BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN { RUU TENTANG PENERBANGAN ) TAHON SIDANG HASA PERSIDANGAN JENIS RAPAT D E N G A N SIFAT RAPAT llARI/TANGGAL W A K T U T E H J> A T KETUA RAPAT SEKRE"f ARIS A C A 8 A II A D I ft Anggota-anggota DPH-RI : 1. Drs. II. Bomer·Pasarlbu, SH 3 • Mubammad J3ua.ng, SH- 5• Dre • Soeda.rmad,j i ?. J. IT. Suna.rjono 11 • H. Uma.r Buang 13. Ny. DjaU.inar Oetomo, B.\ 15. J.G. SH : 1991 - 1992 : .. III : Rapat Panitia Kerja (PANJA) 6 : Pemerin tah/ Dirjen Perhubimcan Udarn. a Tertutup a Sa.btu, 11 J anu.ari 1992 1 10.00 WIB : Etanartha Samiti I : Gedung HPR/DPR-RI Jakarta 1 m. H. ANWAR'.DATUK : Ors. Hoh. Siddiq Sutomo : Melanjutkan ra.pe.t ta.nggal 10 Janua.ri 19?2. : Anggota-anggota DPR-RI - 13 dari 3 dari 18 Anggota tetap; 1 Anggota pengganti. 2. Sundoro 4. Ir. Luka,s Nanlohy $. S o oo. s e n o . 10. Oloan .Silalahi 14. Toto Mucljir.zrlo, 'TH 16. Teuk:u M. .'-.li, ......
64
Embed
berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · BELUH lH KOHEKSI. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA CATATAH RAPAT PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BELUH lH KOHEKSI.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONli&IA
CATATAH RAPAT
PANITIA KHUSUS RUU BinANG PERHUBUNGAN
{ RUU TENTANG PENERBANGAN )
TAHON SIDANG
HASA PERSIDANGAN
JENIS RAPAT
D E N G A N
SIFAT RAPAT llARI/TANGGAL
W A K T U
T E H J> A T
KETUA RAPAT
SEKRE"f ARIS
A C A 8 A
II A D I ft
Anggota-anggota DPH-RI :
1. Drs. II. Bomer·Pasarlbu, SH
3 • Mubammad J3ua.ng, SH-
5 • Dre • Soeda.rmad,j i
?. J. IT. Suna.rjono
11 • H. Uma.r Buang
13. Ny. DjaU.inar Oetomo, B.\
15. J.G. Wow~r, SH
: 1991 - 1992
: .. III : Rapat Panitia Kerja (PANJA) K~- 6 : Pemerin tah/ Dirjen Perhubimcan Udarn.
a Tertutup
a Sa.btu, 11 J anu.ari 1992
1 10.00 WIB
: Etanartha Samiti I
: Gedung HPR/DPR-RI Jakarta 1 m. H. ANWAR'.DATUK
: Ors. Hoh. Siddiq Sutomo
: Melanjutkan ~ara. ra.pe.t
ta.nggal 10 Janua.ri 19?2.
: Anggota-anggota DPR-RI
- 13 dari 3 dari
18 Anggota tetap;
1 Anggota pengganti.
2. Sundoro 8y~msuri
4. Ir. Luka,s Nanlohy
$. S o oo. s e n o
. 10. Oloan .Silalahi
14. Toto Mucljir.zrlo, 'TH
16. Teuk:u M. Yu..-:;~ .'-.li,
......
PEMERINTAH :
1. Za.inudd.in Sika.do
2. SoebA.gijo S
~.
-2-
Dirjen Perhttbunga.n Ud.ara., dida.m:pinei :
KepaJ.a. Biro Hu..lcum dan Hub. I,iic.r !! egeri
: Star -.star.
~ : ........ .
~ .
- 3 -
KETUA :
Sesuai dengan kesepakatan ki ta ltemarin meskipun undanc;an resmi jam 11.00 ·,'fIB tetapi ki ta sepakati untuk memulai Rapat pembahasan ini jam 10.00 ·.vrB, maka dengan mengucapkan BisL.1il
lahirrahmanirrahim Rapat Panja hari Sabtu, 11 Januari 1992 dengan ini kami buka dan kami nyatak.an tertutup untuk umum.
Dari Sekretariat kami mendapat data bahwa yang hadir 18 orang Anggota dari 25 orang Anggota dan dihadiri oleh seluruh Fraksi, dengan demikian Rapat ini dapat 1:::2 mi teruskan karena
'\ '
korum telah tercapai, dan dari Pemerintah sendiri telah hadir Bapak Dirjen beserta seluruh Stafnya, jadi dengan demikian Rapat dapat kami teruskan.
Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita bersama dari S~~ retariat telah disampaikan hasil rapat kita hari Jum'at tang
gal 10 J anuari 1992 Yang isinya mengenai l<:esimpulan dan l<eputusan rap~t tersebut.
Sebelum kita memulai pembahas8 n, kami ingin mendapat satu hasil pandangan dari Saudara-saudara mengenai kesimpulan rapat kemarin ini apa~ah sesuai, apakah ada perlu ditambah, atau dikurangi. Kami beri kesempatan untuk membaca dan dapat memberikan komentar.
Kami mulai dari Fraksi Persatuan Pembangunan, apakah kesimpulan tersebut sudah dapat disepakati ?
(F PP : Setuju) Terima kasih, dari Fraksi ABRI ?
(F ABRI: Setuju) Terima kasih, dari Fraksi Karya Pembangunan ?
IR. LUKAS NANLOHY (F KP) :
Terima kasih Saudara Pimpinan, pertama-tama mengenai point 4 pada halaman 1 itu Pasal 4 dan Pasal 5 pembahasannya diserahkan kepada Tim Kecil dengan catatan tidak merubah substansi dan bilamana perlu diadakan lobby. Masalahnya kalau kita rubah substansi itu mempunyai pengertian yang lain. Masalahnya di sini adalah bah.'la adanya perbedaan pendapat antara pengertian da.ri "wilayah udara" dan "ru~g udara"• Sebab kalau tidak merubah substansi masalahnYa kenapa dimasukkan dalam Tim Kecil. Catatan ini ya memang perlu diperbaiki.
Kemudi.an halaman 2 Saudara Fimpinan, mengenai point b P3 sal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan aYat (4) pembahas
2nnya dist~:...
rahkan kepada Tim Kecil denean memperhatikan usul Fraksi Fersa. tuan Pembangunan mengenai kelestariart lingkungan.
Masalahnya •••
-4-
I•1asalahnya di sini yang dipermasalahkan bukan masalah suts·can
si keles tarian lingkune;o.n tetapi mas~.lah penempatan, i tu yang
i:Jerupakan rnasalah. Ini kami mohon kepada Sekretariat dalam me_E
buo.t notulen rnemperhatikan masalah hal-hal yang memang H~endapat penel{al1an khusus.
De1:dkia11 Saudara Pimpir~an, terima k8 sih.
Terima kasih, dari Pemerintah kami persilakan.
Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak-bapak, kami mclaksanakan pe
tunjuk Bapak Dirjen bahv1a sebegi tu jauh butir 1, 2, 3 dan 5 ti
dak ada masalah, hanya memang Pasal 4 a itu yan6 baran5kali perlu klanifikasi lagi.
Teri1~a kasih.
lG!:TUA :
Kira-kira usul dc.ri Perilerintah klarif ik;;;1si: yang mana ?
( SOEBAGIJO S )
Klarifikasinyabar8 ngkali begini saja Pak, pembahasannya diserabl(an Tim Kecil dengan catatan perlu diadakan lobby.
Terima kasih.
KZTUA :
Aya t ( 4) b, bagaimana kir21-kir;.;1 pandc.ngannya. ? .
Ayat ( 4) b, Tim Kecil dengan ruemperhatikan usul Fraksi Fer·sa
tuan Pembangunan mengenai kelestarian lingkungan.
P2:?:IBR.H~T.M.H ( SOEBAGIJO S ) :
Saya kira benar, karena memang l<:emarin demikian. Terir.aa kasih.
K2TU~ :
'Pertama, apakah kira-kira disetujui, kalau sekir::-Anya kami
mengc...mbil suatu jalan kaluar bahwa untuk butir 4 a Pasal 4 dan Pasal 5 pembLhasannya diserar!kan ke Tim Kecil. Adapun kalau nantl di. lobby at3 u tidak i tu nan ti diserahkan kepada Tim Kecil, i tu satu, dan ·. ayat b ini tetap saja karena de-ngan memperhatikan itu juga membicarakan masalah-masalah. Hasa
lahnya apa itu nanti kan di dalam Tim Kecil itu ditetapkan. Dapat diterima ?
(Rapat .: Setuju) Terima kasih, jadi dengan demikian hasil kesimpulan keputus-
an ini dapat disetujui dengan catatan bahwa butir 4 a. ti-dolt uh~rubah subst<:insi dan bila perlu diada.kan lobby atau mulai
dengan •••
- 5 -
dengan kata "dengan catatan" 1tu dihilangkan dan berhenti ,, pada kalimat : Pasal 4 dan Pasal 5 pembahas 3 nnya diserahkan ke-pada Tim Kecil ''. Sedangkan ayat b itu tetap.
Terima kasih, dengan telah selesainya kita membicarakan BAB IV PEMBINAAN. Pasal 7, maka lti ta tingkatkan kepada Pasal B.
Pasal 8 diserahkan kepada Timmus, ay8 t (2) juga diserahkan kepada Timmus, Pasal 8 dan Pasal 9 baru usulan Fraksi Karya Pembant,UJ2
an pembahasannya diserahkan kepada Panja. Ini kalau menurut catatan dari Sekretariat. Kalau Pasal 9 dari dokumen 3 yang diserah kan kepada Panja adalah Pasal 9 (1) yang sud::.h diserahkan kepada Timmua,dan ayat (2) ini diserahkan ·kepada Panja.
Apakah betul ini ? 3 Tinmus, ayat (2) yang Panja.
Baiklah untuk ini kami mohon kesediaan dari Pemerintah untuk menyampaikan perumusannya. Kami persilakan.
PEMERINTAH ( . SOEBAGIJO 8 ) :
Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak-bapak, kami ditugaskan untuk menyampaikan sedikit penjelasan Pasal 9 ay8 t (2)p: Izinkan kami memberikan uraian agak menyeluruh dahuJ.u mengenai Pasal 9 dan Pasal 11.
Pertama, kedua fasal ini kami sarankan dengan memperhati~an berbagai masukan itu nanti penempatannra didekatkan karena Pasal 10 itu sudah agak lain. Jadi tempatnya saja.
Lalu berikutnya Pasal 9 dan Pasal 11 itu adalah berbicara mengenai pendaftaran dan mengenai kebangsaan. Telah kami jelaskan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia itu wajib mempunyai tanda pendaftaran. Jadi ini pesawat udara kan makro dahulu Pak, itu wajib mempunyai tanda pendaftaran • Sesudah mempunyai tanda pendaftaran maka pesawat-pesawat yang demikian itu dapat dimungkinkan atau lebih tegasnya Pesawat terbang dan helikopter disamping tanda pendaftaran tadi wajib mempunyai tanda kebangsaan, begitu. Jadi kalau demikian maka kita mulai sikwensnya itu pendaftarannya dahulu, begitu. Ini ha
nya soal sikwens dari rumusannya bukan mengenai substansinya. Substansinya Sbma sekali tidak ada perubahan, ini hanya soal sikwens berpikir dan kemudian lalu penempatannya. Ini kami sarn
pailcan justru setelah masukan-masukan dari DIM dan dari pem
bahasan pada waktu di dalam Pansus. Jadi kami ingin tegaskan tidak ada hal yang baru, ini kami juga ingin konsek"Nen karena selama ini selalu kita ingin konsekwen dengan DIM dan apa yang disampailrnn sebelumnya. Karenanya maka Pas al 9 ayat (2) kami
sarankan •••
- 6 -
sarankan i tu adalah d8 ri Pasal 11 ay8 t (1). 1:anti mohon ada
t::.1mbahan sediki t yai tu bukan ~~ ''Pesawat udara" teta1Ji sz:11
ketik kurang "Pesawat udara sipil". Ini mohon Fasal 9 ayat (2) dapat di tsmbah ''Pesa·11at udara sipil yang dapat memperoleh tanda pendaftaran •••••• dst sampai dengan d ". Ini adalr:d1 sama dari Pasal ll ayat (1) yang pembahasannya sesuai ~ceputus8n Raker tanggal 11 memang diserahkan kepada Panj'-'·
Jadi kami batasi sekian dahulu, dengan demikian maka berdasarkan masukan-masukan itu menjadi sangat je1as. Fasal 9 itu berbicara mengenai pendaftarannya, nanti Pasal 10 itu berbicara mengenai keb21ngsaannya. Pasal 11 yang baru itu ada
lah sama dengan Pasal 10 yang lama yang sudah disetujui untuk
diserahkan ke Timmus dan ayat (2) sudah disetujui di dalam
Ral<er dari Pansus. Demikian Bapak Pimpinan, kami belum masul\: ke Fasal 10
Yang baru tetapi buru ke Pasal 9. Terima kasih.
KETUA :
Terima k~sih, dengan demikian kita t9lah mcndengar pen-t_~ .
jelasan dari Pemerintah bahwa perumusan ini adalah sebagai ha-sil dari apa yang diperoleh dari DIM m8 sing-masing Fraksi maupun pandangan dan pendapat dari rekan-rekan Fraksi y8 ng lain. Setelah mernbaca masalah ini, rumusan ini, kami mohon panclangan dari rekan-rekan Fraksi, pertama kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan. ..
J • G. !1'10 /IOR I s . H. ( F KP) :
Saudara Pimpinan, pertama tentunya kami terima k8 sih kepada Pemerintah Yang telah memberikan penjelasan tambdhan dan dalam hal ini tentunya yang pertama pada ~aktu Pansus memperrnasalahkan berkenaan dengan Pasal 9 ayat (2) ini. Kami melihat dari segi seperti referensi antara lain kembali lagi kepada Undang-undang No. 83 /1958 dimana jelas dalam Undang-unde:mg No. 83/1958 meny8 takan bahwa Pesawat yang boleh didaftar dan memperoleh kebangsaan Indonesia yaitu pesawat milik Indonesia. Dalam hubungan ini seperti halnya tadi telah dijelaskan oleh Pemerintah dikaitkan dengan Pasal 11, baiklah ~ami juga selain Pasal 11 ini juga ada kaitannya dengan Pasal 12 nantinya. Benar apa yang dikatakan ol:eh Pemerintah yai tu mengenai ··pen
daftaran" Pasal 9 dan "kebangsaan". Bilamana kami dalam hal ini membahas mengenai pendaftaran, maka otomatis sesuai dengan Undang-undang No. 83/1958 itu kaitannya dengan kebangsaan sesuatu pesawat. Yang menjadi permasalahan kami dalam hal ini bila kami
hu bunglrnn. ·.L..:.
- 7 -
hubungkan Pasal 9 ayat (2) ini dengan Pasal 11 butir c, ayat (l) butir c. Mengapa, seperti kita ketahui ini dalarn satu kaitan Bab ini dimana kami melihat Saudara Pimpinan dan rekan-rekan Fraksi bahwa berkenaan dengan dimungkinkannya pesawat melalui pembelian lissing, sewa beli, ma
ka hal ini berartl belum dimiliki oleh katakanlah Badan Hu kum BUMN ataupun perorangan ataupun Badan Usaha Milik Swasta. Jadi kita kembali lagi kep8 da pendaftaran dan kebangsa8 n.
Melihat ·Leasing maupun sewa l:eli ini belum dimiliki bat;ai
mana permasalahannya sekarang ini, seda.ngkan jelas-jelas dikatakan disini kebangsa8 n pesawat udara Indonesia hanya di
berikan kep8 d 8 pesa~\Tat udara yang didaftarkan di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi kepada Pasal 11, Pesawat uda
ra sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia : a. dimiliki oleh Warga negara Indonesia;
Jadi ini kurang jelas dan tegas dalam hal ini. Ini permasalah
an yang ingin kami ajukan. Apalagi kalau kita kaitkan denc;an Pasal 11 ayat(l) butir c Yaitu jelas di s~na dic~ntumkan : dipergunakan oleh warga neeara Indonesia--atau badan hukum In
donesia untuk jangka .'laktu pemakaiannya minimal dua tahun ber
dasarkan su8 tu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, se::a
guna usaha ini di dalam penjelasan Yaitu (leasing). Ini permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itulah kami dalarn hal ini
melihat Undang-undang No. 83 tahun 1958 itu jelas dan tegas di
sampaikan dan dalam hal ini menurut pengcilaman kami yang mungkin kurang juga dibandingkan dengan pengalaman Pemerintah, yang
kami l<etahui mengenai pendaftaran dan kebangsaan ini juga di
anut oleh Amerika Serikat dalam hal ini. Jelas dan tegeis. Oleh karena itulah kami masih mengharapkan penjelasan tambahan dari
Pemerintah dirnana Pemerintah telah menyampaika.n juga Fasal 9 ini kai tannya dengan Kasal 11 memant; betul tetapi 1<ami rever
kepatla Undant;-undang No. 83 tahun 1958 ini yang lebih tegas dan jelas menyampaikan.
DemHcian untuk sementara tanggapan kami atas Fenjelasan Fe
merintah. Terima kasih.
KSTUA :
Terima kasih Fraksi Karya Pembangunan, lcami persilakan Frak-
si .ABRI.
. ...
I
- 8 -
O .. ri.u .... '"'I" .. rup· ·rG ( ..... BRI) h . .i;.; u ~ i'L~ . Al-. r f.\. r :
Teriraa ka.:;ih Saudara Pimpinan, memang Eab 'I substaD:..;.i yang akan diatur atau1)un masalah yang akan diatur di dala;~1
Bab V adalah mengenai masalah pendaftaran, · tanda kebangs~ an dan penggunaan. Kalau Pemerintah tadi sudah menjelasl<.an menY,erap semua apa yang. diinginkan·oleh Fraksi-fr6 ksi sc
hin6ga Fasal 9 dikemb21ngkan sedemikian rupa, sedemikian ue tail sehingga , apa yane:; dirwnuskan pada :raktu Rancangan Undang-undr..!ng yang di tanggapi w· oleh Fralrni AKU
yang semula sebetulnya sudah cukup mengerti dan dap 3 t te-tap namun dengan pertambahan pertanyaan d~ri Fral'Csi-fral:(si lain Pemerintah telah menj 8 barkan lebih terperinci yang menurut hem8 t dari Fraksi ABRI sudah jauh lebih baik dari pada yang semula.Jadi substansi yang diatur p 8 da Pasal 9 inl khu
susnya mengenai masalah pendaftaran menurut Fraksi ABRI sudah sangat balk. Secara terperinci memang aYat (1) sud3h disepakati Timmus. Kemudian yang kedua tidak ada permasdlahan. Yang perlu kami komentari sebetulnya dari semua rumuscin ini ialah bah .. 1a mungkin 8 gak l:erbeda sedild t mengenai pandang-
an dari Fraksi lain bahwa Fraksi ABRI setelah mempelajari clan
juga memperbandingkan sebetulnya isian dari pada Undang-undang No. 83/1958 dengan isian yang ada pada Rancangan Undang-undang denc;an perincian yang kita lihat pada pagi hari ini menurut pendapat Fraksi ABRI sebetulnya hal ini merupakan suatu kemajuan yang sngat pesat bila dibiJndingkan dengan Undang-undang No. 83/1958 karena menurut Fraksi ABRI pada Undang-uridang No. 85/1958 sebetulnya leasing itu belum jelas.Justru di dalam Rancangan Undang-undang ini dimungkinkan hal tersebut pemililrnn atau pendaf taran pesawat tersebut bagi operator-operator. Jadi ini kami komentari sebetulnya menyambut baik 3ebe
tulnya Rancangan Undang-undang ini sudah terpecahkan. Dengan kata lain bahN"a Pasal 9 pada hemat Fraksi ABRI sudah memadai mengenai ay8 t (2). Jadi menurut kami sudah cukup dan kami bisa mengambil sikap itu sebetulnya sudah cukup masuk ke Timmus mengenai Pasal 9 ini. Sedangkan mengenai ayat (3) tidak ada ma salah karena ini sudah disepakati untuk di-Timmuskan.
Demikian sementara dari'.FrakSi ABRI, terima kasih. KZTUA :
Terima kasih kepada Fraksi ABRI, kami persilak.an dciri Fraksi Persatuan Pembangunan.
H. UMAR BUA.NG ••••
I
- 9 -
H. UI·IAR 3UANG ( F FP) :
Terima ~asih Pimpinan dan Bapak-bapak dari wakil Femerintah serta rekan-rekan Panja.
Set2lah ~ami melihat Pasal· 9 ayat (2) ini, ini Femerintah sudah benar-benar b~rusaha ~emaksimal mungkin untuk mengalrnmo
dir bukan saja p~da Pasal 9 ayat (2) ini juga hal-hal yan~ sebelwnnya kita permasalahkan termasuk kabotase, le sing dan a seb8 gainya. Untuk itu dalam Pasal 9 ayat (2) a,b,c,d, ini se-kaligus dapat kami terima.
Terima kasih.
KZTUA :
Terima k~sih, kami persilakan Fraksi PDI
TEU:cCU H. YUSUF ALI (F PDI) :
Terirua kasih Bapak Pimpinan, sesuai yang tercantum dalam DH~ dimana Fraksi kami di sini jelas tidak ada permasalahan yan~ meny8 ngkut Pasal 9 ayat (2) ini tetap. Namun setalah mendengar penjelasan baik d.::.ri rekan dari Fraksi Karya Pemban~unan maupun dari Fraksi ABRI serta Fraksi Persatuan Pembangunan tidc;.k ~. salahnya kalau masalah ini memang kalau saya melihat dar i Pemerintah sendiri telah terakomodir apa yanB telab. dibaho.s baik .oleh . Fraksi Kary8 Pembangunan, Fraksi A.BRI maupun P Fembane;unan~ Jadi dalam hal ini kamise.ngat Pat apabila masalah ini di terima ataupun disalurkan lewa t rrim.1t.uS.
Terima kasih.
Terima kasih, j~~di Fraksi PD! setuju dan dimasukkan ke Tinu.aus.
Dari Fraksi Per~atuan tadi dapat dit2rima, jadi tidak perlu masuk Tim.mus, semua dapat diterima.
Baiic, terirna kasih, tetapi sebelumnya kami ingin juga
r ikan b~ berapa hal yai tu di sini dil.;;a takan di dalam Pas al 9 ayat c atau denJan b.antuk persetujuan lainnya. Ini saya kira ada penjelasan sebab nanti kalau lainnya itu bertentangan
bi;...<g£timana. J adi ini ldra-kira pandangan kami.
Tf''-"'l('!1T "t "'·
i1o..;,l.Urt
Terirn.a kBsih, untuk ini kami pE:rsilakan dari pihak Pemerintah. \fr1l/i,.. .' O
P SI·lEH.I!J1';iH :
J:?apo.k Pimpinan, Ibu dan Bapal<:-bapak yang kami horma ti, kard
terima kasih dan sangat menghareai masukan yang disampaikan oleh Fraksi ABRI yang .se}::aligus juga mer.1berikan penjel~san bah11a memang ini adalah S?lah satu perubaha.n yang diinginkan denban adanya Undang-und&ng ini. K~ni juga terima kasih kepada Fraksi F2rsa.tuan Pern.bc.ngunan dun Fraltsi PDI yang memahami dan menyetujui
S\..i.OS ~2nsi ini.
- 10 -
Kepada Fraksi Karya Pemban;;;unan dapat lea.mi tc...mbahlrnn penjelasan Ya.nb intinya adalah memang ju.stru Pasal.. 9 ayat ( 2) inilah salah : satu perubahan yan5 cukup fundamental di dalam Undan.sundang ini. Kami yakin bah\e·Ja Fraksi Karya Pembanb"'Unan dar·i s11
dut substansinya sependapat karena ini merupakan satu l\.ab:i.ka!!
lah tcrobosan aPabila tidak segera kita lakseinakan maka kita benar-benar akan tertinggal dalam percu turan di dunia ini l~h];!
susnya mengenai masalah penerba.ngan ini. Kita juga mengetahui tadi disinggung oleh Fraksi Karya Pembangunan di Amerika Seri kat dcm bcberapa negara yanb lain. Memang ldta antara lain
juga Llelihat i tu dengan adanya perubahan dari Pasal 83 ICYi.U
Convention menjadi 83 BIS . yang di Sana dengan tegas dinyata lean bahwa tanggung jawab kalau ki ta carter dan sebagainya i tu sudarh baralih kepada operator, kepada yang mencarter, tidak l_qgi kepada pe~ilik pesawatnya.
Secara kongkrit dapat kami laporkan juga bahwa memang kj.
ta sudah menghadapi Pak, sekarang ini di dalam negara kita ialah bebarapa Air Line itu untuk memperluas usahanya itu tJ.. dak hlUngkin lagi dia membeli pesawat. Yang mungkin adc.lah men-'adakan le9sing, kalau pesa·r1at ini leasing maka tentunya ki ta bayangkan perusahaan Leas itu off shoore ada di luar Republik, katakan ada di Irlandia. Tentunya pesawat ini adalah pesaNat d~ ri peillilik perusahaan 1easing yang ada di Irlandia tadi. Kalau demikian ini dileas oleh Garuda mis~lnya atau oleh perusahaan penerbangan dalam negeri. Mohon maaf saya menyita waktu sedikit agar supaya antar kita jadi ada persepsi yang sama. Begitu masuk negara kita mau kita opersikan di dalam negeri sesuai dengan saran-s3 ran yang Pemerintah sependap8 t ini tidak boleh Cabot'1.ge Fak, ;.:.!abotage- ?rinsiple · artinya bah1,"1a i tu hanya old1
pesa»vat terbang dengan regristrasi PK ini pas ti harus di tangkap. Jadi di sini Pak, ada satu permasalahan. Karenanya maka lalu pesa·.-1at yang dileas katakan oleh Garuda i tu maka i -cu kita mungkinkan untuk diberikan keba.ngsaan• Di dalam Pasal 9 ini baru pcndaftarannya dahulu, k 8 rena kalau kita meloncat yanG dapat
dib.::ril\.C:.i.n kebe:.ngsaaa Yang rumusan .dalam Pasal 11 lama maka ·ber
arti pe.sa·.vat ini dapat didaftarkan di Indonesia. Karena itu be£
dasarkan masukan dari Bapak-bapak justru ini harus dapat didaf
tarkan dahulu. Kalau sudah _ ·; d 8 pat didaftarkan baru dl mintakan kebangsaan. Ini sebenarnya, tetapi kami sependap~t bab
wa pengertian mengenai le8 sing, mengenai sewa beli, mengenai s~ wa guna us 8 ha atau bentul< persetujuan yang tadi oleh Bapak Pirn
pinan dikemukakan a tau bentuk persetujuan a tau bentuk perilrntan ma!la yang l~bih tepat b~iklah nanti kita dalami lebih lanjut
dan •••
- 11 -
dan hal-hal ini perlu dimasukk8 n di dalam penjelasan1 apa yang dimaksud dengan sewa · bell, apa yang dim8 ksud dengan leasing begltu, tetapi di sini diberikan satu arahan bahwa rainimal dua tahun. Mengapa, karena kalau dua tahun di sini~di · dalam negeri beroperasi maka memadailah,
·dan ini lalu bukan untuk· hanya kelu8 r masuk saja. Dan ada satu essensi yang sangat penting ialah tidak didaftarkan di negara lain. Itu pada Pasal 9 ayat (2) pada a 11al kalima t ada· adalah pesawat udara yang tidalc didaftarkan
di negara lain.
Jadi ••••••
- 12 -
J :'lcli k:ll.:'lu dicl."lft..'lrk..'lll c1i nog!ll'!'l. l~ i t11 awt'lh ticl."lk ~ . tltlpu:n ld t."l ti -
12 ini. tapi sepintas lalu Sdr. Pimpinan dan ~ekan-r2k2n
Fra.ksi. ta.di telah disampaikan oleh Pemerintah bahwa oisa Ju~a
hak ata.u institusi Qadai ini. dalam ini kami inqin memoerikan
komentar menurut penQetahuan kami. bahwa institusi
tidak dikenal oleh pemilik pesawat terbanq. untuk samo~i
nantinva kami kuranQ sependapat denqan Pemerintah. j adi
berikan penjelasan dulu dalam ha.1 ini. vanq menqanut
sistem hukum anrusaction • vanQ hanya mehqenal institusi
in l.
k
inilah masalahnya. sehinQQa istilah qadai i ni diqanti dt,.::.n an
istila.h morqets vanq sebenarnya juqa tidak dikenal
perdata Indonesia.
Oleh sebab itulah kalau dari pihak Pemer-intah mer1Qc\t2t0 a.n
bisa juqa 11 Qadai. kami keberatan dalam hal ::i. r. i \ tapi
"hipotik 11 ya. tapi qadai tidak dan tidak dikenal dalam rial ini.
Oleh sebab itu kami kembali laqi bilamana Pemerintah bisa d~
-pat menerima apa yanQ kami sampai kan ini. untuk membei--i kan P
jelasan daripada Pasal 12 ini. se.hinQQa kami dalam hal i I: i me--
nvampaikan apakah masih perlu kita cantumkan didalam judul J~mi
an i tu .......... .
- 27 -
an itu. Jelas hicotik ini jaminan dalam h~l ini. tapi
oerlu., karena kita mencantumkan hioatik. karena hioatik ini kita
kaitkan denaan Kitab UU Hukum Perdata. taoi sekali laoi
nQadai" ti dak ki ta kenal. kecu.a.l i nanti kal au dal am penj el a~.an
disebLtka.n 11 mCJroets" dalam hal ini. demikian Sdr. Ketua.
KETUA :
Terima kasih~ karena ini oerlu oenjelasan dari Pemerintah~
kami ~ersilakan keoada Pemerintah.
CT~~EF:ItHAH :
Terima kasih masukan vanb disampaikan oleh FKP dan kami
terina kasih karenanva dalam Pasal 12 memano tidak ada "oc<.dai 11 ..
c~i::::.itu hanva dima·:::.ukan rrhipotik"e Di dal am avat ( 1 >. (2) d?.n (3)
jelaskan tadi., disini memano yanq diatur han\la
"hiootik"~ hak-ha.k kebendaan lain itu tundui~ keoada KUH Perdata . .,
derniki2n.
Jadi terima kasih Pak. ini memana kami justru memperkuat dan
karni memana menampuna sepenuhnva saran dari FKP~ memano Pasal 12
sesuai denaan Dokumen 3~ maka disana vana disa~ankan untuk diatur
hanva menaenai "hipotik".
Menqenai nhak-hak kebendaan lain" itu didalam KUH Perdata ..
memano ini juaa bisa nanti disana artinva menjadi masalah lain
1 aoi" taoi baiklah kami tidak memasuki itu~ karena nanti disana
apakah oeswa~ udara itu boleh diqadaikan atau tidak~ itu dalarri
praktek samoai sekarana di Reoublik .Indonesia ini belum ada· yana
oadai-kan. Sebenarnva juoa ada alasannya
karena kalau di aadai-kan tidak bisa mendatanakan
k c:n-en.:1 t 1. dal:: daoat di pakai ~ sebenarnva i tu anta~-a 1 ai n,
taLJi bai kl ah i tuk~n masal ah di ~<UH Pe"rdata.
di s:i rii nan ti dalam penjelasan seperti tadi kami
Jelaska~. itu hanvaakan kita jelaskan bahwa hak-hak kebendaan itu
diatur oleh KUH Perdata.
Me0•:ie:·nai "hiooti k" disini. ki ta tekankan ini.
Jad terima kasih Pak.
Jadi dari Pemerintah telah menjelaskan bahwa vana disamaai-
kan ·-nenqenai qadai itu hanya pancinaan. apakah Pak Wowor bisa
cukup jeli untuk menanokapnmva. ternvata ya.
YanQ kedua ada satu laoi pertanvaan dari FKP vano belum
denoan kata 11 jaminan" ini tidak ada pada Pasal 12~ aoe<.
masih aerlu kita tambahkan laoi kata "jaminan" dalam Judul.
PEMERINTAH
- 28 -
PEMERINTAH ( SOEBAGI{O S ) . :
Kami berpendapat ini masih perlu walaupun menQenai judul ini
diserahkan kepada TIMMUS catatan kami. jadi nanti mohon di TIMMUS
dapat kita diskusikan. tapi kami menQanQQap masih perlu karena
memanQ masih. tetap ada .. yaitu sebaQai jaminan-jaminan. palinq
tidak jaminan untuk hipotik. tapi ini akan diselesaikan didalam
TIMMUS kalau catatan kami.
Jadi kami masih berpendapat perlu Pak kata "jaminan'' ini
kal au ti dak nanti hanva 11 Pendaftaran dan KebanQ~aan pesa\.'>i.at
udara 11 saja. itu tidak mencakup menQenai hal ini. Na.mun kami
terima kasih yanQ sebesar-besarnva kepada FABRI vanQ menqinqatkan
kita menQenai judul ini tadi. vanQ diteruskan oleh Ft:::P.
Demikian Pak. apakah nanti akan dibatasi sebaoai jaminan hi
potik. apakah sebaQai jaminan. tapi menurut hemat kami sebaqai
jaminan itu lebih tepat. karena ini hanya salc;th satu saja ..
KETUA :
DenQan penjelasan Pemerintah ini. apakah dapat diterima
bahwa untuk Pasal 12 ini ki ta serahkan kepada TIMMUS. setLdu?
: ( Rapat : Setuju >
Terima kasih .. denQan catatan penjelasannva akan dit-L(muskan
kepada Pemerintah dan akan ditawarkan kembali kepada kita.
demikian? Terima kasih.
MunQkin ada tambahan di Dokumen 3.
Terima kasih kepada Pemerintah yanQ telah memberikan kep~da
kita rumusan baru yanQ merupakan kelanjutan dari Dokumen 3. Kita
lihat pada Bab VI. Bab VI ini diserahkan kepada TIMMUS denqan
ketiQa ayat ini .. kalau menurut Sekretariat. Pasal 13 ayat (1)
sudah disetujui. ayat (2) disetujui. ayat (3) disetujui. hanya
avat C2> diserahkan keOada TIMMUS. ini sudah disetujui jadi tidak
ada masalah.
Kita masuk ke Pasal 14. kalau menurut catatan Sekretariat~
sementara disetujui. karena terkait denQan Pasal 37 RUU keputusan
Raker tanQQal 11 Januari 1992. jadi ini sebenarnya sementara pada
prinsipnya sudah disetujui.
Pasal 15, ini diserahkan kepada PANJA menurut Dokujmen
Sekretariat. dan terdiri dari hanva 1 ayat. pada Pasal 15
Pemerintah merumuskan dalam 3 ayat. Jadi untuk ini kami mohon
penjelasan dari Pemerintah.
PEMER I NTAH ( SOEBAGIJO S ). i
Jadi Pasal 15 itµ yanQ semula hanya terdiri dari 1 ayat.
kami rumuskan menjadi 3 avat, mohon izin kami bacakan
Ayat (1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asinq vanq
tiba ................ .
- 29 -
a tau Indonesia ..
mend;;wat
di tetapkan untuk itu.
Disini ada satu kata yanQ sanqat substansial
vc:,i tu kata Femerintah,. karena sesuai denq.:m apa vanq sel.:Hn..:::,
l ; itu maka dari LIU itu aturannya akan
lebih lanJut denqan PP. untuk itu maka kata Pemerintah
0J. s2baqai berikut:
sebaqaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
diatur lebih Ianjut denaan Peraturan- Pemerint
Di tnai-::SL\dkan,. jadi tidak setiap kali penetapan
itu
Pei--aturan Pemerintah tidak. tetapi ketentuannva itu vanq di Lu.r·
dcnc:ian Peo12r i r,tE;1h,, sedanqkan menqenai penunj Ltkarin
deleQasi~an ~apada Pejabat ataucun r_ .iii ar.-~1 "I
_j.: i. -u ,j. i·:. ci ci L.:.if J
koord1nasi denqan berbaQai pihak.
m2manq baru) f<etentuan sebaqaimana dimaksud
~yat Cl) tidak berlaku dalam keadaan darurat.
Ini adalah untuk menqakomodasikan
Bapak F-impinan., ;nenQapa dLLl u
Pem2rintah titak d~ baranQkali ada baiknya. karena
~alam keadaan darurat apapun bisa terJadi. beqitu ya Gama~va saJ
SLidah namLin oleh Ff<P di • • J i nq1 n1..::an i ni
sehinqqa ya tidak salah kaiau dimasukan. kecuali
dar·ur at ti dai:: sal ah A
Jadi inilah sebabnya, maka Pasal 15 vanq semula ha~ya · vat
kita jadikan 3 av~t. denQan kata lain avat (1) dan (3) itu -. 1
sama denqan Pasal lama~ hanya lebih diteqaskan.
itu menqakomodasikan S?ran dari FKP.
l<ETUA ;
Terima kasih. untuk selanjutnva kami mohon FABRI
tanqqapan oertama.
FABF-:I '<Or1BUN.
kasih. dari FABRI Pasal 15 dikembanQkan
av at vanq namp semakin jelas. FABRI pada hakelatnv
setuju untLk di sahkan.
Terima k~sih, kami serahkan kepada FPP.
FPP CH. UMAR BUANG)
30 -
FPP (H. UMAR BUANG>
Terima kasi~ Pimoinan. FPP manut stabilisator.
FPDI <T.Mc YUSUF ALI> :
Terima kasih Pak Ketua. memanQ juQa ini rumusan dari
Pemerintah ini. pihak Pemerintah menurut yanQ sava ikuti memano
juqa kadana-kadana pada ~ana 6 avat dipersinakat jadi 3 avat. dan
tidak ada ayat ditambah avat. tapi tidak m~salah. oleh karena
sebaaaimana dikatakn oleh FABRI tadi itu justru denaan menambah
ayat ini lebih jelas. oleh karena itu FPDI dapat diterima.
FKP <J.G. WOWOR. SH> :
Dari FKP apalaai. yana telah di akomodir oleh Pemerintah
berkenaan denaan keadaan darurat ini. vanQ dicantumkan pada Pasal
15 avat <2>. hanva masalahnva kembali laai. Sdr. Pimpinan. Pasal
15 ini dari pihak FKP tidak ada masalah. kami terima kasih sekali
keoada Pemerintah. hanya Bandar Udara ini laQi yanQ belum kita
selesaikan. Jldi de~oan catatan itu saja Pak.
KETUA :
Terima kasih. seperti vana kita Ckalau tidak salah) kita
seoakati memana Bandar Udara. Laoanaan Terbana. Panakalan Udara
inikan kita masih dalam ini. tetapi materi sudah daoat diterima.
Jadi daoat kita putuskan ini menjadi Keputusan PANJA.
< Rapat Setuju >
Terima kasih.
Selanjutnva Pasal 16 sudah disetujuikan. tidak ada masalah.
Pasal 17 diserahkan TIMMUS. setuju. cocok?
( Raoat . . Setuju >
Bab ' .. /I I. "Kesel amatan dan Keamanan Penerbanaan 11 sudah di -
setujui.
F'asal usulan FABRI oembahasannva ditanoauhkan. ini
menurut Dokumen Sekretariat Pasal ••••• penambahan FABRI kita
lihat hal.30 dari DIM.
Jadi setiap awak pesawat barus memenuhi persyaratan kesehatan
dan lain sebaqainya.
/- --· . \7i1S · , · .. Jf,1~
Jadi kita •••••••
- 31 -
Jadi kita tangguhkan pasal itu, panbahasarnya juga tidak diserahkan ke:nana
dibahasnya ? di PA?SJS itu ya ?
Diskors ~tara. l ! !
KE".IUA:
S;mdara ... saudara sekalian, kani mohon kita dapa.t masuk kanbali setelah m:. ringankan tublh, disini mengingatkan kanbali bahwa manang masih perlu sewaktu -
waktu msnenuhi persyaratan kita sebagai mamisia dan kesehatan.
Baiklah skors kani cabut, dan rapat ·kani 1::uka lagi.
Jadi kita masdk ke Bab VII meogenai kesela:natan dan keananan penerbangan.
an FABRI ini ~ldn perlu ada penjelasan, apa ~ dimaksudkan dengan usulan
dan kira-kira usulnya baga:imana.
FAJRI (CMBUN SlMA'lUPAT:;c)
Terfma kasih sa.udara P:impinan, jadi Bab VII akan mengatur mengenai kese -
lanatan dan keananari. pener~an. Sekali lagi yang d:imaksud disini Keananan tu kan hanka:n tapi dalan rangka . SAFEl'Y SEClRI'IY penerbangan. Oleh karenanya kami
mel!hat bahwa pasal-pasal yang diatur dalan Bab VII ada · satu hal yang prinsipil
yq menurut FABRI belun termasukkan atau barangkali terlupakan dimana didalan
Undang-U~ yq lana yarg akan diganti yaitu Undang-Undang 83/58 yang akan
ditarik itu ada pasal yang mer.gatur te.nt.a~ keananan ini yang merurut pendapa t
FABRI sangat relevan untuk dimasukkan dalan r~ka Un:lang-Undang selain dari
pada manang untuk menjqkau waktu yq akan datang yang sekarang dida -
lan dunia pener~an dalan konvensi-kawensi hal tersebut sangat diinginkan
untuk tetap untuk dimasukkan sebagai suab.t substansi didalam RUU yaitu mengenai
keananan. oleh karenanya didala:n Bab VII F ABRI menya.rankan untuk me.na:nbah satu
Pasal baru yang terdiri dari dua ayat yang menyangkut masalah keananan yang
bunyinya kurang lebih denikian, ini kami ~kat sepenul:nya dari Undang Undang
yang lana yaitu ayat (1) : Setiap orang atau badan hukum haru.s berusaha melakukan pencegahan
terhadap setiap tirda.kan yang dapat men:imbulkan g~ keananan
pererbcmgan.
Ayat (2) : Pergaturanpencegahan ~hadap keamanan penerbangan sebaga:i.mana di
maksud dalan ayat (1) ditetapkan dengan peraturan panerintah.
~oagai ilustrasi bahwa beberapa beberapa bentuk gangguan keamanan pener
bqan dapat manbahayakan secara langsung pertahanan keananan negara ataukah
penerbangan itu sendiri sepertimisalnya tindakan sabotase terhadap fasilitas
penerbangan yang selain dipe:rgunakan untuk penerbangan sipil juga dipergunakan
untuk keperluan Hankamneg atau kejahatan panbajakan ·dengan motivasi politik.
terorisne.
terhadap •••••••
- 32 -
te:rhadap . gangguan kea:nsnan penerbangan sanacan itu itu perlu adanya suatu
tindakan-tinda.kan yang diatllr dalan pasal~asal,· Itu latar belakang mengapa
FABRI ·menginginkan dan mengacu kepada U~.-Undang yang 1ana untuk dimasuk
kan ..
Denikian latar belakang t mohon· da.pat diterima. Terima kasih.
KEI'UA:
Terima kasih. Jadi FAIR! mergusulkan perubahm ini. kani mohon maaf kami
kel:i.ru tadi karena di DIM halanan 30· penambahan ayat baru bmyinya lain, ber
arti ini ada perubahan. 29 penyenpurnaan tapi usul penanbaban ayat baru tertu
lis dihalanan 30. ada dua macam.
Jadi ini menang usul clari FABRI untuk diperhatjkan pasal-pasal yang ter
dapat dalan Undang~Undang Nanor 83 tahJn 58 ~ nantinya yang dianggap masih
relevan yang perlu kita masukkan disini karena belun ter~ didalan RUU, se-:
hir@ga ini d:imohonkan untuk d:imasukkan kedalam pasal baru.
Dengan danikian irii usul dari FABRI dan kami tawarkan kepada rekan-rekan
apakah kita bic~ disini ? Setuju.? FPP
FPP (UMAR PDAOO) :
Ter:ima kasih Pimpinan, usul dari ~AJRI setelah saya melihat catiltan ke
seluruhan dari yang diatur oleh ~aksi.Penerintah~ ini bisa dilihat pada pasal
24 ini sudah tercakup. Pasal 24 berb.myi : Pencegahan dan penanggulangan tindakan yang dapat menim
bulkan gangguan terhadap keamanan penerbangan tennasuk
yang mm~ pertaharum dan keananan negara diatur
dengan perat:uran pemerintah.
Sa.ya ldra sudah terakanodir disini, ter:ima. kasih. Barang kali FABRI bisa
mener:ima itu nanti kita ~ langs.mg ke pasal lain. Terima kasih.
KEIUA . Terima kasih, dari FPP telah mencoba. untuk menyederhanakan sidang ini,jadi
sebelunnya kani mintakan dulu. dari Penerintah, apakah usul FABRI betul dile
dapat pada pasal 9 ba.ru pada halanan 21 daripada buku DlM.
Disitu pasal 9 baru yang telah disetujui untuk dibicarakan pada tingkat Panja
dan kani menang menunggu saatnya sebab sebenarnya tadi saudara Pimpinan sudah
mengE!ll.lkakan menyi.rw.mg mengeriai masalah ini yang dibicarakan dalan tingkat
Panja tapi belt.m dibicarakan. ..
Oleh karena itu kani menuriggu ada kol:elasfnya d.eqJan Pasal 18 ini. Dipasal
9 itu FKP mengusulkan ayat (1) pasal 9 ba.ru seperti tertera pada ha
lanan 21 dari DIM, Pengoperasian prasarana dan sarana penerbangan hanya dapat dilakukan oleh tenaga-teilaga · yang jelas menenuhi kualifikasi keahlian.
Ayat (2)-nya : Persyarat.an keahli.an dan tat.acara mendapatkan kualifikasi se
baga:imana dimaksudkan dalam·ayat (1) diat:Ur dengan peraturan Pemerintah.
Kelihatannya bahwa. masa.lalnya dis:ini, pqertian daripada setiap per
sonil penerbangan ini barangkali perlu mendapat dij elaskan dalan penj elasan
apa yang dimaksud dengan setiap personil penerbangan, yang dika.tagorikan
sebagai personil penerbangan ini apa, perlu jelas. Unp2111anya SATPR1 d:imasuk
kan seperti yang diksrukaka:l oleh rekan anggota dari FABRI
Jikalau itu sudah ada penjelasamya, maka saya ki.ra masalah yang dikenukakan
oleh rekan dari FABRI itu Sengan sendirinya aendapat tanggapan. Iniyang
pertama. Dan dulu Fraksi kani menpennasalahkan pada waktu panbahasan pasal ini
pada tingkat Pansus adalah mengenai pendidikan dan latihan. Sia.pa yang me-
1~ pendidikan tersel:ut, apakah melalui instansi atau badan lenbaga
pendidikan yang bemaung diba\.ah DepartElnen Pendidikan, ataukah Departenen
Perhub.mgan. Yang ini perlu diatur, oleh karena itu 11.1ellJenai masalah pendidik
an :ini juga perlu diatur dengan peraturan Pener:intah yang disarankan oleh
Fraksi Karya ·pada waktu itu.
Yang ingin kani kenukakan adalah bahwa pertana-tana untuk menanggapi apa
yq diksnukakan., yang disarankan oleh Yth rekan dari FAiRI, kami sarankan
bahwa sebaiknya kit:a sepakat dulu mengenai pengertian setiap perscnil pener
bangan bagaimana. Untuk itu perlu ada penj elasannya.
Kem.tdian atas dasar penjelasan itu bisa ditingkatkan apa yang disarankan oleh
FABRI. Dan masalah ....
- 37 -
Dan masalah yang kedua, adalah masalah mengenai pelaksanaan pmdidikan dan
latihan untuk menperoleh sertifikat, itu perlu diatur dengan peraturan panerin
tah atau paling sedikit supaya kelihatannya pendidikan itu merupakan salah satu
bagian dari seluruh sistsn pendidikan nasialal kita.
Denikian ·saudara Pimpinan. Ter:bna kasih.
I<E'IUA: Texiina kasih. Dari FKP sela:fn merumggapi masalah tadi juga menberi.kan dua
masalah yaitu perlunya ada pengertian mengenai personil penerbangan, clan ke -
duamqenai pendidikan dan latiban tadi apakah dipegang oleh departanen teh
nis yang bersangkutan ataukah Departanen Pendidikan dan Keb..ldayaan.
Untuk selanjutnya kani pers-lahkan da:ri FPP.
FPP (lMAR IIWG}
Terllna ka:>'sih. Untuk Pasal 18 ayat (1), sebab (2) nya sudah di tllnuskan
(3) sudah t:inuskan 1 dan ~~pi tEll.tang apa usulan dari FABRI mengmai me
dical flight ta.di, saya · ada usul kalau dapat ini nanti diberikan pada penje
lasan nawn kalau menang akan climasukkan kedalan batang tubuh kani setuju, se
bab perscnil penerbangan wa.jib msniliki sertifikat kecakapan clan kesehatan,
. ditanbahi ''dan Kesehatan'', ja.dd. sudah mencakup.
Sedang yq ketiga mengenai usul FKP yq dilruhmgkan dengan halaman 21
mengenai persyaratan keahli.an, disini apakah kecakapan itu sudah tidak ireru
pakan satu keahlian. Inipun nanti kani usulkan agar ditambahkan didala:n pen
jelasan RIJU Pasal 18 ini.
Terima kasih.
KE'IUA:·
Terllna ka.sih. Kami persilahkan dari FPDI.
FPDI (YUSJF .ALI):
Ter:ima kasih. Setelah kani mendengar da:ri • penjelasan dari FABRI kani
dapat me.nahani, me:nang masalah medical chek ini terha.dap pesawat memang sa
ngat diperlukan. Jadi dal.an masa.lah 1n1 kalau menurut kami masalah ini tidak
perlu dimasukkan dalan batang tubuh lagi tapi cukup diberi.ksn dalan penjelas . an sehlllgga apa yq d:hmgkapkan oleh FABRI itu· bisa tertanpung.
Jadi menyangla.it dengan karena Fl<P menyangkut masalah pendidikan, :ini saya
juga kani. ini dalan menyangkut masalah pendidikan, apakah pendidikan dibawah
Departsnen Pdan K, apakah masing-masing DepartE9en mengadakan pendidikan. Ini
supaya jelas. Jadi akhimya kalau hanya masalah ini akhimya senua departanen
metBadakan pendidikan tersendiri. Apakah tidak seba:i.knya yang menyangkut masa
lah pendidikan 1111.l:lgldn menyangkut masalah telmis juga bernaung dibawah De
partemen P dan K.
FABRI { ON13Dll S!H\.TUP.\NG )
Ter:ima kasih, jadi 1\naa.£11 mungkin untuk lebih memperjelas wawasan dan
untuk mengetalui apa yang diinginkan oleh FABR.I seperti yang kami sarankan
da:ri sSDJla sebetulnya ingin manbedakan setiap perscnil penerbangan itu yang
mara. .. ,. ...
- 38 -
mana, sehingga perlu dalan satu klausul atau. ayat ata:u sub ayat yang menbedakan sebetulnya skip personil itu awak pesawat lain sendiri. Sebagai contoh
seorang Kapten Penerbang di eek pada pagi hari agak tinggi darah tingginya
misalnya naik, itu tidak boleh terbarg. Sedangkan tukang mesin itu biar darah
tinggi juga tidak apa-apa, jadi berbeda sekali maksudnya begitu untuk meng
hindari hal-hal seperti ini perlu dibedaksn setiap persmil itu. Jadi pener
banga itu manpunyai kua.lifikasi tersendi.ri, air crew i1ll msnptm.yai kualifika
si tersendiri sebaga:imana. diterapkan di TNI angkatan udara, misalnya begitu.
Apa salalnya did.uni.a penerbangan itu sipil juga apakah perlu ini atau tidak
kalau menang perlu makanya kita sarankan seperti i1ll. Jadi tidak bisa kita
sanakan sertifikat kecakapan sans ~an sertifi.kat kesehatan.Jadi harus di
clearkan satu pasal.
Naoam juga bukan kani tidak sependapat misalnya ini nanti diruruskan
bagaimana tetapi substansi ini apakah diter:ima atau tidak, ini yang perlu
kami m:inta ja.waban dari fonm ini.
Demikian ter:ima kasih.
KETUA ••••••
- 39 -
f.'" ,~,.. r •
""-' ,_ vf; ;
Terima kasih, kami mohon mungkin tambahan penjelasan dari Pemerint0h jika ada.
Terima ~,\.asih Pal<, ltalau subst(.msinya seperti tadi kami
kemu1rnkan, kami sependapat. Sebagaim8 na ki ta juga mengetahui
walaupun memilil<i sertifikat kecakapan kalau pada saat mau
tcrbant; itu ada yang tidak beres ya dia di-grounded bec;itu,
.oranE:,nya yang tidak h;.;res, artlnya berkaitan dengan kesehat
an ~-\.~::_t.c.~wnlah pilot yang bersangkutcm. Itu kiranya dapat lK1:.!}
ti a_i:)obila sep0n~apat lcitd masul-cltan dalam penjelasan. Jadi
di :Jdyangkan bah .. ra hal-hal ini akan diatur lebih lanjut di da
lam . aYat ( )) inl.
iviengenai ayat ( 2) ini memang ada yang menyarankan adanya
tt..:mb~han ta "khusus" dari Fraksi Karya Peinbangunan ti-
dal-\. salah. Jadi lrnmi memang tidak memasukkan kata nkhusus'' di
.sini :<:arena menurut hemat kami ini nanti akan ki ta dalami di
llalau 'Iimmus. Naoun sekedar sebagai tambahan saja kami lngin
menjelas~<.an bahwa berdasarkan Undang-undang tentong S tern
Pendidl~an :~asional Pasal 10, Pasal 11 i tu di sana sebenarnya
kalau h:ami tidak salah i tu tidak ada yang istilahnya "Pendi
dL~an dan pelatihan khusus" begi tu, tetapi baiklah ini n 2 nti
didalami saja di dalam Timmus menurut hem8 t kami. Di sana yang
ada adalah Hfendidikan profesional" tetapi bukan khusus begitu. ~Z al au pendidikan umum ada tetapi pendidikan khusus tidak ·ada,
teta.t.,,i kami ingin menyarankan agar hal ini ki ta selesaikan nan
ti di dalam Timmus.
Terima kasih.
K,~TUA :
·.Lerima kasih, khusus untuk Fraksi ABRI bahwa ada usul da
ri rekan-rekan maupun Pemerintah untuk memasukkan ini dalam
Timmus pembahasan lebih lanjut dengan beberapa catatan bah,va
yan£; menyangkut masalah yang diajukan tadl oleh Fraksi ABRI d~
pat dimasukkan dalam Penjelasan. Kalau ini disetujui maka ini
dapat kita putuskan.
r~ami persilakan.
JH3UH SH1ATUF.A.NG (F ABRI) :
Terima kaslh untuk kesempatan yang kesekian kalinya, ka
lau dari kanli dari Fraksi ABRI apabila melihat bobot dari pada
permasalahan sebetulnya ctikup berat dan cukup patut dimasukkan
di dalam •••••
- 40 -
di dalam batang tubuh Rancangan Undang-undang, dan dari Fral<Si ABfU sendiri belum melihat walaupun ada kesepakatan dari Pe-m.erintah bah,o1a i tu sebetulnya di terima. Hanya substansi yang akan di 8 tur ini menurut Pemerintah akan di-Timmusk8n dimana hal tersebut dimasukkan di dalam penjelas8 n. Menurut Fraksi ABRI tampaknya hal tersebut masih mempunyai bobot yang cukup tinggi lthususnya di dalam hal.-hal p~nerbangan yang semakin canggih dimana memerlukan suatu kesehatan dari pada a·11ak pesa.vat i tu memerlukan persyaratan yang khusus. Oleh k8 renanya tanpa mengurangi pendapat dari Fraksi-fraksi, Fraks.i ABRI sangat ingin sebetulnya untuk memecehkan masalah tersebut barangkali 1·2bih tepat di Tim Kecil •. ·
Demikian Fraksi ABRI, terima kasih.
i~i:TUA
Baik, jadi Fraksi ABRI dapat menerima dan untuk membahasnya lebih lanjut di dalam Tim Kecil.
Baik, apakah ini dapat disetujui ?
(Sidang : 3etuju)
Ill. LUf~AS NAULOHY (F KP) :
Setuju Pak, ini ada catatan ·saja, tadi kC!ffii mengemukakan mengenai saran diadakan suatu penjelasan yang bagi kita bisa clear apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan "personil penerban-" an''. Apakah ini .sekaligus dikai tkan dengan masalah i tu untuk di
ba.has dalam Tim r~ecil, sebab ini ada kaitannya penjelasan d:'ri ayat (1). Itu yang ingin kami tambahkan.
Terima kasih.
T~:;rima kasih, jadi tadi yang ki ta ketok memang baru usul Fralrni AB;-tI mengenai masalah medical test personil penerbangan taui dan dari ?"'raksi Karya Fembangunan memang ada tambahan untu1< bL:>a sekaligus di dalam Tim Kecil itu dibicarakan masalah personil 1'~lasif ikasi dan kwalifikasi dari apa yang dimaksud dengan personil p2nerbangan. Saya kira i_tu, apakah ini dapat diterima ?
(Sidang : Setuju) Terlma kaslh. 3audara-saudara, sekarang jam 12..20 :IIB, kita habiskan ini
dahulu semua baru makan siang.· Apakah setuju ?
(Sidang : Setuju).
Saya •••
- 41 -
~aya ~ira tidak apa-apa, mungkin kita selesaikan, kalau sayo_ hat di sini y21.nt,; mir·lng-miring ini hanya ada dua halarnan.
klah kita meningkat ~e Pasal 19, di dokumen Sekretariat sudah di;;:12:ujui oleh Raker ayAt (1), ayat (2) dan ayat (3) i:1aupun (4). Ayat (3) dan ay8t (4) diserahkan kepada Panja• Jadi ay~t (3) dan ayat (4) diserahlcan kepada Panja dan dari Fe
merintah di dalam dokumen 3 dicetak miring ayAt (3) dan ay8 t (4) Ladl untuk dib~has di dalam Fanja.
1:arni persilal<an PemerL·1 untul~ memberikan penjel8 san.
p2;.:::.;;~n.;·;;.H ( 30ED.\G!JO S )
T ~ ·t~aslh i3apal~ P impinan, l'\.ami dapa L penugasan dari Ba-
i-·a~~ ~irjen.
- Jadi b:::gini Ibu clan Bapalt-bG.pak, aYa t ( 3) dan aY at ( L~) ,.;eman6 h:ami rumuskan masih tidal<. bcrbeda dengan yang lama tetapi dengan satu catatan kiranya adalah demikian. Catatan kami ay 8 t ( 3) ada sediki t saja tetapi catat;.;n kami ialah bah-... 1a
Jur·i i"raksi tuan Pembangunan itu memberikan pandangan b 8h-..ra ;:.iya t ( 3) lni dianggap tidak perlu karena sudah masu1( da
lam ayat (1). Demikian dciri Fraksi Persatuan Pembangunan, dan ayat (4) itu adalah dis 8 rankan tida~ dengan Peraturan Peme
rint~1h tet.Jpi dengan Keputusan Menteri Perhubungan. I!lengenai aYP t (3) apabila deri Fraksi Karya Pemb~mgunan,
F~aksi ABRI dan Fraksi PDI .sependap8 t deng8 n Fraksi Persatuan F12mb.-"ne;;;unan, Ferner in tah tidak ada l<eberatan untuk memasukkan ayat (3) ini di dalam ayat (1) sehingga dengan demikian ayat (1) itu sudah diangg8 p cukup menampuz:ig aYat (3).
Ifong2nai ay8 t ( 4), Pemerintah berpendapat bahwa sesuai · den5an konsensus ki ta s'elama ini, i tu kiranya dari Undang-undang peng;_,turan lebih lanjutnya dilimpahkan kepada Feraturan Femerint3h d8 n tidak langsung kepada Menteri.
Demikian, terima kasih.
t(.2;TUA . :
Terima kasih a tas penjel8 sali Pemerintah, kami persilalcan tanggapan dari Fraksi Karya Fembangunan.
Iii.. LUK.i\.S NANLOHY ( F KP) :
Terima kasih Saudara Pimpinan, kami juga dalam pembicaraan masalah ini pad8 tlngkat Pansus telah mengemukakan juga bahwa
n.li:mgenai ay ~ t ( 3) .ini sebenarnya sudah meliputi. di dalam pengertian ayat (1). Kalau memang masih memerlukan bahwa sertifikat kela.ikan udara ini adalah merup~kan tanda bukti laik ud8 ra
barangkali •••
- 42 -
bar3 ngkali lni bisa dicantumkan dalam penjelasan atau di
kai tl<an berso.ma-sama dengan ayat ( 1) , i tu salah sa tu alterna tif. Sebenarnya ayat (l) ini kalau mau dipertahankan juga tidak apa-apa asal mengenai sertif ikat kelaikan udara ini umpamanya dalam penjelasan dijelaskan : "Sertifikat kelaikan udara adalah merupakan tanda bukti laik udara". Itu di dalam penjelasan juga sudah bisa dimasukkan.
Kemudian Saudara Ketua, mengenai masalah persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikat dan karena .ayat (2)
itu dic2ntumkan rnengenai pemeriksaan dilakukan melalui pemeri~ saan dan pengujian, maka sebenarnya juga ini harus diaturkan den ... :/111 Fera turan Pemerintah. Saya kira ini dalam perumusan sudah dimuat s:.:hingga sebenarnya perumusan di sini jadi Pasal 19
ini Fraltsi Karya Pembangunan sarankan agar ayat (3) ini diclrop dimasul{kan dalam penjelasan sehingga Pasal 19 ini ter
diri dari hanya 3 ay8 t. Terima kasih.
i~~TUA :
Terlma E..asih, kami persilakan dari Fraksi ABRI.
ONBUN SIM.ATUP.A.NG ( F ABRI) :
Terima kasih, Pimpinan, kalau kami kembali kepada dokwnen DIH dari Fraksi ABRI pada hakekatnya Pasal 19 Fraksi ABRI pada dasarnya tidak menemukan substansi yang berbeda, namun setr.=lah melihat dan mendengarkan dari Fraksi-fraksi alasan-alasan tentunya hal-hal tersebut perlu kita perhatikan untuk dipertimbangkan :,.,alaupun Fraksi ABRI tetap kepada penjelasan semula. :~amun dengan adanya hal yang baru yang disampaikan oleh Pemer intah yaitu terdiri dari 4 ayat juga, ayat yang lama juga sama narnun dengan mJal\.si yanG mungkin berbeda sediki t, perlu kami tumbahkan bahwa memang pada ayat-ayat sebelumnya Fraksi A:3RI mempermasalahkan apakah mungkin peraturan-peraturan yang
akan diatur itu bisa lebih rendah dari pada PP. Suuah terja :;ab oleh Pemerintah dan disepakati pada v18 ktu i tu memang semuanya akan diatur dalam PP. J ad~ bc.,r-Jngkali dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh ?"'raksi Fersatuan Fernbangunan barangkali oleh Nenteri tidak rnent,'Urangi maksud dari Fraksi Persatuan Fembangunan yang tentu nya ingin supaya cepat masalah ini diselesaikan, tidak menunggu-nun5gu dari turunnya tet:__,pi Menteri ini bisa dipahami.
i
Ha:;1un rupanya berl<.embang akan diatUr dengan Peraturan Pemerintah
sehingga ••••
- 43·-
sehingga dari Fraksi ABRI meliha.t masalah i~i sebetulnya tidak ada masalah keseluruhan dari ayat tersebut apakah ini yang lama apakah yang baru dapat diterima.
Dem1kian terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, jadi Fraksi ABRI dapat menerima baik yang lama maupun yang .baru.
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Persatuan Pembangunan.
MUHAMMAD YUSUF HUSIN (F PP) :
Terima kasih Saudara Ketua, untuk. aYat (3) sama persis usul kami dengan usul Fraksi Karya Pembangunan dan Pemerintahpun nampaknya tidak ada masalah dimana antara ayat (1) dan ayat (3) ini sebenarnya sama dan cukup ayat (3) itu merupakan penjelasan dari ayat (1).
Kemudian khusus mengenai ay8 t (4), ini dalam usul Fraksi Persatuan Pembangunan tidak hanya pada P8 sal 19 ini tetapi banyak pasal-pasal lain.
Kemudian dalam Pansus kita ini untuk RUU Kereta Api kita menggunakan istilah "Menter!" ini dan banyak pasal yang telah kita setujui itu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Kemudian ada apakah kesepakatan atau apa dalam LLAJ nampaknya kita tidak menggunakan "Menter!" lagi. Dari Fraksi Persatuan Pembangunan ingin supaya RUU tentang Penerbangan ini dapat ki~a selesaikan sesuai· deng8 n jadwal, jadi tidak berlarut-18 rut. Mengingat banyaknya pasal-pasal yang akan diusulkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dan diatur tid8 k deng8 n Peraturan Pemerintah tetapi oleh Menter!, untuk ini kami ingin meny9mpaikan usul baru. Usul baru ini perlu ada Rapat Pimpinan bersama Pemerintah yang menetapkan untuk garis selanjutnya baik dalam RUU ini maupun RUU Pelayaran n~nti. Kalau memang tidak. kita setu,jui kata "Menter! " kalau itu sudah keputusan Rapat Pimpinan kami akan terima, tetapi kalau ada RUU yang kita terima ada yang kata "Menteri" ada y
8ng tidak, maka kami akan tetap bertahan yang "Menter!".
Kalau argumentasi kami ba .. .,a 10 undang-undang sekarang, undangunda.ng yang sudah kita syahkan yang mencantumkan itu "Menteri", banyak. Jadi kalau argumentasi kita cukup banyak, tetapi kalau untuk kesepakatan kita bersama tidak ada masalahnya biarpun undang undang yang lain sudah bisa diatur Peraturan Menteri.
Oleh •• !t~
- 44 -
Oleh karena itu kami memulangkan ini kepada Rapat Pimpinan bersama Pe~erintah untuk menetapkan tidak saja Rancang8 n Undang-undang ini tetapi juga Ranc8 ngan Undang-undang Pelayaran yang akan kita bic~rakan.
Demikian saran kami, terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, jadi Fraksi Persatuan Pembangunan mengenai ayat (3) dapat menyetujui untuk dimasukkan dalam penjel 8 san. Mengenai kedudukan dari ketentuan apakah di~tur dalam PP ataukah pada Menteri itu diserahkan kepada Rapat Pimpinan bersama Pemerintah untuk memutuskan menj 8 di satu kesepakatan bersama. Hal ini saya kira apakah usul ini kam1 ta.1arkan atau kita bicarakan. Ya baru dari fraksi Persatuan Pembangunan yang kita bicarakan, dari Fraksi PDI belum. Jadi nanti akan kita tawcrkan kepada Saudara-saud8 ra sekalian.
Kami persilakan dari Fraksi PDI.
TEUKU M. YUSUF ALI (F PDI) :
Terima kasih Pak Ketua, setelah mendengar penjelasan dari Fraksi Karya Pembangunan maupun dari Fraksi Persatuan Pembangunnan tadi, yang meny8 ngkut Pasal 19 ini antara ay8 t (1) dan ayat (3) ini sebenarnya ada persamaan. Saya lebih condong usul dari Frak,siKarya Pembaagunan, hanya penambahan ayat (1) ditambah yang lengkapnya begini :"Setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat kelaikan udara merupakan tanda bukti laik udara~ Ini tadi usul dari Fraksi Karya Pembangunan kalau tidak salah. Saya kira ayat ini bisa diciutkan begitu. Jadi antara ay8 t (1) dan ayat (3) ini dapat disatukan.
Itu saja penjelasan, terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa dari Fraksi Karya Pembangunan kalau tidak keliru minta ayat (3) masuk penjelasan, ayat (1) tetap sebagaimana bias 8 •
IR. LUKAS NANLOHY (F KP) :
Alasannys Pak Ketua, karena di Pansus ki~a sudah sepakat menyetujui ay8 t (1) sehingga memang ::;ukar untuk harus merubah ayat (1) dan keliha~a.unya ayat (3) itu tepat kalau memang dimaksuuKcs.u.sebagai penjelasan.
DemiKian, terima kasih.
K.ETUA: •••••
- 45 -
KETUA :
Terima Kasih, kami serahkan kepaaa Pemerintah untuk mena1ili gapi mas al ah ini. K&11i persilakan.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Pimpinan, jadi seperti tadi juga telah Kami kemukakan bahwa Pemerintah tidak keberatan apabila ayat (3) ini dihapuskan dalam arti ini dimasukkan dalam penjelasan sehingga dengan demikian J'lanya·akan terdiri dari 3 aYat, aY8 t (1), ayat (2) dan ayat (4) menjadi ay8 t (3).
Saya kira sampai di sini dahulu mengenai Peraturan Pemerintah kami masih menunggu.
KETUA :
Terima kasih, dengan ini apakah dapat kita setujui bahwa untuk Pasal 19 ayat (3) kita masukkan ke dalam penjelasan dan kita serahkan kepada Timin.us ?
(Sidang : Setuju) Sedangkan ay0 t (4) yang menyangkut masalah Peraturan Peme
ri~tah kita serahkan nanti kepada Bapak H. Umar Buang, melalui Bapak H. Umar Buang untuk dirapatkan dalam Rapat Pimpinan. Ini usul, apakah kita bahas di sini atau apakah kita tinggalkan dulu untuk kita teruskan ke yang, lain~ Sekaligus?
DRS. SOEDARMAOOI (F KP) :
Pak Ketua, saya ingat persis proses materi ini, jadi kalau ini akan dibicarakan lagi kami . khawatir kalau seluruh
.w8 ktu yang tinggal 25 menit ini bahkan mungkin kurang akan habis untuk itu. Memang sebetulnya kita p8 da saat membahas RUU LLAJR itu memang ;u:iahada kesepakatan namun kalau toh sekarang ada perubahan lagi itu terserah ki'ta tetapi yang penting kalau toh ini masuk sekarang untuk dibahas dalam Panja akan makan wak.tu tetapi kami terus terang berkeberatan kalau kita akan menerima keputusan dari Rapat Pimpinan bersama Pemerintah. Kalau harus . dibahas ya bahaslah dalam korum ini tetapi jangan dalam waktu sekarang ini.
Terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, kami akan minta juga Sekretariat mungkin ada bahan-bahan apa yang kita bahas dahulu menyangkut masalah PP dan Menteri supaya, kita tidak lari dari kesepakatan yang sudah kita peroleh. Jadi saya kira kita akan minta kepada Sekretariat untuk itu dan kita tunda sebentar untuk pembicaraan masalah PP dan Menter!.
Jadi kita pending ini ? (Sidang : Setuju).
Terima kasih. Pas al 20 •.•
- 46 -
Pasal 20 juga kita serahkan kepada Panja. Kami persilakan kepada Pemerintah untuk da~t ·memberi
kan penjelasan.
PEMERINTAH ( SOEBAGIJO S ) :
Bapak Pimpinan, rumusannya adalah tetap sama dengan tambahan penjelasan .bahwa memang setiap fasilitas dan atau peralatan'penun~ug· penerbangan itu wajib memenuhi persyaratan k~ selamatan penerbangan. Jadi sebenarnya sudah jelas begitu.
Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan, apakah setuju ?
(F KP : Setuju) Dapat kita setujui ?
(Sidang : Setuju) Jadi ini merupakan keputusan Panja.
Pasal 22 sama-sama terdiri dari 3 ay8 t dan diserahkan kepada Panja, kami persilakan Pemerintah untuk memberikan penjelasan.
·· PEMERINTAH ( SOEBAGI JO S ) :
Bapak Pimpinan yang kami hormati, kami bacakan rurnusan yang ba~ ialah : (1) Dalam r@ngka keselam8 tan penerbangan setiap pesawat udara
yang terbangdi wilayah Republik Indonesia dapat dioerikan pelayan8 n navigasi penerbangan.
(2) Pemberian pelayanan sebagaimana aimaksud dalam ayat (1) diltenakan biaya.
(3)Tata cara pemberian pelayanan seoagaimana dimaksud da.Lam ayat (l) dan ayat (2) aiatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerin"ta.n.
Izinkan kami menjel.askan ·. "' bahwa ha.l ini ka.mi adakan penyempurnaan walaupun hanya Kecil ini adalan s~suai dengan saran d.a1·i beberapa Fraksi au-cara lain Fraksi Karya Pembangunan dan Frakai·ABRI .. demikian juga dengan memperhatikan diskusi pada waktu Pansus yang lalu yang juga disarankan oleh Fraksi Persatu
an Pembangunan dan Fraksi PDI. Demikian dan terima kasih.
KETUA: •••
- 47 -
KETUA :
Terima kasih, kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan.
IR. LUKAS NANLOHY (F KP) :
Terima kasih Saudara Pimpinan, sebenarnya pertama-tama mengenai ayat (1) itu dahulu Fraksi kami mempertanyakan khusus meny0 ngkut masalah istilah "dapat diberikan". Jadi kalau ki ta memakai istilah "dapat diberikan" dapat maka juga ·di sini bisa 11 tidak diberikan". Oleh karena itu maka dalaJJ rangka keselam0 tan penerbangan ini setiap pesawat udara yang terbang di wilayah Indonesia apakah memang harus diberikan atau dapat diberikan. Ini masalahnya, sehingga sebenarnya ayat (1) ini dengan istilah 11 dap0 t diberikan11 itu memberikan pengertian yang agak sulit untuk dituangkan dalam Undang-undang. Jadi un-dang ... "'-undang i tu h0 rus tegas. Kok ini .. dapat begi tu. Itu
pertama Pak. Masalah kedua, adalah bahwa pada ayat (2) itu sudah diha
puskan istilah "dapat". Dahulu juga dari konsep asli dari ·Ruu j.uga disebutkan bahwa ·ndapa't d.ikeukan biayan, 11 dapat"-nya hilang, sehingga ayat (2) ini betul, terima kasih atasnya,
~
dan ayat (3) dengan sendirinya adalah akibat adaya ayat (1) dan ayat (2 ) yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (3) ini nanti mengenai masalah program Pemerintah itu sama dengan pasal sebelumnya. Hanya masalahnya di sini Pak Ketua, pada pembicaraan tingkat Pansus yang lalu Fraksi Karya Pembangunan mempermasalahkan tata cara bagaimana adanya pembayaran .itu dilaksanakan. Sebab di ayFit (2) disebutkan"Pemberian pelayanan sebagai dimaksudkan ay0 t (1) dikenakan biaya". Fraksi Karya Pembangunan juga menyarankan supaya pembayaran biaya sebagaimana dimaksudkan dalam ay0 t (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu dalam penjelasan, sebab ini menyangkut masalah dikenakan biaya. Biayanya kemana? Oleh karena.itu ya apakah itu nanti dalam pe_!! jelasan, terserah tetapi perlu ada ketegasan di sini bahwa pernbayaran biaya sebagaimana dimaksudkan dalam ay8 t (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, jadi ada dua masalah yang menyangkut kata 11 dapat" di ayat (1) dan mas8 lah Peraturan Pemerintah mengenai. pemberian pelayanan termasuk di dalamnya juga biaya.
Kami persilakan dari Fraksi ABRio
OMBUN SIMATUPANG (F ABRI) :
Dari Fraksi ABRI setelah membaca Pasal 22 yang baru lalu
dibandingkan •••
- 48 -
dibandingkan dengan yang lama bahwa Pasal 22 ini sudah menyerap seluruh substansi dan perubahan-perubahan redaksi yang diinginkan oleh Fraksi ABRI. Pada hakekatnya Pasal 22 yang baru ini disetujui oleh Frak.si ABRI, namun sebelum kami tutup kami ingin conform lagi Pasal 20 yang baru saja dibagi yang dis etujui itu berbeda dengan kertas yang dibagikan.
kepada ••••••••
\ \
~ ........
- 49 -
·. kop'lel-i bobor~p!l. .!'m;_mot!'l. sohirltif:':'l conioblllknn sodild t kori
soporti ini j'l'n.'fl aohotulnyi. :r~i.l ia.~i.c:t ld t.'l n'l!tsu.,nt."111 SU.pV~ ini j ol '1s
di ch.l "»J p~onl-p~s~ dtl 'lil r:rmc :'ll'lg~ unc.bn~-un:hna ini.
tot."lpi cbri .
Pemerinta.h •••••••••
- 62 -
Pemerintah ada kesediaan untuk nanti menjelaskan, dalam hal ini dari FABRI sudah cukup puas,-dan pada substansi sudah terkait, jadi menurut kami cu.ltup di TIMMUS-kan, demikian.
KETUJ\ : Terima kasih, kami persilakan FPP.
FPP CM,Y. HUSINl : Pasal 23 ayat (1) dari FPP masih ingin mendapatkan penjelas
an dari Pemerintah, mengenai kedudukan "Kapten.Penerbang" ini, apakah kedudukan dan kewenangan Kapten Penerbang ini sama dengan Nakoda pada Kapal Laut, yang kewenangannya sudah diatur dalam kitab UU Hukum Dagang. Tadi dari FABF.I sudah mengemukakan·itu, dapat membuang barang, kalau Nakoda bisa. Khusus pada Pasal 23 ayat (2) kasus posisieya sama dengan Pasal 19, dan untuk ayat (2) ini ~a.mi masih meminta ini ditetapkan de -ngan Menteri. Oleh karena tadi sudah dinyatakan pending, jadi untuk ayat (2) ini kami minta tetap dipendingkan, sampai ada kesirnpulan lebin-lanjut mengenai ini, dan kita ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai Kapten Penerbangan ini, karena dalam rancangan semula yang jelas telah melalui naskah akademik , nampaknYa ditetapkan disana pilot, jadi tidak Kapten Penerbang.
Juga sama dengan saran dari FABRI, karena ayat (1) ini tidak masalah substansi, jadi kami juga sepe.ndapat ini dimasukan pada TIMMUS khusus ayat (1), dan ayat (2) tetap pending sampai ada kesimpulan mengenai Pasal 19 tadi, demikian.
KETUA : Terima kasih, jadi ayat (1) perlu penjelasan mengenai "Kap
ten Penerbang" dan ''Pilot Penerbang", .sedangkan ayat (2) pada prinsipnya diterima tapi seperti tad.i bahwa mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah ataukah PeraturanMenteri, 1n1 menunggu hasil kesepakatan. Kami persilakan FPDI.
FPDI (DR.M. SYAFEY. AG) : Sebenarnya usul yang tercantum dalam DIM sudah ter-akomodir
oleh rumusan baru Pemerintah, pada dasarllY'a sebenarnya FPDI tidak ada pennasalahan, dapat-dieetujui, tetapi namun oleh ka.rena adanya penjelasan dari FABRI maupun dari FPP, ini perlu dibahas dalam TIMMUS, jadi kami sarankan supaya ini dimasukan ke dalam TIMMOS, sekian.
I5ETUA :
Terima kasih, kami persilakan dari FKP.
FKP •••••••••••
- 63 -
FKP (IR, LUKAS NANLOHY) : Pertama-tama mengenai ayat (1) kami juga menyampaikan terima
kasih kepada Pemerintah 7ang telah membuat perumusannya ayat (1) ini, yang secara lengkap menampung saran 1ang disampaikan oleh FKP, oleh karenannya maka FKP malahan sekarang ini mengenai batang tubuh ayat (1) itu bisa diterima, namun dengan mendengar penjela~ an-penjelasan dari FABRI maupun dari FPP dan FPDI, FKP setuju untuk ayat (1) ini dibahas lebih lanjut didalam TIMMUS, dengan catatan bahwa perlu adaeya penjelasan mengenai istilah "Kapten Penerbang", barangkali perlu dalam penjelasan itu, se'bab kalau kita lihat pada penjelasan yang terdapat didalam RUU, itu terlalu umu.m tidak ditekankan mengenai arti daripada "Kapten Penerbang", atau komandan dari pesawat udara itu.
Oleh karena itu memang perlu didalam penjelasan yang di maksudkan dengan "Kapten, Penerbang" disini adalah Pilot pesavat udara yang diberikan tugas sebagai Pimpinan komandan pesawat udara selama terbang dan sebagaieya, ini yang memang perlu dimuatkan di dalam penjelasan.
Kemudian mengenai ayat (2) juga secara substantif, FKP sebenarnya tidak ada masalah, namun FKP·mengho:nnati saran dari FPP un tuk masalah ini nanti diselesaikan bersama-sama satu pak.et dengan pasal-pasal antara lin yang me~angkut ayat-ay~t yang diatur ada kata-kata " diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemer!ntah atau dengan Peraturan Menteri dan sebabaieya "•
Kemudian FKP masih memberikan catatan, terhadap usul FKP pada DIM mengenai Pasal 23 ini dengan tambahan ayat (3), dan FKP JB ga pada pembahasannya didalam tingkat PANSUS, juga tidak keberatan untuk usul FKP ini bahwa awak pesawat yang menjalankan tugas wajib di asuransikan ~tu, dibicarakan atau di tampung didalam pasal-pasal lain, tidak didalam pasal ini •
.tadi catatannya adalah, FKP dapat menerima secara substantif perumusan ayat (1), maupun ayat (2) ini, dengan catatan bahva saran FKP mengenai usul ayat (3) yang berhubungan dengan awak pesawat yang menjalankan tugas wajib di asuransikan, &:kan dibicarakan nanti didalam pasal-pasal lain yang ada hubungall117a dengan asuran si. Demikian dan terima kasih.
KETUA :
Terima kasih, kami persilakan Pemerintah un~uk memberikan tanggapan.
PEMERINTAH : Terima kasih kepada Bapak Pimpinan danjuga kepada FKP, FABRI
FPP maupun FPDI mengenai Pasal 23 ayat (1) yang di setujui untuk nanti dibicarakan didalam TIMMUS, dan nanti kami akan mempersiap-
kan •••••••••••••••••
...... -
- 64 -
kan penjelasannya. Mengenai ayat (2) kita masih akan menunggu lebih lanjut, dan
mengenai asuransi awak pesawat mudahnya begitu Pak, memang kami akan masukan nanti sebelum kami bagikan didalam Bab-bab yang bersangkutan, khususnya mengenai di angkutan udara itu, disana ada mengenai asuransi-asuransi.
jadi terima kasih kami juga diingatkan dan memang sudah kami masukan disana Pak, yaitu mengenai asuransi awak pesawat, demik! an tanibahan dari karni, terima kasih.
KETYA : Terima kasih, jadi kalau dapat kami simpulkan bahwa dari ma
sing-masing Fraks:l maupun Pemerintah, dapat menerima ayat ( 1) ini
di TIMMUS-kan, dan dengan adanya tambahan beberapa tambahan beberapa penj elasan mengenai pengertian daripada ''Kap ten Penerbang" dalam penJelasan. Pada ayat (2) berikutnya mengenai Peraturan -Pemerintah, ataukah mengenai Peraturan Menteri! itu masih lagi k! ta sesuaikan dengan kesepakatan,· apakah dapat disetujui?
( Rapat • • Setuju )
Terima kasih, karena kita tadi telah menyetujui untuk mengakhiri, ya asuransi nanti akan masuk tadi ada catatan dari Pemerin tah bahwa pasalnya belum masuk disini, sedangkan ada di Pasal 24 tapi ini diserahkan kepada TIMMUS. Saudara-saudara sekalian perlu kami umumkan juga bahwa sesuai dengan kesepak:atan kita dalam penyusunan Jadwal, hari Senin Tgl.13 Jan. 1992 adalah rapat ~IMMUS dan TIMCIL/SINKRONISASI, jadi karena sekarang baru kita masuk ke Pasal 2~, jadi har1 Senin masih kita teruskan dengan Rapat PAlJ
"" J"A, mulai Jam 09.00 WIB, apakah dapat disetujui?
( ~apat : Setuju· )
Dengan demikian Rapat kami tutup, kita akan kembali lagi hari senin tgl. 13 januari 1992 jam 09.00 WIB didalam Rapat PANJ"A , sekian terima kasih, wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Rapat di skors jam : 13.20 WIB.
Jakarta, 11 Januari 1992. a.n. KETUA RAPAT KABAGSET. PANSUS