Top Banner
BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN { RUU TENTANG PENERBANGAN ) TAHON SIDANG HASA PERSIDANGAN JENIS RAPAT D E N G A N SIFAT RAPAT llARI/TANGGAL W A K T U T E H J> A T KETUA RAPAT SEKRE"f ARIS A C A 8 A II A D I ft Anggota-anggota DPH-RI : 1. Drs. II. Bomer·Pasarlbu, SH 3 • Mubammad J3ua.ng, SH- 5• Dre • Soeda.rmad,j i ?. J. IT. Suna.rjono 11 H. Uma.r Buang 13. Ny. DjaU.inar Oetomo, B.\ 15. J.G. SH : 1991 - 1992 : .. III : Rapat Panitia Kerja (PANJA) 6 : Pemerin tah/ Dirjen Perhubimcan Udarn. a Tertutup a Sa.btu, 11 J anu.ari 1992 1 10.00 WIB : Etanartha Samiti I : Gedung HPR/DPR-RI Jakarta 1 m. H. ANWAR'.DATUK : Ors. Hoh. Siddiq Sutomo : Melanjutkan ra.pe.t ta.nggal 10 Janua.ri 19?2. : Anggota-anggota DPR-RI - 13 dari 3 dari 18 Anggota tetap; 1 Anggota pengganti. 2. Sundoro 4. Ir. Luka,s Nanlohy $. S o oo. s e n o . 10. Oloan .Silalahi 14. Toto Mucljir.zrlo, 'TH 16. Teuk:u M. .'-.li, ......
64

berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

Aug 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

BELUH lH KOHEKSI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA

CATATAH RAPAT

PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

{ RUU TENTANG PENERBANGAN )

TAHON SIDANG

HASA PERSIDANGAN

JENIS RAPAT

D E N G A N

SIFAT RAPAT llARI/TANGGAL

W A K T U

T E H J> A T

KETUA RAPAT

SEKRE"f ARIS

A C A 8 A

II A D I ft

Anggota-anggota DPH-RI :

1. Drs. II. Bomer·Pasarlbu, SH

3 • Mubammad J3ua.ng, SH-

5 • Dre • Soeda.rmad,j i

?. J. IT. Suna.rjono

11 • H. Uma.r Buang

13. Ny. DjaU.inar Oetomo, B.\

15. J.G. Wow~r, SH

: 1991 - 1992

: .. III : Rapat Panitia Kerja (PANJA) K~- 6 : Pemerin tah/ Dirjen Perhubimcan Udarn.

a Tertutup

a Sa.btu, 11 J anu.ari 1992

1 10.00 WIB

: Etanartha Samiti I

: Gedung HPR/DPR-RI Jakarta 1 m. H. ANWAR'.DATUK

: Ors. Hoh. Siddiq Sutomo

: Melanjutkan ~ara. ra.pe.t

ta.nggal 10 Janua.ri 19?2.

: Anggota-anggota DPR-RI

- 13 dari 3 dari

18 Anggota tetap;

1 Anggota pengganti.

2. Sundoro 8y~msuri

4. Ir. Luka,s Nanlohy

$. S o oo. s e n o

. 10. Oloan .Silalahi

14. Toto Mucljir.zrlo, 'TH

16. Teuk:u M. Yu..-:;~ .'-.li,

......

Page 2: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

PEMERINTAH :

1. Za.inudd.in Sika.do

2. SoebA.gijo S

~.

-2-

Dirjen Perhttbunga.n Ud.ara., dida.m:pinei :

KepaJ.a. Biro Hu..lcum dan Hub. I,iic.r !! egeri

: Star -.star.

~ : ........ .

Page 3: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

~ .

- 3 -

KETUA :

Sesuai dengan kesepakatan ki ta ltemarin meskipun undanc;an resmi jam 11.00 ·,'fIB tetapi ki ta sepakati untuk memulai Rapat pembahasan ini jam 10.00 ·.vrB, maka dengan mengucapkan BisL.1il­

lahirrahmanirrahim Rapat Panja hari Sabtu, 11 Januari 1992 de­ngan ini kami buka dan kami nyatak.an tertutup untuk umum.

Dari Sekretariat kami mendapat data bahwa yang hadir 18 orang Anggota dari 25 orang Anggota dan dihadiri oleh seluruh Fraksi, dengan demikian Rapat ini dapat 1:::2 mi teruskan karena

'\ '

korum telah tercapai, dan dari Pemerintah sendiri telah hadir Bapak Dirjen beserta seluruh Stafnya, jadi dengan demikian Ra­pat dapat kami teruskan.

Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita bersama dari S~~ retariat telah disampaikan hasil rapat kita hari Jum'at tang­

gal 10 J anuari 1992 Yang isinya mengenai l<:esimpulan dan l<epu­tusan rap~t tersebut.

Sebelum kita memulai pembahas8 n, kami ingin mendapat satu hasil pandangan dari Saudara-saudara mengenai kesimpulan rapat kemarin ini apa~ah sesuai, apakah ada perlu ditambah, atau di­kurangi. Kami beri kesempatan untuk membaca dan dapat memberi­kan komentar.

Kami mulai dari Fraksi Persatuan Pembangunan, apakah ke­simpulan tersebut sudah dapat disepakati ?

(F PP : Setuju) Terima kasih, dari Fraksi ABRI ?

(F ABRI: Setuju) Terima kasih, dari Fraksi Karya Pembangunan ?

IR. LUKAS NANLOHY (F KP) :

Terima kasih Saudara Pimpinan, pertama-tama mengenai point 4 pada halaman 1 itu Pasal 4 dan Pasal 5 pembahasannya diserah­kan kepada Tim Kecil dengan catatan tidak merubah substansi dan bilamana perlu diadakan lobby. Masalahnya kalau kita rubah sub­stansi itu mempunyai pengertian yang lain. Masalahnya di sini adalah bah.'la adanya perbedaan pendapat antara pengertian da.ri "wilayah udara" dan "ru~g udara"• Sebab kalau tidak merubah substansi masalahnYa kenapa dimasukkan dalam Tim Kecil. Catat­an ini ya memang perlu diperbaiki.

Kemudi.an halaman 2 Saudara Fimpinan, mengenai point b P3 sal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan aYat (4) pembahas

2nnya dist~:...

rahkan kepada Tim Kecil denean memperhatikan usul Fraksi Fersa­. tuan Pembangunan mengenai kelestariart lingkungan.

Masalahnya •••

Page 4: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

-4-

I•1asalahnya di sini yang dipermasalahkan bukan masalah suts·can­

si keles tarian lingkune;o.n tetapi mas~.lah penempatan, i tu yang

i:Jerupakan rnasalah. Ini kami mohon kepada Sekretariat dalam me_E

buo.t notulen rnemperhatikan masalah hal-hal yang memang H~endapat penel{al1an khusus.

De1:dkia11 Saudara Pimpir~an, terima k8 sih.

Terima kasih, dari Pemerintah kami persilakan.

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak-bapak, kami mclaksanakan pe­

tunjuk Bapak Dirjen bahv1a sebegi tu jauh butir 1, 2, 3 dan 5 ti­

dak ada masalah, hanya memang Pasal 4 a itu yan6 baran5kali per­lu klanifikasi lagi.

Teri1~a kasih.

lG!:TUA :

Kira-kira usul dc.ri Perilerintah klarif ik;;;1si: yang mana ?

( SOEBAGIJO S )

Klarifikasinyabar8 ngkali begini saja Pak, pembahasannya diserabl(an Tim Kecil dengan catatan perlu diadakan lobby.

Terima kasih.

KZTUA :

Aya t ( 4) b, bagaimana kir21-kir;.;1 pandc.ngannya. ? .

Ayat ( 4) b, Tim Kecil dengan ruemperhatikan usul Fraksi Fer·sa­

tuan Pembangunan mengenai kelestarian lingkungan.

P2:?:IBR.H~T.M.H ( SOEBAGIJO S ) :

Saya kira benar, karena memang l<:emarin demikian. Terir.aa kasih.

K2TU~ :

'Pertama, apakah kira-kira disetujui, kalau sekir::-Anya kami

mengc...mbil suatu jalan kaluar bahwa untuk butir 4 a Pasal 4 dan Pasal 5 pembLhasannya diserar!kan ke Tim Kecil. Adapun ka­lau nantl di. lobby at3 u tidak i tu nan ti diserahkan kepada Tim Kecil, i tu satu, dan ·. ayat b ini tetap saja karena de-ngan memperhatikan itu juga membicarakan masalah-masalah. Hasa­

lahnya apa itu nanti kan di dalam Tim Kecil itu ditetapkan. Dapat diterima ?

(Rapat .: Setuju) Terima kasih, jadi dengan demikian hasil kesimpulan keputus-

an ini dapat disetujui dengan catatan bahwa butir 4 a. ti-dolt uh~rubah subst<:insi dan bila perlu diada.kan lobby atau mulai

dengan •••

Page 5: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 5 -

dengan kata "dengan catatan" 1tu dihilangkan dan berhenti ,, pada kalimat : Pasal 4 dan Pasal 5 pembahas 3 nnya diserahkan ke-pada Tim Kecil ''. Sedangkan ayat b itu tetap.

Terima kasih, dengan telah selesainya kita membicarakan BAB IV PEMBINAAN. Pasal 7, maka lti ta tingkatkan kepada Pasal B.

Pasal 8 diserahkan kepada Timmus, ay8 t (2) juga diserahkan kepa­da Timmus, Pasal 8 dan Pasal 9 baru usulan Fraksi Karya Pembant,UJ2

an pembahasannya diserahkan kepada Panja. Ini kalau menurut ca­tatan dari Sekretariat. Kalau Pasal 9 dari dokumen 3 yang diserah kan kepada Panja adalah Pasal 9 (1) yang sud::.h diserahkan kepa­da Timmua,dan ayat (2) ini diserahkan ·kepada Panja.

Apakah betul ini ? 3 Tinmus, ayat (2) yang Panja.

Baiklah untuk ini kami mohon kesediaan dari Pemerintah un­tuk menyampaikan perumusannya. Kami persilakan.

PEMERINTAH ( . SOEBAGIJO 8 ) :

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak-bapak, kami ditugaskan untuk menyampaikan sedikit penjelasan Pasal 9 ay8 t (2)p: Izinkan kami memberikan uraian agak menyeluruh dahuJ.u mengenai Pasal 9 dan Pasal 11.

Pertama, kedua fasal ini kami sarankan dengan memperhati~an berbagai masukan itu nanti penempatannra didekatkan karena Pasal 10 itu sudah agak lain. Jadi tempatnya saja.

Lalu berikutnya Pasal 9 dan Pasal 11 itu adalah berbicara mengenai pendaftaran dan mengenai kebangsaan. Telah kami jelas­kan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia itu wajib mempunyai tanda pendaftaran. Jadi ini pesawat udara kan makro dahulu Pak, itu wajib mempunyai tanda pendaftaran • Sesudah mempunyai tanda pendaftaran maka pesawat-pesawat yang demikian itu dapat dimungkinkan atau lebih tegasnya Pesawat terbang dan helikopter disamping tanda pendaftaran tadi wajib mempunyai tanda kebangsaan, begitu. Jadi kalau demikian maka ki­ta mulai sikwensnya itu pendaftarannya dahulu, begitu. Ini ha­

nya soal sikwens dari rumusannya bukan mengenai substansinya. Substansinya Sbma sekali tidak ada perubahan, ini hanya soal sikwens berpikir dan kemudian lalu penempatannya. Ini kami sarn­

pailcan justru setelah masukan-masukan dari DIM dan dari pem­

bahasan pada waktu di dalam Pansus. Jadi kami ingin tegaskan tidak ada hal yang baru, ini kami juga ingin konsek"Nen karena selama ini selalu kita ingin konsekwen dengan DIM dan apa yang disampailrnn sebelumnya. Karenanya maka Pas al 9 ayat (2) kami

sarankan •••

Page 6: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 6 -

sarankan i tu adalah d8 ri Pasal 11 ay8 t (1). 1:anti mohon ada

t::.1mbahan sediki t yai tu bukan ~~ ''Pesawat udara" teta1Ji sz:11

ketik kurang "Pesawat udara sipil". Ini mohon Fasal 9 ayat (2) dapat di tsmbah ''Pesa·11at udara sipil yang dapat memperoleh tanda pendaftaran •••••• dst sampai dengan d ". Ini adalr:d1 sama dari Pasal ll ayat (1) yang pembahasannya sesuai ~cepu­tus8n Raker tanggal 11 memang diserahkan kepada Panj'-'·

Jadi kami batasi sekian dahulu, dengan demikian maka berda­sarkan masukan-masukan itu menjadi sangat je1as. Fasal 9 itu berbicara mengenai pendaftarannya, nanti Pasal 10 itu berbicara mengenai keb21ngsaannya. Pasal 11 yang baru itu ada­

lah sama dengan Pasal 10 yang lama yang sudah disetujui untuk

diserahkan ke Timmus dan ayat (2) sudah disetujui di dalam

Ral<er dari Pansus. Demikian Bapak Pimpinan, kami belum masul\: ke Fasal 10

Yang baru tetapi buru ke Pasal 9. Terima kasih.

KETUA :

Terima k~sih, dengan demikian kita t9lah mcndengar pen-t_~ .

jelasan dari Pemerintah bahwa perumusan ini adalah sebagai ha-sil dari apa yang diperoleh dari DIM m8 sing-masing Fraksi mau­pun pandangan dan pendapat dari rekan-rekan Fraksi y8 ng lain. Setelah mernbaca masalah ini, rumusan ini, kami mohon panclang­an dari rekan-rekan Fraksi, pertama kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan. ..

J • G. !1'10 /IOR I s . H. ( F KP) :

Saudara Pimpinan, pertama tentunya kami terima k8 sih ke­pada Pemerintah Yang telah memberikan penjelasan tambdhan dan dalam hal ini tentunya yang pertama pada ~aktu Pansus memperrna­salahkan berkenaan dengan Pasal 9 ayat (2) ini. Kami melihat dari segi seperti referensi antara lain kembali lagi kepada Un­dang-undang No. 83 /1958 dimana jelas dalam Undang-unde:mg No. 83/1958 meny8 takan bahwa Pesawat yang boleh didaftar dan memperoleh kebangsaan Indonesia yaitu pesawat milik Indone­sia. Dalam hubungan ini seperti halnya tadi telah dijelaskan oleh Pemerintah dikaitkan dengan Pasal 11, baiklah ~ami juga se­lain Pasal 11 ini juga ada kaitannya dengan Pasal 12 nantinya. Benar apa yang dikatakan ol:eh Pemerintah yai tu mengenai ··pen­

daftaran" Pasal 9 dan "kebangsaan". Bilamana kami dalam hal ini membahas mengenai pendaftaran, maka otomatis sesuai dengan Un­dang-undang No. 83/1958 itu kaitannya dengan kebangsaan sesuatu pesawat. Yang menjadi permasalahan kami dalam hal ini bila kami

hu bunglrnn. ·.L..:.

Page 7: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 7 -

hubungkan Pasal 9 ayat (2) ini dengan Pasal 11 butir c, ayat (l) butir c. Mengapa, seperti kita ketahui ini dalarn satu kaitan Bab ini dimana kami melihat Saudara Pimpinan dan rekan-rekan Fraksi bahwa berkenaan dengan dimungkin­kannya pesawat melalui pembelian lissing, sewa beli, ma­

ka hal ini berartl belum dimiliki oleh katakanlah Badan Hu kum BUMN ataupun perorangan ataupun Badan Usaha Milik Swas­ta. Jadi kita kembali lagi kep8 da pendaftaran dan kebangsa8 n.

Melihat ·Leasing maupun sewa l:eli ini belum dimiliki bat;ai­

mana permasalahannya sekarang ini, seda.ngkan jelas-jelas di­katakan disini kebangsa8 n pesawat udara Indonesia hanya di­

berikan kep8 d 8 pesa~\Tat udara yang didaftarkan di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi kepada Pasal 11, Pesawat uda­

ra sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia : a. dimiliki oleh Warga negara Indonesia;

Jadi ini kurang jelas dan tegas dalam hal ini. Ini permasalah­

an yang ingin kami ajukan. Apalagi kalau kita kaitkan denc;an Pasal 11 ayat(l) butir c Yaitu jelas di s~na dic~ntumkan : dipergunakan oleh warga neeara Indonesia--atau badan hukum In­

donesia untuk jangka .'laktu pemakaiannya minimal dua tahun ber­

dasarkan su8 tu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, se::a

guna usaha ini di dalam penjelasan Yaitu (leasing). Ini permasa­lahan yang kita hadapi. Oleh sebab itulah kami dalarn hal ini

melihat Undang-undang No. 83 tahun 1958 itu jelas dan tegas di­

sampaikan dan dalam hal ini menurut pengcilaman kami yang mung­kin kurang juga dibandingkan dengan pengalaman Pemerintah, yang

kami l<etahui mengenai pendaftaran dan kebangsaan ini juga di­

anut oleh Amerika Serikat dalam hal ini. Jelas dan tegeis. Oleh karena itulah kami masih mengharapkan penjelasan tambahan dari

Pemerintah dirnana Pemerintah telah menyampaika.n juga Fasal 9 ini kai tannya dengan Kasal 11 memant; betul tetapi 1<ami rever

kepatla Undant;-undang No. 83 tahun 1958 ini yang lebih tegas dan jelas menyampaikan.

DemHcian untuk sementara tanggapan kami atas Fenjelasan Fe­

merintah. Terima kasih.

KSTUA :

Terima kasih Fraksi Karya Pembangunan, lcami persilakan Frak-

si .ABRI.

. ...

I

Page 8: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 8 -

O .. ri.u .... '"'I" .. rup· ·rG ( ..... BRI) h . .i;.; u ~ i'L~ . Al-. r f.\. r :

Teriraa ka.:;ih Saudara Pimpinan, memang Eab 'I substaD:..;.i yang akan diatur atau1)un masalah yang akan diatur di dala;~1

Bab V adalah mengenai masalah pendaftaran, · tanda kebangs~ an dan penggunaan. Kalau Pemerintah tadi sudah menjelasl<.an menY,erap semua apa yang. diinginkan·oleh Fraksi-fr6 ksi sc­

hin6ga Fasal 9 dikemb21ngkan sedemikian rupa, sedemikian ue tail sehingga , apa yane:; dirwnuskan pada :raktu Rancangan Undang-undr..!ng yang di tanggapi w· oleh Fralrni AKU

yang semula sebetulnya sudah cukup mengerti dan dap 3 t te-tap namun dengan pertambahan pertanyaan d~ri Fral'Csi-fral:(si lain Pemerintah telah menj 8 barkan lebih terperinci yang me­nurut hem8 t dari Fraksi ABRI sudah jauh lebih baik dari pada yang semula.Jadi substansi yang diatur p 8 da Pasal 9 inl khu­

susnya mengenai masalah pendaftaran menurut Fraksi ABRI sudah sangat balk. Secara terperinci memang aYat (1) sud3h disepa­kati Timmus. Kemudian yang kedua tidak ada permasdlahan. Yang perlu kami komentari sebetulnya dari semua rumuscin ini ialah bah .. 1a mungkin 8 gak l:erbeda sedild t mengenai pandang-

an dari Fraksi lain bahwa Fraksi ABRI setelah mempelajari clan

juga memperbandingkan sebetulnya isian dari pada Undang-undang No. 83/1958 dengan isian yang ada pada Rancangan Undang-un­dang denc;an perincian yang kita lihat pada pagi hari ini menu­rut pendapat Fraksi ABRI sebetulnya hal ini merupakan suatu kemajuan yang sngat pesat bila dibiJndingkan dengan Undang-un­dang No. 83/1958 karena menurut Fraksi ABRI pada Undang-uri­dang No. 85/1958 sebetulnya leasing itu belum jelas.Justru di dalam Rancangan Undang-undang ini dimungkinkan hal tersebut pemililrnn atau pendaf taran pesawat tersebut bagi operator-ope­rator. Jadi ini kami komentari sebetulnya menyambut baik 3ebe­

tulnya Rancangan Undang-undang ini sudah terpecahkan. Dengan kata lain bahN"a Pasal 9 pada hemat Fraksi ABRI sudah memadai mengenai ay8 t (2). Jadi menurut kami sudah cukup dan kami bisa mengambil sikap itu sebetulnya sudah cukup masuk ke Timmus mengenai Pasal 9 ini. Sedangkan mengenai ayat (3) tidak ada ma salah karena ini sudah disepakati untuk di-Timmuskan.

Demikian sementara dari'.FrakSi ABRI, terima kasih. KZTUA :

Terima kasih kepada Fraksi ABRI, kami persilak.an dciri Fraksi Persatuan Pembangunan.

H. UMAR BUA.NG ••••

I

Page 9: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 9 -

H. UI·IAR 3UANG ( F FP) :

Terima ~asih Pimpinan dan Bapak-bapak dari wakil Femerintah serta rekan-rekan Panja.

Set2lah ~ami melihat Pasal· 9 ayat (2) ini, ini Femerintah sudah benar-benar b~rusaha ~emaksimal mungkin untuk mengalrnmo­

dir bukan saja p~da Pasal 9 ayat (2) ini juga hal-hal yan~ sebelwnnya kita permasalahkan termasuk kabotase, le sing dan a seb8 gainya. Untuk itu dalam Pasal 9 ayat (2) a,b,c,d, ini se-kaligus dapat kami terima.

Terima kasih.

KZTUA :

Terima k~sih, kami persilakan Fraksi PDI

TEU:cCU H. YUSUF ALI (F PDI) :

Terirua kasih Bapak Pimpinan, sesuai yang tercantum dalam DH~ dimana Fraksi kami di sini jelas tidak ada permasalahan yan~ meny8 ngkut Pasal 9 ayat (2) ini tetap. Namun setalah men­dengar penjelasan baik d.::.ri rekan dari Fraksi Karya Pemban~unan maupun dari Fraksi ABRI serta Fraksi Persatuan Pembangunan ti­dc;.k ~. salahnya kalau masalah ini memang kalau saya melihat da­r i Pemerintah sendiri telah terakomodir apa yanB telab. dibaho.s baik .oleh . Fraksi Kary8 Pembangunan, Fraksi A.BRI maupun P Fembane;unan~ Jadi dalam hal ini kamise.ngat Pat apabila masalah ini di terima ataupun disalurkan lewa t rrim.1t.uS.

Terima kasih.

Terima kasih, j~~di Fraksi PD! setuju dan dimasukkan ke Tinu.aus.

Dari Fraksi Per~atuan tadi dapat dit2rima, jadi tidak perlu masuk Tim.mus, semua dapat diterima.

Baiic, terirna kasih, tetapi sebelumnya kami ingin juga

r ikan b~ berapa hal yai tu di sini dil.;;a takan di dalam Pas al 9 ayat c atau denJan b.antuk persetujuan lainnya. Ini saya kira ada penjelasan sebab nanti kalau lainnya itu bertentangan

bi;...<g£timana. J adi ini ldra-kira pandangan kami.

Tf''-"'l('!1T "t "'·

i1o..;,l.Urt

Terirn.a kBsih, untuk ini kami pE:rsilakan dari pihak Pemerintah. \fr1l/i,.. .' O

P SI·lEH.I!J1';iH :

J:?apo.k Pimpinan, Ibu dan Bapal<:-bapak yang kami horma ti, kard

terima kasih dan sangat menghareai masukan yang disampaikan oleh Fraksi ABRI yang .se}::aligus juga mer.1berikan penjel~san bah11a me­mang ini adalah S?lah satu perubaha.n yang diinginkan denban adanya Undang-und&ng ini. K~ni juga terima kasih kepada Fraksi F2rsa.tuan Pern.bc.ngunan dun Fraltsi PDI yang memahami dan menyetujui

S\..i.OS ~2nsi ini.

Page 10: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 10 -

Kepada Fraksi Karya Pemban;;;unan dapat lea.mi tc...mbahlrnn penjelasan Ya.nb intinya adalah memang ju.stru Pasal.. 9 ayat ( 2) inilah sa­lah : satu perubahan yan5 cukup fundamental di dalam Undan.s­undang ini. Kami yakin bah\e·Ja Fraksi Karya Pembanb"'Unan dar·i s11

dut substansinya sependapat karena ini merupakan satu l\.ab:i.ka!!

lah tcrobosan aPabila tidak segera kita lakseinakan maka kita benar-benar akan tertinggal dalam percu turan di dunia ini l~h];!

susnya mengenai masalah penerba.ngan ini. Kita juga mengetahui tadi disinggung oleh Fraksi Karya Pembangunan di Amerika Seri kat dcm bcberapa negara yanb lain. Memang ldta antara lain

juga Llelihat i tu dengan adanya perubahan dari Pasal 83 ICYi.U

Convention menjadi 83 BIS . yang di Sana dengan tegas dinyata lean bahwa tanggung jawab kalau ki ta carter dan sebagainya i tu sudarh baralih kepada operator, kepada yang mencarter, tidak l_qgi kepada pe~ilik pesawatnya.

Secara kongkrit dapat kami laporkan juga bahwa memang kj.

ta sudah menghadapi Pak, sekarang ini di dalam negara kita ialah bebarapa Air Line itu untuk memperluas usahanya itu tJ.. dak hlUngkin lagi dia membeli pesawat. Yang mungkin adc.lah men-'­adakan le9sing, kalau pesa·r1at ini leasing maka tentunya ki ta bayangkan perusahaan Leas itu off shoore ada di luar Republik, katakan ada di Irlandia. Tentunya pesawat ini adalah pesaNat d~ ri peillilik perusahaan 1easing yang ada di Irlandia tadi. Kalau demikian ini dileas oleh Garuda mis~lnya atau oleh perusahaan penerbangan dalam negeri. Mohon maaf saya menyita waktu sedikit agar supaya antar kita jadi ada persepsi yang sama. Begitu ma­suk negara kita mau kita opersikan di dalam negeri sesuai de­ngan saran-s3 ran yang Pemerintah sependap8 t ini tidak boleh Cabot'1.ge Fak, ;.:.!abotage- ?rinsiple · artinya bah1,"1a i tu hanya old1

pesa»vat terbang dengan regristrasi PK ini pas ti harus di tang­kap. Jadi di sini Pak, ada satu permasalahan. Karenanya maka la­lu pesa·.-1at yang dileas katakan oleh Garuda i tu maka i -cu kita mungkinkan untuk diberikan keba.ngsaan• Di dalam Pasal 9 ini ba­ru pcndaftarannya dahulu, k 8 rena kalau kita meloncat yanG dapat

dib.::ril\.C:.i.n kebe:.ngsaaa Yang rumusan .dalam Pasal 11 lama maka ·ber­

arti pe.sa·.vat ini dapat didaftarkan di Indonesia. Karena itu be£

dasarkan masukan dari Bapak-bapak justru ini harus dapat didaf­

tarkan dahulu. Kalau sudah _ ·; d 8 pat didaftarkan baru dl mintakan kebangsaan. Ini sebenarnya, tetapi kami sependap~t bab

wa pengertian mengenai le8 sing, mengenai sewa beli, mengenai s~ wa guna us 8 ha atau bentul< persetujuan yang tadi oleh Bapak Pirn­

pinan dikemukakan a tau bentuk persetujuan a tau bentuk perilrntan ma!la yang l~bih tepat b~iklah nanti kita dalami lebih lanjut

dan •••

Page 11: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 11 -

dan hal-hal ini perlu dimasukk8 n di dalam penjelasan1 apa yang dimaksud dengan sewa · bell, apa yang dim8 ksud de­ngan leasing begltu, tetapi di sini diberikan satu arahan bahwa rainimal dua tahun. Mengapa, karena kalau dua tahun di sini~di · dalam negeri beroperasi maka memadailah,

·dan ini lalu bukan untuk· hanya kelu8 r masuk saja. Dan ada satu essensi yang sangat penting ialah tidak didaftarkan di negara lain. Itu pada Pasal 9 ayat (2) pada a 11al ka­lima t ada· adalah pesawat udara yang tidalc didaftarkan

di negara lain.

Jadi ••••••

Page 12: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 12 -

J :'lcli k:ll.:'lu dicl."lft..'lrk..'lll c1i nog!ll'!'l. l~ i t11 awt'lh ticl."lk ~ . tltlpu:n ld t."l ti -

ch.~ bis:i nonorin'l puncbtt:lr~a, b~ ponc:lAtt!'l.r~ :'lpM.!lgi kob~usi-m si­

kuns ini 7:mg j 11stN k.!'l.ron:l. tL'lsuk~ cl."lri B~~-b:lp!'l.k k.~ cob:'11 j :'lUi si -

kWlBll'.t:'l jol:'ls sok.~:mu. Did'lt't:'lrk~ a~j!l llfUl!&k. bis~ K:ll!ia su.cl'lh bis."l cli­

cl.'ltt!'l.rk.~, b:'lru. n:'lnti l:·mc.:1k!lh bor.i.kutny:'l1 bis.'l n:Jg!ll;. tli.uint~~ k.ob~ss:'l-

J :icli B:ip~t Pi.Dpin:111,. Ibu. d:ln B:'lp:ll•-b!'lp:2k.

Kn oon'lll~ soponuhny!l apo Y~a din'lkswllt:m oloh Pr:'lk.si ~:'l. d.'lll ini -

l~ :c.oc.4ll'lg sey:i k:i.r!l j &Ll:'l. 1~l soc:'lr:'l su.bst:m.si:'ll, k."lDi Y~ d'lri Fr~ksi

K:'lry:'l cl'l}l!'lt r&onyotuJai !'.\Cbny!l. torobos!\11 ini. Mon'lll{f di cl'll.~ Unu~unclmcr

Nonor 83 T!'lhun 1958 di· S."ll'l!'l h~!'l :rma c.liJ:llmgldnlt.'Ul rd.lilt Il'lllonosi:'l oumi

· h~y!'l i tu s!'lj :'1. Mahon dikot~ui ini aokor.mg swl'lh borl~11 p:~k di duni:'l.

J :'lC1i 1,~:w. kit::.. ticl."lk. J utJ!l nuna~tisip:'lsi DUllbwt.'l diri clordki~, ki t:'l ~k~

!totiD:.rg~~ j:ltlh, pon«iJM"l.'m pos!lW:'lt tid:'llt 1lllllgkin l."lgi oloh soluruhny:'l

oloh air linos. Air Linoa n'lll.-ipun sob:'lgi~ d.'lri pos~!'ltny~ i tu sok."lr~g su

d!th Jlilik. cl."lri porl.18~1.!m lo!laing.

, J!2.di docild!lll t!Ulb:ih~ pl)lljol:ls.-m j~ sok~ l3t3i P~s.,J. 9 v:it (2)

7tl'llg b!lru illi ~~~ cli~bil d!lri P~s~ 11 7t:rrlfl l."ltl.~ sohini.U.!~ n~ti p:lch

P:lsal 10 ini ;y:m{1 ey3t (2) ini tid:1k. kit!a. toauk~ l!lbri•

KEI'UA J..

Toric.'l k~sih ponjal:'lSt.m d.-i.ri Poourint.~.

Mu.cl.:·J.h-ou.d!'lh"ln tol~ cuk11p punjel3s~ torsobu.t b~i PPP n!Wun clonild~ k'l­

lli inain uood:1p~t t~us~P~ dm FPP.

INTQ.UPSI FKP {J ,. G, w0e1m. SH)

Torin~ k~sih Sf.lwl.~ra Piupintlll •.

Tontuny!l kotU d"ll."lD 11:'11 1ni torio.'l k~ih kop!ld.'J. Pocor.1.nt!l.h borkon:m tlongtu1

ponj ol:laon t~~'ln.

MOtll'lnij botul s~wl::1r!'l. Pi.Dpin~ d.-m rok~-rolt!ln Pr:"lksi P~j ~, b:'lllW~ borkon~

den.gan ••••••••

Page 13: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 13 !9

donH:m ponthft!'lr!'lll d:'ln kob!'ll'l.[!S!l~ ini l>~ w~-.tll Und"lllg-W'l.thna Nooor SJ T:i

hun 195g ini p:'lcl-i w~tu. itll kit~ bolllll Dongon~, sok.ili l~:P- bolWJ oonao -

n!'\l yxi.tu. !ld"ln)'!'l insti tu.ai SOW:'l boli d"lll lo!lsing.

Koi'hLldi~ sok:'lr~ ini DUn."ll1£: !lp~ Tlllil dik:'lt~~ Oloh Fr~ksi ABRI bon!"Lr ju­

U:'l oorup:'.llt:'ln torobos!'lll dong~ RUU Ponorb~J~ sok,.,r.ing ini. K"Ul.y.!l puro.·u1~­

l~-m l~i soparti !lp:i y~g tol:lh ku s~nlt!lll p~'l w:'lktll P:'lnsLls k"lron!"L

insti tlls:i. ini bolw:i dikot:lhu.i t100.•1ng boluo torc!'llltUJJ d".11~ Ki t!'lb Un,l·mg-un

d."lll.G Hu.kuc Pord."lt.-1., \t!'ll'on:l ki t:'l h~)":'l non.gall~ d"ll:m h:U. ini "ld:1ny:'l g:'lchi

:'.ld."U'JY!l bipotik oloh sob:'lb i tu.l.~ P:'ld'l ~n.ktu. ki t:'l wcb~"ls KErElJTUAN UMtJM,

Fr:'lksi K!lry!l Dong1.1sulk~ :ld~.Y!l dofinisi ponj:'lb:'lr!\11 oong<JDxi. hipotik, o!"Lu­

pun sow!\ boli.

D~:m k~t!lll inil~ Y~J ingin lt:u:d. s~~k!'lll b!'lhw:'l institllsi lo:ising ini­

pun bnru. k.it:i kon~ w:'ll.:'lupun Fr~si K!lr,y!l tid411; JJOrlY~gk.-U. diporlukw lo:'l­

sing ini. Muniflp!'l ? Dikucbilik!lll 1tup:'lcl'1 BUMN :it.'lll. B"lchn UoWJ Sw"lst:l n:'lsio­

n:'ll ldt:i illipun tid"ll.t 31.t:m bis!l ootlboli soc~!'l C:'lsh. K!'ltd. Dont:f~ikui chl."ltl

h:il ini. Ap!U:'lgi soJ ~ t."lhun dol!lp~ puluh."lll, dong!lll Pooorint~'ln Ortlo B-iru

ltit!l nongon::U M".Ul)':'l tulty- sir linoa a,.stoD b~i kit:'l ini.

It-l.l® k~ sdl.~ d."ll~ h."ll ini tolong dilcoruk:si Oloh PllDOrint:m olch sob3b

i~u.1!.lh b~Ji k"llli. dong:'ll'J porWlUS~ y~ b.'U'u di P!'ls~ 9 y~g p:'ld.41 wbny:'l

turlot:'lk ip!W.'l P!\S!'ll 11 ini, k~ n"lsih in:!in d".ll:m h~ ini di d:U~ h:1l-h.'ll

y:.ms bolw.1 jol~s d."ln b:u-u norUpo.k:'m h~-h::U 7~ b!lru. aoporti h.'l.lny."l sow:'l

boli s0porti h.-ll..ny:'l lo!lsing, ld.rtlnY:'l ·lobih diporjol!ls d"lll lobih diportog3e.

Tot!lpi· sob:Uilmy~ h:'lr~p:om !::n tid'lk s~k.'lli-k.'lli bortunt!'lllff:'lll dong~ und:'lllg

Wld:'ll'lg Y~:!. tol~ kitt'l. ~ild at.>porti Dis~:i Kit:.lb Unc.l~u-un:~g Ilukw.1 Por

d~t!l bolWJ d'll:'lrl h.-.U. ini oongun!ll ~P:'l it11 lo!laina·

J :'ldi n"lltsLld kmJi dong:m j ol:'!ls S:'lutbra PiJ:Jpin:ln, j ~a:'llll!lh d....U.:m h:tl ini ki. t!'\

Dollbu...'lt kit3 oonyot"1jui t.'lpi :ikbim,y:i:i DOrJgon~ diri kit3 sondiri, ir1i kokh:'lw:'l.

tir~ k::wi t:'lpi p"l:.~:'l prinsipr.\)"t'l. ini au.'ltu. torobos!'lrl k~ g:'lria b:'lw~ d'll~

h:'ll i.ni. Torobos!lll. d.u~ b!ll im..

N~, torsorM P:'ltl.'l .ldt!'l. ll'l:D)'!l J~-j~uh · sobol~~ Pr:ittsi K~:'l inain no-

nyampaikan ••••••••••

Page 14: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

. - 14 -

..

KETUA :

'lor:i.n:'l ltn.sih.

J :'lcli <l"lpo.t k~ !1Dbil &U."ltU. h"lsil b~:'l P!'ld:'l prinsipnyo. FKP oo,ig~:mn.p

pn.s~ irii swl'lh r.hpn.t DlJJOL"'lluhi p!'l.1.ing sodild.t noru.1lnlt.'m tarobos!'lTJ y~

di'ljW.t:m oloh Powrint~ t:'ldi. /' .

nrrpypsI fKP cm. WKAS HJ.NLOIJX) ·;

Bolllll Stil.ld'lr:'l Pinpin:m.

Ml.)D..'lll.iJ d."lri o.apok sllbst~ai b!'lr:mgk!'lli su.cl"lh Ytlh, tobpi sobolllD 0 nsu.k

k~ Til:iua, k:'llli i:n;rin llcltlport:'ln.Y~t:'lll di sini. ll."ls!U~yo. ~"ll~ k:'lrOll:'l pu

rWlll.s!'lll ini clibu."lt oluh Pooorint!ili.

Di sini diaobutk-m :'lY:'lt (2) bu.tir b, diailild oluh b!'lcl'lll h&ik:UD y~g di-

dirilt~ bor<l"lso.rk."lD huki.m Indonoai!'l y:rmg borkodwlult:m di Inclonoain.

I t1.1 sntu. tlltom.!'ltif'.

Al tomo.tif' Y~J ltodu."l, :'lt:'l\l b:.ul"Ul hukw:i Inclonusio. y~ sob~:ri~ bos:u­

ood-ll . s:'lh."lllliy:'l d:i.Dilik:i oluh w-irg~ogo.rn. Inclono'sio..

P ort!'.W!l-t~ !ll. tilm:'ltif sn.tt.a.

Itu ticbul. ~rt~)"!l."111 b~:'li.tl'lllo. S~'lt'll,Y:'l1 bn.d."lll hukuo y'lllg didirik~

. bordo.s."l.rk:m hultWJ Inc.lonaain. y~ borltodwlult~ di Inclonosio., Doskipun

s!lh.".Ulrly:'l tid~ diuiliki oloh v"lrg'~g~ro. Indonosi:'l.

Al tomo.tif' kodu'.'11

S:'lwl.-iro. PiDpin~, :id:'ll~ bnd."lll hukuo Inc!onosi:'l y~g sob~:fi!lll ·bos~r oo­

d:ll s~~Y:'l ditdliki oloh. wo.rg:'lllogo.r:'l Inclonosi~:h Di d~~ ponjol."ls~

y~g d.'lri kon.sop RUU '11.ri.muslt"ln, · · y!'lllg din!'l.kswlk "ll'l .dur.g:m b!'ld~ h u.ltu:c

Indonosi!l ad'll!lh b~.'lll hultLlD y~g didiri!tn.n bord!ls!\.rk!'lll hultw:i Indonosi:'l

d~ borltaduduk!'lll di Indonosi~ :/!lllg a>d.-U a~~!l 100 pro son dinilild

Dus sahamnya. •• • ••

Page 15: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

-.15 - '·

Dus s~~Y!'l i tu 100 pro son <lir.dlild. 0 loh w-irg!'lnog:ir!l lndonosi!'l.

Ini di d"ll~ punjol!ls:'l1Ul3'!l disobu.th;!lll. Socbngk."lll di sird !'11.tom!ltif' ko­

dU."1 !1.d'll.~ b~-m hukWl Inclonosi!l yong non~ su.chh. 1CO prosun oilik --­

s~~ cilik W!l.riJ:'lllog:ir:'l lndonosi:i. K."ll:iu. di." aim. dioobu.t, y~g sob.~1i.'lll

bos!lr DOd"ll. S~!'l di Di.lild. oloh w!.l.rg"l.llog:ir:i Indonoai!l.

Ini j !'ldi.ny!'l tioblll l;ontr:'ldik.si p.>rLlrlus~ pllllj ol!'ls:"lll d'ln poruou.s:'lr1 b!'lt~g

tubuh oluh k~~ itu i.ni porl1.1 diclo:irk~.

L:'ll.1.1 D."ls!'ll.~ kodu!'l :id'll.:ih D."ls:'ll:m Y:'lllg dikOJllllc!'lk:'ln t~ ol~Jh S~ud:1r:'.'l Piu­

pin!ln, oongQtini bontul.: porsot11ju..'.ll'l 1~:.>., ini di clal:m ponjol.'le.<m di

sobutk."lll :mt."lr:i l~, d1.1a torn"lslllt ~'urt~!l lUri ch:u-tor d~ tid:'llt torchf­

t-ir di Indoncsi:.i ~t:U-!'l l~.

Tot-ipi di d."ll.!lD !'lnt!lr!l l~ i tu. :.>.d'l l!lgi hi'l.l"."'h."ll. l:dmy!l y:mg lcr.W.!lu so­

!llld.nny"!'l bon:tu, .. -bantuk p)rsot1.1ju:m burtont~g~ dong~ 'lp!'l y~ng torc~tUD

.d"ll:m P!lS:ll ~. Oluh k!'lron!'l it11 pan.jol!ls!'lll ini oonT.Lg porlu <liclo'l.rk~

!'lt!'lu porw:t.IJ.8."lll "lt!'lll danrz~ b\lll.tuk porsotuJu."ln l."linny!'l itu lobih diporto-

Dooild:m S!'lw.brt'l Piupin.."lD.

KmtA :

Toriu.'l kr.Lsih.

J !'ldi ~ du."l n"ls!'ll.!ih. K."'l.1!11.1 nongon:U. D!'ls!'ll.!lh P!'ls.11 9 V'lt c <l"lri Pcnorin

t!'lh tol"lh. d:Lk.~to.k.-m n~ti d'lp!'lt dib"l.W!l ko ponjol!'l.s~ d'm n!'.lllti t®tuny:i

lt.il.:'lll dib:'lw:'l ko d'll!'ltl Tinus :'lt!lll tiD !'lp!'1 J'l'llil -ik~ ki t:'l sobutk:'lll n:'lnti

itu ~~ dib~s n!Ulti.

Mongan:'li D!'3.snl:'lh y!'lllg port.":\Jl.4'J. P!'l.a."11 9 V:'lt (2) b, S~:'l ldr!'l. DOD:'lnU porlu

ponjol~s!Ul d.~1 PoJJurint:ih. Kn ptJrsi1ohk.~ Pocorinto.h.

PJt!ERlliTAH (SOE8AGJO, S) :

T ur:i.ll!J. k!'1sih B~p:'lk Piopin!m.

K!'Uli j U.J:'l cohon D."10.t k:'lran!'l. ponJ ol !'l8!'ll'lll1'!'1 bolWl do.p:'lt lt~ ao.j 1 k!lll so­

ki r:'ll>¥~ punjol!'l.a"ln su.d~~ di.po.t lt'llli a:.iJi1t:'lll o~;;kin :il\:M lllbih j ~l-is

n-m:Jn dooild.:m k~ jtl[!:'l sud.'m<J ooruuu.sk.:'lrl torus j.~Ui k:lr;.m-i itu. S•>suu

dong-in l>\l?lilg~s:m :r~a diburikr.m oloh P~j o., i tu. 1''lni! k~ \;.oJ :i.r 11Jbih

d.allu.lu • • • • • • • •

Page 16: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 16 -

d:'.lhul.:i ~cbl:'lh b!lt"lng tllbuhnJr:i P*•

D:'ln n~ti p~jol!lfl."ll'ltV~ mu-m:r •• it:i c:'lsih porlu. nol~1kuk"ltl ponlllis:m ul'll'lg

untllk ini n-:Vt~ 1t'l0i S!'lr~k"lll b~~gk:ili ini d."lp!'lt ld t"l torus!~-m n~ti tor

D:'lsuk ponfol!'le"ll'l sokiligus ita c1i d'll.11 torsor:'lh tio ltecil :'lt'lu tin por:.i­

cu.s bogi tu..

P!i<h a~.,t itu. !tu ~t:im nony~:d..lt:in s:'ltll dr'lrt Y*'lll!J sw:hh --- dong~ tlo­

Diki:'lft tingg:ll ld. t~ b:'lh.-ia 1JDtllk lobih cop:'lt bo!fi tu p'l'.k.

Dotd.~ti!'ll'l p:ilt, j !'ldi DOD..~ h~l":'l llOll."lllti porl:J. jtJti'1 k:m:i. j1:ll-isk:m b!'lh

w!l tontU113'!l borb~!li istil!lh suw:i boli ld. t'l :ilt~ nonggun:'lk:'\ll soj :iUh ot.m::­

kin :'ld~~ 1totont11-ui-ltotuntll."D'1 7.'lllg t~di jU..l'l oloh Fr'lk:Ji K."lcy.'l disinf!U~J

y~g sok..'1Mn£1 sucl'lh :>.d!'l cl"ll1 D."lsih borlaltll. ?lds"l.lny-i di thl~ KUH I'ord'.lt'.1.

Iti Qon·~onu aow:'l boli. Lo'lsin!l !'lp:ik'lll s~i. dong~ SOW:'! boli ? Ini n~ti

di d~~ punjol!'ls~ it.u 7!Jllg ldt'l porl1.1 ini --- n."lnti k:i.oi ~;:m D!'lsLlk'll1

p:ilt.

W!JA :

Torio:1 1t-isih dung!ln pon.Jol!'ls'ln ch:ri Poeot:1.ntM ini, ~t~ surmn:"ln

ltocb!'lli :ip~k.'lh ini d:ip"'lt 1dt:i. b:lh-is lobih l~jllt d:u"Ul tint.ls sosuu tllmg

~ u.sul rr~iksi-Pr"lksi rma l'lin ?

Ap"lli.:'lh 1KP d'lp'lt nonorir:Li. dong'.'lll c:it!lt~ b:lbw., ponj ol "\S'l11 thn sob'1wrlny-i

n:mti :ilt'lll dis.'lllp:'lik~ oloh Ponarint!'ili.

mmws1 FKP CJ, a. wcwm. 8Hl

S'lucl-:ir-i Kutu.'l.

Sotol:ih rok'lll k:u:d. Dony~~lt"ll'l bor1ton~ dona~ ponjol.'ls-m P:'ls'll 9, 11,

koD11di'Ul kit"l ooq,oroloh konsop 7~g b:iru S'lwhr:'l Pinpin~, k.'Uli oolih:'lt

cl"\l!'Jll ponjol:ison d."lrip:ld.'l p!\8"11 9 D:'ltlj,)!Jn p:'lSU 11 d-iri RtJU J'."lllfl port:".U:l'l,

clib:mding1~'lll dong~ RUU y-:mg sok.-ir"lng ini, J"'ll'lli tol:ih di:ij u.1~m konsopriy-i

oloh Pooorint:'lb y-mg. ki t:'l S~"l-S~'l a )ob°lh:'ls t~ul:iny':i ini borbod"l S'luchr'l

PiDpin:'ln. W!\l~upun k:mi wnghi.rg:li. n"lks1.1d Pooorl.nt~ LU'ltllk oong:ikoro~lir

:ip:i Y'!'lllf! tol'lh !dt~ s:mpu1t:m, tot:'lpi tichlt 1t'll~ po~tingny'l :'lllt:'lr-i b:'l -

tang tubuh •••••

Page 17: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 17 -

t:mg tu.buh d~ panjol:is"W\Y:l. y~g k:llli lih.'lt ini· JlOtlgan-U. pvnjol~s;'lll

k:ll3ll kit!'J. b~dinc.Jk"lll <Wng~ RUU P:is~ 9 Y~cr dis:lUp.'lik~ I:l"lU.pun P!'l­

nl 11 borbod'l dang~ :'lS.l.i.rl¥:>.. Du.a bur~ j u.g:>. d.'ll~ h!'ll. ini dil~

h.'ll punj ul "ls:lll j 1.1<.fl ini purlu. d'll'l ~1 "lllY'l parbud!'l."lll n::m tiny:i.

Oloh sub:J/l itul~ tisal k31li d'll"lll li~ ini s!'lllhil PQl.ll.)ri.nt~l. - k.'llli so

pund:ip:it subon:ir.ny~ dang~ tiou.s, t:Jt~pi sutill~ ruk~.k~ uolih:it

p:i~b pcllljol!'ls~:'l P:is!'ll.. 9 D.'l.u.pun P:is.'ll 11 ini ~t"ltl boru.'>:ih JlQ.k."1 s~­

bil llUlll.ll1(liJU. k.onsap d."lri Puuarint!'.lh borltun"lll ponjol"ls:m P!1s:'ll 9 o.'lu. -

pun P:is:'ll 11 ini n:lnti kit:i lih'lt -ip:".llt~ bis.~ dir~slt'.Ul.

T:'lpi k~ P.'ld"l prinsipJ\Y:'l sotuju. h"l.l'V.'l DonLl.Zl:Jfll.l dulu. <lr"lf't d"lri Poua­

rint~1 b~rlton.:111 dong:'Ul ponjol:ia.'Vl d."lri P!1.s!'ll.. 9 u~pun P:is"ll 11 •

K!'U"o11.'l ini ~t'lll buru.b:ih n"ltori . cl"lrip:id:i b!'lt:mg tububny.'l k~ sopo nd"l

p:it untuk ditUJ.lllsk'Ul t')t:ipi sok"lr111tJ ini puni"is!'ll..~-mny:i :'ld'll:ili ponjo

· l"la~1 <l"lril>.'ld-i b.'lt~L:. tub".ih ini y"llLl balun ltit:i torio."l.

Duui.ki:m S"lWl'lr:'l PiDpin~.

KE!'UA :

Torin"l lt"laih cl"lri FKP.

H:iny'l porlu. k~ S$"lpik'lll b:lhw:'l d."lri P0110-rint~ tol"lh lt-it~ik~ b:ihw:'l

pvnj ul:is~y:i ini !'ld."l parob~"lll nun.3on!'li P!'ls'll 11 !'ld'l poro~~~ d.-m

p~rob~'Ul ini n:'Ulti :'ll.:111 dis"Ulp~1t'Ul bor!'lrti tidi.k. s:m"l dung~ :"lp-l yg

!'lch PM'l P!'ls:U. 11 •

J !ldi l~~ 1.1sulk:m Wltult t:mp!'l JlOllifU.r:'lllb'1 ltoingin.'lll d"lri FKP !'lp"'Jl:.'ll1 ini

d~>n.t 1ti. t:i tio1.1sk!lll ? Dong:'Ul C.'lt!'ltM ~oopurh'ltik'lll n"'ltlti usul cfari Po

tlori.r .. t~ uan~on."li llur~s:'Ul pooj"1l'ls:'Ul tora~b1.1t.

INTERUPSI FKP (J. G. WqlOR. SU) :

B:Uk k~'lu. d;Jlliki!ln.

T -.>t:ipi ini '.'1Cl'l 1:xi t:in S ~wl"l.r:i p iopin:m !'lll t:ir~ b!lt:ma tubu.h d'lll ponj ol:i

' s~ bis:'.\ kit!'l u:ll.m h:'l.l ini tUQPub d"ll!'ltl h"ll. b!'J.t~a tu.bl.lbny~ ld t'l tious

lt"lll tot!'lpi d.'llr.w h:'ll. punj .Jl!'ls~ n'lril~ lti t.,.. b~:'ls burs~'l.;.S~'l.

I.nipwn a'l.:l.f', k:mi d~:m h::u. ini tid'lk ingin DODJ.>orl~!'lt totpu DoWJ&llln

p()lljul~s~ ini punting ldtn. ju.3~ d'll:lll b."ll ini nundu:.mi y~g bol!ln. kit.'l

peroleh ••••••••••••

Page 18: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 18 -

poroloho.ongon.'li panj .Jl!'ls-m ini •

.KE.l'tJA ;

Ktl:...u. bwgitU. k.'llli bis!l noo.-mgk.'lp b!lhw!'l FKP bis:'l D011orim P:1s'll 9 :iy:it (2)

ini kit!l. titlllslt'lll. b:it:ltlU t1.1bu.hny!'l sac.1.-mglt.".U'l ponjal'lS!ll1.n1':l kit.'l llQn1..in£.ril':.1

k'lrun.'l tokh d'lri Pr!'lli:si-Fr:'lksi l:Un boJ.wi Jug:i nanuriJl.'l •.

Ap'll;::'lb. ini d'lp!'lt disotu.Jlli ?

Tario."l k:'lsih. P:Uu dikotolt S!'ltu ltili.

B:'liltl!lh ltit."l lnnjutk:m ::\Y!lt (3) swl'lh solt"lr~.g kit:'l n.'lsult ko P:'ls:'ll 1 o,

p!'ls:'ll ini DQllllrUt dok\.IU4lll III !\)":it (1) titUs eud"lh dijol"lsk:xn, :lY'lt ( J)

pun tiDu.~s tinm::~ :v-~t (2). Ap.4llt!lh c"lt:'lt~ km ini botul ?

Sod-mtik:m d.1.ri c:-it."lt!lll Sakrot:'lri:it, ini P!ls!U. 10 tillua sJd'lncrk'ln ~"lt (2)

· ny:'l disatuj Ld.. J ~ ini :-id"l porbod.'l..<m. M."lll!'l doltWlOn .Y~.J bun!lr ?

K~ porlu. ponjol:-is:»l untll!t ini s~:i ld.r:i.

IN'l'l'UP_SI PJtlIDINTAB (SOliiBAQJO, S) :

Ib1.1. d-m B:'lp:'llt-b:ip:'1k..

T :ldi k~. tol~ conj ol:'lsk!lll b:'lllw!'l P:'lS:ll 11 i tu, P:'le:ll 1 o sokir'11.Y:'l diijin

k~, k.'llli pind."lhlt~ oonj .'ldi P!'ls:'ll 11 b!lru. tid"llt nongub:'lh. toruul!'lsiny:'l k'l.­

Di t:'Wi 04.)njol:'lsk"ln aikWSl.7:1 ptl.lc. J!ldi sik.una P:is!ll 9 borbic:'lr~ uoncron:u.

l$l."l wnj 'lcli P~s:ll 11 b:'lru, h.'m3'!1 ponoop!lt~:i p:"llc. J "ldi .aohon borkon.'lll

diporik.8!1 h.'ll:m."lll g d.il:ia dok.uoon III k!'ll:'lU dokuoon y~g d:'lri Dl'R Dan'\llfl

j \1il:'l h!ll:'lU"lll 8 j U.,l:'l j ~di tid$ !l<.l'l poru.b:'lh.*111 s~-isokili h.'m.Y:'l con£!on.u

nooomy:'l S:lj:'l p!'llt. K::ir\)JlUtLl DOll."ll'l{~ P::is:'ll. 11 ~:'lt (1) itu tious .Y~J v-it

( 2) i t11 tol~ di taria~ p:'lch w!llc.t11 r~tor.

Torio."l lt:isih P:'llt.

Km'UA :

J :'ldi untuk D01V:m."lk:m p~"ltltJ!'ln, b!lhw:'l !'l.;1!'1 knt:m !'lllt.-u--i P~s!ll 1 o d-'l.Il p.,__

s~ 11. P:'lnl 1 O !>JT::it (2) clidokt.Ull.)ll Soltrot!l.ri!'l.t ini cli.o:'lsukk.-m ko d"ll~

Pasal 11 ••••••

Page 19: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 19 -

P:is:'ll. 11 ey:it (2) d'll~ dokiltl4ln III.

P,,,s~ 10 !\1:'.lt (2) d"lri Sukrot'1rb.t msuk lto P!'lsil. 11 ~!'lt (2), butul ?

Y!l. Sod~gk:m P.'ls:'ll 10 ~:it (1) ini s~ clisor!lhlt:m 1to1>:icb ti1llls j 'ldi

di d:il!'lll P:ris!'ll 10 b~u ~!'lt (1) d"Ul (3) sud'lh clitio11sk-m sod"lllgkm ~3t

(2) ini Y~il disor~k"lll p:rid'1 P!VLj:'.l DaJ)Y':'ln5k11t D."ls:'ll~ t'Uld'l kob~.£13'1."ln.

lni Sllp~!'l. b:i.h."l.s:i ki t!l s:m.-i suboluo dibih~s.

J ~ sutol::Ui ki t:ri O\.)lldong:ir ponj Jl:ris~ d:'lri Puoorint~, k"lOi ingin oon­

d!lp:'lt t!lllgg:rip~ d.'lrl rok"lll-rok!'ln Fr!lksi. Kw pursil!lblt~ FKP.

rKP (JI G. WfMQR. SH)

pun oloh Pllllorint.-ih, dus ~"lllY!l y~ pnd'l w~tu y"lllg l:'llu ~:'lt clipincl'lh

k:lll lto Pas!ll 10 soporti t:ll'ld'l kobTJ.gs~-m ini cliti."ln"\ P~'1 ~~Y!l t:ltli

jU..J!l k!llli D01lportl'1S~~!'lll d.".Ul tell~ di.j!lW~ oloh Powrint!lh bark.on~

dang'l.ll t~tl:'l ltob~gs!'l.'Dl ini.

Oloh sob.'lb ituJ.!lh. h-my!'l tingg!'ll sok~~ tni borkon."'Jll s:JO.-i dong-in

b:igxi.o."lll~ d...U.~ hil ponjol:is:m d"lrip:rir.l.,, P:l.s!'ll 10 ~:it (2) ·ini, t!lPi ~p:i

y:ma tol~ d is.-.u:rp~.lt:m Oluh Puaarint~ borkon."m dong:'lli t'lnd'1 kub~3 u '\ll

ini bin ditiwsk.~ h".lJl1'!l a"lll.'l c:LliltJ!lll au1>urti Y!lll..l 1:'1111 l:Uu oon.J\llr.d

panjol!ls.311 y:rng cliporlult."l.ll. ~i kut.~a clL>ng-m kit:'l ooub'lh~s p"lch W'lk­

tu. :"lWal nanaon.-U. P:.is~ 9 ini.

Sail~ S:lwl"lr:'l Pinpin!'m turin'l kasih.

mcrA :

Toi-in'l lt.:'lsih, j:'ldi d~p.'lt lt!Uli aiopW.lt-m b"lhw~ FKP d"\p~t oanarin'l

dong!m c :'lt!'lt'Vl ini di t.iollslt'.'ln cl'lfl. b;'lhw~ p~~ al 'ls!'l1111y:i lti t."1 tuna au. h~sil

d"lri Ponurint=ib. B'lik. torio.'1 k~sih.

Fr!lksi ABB.I ?

lA.BRI (OMBUN SIHATYP,ANG) is

T orin'l lt!l.sih.

D~r:L P ... :'Jksi .A.BR.I s1n£I!'lt nonclWtlJl'lg :ip.'1 y:mg dia'UJl>:'li.lt,n Oloh Fr~'si K"lr

y:.i tant!'llllJ P:.icl 1 O. s

Doi:ti.ki~ wrio.'l k:"l.sih.

KETUA ......

. - : ~

Page 20: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 20 -

KETTJA ·:

. T .)~ !t:isih.

J '.'lcli Fr!'l!tsi .A.BRI supond.'lpat. Dm FPP k~i porsil:lht::'lll. · ·

Ff P (H. UMAR BUANG)

S:m!l p~t, SU tu.j u..

T urio:'l 1t~sih, FPDI ?

)rPDI setv.ju.

Toria.'l k:'lsih. D'lri Pooorint.':Ul ?

PW@INTAH (SOEBAQJO, S) :

Torin"l It~ B!1.p:lk Piupin~, d~ k~ oan.gh.,,r~r'li. SJk:lii S'.'lr:m d'lri

Fr~si ~a.

Torin'l. 1';:l.sih B~p~-bt.t.p!'llt d:'lll ltop~"l Fr!ll:.ai K:'lrya, Fr!lksi ABRI,Fr31t

ai· PP d'ln Fr:'lkai PDI untuk ini c.litiDalslt-m. d'U'l lt!llli ~'lll nonyul.os.:U.k~ PR

kn ponjol'ls:m cl~ p:'ls:U ini d:m p:'ls~-P"ls:'ll. l:Un.

Torin"l h::'lsih p~t.

KEIYA : T arin"l l;;:'lsih.

J:l.di d"lp:'ltl;:!lh ki.t."l ·pu.tu.sk~ b.w:'l llntl.llt P~s:U. 10 !'ll':lt (2) t~ ki.t:i tillUS

k!'lll ~J:'lll cat3t~ kita conunggu. b:i.J~n'lna poil.Jol"la!lll cl:lrip~~ Poorint!'lh

porunu.s .. m pon.Jolas~ cl"lri Pouorint.V! sohin.Jg"l untu.lt punjol"ls~'.l kit."1 S:'lD

bil oonunggu. por..u:>.u..s~ toraob11t. D'lp:it disotujui ?

(R"lp:'lt : Sotuju.)

T -.>rin'l !t~sih.

B::d.kl!lh S_..wl"U':'.l-s'.'lud:ir:i sokili~, 1dt'l l:Jnjutk~ ka P:'ls~ 11. D~ri P()OJrin

t~ ool~lli dokuoon Ill ini :J¥::Lt (1) sw.l:lh disutuJui untult dititiu.sl;.'Vl.

Ay'lt (2) swl'lh ai.ootu.ju:i olilh. R~or t:mug~ 11 Dosi)Obur 1991 sosu.:li. dong~

dokuoon ll:'lri Sokrotm!1t, j "'ldi o.-ic~:lh ini. ticl"llt !ti t::i porso.tlk~ di sini ?

Ki.tr.a. l:Jnju.tk!lll lta P~s:'ll. ~ 21 d"Ui. clokucon III v~t (1 ), (2). d-m (3) disarM

k:m kop~ P~j~.

Dari dekumen ••••••

Page 21: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 21 - •·

D"lri <lok.uuan Sukrot~i~t in1 !'ld"l 6 :\Y'!'lt sey"l lih."lt. Fo!lll ey!'lt ini di~il

d!'lrl P!l.s:.>.l 12 d"lrl RUU Y~il l~"l. Untuk ini k:'ltd. mhOn ponjol"ls~ d"lri Po

oorint!lh.

PEMEfiINTAH (SOEBJ\GJQ. S)

ToriD."l k:'lsih B"lp:'lk Piopin~.

D:'lri · <lokLU.1Ull Sokrot!'lri.".lt lliJll.".lllU s..mul!l P"lsn.l. 12 ini torcliri cbri on'lU ey­

!l.t k.ODLUli:m · k~ ingin JlUU"lsuk!'lll a"lr!'lll-s!'lr!'lll d"lri borb~~ Fr~tsi ~t~"l

l~ :'ld!'l YT.iJ ooo!'ll'ly!llt.~ g!'ldn d~ sob:i:!:lln.Y!"l ltot111di:m soto1'.'lh tlir~gkw.1

ini uor1j :'lcli tig!l V!"lt y~g k!'lDi b"lC~"lll s-ij :i cL.>ng:-m dociki."lrl wnj :'l<li j o -

l!'ls.

Pos~!'lt tarb~g d'm hali!coptor Y!'lllg tol:ih ooJJpW?y::d. · t~d."l. poochf't."l.r

!'lll d!'lll kob~gs~"lll Indonasi:'l, cl"lp,."lt dibab:mi hi1:>0tok.

J "lcli di sini 'Wfps auk:Ui b!'lhw"\ y~ d!'lp!"lt dib.;,b~ hi1:>0ti1t itu h.'l.I!y!l ywg

tol~ clid"lft~k.!'lll c:!."lll oouilild. ltab!'lllgs~'lll. K~~ bOl.Uo, tid-ik bis"l.

Ay:it (2)

Poo!:>ub:m:in hipotik l>!'lcl') pus~!'lt torb:'llliJ d~ holikoptur sob:'lgiln'lll:-i

clio"l.kmul d...U~ ey:it ( 1 ) b!'lru.s dichft!'lrk:m.

Y:inu ltutig:'l

Katontu..-m sab"l£.!~tl.1.ll!l clio:::aksud tl-U~ !".\Y'"lt (.2), .tli"ltur labih l"llljllt

dong:lll p4.lr'ltur:in poourint~.

Dona!'lll dolJiki·!'lll b!'lp~t Pinpin~ oon-mg lobih i>ondok ey!'ltin.Y:'l tot:ipi lobih

tog:'l.s di sini tiU.·1k ooniubulkon kur~:!ti.".lll l-:tgi.

Sobon:in:iya por~ud.'l."lll d~,'llJ P!'ls~ Y~e l::u:i."11 itll ."ltl~!Jh k"lron:'l. ~th sub.'l:·I.-li

bond"l borgar!1k itu. k~:lll bolilo clicl:'lf't~rkon d~J k!llnu boll.Ill wal.liki. t~d'l

kubont:S!l.".lll1 i tu d"lp!'lt s!'l.J :'l dibob!l.l'.Lf h.".>.k-h:-lk kob4lll'1.'l.'l!l Y"lDti l:rl.n.

T!'lpi k~ron:i itu s'1tl:ili ,]i~tll'r di d"ll~ KllllP, o!l.lt!'l toupoh."lri y:mg cliport~y~

k!ln oluh Pr~tsi K:u",Y':'l. 11-ut!'l dongtlrl s 'mu:'l.t k~ b!'lrgn pYAcl"lllg~-p!l.n.d~g~

torsobu.t, O..Ut~ ld rony:'l. di sini cuc.-mg tl.)p:'lt :'ll>~il::\ y"lng diporo~s:U-ili.k:'ln

h.'lllY:ii h."llt hipotikny!'l s~~. K!'lron~ lt:'l.l!l.U. h!'l!t koboncl"lon l:Un, k!\Di cliir ... a~t

lt.:m oloh Fr:'l.ksi K:1ry:'1, d!'ll:m DIM D.<>.1J.pun Ponsu.s y~g blu. b~:l h'lk-h.'lk ko

boncl:'l.!'ln itu k"ln slltl!'lb clintur, Oloh KOHP. Toric.."l k"lsih. N~ itu.l~ s~b~bny!'l

nik:ii --- j!'lcli di sini y~ oors.111{! aong:'l.t pontincr Y"ll'lg l~it!'l· toa:'l.sk~ dieini,

itu adalah ••••••

Page 22: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 22 -

Ad."1 ynng non:my-:'1k~ p~d"l v~ktu it'1 !lp~c."lh h~1t g:ld.-.d ju.2~ boloh. Bolt:-:h s:'lj~. I

k!'ll'l kocil.

l~, s'1d"'\h di ~tur dong:m langk."lp di d:'ll.!10 K'JIU?.

DODporh'ltik~ j ~ ·~::!'lt kntri h'lrg:d. jug:i D'lSllk .. "m-O'lSW\'..Yl ;r-mg tlib0ri!;:~1

oloh kotig~ Fr:11tsi Y'~!J lnn, dis~i.ria oloh Fr:'lksi K.'ley'~ b~lt di cl'lb.D DIM

D:'lu.pun p~ v:ilttu. P~sua Y'!'lllg l~u.

su1t.in d.".lri 1tooop~t Fr!lltai 7~ k~ cob:i D."lsuk~ uonj!'l.di tig'l ey:'lt tcrsobut.

Torio:i k"lsih.

KE!rUA :

Torio!'l l;:!lsih.

Sotol~ oontlong!'lr u.r:ll~ nongon:d. porUJlus~ cl"lrl Pocorint::i.h j "'l(li d."ri P.,s'll

12 RUU D:lupun P!ls~ 12 d'lri Sokrut.'lrl.!'lt ini tol!lh dirw:P..isk.".U'l,-:J:i!rli p,_B,i 1;:;.

d."ll!m dolttlllon III d-U.:10 tig:i ey:'lt.

J ~uli ltit!'l b!'lh'ls sok~!'lllti usul PODQrint!lh ool:U.Lli clo1tlD:lon III y.'li tu nor:;cn'li

titi:i v:it ini. Untult ini lt~ porsil:Jhlt!'ll'l cl-iri FPP, o:>olllu noobuk.'1.

FPP ••••••••••••••

Page 23: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 23 -

FPP CH. UMAR BUANG>

Teri ma kasih Sdr.Ketua. dan; Pemerintah vanq tel ah menqakomodi i-­

dari usulan Fraksi-fraksi. dari 6 butir menjadi 3 butir ini

memanq betul-betul sanaat memadai. sehinooa term hukumnya bila

ada term hukum" nanti tidak akan menimbulkan satu keraouan atau

permasalahan~oermasalahan. Sava kira Pasal 12 avat Cl>. avat C2'

dan ayat (3) daoat kami terima.

KETUA :

Jadi Pasal 12 avat, < 1 >" avat (2) dan avat (3) ini daoat di­

terima dan sekiranva Fraksi vano lain daoat menerima" kita d2oat

putuskan menjadi keoutusan PANJA~ Baik kami ·oersilakan FPDI.

FPD I ( .TEUKU M. YUSUF ALI ) :

Kamipun setelah melihat menvanakut masalah Pasal 12 ini rne­

mana ~udah tercakup semua masalah vano b~beraoa avat itu tadi~

kami dalam hal ini juoa sanqat seoendaoat denaan sikac dari FPP

ketioa a vat ini bisa diterima. Pasal 1,.... £.. ini

dioersinakat menjadi 3 avat daoat diterima lanasuno.

KETUA :

vant::l

Terima kasih. kami serahkan keoada stabilisator dulu.

FABRI <OMBUN. S>

bisa

Terima kasih Sdr. Pimpinan. menqenai Pasal 12 kalau da~i

Fraksi vanq terdahulu FPP dan FPDI namoaknya menerima 100%

rumusan baru~ kami sanqat menharoai. namun dari FABRI masih nain

menanyakan oenjelasan dari Pemerintah. karena dari F:UU !::.emu l .:' ...

FABRI sebetulnva denaan rumusan Pasal 12 secara keseluruhan sudah

menerima" apalaai kalau kita lihat isian kata-kata vano di

inainkan dari Pasal 12 ini merupaka jaminan. sesuai denoan judul

dari Bab itu sendiri sebaqai Jaminan.

Jadi kalau kita melihat seoint~s lalu Pasal 12 avat Cl> yano

lama itu jaminan hutano. jaminan lain sebaqainya .. disiti namoak

sekali itu sebetulnva menoacu keoe.da

jaminan. karena kami menaerti menerima rumusar ini.

ini didalam rumus~n baru vanq diberikan kepada Pemerint~h. kami

melihat substansinva itu-itu juqa, tapi inoin kami tanva"

vana la~a dibandinokan denoan vanq baru terbaik. ini masalahnv2

sekarana. Oleh karenanva da~i FKP vana juqa memoertanvakan masa-

lah hipotik" munakin akan lebih jelas nanti denaan satu harapan.

minimal nanti didalam penjelasan baranqkali ini harus tertamcuna.

, bat-,wa .......... .

Page 24: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 24 -

bahw~ memanq betul-betul yanQ dimaksud itu sesuai denoan judul

dari pada RUU itu. demikian dari FABRI.

KETUA

Jadi berarti kami dapat menanakao bahwa FABRI. baik

peru~usan didalam Pasal 12 RUU.lama. mauoun Pasal 12 dari dokumen

3 ini sama baiknva. tinooal maria vano palino baik. atau sal 2.h

satupun bisa dipakai untuk baik semuanva. jadi kami hanva

menanyakan dimana kelebihan dan kekuranoannva~

sudah sama.

at au kedu2.n'/2.

INTERUPSI FABRI <DMBU~. S> :

Jadi kami pertanyakan bahwa vana bari itu menahilanokan oe­

naertian jaminan itu. kata-kata itu hilana disini. walaupun isian

ataq jiwanva memana kita mena,erti dan paham .. taoi bar-anqkali tj -

d~k seoerti kami semuanya akan menaar-tikan itu. ol eh ka~-en2nva

kami inain pertanvakan dan ada suatu clusual yano menjelaskan hal

tersebut ditamouna didalam oenjelasan.

KETUA :

Kelihatannva FABRI cukup jeli sekali, karena memano djsini

kata "jaminan" tidak kelihatan pada Pasal 12 didalam ketioa

ayatnva. sedanakan oada Pasal 12 lama kata~kata jaminan it

sanoat dominan. terima kasih. Kami oersilakah FKP.

FKP CJ.G. WOWOR. SH)

Sekali laoi terima kasih keoada Pemerintah vanq tela~

menanaqapi DIM ·FKP dan pada umunva DIM FKP pada waktu PANSUS

berkenaan denqan Pasal 12 ini memeno memoermasalahkan menoenai

benda tidak beraerak dan benda beroerak. vana mana ka~i dalam hal

ini telah menvamoaikan bahwa ini telah di tetaokan didalarn UU

perdata. oleh sebab itulah dari pihak Pemerintah denoan

rumusan vano baru ini Pasal 12 tidak laoi mencantumkannnva .. untuk

itulah kami terima kasih.

Tetapi

dalam haI

kembali laoi keoada permasalahan Pasal 12 ini. j uc;,::<

ini denaan FABRI. itu menakaitkannya denoan judul

darioada Bab ini. yano mana kalau kami melihat dari sejak Pasal 9

s/d Pasal 12 tidak mencantumkan laoi menaenai "jaminan". sehinooa

walaupun kita telah menvetuJui judul pada waktu kita membahas

PANSUS. denaan rum.usan vano baru ini Pasal 9. 10. 11 dan 12 men­

jadi beruba nantinva.

Munokin kami salah dalam hal ini. karena judul jelas menvam­

oaikan "Pendaftaran dan Kebanasaan sebaoai jaminan" oada waktu

itu kita telah sepakat. tapi jaminan ini vana masih tetao. dimana

letaknva· •.•.••.•....

Page 25: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 25 -

Oleh sebab itulah kami dalam hal ini masih inain menoembali

kannva keoada Pemerintah. sedanakan juaa walauoun ini tel ah

oleh Pemerintah denaan rumusan Pasal 12. kami inoin

kembali keoada UU Hukum Perdata berkenaan denaan hiootik.

pada Fasal 1162 dicantumkan Hioctik adalah suatu .hak kebendaan

benda-benda tak beroerak untuk menaambil penooantian

daric~d?nya baqi pelunasan suatu perikatan. nah inipun rantinya

mohcin kiranya walavcun tidak laoi tercantum,. taoi

hipctik yanq telah ditetaokan didalam Kitab LIU Hukum

Perdata. maka juoa harus jelas. masih mencantumkan menoenai benda

Demikian dan kami kembalikan keoada Pemerintah.

Setelah mendenoar~an tanoaaoan dari Fraksi-fr-aksi .. k.:;:1mi

mohcn tanoqapan laqi dari Pem~rintah dan munokin ada perurnusan-

cerumusan baru~ silakan.

FEMEPINTAl~ :

Mel2k=ana~an aoa yanq dituqaskan .oleh Baoak Dirjen. i:zinkan

karni menjelaskan bahwa

1,, ·Ju·:.ti--u kami. menoacu kepada DIM dari Fl<P. disana tadi kami sam-

;::::aik.::1n te,..-:-irna kasih sekali atas analisisnva didalam DIM vanq

bahwa bukankah menoenai oesawat terbana sebaaai

itu sudah diatur dalam KUH Perdata itu.

L. Justru karena itu maka kami lalu merumuskan kembali. namriaknva

rnemanq beriar vanq dikemukan oleh FKP. bah1'-Ja yano ..: ...J. menJaul

ma:=.al ah 1::okeik adal ah "hi poti k"" k·arena kal au ma~.al ah vanq 1 ai n

oadai dan masalah hak-hak kebendaan lain. itu sudah diatur di

~. Dalam KUH Perdata vano diatur menaeriai hicotik itu hanva benda

pesaw2t terbano dan helikopter <tapi ada svratanva> vano telah

didaft2rkan d~n memiliki kebanqsaan Indonesia. daoat dibebani

~ak kebendaan berupa hipotik itu.

Pert2nvaan tentunva : Kalau hak kebendaan yano lain dimana? va

itu t~tao diatur oleh KUH Perdata.

1 Menoenai dikaitkan denqan judul. terima kasih dari FABRI kita

i~noatkan~ namun waktu merumuskan kembali kami memanq melihat

bahwa serta penaaunaannva sebaqai jaminan. hiootik itu juoa

salah atu dari jaminanr

5. Jadi :::embal i kami mohon maaf karena penj el asannya bel urn kami

samoaikan. kira-kira didalam. penj~lasan akan di susun redaksi-

nva Pak .......•.

Page 26: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

' - 26 -

nya Pak. kalau butir-butirnya ~udah tapi ininva belum wi

rumuskan secara tertulis. itu ialah bahwa kira-kira pesawa~

terbanq dan helikopter itu dapat dibebani hak-hak

dan dapat dijadikan jaminan. kira-kira beqitu disana.

kebendaan antara lain ini7ini telah diatur dalam 5. Hak-hak

Perdata. sedanqkan disini diatur hanya menQenai PEff1bebanan

hipotik sebaQai salah satu dari untuk j ami nari

SehinqQa denaan demikian maka menjadi jelas bahwa antara - .__: ."'J U.UU.i.

didalam Bab denQan pasal itu tidak ada satu hal vanq berbed2.

Kepada FPP dan FPDI kami sampaikan terima kasih

sebesar-besarnva atas penqertian dan rumusan vanq lebih pencJek

vanQ dapat disetujui. yanq pada hakekatnya i Iii JLiQ2

menqacu kepada apa vanq disarankan oleh FKP didalam DIM

kembali itu tadi. Jadi hak-hak kebendaan itu sudah diatur d2l~m

KUH Perdata ..

KETUA :

Terima kasih. d~mikian jawaban Pemer~ntah baik

mauoun FABRI. jadi bahwa jaminan itu nanti termasuk atau terdap~t

di6alam penjelasan. sedanQkan menQenai apa yanq disampaikan oleh

Pemerintah. kami mohon tanQQapan dari FKP.

FKP (J.G. WOWOR. SH> . . Terima ka~ih kami kepa.da Pemerintah berkenaan denaan oenJe-

lasan tambahan ini. jadi permasalahannya sekaranQ i ni

Pa~al

Pasal

12 pe~lu adanva penjelasan didalam penjelasa~ da~ipada

12 ini. tapi sepintas lalu Sdr. Pimpinan dan ~ekan-r2k2n

Fra.ksi. ta.di telah disampaikan oleh Pemerintah bahwa oisa Ju~a

hak ata.u institusi Qadai ini. dalam ini kami inqin memoerikan

komentar menurut penQetahuan kami. bahwa institusi

tidak dikenal oleh pemilik pesawat terbanq. untuk samo~i

nantinva kami kuranQ sependapat denqan Pemerintah. j adi

berikan penjelasan dulu dalam ha.1 ini. vanq menqanut

sistem hukum anrusaction • vanQ hanya mehqenal institusi

in l.

k

inilah masalahnya. sehinQQa istilah qadai i ni diqanti dt,.::.n an

istila.h morqets vanq sebenarnya juqa tidak dikenal

perdata Indonesia.

Oleh sebab itulah kalau dari pihak Pemer-intah mer1Qc\t2t0 a.n

bisa juqa 11 Qadai. kami keberatan dalam hal ::i. r. i \ tapi

"hipotik 11 ya. tapi qadai tidak dan tidak dikenal dalam rial ini.

Oleh sebab itu kami kembali laqi bilamana Pemerintah bisa d~

-pat menerima apa yanQ kami sampai kan ini. untuk membei--i kan P

jelasan daripada Pasal 12 ini. se.hinQQa kami dalam hal i I: i me--

nvampaikan apakah masih perlu kita cantumkan didalam judul J~mi

an i tu .......... .

Page 27: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 27 -

an itu. Jelas hicotik ini jaminan dalam h~l ini. tapi

oerlu., karena kita mencantumkan hioatik. karena hioatik ini kita

kaitkan denaan Kitab UU Hukum Perdata. taoi sekali laoi

nQadai" ti dak ki ta kenal. kecu.a.l i nanti kal au dal am penj el a~.an

disebLtka.n 11 mCJroets" dalam hal ini. demikian Sdr. Ketua.

KETUA :

Terima kasih~ karena ini oerlu oenjelasan dari Pemerintah~

kami ~ersilakan keoada Pemerintah.

CT~~EF:ItHAH :

Terima kasih masukan vanb disampaikan oleh FKP dan kami

terina kasih karenanva dalam Pasal 12 memano tidak ada "oc<.dai 11 ..

c~i::::.itu hanva dima·:::.ukan rrhipotik"e Di dal am avat ( 1 >. (2) d?.n (3)

jelaskan tadi., disini memano yanq diatur han\la

"hiootik"~ hak-ha.k kebendaan lain itu tundui~ keoada KUH Perdata . .,

derniki2n.

Jadi terima kasih Pak. ini memana kami justru memperkuat dan

karni memana menampuna sepenuhnva saran dari FKP~ memano Pasal 12

sesuai denaan Dokumen 3~ maka disana vana disa~ankan untuk diatur

hanva menaenai "hipotik".

Menqenai nhak-hak kebendaan lain" itu didalam KUH Perdata ..

memano ini juaa bisa nanti disana artinva menjadi masalah lain

1 aoi" taoi baiklah kami tidak memasuki itu~ karena nanti disana

apakah oeswa~ udara itu boleh diqadaikan atau tidak~ itu dalarri

praktek samoai sekarana di Reoublik .Indonesia ini belum ada· yana

oadai-kan. Sebenarnva juoa ada alasannya

karena kalau di aadai-kan tidak bisa mendatanakan

k c:n-en.:1 t 1. dal:: daoat di pakai ~ sebenarnva i tu anta~-a 1 ai n,

taLJi bai kl ah i tuk~n masal ah di ~<UH Pe"rdata.

di s:i rii nan ti dalam penjelasan seperti tadi kami

Jelaska~. itu hanvaakan kita jelaskan bahwa hak-hak kebendaan itu

diatur oleh KUH Perdata.

Me0•:ie:·nai "hiooti k" disini. ki ta tekankan ini.

Jad terima kasih Pak.

Jadi dari Pemerintah telah menjelaskan bahwa vana disamaai-

kan ·-nenqenai qadai itu hanya pancinaan. apakah Pak Wowor bisa

cukup jeli untuk menanokapnmva. ternvata ya.

YanQ kedua ada satu laoi pertanvaan dari FKP vano belum

denoan kata 11 jaminan" ini tidak ada pada Pasal 12~ aoe<.

masih aerlu kita tambahkan laoi kata "jaminan" dalam Judul.

PEMERINTAH

Page 28: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 28 -

PEMERINTAH ( SOEBAGI{O S ) . :

Kami berpendapat ini masih perlu walaupun menQenai judul ini

diserahkan kepada TIMMUS catatan kami. jadi nanti mohon di TIMMUS

dapat kita diskusikan. tapi kami menQanQQap masih perlu karena

memanQ masih. tetap ada .. yaitu sebaQai jaminan-jaminan. palinq

tidak jaminan untuk hipotik. tapi ini akan diselesaikan didalam

TIMMUS kalau catatan kami.

Jadi kami masih berpendapat perlu Pak kata "jaminan'' ini

kal au ti dak nanti hanva 11 Pendaftaran dan KebanQ~aan pesa\.'>i.at

udara 11 saja. itu tidak mencakup menQenai hal ini. Na.mun kami

terima kasih yanQ sebesar-besarnva kepada FABRI vanQ menqinqatkan

kita menQenai judul ini tadi. vanQ diteruskan oleh Ft:::P.

Demikian Pak. apakah nanti akan dibatasi sebaoai jaminan hi

potik. apakah sebaQai jaminan. tapi menurut hemat kami sebaqai

jaminan itu lebih tepat. karena ini hanya salc;th satu saja ..

KETUA :

DenQan penjelasan Pemerintah ini. apakah dapat diterima

bahwa untuk Pasal 12 ini ki ta serahkan kepada TIMMUS. setLdu?

: ( Rapat : Setuju >

Terima kasih .. denQan catatan penjelasannva akan dit-L(muskan

kepada Pemerintah dan akan ditawarkan kembali kepada kita.

demikian? Terima kasih.

MunQkin ada tambahan di Dokumen 3.

Terima kasih kepada Pemerintah yanQ telah memberikan kep~da

kita rumusan baru yanQ merupakan kelanjutan dari Dokumen 3. Kita

lihat pada Bab VI. Bab VI ini diserahkan kepada TIMMUS denqan

ketiQa ayat ini .. kalau menurut Sekretariat. Pasal 13 ayat (1)

sudah disetujui. ayat (2) disetujui. ayat (3) disetujui. hanya

avat C2> diserahkan keOada TIMMUS. ini sudah disetujui jadi tidak

ada masalah.

Kita masuk ke Pasal 14. kalau menurut catatan Sekretariat~

sementara disetujui. karena terkait denQan Pasal 37 RUU keputusan

Raker tanQQal 11 Januari 1992. jadi ini sebenarnya sementara pada

prinsipnya sudah disetujui.

Pasal 15, ini diserahkan kepada PANJA menurut Dokujmen

Sekretariat. dan terdiri dari hanva 1 ayat. pada Pasal 15

Pemerintah merumuskan dalam 3 ayat. Jadi untuk ini kami mohon

penjelasan dari Pemerintah.

PEMER I NTAH ( SOEBAGIJO S ). i

Jadi Pasal 15 itµ yanQ semula hanya terdiri dari 1 ayat.

kami rumuskan menjadi 3 avat, mohon izin kami bacakan

Ayat (1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asinq vanq

tiba ................ .

Page 29: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 29 -

a tau Indonesia ..

mend;;wat

di tetapkan untuk itu.

Disini ada satu kata yanQ sanqat substansial

vc:,i tu kata Femerintah,. karena sesuai denq.:m apa vanq sel.:Hn..:::,

l ; itu maka dari LIU itu aturannya akan

lebih lanJut denqan PP. untuk itu maka kata Pemerintah

0J. s2baqai berikut:

sebaqaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

diatur lebih Ianjut denaan Peraturan- Pemerint

Di tnai-::SL\dkan,. jadi tidak setiap kali penetapan

itu

Pei--aturan Pemerintah tidak. tetapi ketentuannva itu vanq di Lu.r·

dcnc:ian Peo12r i r,tE;1h,, sedanqkan menqenai penunj Ltkarin

deleQasi~an ~apada Pejabat ataucun r_ .iii ar.-~1 "I

_j.: i. -u ,j. i·:. ci ci L.:.if J

koord1nasi denqan berbaQai pihak.

m2manq baru) f<etentuan sebaqaimana dimaksud

~yat Cl) tidak berlaku dalam keadaan darurat.

Ini adalah untuk menqakomodasikan

Bapak F-impinan., ;nenQapa dLLl u

Pem2rintah titak d~ baranQkali ada baiknya. karena

~alam keadaan darurat apapun bisa terJadi. beqitu ya Gama~va saJ

SLidah namLin oleh Ff<P di • • J i nq1 n1..::an i ni

sehinqqa ya tidak salah kaiau dimasukan. kecuali

dar·ur at ti dai:: sal ah A

Jadi inilah sebabnya, maka Pasal 15 vanq semula ha~ya · vat

kita jadikan 3 av~t. denQan kata lain avat (1) dan (3) itu -. 1

sama denqan Pasal lama~ hanya lebih diteqaskan.

itu menqakomodasikan S?ran dari FKP.

l<ETUA ;

Terima kasih. untuk selanjutnva kami mohon FABRI

tanqqapan oertama.

FABF-:I '<Or1BUN.

kasih. dari FABRI Pasal 15 dikembanQkan

av at vanq namp semakin jelas. FABRI pada hakelatnv

setuju untLk di sahkan.

Terima k~sih, kami serahkan kepada FPP.

FPP CH. UMAR BUANG)

Page 30: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

30 -

FPP (H. UMAR BUANG>

Terima kasi~ Pimoinan. FPP manut stabilisator.

FPDI <T.Mc YUSUF ALI> :

Terima kasih Pak Ketua. memanQ juQa ini rumusan dari

Pemerintah ini. pihak Pemerintah menurut yanQ sava ikuti memano

juqa kadana-kadana pada ~ana 6 avat dipersinakat jadi 3 avat. dan

tidak ada ayat ditambah avat. tapi tidak m~salah. oleh karena

sebaaaimana dikatakn oleh FABRI tadi itu justru denaan menambah

ayat ini lebih jelas. oleh karena itu FPDI dapat diterima.

FKP <J.G. WOWOR. SH> :

Dari FKP apalaai. yana telah di akomodir oleh Pemerintah

berkenaan denaan keadaan darurat ini. vanQ dicantumkan pada Pasal

15 avat <2>. hanva masalahnva kembali laai. Sdr. Pimpinan. Pasal

15 ini dari pihak FKP tidak ada masalah. kami terima kasih sekali

keoada Pemerintah. hanya Bandar Udara ini laQi yanQ belum kita

selesaikan. Jldi de~oan catatan itu saja Pak.

KETUA :

Terima kasih. seperti vana kita Ckalau tidak salah) kita

seoakati memana Bandar Udara. Laoanaan Terbana. Panakalan Udara

inikan kita masih dalam ini. tetapi materi sudah daoat diterima.

Jadi daoat kita putuskan ini menjadi Keputusan PANJA.

< Rapat Setuju >

Terima kasih.

Selanjutnva Pasal 16 sudah disetujuikan. tidak ada masalah.

Pasal 17 diserahkan TIMMUS. setuju. cocok?

( Raoat . . Setuju >

Bab ' .. /I I. "Kesel amatan dan Keamanan Penerbanaan 11 sudah di -

setujui.

F'asal usulan FABRI oembahasannva ditanoauhkan. ini

menurut Dokumen Sekretariat Pasal ••••• penambahan FABRI kita

lihat hal.30 dari DIM.

Jadi setiap awak pesawat barus memenuhi persyaratan kesehatan

dan lain sebaqainya.

/- --· . \7i1S · , · .. Jf,1~

Jadi kita •••••••

Page 31: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 31 -

Jadi kita tangguhkan pasal itu, panbahasarnya juga tidak diserahkan ke:nana

dibahasnya ? di PA?SJS itu ya ?

Diskors ~tara. l ! !

KE".IUA:

S;mdara ... saudara sekalian, kani mohon kita dapa.t masuk kanbali setelah m:. ringankan tublh, disini mengingatkan kanbali bahwa manang masih perlu sewaktu -

waktu msnenuhi persyaratan kita sebagai mamisia dan kesehatan.

Baiklah skors kani cabut, dan rapat ·kani 1::uka lagi.

Jadi kita masdk ke Bab VII meogenai kesela:natan dan keananan penerbangan.

Kani irgin oohon penjelasan klusus dari FABRI me~enai pasal titik-titik usul­

an FABRI ini ~ldn perlu ada penjelasan, apa ~ dimaksudkan dengan usulan

dan kira-kira usulnya baga:imana.

FAJRI (CMBUN SlMA'lUPAT:;c)

Terfma kasih sa.udara P:impinan, jadi Bab VII akan mengatur mengenai kese -

lanatan dan keananari. pener~an. Sekali lagi yang d:imaksud disini Keananan tu kan hanka:n tapi dalan rangka . SAFEl'Y SEClRI'IY penerbangan. Oleh karenanya kami

mel!hat bahwa pasal-pasal yang diatur dalan Bab VII ada · satu hal yang prinsipil

yq menurut FABRI belun termasukkan atau barangkali terlupakan dimana didalan

Undang-U~ yq lana yarg akan diganti yaitu Undang-Undang 83/58 yang akan

ditarik itu ada pasal yang mer.gatur te.nt.a~ keananan ini yang merurut pendapa t

FABRI sangat relevan untuk dimasukkan dalan r~ka Un:lang-Undang selain dari

pada manang untuk menjqkau waktu yq akan datang yang sekarang dida -

lan dunia pener~an dalan konvensi-kawensi hal tersebut sangat diinginkan

untuk tetap untuk dimasukkan sebagai suab.t substansi didalam RUU yaitu mengenai

keananan. oleh karenanya didala:n Bab VII F ABRI menya.rankan untuk me.na:nbah satu

Pasal baru yang terdiri dari dua ayat yang menyangkut masalah keananan yang

bunyinya kurang lebih denikian, ini kami ~kat sepenul:nya dari Undang Undang

yang lana yaitu ayat (1) : Setiap orang atau badan hukum haru.s berusaha melakukan pencegahan

terhadap setiap tirda.kan yang dapat men:imbulkan g~ keananan

pererbcmgan.

Ayat (2) : Pergaturanpencegahan ~hadap keamanan penerbangan sebaga:i.mana di

maksud dalan ayat (1) ditetapkan dengan peraturan panerintah.

~oagai ilustrasi bahwa beberapa beberapa bentuk gangguan keamanan pener

bqan dapat manbahayakan secara langsung pertahanan keananan negara ataukah

penerbangan itu sendiri sepertimisalnya tindakan sabotase terhadap fasilitas

penerbangan yang selain dipe:rgunakan untuk penerbangan sipil juga dipergunakan

untuk keperluan Hankamneg atau kejahatan panbajakan ·dengan motivasi politik.

terorisne.

terhadap •••••••

Page 32: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 32 -

te:rhadap . gangguan kea:nsnan penerbangan sanacan itu itu perlu adanya suatu

tindakan-tinda.kan yang diatllr dalan pasal~asal,· Itu latar belakang mengapa

FABRI ·menginginkan dan mengacu kepada U~.-Undang yang 1ana untuk dimasuk

kan ..

Denikian latar belakang t mohon· da.pat diterima. Terima kasih.

KEI'UA:

Terima kasih. Jadi FAIR! mergusulkan perubahm ini. kani mohon maaf kami

kel:i.ru tadi karena di DIM halanan 30· penambahan ayat baru bmyinya lain, ber

arti ini ada perubahan. 29 penyenpurnaan tapi usul penanbaban ayat baru tertu

lis dihalanan 30. ada dua macam.

Jadi ini menang usul clari FABRI untuk diperhatjkan pasal-pasal yang ter­

dapat dalan Undang~Undang Nanor 83 tahJn 58 ~ nantinya yang dianggap masih

relevan yang perlu kita masukkan disini karena belun ter~ didalan RUU, se-:­

hir@ga ini d:imohonkan untuk d:imasukkan kedalam pasal baru.

Dengan danikian irii usul dari FABRI dan kami tawarkan kepada rekan-rekan

apakah kita bic~ disini ? Setuju.? FPP

FPP (UMAR PDAOO) :

Ter:ima kasih Pimpinan, usul dari ~AJRI setelah saya melihat catiltan ke­

seluruhan dari yang diatur oleh ~aksi.Penerintah~ ini bisa dilihat pada pasal

24 ini sudah tercakup. Pasal 24 berb.myi : Pencegahan dan penanggulangan tindakan yang dapat menim­

bulkan gangguan terhadap keamanan penerbangan tennasuk

yang mm~ pertaharum dan keananan negara diatur

dengan perat:uran pemerintah.

Sa.ya ldra sudah terakanodir disini, ter:ima. kasih. Barang kali FABRI bisa

mener:ima itu nanti kita ~ langs.mg ke pasal lain. Terima kasih.

KEIUA . Terima kasih, dari FPP telah mencoba. untuk menyederhanakan sidang ini,jadi

sebelunnya kani mintakan dulu. dari Penerintah, apakah usul FABRI betul dile­

takkan didalan pasal terseb.lt. Kami persilahkan . ...,111.f .. :, •• .• ~

PF11ERrn'rAH

Ter:ima kasih atas .saran dari FPP. Menanggapi saran dari FABRI seSl.ltWlh

nya hal terseb.lt tel~ di~ dida.lan pasal 24, dan kani bacakan ada dokunen

nya dihadapan Bapak-bapak halanan terakhir :

"Pencega.han dan penanggulangan tindakan yang dapat merrlml:ulkan g~

terhada:p keananan penerbangan tettnasuk yang membahayakan pertahanan

dan keananan negara diatur dengan peraturan penerintah.

Jadi ka:ni masukkan disitu.

Page 33: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 33 -

La.Ju ksuudian juga nanti moJxn maaf sebelun kani sanipaikan didala:n pasal

28, dilararg berada di bandara mendirikan dan atau manpunyai ~ dan se­

terusnya y~ dapat manbahayakan keselanatan dan keana.nan penerbangan.

Dem:ild.an Juga Bapak Pimpinan, sef>enarnya didalan nanti kita lihat pasal

23 itu adalah hijekirg itu. Jadi dal.an selama terbang. Jadi kani sangat sepen

dapat apa yang disanpaikan oleh FA.BR!, sepemhnya kani sependapat me~eaai

substansinya hanyaneletakannya itu. Jadi denikian halnya telah kami letakkan

dipada berbagai tenpat. .Tapi intinya substansinya kani sependapat sepenuhnya.

Terima kasih.

Terlma kasih. Kaui persilahkan FABRI tanggapaIU'lya.

F ABRI (CMJIJN SIMAWPAm) '

Ter:ima kasih, jadi pada:. hakekat:hya apa yang disa:npaikan oleh Panerintah

bahwa Sel>etulnya substans,i. d~ keinginan dari FABRI sud.ah tertampung dan F AfRI -

msnarg meleaakkannya dimana tidak menjadi masalah, nanun yang perlu ditellan

disini sebetulnya kalau menllrut i)endapat FABRI bamva manang didalam Pasal-pasal

yang laimya antara lain di pasal 24 manang sudah tertanpung disana, namm

yang ditekankan disini adalah setiap C!rang ini suatu badan. Jadi apakah ini nanti tertanpung didaian pasal itu sehingga dasar hukun dari

pada setiap orang atau badan 1:ukun untk berusaha melakukan tindakan pencegahan

terhadap gangguan, kalau m~ sudah tertanpung dalam pasal ... pasal seperti

yang diutarakan tadi FABRI tidak keberatan. Tidak ada masalah, jadi hanya

penempatan dan substansinya asal tertanpung dan apa yang diinginkan yaitu

setiap orang dan badan.

KEIUA:

Terlma kasih. jadi pada intinya dari FABRI dapat menerima, hanya tekan­

kan pada setiap orang atau badan tadi saya kira ini juga disesuaikan dengan

pasal 24 yang nanti kita bicarakan dalan Timus, dan itu sud.ah diputuskan

nanti dalan T:imJ.s bisa kita persuaiakan.

Dengan danild..an masa.lah pasal titik.-titik ini dapat kita selesa:i.kan.

Apakah ini disetujui ?

Rapat : Setuju.

Terima kasih.

·Baik selanjutnya kita masuk ke Pasal 18. Pasal 18 ini Timus, Pasal 19

dari ayat (1) pasal 19 sudah disetujui oleh Raker.

FABRI (CMllJN SIMATUPA:tG) :.

Inteiy.psi.

Dari FABRI Pasal 18 ma.sih ada satu ayat. Jadi medic~ ·al test yallS di

panj akan. Saran dari FABRI.

Jadi kani moh::n diulangi dari FABRI.

FABRI ••••••••

Page 34: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 34 -

FABRI (CMBUN SIM:ATUPA?\G} c

Jadi Pasal 18 ayat (J.), (2}, kanudiah masuk. kepada · tanbahan ayat (3) .Jadi

substansi ayat (3) itu adalah setiap awak pesawat hams msnemhi persyaratan

kesehatan penerbangan setelah dilakukan · flight medic· .al test secara ber

kala.

Jadi . sebetulnya. ini manang ada aturan ... aturan yang sudah dikeluarkan

oleh Departanen Perlubungan. Namm da:ri ABRI sebetulnya ingin ini tertulis da~

1.an batang tubuh karena ti.dak bisa lepas masalah te.rsebut dari setiap awak pe

nerbang.

Demikian, ba:rangkali dari Pemeerintah mungkin bisa menj elasakan.

F ABRI (JOHNI HERLAIJf) : . _·"'1

Saya ingin menambahkan kejelasan bahwa persyaratan unt:uk Air Crew dalan

hal ini penerbang, disamping J<ecaka:pan ya~ secara eksplisit didergtJ.QSkan di

dalan batan tubuh itu t~dak bisa ~apas kualifikasi fitness atau kesehatan

y~ dimaksudkan.

Terima kasih.

KEIUA:

Ter:ima kasih, manang betul kani mohon maaf lagi bahwa ada catatan di do­

la.men nya Sekretariat, pan~san diserah'.km.1. kepada Panja clan ayat (4) baru

diserahkan ke Timus, ini atas usul FAlRI.

Kani pei;silahkan Pemerintah untuk menberikan penjelasan.

PEMERINI'AH (SOEB.A{;IO)

Terima kasih Bapak Pi:mpinan dan terima. kasih kita d-~atkan ~ ada di

dalam·DIM halanan 30 .. Jadi Bapak Pimpinan dan Bapak-oopak yang kami honnati

~kin disini yang menjadi masalah itu karena sertifikat kecakapan ini.J9di

lalu seaka.n-akan dengan hanya sertifikat kecakapan itu hal-hal ~ laik ti

dak terkena. Tapi disini ini medic .al test itu hanya., salah satu aspek sebenar

nya dari salah satu syarat y~ dipe.rlukan oleh personil penerbangan. dan juga

sebenarnya Bapak Pimpi.nan ini moh>n maaf Bapak Qnbun lebih talu dari saya,

saya hanya melaksanakan ~berapa masukan, bar~kali karena pengertian per

sonil penerb&Jgan itu lebih luas tidak hanya awak pesawat maka ksnba.li kani

merasa manarg karena. p~j elasarmya belun selesai barangka.li.

Tentunya danikian, untuk mendapatkan sertifik.at kecakapan itu, itu, 1::ukan ranya

kecakapan dalan arti teranpil dan sebagainya, tapi juga saya juga per lu mene

gaskan sekali lagi personil penerbangan, j adi tidak hanya awak pesamt. Bahkan

misalnya seorang tehnition atau ~ itu misalnya tidak boleh bu.ta 'W9.rna. Ini

yang kEmbali kani mohon maaf, ini mustinya sudah dinmuskan didalan penj elasan

sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.

Tapi intinya Pemerintah sependapat sepenubnya dengan apa yang disarankan oleh

FABRI, jadi menang benar. Jadi ini medic'hal test itu m~ perlu, tapi justru

ban.ya salah satu.

J adi karena ....... .

Page 35: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 35 -

Jadi karena itu maka barangka:l~ tanbahan ayat i.ni nanti dapat kita runus

kan didalan penjelasan, kalau kani ooleh menyarankan. Jadi personil penerbang

an itu apa saja lalu diberikan penjelasan yang lebih. Jad(~ tidak. hanya

awalt. pesawatnya tapi juga yang lain, tehnition, ATC.-nya lalu cre'Wllya juga bah

kan pilotnya.

Terima kasih,

KEIUA: Terilna kasih, Jadi Pane:rintah telah menjelaskan bahwa masalah kesehatan

dan sebagainya diusu.lkan untuk 'bisa d:imasukkan didalan penjelasan.

Diusulkan 'begitu ?

... Dan yang kedua, bahwa ma.salah medic-: .:il test dengan seba.gainya merupakan

satu aspek daripada kecakapan yq dia tur oleh PP menu.rut ayat (3) .

Kani persilahkan. dari FABRI • .. FABRI (CMBUN SlMKIUP.AR;) ~.

J:

Ter:ima kasih, p~ .. Penerintah sudah bisa menanpung aspirasi dari

FABRI, nawn alasan lainnya mqapa dari FABRI ingin ini secara ekplisit se­

betulnya bahwa ing:i.n membedakan bahwa personil penerbangan itu adakhusus

awak pesawat yang hams medic. .al test, air crew. Yatw membedakan itu t idak.

sanua harus med:U.::al test, tapi hanya pesawatnya saj a harus melakuka.n k medical r

test itu, itu yq kita ~in sebetulnya disahkan.

Sebab kalau setiap personil jargant-jargan nanti Satpamnya nanti juga ikut sana

dengan penerbang itu setiap hari medichal test., .tentunya tidak. tapi untuk

ayat ,(1) ka:rena menyargkut masaliih.masalah yang s~at spesifik untuk safety

,. dkt lain sebagainya, sebetulnya irgin jangan sanpa.i ini terlupakan oleh pe

merintah untuk mqatur di.cialan Un~~. Kalau menang cukup diatur di­

dalan ~jelasan, hendaknya jangan sampai disamaratakan personil pener~ an

itu.

Itu yang ingin disanpaikan oleh FABRI. Terima kasih.

KE'IUA: Terima kasih. · Jadi pada prinsipnya FABR.I tidak keberatan untuk manasuklran

dalan pE!l.jelasan ~an catatan-catatan tadi bahwa p~lu diperhatikan antara

pengertian, tugas atau fungsi daripada Alr Crew tadi.

FABRI (OOEMARDJCID) :

Maaf, sa.ya kira agak keliru menylmpulkannya, jadi tadi belun menyetujui

tmtuk masuk dalan penjelasan.: vstru kami masih bertahan ingin secara eksplisit

masuk da.lan batang tubuh berupa pasal baxu, ayat baru atau barangkali ada

modifikasi digabJngkan menjadi satu dengan yang kecakapan tadi, kecakapan dan

kesehatan, misalnya •.

KE'IUA; Moron maaf, saya salah tangkap saya pilir tadi sudah dapat diterirna ka­

lau itu ditanpung da.lan penjelasan. Baildah, kani m:>h::n pandangan dalulu dari Fraksi .. fraksi lain. Kami per-

silahkan FKP. FKP (llJKAS NANI.ORY) : ....

Page 36: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

. - 36 -

FKP (llJKAS NANI.DRY) ;

Saya kira me~enai saran dari FAlRI yang saudara. Pimp:lnan tanya · usul

FABRI ABRI. Sebenarnya sejauh m~ ini diblt:uhkan sesuai dengan tatacara

yang lazim, maka FKP tidak keberatm. Oleh karena itu sebenamya baliknya

dulu masalahnya kepada Pe.nerintah, baga:imana tanggapan Panerintah mengenai

masalah ini.

Ksw.dian, kani juga sangat berter:ima kasih bahwa didalan penmusan Pa­

sal 18 ini ldususnya menyangkut ayat (3), me:nang ayat (2) sudah diputuskan

untuk di Tinuskan. Tapi ayat (3) itu tel.ah menanpung eebenmnya apa yang di­

sarankan U.ltuk FKP sehub.mgannya de~an Dn-1 pengusulan pasal ba.ru yang ter­

dapat pada pasal 9 ba.ru pada halanan 21 daripada buku DlM.

Disitu pasal 9 baru yang telah disetujui untuk dibicarakan pada tingkat Panja

dan kani menang menunggu saatnya sebab sebenarnya tadi saudara Pimpinan sudah

mengE!ll.lkakan menyi.rw.mg mengeriai masalah ini yang dibicarakan dalan tingkat

Panja tapi belt.m dibicarakan. ..

Oleh karena itu kani menuriggu ada kol:elasfnya d.eqJan Pasal 18 ini. Dipasal

9 itu FKP mengusulkan ayat (1) pasal 9 ba.ru seperti tertera pada ha­

lanan 21 dari DIM, Pengoperasian prasarana dan sarana penerbangan hanya da­pat dilakukan oleh tenaga-teilaga · yang jelas menenuhi kualifikasi keahlian.

Ayat (2)-nya : Persyarat.an keahli.an dan tat.acara mendapatkan kualifikasi se­

baga:imana dimaksudkan dalam·ayat (1) diat:Ur dengan peraturan Pemerintah.

Kelihatannya bahwa. masa.lalnya dis:ini, pqertian daripada setiap per­

sonil penerbangan ini barangkali perlu mendapat dij elaskan dalan penj elasan

apa yang dimaksud dengan setiap personil penerbangan, yang dika.tagorikan

sebagai personil penerbangan ini apa, perlu jelas. Unp2111anya SATPR1 d:imasuk­

kan seperti yang diksrukaka:l oleh rekan anggota dari FABRI

Jikalau itu sudah ada penjelasamya, maka saya ki.ra masalah yang dikenukakan

oleh rekan dari FABRI itu Sengan sendirinya aendapat tanggapan. Iniyang

pertama. Dan dulu Fraksi kani menpennasalahkan pada waktu panbahasan pasal ini

pada tingkat Pansus adalah mengenai pendidikan dan latihan. Sia.pa yang me-

1~ pendidikan tersel:ut, apakah melalui instansi atau badan lenbaga

pendidikan yang bemaung diba\.ah DepartElnen Pendidikan, ataukah Departenen

Perhub.mgan. Yang ini perlu diatur, oleh karena itu 11.1ellJenai masalah pendidik

an :ini juga perlu diatur dengan peraturan Pener:intah yang disarankan oleh

Fraksi Karya ·pada waktu itu.

Yang ingin kani kenukakan adalah bahwa pertana-tana untuk menanggapi apa

yq diksnukakan., yang disarankan oleh Yth rekan dari FAiRI, kami sarankan

bahwa sebaiknya kit:a sepakat dulu mengenai pengertian setiap perscnil pener­

bangan bagaimana. Untuk itu perlu ada penj elasannya.

Kem.tdian atas dasar penjelasan itu bisa ditingkatkan apa yang disarankan oleh

FABRI. Dan masalah ....

Page 37: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 37 -

Dan masalah yang kedua, adalah masalah mengenai pelaksanaan pmdidikan dan

latihan untuk menperoleh sertifikat, itu perlu diatur dengan peraturan panerin­

tah atau paling sedikit supaya kelihatannya pendidikan itu merupakan salah satu

bagian dari seluruh sistsn pendidikan nasialal kita.

Denikian ·saudara Pimpinan. Ter:bna kasih.

I<E'IUA: Texiina kasih. Dari FKP sela:fn merumggapi masalah tadi juga menberi.kan dua

masalah yaitu perlunya ada pengertian mengenai personil penerbangan, clan ke -

duamqenai pendidikan dan latiban tadi apakah dipegang oleh departanen teh

nis yang bersangkutan ataukah Departanen Pendidikan dan Keb..ldayaan.

Untuk selanjutnya kani pers-lahkan da:ri FPP.

FPP (lMAR IIWG}

Terllna ka:>'sih. Untuk Pasal 18 ayat (1), sebab (2) nya sudah di tllnuskan

(3) sudah t:inuskan 1 dan ~~pi tEll.tang apa usulan dari FABRI mengmai me­

dical flight ta.di, saya · ada usul kalau dapat ini nanti diberikan pada penje­

lasan nawn kalau menang akan climasukkan kedalan batang tubuh kani setuju, se­

bab perscnil penerbangan wa.jib msniliki sertifikat kecakapan clan kesehatan,

. ditanbahi ''dan Kesehatan'', ja.dd. sudah mencakup.

Sedang yq ketiga mengenai usul FKP yq dilruhmgkan dengan halaman 21

mengenai persyaratan keahli.an, disini apakah kecakapan itu sudah tidak ireru­

pakan satu keahlian. Inipun nanti kani usulkan agar ditambahkan didala:n pen

jelasan RIJU Pasal 18 ini.

Terima kasih.

KE'IUA:·

Terllna ka.sih. Kami persilahkan dari FPDI.

FPDI (YUSJF .ALI):

Ter:ima kasih. Setelah kani mendengar da:ri • penjelasan dari FABRI kani

dapat me.nahani, me:nang masalah medical chek ini terha.dap pesawat memang sa­

ngat diperlukan. Jadi dal.an masa.lah 1n1 kalau menurut kami masalah ini tidak

perlu dimasukkan dalan batang tubuh lagi tapi cukup diberi.ksn dalan penjelas . an sehlllgga apa yq d:hmgkapkan oleh FABRI itu· bisa tertanpung.

Jadi menyangla.it dengan karena Fl<P menyangkut masalah pendidikan, :ini saya

juga kani. ini dalan menyangkut masalah pendidikan, apakah pendidikan dibawah

Departsnen Pdan K, apakah masing-masing DepartE9en mengadakan pendidikan. Ini

supaya jelas. Jadi akhimya kalau hanya masalah ini akhimya senua departanen

metBadakan pendidikan tersendiri. Apakah tidak seba:i.knya yang menyangkut masa­

lah pendidikan 1111.l:lgldn menyangkut masalah telmis juga bernaung dibawah De­

partemen P dan K.

FABRI { ON13Dll S!H\.TUP.\NG )

Ter:ima kasih, jadi 1\naa.£11 mungkin untuk lebih memperjelas wawasan dan

untuk mengetalui apa yang diinginkan oleh FABR.I seperti yang kami sarankan

da:ri sSDJla sebetulnya ingin manbedakan setiap perscnil penerbangan itu yang

mara. .. ,. ...

Page 38: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 38 -

mana, sehingga perlu dalan satu klausul atau. ayat ata:u sub ayat yang menbeda­kan sebetulnya skip personil itu awak pesawat lain sendiri. Sebagai contoh

seorang Kapten Penerbang di eek pada pagi hari agak tinggi darah tingginya

misalnya naik, itu tidak boleh terbarg. Sedangkan tukang mesin itu biar darah

tinggi juga tidak apa-apa, jadi berbeda sekali maksudnya begitu untuk meng­

hindari hal-hal seperti ini perlu dibedaksn setiap persmil itu. Jadi pener­

banga itu manpunyai kua.lifikasi tersendi.ri, air crew i1ll msnptm.yai kualifika

si tersendiri sebaga:imana. diterapkan di TNI angkatan udara, misalnya begitu.

Apa salalnya did.uni.a penerbangan itu sipil juga apakah perlu ini atau tidak

kalau menang perlu makanya kita sarankan seperti i1ll. Jadi tidak bisa kita

sanakan sertifikat kecakapan sans ~an sertifi.kat kesehatan.Jadi harus di

clearkan satu pasal.

Naoam juga bukan kani tidak sependapat misalnya ini nanti diruruskan

bagaimana tetapi substansi ini apakah diter:ima atau tidak, ini yang perlu

kami m:inta ja.waban dari fonm ini.

Demikian ter:ima kasih.

KETUA ••••••

Page 39: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 39 -

f.'" ,~,.. r •

""-' ,_ vf; ;

Terima kasih, kami mohon mungkin tambahan penjelasan dari Pemerint0h jika ada.

Terima ~,\.asih Pal<, ltalau subst(.msinya seperti tadi kami

kemu1rnkan, kami sependapat. Sebagaim8 na ki ta juga mengetahui

walaupun memilil<i sertifikat kecakapan kalau pada saat mau

tcrbant; itu ada yang tidak beres ya dia di-grounded bec;itu,

.oranE:,nya yang tidak h;.;res, artlnya berkaitan dengan kesehat­

an ~-\.~::_t.c.~wnlah pilot yang bersangkutcm. Itu kiranya dapat lK1:.!}

ti a_i:)obila sep0n~apat lcitd masul-cltan dalam penjelasan. Jadi

di :Jdyangkan bah .. ra hal-hal ini akan diatur lebih lanjut di da­

lam . aYat ( )) inl.

iviengenai ayat ( 2) ini memang ada yang menyarankan adanya

tt..:mb~han ta "khusus" dari Fraksi Karya Peinbangunan ti-

dal-\. salah. Jadi lrnmi memang tidak memasukkan kata nkhusus'' di

.sini :<:arena menurut hemat kami ini nanti akan ki ta dalami di

llalau 'Iimmus. Naoun sekedar sebagai tambahan saja kami lngin

menjelas~<.an bahwa berdasarkan Undang-undang tentong S tern

Pendidl~an :~asional Pasal 10, Pasal 11 i tu di sana sebenarnya

kalau h:ami tidak salah i tu tidak ada yang istilahnya "Pendi­

dL~an dan pelatihan khusus" begi tu, tetapi baiklah ini n 2 nti

didalami saja di dalam Timmus menurut hem8 t kami. Di sana yang

ada adalah Hfendidikan profesional" tetapi bukan khusus begitu. ~Z al au pendidikan umum ada tetapi pendidikan khusus tidak ·ada,

teta.t.,,i kami ingin menyarankan agar hal ini ki ta selesaikan nan­

ti di dalam Timmus.

Terima kasih.

K,~TUA :

·.Lerima kasih, khusus untuk Fraksi ABRI bahwa ada usul da­

ri rekan-rekan maupun Pemerintah untuk memasukkan ini dalam

Timmus pembahasan lebih lanjut dengan beberapa catatan bah,va

yan£; menyangkut masalah yang diajukan tadl oleh Fraksi ABRI d~

pat dimasukkan dalam Penjelasan. Kalau ini disetujui maka ini

dapat kita putuskan.

r~ami persilakan.

JH3UH SH1ATUF.A.NG (F ABRI) :

Terima kaslh untuk kesempatan yang kesekian kalinya, ka­

lau dari kanli dari Fraksi ABRI apabila melihat bobot dari pada

permasalahan sebetulnya ctikup berat dan cukup patut dimasukkan

di dalam •••••

Page 40: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 40 -

di dalam batang tubuh Rancangan Undang-undang, dan dari Fral<Si ABfU sendiri belum melihat walaupun ada kesepakatan dari Pe-m.erintah bah,o1a i tu sebetulnya di terima. Hanya substansi yang akan di 8 tur ini menurut Pemerintah akan di-Timmusk8n dimana hal tersebut dimasukkan di dalam penjelas8 n. Menurut Fraksi ABRI tampaknya hal tersebut masih mempunyai bobot yang cukup tinggi lthususnya di dalam hal.-hal p~nerbangan yang semakin canggih di­mana memerlukan suatu kesehatan dari pada a·11ak pesa.vat i tu me­merlukan persyaratan yang khusus. Oleh k8 renanya tanpa mengu­rangi pendapat dari Fraksi-fraksi, Fraks.i ABRI sangat ingin se­betulnya untuk memecehkan masalah tersebut barangkali 1·2bih te­pat di Tim Kecil •. ·

Demikian Fraksi ABRI, terima kasih.

i~i:TUA

Baik, jadi Fraksi ABRI dapat menerima dan untuk membahasnya lebih lanjut di dalam Tim Kecil.

Baik, apakah ini dapat disetujui ?

(Sidang : 3etuju)

Ill. LUf~AS NAULOHY (F KP) :

Setuju Pak, ini ada catatan ·saja, tadi kC!ffii mengemukakan mengenai saran diadakan suatu penjelasan yang bagi kita bisa clear apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan "personil penerban-" an''. Apakah ini .sekaligus dikai tkan dengan masalah i tu untuk di­

ba.has dalam Tim r~ecil, sebab ini ada kaitannya penjelasan d:'ri ayat (1). Itu yang ingin kami tambahkan.

Terima kasih.

T~:;rima kasih, jadi tadi yang ki ta ketok memang baru usul Fralrni AB;-tI mengenai masalah medical test personil penerbangan taui dan dari ?"'raksi Karya Fembangunan memang ada tambahan untu1< bL:>a sekaligus di dalam Tim Kecil itu dibicarakan masalah perso­nil 1'~lasif ikasi dan kwalifikasi dari apa yang dimaksud dengan personil p2nerbangan. Saya kira i_tu, apakah ini dapat diterima ?

(Sidang : Setuju) Terlma kaslh. 3audara-saudara, sekarang jam 12..20 :IIB, kita habiskan ini

dahulu semua baru makan siang.· Apakah setuju ?

(Sidang : Setuju).

Saya •••

Page 41: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 41 -

~aya ~ira tidak apa-apa, mungkin kita selesaikan, kalau sayo_ hat di sini y21.nt,; mir·lng-miring ini hanya ada dua halarn­an.

klah kita meningkat ~e Pasal 19, di dokumen Sekretari­at sudah di;;:12:ujui oleh Raker ayAt (1), ayat (2) dan ayat (3) i:1aupun (4). Ayat (3) dan ay8t (4) diserahkan kepada Panja• Jadi ay~t (3) dan ayat (4) diserahlcan kepada Panja dan dari Fe­

merintah di dalam dokumen 3 dicetak miring ayAt (3) dan ay8 t (4) Ladl untuk dib~has di dalam Fanja.

1:arni persilal<an PemerL·1 untul~ memberikan penjel8 san.

p2;.:::.;;~n.;·;;.H ( 30ED.\G!JO S )

T ~ ·t~aslh i3apal~ P impinan, l'\.ami dapa L penugasan dari Ba-

i-·a~~ ~irjen.

- Jadi b:::gini Ibu clan Bapalt-bG.pak, aYa t ( 3) dan aY at ( L~) ,.;eman6 h:ami rumuskan masih tidal<. bcrbeda dengan yang lama te­tapi dengan satu catatan kiranya adalah demikian. Catatan ka­mi ay 8 t ( 3) ada sediki t saja tetapi catat;.;n kami ialah bah-... 1a

Jur·i i"raksi tuan Pembangunan itu memberikan pandangan b 8h-..ra ;:.iya t ( 3) lni dianggap tidak perlu karena sudah masu1( da­

lam ayat (1). Demikian dciri Fraksi Persatuan Pembangunan, dan ayat (4) itu adalah dis 8 rankan tida~ dengan Peraturan Peme­

rint~1h tet.Jpi dengan Keputusan Menteri Perhubungan. I!lengenai aYP t (3) apabila deri Fraksi Karya Pemb~mgunan,

F~aksi ABRI dan Fraksi PDI .sependap8 t deng8 n Fraksi Persatuan F12mb.-"ne;;;unan, Ferner in tah tidak ada l<eberatan untuk memasukkan ayat (3) ini di dalam ayat (1) sehingga dengan demikian ayat (1) itu sudah diangg8 p cukup menampuz:ig aYat (3).

Ifong2nai ay8 t ( 4), Pemerintah berpendapat bahwa sesuai · den5an konsensus ki ta s'elama ini, i tu kiranya dari Undang-un­dang peng;_,turan lebih lanjutnya dilimpahkan kepada Feraturan Femerint3h d8 n tidak langsung kepada Menteri.

Demikian, terima kasih.

t(.2;TUA . :

Terima kasih a tas penjel8 sali Pemerintah, kami persilalcan tanggapan dari Fraksi Karya Fembangunan.

Iii.. LUK.i\.S NANLOHY ( F KP) :

Terima kasih Saudara Pimpinan, kami juga dalam pembicaraan masalah ini pad8 tlngkat Pansus telah mengemukakan juga bahwa

n.li:mgenai ay ~ t ( 3) .ini sebenarnya sudah meliputi. di dalam penger­tian ayat (1). Kalau memang masih memerlukan bahwa sertifikat kela.ikan udara ini adalah merup~kan tanda bukti laik ud8 ra

barangkali •••

Page 42: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 42 -

bar3 ngkali lni bisa dicantumkan dalam penjelasan atau di­

kai tl<an berso.ma-sama dengan ayat ( 1) , i tu salah sa tu alter­na tif. Sebenarnya ayat (l) ini kalau mau dipertahankan juga tidak apa-apa asal mengenai sertif ikat kelaikan udara ini umpamanya dalam penjelasan dijelaskan : "Sertifikat kelaikan udara adalah merupakan tanda bukti laik udara". Itu di dalam penjelasan juga sudah bisa dimasukkan.

Kemudian Saudara Ketua, mengenai masalah persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikat dan karena .ayat (2)

itu dic2ntumkan rnengenai pemeriksaan dilakukan melalui pemeri~ saan dan pengujian, maka sebenarnya juga ini harus diaturkan den ... :/111 Fera turan Pemerintah. Saya kira ini dalam perumusan su­dah dimuat s:.:hingga sebenarnya perumusan di sini jadi Pasal 19

ini Fraltsi Karya Pembangunan sarankan agar ayat (3) ini diclrop dimasul{kan dalam penjelasan sehingga Pasal 19 ini ter

diri dari hanya 3 ay8 t. Terima kasih.

i~~TUA :

Terlma E..asih, kami persilakan dari Fraksi ABRI.

ONBUN SIM.ATUP.A.NG ( F ABRI) :

Terima kasih, Pimpinan, kalau kami kembali kepada dokwnen DIH dari Fraksi ABRI pada hakekatnya Pasal 19 Fraksi ABRI pada dasarnya tidak menemukan substansi yang berbeda, namun setr.=lah melihat dan mendengarkan dari Fraksi-fraksi alasan-alasan ten­tunya hal-hal tersebut perlu kita perhatikan untuk dipertim­bangkan :,.,alaupun Fraksi ABRI tetap kepada penjelasan semula. :~amun dengan adanya hal yang baru yang disampaikan oleh Peme­r intah yaitu terdiri dari 4 ayat juga, ayat yang lama juga sa­ma narnun dengan mJal\.si yanG mungkin berbeda sediki t, perlu ka­mi tumbahkan bahwa memang pada ayat-ayat sebelumnya Fraksi A:3RI mempermasalahkan apakah mungkin peraturan-peraturan yang

akan diatur itu bisa lebih rendah dari pada PP. Suuah terja :;ab oleh Pemerintah dan disepakati pada v18 ktu i tu memang semuanya akan diatur dalam PP. J ad~ bc.,r-Jngkali dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh ?"'raksi Fersatuan Fernbangunan barangkali oleh Nenteri tidak rnent,'Urangi maksud dari Fraksi Persatuan Fembangunan yang tentu nya ingin supaya cepat masalah ini diselesaikan, tidak menung­gu-nun5gu dari turunnya tet:__,pi Menteri ini bisa dipahami.

i

Ha:;1un rupanya berl<.embang akan diatUr dengan Peraturan Pemerintah

sehingga ••••

Page 43: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 43·-

sehingga dari Fraksi ABRI meliha.t masalah i~i sebetulnya tidak ada masalah keseluruhan dari ayat tersebut apakah ini yang la­ma apakah yang baru dapat diterima.

Dem1kian terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, jadi Fraksi ABRI dapat menerima baik yang lama maupun yang .baru.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Persatuan Pembangunan.

MUHAMMAD YUSUF HUSIN (F PP) :

Terima kasih Saudara Ketua, untuk. aYat (3) sama persis usul kami dengan usul Fraksi Karya Pembangunan dan Pemerintahpun nam­paknya tidak ada masalah dimana antara ayat (1) dan ayat (3) ini sebenarnya sama dan cukup ayat (3) itu merupakan penjelasan dari ayat (1).

Kemudian khusus mengenai ay8 t (4), ini dalam usul Fraksi Persatuan Pembangunan tidak hanya pada P8 sal 19 ini tetapi banyak pasal-pasal lain.

Kemudian dalam Pansus kita ini untuk RUU Kereta Api kita menggunakan istilah "Menter!" ini dan banyak pasal yang telah kita setujui itu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Kemudian ada apakah kesepakatan atau apa dalam LLAJ nampaknya kita tidak menggunakan "Menter!" lagi. Dari Fraksi Persatuan Pem­bangunan ingin supaya RUU tentang Penerbangan ini dapat ki~a se­lesaikan sesuai· deng8 n jadwal, jadi tidak berlarut-18 rut. Mengi­ngat banyaknya pasal-pasal yang akan diusulkan oleh Fraksi Persa­tuan Pembangunan dan diatur tid8 k deng8 n Peraturan Pemerintah tetapi oleh Menter!, untuk ini kami ingin meny9mpaikan usul baru. Usul baru ini perlu ada Rapat Pimpinan bersama Pemerintah yang menetapkan untuk garis selanjutnya baik dalam RUU ini maupun RUU Pelayaran n~nti. Kalau memang tidak. kita setu,jui kata "Menter! " kalau itu sudah keputusan Rapat Pimpinan kami akan terima, tetapi kalau ada RUU yang kita terima ada yang kata "Menteri" ada y

8ng tidak, maka kami akan tetap bertahan yang "Menter!".

Kalau argumentasi kami ba .. .,a 10 undang-undang sekarang, undang­unda.ng yang sudah kita syahkan yang mencantumkan itu "Menteri", banyak. Jadi kalau argumentasi kita cukup banyak, tetapi kalau untuk kesepakatan kita bersama tidak ada masalahnya biarpun un­dang undang yang lain sudah bisa diatur Peraturan Menteri.

Oleh •• !t~

Page 44: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 44 -

Oleh karena itu kami memulangkan ini kepada Rapat Pimpinan bersama Pe~erintah untuk menetapkan tidak saja Rancang8 n Un­dang-undang ini tetapi juga Ranc8 ngan Undang-undang Pelayar­an yang akan kita bic~rakan.

Demikian saran kami, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, jadi Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai ayat (3) dapat menyetujui untuk dimasukkan dalam penjel 8 san. Mengenai kedudukan dari ketentuan apakah di~tur dalam PP ataukah pada Menteri itu diserahkan kepada Rapat Pimpinan bersama Pemerintah untuk memutuskan menj 8 di satu kesepakatan bersama. Hal ini saya kira apakah usul ini kam1 ta.1arkan atau kita bicarakan. Ya baru dari fraksi Persatuan Pembangunan yang kita bicarakan, dari Fraksi PDI belum. Jadi nanti akan kita tawcrkan kepada Saudara-saud8 ra sekalian.

Kami persilakan dari Fraksi PDI.

TEUKU M. YUSUF ALI (F PDI) :

Terima kasih Pak Ketua, setelah mendengar penjelasan dari Fraksi Karya Pembangunan maupun dari Fraksi Persatuan Pembangun­nan tadi, yang meny8 ngkut Pasal 19 ini antara ay8 t (1) dan ayat (3) ini sebenarnya ada persamaan. Saya lebih condong usul dari Frak,siKarya Pembaagunan, hanya penambahan ayat (1) ditambah yang lengkapnya begini :"Setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat kelaikan udara merupa­kan tanda bukti laik udara~ Ini tadi usul dari Fraksi Karya Pembangunan kalau tidak salah. Saya kira ayat ini bisa diciut­kan begitu. Jadi antara ay8 t (1) dan ayat (3) ini dapat disa­tukan.

Itu saja penjelasan, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa dari Fraksi Kar­ya Pembangunan kalau tidak keliru minta ayat (3) masuk penje­lasan, ayat (1) tetap sebagaimana bias 8 •

IR. LUKAS NANLOHY (F KP) :

Alasannys Pak Ketua, karena di Pansus ki~a sudah sepa­kat menyetujui ay8 t (1) sehingga memang ::;ukar untuk harus meru­bah ayat (1) dan keliha~a.unya ayat (3) itu tepat kalau memang dimaksuuKcs.u.sebagai penjelasan.

DemiKian, terima kasih.

K.ETUA: •••••

Page 45: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 45 -

KETUA :

Terima Kasih, kami serahkan kepaaa Pemerintah untuk mena1ili gapi mas al ah ini. K&11i persilakan.

PEMERINTAH :

Terima kasih Bapak Pimpinan, jadi seperti tadi juga telah Kami kemukakan bahwa Pemerintah tidak keberatan apabila ayat (3) ini dihapuskan dalam arti ini dimasukkan dalam penjelasan sehingga dengan demikian J'lanya·akan terdiri dari 3 aYat, aY8 t (1), ayat (2) dan ayat (4) menjadi ay8 t (3).

Saya kira sampai di sini dahulu mengenai Peraturan Peme­rintah kami masih menunggu.

KETUA :

Terima kasih, dengan ini apakah dapat kita setujui bahwa untuk Pasal 19 ayat (3) kita masukkan ke dalam penjelasan dan kita serahkan kepada Timin.us ?

(Sidang : Setuju) Sedangkan ay0 t (4) yang menyangkut masalah Peraturan Peme­

ri~tah kita serahkan nanti kepada Bapak H. Umar Buang, melalui Bapak H. Umar Buang untuk dirapatkan dalam Rapat Pimpinan. Ini usul, apakah kita bahas di sini atau apakah kita tinggal­kan dulu untuk kita teruskan ke yang, lain~ Sekaligus?

DRS. SOEDARMAOOI (F KP) :

Pak Ketua, saya ingat persis proses materi ini, jadi ka­lau ini akan dibicarakan lagi kami . khawatir kalau seluruh

.w8 ktu yang tinggal 25 menit ini bahkan mungkin kurang akan ha­bis untuk itu. Memang sebetulnya kita p8 da saat membahas RUU LLAJR itu memang ;u:iahada kesepakatan namun kalau toh sekarang ada perubahan lagi itu terserah ki'ta tetapi yang penting kalau toh ini masuk sekarang untuk dibahas dalam Panja akan makan wak.tu tetapi kami terus terang berkeberatan kalau kita akan me­nerima keputusan dari Rapat Pimpinan bersama Pemerintah. Kalau harus . dibahas ya bahaslah dalam korum ini tetapi jangan da­lam waktu sekarang ini.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, kami akan minta juga Sekretariat mungkin ada bahan-bahan apa yang kita bahas dahulu menyangkut masalah PP dan Menteri supaya, kita tidak lari dari kesepakatan yang sudah kita peroleh. Jadi saya kira kita akan minta kepada Sekretariat untuk itu dan kita tunda sebentar untuk pembicaraan masalah PP dan Menter!.

Jadi kita pending ini ? (Sidang : Setuju).

Terima kasih. Pas al 20 •.•

Page 46: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 46 -

Pasal 20 juga kita serahkan kepada Panja. Kami persilakan kepada Pemerintah untuk da~t ·memberi­

kan penjelasan.

PEMERINTAH ( SOEBAGIJO S ) :

Bapak Pimpinan, rumusannya adalah tetap sama dengan tam­bahan penjelasan .bahwa memang setiap fasilitas dan atau pera­latan'penun~ug· penerbangan itu wajib memenuhi persyaratan k~ selamatan penerbangan. Jadi sebenarnya sudah jelas begitu.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, kami persilakan dari Fraksi ABRI (F ABRI ·: Setuju)

Terima kasih. Dari Fraksi Persatuan Pembangunan ?

(F'PP: Setuju)

Terima kasih. Dari Fraksi PDI setuju ?

(F PDI : Setuju)

Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan, apakah setuju ?

(F KP : Setuju) Dapat kita setujui ?

(Sidang : Setuju) Jadi ini merupakan keputusan Panja.

Pasal 22 sama-sama terdiri dari 3 ay8 t dan diserahkan ke­pada Panja, kami persilakan Pemerintah untuk memberikan penje­lasan.

·· PEMERINTAH ( SOEBAGI JO S ) :

Bapak Pimpinan yang kami hormati, kami bacakan rurnusan yang ba~ ialah : (1) Dalam r@ngka keselam8 tan penerbangan setiap pesawat udara

yang terbangdi wilayah Republik Indonesia dapat dioerikan pelayan8 n navigasi penerbangan.

(2) Pemberian pelayanan sebagaimana aimaksud dalam ayat (1) di­ltenakan biaya.

(3)Tata cara pemberian pelayanan seoagaimana dimaksud da.Lam ayat (l) dan ayat (2) aiatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerin­"ta.n.

Izinkan kami menjel.askan ·. "' bahwa ha.l ini ka.mi adakan penyempurnaan walaupun hanya Kecil ini adalan s~suai dengan saran d.a1·i beberapa Fraksi au-cara lain Fraksi Karya Pembangunan dan Frakai·ABRI .. demikian juga dengan memperhatikan diskusi pada waktu Pansus yang lalu yang juga disarankan oleh Fraksi Persatu­

an Pembangunan dan Fraksi PDI. Demikian dan terima kasih.

KETUA: •••

Page 47: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 47 -

KETUA :

Terima kasih, kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan.

IR. LUKAS NANLOHY (F KP) :

Terima kasih Saudara Pimpinan, sebenarnya pertama-tama mengenai ayat (1) itu dahulu Fraksi kami mempertanyakan khu­sus meny0 ngkut masalah istilah "dapat diberikan". Jadi kalau ki ta memakai istilah "dapat diberikan" dapat maka juga ·di si­ni bisa 11 tidak diberikan". Oleh karena itu maka dalaJJ rangka keselam0 tan penerbangan ini setiap pesawat udara yang terbang di wilayah Indonesia apakah memang harus diberikan atau dapat diberikan. Ini masalahnya, sehingga sebenarnya ayat (1) ini dengan istilah 11 dap0 t diberikan11 itu memberikan pengertian yang agak sulit untuk dituangkan dalam Undang-undang. Jadi un-dang ... "'-undang i tu h0 rus tegas. Kok ini .. dapat begi tu. Itu

pertama Pak. Masalah kedua, adalah bahwa pada ayat (2) itu sudah diha­

puskan istilah "dapat". Dahulu juga dari konsep asli dari ·Ruu j.uga disebutkan bahwa ·ndapa't d.ikeukan biayan, 11 dapat"-nya hilang, sehingga ayat (2) ini betul, terima kasih atasnya,

~

dan ayat (3) dengan sendirinya adalah akibat adaya ayat (1) dan ayat (2 ) yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (3) ini nanti mengenai masalah program Pemerintah itu sa­ma dengan pasal sebelumnya. Hanya masalahnya di sini Pak Ketua, pada pembicaraan tingkat Pansus yang lalu Fraksi Karya Pemba­ngunan mempermasalahkan tata cara bagaimana adanya pembayaran .itu dilaksanakan. Sebab di ayFit (2) disebutkan"Pemberian pela­yanan sebagai dimaksudkan ay0 t (1) dikenakan biaya". Fraksi Karya Pembangunan juga menyarankan supaya pembayaran biaya sebagaimana dimaksudkan dalam ay0 t (2) dilaksanakan sesu­ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu dalam penjelasan, sebab ini menyangkut masalah dikenakan biaya. Biayanya kemana? Oleh karena.itu ya apakah itu nanti dalam pe_!! jelasan, terserah tetapi perlu ada ketegasan di sini bahwa pern­bayaran biaya sebagaimana dimaksudkan dalam ay8 t (2) dilaksana­kan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, jadi ada dua masalah yang menyangkut kata 11 dapat" di ayat (1) dan mas8 lah Peraturan Pemerintah menge­nai. pemberian pelayanan termasuk di dalamnya juga biaya.

Kami persilakan dari Fraksi ABRio

OMBUN SIMATUPANG (F ABRI) :

Dari Fraksi ABRI setelah membaca Pasal 22 yang baru lalu

dibandingkan •••

Page 48: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 48 -

dibandingkan dengan yang lama bahwa Pasal 22 ini sudah menye­rap seluruh substansi dan perubahan-perubahan redaksi yang di­inginkan oleh Fraksi ABRI. Pada hakekatnya Pasal 22 yang baru ini disetujui oleh Frak.si ABRI, namun sebelum kami tutup kami ingin conform lagi Pasal 20 yang baru saja dibagi yang di­s etujui itu berbeda dengan kertas yang dibagikan.

kepada ••••••••

Page 49: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

\ \

~ ........

- 49 -

·. kop'lel-i bobor~p!l. .!'m;_mot!'l. sohirltif:':'l conioblllknn sodild t kori­

c Wi.-m. Mobon diul"lllgi l:'lgi y~g 20 y:'lllg. nunY~3kut k:'lt!l-k'lt~ ko!ll.1.i.n:m

~ulu loogk'lp s:m.'l j~ '8>.tllk ini porlu. ~rif'ik~si.

Dociki~ tari.o:'l lt.'lsi.h.

Torio:1 k~sih, b:'ll.kl!Ul sobolWl kit:'l ko P~s~ 20, d:'U"1 s0<.bng coo­

b~-ia ini Pas.'ll. 22 itu. n:lllti norup~t:m C"lt:'lt~. B~lU:'l.h FPP kmi por-

J'PP (MQBA1t1AD DJSUF lfJSIN)

1'oriD!l. lt3sih S:t.Ua'll'!'l Kotu."l.

P!'!l.s:'ll 22 :v-at (1) k.~st.18 posisiey:'l s~"l dona~ FKP. J:'l.uf k:~~u n:-!sih

digu.n.'1lt:m k.3ta "d"lpat" itu boluh cliborik~ boluh tid.'lk, tot:'lpi oolih"lt

ponjolas~ d.'ll."lD r~!Ulg~ UZld!:mg•r.mthng bi~un bolWJ Uib'lh"ls, b~!\

polv:'lr~ :t'asilit~s lld:'lra ini tcro."lSWt Y"lll~ cukup pc.)llting cbn ti<.l'lk S:'l

j a o.-is~~ hukun t!l.pi tl"lS!'ll~ ll.'lllusiawi.

Dong:m nulih."lt ini k~tlL1 . p~:U 22 !\Y":'lt ( 1 ) dih~bungit-ir1 dong~ punj al 'ls

Sob:'lb n"ls~~3 tom.:'l.su.lt O..'ls:il'lh o-:.nusi'!lwi itu, 'llld"lik'lt:'l pos~w1.t ini

j :'ltuh k!l.ron"l tid"llt ~.,. t:'lsili t!'l.s ini.

Kona:i.di!.m ~!l.t (2) ototi:'ltia sud"lh u:'l.p!l.t ditorirt:'l totr.lpi V:'lt (3) sohu -

bunt:!lll. dong:m usul lt~ p~"l P~s.i.l 19 t'l.Cli., sol~~ P~s~ 19 bolui.1 tli~i

C:'lr~tan, lt!'ltli Dint~ iniplDl' ik1.1t di1,uncling aob~g:U P~s'll 19 t:i.cli.

mtJ'A ;

1'oriD.'l k~sih.

Kw porail~~ kop!'l.d.~ FPDI.

lPpI ( DR. M SXAPEX ALI GUMAY)

Torio'l k.~sih S'lwl'lr~ Kotu.-,..

Pr~ai PDI p~'l cl'lS!lrny~ tid:'llt o.d-i n~s:'ll.:1.h tut:'lp. M:'lk:'l d~ri i tu rw:iu.s­

:m bM'u. d.'U'i Pooorint!\h ini b!1t~ri ltu d."1.p~t 0unorio:1 uonc-m k.;tcnt~'ll'l

sebagairn..qna •••••

Page 50: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 50 -

aob:ii.g:lln'lll!l di~.lk~pk:m oloh FT'!lltsi PP d-m FKP istil'lh "d'lp!lt" ini

k~!lu bis."l. dib'1.-mg/dihil~mg'k:m. Itu. Y"lllg cony~gkut '.'lp!lk:'lh n'lll.usi!l

wi k~~ dip~tu istil!lh "d-ip~t"ini boloh diborik~ bolt>h tich.k.

Ini n'ls~~!l.. J:'1di lt:mi aopond'lp!1t k!lt~-lt.'lt!l. "cl.-i1>!"lt" ini dihil.'ll'.liJ

tot:'1p.

gruA :

Tori.JJ."l k!'lsih It~ i>Oreil:lb.k~ d.'lri Pooorint~.

EEMl\MAH (SOEQAGJO, S)

B!lp:'lk Pinpimn.

N~ ijink::m k~ JJQl'lj;)l!'lsk:in bogi:ni k:"lron'.'l di. sini chl11 r31l[!'k'l ko

aol!lll."lt!lll ponorb~g~ soti.'lp pos~W;"J.t Ud'lr.-i. Pos."l.W~t ucl.:'lr:'l i tu toro:l-

auk b~n tom!'lsuk h.-U.-h.-U y!'lllg l:Un. Inil!lh sob!'lbny::i ll.'lk:"l Pooorin -

t:J.b aohon D~'lf k~!'lu St\f!'l stll."lh, oohon n!'lllti clikoroltsi, lt:"ll!lu ti d!'lk

L~\l r.U.thirn7~ PClllOrinttlh con'lsWt:'lll kODbm k'.'lt'.'l "d:'lp'lt" k."'.l.ron~

non"lllg tid-...lt 8)JlU:l p:'llt tot:1pi k~:'la dibori.k~ polv!'lll~ D!lvig!"lsi ponor

b~OD.1 D.'l.k!'l. di!'l ltan!l v~t (2) di:1 diltun~t~ biV.'l bogitu. J:'ldi iri..i . -

KETqA ;

~ .......... .

Page 51: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 51 -

FKI' (m. LUKAS NANL<m') :

Tor::i.D:'l k:'lsih S'lwl".\rn. Pitlpin."lll.

11 Port'lll~-t~ k~ conguc!'lpk:m. b~y~t toritt'l !t:'lsih d:'lri P'PP D:'ltipun

d"lri Fl'DI. D~ jug!'1 ldr:'l-kir:'l soj~"Ul dong-m pooikirnh :'lp:'l ;;~g cli

konukikn oloh Fr'lksi IC~ey!'l nangon~ ~:'lt ( 1 ) •

Mongon.~ :v."lt (2) k:mi J LL,1:'1 JJOnY:mp:oiik:m b~y:'llt torio!'l k!lsih kop:'l­

d'l Pocorint:'lh y~g nonnnpung borsodi:'l tion'ltlpung a:'lr:'lll P'r~tsi K~ey!'1

oonrmgkut b:'lg.UD"ll'l:'l bis:'1 DOTl~llliY poubv:'lr.'lll biV3 l"'!'l'llfi dikun:'lk;']!"J

cli sini ;ring clisosl\.'li.!t:'lll dong:'lll Por:itur:'lll Porund'lll{i-unl't~g y:'lllg bor

l:'lku.

K1.lli ~hp!'lt congorti j ug:'l np:'l 7!.lng clij ol:'lsk:'lll oloh Pot10rint!'lh Dollf!o­

n.'li V!'lt ( 1 ) • Mon"ll'lg k~:'lu tlilih:'lt d.'lrip-id'l n:'ltori ponj ol!'1s!'111 sobo­

D"ll'DY:'l ini norUp!'l~t~ kow:'ljib~ Pouorint~ sob!'lb di cbl~ tJnc~."mg-un

chng Pcl17.'ll'~ l;ll.~!.1 ticl:'lk sll:ih Jug3 ini !tdll~ llONp:'lk.'lll kow~jib­

:m Pooorint~ untu!t ooDborik:m inforn.'lsi cu.~~ itti !\Cl~. Itu soc:'lr:'l

j uritlis di d..'ll:m Konvonsi Intom:'lsion!U i tll tord:'lp.-it b!1hw:'.\ Pooorin­

t~ W!ljib DOJlborik."lll. ini.

N~un. c1i sini non-mg !!d.."l sodikit kolih:'lt~!'l polu.-mg oxcu.son.73 so­

hingg:'1 porlu _dic~tunlt~ k!'lt:'l "d:'lp!lt". Sey-!'1 kir~ BU.pV!'l titi:'lk nonio

bulk~ kllr:mg tog"lsny:l l.ll"ld!'111g-Un~1:omg ini b:'lr~glt.'!lli 7~J porlu. diro

b:'lh bult!'ll'l 1t:i1_:iu D."ltl nocport~~k!'lll k.-.it:l "d:'lp~t" por.lu. clirob!'lh :ul-.i -

1~ k:'lt:'1 "diborik~" itu. dig~ti dong!'lll ttcollint!l" sohincrg:'l poruou.s~

oonj ".lcli, D~~ r.'ll'.lgk."1 kosol!'1D.'lt,'Ul punorb"lllg~ soti:'lP pos"lw:'lt l1cl"'\r'1

y~g torb.'lllfJ di wilV~ Rupllblilt Inoonosi~ d:'lp:'lt oooint:'l palv!ll'l.'ll'l

N ~?Jn d oui1d'Vl konsokwonsin;r:'l :'lcl"\1.~ b:ihw'l torh-id'lp pon:dnt.'l."ln i tu

b'.'lrus dibori'!t~ J>ol.··i_.y\'lll:ll'l itu konso!tVonsiny''l d"m itu h'lru.s dic111tun

1t:m. K."ll'lll kit."l n:'lu oorob:lb/o:'l;i tot."ll> ooq>l}rt.'lh"U11t~ k:'lt'l "di.p:lt"

k~ S!lr"U'l!.:.:1.ll "d"l}>'lt conint."l" tot:'\pi konso!tv~siny':l lt~~u. D.."lU p:'lk~

k:it:'l "oomnt~" c1i d-il:m ponjol4ls~ h.".lrus dijol:isk:m b.'lbw:i Poourin -

tt'lh W:'ljib ooubori!t."lJ'l, oownuhi poroint"l~ torsabu.t.

Oleh karen& ••••••

Page 52: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 52 -

Oloh k~run!l itu ti'lk~ k~ bo!""t')011c14lp."J.t lobih b·~lt k!lt!l "d."'lp~t" ini cli­

hil~gk:in, ditlrop.

Do1li~d.!ln p:-ik. Kotu.-i torirl.42. lt:isih.

JOOUA :

WAKIL mrJA PANSUS (SU1IDCRO [IAmJmI)

S'lutl~'l Kotu.-i, boloh nongintor aongintorupsi sobont"lr.

Mohon D~'lf' ini, y.'11 Jalak-jolok ponorb:mg j:'llUJ sucl"\h 1t:ir."lt:m bogitu

y!lb uus r4.lk-m-rok:lfl Fr:'l.ltsi A3RI ini jUfI!l ponorb:mg-ponorb:mg sonu.'1.

MouMg oo~~n konso!;wonsi k!>.l"lu 1t!'lt'l "d'lp"lt" clihil'.'D'lgk:in o."lk:i so­

l~p~g~ torb~g h-i.r1Js dibori1t~ !.'lsilit!'ls y:'lllg tt'lC~D."lC-"lD k!'lt~k:'ln-

1~ ki tn. llint:'l i>'l'Ound control !1ppro:1ch, ki t!l oint.'l r~cbr control 1d­

t:'l o:i.nt:i oond~r"lt y~g p~.ktl instruwnt l~ding -.rstoo, kit!'l tljnt.'l

cross DK p:>sistion. N:lh ini nogv."l kit!>. bolUD n-.ll:lpu. Tot:lpi Do11"lllg

n.th.tit11t titik y:mg W!ljib ool-ipor, Dinutoring roportiAJ qstl)ll !lch,

k'lln.u d!lri J!'l.!~~t."l - Singg!l.I>llt" 1'-'Jtli w"lktu lc::mi n-isih turb~a k'll:'lu

kitn. !1ho:ld l'~ODb~g kit.".l W!ljib l:ipor posisi kit!'! itu DOtl"U'1£l :ic.t-,. bn.r

rin£,tny31 !'lch non cliroctions. biclt0l'm1'~, tot:'lpi !'llld~ c1i tuop~t.-too

p:'lt y'.'ll'lg tid"lk Dotlunf1ld.n!t~ n.-ik'l konsokwUJ'lsi l'ooorint~ torlllU bor-it

d:tri i tu Fr~kai · ABRI tot:ip uint:'l "d'lp"lt" o.'lsuk di cl"ll:·m b~t~g tu­

buh. Sv~ kir~ kit.'l ingin bort..'lh'll1 sup!Va "d-ip."lt" tot'lp di tl:ll.-m p"l

sll ini. Dus sukochr pong~"lll.111 so<>r:111a ponorb:mg y~ su.<.l'lh k:1r~t~

d~ DOlltlr\lrt piltl{fll:m~ k:mi B~d-ir~ s~ R~tul!'lllgi, ILSny!l b!'lrU S!lj~

di p:'ls-mg i tUpun km ingin non:niy:lft.'lll !l.P"l~t-ih swl~ ~lt!llibr~si'!~"lll.

!nil~ S!'luchr~-s"lw:l"tr!'l konsokwonsin;r.1. bnny-ik sok.'lli clus mhon dong~

rond'lh h1.ti k"llli D:'lsih p.'lk~ gun~t'lll "d"ll)~t diborilt~". It11 sokod:i.r

t~h.~1.h::m. kn ooaporlta.'lt rok:m-ro!t.111 d~ri l'r.!lltsi ABRI Danu"lP'l k'lt.'l

chp:it ingin cli tot."lpk'lJ'l• S:v'l ltir~ dottt~tl!lll.1 oohon, dip:'lh~, k~ k-llli

jug~ Fr!iksi P<..~orint:ih j:itli condu!tung lt!lt,:i-lt:it!'\ cb~i l'ooorint:ih.

Torin'l ~t:isih• ~.w.w.

KETUA : •••••••

Page 53: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

KErUA :

J::uli ini aey~ k.ir!'l !'lcb. t.'llllmh:'lll cl.vi=~~ pilot ponorb~ j!'lcli !'lch

clu~ c:it!'lt:\tl nb~:i d.'Ul Fr~ksi P0oorint:1h. D~ jUIJ!'l <li d!'lor~y~ p!'lk

Wowor S~ R!'ltlll~'i boluo ~.li''tilibr.'lsi itll ju.._:fl C!'lt'lt,., t,di.

pongot:ihu..'111 j-:'ldi untu!t ini k'llli ~'lsih tt., Potlorint~ l 'l::Ii untu!t. o.onbori

PZMEltINTAH (SOEUAGJO.S)

Torio.'l k.!'lsih B'lp~t Piopin:m •

. ·sv:i dung:'lll dis!t'-lsi Y:'lllil tor!'llthir Q"'llt:1 oonj "l("li jol:is 'b~:oi oou"ltlg k'lt!'l

k"lt'l "d:-ip!lt" ini jtLj!'l :•uh B~tl'l.r!'l-b~d-ir!'l !'lt.'l\l iatU~ T~g l~-i l!'lp"ltlg

:in y:m.g !tocil-kooil itti non-mg mngld.n tid!'llt d'lp!'lt wti>,lrikYl !'lp:-t !'lp,_ tl.'l

lnh. Sv"'l kir."l it11 ocngun'li p!'ls.'ll 22 d~ n.'lllti b:ir"lllgk:ili "lp'l sdt."lr"ltla

k'll.ii cl:iijink'll'l oonbari j.,w!'lb~ ltop!'ld.'l Fr!'lkai ABRI t'lcli, h~'l sobont.-ir

s"lj.'1 0ott>uri~t~ 1.0nfirc.."1si d'lri p:is:'ll 20 t~ltli it.1.1 sn.y:i b.'lC!'llt'ln ~u.pv~

· n!'lnti tid"'l1t ooniobulk~ Sll~.

WUA :

t!'l sotol!'lb. solos~.

B!'lilt, torio'l 1t!'lsih.

KEI'U'A :

K'lili. sor~r.~ dulll. 'kop!'lcb. FKP &Jtol:lh oondong!'lr pcnjol'l~~ bnk thri ob'lh

ny~ pilot d"Ul Pcoorint:ib.

Ilf.tmUl'SI WAKIL KEr1JA PANSUS (agNOORO SYAMStJRI)

p!.ltor:my:i p~t Isnul M~wl ticl'llt hil~g.

.F'K:P •••••••••••

I ~

I I

Page 54: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 54 -

rxr Cm, LUKAS NANLOIIY) :

Kot"'-"1, s~bon~:'l Y!'lll!f ltit!'l h"ld'lpi :'.\:hl~ ld.t!'l socl"U'lg. oou.."'>Ll'lt S!'ltl1

!'ltur~, :'ltur:;w itu b."lrlls tog"la1 k~!'lu. kit~ wllbi.l."l.t S:'ltu .'ltur~, .-itur~

itu d!'lp:'lt d:m ~tll!"~ itu. J~:?:'l boloh tid:1k d:'lp!'lt, itu bul~'lrl "ltllr~.

Itu bu.k.~ !'lt1.1~. Atll-r:lll itil h!'lrus tog!'ls cl'l.p!'lt :'lt!'lu tid."lk. T:'lpi j~£f'lll

d1.1..,,-t41.-,.. K:Jl!'lu du.1.-dU..1. i tu SV!'l kir:'l buk'Ul !'ltur!'Ul.. D"ln k~'.'\u ~11"llt[! ni.u

diport!'lh.4Vlk'lll "d."'p~t" s~!'l kir!l. lobih b'li.k h!'lpu.sk:"ln s"lj'.'i ~:'lt (1) sob1b

it1.1 ovorbodig. Su.!'ltu. :iitlll'":'lll Y~g boloh dooiki~ t:ipi ju.~:'l boloh don:i.ki:'ln.

Bult~ so!'ll.n;y!'l b:lbw:i kit:'.\ itll swl"lh ooti>ut\fU kas~ggup:'lll blll.t~i11, y311g kit:'l

h~d."lpi sok:ir:'lr'lg ini :ichl!'lh kit:'l Sild'":ng coeyu.aun !'ltur~, ki t!'l sod."lllg rueyu

s~ l\.\>tunt&J.on chn kot.>ntu."l.ll itu h-:u-u.s tog:'ls. . ~

T Orio.'l k!'lsih. p:lk.

WUA :

PABRI ( OMBu_N SIJ:tATUPANO) :

Tori.tis lt:'lsih.

g:'18!Vl 7oa or mt, n~un ju..3:i !'lpo. Y"ln.:1 diB.~lop'li.l~'lXl Ol\lh Piopin~ Fr:i1t:si ABRI,

b:'lhw~ aobotal.r>.y!'l ro!U.i t!ls cl.'lrip!'ld.'l lto:idn.~ ki t!'l ini sosun;mllhny"l b'lhw-i un­

d~g-uncl-m..3 dong~ l:M)DLL"lt lt!'lt.'l "d.-ipn.t" ilii tid-ik c0ngu.r~gi u~:sucl s0p0rti

:'lp3 l'~il dis:qnik~ oloh Fr.·1ksi K!'lry."l.

Untuk DOl'lem j!'ll~ ltol1.1.i.r d!'lri p~ru..,.s!ll.~.'Ul torsobu.t, di d:il~ ticus Lii.ni-

ha.~ekatnya •••••••

Page 55: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 55 -

h.".Utult!'ltny~ SQtuju. untu!t dikuuu.!t:'lk."lll di _d'll!'lD punjol"ls:'lll. Douild."U1 U. '1ri

lr~ksi ABB.I.

Kl?UA :

ToriD."l k:'lsih, k:mi porsil!'lhlt.."lll d-iri FPP. No1J0r s"ltll.

JPPP (MUIJAMMAD YUSUF HUS:W) ;

Tori.ll.'l k:'lsih S"lwlu-:i Kutu"l.

Sl.l'ltu. port:'l1'l3'!'l..'lll kop."lib Pooorint~ ~p:'llt.-:ili d"ll~ konvonsi-konvonsi intar

n:'lsion:U, y~ tol:lh ltit:'l r:'ltif'ik'lsi ~d'l S:'ltll kuw"ljib."ln 'l."lgi kit'l untuk

wllbori pol~~~ f'lsilit!.l.s u.cbr~ cl~ 1-ri.n sob~JUny!l !'lt.'lu tid-ik.

K~~ it!.l !'l<b wrilp'lk"lll. S:'lt!l kow:ijib!'ln, dil.!'10 ltonvonsi intom~sion~ s~-

d~ !d.t!'l r:'ltifik.!1si, n':\lt.."1 k~t:'l "d"ll>'lt" h."lru.s hi1~a, tot:'lpi k:ll'lu. oon~J . . tid'llt !'¥1-i ltOW!ljib~ sol:ni"l ini d"llno ltonvonsi-konvonsi intvrn'lsiontl, u~

kit'l r!ltif'ilt"lsi y~mr: now:'ljibk"ltl b!lhv'l soti:'lI> pond"U':'lt PullOrintw itl1 nooho­

ri polv!'ln~ nongonn ~u.r lint:is whr:ii i.ni.

S:'l hidl.lp.

Dord.ld:m S"lwl"lr:'l Lltu.-i.

WuA ;

sih. PPDI ?

FPDI (~-,mf_ H. YUSUF ALI) :

Sobolw:i FPDI 0on~tuk.'lll Si1t:'lp1 SV:'l kir'l. port."llly.-i."Ul FPP <lij:'l.w.i.b dtJ.lu

oloh Pooarint:Ul.

KEriJA;

FPDI ('TEUKU M. ,JUSUF ALI) : ·

a~ yang ••••••••

Page 56: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 56 -

.:'lP~ y~g diport!'llly!'l!t.'m oloh FPP t.'lcli p"lk.

K~!'la lJQU.'.lng ~~ k~t"lll dang:m. Kotiisi :mu. itll t.Y~if'lntung di.ri j!'lw'-b

:m Pot\Qrint:lh itu. t~cli. Itu c~:'ll~:i. K."11.!Ul j!'lw!'l~:<m Pi.luorint'lh so

b:i£l:im"lll~ cliD..'lltsL.1Clltan Oluh FPP t~ it!l jol:'ls, itll !'lp"l.1:-ih tlibu.mcr

:it:iu. n.'lsih dii>Qrgun!llton k."l.t'l "d.-ip.'lt" i tu..

DoDild:in toriu'l k:isih.

KEjl'tJA :

Torin'l k"l.sih cl"lri FPDI. K"Uli l)Jrsil~k1.n si.lk!'lr~.g kilp'l~h Puoo­

rintoh wituk nocborik'lll t~{l£:!'lll~·

P;MERIN'I'AH (SOEBAQJO.S) :

B~>$ PiL1pin:in turiu.'l k'lsih !'lt."ls sogpl!'l o:'lsU.k".ll1-o:isuk'lll doui -

ki.~ borh.'lrg!'l. P'ltb. d:is!'lmy!'l POJ.:lQrintf\11 soponchp'lt donri·u1 Fr:1.k.si ABRI

untul; DOO.dll!.U.li. ini li.>bih l!'l.llju.t d'll.'lll Tic11s. N~1 cloDilti.~ svbolun

h:'ll ini dipu.t11slt~ untWt. ditiuusk'lll :it:iu ko tii::cil ijink~111 k"lltl b~~-

1t."JD. S!'lj a. p~ :

Konvwsi P!'ls:'U 28

• • • :md n."lvig:ition f'~sili tioa ~d st~d.vtl systaus

h:m.y!l. y~g 1~gsun,3 dit~:r11t~ tbri FI>P, its contr"lCtir:cg sb.to

undor t~os, f'ldi bu.k~ should t:ipi umlor t"ll:os D!'lsih :'ld:1 t:'lD­

b~~a so tar a.a it nuf'ino pr!lCtic:'lbol -- soj'l~m htl torsc­

bl.lt wnm.tjkirJt~.

Ns:aun clotdki~ b~r~gkUi int.tin di ch.l:".\Ui ili tl'l.l~ tinus khus­

u.sny!'l. untllk n."m.t.i cony11sun ponjol:is!m <hri ~y:'lt :/~'.~ hors~.d;;:it-m turi

n:'l lt:iisih.

l®UA Torio.-i k:'lsih j~tli !l.p:i.k".lh kit:.l d."lp:1t satu.jui k~'lu ini cli tinlls

m CJ. o. WQdORd sul :

Itu kuo:lrin tJrkos~ S~wl'lr~ K~tu..,., :'lp~ y~1u dis~puk~ oloh

p!llt Surul.oro, k.,J..:iu. ld.t:i D011c..fal~ sosu.."ltu, y~, o!'l.~f kup~ch Po:uoi.r.t~i

b1ikan • ! ! • ! ! ! e e !

Page 57: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 57 -

bult~ di tiou.s. Tic Kocil. K:iron~ subst~siny:'l itll y:mg kon"lrin cli-

ro inil:'lh oang~:'li ILS d.4lll so'!:>~J.'liey:i ini y:mcr oongu..'lt1::1u 1;::--.Jli y-ili

h:'lrus 1'lCl!I. b:-inililrud"l.r~ ini s~~il l:'llu.

I tu y~ dis!.mp:'l.ik::m olah p~ SWlc.k> ro k!'.U:li torio:'l i tu d-'lr1 b:tlk sok.~

li y~ tu. b:'llld"ir ud:'lr:i 1 l:'lping:m wl:ir:'l , l:'lP~.r·m turb"lllg.

Torio."l k:'lsih.

WUA:

WAKIL KEtVA PANSUS (H, UMAR BYANG. SII) :

untuk DODporoloh polv~-m --

KNfUA :

S~a ki.r!l ini b!'lh~ untult tiocil n!lllti. Toritl"l k"lsih j-itli kit:i suc.bh

sotuju.i Uititx:ilk~ don:::m t:mb!lh."l!l-t:'l!Jb:>h-m t:idi, :'ly"lt ( 1) 1 !'ly:iit (2)

d:isotujui, ·'":\Y:'lt (3} ini diborik:m c~t:'lt:m :ik~i:n clin"lsuldt:m oung\)11.U

poubi~Nll'.l d~. ponorio:'l:ll'lny~ i tu di d'll~ ponj ol:'ls:m o'lsih tloncr-·:u1 c ~­

t!'lt!ln l~gi b~:'l poMtur~ ptn:10rint:'.\h d"ln :'1t:'lu por'ltllr~ Montori ini

1.1sul-usul FPP ~~ di. ti.nJ :'lU sotol:'lh lti t:"l o•m<hp'lt s,.t1.1 kop"lsti ".ln oa­

nuon."'1 kodudLllt~ por:itur!'ln-pur:'lturn.n ini. Duoik.i!ln ?

ToriD."l k:'lsih. J:ic:li V!'l.t (2} su.d"lh clisotu;ui, V:'lt ( '3) 00r.1gon:rti p01.'tli

S1"~!lll y~ clin...Utsud di d:u:'lll ~~t (2) i1:i di cl"ll~ pt>11job.:-!ll1 t0n1'l­

suk di a,,iaan.y~ kotot:'lp:m !'l.t~ kosop:'ll~'.'l~~!'lll oongonu pp ~t~ul:;-ili pur~­

tu.r:m Montori. D4)D.ild.:m ? .Tor:iJJ.4l lt~sih.

Dus sekar-d.Ilg ...... .

Page 58: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 58 -

Dlls sok:ir:mg kit!'l kuobili lto P1'l.a~ 20 Y!'lng S!lcl:ih kit!'l aotujui d'lri

Fr!'lksi ABRI oint:'l cob!'l dibr.ic:'ll::.~ isiny'!'l soporti !'lp!'l. Itu porsil~

k~ d!'lri Pooorint~.

PEMERMAH (SQEBAGJO.S)

K:'llli b~~~tnn, lt."lron:'l noLi:'lng :iicb s1'llah kotilt p1'lk.

Uni>uk. ini k..-:u:ii t10hon o~::it.

,Soti 'lp f-isili t~s d"ln :'lt."1u por:tl~t!'ln ponunj 21g ponorb:'l11g!lll,

wnjib ouL10nuhi porsy'lr'l~!lll 1t~sol~"lt!'ln d'lll ko'.'lll~!'lll ponorb:ina

Torio::i !t~sih ini L'lOhon n'l.'lf :'lt:'ls k.os.'ll.~!'Vl kotik r.mg tcrj :'lcli

dnn t\}riJ:t:'l k"lsih y'lllfi sobos:'lr-boS'lmy!'l · 1top!'l~l"l Fr:111tsi ABRI y~g oong

Torie~ k:iisih.

IO:fl'UA :

J :l<1i di sini su.d'lh cli t~b!'lh ko:m."'tl'lnn p~ j !'lcli non'lllg di 1tn

j!lff' tid~t torc.111tllD ini. B!'lik dong~ dooiki:m :rm:J s!'lh !'lcl-il.!'lb k:'U:Ji

Ul~gi P::is:ll 20

Soti"lp f::\sili t!'ls d'lll !'lt:'lu por~!'lt~ ponunj :mg ponorb'lllt;:'lll, ·

v:ijib DODOJ'luhi porsy"lr:'lt!'lll ltosol!'lD.'lt~ d-..n lto;"ltl.'lll:'ll'l ponorb"l.ng

P~ll di!totok s:'ltu k:tli. Torio!'l k!'lsih.

B'li1t kit."'l innjutk~ ko P".ls~ :rm.a tor:'l!thir. P!'ls~ 24 sud"lh ditious

k"lll j:i<li tingg~ P:'ls~ 23.

P!'ls.'ll 23 tdrtliri d"lri du."!\ v~t du.'l-dU."ln.Y!l c.lisor!'lhlt."D'l kop!'ld"l

P~J!'l, !tn porsil~1t~ kop:'lcl'l Pocorint'lh tmtu.k nar:.borik~ ponjol!'ls

:'lll.

PEMERDlTAH : •••••

Page 59: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 59 -

Pm:tmINTAH (SOE8AGJO,S)

C!'1t:'l.t!'lll .y21;,: !ld'l p~d'l k~ P:ls.".Ll 23 ini i tu .-id~:1.h Di.>Ily'lf1Ukut 'ly-it

(1) istil~ pilot pos:iw~t !Jd"lr:'l. Ad'l Y'ln:J a:u.:my!'l.r~mk"ln .":'ll"lll h.~l ini

d:'lri Fr!lltsi X.'U)"!l it11 diub!lh con.j~di k"lpton ponarb~g, tl"lri Fr~kai

ABRI Jug:i lt~pton ponarb!Ulg dong:m C:'lt!'1;:.!'.lll k:'.\pton ponorb!\llg i tu cl~ -

p:ilt c1i ___ :it:'lu. pilot COlllJ."lnt11 cl".lri Pr:lksi PP 1 ini kvsul:"ll.1'\t.-m ponor

b!'lllg~ d-m. ini s1.1d~ lt~ :ikoood~sik'ln doal..ld~ jug:'l d~ri. Fr'lksi PDI

Sol:m'l torb!'l.Dg lt~pton ponorb!'l.Dg pos.1.w~t utl'lr!l. y~1g bvrs:m:Jk.ut­

t\1:1 (bu.k~ lt:iptJn ponorb:'lng di tocrp!'l.t 1$ :'lt'lu di.0 :'.Ul.".l bogitu,

t!'1pi y~g bors!.\llt:kLlt!.\ll ~rtiny:i y~g cli pus~w~t i tu y-u-ja bo r -

s~:zkut:'lll 7"llli! Jlf..>D~g di tllllj uk tm tuk i tu) oOJli.>uny!li wowon~g . .

Docild.:'lll ey~t (1).

A1°:'lt (2) ini :'ld.-il:'lh. Jonis d."lll bontult tinchlt.'lrl :r-m:J d.".\p~t cli:ID-

bil imtuk ltosul~:'.\t!'l.D tl~ ka~~~ P\.lllurb~!m scb:'lg:'lit:t."ln:'l Ui­

n"ll.tsutl d.-U~ v:it (1) di:'ltllr lJbih l'lf1jut clonf.!:'Ul p~Jr'ltur.1n po-

Domki~ b:'lpnk Pitlpin~ d")ll nn.nti jua:i di cl'll~ ponjol~s:".\11 p:'l­

s!'ll y~g bors."lJ'lgtll.t~ khll.su.sny~ :'l,Y"lt ( 1 ) -ig~r tid'1k D<.lniot>ulk"ll1 kDr~111

Torie~ 1'-~sih.

mtlA ;

Torin~ k:1sih •.

1.abih l~j '1t.

Jadi apa ••••••

Page 60: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

60 -

J~c1i !'lP!'l y~1ng tol~ cli.s~p.nk~ oluh Pou • .>rint~ d'll$1 kon.s..;p Y~Ll cli­

!'ljult~ n~~!'l buluu bun~r, sohingg!'l :'ltl.-1 koroksi tlong~ t!'ltlbn,h·m so­

l,r.u:e.-i torbr.mu 1c:'1pi:Jun punurb:ma 7~.i.y bors:'makut!lrl d.~ l'1in svb-i,m.i11y~ yg

n~~~!l DUD."lllil ~sih bolUo n~.".\k. soc :'11"~ u.tuh kons.)p Y4lllg clin,j uk'U"l

p:iith p~gi ini.

ooo:mg porlu dijol!'lsk~ sojol~s-jol"lS\Y!'l. Y'4lllf~ oiniotl bis"l di~'.:>sordir

di r:m.c:m.g:m ponjol~s~. Sub'.'lb, k:tl'.'lu kit~ oolih~t i:d.s':.lny:~ :"lp:l. ;rmg

din~swl don;J~ Aircr!'lrt Cot1.1.'l.ndor, !1.p~ y!ll"1fl dio'lksud tlunaan Pilot in

. Com.\.-m.d, !'l.p!'l y~g din.1kswl dong:m n:".Lkhod~ chn l~ sob"l;~~iny:'l. y"lng so-

D.U."ln1':1 swl-lh t.JrtuJ.is d-U:m bu,::u.-bu.ku. y:m.;J borl:'lku p:'ld~ s."l~t ini, khtis

u.sny!'l di Konvansi y:mg borl!'lku s:'lllpn Silk"lr!lllg ini uoO.'ll'Jg pvrlu clirLU:Ju.s

k:m. soc "lr3 u.tuh d!ll~ pongorti:m. !lp~t.!\h di d.411~ piJilj al"ls:in.

Sob~Jni contoh Dis~:'l di d411$\ ponorb:'lllfi:'lll ois~"l prosiclon ko lu."lr

nog(.)ri .tontl.JlV"l di clu~ pos."lw:iti it11 :'ld."l k."lpt~"l :'l•h Ju:J~ Aircr~rt

Corn"llldor, t;:~:iu nm:!'llt s:il:'lh w:'Jktu i tLJ. Aircr:'lft CoaoVtt\or p:".\k SLJU:>l ·1ng

sod!'ll'l{ik~ k~pton purwrb"lll.b'l1¥!.l soncliri or'lll,g i.'\in.

f!!.DlS J"lw~, :'ld"l y~g 8()C~r!'1 koaoluruh~ d411~ oi.osi, !'ld'l. y~g chl'llJ r-mu \

nnng:im. SU..'lP'J3'~ ~"l. tid.'l.1t dikt.lll~:.311 tunt.ut"ll1-tuntu.t"U1 Y'Ul:J borsif'lt porcl'l.

t.'1. Sob~:U. "."ontoh uisnl.ny."l. ~p~il"l. <hl"\U pi.lllvrb·1.n.cr·m p.>nw:1t p1Jihu~1p.'U'li_!

ouli>~~ 200 lttl ois!'llny~ pannt~ int.~ bogit1.1 tot'lpi l:.:'l.ro.t:i,'\ s0su.'lt'.1 h'll

pos~:it it1.1 h"lru.s. dibU.."lntJ. 11:1.h ini, j~di tlvui u.nt..i!: kosvl~'lt'U'.l p .. mar -

b!llliJ~ tantu. souu..'l b:lr~if-b"lr:".Vlg tors\lbu.t, dibu..'llla/clik•Jl'1.'lrkm. fhl-htl

seperti •········

Page 61: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 61 -

soporti ini j'l'n.'fl aohotulnyi. :r~i.l ia.~i.c:t ld t.'l n'l!tsu.,nt."111 SU.pV~ ini j ol '1s

di ch.l "»J p~onl-p~s~ dtl 'lil r:rmc :'ll'lg~ unc.bn~-un:hna ini.

tot."lpi cbri .

Pemerinta.h •••••••••

Page 62: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 62 -

Pemerintah ada kesediaan untuk nanti menjelaskan, dalam hal ini dari FABRI sudah cukup puas,-dan pada substansi sudah terkait, jadi menurut kami cu.ltup di TIMMUS-kan, demikian.

KETUJ\ : Terima kasih, kami persilakan FPP.

FPP CM,Y. HUSINl : Pasal 23 ayat (1) dari FPP masih ingin mendapatkan penjelas­

an dari Pemerintah, mengenai kedudukan "Kapten.Penerbang" ini, apakah kedudukan dan kewenangan Kapten Penerbang ini sama dengan Nakoda pada Kapal Laut, yang kewenangannya sudah diatur dalam ki­tab UU Hukum Dagang. Tadi dari FABF.I sudah mengemukakan·itu, da­pat membuang barang, kalau Nakoda bisa. Khusus pada Pasal 23 ayat (2) kasus posisieya sama dengan Pasal 19, dan untuk ayat (2) ini ~a.mi masih meminta ini ditetapkan de -ngan Menteri. Oleh karena tadi sudah dinyatakan pending, jadi untuk ayat (2) ini kami minta tetap dipendingkan, sampai ada ke­sirnpulan lebin-lanjut mengenai ini, dan kita ingin mendapat pen­jelasan lebih lanjut mengenai Kapten Penerbangan ini, karena da­lam rancangan semula yang jelas telah melalui naskah akademik , nampaknYa ditetapkan disana pilot, jadi tidak Kapten Penerbang.

Juga sama dengan saran dari FABRI, karena ayat (1) ini tidak masalah substansi, jadi kami juga sepe.ndapat ini dimasukan pada TIMMUS khusus ayat (1), dan ayat (2) tetap pending sampai ada ke­simpulan mengenai Pasal 19 tadi, demikian.

KETUA : Terima kasih, jadi ayat (1) perlu penjelasan mengenai "Kap­

ten Penerbang" dan ''Pilot Penerbang", .sedangkan ayat (2) pada prinsipnya diterima tapi seperti tad.i bahwa mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah ataukah PeraturanMenteri, 1n1 menunggu ha­sil kesepakatan. Kami persilakan FPDI.

FPDI (DR.M. SYAFEY. AG) : Sebenarnya usul yang tercantum dalam DIM sudah ter-akomodir

oleh rumusan baru Pemerintah, pada dasarllY'a sebenarnya FPDI ti­dak ada pennasalahan, dapat-dieetujui, tetapi namun oleh ka.rena adanya penjelasan dari FABRI maupun dari FPP, ini perlu dibahas dalam TIMMUS, jadi kami sarankan supaya ini dimasukan ke dalam TIMMOS, sekian.

I5ETUA :

Terima kasih, kami persilakan dari FKP.

FKP •••••••••••

Page 63: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

- 63 -

FKP (IR, LUKAS NANLOHY) : Pertama-tama mengenai ayat (1) kami juga menyampaikan terima

kasih kepada Pemerintah 7ang telah membuat perumusannya ayat (1) ini, yang secara lengkap menampung saran 1ang disampaikan oleh F­KP, oleh karenannya maka FKP malahan sekarang ini mengenai batang tubuh ayat (1) itu bisa diterima, namun dengan mendengar penjela~ an-penjelasan dari FABRI maupun dari FPP dan FPDI, FKP setuju un­tuk ayat (1) ini dibahas lebih lanjut didalam TIMMUS, dengan ca­tatan bahwa perlu adaeya penjelasan mengenai istilah "Kapten Pe­nerbang", barangkali perlu dalam penjelasan itu, se'bab kalau kita lihat pada penjelasan yang terdapat didalam RUU, itu terlalu umu.m tidak ditekankan mengenai arti daripada "Kapten Penerbang", atau komandan dari pesawat udara itu.

Oleh karena itu memang perlu didalam penjelasan yang di mak­sudkan dengan "Kapten, Penerbang" disini adalah Pilot pesavat uda­ra yang diberikan tugas sebagai Pimpinan komandan pesawat udara selama terbang dan sebagaieya, ini yang memang perlu dimuatkan di dalam penjelasan.

Kemudian mengenai ayat (2) juga secara substantif, FKP sebe­narnya tidak ada masalah, namun FKP·mengho:nnati saran dari FPP un tuk masalah ini nanti diselesaikan bersama-sama satu pak.et dengan pasal-pasal antara lin yang me~angkut ayat-ay~t yang diatur ada kata-kata " diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemer!ntah atau dengan Peraturan Menteri dan sebabaieya "•

Kemudian FKP masih memberikan catatan, terhadap usul FKP pa­da DIM mengenai Pasal 23 ini dengan tambahan ayat (3), dan FKP JB ga pada pembahasannya didalam tingkat PANSUS, juga tidak keberat­an untuk usul FKP ini bahwa awak pesawat yang menjalankan tugas wajib di asuransikan ~tu, dibicarakan atau di tampung didalam pa­sal-pasal lain, tidak didalam pasal ini •

.tadi catatannya adalah, FKP dapat menerima secara substantif perumusan ayat (1), maupun ayat (2) ini, dengan catatan bahva sa­ran FKP mengenai usul ayat (3) yang berhubungan dengan awak pesa­wat yang menjalankan tugas wajib di asuransikan, &:kan dibicarakan nanti didalam pasal-pasal lain yang ada hubungall117a dengan asuran si. Demikian dan terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, kami persilakan Pemerintah un~uk memberikan tanggapan.

PEMERINTAH : Terima kasih kepada Bapak Pimpinan danjuga kepada FKP, FABRI

FPP maupun FPDI mengenai Pasal 23 ayat (1) yang di setujui untuk nanti dibicarakan didalam TIMMUS, dan nanti kami akan mempersiap-

kan •••••••••••••••••

Page 64: berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN

...... -

- 64 -

kan penjelasannya. Mengenai ayat (2) kita masih akan menunggu lebih lanjut, dan

mengenai asuransi awak pesawat mudahnya begitu Pak, memang kami akan masukan nanti sebelum kami bagikan didalam Bab-bab yang ber­sangkutan, khususnya mengenai di angkutan udara itu, disana ada mengenai asuransi-asuransi.

jadi terima kasih kami juga diingatkan dan memang sudah kami masukan disana Pak, yaitu mengenai asuransi awak pesawat, demik! an tanibahan dari karni, terima kasih.

KETYA : Terima kasih, jadi kalau dapat kami simpulkan bahwa dari ma­

sing-masing Fraks:l maupun Pemerintah, dapat menerima ayat ( 1) ini

di TIMMUS-kan, dan dengan adanya tambahan beberapa tambahan bebe­rapa penj elasan mengenai pengertian daripada ''Kap ten Penerbang" dalam penJelasan. Pada ayat (2) berikutnya mengenai Peraturan -Pemerintah, ataukah mengenai Peraturan Menteri! itu masih lagi k! ta sesuaikan dengan kesepakatan,· apakah dapat disetujui?

( Rapat • • Setuju )

Terima kasih, karena kita tadi telah menyetujui untuk menga­khiri, ya asuransi nanti akan masuk tadi ada catatan dari Pemerin tah bahwa pasalnya belum masuk disini, sedangkan ada di Pasal 24 tapi ini diserahkan kepada TIMMUS. Saudara-saudara sekalian per­lu kami umumkan juga bahwa sesuai dengan kesepak:atan kita dalam penyusunan Jadwal, hari Senin Tgl.13 Jan. 1992 adalah rapat ~IM­MUS dan TIMCIL/SINKRONISASI, jadi karena sekarang baru kita masuk ke Pasal 2~, jadi har1 Senin masih kita teruskan dengan Rapat PAlJ

"" J"A, mulai Jam 09.00 WIB, apakah dapat disetujui?

( ~apat : Setuju· )

Dengan demikian Rapat kami tutup, kita akan kembali lagi ha­ri senin tgl. 13 januari 1992 jam 09.00 WIB didalam Rapat PANJ"A , sekian terima kasih, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rapat di skors jam : 13.20 WIB.

Jakarta, 11 Januari 1992. a.n. KETUA RAPAT KABAGSET. PANSUS

DRS, MOH, SIDDIQ SUTOMO, NIP. 210 000 418.

·--