol'tlnn lngi dan mengucvpknn terimn knsih kepndn P~

merintnh ynng telnh memnsukon usul-usul Frnksi lt-;ryn ynng berkenmm

dengnn Pasal 1 b baik di Penjelnsan maupun di Peraturen Pemerintoh.

Don tentong Peraturan Pemerintch itu sendiri, memang Frriksi K~ryn

tidok memondong, tidnk menghnrusknn Pemerintah untuk membunt Pera­

turmi Pernerint~h pr:da sant diundnngknn. Lehih-lebih setel.!:h diri -

tur di dolam Penjelasvn, jari sekali lngi terima kP.sih, nrnnun demi

kinn juga besok Peraturnn Peiperint~h itu juga jangnn terlnlu lrnna,

itu saja. De.n seknli lagi terimn knsih kepncn pihok Pemerintah

dnn Fraksi Karyn mendukung kepndn floor ini untuk mempercepnt pe­

eye lesa..ian pembohnsan P nsal 15 ini dengnn perkembnngmi ynng~:tera~

khi r tndi. Te rimn knsih.

KE TUA : Te rim a kf' sih.

FRAKSI PERSATUAN PEMBJ\NGUNJ\N (Drs.H.M Junus Umor) Inte rupsi tr·di..

KETUA : Yn boleh interupsi knren~ sryc lihnt jugn ::do pC?k Kohcr sudnh

di situ barongkali memang adn interupsi.

IllTERUPSI FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNi\N (Drs.H.M Junus Umnr) : !adi re­

klm FKP menyrtnko.n Posal 15 ayat ( 1) sudoh ndn penjelc:smmyn, kami

lihnt-lihot ndnk ida ini, ndnk adn penjelasanqya cukup jelr.s.

MENTER! KEHAKIMAN (Ismnil Saleh) : Bise kartti jelrsknn nonti pak.

FRAKSI PERSATUAN PEMB.ANGUNAN (Drs. H.M Junus Umnr) : Pasnl 15.

MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Snleh 1SH) N nnti knmi jelrisknn.

KETUA : IntGrtJ.psinyn pnk Persntunn Pembnngunnn okan ditnmpune oleh Pg

mer:-into.h, soyn pe rsilnhknn bnpnk Mente r-i.

MENT3RI KEHAKIM.AN (Isninil Saleh,SH) Pasnl 15 dnr-i Undnng-und--ng in1.-

sudnh dicnbut dengan RUU ini. Dengnn dicnbutnyn RUU ini mnka

penjelasnn •••••••••

- 70 -

penjelasan Pnsnl 16 ynng dikntnknn cukup jelns di dnlt'.m Undnng-undmi,g

nya sekarnng juga ikut tercabut. Dengon ndnnya RUU ini ynng menynng­

kut Pesal 15 yang baru yang terdiri dari 3 6tiga) eyat, ~yrit 1, eyat

2, a;tnt J. Ayaj 1 terdiri dari a, b dan c diberikan penjelason seen­• ra meeyeluruh yaitu di dnlnm hnlrimnn 9 nngko 10, dnlrun nngka 10 itu

disehut ;pengnhapuson Pasal 15 didasnrknn ntj.s bebernpn pertimbangan,

dnn selanjutivn. Noh inilnh penjelas~n dnri seluruh Pasn!. 15 yang t.i

dck dipecah-pecah menjodi n, b, c, eyat 1, eyat 2 dm1 eynt 3 tetcpi

secarn menyeluruh. Apabiln mennng dipendeng perlu, ini dnpat ntcu di

pandang perlu untuk disempurnnknn knreno memt;ng adn kehutuhnn untuk -

disempurnnakan. Mnl"....a Pemerintnh nkan mel\Yiopok:m suotu Draft bnru d,n I

ri penjelasnn Pasnl 15 in.i ynng sudah 00.a teks-nya, tetopi ber'k~mbring

di dalnm pembahasnn ini, dolom fo.rum Pi\NSUS, aritara loin mengenai ku-

rang lebih arah yang akan diingink,,;·m dnllllD. isi Peraturan Pe~:.erintnh ,;..

yong nknn dikelurrkan itu. Nah jrdi sesungguhnyn sudnh nda penjelns-

an itu ynng disebut oleh FKP, it11 angka 10 itu. Dnn Tim Perumus bisa

ditugnskan untuk mel'\Yempurnnknn penjelnsrn angka 10 ini, itulah ynng

sesungguhnya munqkin bisa lebih menenangkan Fraksi Peraatuan Pe~banoun

an tentang Penjelasan ini. Te.rima lca$i'h.

KETUA : Soya kira sudrh bisa melegakan hnti kito, knrenn ndn j--dinyn sy

dah bisn mennmptmg keL"lginan dnri Frnkai Pe rsntuan Pemhongunan dise -

babknn penjelnso.~ Pasal 15 ad:-·lah menyeluruh. Jadi knlnupun nnnti

adn keinginon di situ menyinggung 15 1.a knlau nontinya menurut kebu-

tu..~on ynng d~~aksud, itu ndnk odn masnlnh. Knrena seperti seperti

yang dikdnkru1 bopok Mentcri tndi penjelason 15 itu tidok untuk 1 l\ ,

w1tuk 1 b dnn sebngninya, tapi menye luruh. Saya kira sudnh engga men

j adi mosalah. 5!',YO· pe rsilnhknn Frrksi Pe rsntu~n Pembaneurrnn.

FRAKSI PERSATUA-7'l PEMB.ANGUNAN (Drs, H.M. Junus Umnr) : Terimn knsih pnk

Ketun, jadi yo. mem~ng buknn cllli hukum. Jnc1 i mnta snyn itu enggnk j$1

li, wnlaupun dulu pernrh dib(!ca ini, topi lupa L-ii. Jadi memt'nt; rup.a

nyn adn penjelnsorumyn cuma tiolam bentuk perzy-njinruvn itu binsnnya k.i

to li..~nt itu, kolau RUU itu ndn urutnnnyn. Rupnnye dnlrnn bentuk

nummering •••••••

• - 71 ~

nurnmering ini. Jndi dengnn demikim1 dengnn kesedimm pihllk Pemerintt.lh

untuk menyediakan poda kitn drnft baeu, tentu drnft baru itu lebih di-

sesuoiknn dengnn npa yring hidup dnlnm pembahasllll ini. Jndi, sedengkan

kitci sendiri snja yang di si..~i, sriyr:: itu cari-cnci itu, nnnti pak Djn-

maluddi!1 jugn, buknn snyn sendiri pok Adnnn Kohnr mendek~ti soya, yong

mono ini, mona ini. Rupnnyri nhli hukurn ini jeli, jnri itu dengnn dis~

saaiknn dengan .menut""ut ynng lnziml~h itu, Pnsal 15 cukup jelns, itu s.a

jnl~h. Dan ini suntu metode baru iai, S[!ya itu lihnt dengm1 hrlrman --

ternkhir pok Menteri, halnman 16. Di sini Posol 11 cukup jelas, sa-

yn cnri-cari Pasal 15 ndak cukup jelas, jr'di npn fungsi rrln penjelr'a

~Ja itu saja, manflah ini technische fa~t. Jadi dengan demikian denqan I

kerj~on Pemerintah itu personlamiyn jadi cukup jelos dan terimn ka -

sih.

KETUA : Te rima kasih dengnn demikian masl"llah ini sudah dinnggrrp se lesni •

TIITERUPSI MENTER! KEHAKIMi\N ( Ismnil Snleh,SH) : Mttaf Sdr. Pirnpin.nn.

KETUA : Oh oda lagi pak Menteri silnhkM.

MENTER! KEHAKIMAlq (Ismnil Soleh,SH) . ·• Bukm1 Pas al 11 itu ronnwinyn, rem.a

wi duo, jadiknn Pasol rornnwi pertruna, terus Pnscl romnwi dua begitu.o·

KETUA : Ki tn sudoh we ting biso meninggnlkan P asnl ini.

( Ketok pnlu )

Artiuyn Pasal 15 cyat 1 a, kita teruskan dengnn membnh.ns Pasal 15 1b

yong sebenareya - trdi dnlcm sudnh terkait, sudah tersinggw1g dising-

gung dnlnm pembicnr-non wriktu mns.~'lM eyat 1 a, begitupun sayl'? persi-

lnhkan Frnksi ABRI lebih dnhulu untuk memberikan penjelosan tl:lnggEip-

anu:yn.

FRAKSI ABRI : tidnk te reknm, krirenn tidnk teknn tombol.

KETUA Se knligus b, e ini.

FRAKSI ABRI Ya.

KETUA Silahkan Fc-nksi Kilryn Pernbongunan •.

FRAKS I KARY A ••••••••

- 72 -

FRAKSI KARYA PEMBANGUN.futlf (Soescnto Bnngoennogoro ,SH) : Fri1ksi Kflrya send.i

ri tidnk memptmyai permasalahnn setelah perrn.nsalnhan y(?ng pokok sudnh

terselasaikrul tndi terhf!dnp usul Frnksi ABRI, tidnk mempengnruhi npa

yong menjndi usul Fraksi Karyn. Jacli terserah st:jn sejnu!-1 mt"?na pak

Menteri menanggnpLva apnknh itu di-TL"'iUS, atau dimnnn saja Fraksi -

ll~rya setuju snja. Terima knsih.

KETUA : Kat""enn t~di sudoh dikatnlmn sayn ingin peneg[!s:'!n, npnkah dengan-

demikinn jndi Pasnl 15 ayat 1 b, ini enggnk jadi diperaoolk~n lngi.

: ndak usul.

KETUA Ti~ok dipersoalkan lngi yPng diusulknn oleh FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesonto Bangoennngoro ,SH) Ti~nk dipersoal -

knn.

KETUA : Tidak dipersoclknn.

FR.AKSI KARYA PEMBJ\NGUNAN (Soesanto Bcngoennogoro,SH) Sudch ditnrnpung -

selesni tndi.

KETUA : Sud uh dianggap , . . se .... esai., ted.mn kasih. Sey-n persilrhkn."'1 Fraksi

Persntuan Pembnngunnn.

FRJ\KSI PERSATUA.1\l PEMB.ANGUN.fiN (Drs H.M Jwms U,...al'") Seya kiro snmn saja.

KETUA R Froksi PDI.

FRAKSI P ARTAI DEMOKR.1\SI INDONESIA (Drs. H. Marsoesi) Idem pak.

KETUA : Bnik terimn knsih, seyn persilnhknn Pemerint!lh untuk men:"'nggapi.

MENTERI KEHAKIMPN ( Ismnil Soleh,SH) Tidok ndo yang perlu ditnngg:"pi 1.n

gi knrena tadi juga Pemerintah sudah setuju terhad~p usul Fraksi ~I

ynng mecynngkut iµnsnlnh redf!ksionclnyn, kr:tn kerjn tr:c.i itu sehinggn-

menjndi Tim Perumuslnh tugnsnya.

KETUA Fraksi ABRI setuju di-TIMUS-kan.

FRAKSI ABRI Setuju.

KETUA Fraksi Kocya Pembangunan

FRAKSI KAR.YA ••••••••••••••

- 73 -FRAKSI KJ\RYA PEMBJu~GUNAN Setuju.

KETUA : F rnksi Pe r-satunn Pembnngunroi.

FRAKSI PERSATUJ\N PEMB.ANGUNAN : Setuju.

KETUA : ... Ft"nksi PDI

FRAKSI PDI Setuju.

(Ketok Palu)

KETUA : Bngoimnnn menr;enei Pescl 15 2, 3 ynng oleh Froksi Kmya Pembnngun

an adn usulnyo ntnu perlu mnsih dibicarnknn, silnhkan.

FRAKSI KARYA PEMD./\NGUN.AN (Soesnnto Bangoennagoro ,SH) Knmd tel'"imn knsih

seknli kepndn Sdr. Pimpinnn tadi swiah termcsuk diselesnikr:n personlan

nya te rimn knsih.

KETUA : Usul dr;ri Frnksi PDI sendiri, bago.imnnn saya persilnhknn, sudnh -

sel.esai jugn.

FRAKSI PDI Selesai.

KETUA : Terima knsih. Memasuki angltn 11. (ketok palu)

Seyn pet"silehkm1 Fraksi.

FRAKSI KAR.YA PEMBAi.'iGUNAN (Soesanto Bnngoennngoro ,s:a) Sebeluc .kita ke P.n

snl 16 kebetulan di DIM, Daftnr Isi~ Masalah ~KP dibelnknng s-:-·ndiri -

dad buku kuning ini.

KETUA Hnlnman be c-opn pak.

FRAKSI K/i.RYA PEMBi'u~GUN/\N (Soesnnto Bnngoermngoro ,SH) Jadi dibelrknng -

sendiri pakx , y[1ng disusun a ibelrtknng ynitu padn Ptts['l 9, j r·di sete -

lnh h ..... lnmnn 22, lalu pennns['lahnn. Pns~l 9 sudrh diketermk[:n pi1k.

FLOOR Ya

FRAKSI Kt'.RYJ\. PEMBJ\NGUNAN (Soes:'nto Br-ngoennflgoro ,SH) Ah itu, <li sini s~

betub1y'o kelewr:t~n pndn waktu membicnrnknn ini belum dipersonlknn. Tn­

pi ~arena ini tidnk berat d~n sifntnyn untuk min~a penjeaas~n kira-ki­

ra, smmbil sunsnno supqyo bec-obnh sedi, it, bngnirnon knlru Pns.al 9

koreno ini ........... " ... e

- 74 -

krren~ ini cum~ Sfttu-sntunyf' FKP yl"ng pwiya untuk ID·'·ndrprt jawrbnn

dari pnk Menteri.

KE TUA Baik sebenr:rnyl: kitnkm:1 nnnti nknn Sllmpni jugn ke scnri, tett1pi.

FRAKSI Kl\R.YA PEMBANGUNAN (Soesnnto Brngoennngoro ,SH) Oh yn, tapi kn-

lnu nm1ti nkan dibicnrnkan te rsendiri setelnli ynng lai?1-lain jugn

dank FKP setuju Sr'jo, knren~ y~ng terbelrknnz ini mr·mpng bukrn ynng

ber-nt-bernt sebetulcyo ynng dilu::r, kern:1rin sudnh dir'.etujui untuk - .

dibicornknn. Knni r ... tow· rbm npnl:nh pndt! snot _.pndn Pnsnl

berkoitan ati-:u sekitnrnya ntvi.: belr:knng. Tnpi k~lnu p..-:k Ketuo ti-

d::'k melupcknn pembicart:r\m\Yn dihelnknng sendiri nnnti knmi jugo. se-

tuju, tnpi sekr-rrtng bngr"iimana terserl1h.

KETUA Seyn kir~~ bl1ik knlou begitu, kita rnmpungknnl!lh sekaligus de-

ngnn P asr:l 12 jugn nonti.

FRAYS! KJ\.RYA PEMRANGUNJ~ (Soesr:nto Br:ngoennngoro ,SH) Pas el 12-~Jt: m,,a

leh sudah.

KETUA Sudah selesni tinggnl Pns~l 9 saja.

FRAKSI KAR.YA PEMB.P.NGUNAN (Soesr:nto B('ngoennngor-o ,SH) SelE:sri ye 9 yfl,

kelupnnn.

FETUA Deng·nn per-setujunn sid ~mg supnyti scknligus tuut"s r terselesvi

knn semun, ini kit~ bicvrokm1 Posnl 9 penjelr:san, jrdi brlrnnnn.

FRAY.SI KARYA PEMB.ANGUNAN (SoesDtrto B~ngoennrgoro ,SH) Jndi Pnsnl 9-

nyn Undnng-wld.nne; Nomor 6 tvbw1 19S2 berbunyi; "Jikr: surtu B~dr-n

Hukurn mengur;-.urnk::n brihwc ciptmm ber-nsol dnri pndneya dengnn tid~k

menyebut seseorr:ng sebogni penciptvnyn, mnkn Bodon Hukum terscbut -

dinnggnp sebngni penciptrmyn, kecunli jikn dibuttiknn sebnlik~.rn".

-FKP dolcm usul Posvl 9 ini, hnl ini menurut FKP masih mcmerluk~n tr~

jelnsan lebih lenjut tentong Bodnn Hukum ditnnna di dnlr·m pengerti ....

an ini tenncsuk il1stnnsi resr;ii ~knn dintur tersemiri dim[!nriknh di~

atur dnn npnknh bentuk pengnturnn tersebut ? Alus~n \.mtuk lebih

mempe rtegvs ope •••••••••••

- 75 -

mempertegnw npn ynng dimaksud dengon dintur tersendiri dnlom

penjelnsnn Posnl 9 tersebut, setidaknya penjelosnn Posol 9 i

ni disempurnokan, itu snjo persoolonnyo.

KETUA RAPAT : Sidang yang terhormnt todinyo Pimpinon ingin mem­bicorakon kemudinn seteloh selesni Bntong Tubuh RUU ini kitn bicornknn. Nnh ini ado perkembungon baru, soya kiro borotig koli ado boiknyo kalou sekoligus waktu membicornkon Botong

Tubuhnyo kalou ado koitormyo dengan penjelosnn don ado usul

mengenoi itu, itu sekaligus jugo kito bicorokon. Noh ado 2 PO.$Pl yang ketinggolon, kebetulon · 1 Posol sudoh dianggap -

selesni yoitu Posol 12 yang tercecer Posol 9. Soya mintn

·persetujuon sidnng, ki tu tempuh mulai sekorung prosedur i tu,

yoitu sekoligus Botong Tubuhnyo don dikoitkon dengon penjel~

son. Kolou odn usul-usul yong sehubungan dengan itu.

KETUA RAPAT

FR.AKSI ABRI

KETUA RAPAT

. .

. .

. .

Froksi ABRI setuju.

Setuju •

Frqksi Karyn

FRAKSI KARYA PEI"'lBANGUNAN . . Setuju.

KETUA RAPAT . • Froksi P2 setuju.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN . . Setuju.

KETUA RAPAT Fraksi PDT setuju.

FRAKSI PDI : Setuju.

K..ETUA RAPAT : Dengan demikicn Fruksi, pak Menteri setuju.

MENTERI KEHAKIMAN . . Setuju kulou i tu final.

KETUA RAPAT : Kita membicarokon seknligus, ini ado usul menge-­nni Botang Tubuh.

INTERUPSI r-IBNTERI KEH.AKIM.AN (Ismoil Snleh,SH) : Yn, topi Bo.t2ng

Tubuh yong tercnntum dnlnm RUD so.ju.

KETUA RAPAT . • Yu.

MENTERI KEHAKIMAN {Ismoil Soleh;SH) : Yong Batnng Tubuh yang ti do.k tercontum dnlnr.i RUU, nnnti kitn go.rep kemudicn.

KETUA RAPAT . . Yo.

MENTERI .KEHAKIMAN (Ismail StUeh,SH) : Seperti urut-uruton DIM

ir1i so.ilto.

KETUA • • • • • • • • • • • • •

KETUA KETUA RAPAT • .

- 76 -

Yo uruton DIM.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismnil Snleh,SH) : begitu, sebob Posnl 9 ini

tido.k termD.suk di dnlom Botong Tubuh RUU. Artinyo Posol 9 tidok termosuk yang diusulkon untuk dirubnh, begitu.

KETUA RAPAT Tidok termosuk ini yo.

MENTERI ,_ KEHAKIMAN (Ismail Snleh,SH) : Tidok, tidok.

KETUA RAPAT . . Tidnk, kito sudnh sepokn±i bahwn yang tidok mo.-suk ke •• , kitu belnkongkon.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismnil Soleh,SH) : Belokongknn.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesnnto Bongoennngoro,SH) : Kemnrin belum ado penego.son yang demikion, kemorin keputusonnyo c~

mn-apakah nkon dinkomodir ~tuk dibicornknn bogi yang ti­dok diusulkon Pemerintoh. Topi dnri pertonyoon itu sepoknt

itu dibicnroknn, to.pi corn membicoroko.nnyo memnng belum di

ntur npnkoh itu semuo dibelokong otou bersomo-snmo dengnn

po.sol yang berkaitnn. Topi bogi Froksi Karyn todi sudnh -

menegnsknn nsol tidok keluponn, nonti toh kolnu sudoh se­

lesni opo yang diusulkon Pemerintoh lebih dohulu selesni ,

lolu ini tidok tercecer, ketinggalnn. Korenn di sini jugo

bukonnyo usul FKP tok, odo jugo. FPP soya kira ini, FPP di­Po.sol 16 o ini ynng tertulis di sini. Itu ndnk sonl.

KETUA RAPAT Bnik bngnimanu -ennknynlnh menurut bugoimunn ke-

hendok dori, kito belokongknn pok Menteri.

MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Soleh,SH) : Yo begini snjo knlou ennk

nyoknn knrenn to.di FKP jugn menyntokon ini sesungguhnya ti dok begitu berot dengon biso nnnti kito selesnikon sendi­

ri antnru Pemerintoh dengon FKP di dulom pojck dnn hosil -nyo nonti diberitohuknn kepndo forum, don itu pado sootnyn

nkon diberitohukon. Topi yokinloh tido.k ukon_odu yang ke­tinggnlon korenn kito pnkni DIM ini. Don moteri yang ter­

mosuk dnlam Po.sol 9, 't.'D.loupun tido.k diusulkon oleh Pemeri!l

tuh, tetnpi penjelosonnyo itu dimintu oleh FKP, o.kun nnn­

ti kito bicornkon sendiri dengo.n FKP. Sehinggo den5an de­

mikinn sidong ini biso berjnlnn terus, terimo knsih.

KETUA RAPAT : Baik terimo knsih.

FRAKSI PERSATUAN PEYillANGUNAN (Drs. H.M Junus Umor)

Pok~

KETUA

Sebentor -

• • • • • • • • • • •

- 77 -

KETUA RAPAT : Silahkon Froksi Persntuan Pembongunon.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAB (Drs H.M Junus Umar) : dengan tidok mengurangi itiknd boik menurut bapak Menteri, sayu kira ini

karenn dilontarkan dalam Floor, soya kirn knmi meraso ogok ...

jnnggol, knlnu aknn diselesaikon oleh FKP don Pemerintuh so . . -

jo, karenn ini sudnh dilontarlrnn, kolou belum dilont0 rkon i . -ni ado di sini. Jodi hurus kita bohas bersnmo, jndi seka -

dar segi formilnyn soya mengingntkon ini. Itu snjo npo i­

ni bisn kito tolelir jong0 n begini, jodi untuk samo-samo menjoga mortobot Lembogn ini.

KETUA RAPAT : Terima kosih, nonti tentu snmpai di situ nanti bi­so perkembangnnnyo kito ketohui. Bisa sajo woktu kito bic~ rakan nnnti ntou, soya okon menyinggung masalah itu, nanti dnri floor timbul bahwa itu sudoh dianggop selesai ado pem­bicnraon sebogainyo.

·Kitn mosuk ongka 11 jndinyn, dengan mernpersilohkan Fraksi -

ABRI.

FRAKSI ABRI (Moh.Said Widjojoatmndjo,SH) : Sdr. Ketun DIM Fraksi ABRI ini agak snma dengnn Posal-pnsal terdohulu yuitu nlns­unnyu untuk menyesuoiknn dengan ru~uson dolnm Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 yaitu dengnn merobah RUU menghapus selu­ruh ketentuan Pasal 16 dun menggontinyu dengon ketentuon P~ -sol -16 bnru ynng seluruhnyo berbunyi sebagoi berikut diasul

kan untuk dieubah mulai ketentuan Pasal 16 dihapus dun di -

ganti dengon ketentuan Pasal 16 yang berbunyi sebagai ber1

kut bunyinyo snmn, tidak ado perobnhun. Isinyo itu disesu­

aikan dengon Undong-undang yang telnh ado don yang sudoh-sg

doh diusulknn untuk dimasukan Tim Perumus, sekian.

KETUA RAPAT : Soya persilahkan Froksi Karyn Pembangunnn.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bnngoennogoro,SH) : Frnksi Karyn Pembongunan tidok ndn usul apn-npn, knrenn ini,pure -

rednksionil tersernh kepada Pemerintnh, bngoimono menjawob­

nyo, terimo kasih ••

KETUA RAPAT : Terimn knsih Frnksi Persotunn Pembnnsunnn.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs H.M Junus Umor) : FPP sebenor-nyn jugn tidok ado usul apn-opa, cumn ado seluruh ajo i-tu. Jodi sudoh adn kesepnkatnn semulo TIMUS saja.

KETUA •••••••••••••

- 78 -

KETUA RAPAT : Frnksi PDI.

FRAKSI PDI (Drs.H. Mnrsoesi) : Froksi PDI menyotokan tetop sebo­gaimano RUU dun di dolom menonggopi usul Froksi ABRI, sebe­tulnya menurut pendopnt komi soma sajo. Hanyo di sini kon­

sep tlnripudo Pemerintuh titik berntnyo kelihotun lebih nk -tif yoitu "menghopus", tetopi dnri Froksi ABRI menyo.tokon -ketentuon dnri Po.so.l 16 "dihopus". Jo.di tidnk ado mnsolnh bngi PDI don komi tetop cenderung puda rumusnn doripndo RUU

KETUA RAPAT : Terimo kosih, soya persilohkon pok Menteri.

MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Suleh,SH) : Kami sorunkon dimosukun d£ lom Tim Perumus sujo, terimo kusih.

KETUA RAPAT : Jodi sekoligus ini soya minta pendnpat dori sidong mengenai keduo usul judinya dori usUl ABRI don usul Frnksi Persatuan Pembongunan yang diminta supayo di-TIMUSKAN. Ku­lnu Froksi Persatuan Pembangunon memong suduh pernoh _kito bicaroknn mnsnla~ yang so.ma yang kitn putuskon supoyo. di-T! MUSKAN. Dori Fro.ksi ABRI setuju di-TIMUSKAN ?

FRAKSI ABRI Setuju.

KETUA RAPAT : Froksi Koryo. Pembangunon.

FRAKSI KARY.A PEMBANGUNAN : Setuju.

KETUA RAPAT : Setuju, Fraksi Persntuan Pembangunon.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN : Setuju.

KETUA RAPAT-: Fruksi PDI.

FRAKSI PDI : Setuju ( Ketli>k pnlu )

KETUA RAPAT ; ·pa sol 16 odn cntnto.n di sini dikolom Frnksi PDI ,rn.§._ ngenoi Posul 16 tetop sebogairnnnn RUU, jndi soya enggnk u­soh mempersilnhknn Frnksi PDI lagi. Soya persilohknn Fro.k­si Perso.tuan Fembongunnn mengenai Fasel 16 i:ni.

FRAKSI PERSATUA PEMBANGUNAN (Drs H.M. Junus Umor) : Terimo. knsih pok Ketun sebngnimana kito dnpot lihot dvlnrn DIM mengenni -Pn~.nl 16 ini. Kooi ir:gin oe:ncusulko.n J.ierubnho.n rednksi or1il

nyo., jnd i ki to rumusan RUU sudah ki t:i ketohui t:.emuu jadi k£ mi ingin rnengo.dokon perobnhnn yni tu seteloh perobohan _ mu­lc::i dengon itu, nlinen terakhir dori DIM. Jndi seteloh pe­rubnhnn knlimat •••• dengan Pernturnn Perundnng-undnngnn, niloi-nilni keo.gnmonn, kesusiloon serto. ketertibnn umum.

Jodi mensnpn ••••••

- 79 -

Jodi mengnpo koI!li menghilongkon "kebijaksnna.a.n', kareno me­

nurut hemnt kami "dengon pernturnn perundnng-undnngon" itu

sudnh, kebijoksnnnnn itu sudoh biso dicnkup don mengnpn ko­

rni menghilongkon "di bidnng pertnhonnn don kenmnnon negnrn"

bukan bernrti komi mengecilkon permnsolohnn bidong HANKAM i

ni, tnpi semotn-mnto. dengon moksud otcu jongon timbul keson

seoloh-oloh kitn ini mnsih dolnm sunsono, opo itu yo kefl

mnnnn sojolnh. Jndi knlau sudoh dikntokon "dengnn perntur­

nn perundong-undangon", itu sebennrnyo sudoh mencnkup semuo.

Jo.di "kebijo.ksonnnn di bidong pertahnnon don kenmnnun negQ_

ro" itu jugo, itu dosnrnyo ffdengnn perundong-undongon" yang --

ndo, jodi opokoh ini, yo.h kolou menurut knmi, ya kurnng per

lu bnhkon do.pot menimbulkon keson seoloh~oloh mosih belum o

man sojo, biso dihopus soloh ini kobu soya sebogoi Opstibpus.

Sekornng ini berpendnpot demikion, to.pi ini mnofloh seknli

pnk ABRI, mungkin pok ABRI bisn memberikon penjelosnn te

rimo knsih.

KETUA RAPAT : Snya persilohkon Froksi, terimo. knsih Froksi PDI.

FRAKSI PDI (Drs. H. Mo.rsoesi) : Terimn knsih biso memohnmi pemi­

kirnn otau usul dnripndo Froksi Persntunn Pembongunon don .Q.

leh korenn lebih bonyok di tujukon kepodn kebij"c1ksnnonn Fem~

rintch di dolnm hol ini, komi terlebih dnhulu ingin mende -

ngar penjelosnn dnripndo Pemerintnh.

KETUA RAPAT : Terimu knsih, sebelum soya lonjutknn ini sudnh hofil

pir jam 14.00 tersisn 2 menit logi, opokoh soya tutup jnm -

14.00 dnn kito lonjutknn nonti molom jam 19.30.

Ir-!TERUPSI FRAKSI PERSATUAN PENBANGUNAN (Drs H.M Junus Umnr) : Kg;

lou ndok keberntnn kito teruskon sojolnh Posol ini, usul -

soya.

KETUA 'RAPAT : Kon.

FRAKSI PER.SATUAN PEivIBANGUNAN (Drs. H.M Junus Umnr) : Yo untuk Pg_

snl nnnti ki~n bngaimono nnnti molnm itu loin kitn bicn

roknn.

KETUJi. RAPAT : Loin lc.gi ceri tnnyn ncnti snyn kemboli.

FRAKSI pERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs. H.M Junus Umnr) : Baik bobnk

loin itu.

KETUA MPAT : Bubnk lain itu, soya persilnhknn Frnksi ABRie

FRAKSI ABRI • • • • • • • • • • • •

- 80 -

FRAKSI ABRI (Harry Suwondo,3H) ; Kala.u da.ri FPP mintn. na.nti, nah

sekarang Ketua minta. saja diperpanjnng waktunya oleh floor.

da.n nnnti ditentukan lagi, tarima. kasih.

KETUA RAPAT : Ka.lo.u itu Pimpinnn minta. di,· so.ya kirn be~ini kn '··

lau diperpa.nj.'.lng untuk menyelesa.ikan a.ngka. 11 ini, ini ke-

mungkina.n aga.k suso.h, denga.n penga.lrunan yang ta.di in! bi sa

15 meni t, bi sn. 1 jam perpan j a.n~a.n ini. Jo.di bera.pa lar.1a sa.

ya rninta perpa.njang.an.

FRAKSI ABRI (Harry 3uwondo.SH) : Perpa.nja.ngan itu bisa bermncfl!!!

macm:i, bisa ditentuktm. 5 menit, 3 nenit a.tau bisa. srunpai se

lesai. Jadi nanti yang a.Iran menberikan persoalan a.da.la.h

floor.

KETUA RAPAT : Baik; begitu Pimplna.n minta persetujuan sidang un­

tuk diperpa.njnng sampai~ selesa.1nya. angka 11. Angka. 11 jadi

termasuk itu nantinya usul d3.I'i Fraksi Peraatuan Pembangun­an dengan Pa.snl 16.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAM (Soesanto Bangoenna.goro,SH) : Bri.gaima.­

na knla.u supaya nanti tido.k kembala kembali. Karena dibi­

siki sa.ya kawnn dari FPP ini ba.gaima.na. knlau dipertimbangk­

ka.n nanti malam, jadi lebih ba.ik sekaligus sa.ja~se~arang.

Apa.kah nan ti malam i tu a.da. ra.pat a tau tidak da.n kalnu nan·,·

ti mnla.m tid~k ada rnpat sekarang ki ta sekaligus mempert_im­

bangkan pengunduran itu sa.mpai berapa jam. Dengan demiki­an sarapai selesainya., tidak terbntas selesainya pada angka

11 a.tau berapa snja yang bisa diselosaikan <ilallam wa.ktu pe -ngundura.n itu. Seka.rang tinggal floor ini a.pa memang bena.r

semua ingin nanti ma.lam tidak ada. ra.pat. Nah ka.lau nanti -

ma.lam tidak ada rap~t, kompensasinya seka~ang ini kita mun­

dur srunpal jam hero.pa,, jam 4 kah, jara 5' ka.h, i tu terserah

ke pad !l yang di us ul di floor. So.ya ki ra. le bi h _oraktis begi tu

Teri ma kas~ h.

KETUA RAP:\T : Ini makanya a.da. yang terasa to.pi tida.k terkutakan

ini salahnya, ja.di yang menguco.pko.nnya nrn.unya da.ri floor-lh..'1 Karena ini sudah jam 2, kalau kam1 ingin mengikuti seperti

yang di u.s ulknn ole h Fraksl Pers a tuo.n Per.ibnngunan, 1 ant as i -

tu disecpurnaknn usul itu oleh Fraksi ABRI, tentu kllr.li r.rl.g ta seleaa.ikan usul kruni i tu anglrn. 11 ini· dulu nan ti bo.:ru di

tanya kembali. Tapi knlau sekarang sekaligus seperti yang

dibayangkan, dibayangkan tidak konkrit oleh FKB ya boleh j~ ga. dipertimbangka.n.

FRAK3I KARYA ••••••••••••

- 81 -

FRAY~I-KARYA PEMBAN'GUNAN ( SOESA.N"TO BANGOENNAGORO,SH) :

UaU:l. lea.mi sekareng saja mohon dicek, apa.kah semua Fra.ksi nanti mal.an1 ·

kepingin prei dul.u. Setelah itu baru perpanja.ngan ki ta tentukan.

KETUA RA.PAT (H.D jamaJ.uddin Tambunan, SH) :

Maun.ya Fraksi Karya baga.:i.mana ? ·

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro. SH) :

Nah itu sud.ah didahului, ben.rti itu 8.kJ.ama.si floor.

KETUA RA.PAT (H,D iama.J..uddin Tambum.a., JH) :

Dengan demi1dan begini,kalau begitu Piapµ.J111.engusUJ.k&n demikian

saja melihat perkemba.nga.ntzya sekarang, kita teruskan bera.pat sampai jam I 4 tmtuk nanti tidalt per1u ketemu l.agi mnti ma.lam untuk beraidang dan ki-

t&. la.njutJtan besok jam S.JO, bagaimana pend.a.pat s~ng ?

Fra.ksi LBRI ?

( FRA.KSI ABRI Setuju )

Fraksi it&rya Pembangunan?

(FRAKSI KARYA PEMBANGUNA.N : Setuju)

Fraksi PDI ?

(Flbt.KSI PDI : Setuju)

Ba.pale Pemerintah '?

( PEMERINTA.H : Setuju)

Terima ka.sih. (K&TOK PALU)

Nah, kita. hn_j¥Jtk&n. Kita teruskan rapat ini sampai jam 4.

Giliran Fra.ksi Persatuan Pembangunan 1mtuk memberikan tanggapa.nn;ya.

FRA.KSI PERSATUAN PEMBA.llGIDiAN (Drs. H.:M. Yunus Umar) :

Tadi sud.ah kami ungk&pkan pak. T~aal. sekarang tanggapan dari

f'J..oor.

KETUA RA.PAT (H.D jam\,l.uddin Tambµnan, SH) :

Sa.ya. persila.kan Bapak Menteri untuk memberikan penjslasan.

MENTJ!iRI KEHA.KIMAN (Ipil Sa1AA, SH)

Teri.ma. ka.sih Saudara Pimpinan.

Ya~ d:isam.paikan oleh Fraksi Persatwm Pembangi.ma.n di da.lam DIM

ini, itu kalima.t "Kebijaksanaa.n Pem.erintah di bidang pertahanan dan

keamanan •••••••••

- 82 -

keamanan Negara" dig&nti dengan kaJ:imat "Peraturan perundang-un:la.ngan,

nilai-nila.i keagamaan" 1 begitu b~, b~ DIM. Jadi setel&h pe­

riibahan berb~ :

" ... Denga.n peraturan pe~-undangan, nilai-nilai keagamu.n, ke­

susilaan serta. ketertiban umum. "

Jadi l.a.ta.r belakangnya rumusan Pemerintah ini mengka.itkan kebija.k­

sanaan Pemerintah di bidang HA.NKAM (Pertaha.na.n da.n Kea.me.nan Negara) 1

ke­

susila.a.n serta ketertiban umum, adalah 1intuk menoegah beredarzzya ciptaan

yang sesung~ mempwzyai arti yang sangat penting. At.au apa.bila di­

umurnkan, dapa.t mengganggu bahkan dapa.t menimbul.kan bahaya. terhada.p perta­

hanan-keamanan negara. Dapat menimbulkan gangguan yang bertentangan ju­

ga. dengan no:rma-norma kesusilaan umwn yang berlaku. dalam masyaraka.t, bah­

kan dapat juga mengganggu ketertiba.n umwn.

1lah untuk ciptaan-ciptaa.D. serupa ini, Pemerinta.h dapa.t meJ.arang

mengumumkannya ciptaan yang bersangkutan setelah tentu mendenga.r pertim­

bangan Dewan Hak Cipta. A.pabila usul. da.ri Fraksi Persatuan Pemba.ngunan

ini., ini kita kaji lebih menda.lam ya.itu usuJ.I\va agar diganti dengan ka-

J.ima.t "Peratura.n perunda.ng-undangan", sesungguh:r\y'a istilah atau kaliroat

"Pera.turan ,,.~ng~u ~ini sangat luas jangkauan:D\V&.

Da:Lam· kehidupa.n masyarak&t yang sel.alu tumbuh dan berkembang, keja­

dian ata.umperistiwa yang dinilai m.embabaya.kan perta.hanan da.n keama.nan

Negara, kesusilaan1 ketertiban umum tidak seJ.alu berbentuk peraturan

perundang•mdangan. Tidak selaJ.u dapa.t diatur dalam peratura.n perundang­

undangan. Jadi ini kehidupan ma.syarakat ini se1.al.u bertumbuh dan berkem-

bang. Dan ada ha.J..-hal yang djnilai memba.ha~kan, teta.pi belum ada penga­

turanperaturan per1mdang-undanga.nnya.

Kita mema.bami bahwa ka.dang-kadang hukum ini ketiDggalan. Pera.turan

perunda.ng-undanga.n itu ketinggalan de~oan )erkembangan ma.sy-aralcat. Per­

kembangan ma.syarakat sud.ah denrl.kian ma.ju, tetapi peraturan perundang­

~: itu ketingga.la.n di bel~. Jadi untult itu memang per-, . .

1u kita. jaga agar krea.tivitas tidak mundur karena selalu dibayangi oleh

adanya l&rangan •••••••

- 83 -adalzya larangan-1arangan daJ.am peraturan perundang-'Wldanga.n. Ini iata.r

bela.kangnya.

Oleh karena. itu cukup dibat&•i pad.a hU-hal yang menurut Pemerin­

ta.h membahayakan. A.pa yang membahayaka.n? "·

Pertama. : Pertabanan da.n Keamanan llege.ra.

Tidak berarti ba.hwa. sekarang ini J..aJ.u sudah·keadaan tena.ng, tentram itu

tidak dapat gangguan. a.tau ancaman. Ga.ngguan clan ancaman itu teta.p di­

perhit~, jadi sika.f kewaspadaan ini. Dal.am rang~ kewaspa.daan na-

sional. itu tetap menjadi perhatian Pemerintah apabil.a sesuatu ciptaan

itu diumumkan begitu saja.

Demikian juga. menyangkut mas8.lah kesusilaan atau ketertiban umum.

Hah dengan memperha tikan nilai-nila.i kehidupa.n bangsa sel&D'i& ini, Peme­

rintah berpendapat bahwa. pengertia.n nmelanggar" kesusilaan dan tetertib­

a.n umum sebena.I"n¥& sudahrrtermasuk di daJ e ~T8. pengertia.n "nilai-nilai

keagamaa.n". Nilai-nilai itul.ah antara. lain yang pad.a dasareya menj&ti

jiwa norma-norna kesusilaan da1am keh:idupan kemasyara.katan, kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara kit.a.

Oleh karena. itu kami sarankan agar rumusan di dalam RUU ini Icira-"'i

ini, yaitu khuausnya peniela.sannya itU a,-t-dllempurnaka.n di d.alam .

Tim Perumus dengan memperhatikan hal-bal. yang dianggap perlu dan sesuai

dengan kebutuhan dia.nggap per1u untuk. lebih diperjela.s oleh Tim Perumus.

Demikia.n Saudti.ra. Pimp~.

KETUA RAPAT (H,D iamaJ;cddin Tg.mbunan, SH) :

Teri.ma ka.sili, saya kembalikan keps.da pengusul. Fraksi Persatuan

Pembwlgunan «enga.n harap dipertimbangk.an Pemerintah sud.ah bersedia b-

l.au ad.a yang perlu lagi lGU..au 11anti-nantinya. perlu ditampung,di dalam

penjel.asan,

Silakan pak Uma.r.

FRAKSI PERSATUAH PEMBAIDUHAN (Drs. H .M. YtUlUS Umar) Jlp

Terilna kasih pak Ketua.

Kami sangat berterima kasih sekali ataa keterangan pa.k Menteri ta­

di0 Dengan uraian tersebut kami timbul sekJ..n.ng a.lam mengemukakan perta-

izyaan •••••••••••••

- 84 -

nyu.n.1 bukanka.h setiap halt cipta itu yang setelah diakui hak ciptanya,

itu lean prosedurnya. mendafta.r clan diperiksa cipta.annya itu. Ja.di screen-:.c~-, ·

ing pertama. itu suda.h melalui pr.da·waktu dia. menda.ftar dan minta. penga-...

kuan ha.k cipta..

Kami ingin ta.hu contoh hak cipta. yang_ba.ga.ima.na yang di belakang

hari dapat menimbulkan aeperli yang g.eest daripada PasaJ. 16 ini ta.di.

Dalam penga.l.a.man kit.a. misal.J\ya contoh buku-buku yang terlarang, ah itu

Pemerintah/Jaksa;; A.gung cUkup bisa meJ.arang. SoaJ. -buku yang baru-ba.ru

ini yang dilarang/beredar " Militer •••. n apa itu. Bacya.kl&h yang dila­

rang akhir-a.khir ini1 itu cukup daripada kal.a.u tidak sa1ah lara.nga.n da­

ri pihak Kejaksun itu, Kejats•an Agung saya tidak ta.hu itu.

Nah, -jadi inilah screening pert.am& pada waktu memintakan bak cipta.

itu tidak bisa sud.ah diba.taai. Itu kalau buku misaleya. dalam bentuk buku.

Bentuk yang 1ain, lagu juga diketahui setiap hale cipta. itu ad.a dolalllen

yang meeyerta.i halt cipta itu, apa yang diminta hak cipta. itu ? Jenisnya.

apa, bentu.k hak cipta yang baga.imana ? Jadi itul.a.h ini pertanyu.n kami

yang semul.a pak, aebe1um kami minta pihak Pemerinta.h bisa menjelaskan

supaya kalau sudah jela.s kami tidak. a.kan 1ebih banya.k bica.ra.

Teri.ma ka.sih.

KETUA RAPAT (H.D jamaJ.uddin Tambunan, SH)

Terima. kasih •.

Saya persil 1 kan pak Menteri.

M&NrERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :

Yang dimaksudkan Pemer:intah di dtlam Pasal ini adaJ•h untuk mencega.h

beredarnya. Jadi beredareya ciptaan Ya~ sesunggulmya mempunyai arti y~~rlg

penting.

Pad.a wak-tu panda.ft.a.ran i tu bel.um beredar. Untuk kepentingan-kepe~

tingan yang disebut di dal.am Paaal ini yaitu apabila. dikhawatirlcan kalau

beredar ciptu.n itu, ba.hkan apabila diumumkan itu dapa.t menimbulkan ~·

,gu.an ata.u ha.ha.ya terha.dap keama.nan Negara., ma.ka Pemerintah setelah men­

dengar pertimbangan Dewan Bak Cipta itu dapat melarang itu. Di sini ka­

ta. Pemer:i.ntah, Kejakaun 1tu juga Pemerintah. Jadi Pemerinta.h di sini

termasuk •••••••••••

- 85 -

termasuk dalam hal. ini Apara.tur Pemerintah. Dan Aparatur Pemerinta.h

yang menurut Undang-undang itu melarang, adalah Kejaksaan. Jadi 'kit.a

bedakan a.ntara prinaip yang terkandung dalam Pa.sal ini dengan pelakaa-

~· Bahkan Kejaksu.n nanti di dalam mela.ksana.kan tugaa~ bisa merefer

kepada paaal ini, tidak hanya pada Undang-undang yang member:i.kan wewe-

nang pad.a Kejaksaa.n untuk melarang beredarnya cetakan-eetakan, tetapi

juga bisa merefer kepada pasal ini. Justru paaal ini yang memberikan da­

sar hokum yang lebih ltm.t pada pihak. Kejak:sun dan ini tercakup di da-

1.am ka.tl. "Pemerintah". Kata. Pemerinta.h ini "t;erma.suk a.ai..m bal. ini Ke-

j&ksaan.

Terima ka.sih Saudara Pimpillan.

KETUA &PAT (H.D iamaluddin Tambunan. SH) ;

Terima kaaih pa.k Menteri.

Sa.ya persila.kan Fraksi Persatuan Pemba.ngunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNA.N (Drs. H.l.f. Yunµe Umar) :

Ter.ima kasih pak Ketua, ·dengan keterariga.n pak Menteri ta.di itu me­

namba.h terang. Tapi kami itu :ingin kalau ada contoh yang ma.cam manaJ.ah

kira.-ld.ra bisa timbul. ·i tu. KaJ..au rrsaya. bisa mi.aalJzy'& contoh lagu, ea tu

la,gu misalnya yang semul.a yah tidak apa-a.pa.. Tapi kemudi&n 1agu itu me­

nimbul.kan misaJ nya. pengaruluzya. dang-ding-duteya lebih h~il t sehingga

merusak1 terus dila.rang umpamanya ini. Contoh itu bagaimana supaya. je-

laslah, jadi 1cami itu masih kabur. Ta.di juga dijelaskan waktu memint&

hak cipta tidak apa-a.pa, ta.pi Rktu.pengwnuma.lmya itu bisa membahayakan.

Jadi iniJ•h memang ini kami sa.ng&t mengerti sekali rtmengamanka.n"

ini1 kunci pengamaneya ini daripada efek yang biaa negatif dari suatu

bak cipt&. Jadi tentu peneka.naneya pada segi keamanan dan ketertiban

umum. Baiklah jadi kita. jangan terpaku di situ kita terus melanjutkan.

Ta.di pi.halt Pemerintah mengatakan kesusilu.n itu sud.ah dapat mencakup

nilai-nilai ••••••••@

"' ,.

- 86 -l

nilai-nilai keagamaan. Tetapi kesusilaan ini kalau saya menurut penger­

tian lea.mi itu wa.ktu kami bahas di Fraksi kami, yah seperti gambar-gam­

bar porno yang tercantum di reklame-rek:Lame a.tau J.a.in-la.in yang berhen-r,

tuk seX itul.ah kesusilaan bukan. Yang bentuk yang jelas memperkosa. apa

begitu, tanpa. busana itu kira. kesusilaan. Tapi kal.au nilai-nilai agama

itu ea.ya kira. lebih 1uas lagi, termasuk juga misal.eya orang membakar

lemba.ra.n-lembaran Qur'an atau ba.gaimana, itu termasuk situ ju.ga. Jadi

nilai agama itu sa.ngat luas sekali, tidak saja satu agama. Semua aga-

ma yang diakui ol.eh Pemerinta.h. Jadi sa.ya kira. ini penting perlu dima-

sukkan pun kesusilaan itu sebetul.Izya. sebagian kecil { een klein gedeelte)

daripada nila.i agama.

Jacii itulah makanya. kami mengusulkan itu nilai-nilai dita.mbah ni-

1.ai-nilai keagamaan. Kemudian mengapa,kami ingin menghila.ngkan kebijak­

sanu.n Pemerinta.h dalam bidang pertahanan keamanan Negara, Kita. bildn

Undang-unduig ini kalau bisa untuk sepanjang masa walaupun pada dasar-

nya Undang-undang itu hid.up "living-constitution" dan juga kita seka.-

rang pengal•man 5 ta.bun kita. robah dilihat dj namj scya sesuai dengan ke~

butuhan masyarakat tlan kehendak maayarakat tuntutan za.ina.n.

Ini kami itu me1ihat apaJ.agi ini kita mau ma.auk "convention", apa­

kah tidak cukup kalau dikata.kan di sini seperti usul kami dan a.pa juga

kata pak Menteri tadi peraturan perundang-undangan itu sudah lua.s. Ka-

la.u sud.ah 1uas sudahn juga. mencakup kebijaksanaan Pemerintah di dalam

pertahanan dan keamanan. Jadi Pemerintah itu kaJ.au sesuatu yang diang­

gap mengga.nggu ketertiban dan kemnanan, tentu bisa saja bertindak tan­

pa ad.a pera.turan perundang-unda.Dgan sebelumnya sud.ah biaa berbuat. Ja.­

di inilah yang kami kbawatirkan itu pengaruheya untuk orang luar (du­

nia. luar). Ka.lau kita kalangan pembuat Undmg-undang sudah tahu, ta.pi

orang luarlah. Jadi kita ini sud.ah sta.bil, kita juga sud.ah dia.kui ke-jadi

amanan kita cukup stabil, baik. Na.h itu,/kiranya maatlah jadi suasana

soB itu ha.rus kita. hilangkanlah.

Sekara.ng juga ma.cam iu..r negeri wa.ktu misal.nya di Pelabuhan Pa.-

1.embang •• ••.

- 87 -

l.emba.ng kok masih ada militer jaga di Pelabuhan Umum. Jadi kesa.n-kesan

ini orang luar negeri sud.ah sering melihat. Ta.pi kalau kita ke Bali 11

hat saja, tida.k ada apa-a.pa. Itu lain kesa?lllJ'a. Begitulah ja.di dan ju­

ga Pemerintah sud.ah mel.opori misalnya Asrama-a.srama tenta.ra kita sud.ah

keluar kota. yang W&ktu di Ha.rmoni itu. km ·1 Nah, jadi suasananya memang

begitu., nab ini kira-kira Undang-tmiang begitulah. Kami bukan soal. Prill

sip, ta.pi kami menginginkan karena. -Und.ang-undang untuk masa yang lama

dan juga apakah ada menimbulkan e£ek negatif bagi orang luar yang tidak

tahu persoaJ..annya.

Nab, itu saja pa.k, terima kaaih.

KETUA RAPAT (H.D j•JP!luddin T~buna.n, 1SH) :

Terima ka.sih.

FRAKSI PARTAI DEMOKRA.SI IlIDOlESIA (H. Marsoesi)

Tetima. ka.sih.

Sa.udara. Ketua, pa.le Menteri da.n Saudara-saudara. sekalian.

Ternyata Pemerintah cukup akomoda.ti£ di dalam menanggapi usul da­

ripa.da Fraksi Persa.tuan Pembanguna.n y&!ig tidak keberatan Wltu..~ memsuk-

kl.n aegala sesuatu yang dianggap per1u di ia1a.m Bab Penje:La.sa.n. Kemudi­

an Fra.ksi kami teta.p berpendiria.n bahwa. rumusan RUIJ yang disampa.ikan

oleh Pemerinta...h ini sudah cukup menoa..ltup keinginan daripa.da Fraksi Persa­

tuan Pemba.noauna., khasusqya. mengena.i perbedaa.n anta.ra. kebijaka-.naan dan

pera.turan perundang-undangan itu ta.di. Oleh ka.rena Pemerinta.h di d.alalll

menjalankan tu.0uasnya di samping berpedoman pad.a semua ketentua.n perm-

dang-1.ltld.anga.n pa.da. sa.a.t-saa.t tertentu musti aa.a· kebijaksanaan-kebija.k- ·

sa.na.an yang akan ditera.pk&n menghada.pi sesua.tu masalah wituk kehidupan

berma.syar.rc.b.t1 berb:Ulgsa dan bernega.ra..

Oleh ka.rena kami berpendapat ·:_·ol:!h ka.rena suda.h cukup akomoda.tif 1

dan kesedia.an Pemerint&h sud.ah diuta.ra.kan itu ta.di, seyogia.nya kalau

Pasal '16 ini rumusannya tetap sebagaimana RUU dan untuk penjelasan se-

lengkap:eya, disenhkan kepada. TDfilS. Sekian pak.

KE TUA .........

- 88 -

KETUA RAPAT {H. Djgaluddin Ta.mbunan, SH)

Ter:i.ma kasih.

Sa.ya peraila.kan Fraksi ABRI.

FRAKSI ABRI (Moh. Said·Widjaiaatma.dja, SH) : •·.

Saud.an. Ketua1 mengenai usulan Frakai Persa.tuan P6m~"1\lll&.n ya.itu

untuk men&,aantinya. kalimat kebijaksanaan Pemerintah denga.n pera.tura.n

perundang-unda.ngan, Fra.ksi ABRI berpendapat bahwa ini tidak perlu di­

gan ti. 1-IC&-- kala.u pengumuman ciptaan ini setia.p ciptaan bertenta.nga.n

perundang-und.a.nga.n dengan sendirinya. da.pat ditind.ak.

DaJ.a.m hal ini Pemerintah melloaemuka.ka.n di dalarn haJ.. bertentangan

dengan kebijaksana.a.n sa.ja juga setelah m~ldengar pertimba.ngan dari De­

wan Hak Cipta bisa meJ.a.kuk.a.n suatu tindaka.n. Jadi ini 1ebi.."t luas karena

nntuk kepentingan pertahanan dan keamana.n. Jadi dengan ada.J\ya kewenang­

an Pemerintah untuk bertinda.k atau untuk mela.rang dilihat dari segi ke-

ama.nan dan pertaha.n&n. Meskipun tidak ada pen.tura.n perund.a.ng-unda.ngan­

eya.1. tapi menuru.t kebijaksa.naanrzy'& sud.ah dapat bertindak. Jadi ini mem­

berikan lebih kelua.su.ri kepada Pemerinta.h untuk mengadakan aua.tu tin­

<Wwl kejahatan demi perta.hanan dan kea.ma.nan. Sebab kalau h;irus &da per­

atura.n perundang-und.a.nga.n aebagaima.na ki+.,a, mengetahui di dalam tindak

pidana tidak ad.a suatu tilxlakan dapa.t dihukum kecuali kala.u ad.a. perwl- ·

dang-undangan yang menunjuk perbuatan itu.

Jadi Fra.ksi ABRI berpenda.pat/~tman iD ini sudah tepa.t untuk

memberik&n kewenangan kepada Pemerinta.h di dalam hal malihat suatu

oiptaan untuk diumumka.n menimbulkan ba.hay& bagi perta.hanan da.n keaman-

an• Demikian, teriroa kasih.

KETUA RA.PAT (H. D jamalµddin Tamblll!!:n, SH) :

Mengenai laimzy"a bagaimana penda.~t Fraksi ABRI, mengenai ma.sal.a.h

nilai-nila.i kea.gamaan untuk diusul.k&n supaya ditamba.h.

FBAKSI ABRI ••••••••

- 89 -

FRAKSI ABRI (Moh. SaJ.d WidiaJaatm-.dia, SH) :

F raksi ABRI berpendapat bahwa nila.i-nila.i · keagamaa.n ini juga su­

dah teroalcup di dalam kesusilaan dan ketert,iban umum.

KETUA. RA.PAT (H. D ia.maJ,uddin T11 mbunan, SHl :

Teri.ma. kasih.

Silakan Fraksi Karya. Pembangunan.

FRAKS I KAR.YA. PEMBANGUHA.N (Soesa.ntg Ba.ngoennagoro, SH l : Fraksi Karya. Pemba.ngunan memang semula. tid.ak meaplln\Y'&i usul, ta.pi

baiklah untuk ini urun-rembug untuk menghargai usul dari k:a.wan.FPP ini.

Memang persa.ksi&n kami yang bis& kami berikan di sini wa.J.aupun saya. ke­

marin mengata.kan saya perna.h jadi Bupa.ti, ta.pi sebetuJ..?\ya profe~i saya

seja.k kecil itu Jaksa. Jadi Pemmtut:11Jaua sejak kaoil seja.k umur 26 sa­

ya. sudah jadi Ja.kaa. Dan mema.ng mula.i dari kecil dan sa.ya..pernih mena­

~~ kalau di Jawa. Timur itu dulu ikut 11enanga.ni mulai dari intell\)'a.

sa.mpa.i dituntuteya itu, itu yang menamakan dirieya. H. NURA.NI di Jember mema.ng .

aliran kepercaya.an, da.n i tu/ sanga.t menghina. agama Islam yang pa.da. umum.,.

1

Di situ tenta.ng cara kita menindak ha~l yang demikian itu, memang

denga.n Unda.ng-undang yang sud.ah ad.a berl.akJ. wal.aupun tidak dika.tanm.

agama di KUHP itu yang menimbul.kan permusuban. Karena pemimpin orang

itu bera.ni mendud.uki Qur'an dan bilang kal.au tidak perlu nai."lt ha.ji ke

Mekkah.1 cukup di Jember saja. Tapi dia berani menduduki Qur'a.n yang

ada itu dan dituntut kalau tidak salab. waktu itu kena 6 tahun ata.u 7

tahwi. Jadi memang untuk perlindtmga.n keagamaan yang pasti suda.h ad.a. di

KUHP. Tapi kalau dima.auk..Qn ke kasusilu.n itu aka.n l.ebih lwa.a lagi me­

mang. Wal.aupun kellhatannya bukan masuk agama, ta.pi eyerempet itu m~c•

ny:Lnggurig perasaan on.ng yang pa.da. umumizya. beragama. dia. bisa di.bantam

dene-.i.11 peratun.n ini secara preventif ya.h mema.ng hak d.a.ripa.da. Negara..

Justru dengan pasal ini nanti &kan memud.ahb.n per1indunga.n kepa.da.

umat beragama yang lain dan yang memang lebih l.uas. Penga.kuan dalam

l.iteratur- ••••••••••••

-90-

literatur-litera.tur yang ada itu7 apalagi di Pamongpraja bapak yang

pernah jadi Residen itu memang keagamaan itu dikaitkan denga.n kesu­

silaa.n yang 1ebih 1uas. f;

J&di Sa.ya rasa. tidak perl.u kita dibayangi untuk haJ. ini seperti

ma.sill belum ama.n dan munc~ tentara dan sebaga.inya. di ma.na-ma.na.

Tapi justru dengan rumusan in1 keagamaan akan 1ebih terJ.indung di sam­

ping peraturan-peraturan KUHP dan ka.l.au perl.u subversif yang sud.ah ad.a

untult memperta.hankan. Tapi ini sekedar untuk halt cipta.7 memang argumen­

t:a.si kami tel.al.u sempit sekali ini karena kemungk:i.nan ada hale cipta. di-

daftarun dari luar negeri p&da saatnya. ·tahu.:...tahu''karena kita masuk Konpren .. : -

si Bern dan sebagainya. di.a perlu dilingdungi. Tapi untuk htJ. yang demi­

ki.a.n itu tidak. otomatis dia. bisa disiarka.n kal.au memang dia mengpnggu

agama dan keama.nan, bisa. dihantam dengan PasaJ. 16 yang dirumuskan Pe­

merintah ini yang bakal .d&tang.

Inilah. kita menga.ntisipa.si untuk haJ.-~ yang kira-kira. prenntif

sehi.ltgga pa.cl.a. l.a.zimnJ'a·tercakup dalaa kebij&ksanaa.n da.ripada. Pemerinta.h

itu, mak;a. semoga urun-rembug iJIX kit& ini bisa juga menjacli kebijakS&=·

nu.n~ dari kawan kita FPP untuk·pasa.1-ini ya kit& sokong der~ -~n

dengan tidak peJ:lu a.dalli)T& keraguan , kala.u ad& kurang ki ta perba. t:i.D,n

pUtahan&n untuk pengamamm nilai~nilai keagamaan •

Kurang J.ebihcya mohon dimaatkan,_ te~ kasih.

KETUA. RAPAT (H, D iama],udgin Ta.mbunan, SH) :

Tarim& k&sih.

Sa.ya persila.lcan Bapa.k Menteri.

MENTER! KEHAKIMAH (Ismail Saleh, SH} :

Sauda.ra Pimpinan d&n para. A.nggota PARSUS yang kami horma.ti~

Pemerintah se1alu akomodatif, tetapi juga. komu.nik..~tif, juga koope-

ra.tif dan juga tidak keberatan apabila penjelasan itu disempurnakan di

dala.m TIMUS ya.iltu angk& 11.

Sekarang ini ••••••••

•

- 91 -

Seka.rang ini sud.ah terda.pat 108,5.1ciptaan yang didaftarD.n di Dep.

Kebaki•n Direktorat Pa.tent dan Hak Cipta.. Tapi oleh ka.rena. FPP juga

Jll6llgemu.kakan pend&f'taran, maka penda.tta.ran ini seauai Pasa.l JO da.ri Un­

d&ng-u?ldang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipt& itu lebih b&I\)'ak bersi­

fat declaratir.

"Pendaf'taran dal.am daf'tar UllUJl~ ciptaan, tidak 11enga.ndung arti

sebagai pengesaha.n atas isi, arti atau bentuk da.ri ciptaan yang didaf­

tark.an. S ehingga dengan demiki•n sitat dar:-i pendaftaran ini lebih ba-

rzyak, tidak aerupakan kewajib&n Juga. Jadi pendaf'tarq~ ini tidak meru­

ptk'An seauatu hal. yang wajib. Orang mempUI\)T&i hak cipta sebagai peme­

gang hak cipta, d:ia tidak dibaruskan/wajibk1n kami harus da.£tar ke kita,

tidak. Dia tidak melkiaf'ta.r:P.n, tersera.h pada di&. Tadi

dia. tidak mendaftark&n juga tidak ad.a kewa.jib&n untult menda.ftark.an.

Jadi. pendafta.ra.n tidakl.ah merupa.kan su.&tu kewajiban. Tetapi setelah

didatta.rka.n itu Petuga.s yang menda£tar itu, itu ketentuanrzya ad.al.ah

decla.ra.tit', ini dal.a.m penjelasan itupun juga sudah dicantumka.n dal.a.m

penjel.asan dari Pasal JO yaitu :

11Pejaba.t yang bertugas menga_dakan !'8nda£taran Ha.k cipta, tidak

lJerta~jawab atas isi1 arti, ata.u bentuk dari ciptaan yang terdaf­

tar. Jadi l.ebih baizy'&k declarati£. Sedangkan Pasa.1 16 :tfGx ini, ini

1ebih ba.l\Y&k bersif'at i'asilitatif' art~ Pemerintah ini setelah mende-

ngar pertimbangan Dewan ~~k.JCipta, ini rnasih ada kata dapat rnelarang bisa

juga. tidak, bisa juga melarang. Jadi l.ebih banya.k fasilita.tif sega.la

sesua.tu d.itimbang-timba.ng ini kebij~~a:a. ini bagaimana. Dan memang

tidaki-~semua peraturan kebijaksa.naa.n ditua.ngkan da.la.m bentuk peraturan

ja.di meuupakan kebijaksanaan, jadi poli~y saja. Ini l.ebih luas sesung­

guhnya. daripada pen.turan.

Jadi ciptu.n yang ada sea.rang itu yang sud.ah didaftarkan itu ad.a -

y~g msnyangkut buku, ada yang rnenyangkut lagu, ada yang

menyangkut juga. ci ptaan-cipta.a.n di bidan:g~-bidang

sepel'ti •••••••

' .

- 92 -seperti peragaan olah raga, juga ciptaan mengen2.i mas2.ka.n, cipta­an mengenai karya arsitektur, ciptaan mengenai ,peta-peta- ·. sudah

mulai didaftarkan Pak• Jadi ketentuan ini sesungguhnya lebih banyak merupakan sua­

tu katup pengaman saja, jadi klep atau katup pengaman saja da.n lebih baµyak bersifat fasilitatif. Kalau ditanya kongkritnya oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, kira-kira apa yang bisa. dilarang itu? Ya kemungkinan ada kita ingat dahulu pernah ada 'lagu yang

juga mungkin itu bisa merupakan suatu hal yang bisa menimbulkan gangguan atau ancaman atau merusak sendi-sendi persatuan dan ke­satuan. Ialah lagu genjer-genjer umpamanya itu salah sa.tu contoh. Dan kita ikuti sekarang ini vokal group-vokal group itu ad.a ka -lanya menciptakan lirik-lirik lagu yang sesungguhnya dilihat dari.

kesopanan, sebagai orang timur ya kesusilaan itu ·5angat :mengqanqu.,

Kata-kata dan kalima.tnya itu lebih banyak sesuatu hal yang tidak baik kita dengar, babfan ada juga yang mengandung bersifat sinis­me, sinisme yang juga bisa·mengurangi kepercaya.an masyarakat ter­hadap jalannya pembangunan di negara kita ini. Bahkan bisa menim­bulkan gangguan terhadap ketertiban unru.m.

Kalau oidang· Pe~tahan Keamanan Negara,· bisa saja pada sua.tu saat

yaitu khususnya dalam bidang komputer program , dalam bidang kom­puter program itu memuat program-program yang bersifat strategis.

U'mpama saja yang bersifat strategis itu sistim persenja.taan kita, sistim kendali tempur, sistim. persenjataan kita di dplam kompu~

ter Program itu tergambar itu. Bagaimana sistimnya,_ sistim perta­hanan dan keamanan negara kita dan bagaimana dala.m komputer pro·,.,

gram.itu sasaran-sasaran strategis yang ingin dic~pai oleh pihak HANKAM, hal-hal demikian ini yang mungkin bisa mengganggu keamanan dan menimbulkan bahaya •. -Ini sesuatu katup atau klep pengarnan tersendiri apabila pada sue.tu saat perlu pemerintah itu melarang itu. Dan itu dap~t melar?.ngnya. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan demikian ini adalah memang panting oleh karena dengan demikian Pemerintah ini dan negara ini selalu bisa mempunyai sesuatu landasan yang cukup untuk melakukan tirlda~ an-tindakan yang dianggap perlu.

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri, Saya pe.rsi~_r_kc:n F-"c.ksi Persntuan Pebangunan.

FR.A.KS! P&1.SATUAN PEMBANGUNAN ( Drs HM. J"unus Umar ) :

Terima kasih B8,pak Ketua dan juga kepada Pak Menteri sanga t terima kasih sekali saya.

Pertama •••••

- 93 -Pertama mengenai usul kami kebijaksanaan Pemerintah di -

bidang Pertahan dan keamanan Negara supaya diganti dengan suatu peraturan perundang::-~-~undangan nilai-nilai keagamaan itu sebenarnya kalau Pemerintah sudah berpendapat kalimat kebijak­sanaan Pemerintah di bidang pertahanan keamanan negara itu ti­dak menimbulkan efek yang merugikan menurut pandangan dunia luar, sebab buat kami juga tidak menjadi persoalan.

Tapi inilah apa saya ini karena orang-orang lap~ngan lha se­betulnya bukank~h kebijaksanaan itu dasarnya mengikuti afgeleid

daripada peraturan perundang-undangan. Suatu kebijaksB.naan Peme­rintah yang tidak~afgeleid darm peraturan perundang-undangan itu kurang mempunyai landasan hukum yang kuat. J"adi kebijaksanaan itu bisa mestinya begitu. J"adi seorang pejabat bikin kebij2ksanaan harus ada landasan hukumnya.

Nah L.~ilah apakah ini sudah tidak apa-apanya terhadap segi efek masa yang akan datang. Ada juga d'ari segi usia RUU ini yang kita inginkan berlaku untulc masa yang lama, itu saja. Kalau memang kita sudah sepakat,;...Pe~erintah juga merasa ya tidak apa-apanya, amanlah ja.ngan khawatir itu FPP jangan kh~watir, di­anggap kita ini selalu masih dalam keadaan masih kur~.ng perlu soal

keanmnan selalu ditonjolkan bukan berarti saya mengucilkan kea­mana, keamanan itu penting. Jadi itulah segitu saj~lah, j~di ka­lau demikian pendapat seluruh Fraksi dan Pemerintah keberatan terhadap usul kami tadi, tapi kami bersedia menarik dengan dica-tat bahwa ·:i:enda:p:tt F'PP dem;tkian, sep:;rti ap;t yang diusulkan.· J'afi kami muaiur ini.

Selanjutnya mengenai -nila-1.-nil-ai: keaga-maan -±ni kami anggap sesuatu masalah yang mempunyai s11atu kaz:akter tersendiri dalam negara Pancasila dan kita sudah buka12 Pancasila ini, ka.lau

ki ta kaji pada waktu .,Pani tia ? Panc?Sila itl,l_, PP-_ncasila i tu penger­

~ian pertama. itu Tauc.£1uid, lain dari PKI, PKI hanya mengatakan ·~ J:errer.satu _. Nah ini saya kira nilai keagamaan ini penting,

sayang saya tidak bawa kamus ini, saya-audah lupa, susila dslam kamu.s . bahasa :!:ndonesia i tu pengertia.nnya i tu j el as, Y-ct sosila ya ~ . ' . ' I

menyangkut susila. Jadi kalau nilai agsma itu jangan dit('.l_nding-

tandinglcan _itu, saya belum menemukan susila itu _lebih luas dari

pada nilai agama. Ini_kita bicara secara logic, kecuali kalau floor berkeberatan masuk.kannya nilai agama, tadi saya_katakan

bukan saja agarra tertentµ, semua agama mempunyai nilai-nilai agcima kerukunan beragama kita itu harus kita pelihara. Bisa S8ja sese­orang menciptakan sesuatu ciptaan yang sepe ..... ti saya. k~ .. t:ika.n tadi

dimana di daerah-daerah tingkat II itu banygk kejadian aliran­aliran itu, di Palembang juga banyak.

Dimana •••••

- 94 -Dimana seorang Habib itu Palembang itu bisa mengawini

puluhan gadis-gadis terpep.garuJ;i~itu-bisa saja. J"adi ini sa.ya t!A--".,.U~·-tf.-vii...1--1 i..,,,,_;-

IDOhOil masalah usul kami .merig.entrl: agamav mohon dipertimbangkan bukan apa-apa, bukan soal menonjolkan agama, mema.ng agama adalah modal dasar kita. cTadi kita orang Atheis tidak bisa dapat tempat di negara kita ini. cTadi kalau kita takut mengemukakan agama di sini atau tid2.k

mencantumkannya dalam hubungan dengan penciptaan itu saya kira agak janggal, tapi saya selalu mengalahlah, tapi saya mint~. di catat autenti.~ ada dalam pembahasan RUU ini, bahwa FPP mengusul­man mengenai agama itu. cTadi kami mohon, himbau khususnya kepada Pemerintah, apa salahnyalah kalau kesusi~~an dicatmtlkan dan agama juga yang lebih luas derajad dicantumkan.

Sekian terima kasih dan mohon ma'af.

KETUA RAPAT :

Terima kasih jadi masalah pengertian mengenai kebij2ksanaan itu sudah dianggap selesai Fraksi Persatuan Pembsngunan menarik usulnya,dengan penjelasan Pemerintah tadi, tapi masih ingin dipe.r:

·timbangkan supaya nilai-nilai agama tetap dimB.sukkan di da.lcim ru­musan ini. Nah saya persilakan Fraksi PDI untuk mena.nggapinya.

INTE...-qUPSI FPP (Drs HM cTunus Umar ) :

Terima kasih pihak Pemerintah telah menerima akomodatif me­ngenai penjelasan dan penjelasan.

lrnTUA RAPAT :

Kami persilakan FPDI.

FRAKSI PDI (Drs. Marsusi):

Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah akhir­nya Fraksi Persatuan dengan kebesaran jiwanya telah bisa menerima perumusan RUU ini mengenai kebijaksanaan itu tadi. Khusus mengenai nilai-nilai keagamaan i.i.~i, mema.ng kami bisa memahami, dan seper­ti ta.di sudah saya sampaikan bahwa Pemerintah sud-=-h cukup akomoda­tif dan tidak keberatan untrue dimasukan di dalam penje~as2.n n?nti­nya. Malahan Bapak-bapak sekalian, di dal2.m rumusan penjelasan nan

ti itu tid?k saja nilai-nilai keagamaan bisa dimasukkan, tetapi untuk ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksan~.an Pemerint~h tidak saja di bidang pertahanan-kea.manan negara, kesusila8n serta

ketertiban umum, tapi mungkii.1 pada suatu saat ada y!=mg bertentang

an dengan idologi negara. Nha ini untuk masalah-masalah lain, jika ini bisa ditampung di Bap penjelasan nantinya TimB.~ffebih le-

lua~a, mungkin ada faktor atau unsur-unsur lain yang bis2 dimasuk _ kan di dalamnya.

Sebagai •••••

-·95 -Sebagai alternatif ke-dua, oleh karena ini masalah sensi­

tif kami tidak keberatan kalau memang nanti ini dibicarakan

didalam forum Panja.

Sekian.

KETUA RAPAT : r,

Terima kasib saya persilakan Fraksi ABRI.

FRAKSI ABRI (H., M2h._Said ... WJdJ!Jaatmadja, SH):

Fraksi ABRI juga mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Per

satuan Pembangunan yang telah dengan besar hati mencabut kemba­

li usulan penggantian kebijaksanaan pemerintah di bidang Perta-

. hanan Keamanan Negara dengan Peraturan Perundang-undangan se­

telah mendengar pe~lasan dari Bapak Mente~i. Dan mengenai nilai­

nilai keagamaan untuk dimasukkan juga di dalam penjeaasan Frak­

si ABRI dalam perumusan Fraksi ABRI berpendapat bahwa lebih te-·

pat kalau di dalam rumusan penjelasan nanti di singgung mengenai

n±-lai-ni1ai keagamaan dan sebaiknya ditampung di Timus.

Sekian. -

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya persilakan Fraksi Karya Pembangunan.

FRAKSI KARYA PE.MBANGUNAN·;~ ( Sosan to Bangoennegoro, SH ) :

Fraksi Karya Pembangunan juga terima kasih kepada rekan FPP

yang telah mengurangi usulnya yaitu menerima kebijaksanaan Peme­

rintah dalam bidang Keamanan diterima dan juga menghargai kea~

rifan .darJ._ Pem.e-riP~tah .unt-uk memasukkan a-ta-u mengakom-od-i--r nila:i::-

nilai keagamaan tersebut sebagai penjelasan tji dalam penjelasan

pasal ini yang akan dirumuskan oleh Team Perumus nantinya.

Dengan demikian persoalannya sudah menjadi terang, maka ba­

gi Fraksi Karya, maka kalau toh ini masih dibicarakan di sini

tinggal bagaimana sekarang Pemerintah dan Fraksi FPP untuk tera­

khir kalinya sebelum kita memutuskan ke Panja, apakah sudah di

catat betul-betul bahwa at.au apa sudah di rumuskan betul-betul

bahwa walaupun atau sudah di kenang betul, dimengerti betul wa­

laupun terumus di dalam penjelasan di dalam pasal ini, tapi su­

dah sama makna dan perlindungannya kepada semua agama yang ada

di Indonesia ini.

Saya rasa sekian dan semoga ini membawa lebih majunya lagi

pembicaraan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih, saya persilakan Bapak Menteri untuk memberi-, kan tanggapan.

MENTERI KEHAKIMAN •••••

96 MENTEIU KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH):

Ada 2 hal yang ingin saya tambahkan, yaitu Pertama Peratur

an Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan ini sudah

pengertiannya sudah baku pak. Ada mulai dari Undang-undang TAP

MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,

kemudia·n Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, InstruksiPr~

siden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri. Itu Peraturan Per­

undang-undangan. Jadi produk-produk hukum peraturan perundang­

undan~an.

Ada kebijaksanaan Pemerintah yang tidak dimasukkan di dalam

kelompok Peraturan Perundang-undangan, karena istilah peraturan

perundang-undani?an i tu sudab baku, yai tu umpamanya ~_ura t Presi­

den, Surat Menteri, Petunjuk Presiden. Petunjuk Menteri, itu ti­

dak termasuk di dalam produk hukum, hanya surat. Sehingga kalau

dipakai peraturan itu lebih rigi4 ... , kebijaksanaan lebih luas, wa­

laupun kebijaksanaan itu kalau diurut-urut lagi memang mung~in

ada sumbernya, tetapi tidak selalu ada. Umpamanya saja Keputusan

Presiden itu dasarnya adalah pasal 4 ayat(l) Undang-undang~Dasar

1945. tapi dalam Pasal ayat (1) UUD 45 itu hanya Pemerintah mem­

punyai kebijaksanaan_ eksekuti£, tapi materinya yang diatur itu

nggak a/a Undang-undangnya, nggak ada peraturannya. Ini satu

contoh saja. Oleh karena itu juga kebijaksanaan lebih luas.

Yang ke- dua, mengenai masalah nilai-nilai keagamaan ini,

sebaiknya diakomodir di dalam penjelasan saja, tidak di dalam

pas al. Sesungguhnya bis a juga ki ta apprcacl} • i tu baik Pertahanan

Keamanan Negara maupun Ketertiban Umum maupun Kesusilaan ~tu •c,.,.

prinsipnya, tetapi isinya ada yang menyangkut ataupun b§.hkan me-::s

nyerang nilai-nilai keagamaan.

Du1u pernah ada buku yang dilarang, yadtu bukunya itu judulnya

Langit Semakin Mendung ~tu karangan dari Ki Panji Kusmin. Buku

ini dilarang, mengapa dilarang beredar? Karena mengganggu keter­

tiban umum. Isinya mengapa mengganggu Ketertib~n Umum1 Karena

isinya menyerang nilai-nilai keagamaan. Jadi approachnya, adalah

ketertiban umum, tetpi dalam ketertiban umum ini ada nilai-nilai

yang dilanggar ataupun diserang. Nab dalam ha! ini adalah nilai­

nilai keagamaan.

Jadi baik aproach siapakah dari kesusil~an, apakah dari

ketertiban umum subtansi materinya bisa juga menyangkut nilai­

nilai keagamaan~ Jadi lebih luas bahkan bukan nilai keagamaan

apa sajalah nilai-nilai yang lebih luas daripada itu.

MunRkin •••••

i­

i

- 97 -

Mungkin umpamanya saja idologi negara. D~n y~ng penting adalah akibat, akibatnya itu yang bisa kita persoalkan d2n ini yang menjadi patokan ya. J"8.di sifat materi yang menjadi sebab ini bisa banyak ini. Apakah idologi negara, apakah keagamaan, ini banyc.k, tetapi pendeka tannya adalah ciri Pertah~inan Keamanan

'· Negara, pari kesusilaan, dari ketertib2n umum dan akibatnya bisa menyerang nilai-nilai keagamaan. Contohnya tadi kami sebut buku

karangan Ki Panjikusmin itu yang berjudul Langit Semakin Mendung.

Demikian tambahan Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RA.PAT :

Terima kasih Bapak Menteri, Bagaimana Fraksi Persatuan Pem­bangunan saya persilakan.

FRA.KSI PERSATUAN PEMBANGTrnAN ( Drs, RM. Junus Um::tr):

Terima Pak Ketua dan Kepada Pak Menteri juga terim~l' kasih rasanya perbendaharaan kata-kata saya. tidak ada lagi untulc membe­la isaran· ini. Saya terjun menyerahlah kepada takdir. Supaya ki­ta ditakdirkan apa yang sudah tertjantum dalam RUU pasa.l 16 ini

sudah demikian rupa, tapi ada catatan, ada beberapa. masih ada em­bel-embel yaitu tadi Pak Menteri sudah cukup arief, Sc.Ya tahu ji­wa beliau itu lebih hebat dari saya, tapi karena belia.u itu pem­bantu Presiden Pejabat Negara ya ngomongnya lain dari say<.tlah. Sudah satu bahasa ini Pak Menteri, ya kita tampung dipenjelasan tapi kalau masih mungkin saya mengusulkan se.jalah ini pasal 16 ini kesusilaa..-ri ini masuk ke penj elasa.i"l, kalau· ma-s-ih a-da d-i s:ini

kita artinya, kita tidak bicara logis, kesusila.an itu lebih ting .. ,. gi dari nilai agama, kalaumasih bertahan pula kami juga mengalah. Jadi cuk.up saya kira, tadi penjelasanPak Pemerintah tadi sudahcu­kup jelas. Jadi tidak usah ada tengah-tengah itu, j~di lengkapnya baris terakhir dari pa.sal· 16 dalam DIM . .fertahanan dan Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, jadi kesusilaan dan sert& itu tidak ada lagi dihilangkan saja, jadi dan serta diganti dan.

Itu sajalah, jadi ini buk~m kompromi artinya S8. tu hmmbau~.n lagi. K8 mi tidak mau menj adi .. troub 1 e -maker/ s pe 1 bre ke r ka 1 au beg it u

tidak mau 0 Terima kasih.

KETUA RAP.AT : (I>

Saya kira kita da.pat memahami jalan pikiran Fr2ksi Pers2.tuan

Pembangunan, oleh karena itu saya masih memberikan kesempatan ke­pada Sidang untulc mengembangkan ini. Jadi supaya kesusil~an juga dimasukkan juga dalam penjelasan. Bagaimana pendapat Frc.ksi PDI?

FRAKSI PDI ••••

' - 98 -

FRAKSI PDI § Drs. Marsusi ):

Terima kasih, pada prinsipnya saya malah keberata.n kalau kesusilaan ini dihapus dari rumusan RUU. Sebab itu akan mengeli minir kekuatan daripada tatakesusilaan dalam RUtT ini untuk me­nampung aspek keagamaan. Contbh, tadi diutarakan lagu Penjer­genjer yang dilarang, akhir-akhir ini saya dengar ada 12_gu lu­dul-judulan, yang sudah dikomentari oleh Menteri Penerangan malahan kalau tidak salah kata-katanya itu ada ayo kawin-kawina:n, ini bukan hanya bertentangan dengan kesusilaan, tapi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kawin kok ayo ke~win-kawinan. N~h jadi

saya tetap berpendapat bahwa justru rumusan kesusilaan ·ini harus dipertahankan Pak! 1.llltuk. bisa menampung di dalam rangka menang­kal atau mencegah ekses-ekses yang tidak diinginkan dari sektor keagamaan.

Sekian.

KETUA RA.PAT :

Terima kasih saya persilakan Fraksi ABRI.

FRAKSI ABRI ( Harry Soewondo, SH ) :

Saudara Ketua, menanggapi pendapat dari FPP, bahwa pertanya­annya, apakah susila itu lebih tinggi daripada nilai-nilai agama, nilai-nilai agama itu bagi rakyat Indonesia adalah yang tertinggi. Pertahananpun mempertahankan agama juga, susilapun susila agama seperti tadi sudah diutarakan oleh PDI juga ltebi:jaksanaa.n Pemerin

-tahpun- akan mempert-aha.nkan ni.la·i-nilai agama. J"adi kalau nila.i­

nilai agama ini tidak dimasukkan sebenarnya sudah masuk di dal~m-­nya. Ka.takanlah tentang Kebijaksanaan tentang Pertaha.nan dan Kea­

manan Negara. Dalam Pertahan dan Keamanan Negara itu dipertimbang­kan Ipolososbud. Dan agama juga di situ. Jadi itu sudah termasuk di situ. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, apa lagi kita ini hampir 100 % orang beragama.

Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilakan Fraksi Karya.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNANfSoesanto Bangoennegoro, SH):

Fraksi Karya rupanya juga sudah kehabisan kata.-katauntuk menghargai ketinggian dan menyeluruh Agama ini, ta.pi sekali lagi kami coba denga.n keterangan dari Fraksi PDI maupun dari Fraksi ABRI, bahwa kalau nilai-nilai Agama maupun keterci~nga,n-ketera.ngan Pak Menteri sendiri, nilai-nilai Agama itu bisB. masuk ke Keam~man

I_ Negara, ke Kesusilaan, ke Ketertiban Umum. di_ situ ketinggian dari pada Agama di ·dalam rumusan ini. Sedang perlunya dilindungi Kesusi laan itu sendiri mungkin yang tidak termasuk kategori Keamanan Ne­gara serta tidak masuk kepada Ketertiban Umum, tapi secara obyektip oleh siapa saja dianggap tidak susila yang mungkin oleh pandangan

atau •••

- 99 -

atau aliran hal ini saya tidak berani bilang Agama tertentu, saya

netral saja oleh pandangan Kepercayaan atau paham tertentu tentang ini dianggap tidak melanggar misalnya, tetapi Pemerintah meng -anggapnya itu secara obyektif melanggar susilalah lha ini perlunya susila ini di sini dirumuskan tersendiri, mungkin begitu. Tapi ka­lau siapa yang mau menyerang Agama secara obyektif ditinjau dari

,, segi ~eamanan Negara, Kesusilaan maupun Ketertiban umum itu meru-pakan suatu pelanggaran obyektif Yang bisa ditirldak aari segi mana saja. Di situ letak ketinggian daripada Agama yang tadi diuraikm kira-kira seandainya saya disuruh untuk menga.mankan Agama pakai pasal ini, lha itu tadi yang hantamkan kepada siapa y~_ng menyera.ng Agama.

J'adi memang tidak perlu kekhawatiran da.n kita semua memang sa­ngat menjlllljung tinggi kepada nilai-nilai keagamaan. Semoga musya­warah kita ini bisa melangkah lebih ma.ju lagi sedikit atau yang su­dah banyak i tu sehingga ki ta bisa dengan .. lego mengakhiri pembicara­an ini. Saya rasa demikian kalau saya sama. sekali tidak argumentasi adu kebenaran, tapi cuma pers_aksian saja seandainya saya harus me­lakukan dengan pasal ini. Saya kira kalau argumentasi yang lebih tinggi saya tidak berani melawan, karena kalau saya ini mungkin san tri, kalau beliau-beliau itu sudah tistat-ustat. cTadi S:iya cuma ha-\· rus taklid saja. Jadi kalau ini saya kira begitu saja te~ima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya persilakan Bapak Menteri untuk menanggapi nya.

MENTE...-qI KEHA.KIMA.N ( Ismail Sal eh, SH) :

Sesungguhnya dari rekan Fraksi Persatuan Pembangunan tadi su­dah menggambarkan dengan kalimat atau kata yang singkat saja yaitu kalau memang sudah jadi takdirnya ya begitu. Jadi sebetulnya sudah kita terima semua itu. Ya.harus bisa kita menanggkap itu kalimat takdir itu sudah bisa harus kita tangkap itu. ~esungguhnya beliau­pun juga kembali kepada ya musyawarah untuk mefakat. J 2 di itu inti­nya sesunggu..'hnya. Dan memang kalau kesusilaan ini, ini bisa saja terjadi orpng. itu tanpa diketahui Pak. J'adi tanpa diketahui orang­nya itu ada yang telah memotret o:Cang itu, jadi orangnya itu ··dip~

tret difoto dan ~°'fl dengan sikap badan yang dapat me·'.'ugikan ba­gi dirin.ya itu, itu difoto, ini sesungguhnya hal-hal yang menya.ng-

kut kesusilaan juga ini. Ini sekedar contoh saja, sehingga saya ber-

aman _r.endapat n:errang rumusan itu sudah cukup_ ,k di dalam pelaksanaanpun juga

Pemerintah benar-benar akan memperhatikan nilai-nilai keaga1I1Aan dan itu nanti di dalam penjelasanpun nanti bisa di~umuskan dengan baik,

-

Sehin.gga ••••

9 ._ 100 -

Sehingga penjabaran dari pasal ini benar-benar akan d~pat memenuhi dari keinginan semua Fraksi.

Demikian Saudara Pimpinan.

KEIUA RAPAT : /

Terima kasih Pak Menteri, kami persila.kan kemb9.li Fraksi Persatuan P9mbangunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN( Drs. IDf. cTunus Umar.):

Terima kasih P~k Ketua, jadi saya dapat menyimpulkan Fraksi­fraksi frut memikirkan, Rekan-.Fraksi-fraksi yang kami cintai juga Pak Menteri, kita ini semua punya ilmu politik rupanya, hanya il­mu politik Pak Menteri itu mempunyai tempat tersendiri bagi saya itu sajalah. Jadi ya tadi juga Pak Menteri penyambung lidah saya sekarang ini. Jadi saya ini wakil rakyat Pemerintah juga ya tahu yang dikehendaki oleh rakyat itu, jadi akomodasi yang akan ditam­pung penjelasan itu ya sudahlah soal ini kita selesaikan saja ja­di nanti Panitia Perumus saja, saya kira tidak ada persoalan lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT ••••••

-~· lffi

" ·1 .·. ·~

''·

KETUA .RAPAT : Terima kasih pada Fraksi Persatauan Pembangunan.

Sehinega masalah ini su<.lah <.lapat kita tinggalkan <.lengan

keputusan sidang masalah ini nanti akan ditampung <Ji pe_!!

jelasan dan diserahkan. untuk merumuskannya kepat.la TIMUS.

(ketok palu)

Kita lanjutkan <.lengan aneka 12, penjelas n sekaligus mo­

hon cJikaitkan cJengan usul <Ji DIM tambahan ini, ada di DIM

tambahan sekaligus. Silahkan 9

F.RAKSI ABRI (Harry 6uwoncJo,SH) : Sur. Ketua untuk angka 12 ini

Fraksi AB.RI menyarankan ada 5 point, yang gampang-gampang

semua. Pertama tentang istilah menghapus seluruhnya seba­

gaimana yang suuah2 itu <.liganti uengan ketentuan ••••

kami sarankan <.liTIMUSkan, 1. Yang kedua korekii la­

gi <.lalam <.lisitu a<.la, pada alinea ke empat itu ada <.lisesu­

aikan dengan pasal 11 ayat 1 butir 3, ini tempatnya tidak

ilisitu, tetapi nanti berikutnya untuk pasal 27. Lantas

yang kedua <.lisarankan tentan~ seperti yang sudah2 juga

tehnik, tehnisnya itu, angka2 1, 2, 3 sampai 6 itu digan­

ti <.lengan abjad a, b, c, d, e, f 1 g, kecJua. Ketiga dian­

tara angka 4 <.lan angka 5 yaignantinya menjaui huruf e <li­

tambahkan "seni batik" ini sesuai <.lengan saran yang ter­

<.lahulu. Yane ke 4 angka 5 RUU ciptaan .. ~ lagu musik

<.lengan atau tampa teks sesuai dengan sran saran yang se­

belumnya yang sesu<.Iah itu c.lirumuskan menja<.li "ciptaan -- -- -·---~ - --- -----···-- -- ~--- --

musik, laeu, syair lagu, aransemen, tulisan not <.Jan karya

rekaman musik atau karya rekaman ·suara (nanti bisa <.lisesu­

aikan)". Berikutnya g ini a~a karya arsitektur, ini bukan

saran, tapi ingin kami jelaskan bahwa karni mempergunakan

karya te.tap · <.li'sini 'kar/ a ar•i tektur karena dilainnya karya

itu dihapuskan, kenapa ini karya tetap. Karena <.li<.lalam

kalimat yang men<.lahului tidak ada kata "karya" • Jadi

karya disini bisa ber<liri sen<.liri dalam g ini. Yang kelima

sarn Fraksi ABRI berlakunya perlinc.Jungan selama hidup pen~

cipta <Jan terus berlangsung selama ·25 tahun. 25 tahun ini

tujuannya untuk melindungi fungsi sosial sesuai <.lengan

Pemandangan umum •••••••

- 102 -

Pemandangnn Umum Fraksi ABRI. Dan ini nanti akan kami tam­

bahkan ui pasal ini nu juga ayat 3 yabg -a.gak berbunyi"ke­

t~ntuan dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas <.lapat uiperpanjang"

<.Jalam arti kalau sudah 25 tahuh itu habis bisa <liperpanjang

la·gi. Itu nan ti Pemerintah <.lenean PP a tau ba taimana nan ti.

Maksm.Jnya ialah seseeera mungkin ha . ..,il la-ya i tu menjacli

milik nasional, makin cepat menjadi milik nasional makin ha­

ik, meskipun deikian kepentinean pribadi pencipta masih d t~

tap dilindttngi asal meneajukan perpanjangan. Inilah kelima

saran Fraksi AilRI sekian terima kasih.

KETUA RAP.AT : Dengan persetujuan Fraksi ABRI kami inein mengusulkan

supaya pasal usul mulai pasal 26 ayat 2 itu <likaitkan uangan

pasal 26 ayat 3 itu <libicarakan, kita bicarakan secara khusus

Dan kita bicarakan dahhulu masalah2 yang ringan2 ini pernah

juga sudah kita bicarakan dan sutlah kita putuskan a<.Ja yang

<.Ji TIMUS kan itu, mengenai masalah tehnik penyusunan per­

undang•uncJan'lan, su<lah itu ada juga masalah meneenai seni

batik yang baranekali dengan keputusn sidang, karena itu

sudah kita PANJA-kan barangkali nasibnya nanti ditentukan

olhh PANJA. Jaui kalau Fraksi AilRI setuju kita bicarakan

seluruhnya nanti yang <lillicarakan kecuali dikurangi pasal

26 ayat 2 dan pasal 26 ayat 3, yang kita bica~~an secara

khusus nanti, setuju pihak ABRI. Saya persilahkan Fraksi

Karya Pembangunan.

F.K.P {Drs HM Husni Thamrin Assaat,SH) : Terima-kasih Sur. Pimpin~n

Bapak Menteri selaku yang mewakili pihak Pemerintah rekan2

anegota PANSUS.- ....... enanggapi usu! <lari .l4'raksi BARI khususnya

yang menyangkut pasal ··~26 aya t 1 yai tu yang menyangkut masa

berlakunya hak cipta.

KETUA RAPAT: Dibicarakan kemudian.

FKP (Drs. HM Husni Thamrin Assaat,SH) ; oh kemmlian, mas;!lah lain­

nya kami kira k..arena tadi sudah <lisampaikan oleh Sur. Pimpi­

nan bahwa usul pertama <limasukan TIMUS kami kira kami sudah

menyetujui bahwa itu nanti tlibicarakan oieh TIMUS. Kemudian

usul berikutnya pa<la , masalah batik, kami-kira juga su<lah

bisa kita bicarakan dan kita sudah sepakat masuk PANJA, maka

nanti <libicarakan <lalam PANJA. Ja i 3 mas lab yang pertama

i tu sudah ki ta bic,1rakan baik untuk t TIMUS maupun PANJA ma­

ka itu kita anggap sudah kita selesaikan, kami kira <lemikan

Terima kasih.

KETUA RAP.AT • • • • • • •

- 103 -

KETUA RAPAT : Terima kasih Fraksi Persatuan Pembangunan.

FRAKSI PP (Drs HM Junus Umar) : Terima kasih pak Ketua menane­

gapi saran Fraksi ABRI saya kira apa yane telah diarahkan

oleh Sur. Ketua sudah cu1tup baik c.lan juga pararel denean

usul rekan FKP.

KETUA RAPAT : Terima kasih, Fraksi PDI.

FRAKSI PDI (Stee:f Patrick Naf'uni) : Sdr. Ketua Sdr Menteri clan

semua anggota PANSUS menangapi usul duri Fraksi ADRI Frak

si Karya berpendapat bahwa apa yane uiusulkan oleh Rraksi

ABRI su<.lah dibicarakan beberapa hari yanelalau lalu se­

hinga tidak berke beratan apabila misalnya angka2 itu hu­

ruf-huruf Hngka diganti dengan huruf juea tidak keberatan

bisa <.li-TIMUS~kan dan saya lihat ada seni batik dan di DIM

nya PDI ada seni batik, jadi tidak keberatan kalau di-TIMUS-

kkan semuanya terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, Pemerintah bapak Menteri

MENTER! KEHAKIMAN : Terutama mengenai perubahan angka 12 ini.

Jadi suya tanggapi urut laei, ini bisa diserahkan pada Tim

Perumus sesuai dengan kesepak tin yang lalu. Kemudian perubahar

dari huruf2 ini, itupun juea , disesuaikan <.Jengan kese­

pakatan yane lalu, hanya sebagai catatan saja memang untuk

selanjutnya Pemerintah itu kalau nanti menyampaikan suatu

Rancanean Undang Undang benar-benar harus hati2 i untuk ti­

dak sampai memperinci melebihi alphabet ei tu aja •. X1Ja al­

phabet kita ini hanya 26, tadi ada perincian lebih c..lari

26 ya nggak bisa karena alphabet itu, mudah2an tidak terja-

di itu. Mengenai masalah seni batik ini, itu kita sepakati

untuk di-PANJA-kan. Kemu<lian masalah musik <.Jan rekaman ini

-ualam huruf. f', in1 memang ki ta harus ha ti2 c.lalam hal ini'

karena sesung~uhnya sitem yang ditempuh dalam pasal ini, ini

berbeda dengan ketentuan yang lama. Sekarang ini a<la pembe­

<.laan yang teg:i.s dan jelas untuk jangka waktu perlindungan

yaitu ci1Jtaan2 y·ang bers•f4't orisinal dan ciptaan2 yang be!:

sifat derivatif' atau turunan. Ja<li karya cipta yang sifat

orisinal atau asli seperti yane <liatur dalam pasal 26 ayat 1

yang baru ini, maka perlindungan hukum diberikan untuk selama

hidup pencipta dan terus berlanjut sampai denaan 50 tahun

setelah pencipta meninggal. Se<langkan untuk karya cipta

yane hersifat derivatif atau turunan, itu nanti kita akan

bahas dalam pas al 27. Oleh ta· na i tu maka penyebutan k_~rya

<.Jidalam pasal • • • • • • •

- 104 -

di<lalam pasal 26 tadi disingeung oleh Fraksi ABRI. Ini

sesungeuhnya su<lah berdasar pada penegolongan2 karya cipta

yang orisinil dan bersi:fat dhrivati:f. Mengenai rekaman

su'ara, ini sesungguhnya te m;1 suk karya yang <leriY.ati:f, ja

di tidak bisa termasuk dalam kelompok yane diberi perlin­

dungan live time itu dan untuk itu nanti pasal 27 yang akan

membahas itu 1 khususnya mengenai rekaman2 suara, ja<li sound

recordine. Jadi musik i tu dan rekaman ini te-i:·masuk sound

recording dan ini termasuk karya2 yang bersifat derivati£.

Yang kita bahas · sekarang ini dalam pasal 26, itu adalah

karya2 yang bersifat orisinal saja. Demikian untuk semen­

tara k tanggapan kami terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik terima kc.·_sih Sur Menteri. Jadi untuk menyecJer-

- hanakan masalahnya selain dari yang dikemukakan oleh bapak

Menteri tadi kita si<lang sudah menyetujui untuk <.liTIMUS-kan

dan di-PANJA-kan. Mengenai yang dikemukakan oloh bapak Me~

teri saya kembalikan kepada FraksiA ABRI untuk menanggapi-

~ya (~etok palti) saya persilahkan Fraksi ADRI untuk me­

nangeapinya.

FRAKSI ABHI (Harry Suwon<.lo 1 SH) : Stlr. Ketua yang terakhir yang

ditanggapi oleh Pemerintah tentang karya rekaman musik memang

benar bahwa itu bisa <.l~rivatif 1 tetapi kalau ciptaan musik

syair lagu, aransemen tulisan not, itu harus betul2 murni.

Jadi kami bisa menarik mengurangi yang karya rekaman musik

<.lihapuskan. Terima kasih.

KETUA RAPAT : _ Ja<..li su<.lah bisa dianggap selesai pak Menteri, terl -ma kasih. (ketok palu)

-------Selanjutnya -mem suki pasal 26 ayat 2 yang tadi sudah juga

tlijelaskan oleh pengusul, saya ki a enggak perlu, saya per­

silahkan Fraksi ABRI untuk memberikan penjelasan menaenai

ini lagi saya minta lang5ung tanegapan dari Fraksi2 <.Jan Pe­

merintah, saya perilahkan Fraksi Karya.

INTERUPSI F. ABRI {Harry Suwondo,SH) : Sebetulnya tidak termasuk

ayat 2, tapi masih ayat 1.

KETUA HAPAT : Ya, benar saya maaf. Masih ayat 1 itu menc-enai <lan

sekaligus dikaitkan <.lengan ayat 2 <lan ayat 3. Ayat 1, ayat 2

<.lan ayat 3 mengenai live time, betul, Saya persilahkan

Fraksi Karya.

FRAKSI KAHY..A • • • • • • • • •

- 105 -

FRAKSI l'-:iRYA PEMDANGUNAN {Drs. HM Husni Thamrin Assaat,SH) : Teri

ma kasih Sdr. Pimpinan menanggapi usul clari Fraksi ABRI yane­

menyanekut pasl 26 ayat 1 maupun ayat 2 yang berkaitan masa

berlakunya hak cipta yaitu diusulkan tetap 25 tahun ~ebagai­

man~ semula denaan dasar pertimbanaan men~ienat bahwa hak mi­

lik i tu :_!adalah ber.func-si sosial. Karena masalah ini berkai-

tan denLan DIM-nya Fraksi Karya Pembanc-una yana ju~a

sudah disampaikan dalam Pemanuanc-an Umum dari fl'"'rnksi Karya

Pembanaunan, kren karena kami juea mempermasalahkan mas<1 lab

ini yaitu tentang masa berlakunya hak cipta ini. Fraksi Kar

ya Pembangunan sepenuhnya dapat memahami penjelasn yane telah

diberikan Pemerintah bahwa mas<1lah fungsi s<>sial tlaripatla

hak cipta tidak semata-mata dikaitkan denffan masa berlakunya

hak cipta itu sen<liri 1 tetapi c.likaitkan dengan masnlah opera­

sionalnya. Namun kami juga masih memrlukan penjelasan tarnbahan

untuk benar2 menjamin atau menjamin tidak adanya kesan c.la-

lam masyaraka t bahwa ki ta sudah m~.ningaalkan }Jrinsip bahwa

hak milik. i tu mempunyai f'unesi sosial. Karena ini ,:m"~·~-lah

yang KamL ki~a cukup mendasar dan penting di<lalam pembahas~n

ini, kami menyarankan <.li-PANJA-kan saja. Kami kira clemiktan.

usul Fraksi Karya Pembaneunan terima kasih.

KETUA RA.PAT : Terima ka:-;ih saya persilahkan Fraksi Persatuan

Pembaneunan.

FPP {Drs HM Jun us Umar) : Menanggapi saran ~;raksi ADRI yai tu le­

bih mempersinglat sebag~imana uraiannya i tu lebih mempercepat

proses fungsi suatu ciptaan menjadi fungsi milik negara.

Masalahnya sebenarnya janga11lah kita terlalu terpaku c.lenean

jangka waktu ini, jacJi ki ta lihE1 t geest-nya. Geest-nya RUU

itu 50 tahun tentu a<la dasar2-nya yang men<lorong Pemerintah

c.lari 25 menjadi 50 ini. Kebe~ttlan -saya -baru2 -1ni Glentrurns

suatu mencari cJokumen dengan Bank Indonesia, kalau ndak sa­

lah menurut Undang-undang tentang Inventaris pembukuan, itu

25 tahun yanglama itu, tapi sekarang rupanya oleh Ballan Pe­

meriksa Keuan~an harus samapai 40 tahun masih disimpan.

Jadi kalau saya enggak ke Bank Indonesia ebegak tahu bahwa

tlokumen2 pembukuan, perusahaan2 itu harus disimpan sampai 40 tahun, jadi menuru1: Dadan Pemeriksa Keuanc-an. Munaik sa

Mungkin saya inc-in usu!!: teneah, kalau ABRI mengusulkan 25

RUU ini SO yah m kita ambil 40 itu hegitulah, saya pikir ka-

lau begitulah. Soal waktu ini jangan irratif sekali, itu sa-

jalah untuk mempersingkat waktu.

KETUA RAPAT •••••••••••

- 106 -

KETUAH RAPAT: Terima kasih saya persilahkan Fraksi PDI.

FRAKSI PDI (Steef Patrick Nafuni) : Terima kasih Sdr. Ketua ba­

pak Menteri dan semua aneeota PANSUS. Menangeapi usul <lari

Fraksi ABRI ayat 1 <liKaitkan dengan ayat 3 tentang masalah

apakah 25 tahun atau 50 tahun ini. Saya coba memherikan suatu

penerangan saja, saya kira itu menyangkut sudtu ciptaan sese­

orang. Kalau misalnya saya yana menearang laau atau saya

menciptakan sesuatu saya meninggal <lan itu akan berlaku 25

tahun. Tapi pada saat itu anak saya s juaa sudah besar <lan

dia boleh menikmati itu 25 tahun lagi, tapi sesudahnya ada

cucu lagi yang berhak menimmati itu. Saya pikir barangkali

50 tahun sudah waktu yang paline baik untuk satu ciptaan.

Kalau sesu<lah itu ya okelah, biar itu menjadi milik neaara

<lan peruntukan untuk semua orang. Sa: ~ rikir wak tu 25 tahun

itu sudah wafftu yane paling cocok a£au kalau ma~ih diper•

panjang 60 tahun juGa masih boleh itu. Kalau 25 tahun atau

50 tahun a tau 40, 60 tahun ·ajalah. 'l'api saya kira untuk se­

men tara itu bagi Fraksi kami sebetulnya tidak ada, ada sesuai

<..lengan Undang-undanG", jacJi tetap setuju 50 tahun, tapi ter­

serah nanti perkembangannya, ceriteranya nanti kita pertim­

bangkan sama2. ferima kasih

KETUA RAPAT : Terima kasih, saya persilahkan bapak ~enteri untuk

menanggapinya.

MENTERI KEHAKIMAN : Mengenai masalah perlinc.lungan atau masa ber­

lakunya hak ci1Jta ini, Pemerintah sudah memberikan penjelasa.!!

nya baik pa.da waktu keterangan Pemerintah maupun pada waktu

jawaban Pemerintah. .uan <.li<lalan RUU inipun sudah <liberikan

penjelasannya. Sesungguhnya apabila fungsi sosia1 itu

_yang dijadikan alsa alasannya f maka -StJc_fah--cuku}) Pem-eri.ntah

mernberikan •s sesuatu jaminan bahwa walaupun 50 tahun tetap

funesi sosial itu juga diperhatikan. Jadi peneertian fungsi

sosial itu tetap terkait paua perubahan ini yaitu 50 tahun.

Disamping itu Pemerintahpun sutla_h meneintrodusir pengertian

atau mekanisme conpulsary licensine, jadi di<lalam membahas

ini kita kaitkan pada pertama funesi sosial bahwa itu s~lama

50 t.;:\hun pun juc-a func-s i s<hsial b~tap diperba t ikan, i tu yang

pertama. Yang ke<lua adalah Pemerintah meng-introdusir meka­

nisme conpulsary licensing ~an ini merupakan jaminan yang

ta<li <litanyakan oleh ~raksi Karya Pembangunan. Jadi jaminan

yang diminta itu funusi soiial itu diwujudkan dan perujudan

ini ualarn •••••••••••

L mencenai

- 107 -

ini dalam mengintrodusir mekanisme compulsary licencina,

itu yang kedua. Yane ketiga adalah sistematika jangka wak­

tu perlindungan ini atau masa berlaku perlimJungan ihi per­

lu ki ta hubungakan dengan pas;.· l berikutnya, jadi jangan ki-

t.a nanti melihat t.lari pasal 26 saja tetapi juga pasal ber,!

kutnya, sebah sekalai sekali kita umpamanya nanti menentu­

kan disitu 25 tahun, nanti yang berikutnya tentu lehih ren­

tlah lagi. Jadi ini yang keSiga yang c.lisampaikan Pemerintah

karena penent~~n janeka waktu itu tidak berui­

ri sendiri pa~al 26, tapi p~sal 27 )uga ada~ Yang keempat

atlal<.lL sekaranG ini ASEAN itu ketentuanL masa berlakunya

itu 50 tahun, kita tahu bahwa di ASEA.N ini aua sesuatu hal

yane perlu kita perhatikan. Arnbil contoh saja lagu, lagu2

kita ini banyak yang dibajak necara-negara, saneat po~uler

sanc·a t disenangi negara2 tetangga. Pac.la sua tu saa t ki ta

ingin ·11meneadakan st..Etu perjanjian bilateral/persetujuan bi­

lateral <lenrran nerrara tetangga antara lain Malaisya, ~inga­

pura. Pa~a saat kita mengatlakan perjanjian bilateral itu­

lah nanti akan meruvakan suatu masalah apabila ketentuan

rnasa berlaku perlind~ngan itu tidak sama, itu baru- tingkat

ASEAX, Bel um nan ti tingk<-l t Convensi Bern yanc- patla sua tu

saat kita putusan politik itu nanti memutuskan ya masuk itu,

pa<lahal perundang-undangan kita ini sarna sekali tidak meme­

nuhi persyaratan untuk menjacli participun dari dari Convensi

Bern, oleh l-crena karena ketentuan konsti tusi Convensi Bern

itu pasal 36 menyatakan " National licesition itu dan juca

UCC itu juga mernpersyaratkan msa masa herlaku perlindt1nean

itu. Jadi sec~ra umum sekaraug ini su<lah <literima, tapi

walaupun secara umum diterima tetap funesi sbsial itu oleh

mereka <liperhatil<an dan ini jaminan diherikan dalam bentuk

mekanisme compulsary licensing. Jadi bukan masalah pen<le~

nya yang dipersoalkan, tapi fungsi sosialnya tetap diper­

hatikan. Denean demikian banyak pertimbanean-pertimbanaan

yana diberikan oleh Pemerintah mengapa merubah ~tu sekali­

gus juga dikaitkan dengan perkembanean yang sekarang be~­

laku didalam masin~-masing neeara itu memberikan perlindu­

ngan terhadap karya cipta karya cipta ini. Dan inipun tli­

tlasarkan kepada study yang tlilakukan di luar negeri maupun

juga hasil pembicaraan ~engan As~siasi-asosiasi yang ter­

gabung didalam hak ci1;ta ini. Inilah penjelasan Pernerimtah

apabila ini juffa brlum bisa memuaskan tentu bisa dialihkan

ke PANJA, walauoun cJitinc-kat PANJA nanti penjelasan Pemeri!!,

tahpun _ juea sama seperti yang kami kemukakan ini.

Demikian Sur, Pimpinan termma kasih.

KETUA IM.PAT••••••

- 108 -

KETUA 11..\P"'\.T : Te rim.a kasih bapak- Menteri, 5;;ya: · per:silahkan Fraksi

ABRI

FRAKSI ADRI (Harry ~uwonc.Jo, SH) : Sclr. Ketua angka 50 ini sebetu<l

nya alasannya c.lari luar nerreri Dern. Dern itu menitik

beratkan kepada kepentinean individu, sedangkan Indonesia

negara kita itt1 tidak terlalu mengutamakan individu juea ti-

c.lak terlalu sosiall, - hanya inuividu memperhatikan sosi-

al. Maka untuk memberikan ciri kepada prundane-unclangnn In­

donesia sebaiknya kita tidak menganut begitu saja 50, maka

kita menganjurkan, menyarankah 25. Disinilah nampak ciri ke­

pribadian Indonesia, disamping itu sesuai jueu dengan perun­

da g-undanaan yanglain, misalnya perundang-undangan Agraria

kita mengenal juea hal yang semacam itu 25 bisa diperpanjang.

Oleh Menteri misalnya. Ini analog dengan itu maka Fraksi

ADRI menyarankan agar betul-betul fungsi sosial itu diperha­

tikan juga memperhatikan kepentingan · · individu yang dia­

nu t oleh luar negeri didalam Bern ini. Inilah mengapa Fraksi

ADRI menghhdavnya itu, jus:tru inein menunjukan kepribadian

Indonesia. Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT : Mengenqi usu] Pemerintah yang juea tadi sudah di­

kernukakan oleh Fraksi Karya Pembaneunan supaya di-PANJA-kan

baeaimana.

( MENTERI K.EHAKIMAN : Setuju)

Saya persilahkan Fraksi Karya Pembangunan.

F.RAKSI K.ARYA PEMBANGUNAN {Drs, HM Husni Thamrin Assaat,SH) : T.!:!,

rima kasih Sc.Jr. Pimpinan, kami kira sebacaimana kami kemukakan

tadi bahwa penjelasah Pemerintah sevenuhnya dapat kami pahami.

Namun karena kami melih~t bahwa ini akan menj~di masalah alot

maka kami meneusulkan supaya di~PANJA-kan, oleh karena itu

sekali lagi kami tetap pada pendirian kami dan sesuai juga de­

ncan persetujuan Pemerintah kalau perlu di-PANJA-kan, di-PAN­

JA-kan. Kami tetap di-PANJA-kan ini, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, Fraksi Persatuan Pembaneunan.

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs, HM Junus Umar) Terima kasih

pak Ketua, kami berpendirian apa yane dikemukan Pemerintah i­

tu patut direnunekan hersama bersama. Jadi kalau sebelumnya

kita pernah membahas dalarn rangka kita mau memasuki pintu

Bern convention _ •••••••

- 109 -

Bern convention ini, a<.la pensyaratan-pensyaratan.

Jadi tadi jue;a kami ngotot kalau suda.h menja<.li strategi

Pemerintah untuk kesana ya kita ngikuti strategi Peme-

rintah kita kan. Ini ada kebutuhannya 50 tahun ini ta-

dj. Pe111erintah sue.lab menjamin itu fungsi sosial tic.lak akan

di~urunkan derajatnya, tetapi kurang teguh. M~mang kalau

kita bicara soal ciri-ciri kepribauian Un<.laug-undang kita

memang kita juea jangan lupa, Unuane-un<.lanrr kita ini su_!!!

bernya ju~a ya codecivil <lulunya. Jaui memanrr Unuang

Undang Dasar kita sesuaikan ' tapi alla

kaitannya <lengan •••••••••

- 110 -

kaitannya dengan kepentingan strategi global Pemerintah

dalam dunia internasional. Nah lcecuali kalau kita mau

mengubah pendirian kita yanG tadi, . jadi Fralrni Persatu-

'·an usulnya di terima kalau begi tu tadi, tetapi ki t::i. sud2.l~

men ge.lall tadi karen a ada Konvensi Bern ms.u lrnsan a ki ta

ini. Jadi maa.f 1cepada Fralrni A.J.RI, kita ini se1:iua.oya su

dal1 dikej ar waktu, dwi fungsi sosial, cepat malrnn.l.r, sa-

ma-sama, teta ... -'i ini keadaannya ada kai tannya ini. J 2.di

saya }~ira apa itu RUU ini sudah bail;: ini. Tadi say::~ mau

usul 40 sa.ya tarit, eh 50-lah sel:arane; i)egitu sajalah.

Jadi bagairnana ~;:alau sepe1"'ti yang diusulkan kalau perlu ini.

dipanjakan, bagaimana. peodapat dari Fral~si lain.

Timus sajalab kalau sudah sepalcat.

Timus ? Apa yang di-Tirnus-kan ?

FR...~i~SI P~S .... TU • .J.11 ?~LB~~.NGm: .. i.E (Drs .E.lL Yun us UEmr) :

1'1asih persoalan, l;:i ta in .;in diputuslcan Pan sus men genai

waktu. 'Kan ini ada dua usul, Fra~~si A.Jl1.I rnengusulkan

25 tahun, RUU 5o, kami ingin diputus~~an saja di Pansus

teta.:p se::!erti uenurut .a:uu, tidak us ah lagi di-Pan j a-kan.

Terim:-;, kasih. Saya persila.tcan Fraksi PDI.

-Terima 1~asih Saudara Pimpinan, Fraksi PDI cukup meuahani

apa yang dipersoalkan 1:.J.8nya.nGkut soal waktu da'l kaLJi pu-

la telah E1enclenr.;ar penjelasan dari Pe:J2rint~?J1 d;: . .n :11eLFi.-

si Kary a maupun Fratsi Parsatuan, kaui ber 1)endapa.t kare-

na ini hanya menyanglcut soal \·ra;:tu saj:1 b::: ... ran_)cali ya

Si_-uJbi1 lalu masih bisa di loobyinc;

soalan •••.••..••••

- 111 -

soalannya apakah -~~ita mau L:ut Femerintah lee Bern atau

tidak. Jadi saya pildr itu soal yang tida..tc terlalu sulit

untuk kita perdebatkan terlalu lama, jadi culcup kalau

b.isa di Timus-kao saj a. A tau le al au bis a diputusks.n di

Pansus ini ya diputusl·~ax1 saja, 25 tahun, 50 tahun, 100

tahtm jug a juga boleh i tu. Tidal~ a)a-e..ps. i tu ki ta sesua_!

kan juga dengan perkembangan dunia internasional sehing­

ga 1cita tidalc ketingga12,.n apabila ada sesuatu persoalan

yang !:ita juga ingin sama-sams. uengao d.unia ioternasio­

nal ya kita juga harus samalah, dal2,D arti tid.ak kesana

sernuanya, cuma soal walctunya saja.

Sa.ya kira terirna kasih.

KETUA R..:1_P.aT :

Terirna kasih, curna sedikit penjelasan dari Pimpina..11 yak­

ni kalau di Timuskan lcalau sud.ah ada keputusan untillc di­

rwnuskan oleh Panitia PerillD.us. Jadi ini belurn ada kepu­

tusan, karena ta.di terbayang soal sulitnya mengac:ibil le~

putusan di dalam Pansus ini rnal:a tadi ada usul supaya

ini barangkali dengan lobbying-lobbying seperti dising­

gun8 oleh PDI bisa dipanjakan.

Saya kembali~cao kepada Pemerinta.ri, silakan.

!v1ElJTERT KE...·i:rAKIHAN (Ismail Saleh,SH) :

Mengenai masalah. ini .rne::iang kita ini b~ta_pa pun juga i­

ngin mernpunyai kepribadian seperti yang diinginkan oleh

Fraksi A.JHI ya kepribadian jangan i1\:ut-i1~utla.h sama ne­

gara-negCLra lain. Kalau bis a ki ta memJ/Lmyai sesu8..tu yang

sifatnya tersendiri b~gitu. Betapapun juga keinginan itu

ada namun khusus di dalam masal~h hak cipta 'ini ad3. se­

suatu hal yang kita tidal~ bisa menghindari diri dari pe.£

l~euba.n gan yan e sada.11 urnum berlat.i.mya. Kita keta11ui oahwa

masal:::i"ri har~ cipta ini adal2.h h:.il): yane barulc.~1 di Indune­

sia ioi: l~ita tid.alc- bisa 1irnn3hl.nd.ari diri dari per±-~e:Jban.z

an-perke1~1bangan cara internasional, kawasan ~·~s~.AN maupun

kawasan- •••••••

- 112 -

kawasan-kawc.sai.'1 :J.tmia. Saya in6iD tun julckao betapa pen-

tingnya masalah ini un -cuk ki ta- putuskan bersa.ma yaitu

deogan adanya lrnnjungan Presiden Ronald Reagan di Bali

pada waktu i tu secara 1chusus rnemin ta perhatian Presiden ....

kita Untul: Ll8~J)erhatikan r:1asalah ini 1C2.l.""8l1a teri:ait de-

ngan lrnpeotingan-ke_pentin~an negara d.an bangss. kita sen

diri. Beta1)a pun juga ki ta in gin memelihara 1cepribadian,

identitas, tetapi kita sebagai bangsa tidruc berdiri sen-

diri, l:ita ada lcaitan-kaitan den:_;an negara-nesara lain

dan ada kepentinean-lcepentinzao kita sendiri untuk tetap

memelihara itu, ya ma.salaJ1-masalah yanr; terlcait dengan

GSP itu hal-hal yan6 sungzuh serius untuk kita per:J.ati-

kan dan ini terkait pada hal-hal mengenai hal;: cipta ini.

J" adi ti1iak sesimple, maaf saja ya tidalc sesimple 100 t2-

hun atau ba.:µl~an Dtlahan .?.P.? sudah sedernikian majunya da-

la.t:1 arti ya bis a menanglcap esensi dari1Je.da permasalahan,

menarik kembali tetapi rnenyetujui 50 tahun. Nah, ini se-

suatu hal yang saneat penting, sa..'1gat serius. PemerintBh

bersyukur ya akan mengucapl;:an alhac1dullillah wa syukuril-

-lah kalau meE1ang bis a diputuslran dala.u Pansus i tu 50 ta-

hun secara musyawarah, mufakat bUlat, sepalcat menyadari

betapa pentingnya janglca waktu ini dan menyadari betapa

pun juga kita ingin mem1)un~ai lc~p~ibadian sen9.iri, tida1c

mau ikut-ikut den8an negara-negara lain. Tetapi khusus

mengenai rnasalah hale cipta ini lfita tidak bisa uene;llin-

darrcan diri pada apa yang sudah berlalcu secara unu:in dan

Indonesia sendiri selcarang ini menjadi anggota dari HIPO

dan WIPO itu berlcepen tingan di sini juga. E~onvensi 3crn

ini pun juga dikelola oleh ·,·JIPO. i"leneen ai ~11asal8.11 perpan-

j angan ini se.perti yan 6 dikeL1lli~akan Fralcsi .o.--3.;.-U, aga;;: su-

lit i:1ec1ans dianalog1;::.:m dene;an Und"3..ns-uru.iang tenta.ng Agra-

ria, ka.rena di dalau :Jndar1'3-und-ang Agraria itu h31-c: itu

diminta ••••••••

- 113 -diminta, sedangkan dalam hak cipta itu kalau pemegang hak ciptanya tidak mendaftarkan, tidak meminta tidak

apa-apa karena hak itu lahir bersamaan, lahir bersama­an dengan ciptaannya dan ciptaan itu anugerah Tuhan, n~ gara hanya sekedar mengakui dan melindungi saja. Jadi kalau dia tidak meminta, bagaimana dengan perpanjangan-~nya ini, sebab meminta saja tidak itu, jadi tidak bisa diperpanjang.

Kesimpulannya adalah ini tidak bisa dianologkan dengan Agraria karena Agraria itu hak itu diminta, sedangkan kalau hak cipta itu terserah pada yang bersangkutan ka­rena ciptaan itu lahir bersamaan, haknya itu lahir dan bersamaan dengan ciptaannya itu dan negara hanya sekedar mengakui saja dan melindungi saja. Jadi an~"9.ikata ini bisa diputuskan dalam Pansus, wah Pemerintah bersyukur dan kita bersyukur. Tetapi apabila tidak bisa diselesai­kan dalam Pansus ada dua jalan yang bisa ditempuh yaitu pertama lobbying antar Fraksi, umpama saja kita mengada­kan lobby khusus antara Pimpinan-pirnpinan itu besok pagi sebelum rapat dimulai dengan resmi. Praktek itu pernah kita tempuh juga. Yang kedua, apabi:.a tidak dengan cara demikian ya dilemparkan di Panja. Adakalanya kita ini untuk mudahnya sudahlah Panjakan saja. Tetapi nanti di

Panja timbul kembali permasalahan itu, tidak selesai. Akhirnya kami serahkan kembali kepada floor, oleh karena ya perlu kita bersama-sama marilah FKP, PDI dan P3 ini bersama-sama dengan Pemerintah bisa melobby dengan Frak­si ABRI sama-sama meyakinkan Fraksi ABRI apakah itu da­lam bentuk lobbying besok pagi sebelum mulai acara Rapat Pansus ini ataukah nanti digeser pembahasannya di ting­

kat Panja. De~_ik_ian _ Saudara _Pimpin~!l~ __ _

KETUA RAPAT : Terima kasih Bapak Menteri. Jadi kalau bisa saya simpul­kan permasalahan ini, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDI sudah sependapat dengan Pemerintah mengenai life time ini tetap dipertahankan menurut RUU dan tidak perlu dipanjakan. Yang masih_mempunyai rermasalahan de­ngan ini adalah Fraksi ABRI den&an Fraksi Karya. Pimpig an cenderung kepada usul rertarra n.ari Pemerintah untuk dipertim­

bangkan oleh sidang ini yaitu supaya rapat ini dischors untuk member!:·· kesei;:;atan lobbying gntara Fraksi-Fraksi

, .. dan terutama ant3ra Fraksi Karya dengan Fraksi ~BRI mere­n~J:'.lgkan _ himbauan dari Pemerintah tadi. Tetani untut< r.:e-1u~nfaatkan waktu lobbying itu diad·::kan sesudah jam 16.00

nanti •• -••••

•

- 114 -nanti waktu sudah ditutupnya rapat sampai besok jam 08 • 30 dan bisa kita mengambil kesimpulan keputusan mengenai ini. Jadi rapat bisa kita teruskan membicarakan yang la­in-lain.

FRAKSI PERSATUAN PEMBA.~GUNAN (Drs.H.M. Yunus Umar) : Saudara Ketua, kalau mungkin saya itu menangkap tadi Frak si Karya Pembangunan, beli~u itu tadi karena mengingat pendirian Fraksi ABRI demikian rupa, jadi Fraksi Karya Pembangunan melihatnya ini soal alot. Tetapi saya kira sekarang itu barangkali FKP juga bisa mengeluarkan pen­d~·pat dan Fraksi ABRI ya sebagai selalu leading dalam se­gala persoalan, lebih meresapi perasaan yang ada ini. Itu sajalah, jadi nggak usah lobby sesudah jam 16.00, seka­rang saja kita putuskan atau lobby 2 menit kayak kami ta di 'kan bisa member! contoh.

KETUr\ RAPAT : Silakan Fraksi Karya.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Brs.H.M.Husni Thatprin Assaat,SH) : Terima kasih Saudara Pirnpinan, kami kira apa yang dike­mukakan oleh rekan dari Fraksi_Persatuan Pembangunan ini nampaknya memahami apa yang kami Rer.n~k~kan-. _ Sebenarnya sejak semula Fraksi Karya Pembangun~n itu sudah menyata­kan dapat memahami penjelasan Pemerintah sehingga tidak mempersoalkan sebenarnya masa 50 tahun atau 25 tahun,de­ngan kata lain seb~narnya Fraksi Karya .Pembangunan itu dapat menerima rumusan Pemerintah. Cuma di sit1.J diusul­

kan bahwa di dalam penjelasan daripada rancangan penje­lasan RUU ini angka 8 penjelasan umum itu lebih dirumus­kan kembali sehingga gambaran bahwa kita tidak meninggal kan fungsi sosial itu lebih jelas begitu. Cuma dengan m~ mahami penjelasan Pemerintah di satu pihak dan menghor­mati usul dan saran Frsksi A3RI·di lain pihak, kami me­lihat barangkali sulit dipertemukan sehingga kami meng­usulkan dipanjakan. Tetapi kembali ke sini karena dua Fraksi mengatakan ini kalau bisa diputuskan sekarang hin~ ga kami ini kami tidak mempermasalahkan waktunya, kami kembalikan ke Fraksi ABRI. Kalau Fraksi ABRI bisa meneri­ma bagi Fraksi Karya tidak ada persoalan. Tinggal nanti permohonan Fraksi Karya adanya penjelasan penyempurnaan penjelasan angka 8 sehingga di situ tergambar secara le­bih jelas mengenai fungsi sosial daripada hak cipta. Nah itu ~aja masalah bagi Fraksi Karya Pembangunan. Oleh k~ren-- itu kami kira kalau kami kembalikan dengan Fraksi ABRI, kalau memang -Fraksi ABRI bisa menerima bagi Fraksi

Karya •••• ~ •••

- 115 -Karya tidak ada persoalan kita putuskan sekarang sebagai mana usul Peme~intah. K~mi kira demikian, terima kasih.

· KETUA. RAPAT :

Terima kasih. Jadi sudah jelas posisi Fraksi Karya dalam hal ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Fralrni Persat~ "an Pembangunan kalau kepada Fraksi Per-satuan Pem~angunan tadi minta 3 menit supaya kongkow-kongkow begitu, tetapi barangkali den?an demikian bisa juga. 3aya persilakan Fraksi ABRI untuk berunding sel2ma 3 menit, bisa saya schors sebentar.

FRAKSI ABRI (Harry Suwondo, SH) : Nanti dulu, saya sangat menyetujui usul FPP supaya beru.£ ding-untuk 2 rnenit, akan tetapi terhitung mulai pukul 10

tanggal 21, sekian. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik kita terima, dapat diterima oleh Fraksi Karya ?

FRAKSI PER.SATUAN P~MBANGUNAN (Drs.H.M. Yunus Umar) : Dengan catatan besok tanggal 21 sesudah jam 10 )~u, itu

yang kita harapkan, itu sajalah. Itu lobbying di dalam Fraksi ARRI sendiri, intern, tidak dengan FKP 'kan. Ya sudah, jelas. Ketua mesti jelasxan begitu.

KETUA.h.APAT: Saya sudah katakan tadi, saya sudah dapat menangkap posi­si Fraksi Karya Pemba~gunan. Jadi Fraksi Karya sudah se­tuju, kita tu..~~gu keputusan dari Fraksi ABRI besok jam 10 lewat 2 menit tanggal 21. Fraksi Persatuan Fembangun­

an setuju ? Fraksi PDI setuju ?

(FPP dan FFDI s~t~ju). Pernerintah ?

MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Saleh,--SH) :

Saudara Pimpinan, rnemang kita ini harus menghormati po­sisi kita rnasing-masing oleh karena kita ini pun juga se­

kedar prajurit-prajurit di lapangan, hingga tentu harus

diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Fraksi-Fraksi t~~api khusus mengenai pasal ini Fraksi ABRI untuk tanya

kembali kepada yang menugaskan. Bahkan adakalanya kami selaku pemb~ntu Presiden pun juga mudah-mudahan ti~ak ada, ya konsultasi juga dengan Presiden, oleh karena kami se+ kedar pembantu juga yang rnewakili Presi:Jen di sini Peme­rintah di sini. Tetapi dalam kaitan ini sebaiknya Fraksi

ABRI apabila kon_sul tasi dengan pimpina~nya sekaligus b~-­

kan pasal 26 pak tetapi pasal 27 karena -rungsi sosial itu ~

tidak hanya pasal 26 tetapi juga pasal 27.

Ini pun ••••

- 116 -

Ini pun juga tercermin di dalarn DIM nya Fraksi Karya yaitu pasal 26 dan pasal 27 itu disatukan dalam arti

pembahasan dan sistimatika dan cara berpikir kita, se­

bab di sini di dalam penjelasati itu dari ~raksi Karya

diinginkan agar benar-benar memberikan ke~antapan mem­buktikan bahwa kita tetap berpegang pada falsafah dan

bangsa kita, ideologi bangsa kita, juga kita tidak men_g_

abaikan hubungan-hubungan internasional dan kita tetap

memperhatikan aspek fungsi sosial itu. Jadi ti~a elemen

itu yang perlu tercermin dengan jelas dan gamblang di

dalam penjelasan baik pasal 26 maupun pasal 27.

Demikian sekedar tambahan.

K:r:TUA RAPAT : Memang benHr Fraksi ABRI, jadi supaya jangan berulang

nanti kita, saya kira ada baiknya sekalian dikaitnan i­

tu dengan pasal 27 di dalarn berkonsultasi untuk mendapat

kan keputusan besok.

Jadi dengsn·demikian masalah ini sudah bisa kit..a selesai

kan dalarr arti besok nanti kita akan dapat kita akan me­

ngambil keputusan berdasarkan jawaban atau tanggapan atau

laporan dari Fraksi A~RI yang akan disa~paikan besok ta~

gal 21 jam 10 lewat 2 menit.

Dengan demikian itu bisa kita tinggalkan dan bagaimana

tadi saya anggap juga kami anggap juga sudah selesai ma­

salah usul FKP mengenai ini.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Drs.H.M.Husni Thamrin Assaat,SH) :

Kami kira usul F'rnksi Karya Per.ibangunan itu setelah nan­

ti ada penyelesaian masalah waktu kita ingin men~usulkan

ada perurnusan ulang untuk lebih mempertegas sebagai di­

katakan oleh Bapak Menteri tadi. Oleh karena itu saya ki

ra itu _nanti barangkali b_isa _di Tim Perumuskan i tu usu1-

Fraksi Karya. Jadi it1J helum diputuskan pak saya kira.

Terirna kasih.

KETUA RAPAT

Terima kasih.

F~4KSI PE:RSATUAN PEMBANGUNAN (Drs.H.M.Yunus Urnar) Yang dimaksud FKP perumusan ulang itu penjelasannya, bu­

kan RUUnya, pasalnya.

K£TUA RAPAT : Supaya jangan ada nanti salah pengertian, j~di setelah

kita mendengar nanti dari keputusan d~ri Fraksi ABRI mudah-mudahan sesuai dengan T1-r-g diharapkan oleh Pemeri.:::

tahdan ketiga Fraksi, nah-ke:.:ud.ian bP-ru nanti kita me­

m~suki mengenai b2gairnane supaya lebih baik y~ng mengenai

pe ri.1 mu san •••••••

- 117 -

perurnusannya di dalam penjelasan supaya lebih terang,

itu yani dimaksud terang mengenai apa yang dijelaskan I -

oleh pak Menteri bahwa fungsi sosial itu tidak diting-galkan, fungsi sosial itu tetap terlihat begitulah.

Ini sudah jam 16.00 sayang kita nggak bisa memasuki te hls ini pak.

(Rapat : Teruskan). Oah masih bisa diteruskan, saya persilakan saya T:~sih

optimis masih ada semangat untuk memanfaatkan y2ng enam rnenit lagi ini.· Saya persilakan Fraksi FDI mengenai u­

sulnya ang'<'.:a pasal 26. Itu tetap sebagaimana RUU kata­nya, jadi dianggap selesai.Dianggap selesai, terima ka­sih.

Mt:Ylge .. ai pasal 26 ayat (3) Fraksi ~DI, itu penegasan j~ ga ? Penegasan, terima kasih. Jadi juga dianggap selesai. Saya persilakan Fraksi Persatuan Pembanqunan, mengenai kata Pseluruh" seperti yang sudah-sudah kita Timuskan.

Angka 1·2 kata "seluruh'' dan ''seluruhnya r• dihapus.

FRAY.SI P~RSATUAN PEMBANGUNAN : ------(pernbicara tidak menekan delegate)----

KETUA RAPAT :

Masuk penjelasan sesuai dengan kP.putusan kita yang ter­

dahulu mengenai kaligrafi. Selainnya n~gak ada lagi ya.

Nggak ada lagi Fraksi Persatuan Pembangunan ? Jadi "se­luruh" dan "sel uruhnya '' dihapus.

FRAKSI PERS:l.TUAN PEMBANGUNAN (Drs.H.M.Yunus Umar) : Kalau kita mengikuti apa yang pernah kit3. setujui sebe­

lumnya, kita hilangkan seni lukis dan seni patung dal~~ pasal berapa saya lupa pasalnya. Jadi itu diganti tentu

___ seni rupa, paling _!!!em~!!Jpung_ usul_ kaligrafi tadi. Jadi butirnya tidak 6 menjarli 5 saja.

KETUA RAPAT : Ini adalah keputusan kita yang terd?hulu dan ini ditam­

pung di dalam Timus. Kalau begitu bisa diakhiri sampai di sini saja ?

INTERUPSI FRAKSI ABRI (Harry Suwondo,SH) : Seben3rnya ada kaitannya dengan pasal 7, Fraksi ABRI i­ngin mengajukan pertanyaan. Akan tetapi oleh k:'.1rena wak

tunya sudah mendesak jam 16.00, Fraksi ABRI tidak ingin melarnpaui batas yang sudah ditentukan, jadi pertanysan

itu akan kami ajukan besok pagi. -K STU 6. H i\P ti ,,. : -

Yan_s· ada kai tannya dengan pas al 27 ?

FRAKSI ••••••••

, 118 -

FRAKSI ABRI (Harry Suwondo, SH)

Ya waktu itu akan kami ajukan.

KETUA RAPAT :

Baik, pak ~ .• ~ntcri.

r~ENTERI KEHAKH1.A.N (Ismail Saleh, SH) :

Jadi saran dari Fraksi Persatuan Pembangunan itu kita

akomodir di dalan: Tim Perumus. Me!'!l2ng benar tadi diingat

ke.n mengenai segala bentuk seni rupa titik itu, sedang­

kan mengenai seni kaligrafi ka~i mohon Fraksi Persatuan

Pembangunan untuk juga mengkaitkan pa.da pasal 10 ayat

(2) a dari Undang-undang, jadi bukan RUU tetapi Undang­

undang, 2ebab sesungguhnya di situ sudah tArcantum bah­wa itu dilindungi, yaitu basil kebudayaan rakyat yang

menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng,

legenda, babad, lagu 1 kerajinan tangan, koreografi, ta­

rian, kaligrafi. Jadi sudah masuk sesungguhnya di dalarn

Undang-undang yang lama ini, l:hdang-undang yang masih

berlaku ini. Dan karya seni lainnya dipelihara dan di­

lindungi ·'Qleh negara. Di sini menunJul-~kan bahwa kaligr~

fi itu sudah diperhatikan sejak tahun •82, sehingga pen~

hapusan kaligrafi di dalam kaitannya dengan segala ben­

tuk seni rupa itu sudah tepat dan segala bentuk seni r~

pa lainnya itu tidak perlu ditambahkan lagi dengan seni patung dan seni lainnya khususnya kalifrafi bahkan men­

duduki sesuatu posisi yang jelas di dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan, di dalam batang tubuh itu.

Demikian sekedar untuk tambahan informasi, saya kira me­

legakan bagi Fraksi Persatuan Pembangunan.

KETU;\ RAPAT

Terima kasih Bapak Menteri. Ada lagi yang ingin men~emu­

kakan sesuatu mengenai ini sebelum rapat saya schors.

Jadi kalau iengan demikian seluruh yang tercantum di ha­

laman 14 ini sud2h kita selesaikan dalam arti yang menyan~

kut usul usul Fraksi ABRI kita mendengar lanjutannya be­

sok. AlhQmdulillah terima kasih atas perhatian kita semua,

saya kira kita semua merasa lega jadinya untuk kembali

l{e ••••••••

- 119 -

ke rumah, Pimpinan menyampaikan teriTa kasih atas par­

tisipasi yane; penuh dan dapat mengharapkan bisa berte­mu besok tanggal 21 jam 08.30-dengan permintaan supaya

kepada rekan-rekan yang lainnya ju~a diteruskan bahwa rapat akan dilanjutkan besok jam 08.JO hari Jurn'at tan~ r.

gal 21 Agustus 1987.

Terima kasih. Tdassalamu' alaikum 1t7arahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat dischors jam 16.05 WIB.

Jakarta, 20 Agustus 19A7.

a.n.

I/

NIP. 21-0000601

--'