Beda Lfeasing Dan Consumer Finance

Beda Leasing dan Consumer Finance

Sewa guna usaha (leasing) dan pembiayaan konsumen (consumer finance) sama-sama sarana penyaluran dana di industri pembiayaan (multi-finance).Kalau di industri perbankan, keduanya dapat disamakan dengan kredit.Meski begitu, sasaran keduanya berbeda.

Sewa guna usaha lebih ditujukan kepada perusahaan atau lembaga. Sedangkan pembiayaan konsumen ditujukan kepada perorangan. Perusahaan penyewa guna usaha (lesse) biasanya memanfaatkan uang pinjaman dari perusahaan pembiayaan (lesser) untuk keperluan barang modal, sehingga lebih produktif. Sedangkan nasabah penerima pembiayaan konsumen cenderung memanfaatkannya untuk barang-barang konsumtif.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian

Leasing (sewa-guna-usaha) adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk

penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu

tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi

perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau

memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli

untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau

enam bulan sekali kepada pihak lessor.[1] [1]

Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk

operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit

kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang

modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu

perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan

dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang

modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tibatiba,  tetapi tidak mempunyai dana tunai

yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya. Dengan melakukan

[1]

leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli

secara tunai.

Di Indonesia leasing baru dikenal melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan

dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974,

No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha

leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang

melibatkan leasing semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling

sederhana sampai yang rumit.

Kata leasing sebenarnya berasal dari kata to lease yang bearti menyewakan. Leasing

sebagai suatu jenis kegiatan dapat dikatakan masih baru atau muda dalam kegiatan yang

dilakukan di Indonesia, yaitu baru dipakai pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri sudah ada

beberapa perusahaan leasing yang statusnya sebagai suatu lembaga keuangan non bank.[2] [2]

Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor

32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ”Setiap kegiatan

pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh

suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara

berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal

yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah

disepakati bersama”.[3][3]

Sedangkan menurut Hermansyah, leasing adalah badan usaha yang melakukan usaha

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease, maupun

operating lease,untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara berkala.[4] [4]

Equipment Leasing Association di London memberikan definisi leasing sebagai berikut:

“Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal

tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada

[2]

[3]

[4]

lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran

uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu”.

Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang

modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan

perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya

memperbesar asset. perburuan asset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian

menuntut mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala

semula, tampak terguncang-guncang dana akhirnya tutup sama sekali.[5] [5]

Sedangkan yang dimaksud sewa guna usaha (leasing) syariah adalah kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak

opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan

oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara

angsuran sesuai dengan prinsip syariah.[6] [6]

Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha

karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional

perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-

barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih.

Disamping hal tersebut di atas para pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya

seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.

Meskipun leasing telah cukup dikenal di Indonesia, namun para pengusaha harus jeli

terlebih dahulu mengenal kelebihan dan kerugian menggunakan leasing dibandingkan lembaga

pembiayaan yang lain, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudia hari. Selain

itu bagi pihak pemodal yang biasanya ditangani oleh perusahaan multifinance juga harus

memperhatikan permasalhan yang mungkin akan timbul apabila terjadi permasalahan selama

masa leasing berlaku, terutama terkait dengan masalah yang banyak dialami ialah cicilan sewa

lesse yang macet baik sengaja atau tidak disengaja oleh lessee, sehingga diperlukan tindakan

[5]

[6]

pengamanan aset objek leasing yang pada akhirnya berguna untuk meminimalisir kerugian yang

akan dialami lessor.[7] [7]

Banyak orang yang menyamakan antara leasing ini dengan ijarah. Hal ini terjadi karena

kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa menyewa. Menyamakan ijarah

dengan leasing tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya,

walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dengan leasing, tapi ada beberapa karakteristik yang

membedakannya.

Tabel persamaan dan perbedaan antara Ijarah dan Leasing :[8]  [8] 

NO IJARAH LEASING

1 Objek : Manfaat barang dan jasa Objek : Manfaat barang saja

2 Metode pembayaran :

a.       Pembayaran tergantung pada

kinerja objek yang di sewa

b.      Pembayaran tidak tergantung pada

kinerja objek yang di sewa

Metode pembayaran : Tidak tergantung

pada kinerja objek yang di sewa

3 Perpindahan Kepemilikan :

a.       Ijarah : tidak ada perpindahan

kepemilikan

b.      IMBT : adanya janji untuk

menjual atau menghibahkan pada

akhir periode

Perpindahan Kepemilikan :

a.       Operating lease : tidak ada perpindahan

kepemilikan

b.      Financial lease : hak opsi untuk membeli

atau tidak membeli pada akhir periode

4 Lease Purchase/Sewa Beli : bentuk

leasing seperti ini haram karena

akadnya gharar

Lease Purchase/Sewa Beli : Oke

5 Menjual dan sewa kembali : Oke Menjual dan sewa kembali : Oke

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri

dari beberapa elemen di bawah ini:[9] [9]

[7]

[8]

[9]

1.      Pembiayaan perusahaan

2.      Penyediaan barang-barang modal

3.      Jangka waktu tertentu

4.      Pembayaran secara berkala

5.      Adanya hak pilih (option right)

6.      Adanya nilai sisa yang disepakati bersama

7.      Adanya pihak lessor

8.      Adanya pihak lessee

Dalam setiap transaksi leasing terdapat paling tidak 5 pihak yang berkepentingan,

yaitu :[10]  [10]  

1.      Lessee : Perusahaan atau pihak yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak

perusahaan leasing.

2.      Lessor : Pemilik dari aktiva yang akan di lease, atau pihak yang menyewakan barang dan dapat

terdiri dari beberapa perusahaan. Lessor merupakan perusahaan yang menyediakan jasa

pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.

3.      Supplier : Perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual

kepada lessee dengan pembiayaan secara tunai oleh lessor.

4.      Bank : Secara tidak langsung bank terlibat dalam kontrak tersebut, namun pihak bank

memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor.

5.      Asuransi : Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara

lessor dengan lessee.

B.     Macam-macam Leasing

Secara garis besar leasing dibagi dua jenis:[11] [11]

1.      Financial Lease

Ciri utama pada financial lease ini ialah pada akhir kontrak lessee mempunyai hak pilih (hak

opsi) untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa yang disepakati, atau

mengembalikannya kepada lessor, atau memperpanjang masa kontrak sesuai syarat-syarat yang

telah disetujui bersama

[10]

[11]

Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lessee yang

akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang

yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi langsung dengan supplier mengenai harga,

syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang

tersebut.

Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan

kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa pengguanaan

barang tersebut lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa

rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2.      Operating Lease

Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee

untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lessee membayar rental yang besarnya secara

keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor.

Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak memperhitungkan biaya-

biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup

tinggi. Di sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee.

Beberapa jenis bentuk variatif leasing, yaitu :[12] [12]

1.      Sales type lease (Lease Penjualan)

Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang

hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan lease diakui dua macam pendapatan yaitu

pendapatan penjualan barang dan pendapatan fee atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu

lease.

2.      Leverage Lease

Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak

membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20%

hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider.

3.      Cross Border Lease

[12]

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan

melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lessee terletak pada dua negara

yang berbeda.

Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross border lease meliputi nilai

jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrikan Boeing dan

Airbus.

C.    Bentuk Perjanjian Leasing

Dalam perjanjinan leasing paling tidak memuat :[13] [13]

a)      Jenis transaksi leasing.

b)      Nama dan alamat masing-masing pihak.

c)      Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal.

d)     Harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing,

nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi barang modal yang dilease.

e)      Masa leasing. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian

yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal yang dileasse dengan hak opsi hilang,

rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Tanggung jawab para pihak atas barang modal

yang dileasekan.

D.    Keuntungan Menggunakan Leasing

Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam

prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran

alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi

perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut: [14]

[14]

1.      Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu

besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi

perusahaan.

[13]

[14]

2.      Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di lease serta pengaturan

pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang dilease sudah

merupakan jaminan bagi lease itu sendiri.

3.      Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down

payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa

dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal

yang tersedia untuk keperluan lain. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal

yang dibutuhkan.

4.      Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat

dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur

yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-

mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha

produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.

5.      Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya pembayaran lease

langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi pembayarannya

dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.

6.      Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang

disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapan pun tetap membayar dengan satuan moneter

yang lalu terhadap sisa kewajibannya.

7.      Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.

8.      Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan

keuangan umum yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit

apapun perjanjian leasing tetap berlaku.

9.      Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu

perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

E.     Mekanisme Leasing Syariah

Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus

dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:[15] [15]

[15]

1.      Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran

harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan.

2.      Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai

dokumen lengkap.

3.      Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan

syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka

kontrak lease dapat ditandatangani.

4.      Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease

dangan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease.

Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.

5.      Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.

6.      Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan

memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual.

7.      Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada suppplier.

8.      Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan

pemilikan kepada lessor.[16] [16]

9.      Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.

10.  Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah

ditentukan dalam kontrak lease.

F.     Prinsip Operasional Usaha Leasing Syariah

Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik.

a.         Ijarah

Akad ijarah adalah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijaerah) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang

itu sendiri.[17]  [17]  

Fitur dan Mekanisme

a.       Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir), antara lain meliputi :

[16]

[17]

1.      Memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir), dan mengakhiri

akad Ijarah dan menarik objek Ijarah apabila penyewa tidak mampu membayar sewa

sebagaimana diperjanjikan.

2.      Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain meliputi :

menyediakan objek Ijarah yang disewakan;

1.      Menyediakan objek Ijarah yang disewakan;

2.      Menanggung biaya pemeliharaan objek Ijarah, dan

3.      Menjamin objek Ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

b.      Hak Penyewa (musta’jir), antara lain meliputi :[18] [18]

1.      Menerima objek Ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, dan

2.      Menggunakan objek Ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang

diperjanjikan.

c.       Kewajiban penyewa (musta’jir), antara lain meliputi :

1.      Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan,

2.      Mengembalikan objek Ijarah apabila tidak mampu membayar sewa,

3.      Menjaga dan menggunakan objek Ijarah sesuai yang diperjanjikan,

4.      Tidak menyewakan kembali dan/atau memindah tangankan objek Ijarah kepada pihak lain.

d.      Objek Ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan, antara lain :

1.      Objek Ijarah merupakan  milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai

pemberi sewa,

2.      Manfaat objek Ijarah harus dapat dinilai,

3.      Manfaat objek Ijarah harus dapat diserahkan penyewa,

4.      Pemanfaatan objek Ijarah harus bersifat tidak dilarang secara syari’ah (tidak diharamkan),

5.      Manfaat objek Ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas, dan

6.      Spesifikasi objek Ijarah harus dinyatakan dengan jelas antara lain melalui identifikasi fisik, dan

jangka waktu pemanfaatannya.

e.       Objek Ijarah antara lain :

1.      Alat-alat berat (heavy equipment),

2.      Alat-alat kantor (Office equipment),

3.      Alat-alat Foto (Photo equipment),

[18]

4.      Alat-alat medis (medical equipment),

5.      Alat-alat printer (printing equipment),

6.      Mesin-mesin (machineries),

7.      Alat-alat pengangkutan (vehicle),

8.      GGedung (building),

9.      Komputer, dan

10.  Peralatan telekomunikasi atau satelit.

f.       Persyaratan penetapan harga sewa (ujrah) atas objek Ijarah wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut :

1.      Besarnya harga sewa (ujrah) atas objek Ijarah dan cara pembayaran ditetapkan menurut

kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis, dan

2.      Alat pembayaran harga sewa objek Ijarah adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki

nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

g.      Dalam kontrak Ijarah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :

1.      Identitas perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dan penyewa (musta’jir),

2.      Spesifikasi objek Ijarah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran, tipe, dan lokasi penggunaan

/penempatan objek Ijarah,

3.      Spesifikasi manfaat objek Ijarah,

4.      Harga perolehan, nilai pembiayaan, dan pembayaran sewa Ijarah,

5.      Jangka waktu sewa,

6.      Saat penyerahan objek Ijarah,

7.      Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo,

8.      Ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa,

9.      Ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat

kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya objek Ijarh,

10.  Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan objek Ijarah oleh perusahaan pembiayaan sebagai

pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain, dan

11.  Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

h.      Dokumentasi dalam Ijarah oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) paling

kurang meliputi :

1.      Surat persetujuan prinsip (offering later),

2.      Akad Ijarah,

3.      Perjanjian pengikatan jaminan atas pembiayaan sewa, dan

4.      Tanda terima barang,

b.         Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

Adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), disertai opsi pemindahan hak milik atas

barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.[19] [19]

Fitur dan Mekanisme

a.       Dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi

sewa wajib membuat wa’ad yaitu janji pemindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiyah Bit

Tamlik pada akhir masa sewa. Wa’ad yang dibuat pemberi sewa bersifat tidak mengikat bagi

penyewa dan apabila wa’ad dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad

pemindahan kepemilikan.

b.      Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, antara lain adalah :

1.      Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa,

2.      Menarik Objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik apabila penyewa tidak mampu membayar sewa

sebagaimana diperjanjikan, dan

3.      Pada akhir masa sewa, mengalihkan objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik kepada penyewa lain

yang mampu dalam hal penyewa sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan

objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon

penggantinya.

c.       Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, antara lain adalah :

1.      Menyediakan objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yang disewakan;

2.      Menanggung biaya pemeliharaan objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, kecuali diperjanjikan

lain, dan

3.      Menjamin objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat

berfungsi dengan baik.

d.      Hak penyewa, antara lain adalah :

1.       Menerima objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, dan

[19]

2.       Menggunakan objek Ijarah untahiyah Bit Tamlik yang disewakan sesuai dengan persyaratan-

persyaratan yang diperjanjikan.

3.       Pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, atau

memperpanjang sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk

memindahkan hak kepemilikan atas objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atau memperpanjang

masa sewa, dan

4.       Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.

e.       Kewajiban penyewa, antara lain adalah :

1.      Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan,

2.      Menjaga dan menggunakan objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik sesuai dengan yang

diperjanjikan,

3.      Tidak meyewakan kembali objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik kepada pihak lian, dan

4.      Melakukan pemeliharaan terhadap objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.

f.       Objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

1.      Objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik merupakan  milik dan/atau dalam penguasaan perusahaan

pembiayaan sebagai pemberi sewa,

2.      Manfaat objek harus dapat dinilai dengan uang,

3.      Manfaat objek harus dapat diserahkan kepada penyewa,

4.      Pemanfaatan objek Ijarah Muntahiyh Bit Tamlik harus bersifat tidak dilarang secara syari’ah

(tidak diharamkan),

5.      Manfaatnya harus dapat ditentukan dengan jelas, dan

6.      Spesifikasi objek Ijarah harus dinyatakan dengan jelas antara lain melalui identifikasi fisik,

kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

g.      Objek Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, antara lain adalah :

1.      Alat-alat berat (heavy equipment),

2.      Alat-alat kantor (Office equipment),

3.      Alat-alat Foto (Photo equipment),

4.      Alat-alat medis (medical equipment),

5.      Alat-alat printer (printing equipment),

6.      Mesin-mesin (machineries),

7.      Alat-alat pengangkutan (vehicle),

8.      Gedung (building),

9.      Komputer, dan

10.  Peralatan telekomunikasi atau satelit.

h.      Dokumentasi dalam Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi

sewa paling kurang meliputi :

1.      Surat permohonan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik,

2.      Surat persetujuan prinsip (offering later),

3.      Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik,

4.      Dokumen wa’ad,

5.      Perjanjian pengikatan jaminan atas pembayaran sewa,

6.      Perjanjian pemindahan kepemilikan.

Contoh Kasus :

Kami mengambil contoh di FIF Syari’ah Pos Ponorogo, transaksi yang digunakan adalah

akad Murabahah. Ini mengandung 4 unsur pokok, antara lain :

1.      Adanya kesepakatan (suka rela) antara pihak perusahaan penjual dan pembeli,

2.      Bebas riba dan tidak ada unsur bunga,

3.      Dalam perhitungan transaksinya, harga jual yang diperuntukkan customer sama dengan harga

beli semula ditambah dengan margin keuntungan,

4.      Denda yang dikenakan kepada customer yang tidak mematuhi aturan, maka denda tersebut harus

dibayar nasabah ditambah dengan dana sosial sebesar Rp. 5000,- yang mana dana tersebut akan

disalurkan dan dikelolah BAZIS untuk kegiatan sosial.

Perhitungan denda dengan rumus :

= (0,5 % x angsuran bulanan x hari keterlambatan) + Rp. 5000.

BAB III

KESIMPULAN

Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor

32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ”Setiap kegiatan

pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh

suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara

berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal

yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah

disepakati bersama”.

Macam-Macam Lasing

Secara garis besar leasing dibagi dua jenis :

1.      Financial Lease

2.      Operating Lease

Beberapa jenis bentuk variatif leasing, yaitu :

1.      Sales type lease (Lease Penjualan)

2.      Leverage Lease

3.      Cross Border Lease

Keuntungan Menggunakan Leasing

1.      Fleksibel. 

2.      Tidak diperlukan jaminan. 

3.      Capital saving. 

4.      Cepat dalam pelayanan. 

5.      Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional. 

6.      Sebagai pelindung terhadap inflasi. 

7.      Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.

8.      Adanya kepastian hukum. 

9.      Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu

perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

PEMBAHASAN

A.   Pengertian Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu

perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi

oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance company). Pembiayaan ini

biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun, dalam hal ini

kami hanya akan menyampaikan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan lembaga

keuangan bukan bank.[1]

B.    Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen.

Atas dasar kepemilikanya, pembiayaan konsumen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1.     Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok.

Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok,

untuk memperlancar penjualan barang dan jasanya. Mengingat perusahaan ini dibentuk untuk

memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan

konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan

oleh perusahaan induknya.

2.     Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.

Perusahaan pembiayan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan

pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan

konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang

diproduksi oleh pemasok yang masih satu group usaha dengan perusahaan tersebut.

3.     perusahahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan

pemasok.

perusahahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan

pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada suatu pemasok

saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok lain,

sedangkan spesialisasi pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah

pemasaranya.[2]

C.   Dokumen-dokumen Dalam Pembiayaan Konsumen.

Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen, sejak adanya

pembiayaan awal sampai dengan proses pelunasan pinjaman, meliputi dokumen-

dokumen berikut ini:

1.    Dokumen kelayakan konsumen.

Adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk

menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai ataukah tidak. Dokumen ini antara

lain berupa:

a.     Identitas konsumen (KTP, Paspr, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan

lain-lain).

b.     Bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca, laba rugi dan

lain-lain).

c.     Laporan survey oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tanggal atau usaha

dari konsumen.

d.      Dokumen pendukung, seperti: persetujuan suami atau istri, rekomendasi pihak yang

dapat dipercaya, dan lain-lain.

2.    Dokumen perjanjian

Adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang

terkait dalam proses pembiayaan konsumen, dokumen ini antara lain berupa:

a.     Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

b.     Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok.

c.     Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

d.     Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan (cassie piutang, fidusia, akta pembebanan

hak tanggungan, dan lain-lain).

3.     Dokumen kepemilikan objek pembiayaan.

Adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan

pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa: BPKB, faktur, setifikat, bukti

penyarahan barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain.

4.     Dokumen kepemilikan jaminan.

Adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon

debitur. Dokumen ini antara lain berupa: BPKB, sertifikat, faktur, tanah, dan lain-lain.[3]

D.   Mekanisme Pembiayaan Konsumen

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi

Rahmat adalah :

a)      Tahap permohonan.

Permohonan pembiyaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat

kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier atau dealer ini

biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

b)      Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan

pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis

dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah di terima. Selanjutnya dilakukan :

1)      Kunjungan ketempat calon konsumen (plant visit)

2)      Pengecekan ketempat lain (credit checking)

3)      Observasi secara umum atau khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

1)      Untuk memastikan keadaan konsumen dan memastikan akan  kebutuhan barang konsumen.

2)      Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok

atau supplier, dan layanan purna jual.

3)      Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan

laporan yang telah disampaikan.

c)      Tahap pembuatan customer profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari perusahaan

pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang

nama calon konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor,

kondii pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dll.

d)     Tahap pengajuan proposal kepada credit komite

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang

diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada credit komite.

e)      Tahap keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiyaan konsumen untuk

melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus

diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh marketing

department akan meneruskan ke tahap berikutnya.

f)       Tahap pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh Bagian Legal akan

mempersiapkan pengkitan sebagai berikut:

1.      Perjanjian pembiayaan Konsumen beserta lampirannya

2.      Jaminan Pribadi (jika ada)

3.      Jaminan Perusahaan (jika ada)

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan

secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaries, atau secara notariil.

g)      Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya

perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

1.      Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam

penegasan pemesanan pembelian/confirm purchse order dan bukti pengiriman dan surat tandan

penerimaan barang

2.      Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melalui

supplier/dealer).

h)      Tahap pembayaran kepada supplier

Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier

akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan

pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut ;

1.      Melakukan penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.

2.      Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

i)        Tahap penagihan/monitoring pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah

pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini

collection department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah

ditetapkan, dan berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati.

Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadapa jaminan, jangka waktu berlakunya

jaminan, dan masa berlakunya penutupan angsuransi.

j)        Tahap Pengambilan Surat Jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan

konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen

berupa:

1.      Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau faktur/invoice)

2.      Dokumen lainnya (jika ada).[4]

E.    Manfaat Pembiayaan Konsumen.

Dalam pembiayaan konsumen ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain

sebagai berikut:

a.     Bagi pemasok, akan mengalami peningkatan penjualan.

b.    Bagi konsumen, adanya kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun

dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup harga barang dan jasa.

c.     Bagi perusahaan pembiayaan konsumen, adanya penerimaan dari bunga dan biaya

administrasi yang dibayarkan oleh konsumen.[5]

                                                      KESIMPULAN

  Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan

kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen,

dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi.

  Jenis-jenis pembiayaan konsumen: Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak

perusahaan dari pemasok, Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha

dengan pemasok, perusahahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan

kepemilikan dengan pemasok.

  Dokumen-dokumen dalam pembiayaan konsumen antara lain: Dokumen kelayakan konsumen,

dokumen perjanjian, dokumen kepemilikan objek pembiayaan, dokumen kepemilikan jaminan.

  Manfaat pembiayaan konsumen antara lain: Bagi pemasok, akan mengalami

peningkatan penjualan, bagi konsumen, adanya kesempatan untuk membeli atau

memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup

harga barang dan jasa, bagi perusahaan pembiayaan konsumen, adanya penerimaan

dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen.